02041 - Absolutisme dalam Ilmu Politik Islam (Siyāsah): Konsep, Genealogi Historis, dan Evaluasi Normatif

Abstract

This article examines the concept of absolutism within the framework of Islamic political science (siyāsah), covering its definition, historical genealogy, normative evaluation, and contemporary critiques. Using a literature review method, this study analyzes various scholarly sources in Islamic political thought to trace how absolutism emerged, was consolidated, and was criticized within the Islamic tradition. The findings show that absolutism in Islamic political discourse refers to the concentration of supreme authority in a single ruler or small group, often accompanied by religious legitimation claims. Historically, absolutism developed through the transformation of early Islamic leadership into dynastic monarchy, beginning with the Umayyad Dynasty and consolidated during the Abbasid period. In the Sunni political tradition, absolutism was sustained through doctrines of obedience and the patron-client relationship between scholars and rulers. Normatively, however, Islamic texts do not prescribe a specific form of government; principles of shūrā and nomocracy serve as conceptual counterweights to absolutism. Contemporary critics — including Soroush, Azra, and Nurcholish Madjid — argue that absolutism is incompatible with democratic values and the theological principle of tawḥīd.

Keywords: absolutism, Islamic political science, siyāsah, dynastic monarchy, shūrā, nomocracy 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep absolutisme dalam kerangka ilmu politik Islam (siyāsah), meliputi definisi, genealogi historis, evaluasi normatif, dan kritik kontemporer. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber pemikiran politik Islam untuk menelusuri bagaimana absolutisme muncul, terkonsolidasi, dan dikritisi dalam tradisi Islam. Temuan menunjukkan bahwa absolutisme dalam diskursus politik Islam merujuk pada pemusatan otoritas tertinggi pada satu penguasa atau kelompok kecil, yang kerap disertai klaim legitimasi keagamaan. Secara historis, absolutisme berkembang melalui transformasi kepemimpinan Islam awal menjadi monarki dinasti, dimulai dari Dinasti Umayyah dan terkonsolidasi pada masa 'Abbasiyyah. Dalam tradisi politik Sunni, absolutisme terpelihara melalui doktrin kepatuhan dan relasi patronase ulama–penguasa. Namun, secara normatif, teks-teks Islam tidak menetapkan satu bentuk negara tertentu; prinsip syūrā dan nomokrasi hadir sebagai penyeimbang konseptual terhadap absolutisme. Kritikus kontemporer — di antaranya Soroush, Azra, dan Nurcholish Madjid — berpendapat bahwa absolutisme tidak sejalan dengan nilai-nilai demokratis dan prinsip teologis tauhid. 

Kata kunci: absolutisme, ilmu politik Islam, siyāsah, monarki dinasti, syūrā, nomokrasi 

1. Pendahuluan

Absolutisme sebagai konsep politik telah menjadi salah satu tema sentral dalam kajian sejarah dan teori politik, termasuk dalam tradisi ilmu politik Islam (siyāsah). Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang sepenuhnya oleh satu penguasa tanpa batasan konstitusional ini tidak hanya relevan dalam konteks Eropa modern, tetapi juga memiliki akar dan dinamika tersendiri dalam sejarah peradaban Islam. Kajian mengenai absolutisme dalam perspektif Islam menjadi penting mengingat kompleksitas relasi antara otoritas teologis dan kekuasaan politik yang mewarnai sejarah pemerintahan dunia Islam dari masa ke masa.

Dalam literatur ilmu politik Islam, diskusi tentang absolutisme mencakup dimensi yang beragam: dari persoalan definisi dan kerangka konseptual, penelusuran genealogi historis dalam dinasti-dinasti Islam, hingga perdebatan normatif tentang kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip Islam. Terlebih lagi, kritik kontemporer terhadap absolutisme semakin relevan di tengah gelombang demokratisasi dan tuntutan akuntabilitas kekuasaan di dunia Islam modern.

Artikel ini bertujuan menyajikan kajian sistematis tentang absolutisme dalam perspektif ilmu politik Islam dengan menelusuri: (1) definisi dan dimensi konseptual absolutisme; (2) genealogi historisnya dalam pemerintahan Islam; (3) relasinya dengan tradisi politik Sunni; (4) evaluasi normatif berdasarkan sumber-sumber Islam; serta (5) kritik kontemporer atas absolutisme sebagai problem etik-politik.

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) dengan menganalisis berbagai sumber akademik dalam bidang ilmu politik Islam, sejarah pemerintahan Islam, dan pemikiran politik Muslim kontemporer. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris yang telah melalui proses peer review, dengan rentang publikasi dari tahun 2003 hingga 2024. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan topik kajian.

3. Pembahasan

3.1 Konsep Absolutisme dalam Ilmu Politik Islam

3.1.1 Definisi Absolutisme sebagai Kategori Politik

Dalam literatur politik Islam yang membahas sejarah dan konsep kekuasaan, absolutisme dipahami sebagai bentuk pemerintahan ketika seluruh kekuasaan negara “diabdikan” pada kepentingan seorang individu (atau segelintir kelompok), dan penguasa absolut kerap menganggap dirinya paling mengetahui apa yang terbaik bagi negara; bahkan pada kasus tertentu, penguasa absolut dapat mengangkat dirinya sebagai “wakil Tuhan” untuk memerintah (Supriyanto, 2020). Kerangka ini beririsan dengan gambaran monarki absolut di mana kekuasaan raja dipahami sebagai “mutlak” (karena raja tidak menerima kekuasaan dari masyarakat) (Furqon, 2022), dan dalam contoh kontemporer tertentu digambarkan sebagai kekuasaan penguasa yang “total”/hampir tidak terbatas, sementara ruang institusional untuk koreksi/partisipasi publik dinilai minimal (Badarussyamsi, 2016; Mu'iz et al., 2024).

Dalam pengertian ini, absolutisme menunjuk pada konsentrasi otoritas tertinggi pada satu pusat kekuasaan, disertai lemahnya (atau tidak efektifnya) mekanisme pembatas seperti peran lembaga legislatif dan proses pengambilan keputusan kolektif (Mu'iz et al., 2024; Supriyanto, 2020). Karena itu, absolutisme dalam pembahasan politik Islam biasanya tidak hanya dibaca sebagai “gaya memimpin,” melainkan sebagai tipe relasi kekuasaan yang menempatkan negara dan rakyat dalam posisi dominasi oleh satu penguasa — sering kali disokong oleh legitimasi religius — yang mengurangi ruang koreksi dan akuntabilitas (Mu'iz et al., 2024; Supriyanto, 2020).

3.1.2 Dimensi Teologis: dari Kedaulatan Tuhan ke Sakralisasi Penguasa

Diskursus politik Islam kerap dimulai dari prinsip teologis bahwa kedaulatan tertinggi adalah milik Allah (misalnya melalui ide kedaulatan/kemahakuasaan Tuhan) (Abidin, 2014; Khozin, 2013). Namun, sebagian kajian menekankan adanya problem historis ketika makna “kekuasaan absolut Tuhan” mengalami pergeseran dalam praktik politik: ia dapat “bermetamorfosis” menjadi kekuasaan absolut pemimpin negara atau sultan (Abidin, 2014). Dengan demikian, absolutisme politik tidak selalu muncul dari doktrin normatif Islam itu sendiri, melainkan dari alih-fungsi legitimasi teologis ke dalam otoritas penguasa duniawi (Abidin, 2014; Khozin, 2013).

Dalam pembacaan historis-kritis tentang relasi agama dan negara, absolutisme juga dikaitkan dengan gejala sakralisasi kekuasaan dan politisasi agama — yakni agama menjadi instrumen legitimasi — yang pada era tertentu ditandai dominasi negara atas rakyat (Khozin, 2013). Bahkan, kajian tentang Dinasti 'Abbasiyyah menunjukkan bagaimana penyatuan kuasa agama dan politik dapat dipakai sebagai strategi penguatan legitimasi pemerintahan (Basman, 2022; Faslah & Yanti, 2020). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa absolutisme, dalam konteks politik Islam, sering dibahas sebagai hasil interaksi antara ide kedaulatan ilahi dan kebutuhan legitimasi negara yang kemudian menjustifikasi pemusatan kekuasaan (Abidin, 2014; Basman, 2022).

3.2 Genealogi Historis Absolutisme dalam Pemerintahan Islam

3.2.1 Peralihan dari Kepemimpinan Awal ke Monarki Absolut Dinasti

Sejumlah literatur sejarah politik Islam menggambarkan adanya perubahan bentuk pemerintahan dari corak awal yang lebih dekat dengan prinsip musyawarah/komunal menuju format dinasti yang bercorak monarki absolut. Dalam satu uraian, Mu'āwiyah disebut sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan Islam dari model yang digambarkan “demokratis” menuju monarki absolut, termasuk melalui mekanisme suksesi berbasis warisan (bukan melalui syūrā) (Faslah & Yanti, 2020). Uraian lain menyebut Dinasti Umayyah sebagai “awal” monarki absolut dalam konsep pemerintahan Islam, yang kemudian dilanjutkan oleh Dinasti 'Abbasiyyah. Terdapat nuansa perbedaan di antara sumber terkait durasi Dinasti Umayyah (misalnya disebut 90 tahun dalam satu sumber dan 91 tahun dalam sumber lain), tetapi keduanya sejalan dalam menekankan karakter pergeseran menuju monarki dinastik (Faslah & Yanti, 2020).

Secara konseptual, beberapa tulisan menggunakan istilah sulṭāniyyah untuk menamai tradisi politik monarki yang mulai tampak sejak Dinasti Umayyah, sementara gelar khalifah tetap dipakai meskipun praktik kekuasaan berubah menjadi monarki absolut (Supriyanto, 2020). Dalam penjelasan yang sama, fase al-Khulafā' al-Rāsyidūn digambarkan sebagai jabatan yang bersifat elektif (hasil pemilihan), sebelum kemudian bentuk monarki absolut menguat dalam periode dinasti (Supriyanto, 2020). Dengan demikian, absolutisme dalam sejarah pemerintahan Islam dipahami sebagai transformasi praktik kekuasaan: dari kepemimpinan awal yang lebih terbuka/komunal ke konfigurasi dinasti yang memusatkan kuasa pada penguasa dan garis keturunan (Faslah & Yanti, 2020; Supriyanto, 2020).

3.2.2 Konsolidasi Absolutisme dan Peran Legitimasi Keagamaan

Dalam pembacaan tertentu atas sejarah dinasti, absolutisme dipandang mencapai kemapanan pada masa 'Abbasiyyah, dan yang penting: format “kekhalifahan absolut” yang berpijak pada prinsip monarki dinilai tidak memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis, namun tetap diterima dan diabsahkan oleh ulama/pemikir politik Sunni seperti al-Māwardī dan al-Ghazālī (Supriyanto, 2020). Pembacaan historis-kritis lain menggambarkan masa 'Abbasiyyah sebagai periode yang ditandai absolutisme, politisasi agama, dan dominasi negara terhadap rakyat (Khozin, 2013), sementara kajian tentang praktik politik dinasti juga menekankan bahwa penguasa 'Abbasiyyah menyatukan kuasa agama dan politik, dan perhatian pada agama berkaitan dengan kebutuhan memperkuat posisi serta legitimasi kekuasaan (Basman, 2022).

Selain itu, ada pula indikasi simbolik-sakral yang mendukung absolutisme: misalnya penguasa dinasti tertentu memberi tafsir baru pada gelar khalifah untuk mengagungkan jabatan, bahkan memaknainya sebagai “penguasa yang ditunjuk Allah” (Faslah & Yanti, 2020). Pada titik ini, absolutisme dibahas bukan sekadar sebagai pemusatan kekuasaan administratif, tetapi sebagai rejim legitimasi yang menghubungkan simbol agama dengan otoritas politik penguasa (Faslah & Yanti, 2020; Khozin, 2013). Kerangka ini konsisten dengan penjelasan konseptual bahwa penguasa absolut kadang mengklaim posisi keagamaan tertentu (“wakil Tuhan”) guna menguatkan otoritasnya (Faslah & Yanti, 2020; Supriyanto, 2020).

3.3 Absolutisme dan Tradisi Politik Sunni: Kepatuhan, Patronase, dan Stagnasi Kritik

3.3.1 Kepatuhan pada Penguasa dan Normalisasi Absolutisme

Sejumlah analisis tentang tradisi politik Sunni menyatakan bahwa pemikiran politik Islam Sunni menekankan kepatuhan warga Muslim pada penguasa; dalam konfigurasi historis yang demikian, absolutisme dan otoritarianisme lalu menjadi tradisi politik Sunni sepanjang sejarah (Hidayat, 2015). Dalam kerangka ini, ulama — dengan alasan doktrinal-teologis dan fiqh siyāsah — sering bersikap submisif terhadap kekuasaan dan berada dalam relasi patron-klien dengan penguasa (Hidayat, 2015).

Kajian mengenai “akar-akar tradisi politik Sunni di Indonesia” memperlihatkan pola yang sejalan: doktrin Sunni yang akomodatif terhadap penguasa membuat ulama dapat menerima kekuasaan raja meskipun absolut, dan bahkan ulama Sunni Nusantara dinilai tidak menggugat absolutisme kekuasaan raja; sebagian justru mendukung dan memperkuatnya. Contoh yang diberikan ialah pernyataan al-Raniri bahwa umat Islam wajib mengikuti raja sekalipun zalim (despotik). Dengan demikian, dalam perspektif ilmu politik Islam, absolutisme bukan hanya “fenomena negara,” tetapi juga terkait dengan produksi legitimasi oleh otoritas keagamaan yang memperkuat kepatuhan politik (Hidayat, 2015).

3.3.2 Implikasi: Stabilitas sekaligus Stagnasi

Di satu sisi, doktrin politik Sunni yang akomodatif itu dipahami dapat membantu menjaga relasi harmonis antara penguasa dan masyarakat sehingga stabilitas sosial-politik terpelihara. Namun, pada sisi lain, tradisi yang minim kritik radikal terhadap otoritas dapat memunculkan stagnasi, karena gagasan Sunni kerap dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan yang “instan,” dan relasi ulama–penguasa cenderung saling menguntungkan (ulama memperoleh patronase; penguasa memperoleh justifikasi religius) (Hidayat, 2015). Kerangka ini mempertegas bagaimana absolutisme dapat bertahan lama bukan semata karena kekuatan koersif negara, tetapi juga karena ekologi legitimasi yang melibatkan otoritas keagamaan dan doktrin kepatuhan (Hidayat, 2015).

3.4 Evaluasi Normatif dalam Politik Islam: Apakah Absolutisme “Islami”?

3.4.1 Keterbatasan Rincian Teks Normatif tentang Bentuk Negara

Sejumlah literatur menegaskan bahwa ketentuan politis al-Qur'an dan al-Hadis bersifat terbatas, dan bahwa negara ideal Madinah tidak menawarkan rincian memadai tentang penyelenggaraan sebuah negara Islam (Khozin, 2013). Sejalan dengan itu, pemetaan pemikiran fikih moderat menekankan bahwa al-Qur'an tidak secara tegas dan langsung menyebutkan sistem pemerintahan tertentu; ayat tentang musyawarah tidak diturunkan dalam kaitan sistem pemerintahan, sehingga pelaksanaan politik memberi ruang bagi umat Islam memilih sistem yang dipandang terbaik (Azra, 2021; Seeth, 2021).

Dalam bingkai ini, absolutisme (sebagai monarki absolut atau pemusatan kuasa) tidak dapat secara sederhana diposisikan sebagai “konsekuensi wajib” dari teks normatif, karena bentuk institusi politik tidak dirinci secara determinatif (Khozin, 2013; Seeth, 2021). Bahkan, ada pembacaan yang menyebut absolutisme monarki dinasti (Umayyah–'Abbasiyyah–Usmani) sebagai fakta sejarah politik, sementara secara eksplisit disebut tidak ada satu ayat al-Qur'an yang mengharuskan pendirian negara “dalam bingkai Islam,” serta diingatkan bahwa Nabi dan Khulafā' Rāsyidīn tidak menjadikan “bendera Islam” sebagai simbol negara (Maram et al., 2023). Klaim-klaim ini menegaskan perbedaan antara Islam normatif dan politik umat Islam dalam sejarah (Khozin, 2013; Maram et al., 2023).

3.4.2 Prinsip Anti-Despotisme dan Alternatif: Syūrā serta Nomokrasi

Dalam literatur yang membahas kompatibilitas Islam dan demokrasi, terdapat argumen bahwa Islam menolak despotisme, absolutisme, dan otoritarianisme; urusan pemerintahan semestinya diputuskan melalui Majelis Syūrā, dengan keputusan demokratis diterapkan pada perkara yang tidak ditentukan secara khusus dalam syariah (Backes, 2017). Argumen ini bersesuaian dengan garis besar pendekatan fikih moderat yang melihat syūrā sebagai prinsip etis dan membuka pilihan institusional, bukan mandat tunggal untuk satu bentuk negara (Azra, 2021; Seeth, 2021).

Selain syūrā, literatur tentang negara hukum dalam paradigma hukum Islam memakai istilah nomokrasi Islam sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas dan kaidah syariah (dipahami sebagai Islamic rule of law), dengan penekanan bahwa hukum merupakan supremasi tertinggi dalam kehidupan manusia. Walaupun konsep ini tidak selalu dipakai secara eksplisit untuk membahas “absolutisme,” ia sering berfungsi sebagai kontras konseptual: bukan supremasi pribadi penguasa, melainkan supremasi hukum (berbasis nilai ilahiah). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, kritik terhadap absolutisme sering bergerak melalui dua jalur: (i) menguatkan etika syūrā dan partisipasi, dan/atau (ii) menekankan nomokrasi (supremasi hukum) untuk membatasi dominasi personal penguasa (Backes, 2017).

3.5 Kritik Kontemporer: Absolutisme sebagai Problem Etik-Politik dan Risiko Otoritarianisme Agama

3.5.1 Absolutisme, Ideologisasi Agama, dan Tirani

Dalam kajian pemikiran Abdulkarim Soroush, klaim kebenaran agama yang diideologisasikan ke ranah politik-kekuasaan dipandang dapat melahirkan otoritarianisme agama; ideologisasi agama berpotensi menghasilkan tirani atas nama agama dan memonopoli kekuasaan pada satu pemahaman keagamaan sambil menolak yang lain (Alfitri, 2003). Dalam konteks ini, Soroush menolak pemahaman Islam sebagai ideologi politik yang mengatur negara modern karena ia cenderung menuju totalitarianisme, dan ia mengajukan perlunya meninggalkan absolutisme dan tirani pemikiran (Alfitri, 2003). Kritik ini penting bagi ilmu politik Islam karena memperlihatkan bahwa absolutisme bukan hanya persoalan struktur kekuasaan, tetapi juga persoalan monopoli penafsiran yang kemudian menjadi perangkat dominasi politik (Alfitri, 2003; Khozin, 2013).

3.5.2 Demokratisasi sebagai Penolakan “Kekuasaan Absolut” Model Klasik

Analisis wacana Azyumardi Azra pada era Reformasi menegaskan bahwa demokratisasi menolak kekuasaan absolut — seperti yang terinkorporasi dalam figur khalifah dan sultan pada era Islam klasik — serta mendorong pemisahan institusional agama dan politik dan advokasi politik berbasis akal manusia (Hanik, 2014). Azra juga mengkritik politisasi perangkat agama (ritual, simbol, institusi) karena dianggap sebagai reduksi berbahaya yang mengorientasikan segalanya pada politik kekuasaan (Hanik, 2014). Dalam perspektif ini, absolutisme dipahami sebagai model kekuasaan yang bertentangan dengan arah demokratisasi, sekaligus rentan diperkuat melalui politisasi simbol dan otoritas keagamaan (Hanik, 2014; Hidayat, 2015).

3.5.3 Tauhid dan Penolakan “yang Absolut” Selain Allah

Dalam satu uraian mengenai gagasan Nurcholish Madjid, tauhid diartikan sebagai prinsip bahwa yang absolut adalah milik Allah; konsekuensinya ialah penolakan terhadap keabsolutan selain Allah, termasuk tirani kekuasaan dan klaim kebenaran satu kelompok agama tertentu (Saumur, 2019). Kerangka ini memberi basis teologis-etis untuk mengkritik absolutisme politik: absolutisme negara (ketika penguasa memutlakkan diri/keputusan) dipandang sebagai bentuk “keabsolutan” yang tidak sejalan dengan tauhid (Abidin, 2014; Saumur, 2019). Dengan demikian, kritik terhadap absolutisme dalam ilmu politik Islam kontemporer dapat muncul dari argumen demokratisasi-institusional (pemisahan agama–politik) maupun argumen teologis-etis (tauhid dan delegitimasi tirani) (Hanik, 2014; Saumur, 2019).

4. Kesimpulan

Dalam ilmu politik Islam, absolutisme dapat dirumuskan sebagai bentuk pemerintahan dengan pemusatan kekuasaan pada satu penguasa/kelompok kecil — sering disertai klaim superioritas pengetahuan politik dan, pada beberapa konteks, klaim religius sebagai “wakil Tuhan” — yang mengurangi ruang koreksi institusional dan partisipasi (Mu'iz et al., 2024; Supriyanto, 2020). Secara historis, absolutisme dibahas melalui perubahan pemerintahan Islam dari kepemimpinan awal menuju monarki dinasti (Umayyah dan dilanjutkan 'Abbasiyyah), termasuk sakralisasi jabatan dan penggunaan agama untuk legitimasi (Basman, 2022; Faslah & Yanti, 2020; Khozin, 2013; Supriyanto, 2020). Dalam tradisi politik Sunni, absolutisme dan otoritarianisme dapat terpelihara melalui doktrin kepatuhan dan relasi patronase ulama–penguasa, termasuk dalam konteks kerajaan-kerajaan Islam Nusantara (Hidayat, 2015).

Namun, sejumlah literatur juga menegaskan bahwa teks normatif (al-Qur'an dan al-Hadis) tidak merinci satu bentuk negara tertentu, sehingga absolutisme tidak otomatis “wajib” secara doktrinal; sebaliknya, muncul argumen normatif tentang syūrā, penolakan despotisme/absolutisme, serta konsepsi nomokrasi (supremasi hukum berbasis syariah) sebagai basis pembatasan kekuasaan (Azra, 2021; Backes, 2017; Khozin, 2013; Seeth, 2021). Kritik kontemporer — misalnya dari Soroush, Azra, dan pembacaan tauhid ala Nurcholish Madjid — menggambarkan absolutisme sebagai problem etik-politik yang dapat berujung pada tirani (termasuk tirani atas nama agama) dan karenanya perlu dibatasi melalui demokratisasi, de-ideologisasi, serta peneguhan prinsip tauhid dan akuntabilitas (Alfitri, 2003; Saumur, 2019).

Daftar Pustaka

Abidin, Z. (2014). Pluralisme Agama dalam Islam: Study atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel Siradj. Humaniora, 5(2), 634. https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3119

Alfitri, A. (2003). Relasi antara Agama dan Negara dalam Islam: Refleksi atas Ideal Agama dan Realitas Sejarah. Millah Journal of Religious Studies, 3(1), 142–153. https://doi.org/10.20885/millah.vol3.iss1.art9

Azra, A. (2021). Populisme Islam dan Politik. Jurnal Peradaban, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.51353/jpb.v1i1.492

Backes, U. (2017). Editorial. Totalitarianism and Democracy, 14(2), 195–197. https://doi.org/10.13109/tode.2017.14.2.195

Badarussyamsi, B. (2016). Pemikiran Abdulkarim Soroush tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 56. https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81

Basman, B. (2022). Respon Tokoh Muslim terhadap Demokrasi. Jurnal Studi Islam, 10(2), 133–162. https://doi.org/10.33477/jsi.v10i2.2321

Faslah, R., & Yanti, N. (2020). Kerajaan Islam: Sejarah Politik Islam Klasik di Indonesia. Mau'izhah, 10(2), 193. https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.41

Furqon, A. (2022). Civil Society Vis a Vis Masyarakat Madani. Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 1(1), 1. https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11016

Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 25(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154

Hidayat, U. (2015). Negara Hukum dan Politik Hukum Islam di Indonesia: Catatan Kritis atas Pemikiran Nurcholish Madjid. Asy-Syari'ah, 18(2), 261–276. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.665

Khozin, W. (2013). Sikap Keagamaan dan Potensi Radikalisme Agama Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama. Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 11(3). https://doi.org/10.32729/edukasi.v11i3.415

Maram, A. N., Nasir, M., & Aziz, H. (2023). The Islamic Values and Democratic Ideals: Navigating the Intersection of Islam and Democracy. Jurnal Keislaman, 6(2), 340–359. https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3909

Mu'iz, D. H. T., Nasrulloh, N., Marwinata, P., & Mahsunah, M. (2024). Relation of Religious, Politics, and State in Indonesia: A Comparative Study Soekarno and Abdurrahman Wahid. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 3(3), 197–214. https://doi.org/10.58824/arjis.v3i3.174

Saumur, A. S. (2019). Urgensi Pluralisme dalam Beragama bagi Masyarakat Indonesia. Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman, 11(1), 80. https://doi.org/10.46339/foramadiahi.v11i1.149

Seeth, A. tho. (2021). “Electing a President is Islamic Worship” — The Print Media Discourse of Azyumardi Azra during Reformasi (1998–2004). Archipel, 101, 209–244. https://doi.org/10.4000/archipel.2404

Supriyanto, S. (2020). Religion and State in the Perspective of Islamic Thought. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), 1–13. https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1469