02050 - Amandemen Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Siyāsah Dustūriyyah): Kajian Konseptual Dan Komparatif

Abstract

This article examines the concept of amendment (amandemen) through the lens of Islamic political science (siyāsah dustūriyyah), focusing on how constitutional and statutory changes are understood, justified, and contested within Muslim-majority states. By distinguishing between sharīʿa as divine law, fiqh as human jurisprudential reasoning, and qānūn as modern state legislation, this study argues that amendment is not merely a technical legal mechanism but a constitutional-political instrument for negotiating the relationship between sharīʿa, fiqh, and the state. Drawing on comparative case studies from Egypt, Malaysia, Pakistan, Kuwait, Afghanistan, and Indonesia, this article demonstrates that amendments related to Islamic law are almost always entangled with authority contestation among scholars (ulamā), courts, and parliaments, as well as with competing methodologies of legal adaptation such as ijtihād, maṣlaḥa, and maqāṣid al-sharīʿa. The findings suggest that amendment serves as an arena for negotiating religious legitimacy and state authority, and that constitutional change is frequently preceded or substituted by statutory and administrative integration of Islamic norms.

Keywords: amendment, siyāsah dustūriyyah, Islamic constitutional law, sharīʿa, ijtihād, Muslim-majority states

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep amandemen melalui perspektif ilmu politik Islam (siyāsah dustūriyyah), dengan fokus pada bagaimana perubahan konstitusional dan perundang-undangan dipahami, dibenarkan, dan diperdebatkan dalam negara-negara mayoritas Muslim. Dengan membedakan antara sharīʿa sebagai hukum ilahi, fiqh sebagai penalaran yurisprudensi manusia, dan qānūn sebagai legislasi negara modern, artikel ini berargumen bahwa amandemen bukan sekadar mekanisme hukum teknis, melainkan instrumen politik konstitusional untuk menegosiasikan hubungan antara sharīʿa, fiqh, dan negara. Dengan mengandalkan studi kasus komparatif dari Mesir, Malaysia, Pakistan, Kuwait, Afghanistan, dan Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa amandemen terkait hukum Islam hampir selalu berkelindan dengan kontestasi otoritas di antara ulama, pengadilan, dan parlemen, serta dengan metodologi adaptasi hukum yang bersaing seperti ijtihād, maṣlaḥa, dan maqāṣid al-sharīʿa. Temuan ini menunjukkan bahwa amandemen berfungsi sebagai arena negosiasi legitimasi keagamaan dan otoritas negara, dan bahwa perubahan konstitusional kerap didahului atau digantikan oleh integrasi norma Islam melalui jalur legislasi biasa dan regulasi administratif.

Kata Kunci: amandemen, siyāsah dustūriyyah, hukum konstitusi Islam, sharīʿa, ijtihād, negara mayoritas Muslim

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Amandemen — perubahan atau penambahan resmi terhadap konstitusi atau undang-undang — merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern. Namun, dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim, amandemen memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar prosedur hukum formal. Ia menjadi arena pertarungan legitimasi antara berbagai aktor — negara, ulama, pengadilan, dan publik — yang masing-masing mengklaim otoritas untuk mendefinisikan hubungan antara hukum positif dan norma-norma Islam.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep amandemen dari perspektif ilmu politik Islam, khususnya dalam kerangka siyāsah dustūriyyah (politik konstitusional Islam). Pertanyaan utama yang dijawab adalah: bagaimana amandemen dipahami dan dibenarkan dalam tradisi pemikiran ketatanegaraan Islam, siapa yang dianggap berwenang untuk melakukannya, dan bagaimana proses tersebut berjalan dalam praktik komparatif di berbagai negara mayoritas Muslim?

Artikel ini disusun secara sistematis dengan terlebih dahulu memaparkan kerangka konseptual kunci yang membedakan sharīʿa, fiqh, dan qānūn, kemudian menganalisis rasionalitas normatif perubahan hukum dalam Islam, dilanjutkan dengan ilustrasi empiris komparatif, dan diakhiri dengan sintesis definisi operasional amandemen menurut ilmu politik Islam.

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Titik Berangkat: Amandemen sebagai Perubahan Resmi Hukum Dasar dalam Praktik Ketatanegaraan Muslim

Dalam kajian ketatanegaraan, amandemen dapat dipahami sebagai perubahan resmi terhadap norma dasar tertulis (konstitusi) atau norma undang-undang, yang biasanya dilakukan ketika ada kebutuhan politik dan tata kelola untuk menyesuaikan aturan tertulis dengan dinamika yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara. Perspektif ini sejalan dengan argumen bahwa perubahan "konstitusi tak tertulis" (praktik, kebiasaan, dan relasi kekuasaan) sering mendahului dan mendorong amandemen konstitusi tertulis (Hazri, 2014). Di banyak negara mayoritas Muslim, perubahan resmi itu sering muncul dalam bentuk amandemen pasal konstitusi yang mengatur posisi sharīʿa, atau amandemen undang-undang untuk mengakomodasi kebijakan publik tertentu yang dianggap mendesak atau penting (Brown & Revkin, 2015; Moustafa, 2013).

Dalam tradisi studi Islam, pembahasan tentang aturan dasar negara dan legislasi lazim ditempatkan dalam fiqh siyāsah dustūriyyah (politik konstitusional Islam), yang mencakup konsep konstitusi, lembaga demokrasi, shūrā, dan prosedur perumusan peraturan (Zulkaidah et al., 2023). Karena itu, "amandemen" dalam horizon ilmu politik Islam dibaca bukan hanya sebagai teknik legal, melainkan sebagai bagian dari politik hukum (legal politics) dan alokasi otoritas antara negara, ulama/juris, dan lembaga peradilan dalam menentukan apa yang dianggap "selaras" dengan prinsip-prinsip Islam (Afdal, 2017; Greeff, 2021; Sherif, 2021).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual Kunci: Membedakan Sharīʿa, Fiqh, dan Qānūn

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, pembedaan konseptual antara (i) sharīʿa sebagai hukum ilahi, (ii) fiqh sebagai kerja intelektual manusia (ijtihād) dan korpus yurisprudensi, dan (iii) qānūn sebagai legislasi negara modern, merupakan prasyarat untuk membahas "amandemen" secara presisi (Ruano, 2022). Kerangka ini penting karena dalam banyak perdebatan publik, istilah "hukum Islam" sering dipakai secara longgar untuk merujuk berbagai level norma sekaligus, padahal status epistemik dan otoritasnya berbeda (Maula, 2022; Ruano, 2022).

Sejumlah kajian menegaskan bahwa sharīʿa diposisikan sebagai dimensi yang bersifat tetap/abadi, sedangkan fiqh bersifat temporal karena merupakan hasil penalaran manusia dan karenanya membuka ruang perubahan seiring konteks sosial historis (Afdal, 2017). Dengan logika yang sama, jika yang diamandemen adalah qānūn (undang-undang negara) atau kodifikasi fiqh (taqnīn), maka perubahan itu pada dasarnya adalah perubahan produk institusional manusia, bukan "mengubah wahyu" (Greeff, 2021; Ruano, 2022). Namun, justru di sinilah tensinya: kodifikasi dan legislasi modern sering memindahkan pusat otoritas dari pluralitas fiqh ulama menuju qanun state authority (otoritas negara) (Greeff, 2021), dan proses itu dapat menyempitkan ruang uṣūl al-fiqh sebagai metodologi interpretasi yang menopang keragaman yurisprudensi (Moustafa, 2013, 2018).

Implikasi langsung kerangka konseptual ini bagi konsep amandemen dapat dirumuskan sebagai berikut:

• Jika yang dimaksud "hukum Islam" adalah sharīʿa sebagai norma ilahi, maka ia dipahami tidak menjadi objek amandemen (dalam pengertian mengganti sumber ilahi).

• Jika yang dimaksud adalah fiqh (rumusan ulama) dan/atau qānūn (peraturan negara), maka perubahan dapat dipahami sebagai pembaruan ijtihād, seleksi/harmonisasi doktrin, atau amandemen legislasi, yang secara teori memang mungkin dan secara praktik historis terjadi berulang (Brown & Revkin, 2015; Goodwin & Reynolds, 2023; Greeff, 2021).

________________________________________

3. Amandemen sebagai Siyāsah Sharʿiyyah: Mandat Penguasa untuk Regulasi Administratif

Dalam teori ketatanegaraan Islam, terdapat pengakuan bahwa pemimpin umat (walī al-amr) memiliki ruang untuk menetapkan regulasi administratif demi kemaslahatan dan ketertiban umum (siyāsah sharʿiyyah), dengan batas tidak melanggar sharīʿa (Bernard-Maugiron, 2021). Ini menyediakan justifikasi normatif bahwa negara dapat melakukan penyesuaian aturan — termasuk melalui mekanisme legislasi modern — untuk menjawab kebutuhan kontemporer, selama legitimasi sharʿi-nya dapat dipertanggungjawabkan (Bernard-Maugiron, 2021; Truluck, 2023).

Dalam bahasa reformasi hukum, amandemen dipahami sebagai salah satu cara negara "mengisi ruang" yang tidak dirinci oleh fiqh klasik atau untuk menata persoalan publik modern, tetapi ia sekaligus memunculkan persoalan: siapa yang berwenang menentukan "tidak melanggar sharīʿa" ketika fiqh sendiri plural dan sering berada pada wilayah ijtihād (zannī) (Brown & Revkin, 2015; Sherif, 2021). Karena itu, amandemen — dalam perspektif siyāsah — selalu terkait dengan:

1. Struktur otoritas (ulama, hakim, parlemen/eksekutif); dan

2. Metode adaptasi (ijtihād, maṣlaḥa, maqāṣid, dan sebagainya) (Alfitri, 2020; Brown & Revkin, 2015).

________________________________________

4. Rasionalitas Perubahan: Fleksibilitas Ijtihād, Maṣlaḥa, dan Strategi Interpretasi Lembaga Negara

Beberapa studi menekankan bahwa dalam konteks modern, ijtihād (termasuk pembacaan ulang ijtihād) dapat dipakai untuk memperoleh fleksibilitas agar hukum beradaptasi dengan kondisi hidup yang berubah (Brown & Revkin, 2015). Dalam pembacaan ini, maṣlaḥa mursala (kepentingan umum) menyediakan dasar pertimbangan manfaat publik sebagai pemandu perumusan aturan (Brown & Revkin, 2015), dan pendekatan semacam ini juga dipakai untuk menjustifikasi reformasi melalui perangkat negara (pengadilan/legislasi) (Brown & Revkin, 2015; Chapter 3 Constitution Making in Egypt, 2021).

Namun, literatur juga mencatat nuansa dan ketegangan: kodifikasi dan legislasi negara modern cenderung menuntut uniformitas dan kepastian, yang pada gilirannya dapat mengurangi "ruang" pluralitas pendapat fiqh dan melemahkan peran uṣūl al-fiqh dalam proses penalaran hukum sehari-hari (Moustafa, 2013, 2018). Dengan demikian, amandemen dalam negara modern dapat bergerak dalam dua arah sekaligus:

• Adaptif: menggunakan maṣlaḥa/ijtihād untuk merespons modernitas (Bernard-Maugiron, 2021; Brown & Revkin, 2015); tetapi juga

• Monistik-sentralistik: menegaskan monopoli negara atas definisi "hukum Islam" yang berlaku (Akande, 2019; Chapter 3 Constitution Making in Egypt, 2021; Moustafa, 2018).

________________________________________

5. Pertanyaan Sentral Ilmu Politik Islam: Siapa yang Berwenang Mengamandemen dan Menafsirkan Batas Sharīʿa?

Kajian Islamic law and constitutions menempatkan tiga medan debat besar: (i) relasi Islam dan teks konstitusi, (ii) otoritas interpretasi, dan (iii) arena perdebatan (parlemen, pengadilan, ulama, publik) (Afdal, 2017). Dalam praktiknya, negara mayoritas Muslim mengembangkan model yang berbeda-beda mengenai siapa pemegang otoritas final atas norma Islam dalam konstitusi — dan perbedaan model itu memengaruhi bagaimana amandemen diperdebatkan, disahkan, serta diuji (Afdal, 2017; Sherif, 2021).

Di Indonesia, studi tentang siyāsah dustūriyyah juga memosisikan pembentukan peraturan sebagai ranah yang semestinya selaras dengan sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah), setidaknya sebagai klaim normatif dari sebagian pendekatan fiqh siyāsah dustūriyyah (Zulkaidah et al., 2023). Pada saat yang sama, literatur tentang taqnīn/tashrīʿ menegaskan bahwa membawa fiqh ke legislasi negara berarti terjadi pergeseran otoritas dari ulama ke institusi politik (parlemen/negara) (Greeff, 2021). Pergeseran ini merupakan isu politik ketatanegaraan karena berimplikasi pada legitimasi: apakah amandemen produk negara masih dapat dipahami sebagai "Islamic" ketika prosesnya sangat ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan (Greeff, 2021; Hayati & Edyar, 2023).

________________________________________

6. Bentuk-Bentuk "Amandemen Bernuansa Islam" dalam Konstitusi Modern

Studi perbandingan konstitusi Arab menunjukkan beberapa pola formal yang relevan dengan konsep amandemen:

1. Klausul "sharīʿa sebagai sumber legislasi": sebagian konstitusi menyebut sharīʿa sebagai "a/main source", sebagian lain sebagai "the main/principal source" (Bernard-Maugiron, 2021).

2. Pendekatan negatif (repugnancy clause): melarang pembentukan hukum yang bertentangan dengan sharīʿa; pola ini dicatat muncul historis lebih awal dalam Konstitusi Iran 1906/1907 (Bernard-Maugiron, 2021).

3. Klausul pembatasan amandemen: beberapa konstitusi melarang amandemen yang mengurangi status Islam sebagai agama negara — misalnya dicontohkan pada Aljazair 2020, Pasal 223, dan Bahrain, Pasal 120 (Bernard-Maugiron, 2021).

Dari sudut ilmu politik Islam, perangkat di atas menunjukkan bahwa amandemen tidak hanya soal "mengubah pasal", tetapi juga soal mendesain pagar konstitusional yang membatasi arah perubahan: mana yang boleh berubah dan mana yang diproteksi sebagai identitas/legitimasi rezim (Bernard-Maugiron, 2021; Sherif, 2021). Ini juga memperjelas mengapa perdebatan amandemen sering menjadi arena kompetisi legitimasi antara elite sekuler dan aktor Islamis/ulama: konstitusi dipakai sekaligus untuk "mengelola agama" dan untuk mengklaim otoritas politik (Afdal, 2017; Bernard-Maugiron, 2021).

________________________________________

7. Ilustrasi Empiris: Bagaimana Amandemen Dipakai untuk Menguatkan Posisi Sharīʿa

7.1 Mesir: Amandemen Pasal 2 (1971 → 1980) dan Peran Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks Mesir, kajian mencatat bahwa Konstitusi 1971 memuat Pasal 2 yang menyatakan prinsip-prinsip sharīʿa sebagai "a chief source" legislasi, lalu amandemen pada 1980 mengubahnya menjadi "the primary source" (Brown & Revkin, 2015). Literatur juga menegaskan bahwa SCC (Supreme Constitutional Court) kemudian memutus bahwa ketentuan Pasal 2 yang telah diamandemen itu berdampak terhadap legislasi yang dibuat setelahnya (Brown & Revkin, 2015). Pada level teori, dinamika ini memperlihatkan bagaimana amandemen dapat mengangkat sharīʿa ke puncak hierarki norma, tetapi pada saat yang sama memunculkan kebutuhan institusional: siapa yang menentukan "prinsip sharīʿa" dalam praktik (Chapter 3 Constitution Making in Egypt, 2021; Sherif, 2021).

Berbagai kajian menggambarkan SCC mengembangkan pendekatan interpretatif yang memberi ruang adaptasi: pengadilan dapat memakai ragam metode modernis, merujuk luas ke tradisi Islam, dan mempertahankan keleluasaan dalam memaknai "prinsip sharīʿa" (Brown & Revkin, 2015; Chapter 3 Constitution Making in Egypt, 2021). Ini sekaligus memperlihatkan dimensi politik dari amandemen: penguatan Pasal 2 tidak otomatis menghasilkan satu hasil tunggal, karena implementasinya bergantung pada strategi interpretasi dan konfigurasi institusional (Brown & Revkin, 2015; Sherif, 2021). Bahkan, analisis lain menyimpulkan bahwa integrasi sharīʿa ke hukum negara dapat menguatkan otoritas negara atas sharīʿa dalam bentuk "modern Islamic state law," bukan semata sharīʿa membatasi negara (Chapter 3 Constitution Making in Egypt, 2021).

7.2 Malaysia: Amandemen Terminologi "Muslim Law" menjadi "Islamic Law" (1976) dan Efek Kodifikasi

Dalam kasus Malaysia, dicatat bahwa Konstitusi Federal 1957 mengatur peran negara bagian dalam administrasi "Muslim law," dan sebuah amandemen konstitusi 1976 mengganti setiap penyebutan "Muslim law" menjadi "Islamic law" (Moustafa, 2013). Dalam pembacaan politik hukum, ini relevan karena menunjukkan bahwa amandemen dapat mengubah bahasa otoritatif konstitusi, yang kemudian memengaruhi bagaimana hukum Islam diposisikan sebagai bagian dari hukum negara (Moustafa, 2013, 2018).

Pada saat yang sama, literatur menekankan bahwa ketika fragmen-fragmen fiqh "dikonstitusikan" sebagai hukum negara, ruang bagi uṣūl al-fiqh dan pluralitas penalaran dapat menyempit (Moustafa, 2013, 2018). Dengan demikian, amandemen dapat menjadi instrumen "Islamisasi terminologis" sekaligus "statifikasi" (pemindahan ke negara) yang berimplikasi pada cara hukum diproduksi dan diperdebatkan (Moustafa, 2013, 2018).

7.3 Pakistan: Upaya Amandemen yang Menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Hukum Tertinggi

Dalam kajian ilmu politik, dicatat bahwa di Pakistan terdapat Sharia Bill (1998) yang dipahami sebagai amandemen konstitusi yang mendeklarasikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai hukum tertinggi serta memberi pemerintah federal otoritas mengeluarkan direktif terkait (Khan, 2023). Kajian lain tentang periode Pakistan 1988–1999 juga mencatat agenda amandemen konstitusional — termasuk upaya mengubah Pasal 239 — untuk mengurangi hambatan bagi sharīʿa sebagai hukum tertinggi negara (Iqbal et al., 2023). Di sini tampak fungsi amandemen sebagai strategi politik konstitusional untuk mengatur hierarki norma.

Namun, literatur juga menggarisbawahi keberatan politik: sebagian aktor Islamis mengkritik RUU tersebut karena berpotensi membuka penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan fungsi konstitusi sebagai dokumen pengawasan publik (Khan, 2023). Ini penting bagi konsep "amandemen menurut ilmu politik Islam": persoalannya bukan hanya "lebih Islamis atau tidak," melainkan juga desain checks and balances serta distribusi otoritas penafsiran sharīʿa dalam negara (Afdal, 2017; Khan, 2023).

7.4 Kuwait: Dorongan Amandemen untuk Menjadikan Sharīʿa sebagai Sumber Utama dan Resistensinya

Dalam konteks Kuwait, kajian menyebut adanya usulan berulang dari blok Islamis di parlemen untuk mengamandemen konstitusi agar sharīʿa menjadi "the" primary source legislasi, namun kampanye itu belum berhasil (Waheedi, 2021). Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi Kuwait disebut konsisten menyatakan bahwa Pasal 2 tidak serta-merta mewajibkan pembatalan undang-undang hanya karena dianggap tidak konsisten dengan sharīʿa atau tafsir tradisionalnya (Waheedi, 2021). Kombinasi dua temuan ini memperlihatkan bahwa hasil akhir amandemen (berhasil/gagal) dan daya normatif sharīʿa sangat ditentukan oleh politik parlementer dan doktrin peradilan (Afdal, 2017; Waheedi, 2021).

7.5 Afghanistan (Taliban 1994–2001): Konsep "Hukum Baru Tidak Boleh Bertentangan dengan Fiqh Hanafi" dan Amandemen sebagai Revokasi Hukum Lama

Dalam dokumen yang mengulas konstitusi dan hukum Taliban 1994–2001, disebutkan ketentuan bahwa hukum baru tidak boleh bertentangan dengan fiqh Hanafi dari sharīʿa, dan jika hukum baru mengakibatkan amandemen atau pencabutan hukum yang ada, alasan perubahan harus dijelaskan (Mobasher et al., 2022). Contoh ini menunjukkan model "amandemen" yang sangat terkait dengan uji kompatibilitas fiqh (dalam mazhab tertentu), sekaligus menjadikan amandemen sebagai mekanisme pembersihan (revocation) hukum yang tidak dianggap sesuai (Mobasher et al., 2022). Bagi ilmu politik Islam, ini menegaskan bahwa desain amandemen dapat berfungsi sebagai alat penegasan otoritas mazhab/komite ulama dalam arsitektur negara (Afdal, 2017; Mobasher et al., 2022).

________________________________________

8. Indonesia: Amandemen Konstitusi, Perdebatan Formalisasi Sharīʿa, dan Pola "Akomodasi Non-Konstitusional"

Beberapa kajian Indonesia mencatat bahwa proses amandemen UUD 1945 (era Reformasi) menjadi momentum munculnya kembali diskusi tentang posisi hukum Islam dalam konstitusi (Musadad, 2023). Literatur autoetnografis juga secara eksplisit menyebut adanya diskusi mengenai amandemen Pasal 29 UUD 1945 terkait isu keagamaan (Gp, 2020). Kajian lain menyebut bahwa pada periode 1999–2002 (amandemen UUD), isu "hukum Islam menjadi hukum negara" juga mengemuka dalam ruang publik (Musadad, 2023), dan ada catatan bahwa partai-partai Islam mengusulkan pembahasan kembali Piagam Jakarta dalam proses amandemen UUD 1945 (Hayati & Edyar, 2023).

Namun, sumber yang sama juga menegaskan bahwa aspirasi untuk formalisasi pada level konstitusi tidak selalu terwujud; misalnya dicatat bahwa tuntutan penerapan sharīʿa (kāffah) dalam konteks amandemen Pasal 29 tidak diratifikasi oleh MPR (Nopriansyah et al., 2022). Dalam pembacaan politik hukum, kondisi ini berkorelasi dengan pola yang lebih umum: ketika perubahan konstitusional sulit, akomodasi norma Islam sering ditempuh melalui legislasi biasa atau kebijakan sektoral (Najib, 2020; Nuzul, 2014). Bahkan ada analisis yang menyatakan bahwa unsur-unsur sharīʿa dapat diadopsi ke dalam regulasi daerah (by-laws) tanpa mengamandemen ketentuan konstitusional untuk memberlakukan sharīʿa secara nasional (Maula, 2022). Dengan demikian, "amandemen" bukan satu-satunya jalur perubahan; ia bersaing dengan strategi "integrasi melalui undang-undang" dan regulasi administratif (Maula, 2022; Najib, 2020).

Kajian lain menambahkan bahwa pasca amandemen UUD 1945, sistem hukum Indonesia dipahami tidak hanya berdasar prinsip negara hukum, tetapi juga memuat unsur-unsur hukum agama, dan hukum Islam diintegrasikan melalui produk peraturan perundang-undangan sambil tetap memiliki wilayah internal bagi umat Islam (Nuzul, 2014). Sintesis ini memperlihatkan corak khas Indonesia: debat amandemen terkait sharīʿa tetap ada, tetapi integrasi substansi sering bergerak lewat jalur non-amandemen (statutory/administratif) (Maula, 2022; Najib, 2020; Nuzul, 2014).

________________________________________

C. PENUTUP

Sintesis: Definisi Operasional "Amandemen" Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan kerangka yang telah dibangun, amandemen menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut:

1. Amandemen adalah instrumen siyāsah dustūriyyah untuk mengubah norma tertulis (konstitusi/undang-undang) ketika praktik ketatanegaraan menuntut penyesuaian, dan perubahan itu sering dipicu oleh transformasi pada "konstitusi tak tertulis" (praktik politik) (Brown & Revkin, 2015; Hazri, 2014).

2. Secara normatif, amandemen dipahami sah dalam ranah fiqh dan qānūn, karena keduanya adalah produk ijtihād/otoritas manusia dan otoritas negara; sedangkan "sharīʿa" sebagai norma ilahi tidak diposisikan sebagai objek perubahan dalam pengertian mengganti sumber wahyu (Afdal, 2017; Greeff, 2021; Ruano, 2022).

3. Dalam negara modern, amandemen terkait Islam hampir selalu berkelindan dengan kontestasi otoritas: ulama vs. negara vs. pengadilan, serta pertanyaan siapa yang memiliki "kata akhir" tentang makna prinsip sharīʿa dalam konstitusi (Afdal, 2017; Brown & Revkin, 2015; Sherif, 2021).

4. Amandemen juga merupakan arena tarik-menarik antara adaptasi (maṣlaḥa/ijtihād) dan sentralisasi negara yang dapat mengurangi pluralitas fiqh dan ruang uṣūl al-fiqh (Brown & Revkin, 2015; Moustafa, 2013, 2018).

5. Secara empiris, amandemen dapat berfungsi untuk: (a) menaikkan status sharīʿa dalam hierarki norma (Mesir 1980) (Brown & Revkin, 2015); (b) mengubah bahasa konstitusional yang memengaruhi statifikasi hukum Islam (Malaysia 1976) (Moustafa, 2013); (c) menata ulang supremasi norma dan kewenangan eksekutif (Pakistan 1998) (Iqbal et al., 2023; Khan, 2023); atau (d) menetapkan uji kompatibilitas mazhab dan mekanisme revokasi hukum lama (Taliban 1994–2001) (Mobasher et al., 2022).

Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, "amandemen" bukan sekadar perubahan redaksional pasal, melainkan mekanisme politik konstitusional untuk menegosiasikan hubungan sharīʿa–fiqh–negara, memindahkan/menata otoritas interpretasi, serta mendefinisikan ulang batas sah tindakan negara atas nama kemaslahatan dan legitimasi keagamaan (Afdal, 2017; Bernard-Maugiron, 2021; Chapter 3 Constitution Making in Egypt, 2021; Greeff, 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afdal, W. (2017). Islamic Law Codification: The Friction on Authority of Islamic Law Establishment. Journal of Indonesian Legal Studies, 1(1), 35–46. https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16567

Akande, R. (2019). Secularizing Islam: The Colonial Encounter and the Making of a British Islamic Criminal Law in Northern Nigeria, 1903–58. Law and History Review, 38(2), 459–493. https://doi.org/10.1017/s0738248019000166

Alfitri, A. (2020). Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power. Ulumuna, 24(2), 367–397. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.412

Bernard-Maugiron, N. (2021). Religious References in the Constitutions of the Arab World: Islamization of the Constitution or Constitutionalization of Religion? (pp. 271–290). https://doi.org/10.5771/9783748912019-271

Brown, N. J., & Revkin, M. R. (2015). Islamic Law and Constitutions (pp. 778–818). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.27

Chapter 3 Constitution Making in Egypt. (2021). (pp. 61–82). https://doi.org/10.1515/9781501753985-006

Goodwin, D., & Reynolds, P. F. (2023). Congregational Religious Trusts in Victoria's Churches of Christ. Australian Journal of Law and Religion, 3, 52–68. https://doi.org/10.55803/i962i

Gp, M. A. S. (2020). From Usul Fiqh to Legal Pluralism: An Autoethnography of Islamic Legal Thought. Mazahib, 79–106. https://doi.org/10.21093/mj.v19i1.2414

Greeff, W. (2021). Religious Law in the Service of Human Rights? Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society, 7(1), 155–187. https://doi.org/10.30965/23642807-bja10010

Hayati, I., & Edyar, B. (2023). Analysis of Islamic Law Accommodation In National Law during the Era of Democratic Transition Government 2001–2004. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(1 May), 173. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5657

Hazri, T. A. (2014). Conceptions of the Political in Islamic Thought: Reconciling Legal and Philosophic Approaches to Siyasah. Icr Journal, 5(2), 162–182. https://doi.org/10.52282/icr.v5i2.401

Iqbal, M., Bashir, N., & Ali, I. (2023). An Analysis of the Evaluation of Islamic Laws in Pakistan from 1988 to 1999. Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities, 4(4), 123–133. https://doi.org/10.55737/qjssh.926321627

Khan, T. M. (2023). Challenges with Studying Islamist Groups in American Political Science. American Journal of Islam and Society, 39(3–4), 112–141. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.3085

Maula, B. S. (2022). The State Legal Policies on Sharia Application in Changing Pattern of Indonesia's Islamic Movements. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 7(1), 15. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5455

Mobasher, M. B., Shah, M. Q., & Pasarlay, S. (2022). The Constitution and Laws of the Taliban 1994–2001: Hints from the Past and Options for the Future. https://doi.org/10.31752/idea.2022.54

Moustafa, T. (2013). Judging in God's Name: State Power, Secularism, and the Politics of Islamic law in Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 3(1), 152–167. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035

Moustafa, T. (2018). Constituting Religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Musadad, A. (2023). The Relationship of Religion and State Law in Indonesia Paradigm Theory Perspective of the Relationship Between Religion and the State. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 343–362. https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6934

Najib, M. (2020). Legal Policy of Formalization of Islamic Sharia in Indonesia. Prophetic Law Review, 2(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss2.art3

Nopriansyah, W., Munajat, M., & Mujib, A. (2022). Maintaining the Plurality and Sacred Value of Islamic Law through the Existence of the Sharia Banking Law. Al-Ahkam, 32(1), 65–86. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.8825

Nuzul, A. (2014). The Melting Pot of Legal Systems in Indonesia (Reading the Legal Politics of Indonesian Islamic Law). Mimbar Hukum — Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 327. https://doi.org/10.22146/jmh.16088

Ruano, D. S. (2022). Fiqh and Legislation in the Middle East and Africa (pp. 105–139). https://doi.org/10.1142/9781800611689_0006

Sherif, A. O. (2021). The Allocation of Power between Religious and Secular Authorities in Egypt (pp. 291–306). https://doi.org/10.5771/9783748912019-291

Truluck, E. (2023). Using Islam to Protect the Rights of Migrant Workers: Bringing Kafala into Sharia Compliance in Saudi Arabia. Ucla Journal of Islamic and Near Eastern Law, 20(1). https://doi.org/10.5070/n420160505

Waheedi, S. (2021). Islamic Sharia in the Legal Orders of Saudi Arabia and Kuwait (pp. 307–328). https://doi.org/10.5771/9783748912019-307

Zulkaidah, Z., Fitri, H., Efendi, R., Atsani, U., & Caniago, S. (2023). Siyasah Dusturiyah Review of Legal Politics of the Formulation of Article 81 (7) of Law Number 17 of 2016 Regarding the Establishment of Perppu Number 1 of 2016 Regarding Amendment to the Second Law Child Protection. Agenda Jurnal Analisis Gender Dan Agama, 5(2), 197. https://doi.org/10.31958/agenda.v5i2.10360