02069 - Consensus Building dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Institusional

Abstract

This article examines the concept of consensus building in Islamic political science through a conceptual and institutional approach. Using a literature review method, this study synthesizes various perspectives on shūrā, ijmā', and ahl al-ḥall wa al-'aqd as the main instruments of consensus building in Islamic political thought. The findings show that consensus building in Islamic political science is a deliberative process (shūrā) to reconcile differences of interest in public affairs, which operates within the normative boundaries of the Qur'an and Sunnah, is oriented toward maṣlaḥah/maqāṣid, and is institutionalized through representative forums such as ahl al-ḥall wa al-'aqd in election, legislation, and channeling of aspirations. The concept of "consensus" itself remains contested in terms of its definition, who the subjects are, and whether it must be unanimous or merely a majority, as well as how it adapts to changing socio-political contexts.

Keywords: consensus building, shūrā, ijmā', Islamic political science, ahl al-ḥall wa al-'aqd

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep consensus building dalam ilmu politik Islam melalui pendekatan konseptual dan institusional. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, studi ini mensintesiskan berbagai perspektif mengenai shūrā, ijmā', dan ahl al-ḥall wa al-'aqd sebagai instrumen utama pembangunan konsensus dalam pemikiran politik Islam. Temuan menunjukkan bahwa consensus building dalam ilmu politik Islam merupakan proses deliberatif (shūrā) untuk mempertemukan perbedaan kepentingan dalam urusan publik, yang beroperasi dalam batas normatif al-Qur'an dan Sunnah, berorientasi pada maṣlaḥah/maqāṣid, serta dilembagakan melalui forum representatif seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd dalam pemilihan, legislasi, dan penyaluran aspirasi. Konsep "konsensus" itu sendiri tetap diperdebatkan terkait definisi, siapa subjeknya, dan apakah ia harus bulat atau cukup mayoritas, serta bagaimana ia beradaptasi dengan konteks sosial-politik yang berubah.

Kata Kunci: consensus building, shūrā, ijmā', ilmu politik Islam, ahl al-ḥall wa al-'aqd

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Consensus building — proses membangun kesepakatan bersama di antara berbagai pihak yang berbeda kepentingan — merupakan salah satu tema sentral dalam kajian ilmu politik kontemporer. Dalam khazanah ilmu politik Islam, tema ini tidak muncul sebagai konsep asing, melainkan berakar pada tradisi intelektual yang kaya, khususnya melalui konsep shūrā (musyawarah) dan ijmā' (konsensus normatif), yang keduanya memiliki landasan dalam sumber-sumber normatif Islam sekaligus sejarah panjang perdebatan konseptual dan institusional.

Kajian mengenai consensus building dalam perspektif Islam menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya diskursus tentang relasi antara nilai-nilai Islam dan praktik demokrasi modern, baik di tingkat global maupun dalam konteks Indonesia yang memiliki tradisi keislaman yang kuat. Berbagai pemikir Muslim kontemporer, dari Rāshid al-Ghannouchi hingga para ulama Nahdlatul Ulama, telah memberikan sumbangsih penting dalam memaknai dan melembagakan prinsip konsultasi dan konsensus dalam konteks kekuasaan dan tata kelola publik.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan pengertian, landasan normatif, instrumen utama, tahapan, dinamika historis, serta relasi consensus building dengan demokrasi modern dalam kerangka ilmu politik Islam. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mensintesiskan berbagai sumber akademik yang relevan.

________________________________________

2. PENGERTIAN CONSENSUS BUILDING DALAM ILMU POLITIK ISLAM

Dalam ilmu politik Islam — yang sering dibahas dalam kerangka fiqh siyāsah dan siyāsah shar'iyyah — consensus building dapat dipahami sebagai proses membangun keputusan kolektif yang dapat diterima bersama melalui musyawarah (shūrā) dan, pada tingkat tertentu, berujung pada kesepakatan yang diakui otoritatif (ijmā'), terutama untuk urusan publik dan tata kelola kekuasaan (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Pramono & Sahidin, 2021; Soage, 2014). Secara konseptual, shūrā diposisikan sebagai mekanisme deliberatif untuk menghimpun dan mempertemukan ragam pendapat agar lahir keputusan bersama (Hidayati & Hidayatullah, 2021; RAHMAN, 2021), sedangkan ijmā' sering dipahami sebagai bentuk "konsensus" yang memiliki fungsi legitimasi normatif dalam tradisi hukum dan politik Islam (Nuroniyah, 2023; Soage, 2014).

Secara historis, shūrā juga dikaitkan dengan praktik konsultasi di masyarakat Arab pra-Islam yang berusaha mencapai keputusan melalui konsensus, sekalipun keputusan dewan tidak selalu bersifat mengikat (Pramono & Sahidin, 2021). Dalam tradisi Islam, konsultasi Nabi kepada para pengikutnya atas persoalan yang tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur'an dipahami sebagai penegasan etika dan teladan konsultatif untuk urusan bersama (Pramono & Sahidin, 2021), yang kemudian berkembang menjadi prinsip penting dalam konsepsi pemerintahan dan legislasi pada pemikiran politik Islam klasik maupun kontemporer (Soage, 2014; Wahid, 2014).

________________________________________

3. LANDASAN NORMATIF DAN TUJUAN: MAṢLAḤAH/MAQĀṢID SERTA BATASAN NAṢṢ

3.1 Musyawarah sebagai Prinsip Normatif

Sejumlah kajian menegaskan bahwa shūrā disebut dalam al-Qur'an dan dipahami sebagai prinsip konsultasi dalam pengambilan keputusan urusan komunal (Nuroniyah, 2023; Pramono & Sahidin, 2021). Dalam pembacaan Fazlur Rahman sebagaimana dirangkum oleh Hidayati dan Hidayatullah, nilai persatuan umat dan legitimasi ijmā' ditautkan dengan shūrā — antara lain dengan menjadikannya basis untuk "melegalisasi" ijmā' (Nuroniyah, 2023). Syatar juga mencatat bahwa narasi "pengakuan otoritas (bay'ah), musyawarah (shūrā), dan konsensus (ijmā')" kerap diajukan untuk menunjukkan karakter humanistik dan partisipatif dalam konstitusi politik Islam, meski Islam tidak diposisikan sebagai identik dengan demokrasi modern (Soage, 2014).

3.2 Orientasi Kemaslahatan (Maṣlaḥah) dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Dalam tradisi politik Islam, tujuan tata kelola dan kepemimpinan sering dikaitkan dengan realisasi kemanfaatan/kemaslahatan publik. Pramono dan Sahidin menunjukkan bahwa dalam konsepsi al-Māwardī, politik dan maqāṣid al-sharī'ah sama-sama diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (Nurhasan & Rohmah, 2021). Dalam pembahasan siyāsah shar'iyyah, Umami dan Musadad menegaskan bahwa kebijakan negara dipahami sebagai pengaturan masyarakat dan negara agar selaras dengan "jiwa dan prinsip dasar" syariah demi mewujudkan common good (RAHMAN, 2020), yang berkelindan dengan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan pengelolaan urusan publik (RAHMAN, 2020).

3.3 Batas Normatif: Tidak Boleh Bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah

Dalam kerangka shūrā sebagai mekanisme keputusan publik, Nurhasan dan Rohmah menekankan pembeda penting: pandangan/pendapat dalam shūrā tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, dan keputusan harus selaras dengan nilai syariah. Syatar menyebut gagasan "nomokrasi" (kedaulatan berbasis hukum Tuhan) dan menyatakan bahwa partisipasi/kedaulatan rakyat dapat dibenarkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan Sunnah (Soage, 2014). Dengan demikian, consensus building dalam politik Islam bukan sekadar "kompromi kepentingan", tetapi kompromi yang bekerja di dalam pagar normatif sumber-sumber syariah (Soage, 2014).

________________________________________

4. INSTRUMEN UTAMA CONSENSUS BUILDING: SHŪRĀ, IJMĀ', DAN REPRESENTASI POLITIK (AHL AL-ḤALL WA AL-'AQD)

4.1 Shūrā sebagai Prosedur Deliberatif untuk Menyatukan Perbedaan

HK mendefinisikan shūrā dalam pemikiran politik Islam sebagai deliberasi untuk menghimpun dan mendiskusikan berbagai pendapat demi mencapai keputusan bersama, serta sebagai proses konsultasi antarpihak dalam menyelesaikan problem sosio-politik (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Amree dkk. menekankan shūrā sebagai konsultasi timbal balik yang memberi ruang perbedaan persepsi, pertukaran gagasan, dan mengupayakan hasil terbaik, serta memahaminya sebagai proses yang fleksibel dan dapat diintegrasikan ke berbagai tingkat pengambilan keputusan (RAHMAN, 2021). Kombinasi kedua paparan ini memberi kerangka bahwa consensus building beroperasi melalui kanal deliberasi yang mengakui pluralitas pendapat namun diarahkan menuju konvergensi keputusan (Hidayati & Hidayatullah, 2021; RAHMAN, 2021).

4.2 Ijmā' sebagai "Konsensus" yang Diperdebatkan Definisi, Cakupan, dan Otoritasnya

Hidayati dan Hidayatullah menekankan bahwa perbedaan pandangan mengenai ijmā' dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran dalil normatif serta perbedaan definisi dan kriteria ijmā', termasuk perdebatan apakah ijmā' harus berarti "semua" atau "mayoritas" ulama (Nuroniyah, 2023). Rahman dan Tohari menambahkan kritik metodologis: definisi ijmā' sebagai konsensus mujtahid seluruh dunia dipandang tidak praktis; mereka juga menekankan perubahan historis di mana ijmā' awal digambarkan lebih "demokratis", terbuka kritik, dan fleksibel, sementara perkembangan kemudian cenderung lebih tertutup dan rigid. Kuru, dari sudut lain, menyoroti bagaimana "metode dominan" hukum Islam yang menempatkan konsensus ulama sebagai kriteria krusial membuat pandangan non-ulama menjadi kurang penting dalam produksi hukum (Aminuddin & Ulfah, 2021). Tiga rujukan ini, bila disintesiskan, menunjukkan bahwa "konsensus" dalam politik Islam bukan konsep tunggal yang stabil, melainkan medan perdebatan otoritas, prosedur, dan inklusivitas (Aminuddin & Ulfah, 2021; Nuroniyah, 2023).

4.3 Representasi: Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd dan Pemilihan/Pengawasan Kepemimpinan

Dalam literatur politik Islam, shūrā kerap dilembagakan melalui forum representatif. Maghfirah menyatakan bahwa dalam tradisi Sunni, shūrā menjadi proses penting melahirkan konsensus politik, dengan institusi yang dikenal sebagai ahl al-ḥāl wa al-'aqd; selain kesepakatan deliberatif, pengakuan umat melalui bay'ah dipandang penting bagi pemimpin (Syatar, 2021). Pramono dan Sahidin mengutip al-Māwardī yang menyebut dua metode penetapan khalifah — pemilihan oleh ahl al-ḥall wa al-'aqd dan penunjukan oleh khalifah sebelumnya — serta menegaskan bahwa sebelum menyepakati pengangkatan, ahl al-ḥall wa al-'aqd perlu menilai kandidat dan memilih yang paling memenuhi syarat serta paling mudah ditaati agar tidak ditolak (Nurhasan & Rohmah, 2021). Maghfiroh juga menegaskan adanya forum ahl al-'aqd wa al-ḥall (juga disebut ahl al-ikhtiyār) dan metode penunjukan oleh khalifah sebelumnya, sekaligus mencatat al-Māwardī tidak merinci secara tegas mekanisme pengangkatan anggota ahl al-ḥall wa al-'aqd. Trinanda dkk. menambahkan bahwa secara historis kekuasaan legislasi dikaitkan dengan ahl al-ḥall wa al-'aqd sebagai representasi yang menyalurkan aspirasi masyarakat, serta terlibat dalam perumusan dan pengangkatan kepala negara (Ahmad, 2013). Sintesis ini menempatkan ahl al-ḥall wa al-'aqd sebagai simpul institusional consensus building: mengonsolidasikan preferensi, menilai kandidat/kebijakan, dan memberi legitimasi politik (Nurhasan & Rohmah, 2021; Ahmad, 2013; Syatar, 2021).

________________________________________

5. SIAPA YANG "BERMUSYAWARAH"? KONTESTASI INKLUSIVITAS DALAM CONSENSUS BUILDING

5.1 Model Elit-Representatif vs. Model Partisipatif-Ummatik

Soage menunjukkan bahwa pada konteks pra-Islam, dewan shūrā berisi anggota terkemuka yang merepresentasikan pandangan beragam dalam suku dan berusaha mencapai keputusan melalui konsensus (Pramono & Sahidin, 2021). Dalam spektrum kontemporer, Rahman menegaskan bahwa Ghannouchi memandang shūrā sebagai prinsip fundamental negara Islam setelah naṣṣ, dan menolak membatasinya hanya pada ulama; shūrā harus melibatkan seluruh ummah karena ummah diposisikan sebagai otoritas sah negara (Wahid, 2014). Perbedaan penekanan ini menunjukkan variasi desain consensus building: dari konsultasi terbatas berbasis status sosial menuju konsultasi yang diperluas berbasis legitimasi umat (Pramono & Sahidin, 2021; Wahid, 2014).

5.2 Spektrum Restriktif: Kritik Salafi terhadap Demokrasi Elektoral

Wahid mencatat bahwa Salafi menolak pemilihan umum dan mengusulkan mekanisme pengangkatan penguasa melalui ahl al-ḥall wa al-'aqd yang terdiri dari orang-orang berpengetahuan dalam berbagai bidang; sekaligus dicatat bahwa Salafi tidak menjelaskan secara terang bagaimana anggota ahl al-ḥall wa al-'aqd dipilih (Kamali, 2018). Wahid juga menegaskan bahwa Salafi membedakan shūrā dari demokrasi: demokrasi melibatkan semua orang, sedangkan shūrā hanya melibatkan sedikit orang (Kamali, 2018). Ini menampilkan bentuk consensus building yang "terkonsentrasi" pada kelompok terbatas (epistemik/otoritatif), berbeda dari model partisipatif yang dikembangkan sebagian pemikir lain (Kamali, 2018; Wahid, 2014).

5.3 Ulī al-Amr, Otoritas Ulama, dan Otoritas Politik: Variasi Penafsiran

Dar menegaskan bahwa ulū al-amr (Q.S. 4:59) merupakan konsep yang ditafsirkan beragam oleh para mufasir; ia juga mengutip posisi bahwa ijmā' menjadi hujjah karena dihasilkan melalui pernyataan para ulama yang mampu mengekstraksi hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, dan kelompok ulama ini dalam literatur fikih disebut ahl al-ḥall wa al-'aqd — bahkan diidentikkan dengan ulū al-amr dalam konstruksi tertentu. Dar juga menegaskan batas kepatuhan: jika otoritas berkuasa meninggalkan keadilan dan memproduksi aturan yang bertentangan dengan syariah, maka ketidaktaatan berlaku pada aturan yang anti-syariah itu, bukan pada semua aspek. Konsekuensinya, consensus building dalam politik Islam bukan hanya mengupayakan "kesepakatan", tetapi juga menyediakan dasar untuk kritik/penolakan normatif ketika kekuasaan menyimpang dari keadilan dan syariah.

________________________________________

6. TAHAPAN CONSENSUS BUILDING DALAM KERANGKA ILMU POLITIK ISLAM

Berikut model tahapan yang disusun dengan mensintesiskan gagasan shūrā–ijmā'–bay'ah/legislasi–akuntabilitas dari berbagai rujukan.

Tahap 1 — Identifikasi Isu Publik dan Pemetaan Batas Shar'ī

Isu diperlakukan sebagai urusan publik yang membutuhkan keputusan kolektif melalui shūrā (Hidayati & Hidayatullah, 2021; RAHMAN, 2021). Sejak awal, batasnya adalah tidak boleh menghasilkan kebijakan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah (Soage, 2014), serta diarahkan pada realisasi kemaslahatan yang dalam kerangka maqāṣid dipahami sebagai tujuan normatif politik dan kepemimpinan (Nurhasan & Rohmah, 2021; RAHMAN, 2020).

Tahap 2 — Penetapan Forum dan Representasi (Siapa yang Dilibatkan)

Forum dapat berbentuk representasi ahl al-ḥall wa al-'aqd atau bentuk lain sesuai ijtihad kelembagaan, karena shūrā dipahami fleksibel dan dapat diintegrasikan ke berbagai proses pengambilan keputusan (Ahmad, 2013; RAHMAN, 2021; Syatar, 2021). Pada desain tertentu, ahl al-ḥall wa al-'aqd diposisikan sebagai kanal aspirasi dan bahkan memiliki keterkaitan dengan fungsi legislasi/pengangkatan kepala negara (Ahmad, 2013; Syatar, 2021).

Tahap 3 — Deliberasi Shūrā: Pertukaran Argumen untuk Mereduksi Konflik Kepentingan

Deliberasi dipahami sebagai pengumpulan dan pembahasan pendapat yang beragam demi keputusan bersama (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Mekanisme konsultasi timbal balik dan kebebasan mengemukakan pendapat dipandang membantu menghasilkan keputusan terbaik serta mengurangi dominasi satu pihak (RAHMAN, 2021). Secara historis, upaya mencapai konsensus juga tercermin pada praktik shūrā yang merepresentasikan pandangan beragam dan mengupayakan keputusan konsensual (Pramono & Sahidin, 2021).

Tahap 4 — Penguatan Kualitas Keputusan melalui Ijtihād Jamā'ī (Kolektif, Lintas-Keahlian)

Pauzi dkk. menegaskan urgensi ijtihād jamā'ī dalam menghadapi kompleksitas modern dengan melibatkan ulama dan pakar bidang lain agar rumusan hukum/keputusan lebih kokoh dan menghindari konflik. Nuroniyah menegaskan pentingnya ijmā'/ijtihād jamā'ī melalui institusi ahl al-ḥall wa al-'aqd yang dalam konsepsi Hasbi Ash-Shiddieqy didukung institusi politik dan institusi ijtihad/spesialis (Abdurrahman et al., 2023). Dengan demikian, consensus building tidak hanya prosedural, tetapi juga epistemik: menggabungkan otoritas normatif dan keahlian substantif (Abdurrahman et al., 2023).

Tahap 5 — Formulasi "Konsensus": Apakah Harus Bulat atau Cukup Mayoritas?

Hidayati dan Hidayatullah menekankan bahwa perdebatan ijmā' mencakup apakah ia harus "semua" atau "mayoritas" ulama (Nuroniyah, 2023). Rahman dan Tohari menegaskan bahwa "konsensus universal" sering tidak realistis, dan dalam praktik yang muncul adalah konsensus lokal/terbatas, sekaligus menggambarkan dinamika historis dari ijmā' yang lebih terbuka menuju yang lebih rigid. Kuru menambahkan bahwa dominasi "konsensus ulama" dalam metodologi tertentu dapat membuat suara non-ulama tidak menjadi faktor penting dalam produksi hukum (Aminuddin & Ulfah, 2021). Karena itu, tahap ini menuntut kejelasan: konsensus macam apa yang dikehendaki — unanim, mayoritas, atau konsensus terlokalisasi — dan siapa yang diakui sebagai subjeknya (Aminuddin & Ulfah, 2021; Nuroniyah, 2023).

Tahap 6 — Legitimasi dan Implementasi: Bay'ah dan/atau Kodifikasi (Taqnīn)

Syatar mencatat bahwa dalam banyak narasi politik Islam, bay'ah kerap dipasangkan dengan shūrā dan ijmā' sebagai rangka legitimasi politik (Soage, 2014). Maghfirah menegaskan bahwa pengakuan umat melalui bay'ah dipandang sebagai pelengkap hasil deliberasi dan penetapan pemimpin (Syatar, 2021). Hidayati dan Hidayatullah — mengulas Fazlur Rahman — menghubungkan ijmā' dengan taqnīn: ijmā' dipahami sebagai proses dan produk deliberasi komunitas (shūrā), sementara taqnīn merupakan proses legislasi yang mengolah produk ijmā' menjadi bentuk yuridis/legislasi (Nuroniyah, 2023). Tahap ini menunjukkan bahwa consensus building dapat berakhir pada legitimasi politik (misalnya bay'ah) atau legitimasi hukum (kodifikasi/legislasi) (Nuroniyah, 2023; Soage, 2014; Syatar, 2021).

Tahap 7 — Akuntabilitas dan Koreksi: Pengawasan terhadap Kekuasaan

Soage mencatat bahwa dalam praktik pra-Islam, pemimpin dapat diawasi dan bahkan dideposisi jika tidak memenuhi ekspektasi, meski keputusan dewan tidak selalu mengikat (Pramono & Sahidin, 2021). Ghannouchi mengusulkan badan shūrā yang berfungsi audit dan kontrol terhadap kerja pemerintah (Wahid, 2014). Umami dan Musadad menegaskan amar ma'rūf nahi munkar sebagai mekanisme check and balance yang dilembagakan — misalnya melalui "parlemen" ahl al-ḥill wa al-'aqd, hisbah, dan qaḍā' (RAHMAN, 2020). Dar menekankan pembatasan ketaatan pada otoritas ketika kekuasaan memproduksi aturan anti-syariah, yang membuka ruang koreksi normatif. Keseluruhannya menegaskan bahwa consensus building dalam politik Islam tidak selesai pada "keputusan", melainkan berlanjut pada mekanisme koreksi dan pengawasan agar keputusan tetap adil dan sesuai syariah (RAHMAN, 2020; Wahid, 2014).

________________________________________

7. DINAMIKA HISTORIS: DARI TELADAN NORMATIF KE PROBLEM INSTITUSIONALISASI

Kamali menekankan adanya pergeseran dari preseden "Khilafah Ortodoks" selama periode tertentu pasca wafat Nabi menuju "kekhalifahan dinastik" yang menunjukkan disrupsi dan penyimpangan dari pedoman normatif. Rahman dan Tohari juga menggambarkan bahwa penggunaan shūrā lebih menonjol pada fase awal — termasuk pemilihan pemimpin — lalu kekhalifahan berkembang menjadi dinasti yang lebih otoritarian; perubahan ini berkaitan dengan transformasi ijmā' dari praktik yang lebih terbuka menjadi lebih rigid dalam fase berikutnya. Syarif menambahkan bahwa al-Māwardī merumuskan teori pengangkatan kepala negara melalui dua peristiwa — pemilihan oleh ahl al-ḥall wa al-'aqd dan penunjukan — namun dalam praktik historis berikutnya fungsi pemilihan oleh ahl al-ḥall wa al-'aqd tidak berlanjut setelah periode khulafā' al-rāshidūn (Toriq, 2022). Sintesis ini penting untuk ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa consensus building tidak hanya isu normatif-teologis, tetapi juga problem institusional: bagaimana menjadikan shūrā dan ijmā' bekerja dalam struktur kekuasaan yang berubah (Toriq, 2022).

________________________________________

8. RELASI DENGAN DEMOKRASI MODERN: KONVERGENSI NILAI, PERBEDAAN BENTUK, DAN KONTROVERSI

Syatar membedakan demokrasi sebagai sistem/forma negara dengan demokrasi sebagai nilai universal; ia menyatakan Islam tidak berbicara tentang sistem/forma negara tertentu, tetapi sejumlah nilai demokrasi dapat sejalan dengan ajaran Islam, sembari menegaskan adanya prinsip shūrā yang tidak selalu dibawa oleh demokrasi (Soage, 2014). Nurhasan dan Rohmah juga menekankan perbedaan konseptual: shūrā adalah metode pengambilan pendapat dalam pemerintahan Islam, sedangkan demokrasi adalah sistem politik; serta menegaskan batas bahwa hasil shūrā tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Soage menempatkan shūrā dalam konteks historis dan menunjukkan bagaimana banyak penulis pra-Islamis/Islamis modern mengaitkan shūrā dengan sistem parlementer, sekaligus menggarisbawahi adanya perdebatan: apakah shūrā benar-benar dapat dipahami sebagai demokrasi atau tidak (Pramono & Sahidin, 2021).

Kontroversi makin jelas ketika dibandingkan dengan posisi Salafi yang membedakan shūrā dari demokrasi karena aspek inklusivitas partisipasi (Kamali, 2018), berhadapan dengan Ghannouchi yang justru memperluas shūrā kepada seluruh ummah dan mendorong pelembagaan keputusan publik (Wahid, 2014).

________________________________________

9. ILUSTRASI KONTEKS INDONESIA: IJTIHĀD JAMĀ'Ī, ORGANISASI KEAGAMAAN, DAN PELEMBAGAAN HUKUM

Nuroniyah menjelaskan gagasan pembaruan hukum Islam di Indonesia yang menekankan ijmā'/ijtihād jamā'ī melalui institusi ahl al-ḥall wa al-'aqd yang didukung institusi politik, mujtahid, dan spesialis (Abdurrahman et al., 2023). Aminuddin dan Ulfah menunjukkan bahwa NU memegang prinsip al-shūrā sebagai salah satu prinsip teori politik Sunni yang dipegang tegas, bersama prinsip lain — misalnya keadilan, kebebasan, dan kesetaraan — dalam etika politik-kenegaraan (Gafoordeen & Sabir, 2023). Toriq menegaskan bahwa dalam perspektif KH. Hasyim Asy'ari, prinsip shūrā diprioritaskan dalam mekanisme pemerintahan, tidak menafikan aspirasi rakyat, dan menempatkan pemimpin serta rakyat sama-sama berperan dalam perumusan kebijakan (HK, 2021).

Dalam ranah kelembagaan, Setyaningsih menyatakan MUI dipahami sebagai salah satu institusi fatwa yang memiliki sumber daya lintas-disiplin, dan menekankan bahwa fatwa (produk ijtihad ulama) berkontribusi pada perkembangan hukum Islam dan hukum nasional (Rahman & Tohari, 2022). Radliyah dkk. menegaskan MUI sebagai "forum deliberasi" ulama, pemimpin, dan cendekiawan Muslim, serta menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang berorientasi kesepakatan/konsensus — misalnya mediasi/arbitrase syariah (Suleiman, 2017). Rokhmad menegaskan bahwa pelembagaan hukum Islam ke sistem hukum nasional Indonesia berlangsung secara prosedural dan demokratis, serta menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai bahan mentah, tetapi juga sumber hukum dan sumber nilai bagi pembangunan hukum nasional (Fair, 2015). Pada level sintesis, contoh-contoh ini memperlihatkan bagaimana consensus building dalam kerangka politik-hukum Islam dapat hadir sebagai ijtihād jamā'ī, prinsip etika politik organisasi, dan bentuk kelembagaan deliberatif yang berinteraksi dengan sistem hukum negara (Abdurrahman et al., 2023; Fair, 2015; HK, 2021; Rahman & Tohari, 2022).

________________________________________

10. KESIMPULAN

Secara sintesis, consensus building menurut ilmu politik Islam adalah proses deliberatif (shūrā) untuk mempertemukan perbedaan kepentingan dalam urusan publik, yang: (i) berada dalam batas al-Qur'an dan Sunnah (Soage, 2014); (ii) berorientasi kemaslahatan/maqāṣid (Nurhasan & Rohmah, 2021; RAHMAN, 2020); (iii) sering dilembagakan melalui representasi seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd dalam pemilihan/legislasi dan penyaluran aspirasi (Nurhasan & Rohmah, 2021; Ahmad, 2013; Syatar, 2021); (iv) dapat diperkuat oleh ijtihād jamā'ī lintas-keahlian (Abdurrahman et al., 2023); dan (v) harus diikuti akuntabilitas/pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang dari keadilan dan syariah (RAHMAN, 2020; Wahid, 2014).

Namun, konsep "konsensus" itu sendiri tetap diperdebatkan terkait definisi, siapa subjeknya, dan apakah ia harus bulat atau cukup mayoritas, serta bagaimana ia beradaptasi dengan konteks sosial-politik yang berubah (Aminuddin & Ulfah, 2021; Nuroniyah, 2023). Perdebatan ini sekaligus menunjukkan bahwa consensus building dalam politik Islam bukanlah formula yang selesai, melainkan proyek intelektual dan institusional yang terus berlangsung — menuntut ijtihad kolektif yang responsif terhadap realitas zaman tanpa melepaskan diri dari akar normatifnya.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, U., Najib, M. F., & Sofyan, A. S. (2023). The Law of Urgency in Choosing Leaders in The Qur'an According to Al-Mawardi. West Science Interdisciplinary Studies, 1(11), 1204–1212. https://doi.org/10.58812/wsis.v1i11.386

Ahmad, H. (2013). Islamic Tradition and its Defining Characteristics. Journal of Islamic Thought and Civilization, 03(01), 58–74. https://doi.org/10.32350/jitc.31.03

Aminuddin, L. H., & Ulfah, I. (2021). Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought in Nahdlatul Ulama (NU). Justicia Islamica, 18(2), 355–374. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3095

Fair, C. C. (2015). Sharia, Piety and Maslak: Support for Sectarian Violence in Pakistan. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2633508

Gafoordeen, N., & Sabir, M. (2023). Thaha Jabir al-Alwani & Yusuf al-Qardlawi Founders of Minority Fiqh (FIQH AL AQALLIYAT). International Journal of Research and Scientific Innovation, X(IV), 78–83. https://doi.org/10.51244/ijrsi.2023.10410

HK, M. R. (2021). Fundamental Ethics In Islamic Political Thought. Sophist Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir, 3(1), 30–48. https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.41

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Investigating the Construction of Ijma in The Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 23(2). https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10924

Kamali, M. H. (2018). Classical Islamic Political Thought and its Contemporary Relevance. ICR Journal, 9(4), 19–46. https://doi.org/10.52282/icr.v9i4.93

Nurhasan, N., & Rohmah, S. N. (2021). Analysis of the Comparative Western Democracy, Pancasila Democracy, and the Concept of Shura; Study of the Book Manuscript "Democracy in Islamic Perspective by Ahmad Sukardja and Ahmad Sudirman Abbas." Journal of Legal Research, 3(2), 253–272. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20620

Nuroniyah, W. (2023). Renewal of Islamic Law in Indonesia: A Study of Yudian Wahyudi's Thought. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan, 2(2), 651–664. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.637

Pramono, M. F., & Sahidin, A. (2021). Maqāṣid al-Sharī'ah Values in al-Māwardī's Concept of the Caliphate. Al-Ahkam, 31(2), 203–222. https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612

RAHMAN, H. (2020). From Jamal Uddin Afghani to Rachid Al-Ghannouchi; The Approaches of Contemporary Muslim Intellectuals to the Concept of State. Cenraps Journal of Social Sciences, 2(1), 41–57. https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i1.9

RAHMAN, H. (2021). The Approach of Shura in Rachid Ghannouchi's Conception of State. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. https://doi.org/10.16951/atauniiibd.810652

Rahman, Z. A., & Tohari, I. (2022). A Revitalization of Ijmak Towards Formation Contextual of Islamic Legal Theory. Jurnal Pembaharuan Hukum, 9(2), 187. https://doi.org/10.26532/jph.v9i2.23329

Soage, A. B. (2014). Shūrà and Democracy: Two Sides of the Same Coin? Religion Compass, 8(3), 90–103. https://doi.org/10.1111/rec3.12101

Suleiman, I. (2017). The Role of Contemporary Islamic Movement towards Social and Political Changes of Modernity. American Economic & Social Review, 1(1), 50–58. https://doi.org/10.46281/aesr.v1i1.148

Syatar, A. (2021). Democracy and Modern State: Siyasah Shar'iyyah Analysis. Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 1–14. https://doi.org/10.24252/jat.v0i0.20139

Toriq, N. R. S. (2022). Dialogue of Religion and Country: Actualization of Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari's Progressive Thoughts and Its Implications in The Life of The Nation and State. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 19(1), 90–119. https://doi.org/10.24239/jsi.v19i1.655.90-119

Wahid, D. (2014). The Challenge of Democracy in Indonesia: The Case of Salafi Movement. Islamika Indonesiana, 1(1), 51–64. https://doi.org/10.15575/isin.v1i1.5