02079 - Demokrasi Liberal dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji demokrasi liberal dalam perspektif ilmu politik Islam dengan menelaah titik temu, ketegangan, dan upaya rekonsiliasi antara nilai-nilai demokrasi liberal dan prinsip-prinsip normatif Islam. Demokrasi liberal dipahami sebagai sistem yang memadukan pemilu bebas dengan perlindungan hak individu dan supremasi hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap literatur ilmu politik Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa penilaian terhadap demokrasi liberal dalam ilmu politik Islam tidak bersifat tunggal, melainkan membentuk spektrum dari penolakan, penerimaan selektif berbasis batas normatif syariah, hingga penerimaan lebih kuat berbasis pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Ketegangan utama berpusat pada persoalan kedaulatan, batas kebebasan individu, serta inklusivitas minoritas dan kesetaraan gender. Karena itu, demokrasi liberal dalam ilmu politik Islam paling tepat dipahami sebagai medan perdebatan dan ragam rekonsiliasi, bukan sebagai vonis tunggal kompatibel atau tidak kompatibel.
Kata kunci: demokrasi liberal, ilmu politik Islam, syariah, maqāṣid, kedaulatan, rule of law
________________________________________
English Abstract
This article examines liberal democracy from the perspective of Islamic political science by exploring the points of convergence, tensions, and reconciliation efforts between liberal democratic values and Islamic normative principles. Liberal democracy is understood as a system that combines free elections with the protection of individual rights and the rule of law. This study employs a literature review approach drawing on contemporary Islamic political science scholarship. The findings indicate that assessments of liberal democracy within Islamic political science are not uniform; rather, they form a spectrum ranging from outright rejection, selective acceptance bounded by shari'a normative limits, to stronger acceptance grounded in the maqāṣid al-sharī'ah approach. The primary tensions centre on questions of sovereignty, the limits of individual freedom, and the inclusivity of minorities and gender equality. Accordingly, liberal democracy in Islamic political science is best understood as a field of contestation and varied reconciliation, rather than a single verdict of compatibility or incompatibility.
Keywords: liberal democracy, Islamic political science, shari'a, maqāṣid, sovereignty, rule of law
________________________________________
1. Pendahuluan
Demokrasi liberal merupakan salah satu konsep sentral dalam diskursus ilmu politik modern. Sistem ini lazim didefinisikan sebagai tatanan yang menggabungkan mekanisme elektoral yang bebas dan adil dengan perlindungan hak-hak individu melalui konstitusi dan supremasi hukum (rule of law), sehingga kekuasaan publik dibatasi oleh hukum dan hak dasar warga negara dijamin (Bibi, 2021; Islamy & Haq, 2020; Maksum, 2017; Zoelva, 2022). Dalam konteks kajian Islam dan demokrasi, khususnya di Indonesia, demokrasi liberal didefinisikan secara operasional sebagai sistem yang dibangun di atas representasi, rule of law, konstitusi, serta perlindungan kebebasan individu dan hak minoritas (Maksum, 2017).
Hubungan antara Islam dan demokrasi liberal telah lama menjadi perdebatan intelektual yang kompleks. Berbagai pemikir, gerakan, dan institusi Islam merespons demokrasi liberal dengan cara yang beragam, mulai dari penerimaan penuh, penerimaan selektif, hingga penolakan. Kompleksitas ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa baik "Islam" maupun "demokrasi" bukanlah konsep yang tunggal dan final; keduanya memiliki banyak definisi dan tafsir, sehingga kesimpulan "kompatibel" atau "tidak kompatibel" sering sangat ditentukan oleh definisi yang dipakai (Cook & Stathis, 2012; Voll, 2006).
Artikel ini bertujuan menyajikan kajian sistematis tentang demokrasi liberal dalam perspektif ilmu politik Islam dengan menelaah definisi, titik temu, titik ketegangan, tipologi posisi, upaya rekonsiliasi, dimensi konstitusionalisme, serta implikasi konseptual yang muncul dalam literatur ilmu politik Islam kontemporer.
________________________________________
2. Definisi Demokrasi Liberal dalam Konteks Kajian Islam
Dalam literatur ilmu politik, demokrasi liberal umumnya dipahami sebagai suatu tatanan demokrasi yang menggabungkan mekanisme elektoral yang bebas dan adil dengan perlindungan hak-hak individu melalui konstitusi dan supremasi hukum (rule of law), sehingga kekuasaan publik dibatasi oleh hukum dan hak dasar warga negara dijamin (Bibi, 2021; Islamy & Haq, 2020; Maksum, 2017; Zoelva, 2022). Definisi operasional yang eksplisit dalam konteks diskursus Islam–demokrasi di Indonesia menyebut demokrasi liberal sebagai sistem yang dibangun di atas representasi, rule of law, konstitusi, serta perlindungan kebebasan individu dan hak minoritas (Maksum, 2017); sementara diskusi tentang demokrasi secara umum juga menempatkan pemilu bebas dan adil, kesetaraan di hadapan hukum, pembatasan konstitusional, dan jaminan hak-hak dasar sebagai pilar-pilar demokrasi (Zoelva, 2022).
Karena itu, sesuai rumusan yang berkembang dalam literatur, demokrasi liberal dapat diringkas sebagai: pemilu bebas + perlindungan hak individu + supremasi hukum, yang juga biasanya terkait dengan pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Bibi, 2021; Syatar, 2021; Zoelva, 2022).
Dalam kajian Islam dan demokrasi, beberapa penulis menekankan bahwa perdebatan sering buntu karena "Islam" dan "demokrasi" diperlakukan seolah tunggal dan final; padahal keduanya memiliki banyak definisi dan tafsir, sehingga kesimpulan "kompatibel" atau "tidak kompatibel" sering sangat ditentukan oleh definisi yang dipakai (Cook & Stathis, 2012; Voll, 2006). Kerangka ini sejalan dengan kritik bahwa pendekatan "apakah kompatibel/tidak" sering menyederhanakan persoalan yang lebih kaya sebagai tradisi diskursif—baik Islam maupun demokrasi sekuler modern (Cook & Stathis, 2012; Tareen, 2014).
Konsekuensinya, "demokrasi liberal" dalam perspektif ilmu politik Islam biasanya tidak dinilai hanya sebagai prosedur pemilu, melainkan juga sebagai paket normatif (hak individu, pluralisme, minoritas, batas konstitusional) yang memunculkan variasi respons di kalangan pemikir dan gerakan Islam (Cook & Stathis, 2012; Hilmy, 2007; Maksum, 2017; Voll, 2006).
________________________________________
3. Titik Temu: Nilai-Nilai Demokratis dalam Kerangka Islam
Sejumlah karya menegaskan bahwa secara substantif terdapat nilai-nilai demokrasi yang dapat dipertautkan dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya keadilan, kebebasan, kesetaraan, musyawarah (shūrā), dan penerimaan terhadap pluralisme dalam batas tertentu (Alisakun, 2020; Edyar et al., 2022; Maksum, 2017; Syatar, 2021; Zoelva, 2022). Di Indonesia, misalnya, dinyatakan bahwa demokrasi tidak termaktub "secara tekstual" di al-Qur'an atau Hadis, tetapi dasar-dasarnya dapat ditemukan secara implisit atau substantif dalam ajaran Islam, dan prinsip seperti kesetaraan serta musyawarah dapat kompatibel dengan nilai demokrasi (Zoelva, 2022). Diskursus lain menekankan demokrasi sebagai nilai universal untuk martabat manusia, dan nilai seperti egalitarianisme, kebebasan, dan pluralisme dapat sejalan dengan ajaran Islam, meskipun Islam tidak menetapkan satu bentuk sistem negara yang tunggal (Syatar, 2021; Zoelva, 2022).
Dalam kerangka pemikiran Rachid Ghannouchi, prinsip dan karakter demokrasi—misalnya pluralisme politik, kebebasan berpendapat dan berserikat, pemilu bebas, perlindungan minoritas, pemisahan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta supremasi hukum—diposisikan sebagai perangkat yang dapat dipelajari dan diadaptasi dalam praktik demokrasi Islam berbasis nilai-nilai seperti keadilan dan kebebasan (Alisakun, 2020). Sejalan dengan itu, pandangan etika berbasis syariah juga menempatkan demokrasi sebagai sarana terbaik yang tersedia untuk tujuan moral Islam—yakni keadilan, martabat manusia, kebebasan, kesetaraan, dan rule of law—seraya menegaskan bahwa banyak negara mayoritas Muslim masih berjuang untuk memenuhi "standar minimal" demokrasi sebagai prasyarat moralitas dan keadilan (Kadivar, 2020).
Sintesis titik temu yang sering muncul adalah: demokrasi sebagai prosedur partisipasi dan sebagai nilai moral-politik dapat diterima sejauh dipahami sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, bukan sebagai ideologi sekuler yang meniadakan norma transenden (Alisakun, 2020; Islamy & Haq, 2020; Kadivar, 2020; Syatar, 2021).
________________________________________
4. Titik Ketegangan Utama: Fondasi Liberalisme versus Fondasi Normatif Syariah
4.1 Kedaulatan Rakyat versus Kedaulatan Tuhan
Salah satu ketegangan paling mendasar dalam evaluasi demokrasi liberal oleh pemikir Islam adalah soal kedaulatan: demokrasi liberal lazim diasosiasikan dengan popular sovereignty dan hukum buatan manusia, sedangkan sejumlah pemikir Islam menekankan kedaulatan Tuhan dan supremasi syariah sebagai rujukan normatif tertinggi (Amjad, 2022; Latief et al., 2023; Zulkarnain et al., 2022). Abul A'la al-Maududi secara eksplisit diposisikan sebagai pihak yang melihat Islam sebagai antitesis demokrasi Barat sekuler karena fondasi demokrasi Barat adalah kedaulatan rakyat; ia menolak popular sovereignty dan menempatkan politik Islam di atas fondasi "God's sovereignty" serta "human caliphate" (Latief et al., 2023). Analisis lain menegaskan bahwa bagi Maududi, demokrasi liberal menempatkan manusia di pusat pengambilan keputusan dan menghasilkan "man-made law" yang dianggap menggeser kedaulatan Allah, sehingga syariah harus menjadi otoritas tertinggi bagi negara dan masyarakat (Amjad, 2022).
Pada sisi lain, terdapat pendekatan yang berupaya mengompromikan ketegangan ini melalui formulasi seperti theo-democracy (demokrasi-teistik) yang mengadopsi institusi modern (misalnya pembagian lembaga) tetapi mengikatnya pada prinsip tauhid dan kedaulatan Tuhan (Amjad, 2022; Latief et al., 2023). Namun, literatur juga menunjukkan bahwa perdebatan tidak berhenti pada "apakah demokrasi" diterima, melainkan pada batas legislasi: sejauh mana "hukum yang dibuat manusia" boleh berjalan bila ada klaim hukum ilahi yang tidak dapat diubah (Amjad, 2022; Edyar et al., 2022; Zulkarnain et al., 2022).
4.2 Kebebasan Individual dan Batas Moral
Perbedaan kedua ialah konsepsi kebebasan. Dalam satu rumusan, kebebasan dalam demokrasi liberal cenderung dipahami sebagai kemampuan bertindak "tanpa batas" (sejauh tidak dibatasi hukum positif), sedangkan dalam Islam kebebasan dipahami dalam horizon norma ilahi dan tujuan hidup material–spiritual, sehingga tidak semua pilihan privat dianggap netral secara moral (Edyar et al., 2022; Mubarak, 2016). Literatur yang membedakan demokrasi liberal dan demokrasi religius menyatakan bahwa demokrasi liberal bekerja "di dalam hasrat dan keinginan manusia", sementara demokrasi Islam bekerja "di dalam aturan ilahi" yang menggabungkan kebutuhan material dan spiritual (Mubarak, 2016). Dalam kerangka hak, dibahas pula bahwa dalam demokrasi liberal hukum bisa cepat diubah untuk mengakomodasi kehendak kebebasan yang lebih luas, sedangkan hukum Islam tidak dapat "sekadar diubah", kecuali pada wilayah ijtihad; nash yang qath'i tidak berubah (Edyar et al., 2022).
4.3 Hak Minoritas dan Kesetaraan Kewargaan
Ketegangan ketiga adalah status non-Muslim dan minoritas serta jaminan kesetaraan penuh. Studi tentang Hasan al-Turabi misalnya menyimpulkan bahwa meskipun gagasan "religious democracy" Turabi memiliki kualitas demokratis tertentu, terdapat problem serius dari perspektif multikulturalisme karena ada kecenderungan "internal exclusion" non-Muslim dari urusan politik substantif—Islam dijadikan syarat partisipasi substantif (Tønnessen, 2009). Literatur tentang "sharia democracy" juga menyoroti adanya pembacaan liberal bahwa rule of law menuntut kesetaraan perlakuan individu, sementara diskursus liberal memandang syariah mengandung divergensi, termasuk terkait hierarki sosial tertentu; meski pada saat yang sama ditegaskan bahwa dalam politik Islam, legislator menghormati rule of law selama tidak bertentangan dengan Qur'an dan Sunnah serta ajaran ahli (Gjorshoski, 2021). Dalam kajian Pakistan, disebutkan bahwa ketentuan konstitusional bernuansa keagamaan yang mengurangi hak non-Muslim dapat menghasilkan demokrasi yang "exclusionary" atau "illiberal" (Nelson, 2021).
Di Eropa, Fadel menanggapi argumen ECHR yang menganggap simbol Islam dan komitmen syariah tidak sejalan dengan tatanan demokrasi Eropa, dan ia berargumen bahwa dalam konsepsi modernis syariah tidak ada justifikasi normatif untuk menganggap kesetiaan pada syariah berarti penolakan kategoris atas demokrasi; serta menilai komitmen pada kesetaraan gender dapat dipahami secara memadai dalam kerangka "political liberalism" (bukan "comprehensive liberalism") (Fadel, 2012). Ini menunjukkan bahwa ketegangan hak dan kesetaraan tidak selalu berakhir pada penolakan demokrasi, tetapi sering bergeser pada perdebatan standar normatif kesetaraan yang dipakai (Fadel, 2012; Nelson, 2021; Tønnessen, 2009).
________________________________________
5. Tipologi Posisi dalam Ilmu Politik Islam tentang Demokrasi Liberal
Dalam diskursus kontemporer, termasuk Indonesia, posisi Muslim terhadap demokrasi sering dipetakan dalam beberapa corak: ada yang menilai Islam kompatibel dengan demokrasi; ada yang ambivalen; dan ada yang menolak demokrasi karena dianggap produk Barat sekuler yang menyalahi kedaulatan Tuhan (Hilmy, 2007; Maksum, 2017). Studi tentang debat Jaringan Islam Liberal (JIL) versus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperlihatkan dua kutub: JIL menyatakan Islam kompatibel dengan nilai demokrasi modern (konsultasi, konsensus, keadilan, kebebasan, kesetaraan, toleransi), sedangkan HTI menolak demokrasi karena dianggap sekuler-kapitalis dan sebagai "pemberontakan" terhadap kedaulatan Tuhan (Maksum, 2017). Pada saat yang sama, studi lain mengingatkan bahwa "Islam dan demokrasi" sama-sama multi-tafsir, sehingga pertanyaan yang lebih tepat sering kali bukan "kompatibel/tidak", melainkan bentuk koeksistensi dan institusionalisasi apa yang mungkin (Cook & Stathis, 2012; Voll, 2006).
Dalam spektrum pemikiran yang lebih normatif, ada pula posisi yang menyatakan al-Qur'an mendorong partisipasi dan musyawarah, tetapi tidak mendorong "liberal democracy" ala Barat; solusi yang ditawarkan adalah "religious democracy" seperti yang diperkenalkan Khomeini pascaRevolusi Iran 1979 (Mubarak, 2016). Sebaliknya, perspektif "ethical-based Shari'a" memandang demokrasi sebagai sarana terbaik untuk tujuan moral Islam (keadilan, martabat, kebebasan) dan menilai standar demokrasi minimal sebagai kebutuhan mendesak bagi banyak negara mayoritas Muslim yang hidup di bawah otoritarianisme (Kadivar, 2020). Perbedaan-perbedaan ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap demokrasi liberal sangat bergantung pada apakah "liberal" dipahami sebagai perlindungan hak dan pembatasan kekuasaan, atau dipahami sebagai liberalisme antropologis yang mengabaikan dimensi spiritual dan norma ilahi (Kadivar, 2020; Maksum, 2017; Mubarak, 2016).
________________________________________
6. Upaya Rekonsiliasi: dari Prosedur Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Islam yang Berakar
6.1 Belajar dari Demokrasi Liberal sebagai Prosedur
Ghannouchi digambarkan tidak menganggap demokrasi liberal sebagai model ideal, tetapi meyakini demokrasi Islam dapat memadukan nilai Islam dengan demokrasi prosedural; bahkan umat Islam dapat mengadopsi demokrasi liberal "untuk sementara" sambil mengembangkan model sendiri (Alisakun, 2020). Analisis lain tentang sintesis Ghannouchi menekankan skeptisisme dunia Islam terhadap demokrasi karena isu sumber hukum (man-made law vs. syariah), tetapi juga mencatat bahwa banyak ulama kontemporer tidak menolak demokrasi kecuali ketika supremasi hukum buatan manusia dianggap mengungguli syariah (Zulkarnain et al., 2022). Dengan demikian, rekonsiliasi sering diupayakan melalui pemisahan antara mekanisme demokratis (pemilu, partai, oposisi, akuntabilitas) dan fondasi normatif hukum (Alisakun, 2020; Zulkarnain et al., 2022).
6.2 Maqāṣid al-Sharī'ah dan Kemaslahatan sebagai Parameter Kompatibilitas
Pendekatan maqāṣid menilai kompatibilitas demokrasi dengan Islam bukan dari asal-usul Baratnya, melainkan dari kesesuaiannya dengan nilai tujuan syariah seperti keadilan, kesetaraan hak, dan kebebasan (Islamy & Haq, 2020). Studi tentang Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan bahwa demokrasi dapat kompatibel jika prinsip-prinsipnya sejalan dengan nilai maqāṣid dan membawa kemaslahatan duniawi–ukhrawi serta maslahat individual–sosial (Islamy & Haq, 2020). Dalam kerangka ini, demokrasi liberal dinilai dari fungsinya membatasi kekuasaan dan menjamin hak, bukan dari klaim metafisik sekularisme semata (Islamy & Haq, 2020; Kadivar, 2020).
6.3 Sharia Democracy dan Theodemocracy: Institusi Modern dengan Batas Normatif Qur'an–Sunnah
Literatur "religious theodemocracy" mengajukan "sharia democracy" sebagai model yang memeriksa format pemilihan wakil, cara pengambilan keputusan, dan derajat pengaruh agama dalam pembentukan prinsip demokrasi (Gjorshoski, 2021). Di sini, rule of law dipahami penting untuk membatasi kekuasaan, tetapi legislator dibatasi agar tidak membuat keputusan yang bertentangan dengan Qur'an dan Sunnah (Gjorshoski, 2021). Ini paralel dengan gagasan Maududi tentang "theo-democracy" yang mengadopsi pembagian lembaga (legislatif-eksekutif-yudikatif) namun beroperasi dalam horizon tauhid dan kedaulatan Tuhan (Amjad, 2022; Latief et al., 2023).
________________________________________
7. Dimensi Konstitusionalisme dan Rule of Law: Medan Ujian Utama
Karena demokrasi liberal—dalam definisi yang dipakai di berbagai rujukan—sangat terkait dengan rule of law, pembatasan konstitusional, dan jaminan hak, maka perdebatan "demokrasi liberal dalam Islam" sering bermuara pada desain konstitusi dan praktik hukum (Bibi, 2021; Maksum, 2017; Öney, 2020; Zoelva, 2022). Studi tentang konstitusi-konstitusi MENA pasca-2011 menyatakan ada dimensi ideologis tunggal berupa "keterbukaan negara terhadap nilai liberal dan modern"; dimensi ini mencakup debat tentang rezim, hak dan kebebasan, serta peran Islam, dan bahkan diklaim menunjukkan fase baru konstitusionalisme Islam yang menggabungkan ide rule of law (asal-usulnya dari gagasan demokratis) dengan norma Islam (Öney, 2020). Dalam perspektif lain, bahkan ketika ada klausa syariah dalam konstitusi, prediksi arah demokrasi dan liberalisme tidak semestinya hanya bertumpu pada redaksi klausul itu, karena praktik interpretasi yudisial dapat menentukan apakah nilai demokrasi dan hak dapat diakomodasi.
Di Indonesia, artikel tentang kebebasan pers mengaitkan amendemen konstitusi dengan kemunculan demokrasi liberal, rule of law, dan perlindungan HAM; sekaligus menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan pers menguji efektivitas rule of law dalam praktik (Pulungan, 2014). Sementara itu, studi tentang fatwa MUI menegaskan bahwa fatwa dapat mendukung atau menghambat demokrasi tergantung apakah isinya selaras dengan prinsip demokratis; meningkatnya konservatisme dipautkan dengan fatwa-fatwa yang tidak mempromosikan nilai demokratis, dan disarankan pembukaan ruang institusi fatwa untuk mencegah monopoli yang memunculkan kecenderungan tidak demokratis (Hasyim, 2019). Kedua rujukan ini menempatkan "rule of law" dan "perlindungan hak" sebagai arena konkret di mana demokrasi, termasuk demokrasi liberal, diuji dalam masyarakat Muslim (Hasyim, 2019; Pulungan, 2014).
________________________________________
8. Implikasi Konseptual: Bagaimana Ilmu Politik Islam Menilai Demokrasi Liberal?
Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, ilmu politik Islam—sebagai medan kajian pemikiran politik Islam, gerakan Islam, dan institusi negara di masyarakat Muslim—cenderung menilai demokrasi liberal dengan beberapa parameter berikut.
Pertama, parameter prosedural: apakah ada pemilu bebas dan kompetitif, representasi, sirkulasi kekuasaan, kebebasan berpendapat dan berasosiasi, serta pemisahan kekuasaan sebagai mekanisme pencegahan dominasi (Alisakun, 2020; Bibi, 2021; Zoelva, 2022).
Kedua, parameter rule of law dan konstitusionalisme: apakah hukum membatasi penguasa, melindungi hak, dan memberi kepastian; sekaligus bagaimana hubungan "hukum negara" dengan rujukan syariah—apakah koordinatif, delegatif, atau dominatif—menjadi isu kunci dalam konstitusionalisme Islam (Gjorshoski, 2021; Öney, 2020).
Ketiga, parameter normatif-syariah: apakah demokrasi dipahami sebagai instrumen untuk tujuan moral Islam (keadilan, martabat manusia, kemaslahatan) atau justru dipahami sebagai ideologi yang menegasikan otoritas ilahi dan membuka kebebasan "tanpa batas" (Edyar et al., 2022; Islamy & Haq, 2020; Kadivar, 2020; Mubarak, 2016).
Keempat, parameter inklusivitas: bagaimana status kewargaan minoritas dan non-Muslim serta kesetaraan gender dalam tatanan demokratis yang mengafirmasi syariah; di sinilah kritik tentang eksklusi internal (Turabi), perdebatan standar kesetaraan (Fadel), serta potensi demokrasi "illiberal/exclusionary" muncul (Fadel, 2012; Nelson, 2021; Tønnessen, 2009).
Dengan parameter tersebut, posisi terhadap demokrasi liberal dalam ilmu politik Islam bukan satu: ada spektrum dari penolakan (karena popular sovereignty dan liberalisme), penerimaan selektif (prosedur demokrasi dengan batas normatif syariah), hingga penerimaan lebih kuat berbasis maqāṣid dan etika syariah yang melihat demokrasi sebagai instrumen moral untuk keadilan dan kebebasan (Amjad, 2022; Islamy & Haq, 2020; Kadivar, 2020; Latief et al., 2023; Mubarak, 2016).
________________________________________
9. Kesimpulan
Demokrasi liberal—sebagai sistem yang memadukan pemilu bebas dengan perlindungan hak individu dan supremasi hukum—didefinisikan dalam rujukan-rujukan yang dipakai sebagai demokrasi representatif-konstitusional yang menekankan rule of law, pembatasan kekuasaan, dan jaminan kebebasan dan hak termasuk bagi minoritas (Bibi, 2021; Islamy & Haq, 2020; Maksum, 2017; Zoelva, 2022). Dalam ilmu politik Islam, penilaiannya berporos pada dua hal: (i) nilai dan mekanisme demokrasi yang dapat dipertautkan dengan prinsip Islam (shūrā, keadilan, kebebasan, kesetaraan, kemaslahatan) (Alisakun, 2020; Kadivar, 2020; Syatar, 2021; Zoelva, 2022); dan (ii) ketegangan filosofis-normatif yang terutama menyangkut sumber kedaulatan dan sumber hukum, batas kebebasan, serta inklusivitas minoritas dan kesetaraan gender (Amjad, 2022; Edyar et al., 2022; Fadel, 2012; Latief et al., 2023; Mubarak, 2016; Nelson, 2021; Tønnessen, 2009).
Karena itu, "demokrasi liberal menurut ilmu politik Islam" paling tepat dipahami sebagai medan perdebatan dan ragam rekonsiliasi, bukan sebagai vonis tunggal kompatibel atau tidak kompatibel (Cook & Stathis, 2012; Hilmy, 2007; Voll, 2006).
________________________________________
Daftar Pustaka
Alisakun, S. (2020). Islam and democracy: A study on Rachid Ghannouchi's views. Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 13(2), 27–54. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol13no2.2
Amjad, J. (2022). Nation-state and sovereignty in contemporary political discourse. Australian Journal of Islamic Studies, 7(3), 60–75. https://doi.org/10.55831/ajis.v7i3.581
Bibi, S. (2021). Liberal democracy in context of Pakistan and Bangladesh. RMC Journal of Social Sciences and Humanities, 2(1), 48–57. https://doi.org/10.46256/rmcjsochum.v2i1.130
Cook, B. J., & Stathis, M. (2012). Democracy and Islam: Promises and perils for the Arab Spring protests. Journal of Global Responsibility, 3(2), 175–186. https://doi.org/10.1108/20412561211260485
Edyar, B., Hayati, I., & Kondang, M. (2022). Human rights and democracy in Islamic perspective. AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, 7(2), 237–260. https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5500
Fadel, M. (2012). Muslim reformists, female citizenship, and the public accommodation of Islam in liberal democracy. Politics and Religion, 5(1), 2–35. https://doi.org/10.1017/s1755048311000617
Gjorshoski, N. (2021). Religious theodemocracy: Sharia democracy as a unique Islamic model. Research Result: Sociology and Management, 7(3), 122–134. https://doi.org/10.18413/2408-9338-2021-7-3-1-1
Hasyim, S. (2019). Fatwas and democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and rising conservatism in Indonesian Islam. TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 8(1), 21–35. https://doi.org/10.1017/trn.2019.13
Hilmy, M. (2007). Muslim's approaches to democracy: Islam and democracy in contemporary Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 1(1), 42–74. https://doi.org/10.15642/jiis.2007.1.1.42-74
Islamy, A., & Haq, S. Z. (2020). Democratic political system in the perspective of maqasid sharia: Study analysis of Yusuf al-Qaradawi's thought. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 5(1), 55–68. https://doi.org/10.29300/imr.v5i1.2917
Kadivar, M. (2020). Democracy and ethical values from Islamic perspective. Philosophy & Social Criticism, 46(5), 563–575. https://doi.org/10.1177/0191453720909583
Latief, M., Pramono, M. F., & Sansayto, I. M. (2023). Reviewing John Locke's concept of power from the perspective of al-Maududi. JRP (Jurnal Review Politik), 13(1), 70–88. https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.1.70-88
Maksum, A. (2017). Discourses on Islam and democracy in Indonesia: A study on the intellectual debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Journal of Indonesian Islam, 11(2), 405–422. https://doi.org/10.15642/jiis.2017.11.2.405-422
Mubarak, A. (2016). Democracy from Islamic law perspective. KOM: Časopis za religijske nauke, 5(3), 1–18. https://doi.org/10.5937/kom1603001m
Nelson, M. J. (2021). Regime types, regime transitions, and religion in Pakistan. In The Oxford Handbook of Pakistani Politics. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190931056.013.18
Öney, B. (2020). The ideological dimensionality in the Middle Eastern and North African constitutions: A new era in the evolution of Islamic constitutionalism. Political Studies Review, 19(2), 209–226. https://doi.org/10.1177/1478929920912943
Pulungan, M. S. (2014). In defense of the freedom of the press: The Indonesian Playboy magazine case study. Indonesia Law Review, 4(1), 32–47. https://doi.org/10.15742/ilrev.v4n1.73
Syatar, A. (2021). Democracy and modern state: Siyasah shar'iyyah analysis. Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 1–14. https://doi.org/10.24252/jat.v0i0.20139
Tareen, S. (2014). Islam, democracy, and the limits of secular conceptuality. Journal of Law and Religion, 29(1), 206–222. https://doi.org/10.1017/jlr.2013.17
Tønnessen, L. (2009). Democratizing Islam and Islamizing democracy: An inquiry into Hasan al-Turabi's conception of shura in light of Western democratic theory. Nordic Journal of Human Rights, 27(3), 313–329. https://doi.org/10.18261/issn1891-814x-2009-03-01
Voll, J. O. (2006). Islam and democracy: Is modernization a barrier? Religion Compass, 1(1), 170–178. https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2006.00017.x
Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37–62. https://doi.org/10.31078/consrev812
Zulkarnain, F., Muhammad, A. Y., Sule, B., & Sahid, A. A. (2022). When the East meets the West: Analysing Rached Ghannouchi's synthesis of democracy in Islam. Journal of Al-Tamaddun, 17(2), 127–141. https://doi.org/10.22452/jat.vol17no2.10
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar