01980 - Partikularisme dalam Filsafat Islam: Perspektif Etis dan Metafisik

Particularism in Islamic Philosophy: Ethical and Metaphysical Perspectives

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep partikularisme dalam filsafat Islam dari dua dimensi utama: etis dan metafisik. Dalam dimensi etis, partikularisme dipahami sebagai kecenderungan untuk mendasarkan penilaian moral pada kekhususan situasi, bukan semata pada penerapan aturan umum secara mekanis. Kecenderungan ini sejalan dengan tradisi kebijaksanaan praktis (phronesis) yang diadopsi dalam kaitan dengan fikih, serta pembacaan Sharīʿa sebagai etika relasional dan ḥikma. Dalam dimensi metafisik, partikularisme hadir sebagai nominalisme yang menegaskan bahwa hanya entitas partikular yang sungguh ada, sementara universalia sekadar nama. Kajian ini menelusuri bagaimana kedua dimensi tersebut berinteraksi dalam tradisi pemikiran Islam, mulai dari diskursus maqāṣid, teori maṣlaḥa, hingga kritik epistemologis terhadap uṣūl al-fiqh. Hasil kajian menunjukkan bahwa partikularisme dalam filsafat Islam lebih tepat dipahami sebagai spektrum kecenderungan yang muncul dari interaksi antara sumber wahyu, metodologi fikih-uṣūl, tradisi kebijaksanaan praktis, serta perdebatan ontologis-epistemologis, bukan sebagai doktrin tunggal yang seragam.

Kata kunci: partikularisme etis; nominalisme; filsafat Islam; maqāṣid; maṣlaḥa; phronesis; Sharīʿa

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of particularism in Islamic philosophy from two principal dimensions: ethical and metaphysical. In the ethical dimension, particularism is understood as the tendency to ground moral judgments in the specificity of situations rather than in the mechanical application of general rules. This tendency aligns with the tradition of practical wisdom (phronesis) adopted in relation to jurisprudence (fiqh), as well as with readings of Sharīʿa as relational ethics and ḥikma. In the metaphysical dimension, particularism manifests as nominalism, asserting that only particular entities truly exist while universals are mere names. This study traces how both dimensions interact within Islamic intellectual tradition, ranging from maqāṣid discourse and the theory of maṣlaḥa to epistemological critiques of uṣūl al-fiqh. The findings suggest that particularism in Islamic philosophy is best understood as a spectrum of tendencies arising from the interaction between revelatory sources, juridical-uṣūl methodology, practical wisdom traditions, and ontological-epistemological debates, rather than as a single uniform doctrine.

Keywords: ethical particularism; nominalism; Islamic philosophy; maqāṣid; maṣlaḥa; phronesis; Sharīʿa

________________________________________

1. Pengertian "Partikularisme" dan Relevansinya dalam Filsafat Islam

Dalam istilah filsafat kontemporer, partikularisme etis biasanya menunjuk pada pandangan bahwa penilaian moral harus peka terhadap kekhususan kasus, sehingga tidak seluruh keputusan moral dapat "diturunkan" secara mekanis dari aturan umum. Arah ini sejalan dengan kecenderungan dalam kajian etika Islam mutakhir yang menolak penyempitan etika Islam menjadi sekadar legalisme-literalistik, dan menekankan perlunya membaca persoalan moral melalui pertimbangan yang mampu membedakan nuansa antarkasus (Bouhafa, 2022). Dalam konteks tradisi Islam, pembahasan etika juga tidak berdiri tunggal; ia tersebar dalam beragam disiplin seperti fikih, uṣūl al-fiqh, kalām, tasawuf, falsafa, tafsir, ḥadīth, dan adab (Hashmi, 2021; Younes, 2020), sehingga "partikularisme" dalam arti kepekaan-kasus perlu dipahami sebagai kecenderungan lintas-genre, bukan satu mazhab tunggal (Hashmi, 2021; Younes, 2020).

Adapun partikularisme metafisik—pandangan yang mengutamakan entitas partikular daripada universalia—memiliki padanan yang jelas dalam sebagian pemikiran Arab-Islam kontemporer, misalnya nominalisme: klaim bahwa "yang sungguh ada" hanyalah partikular, sedangkan universalia sekadar nama. Dalam kritik Abū Yaʿrub al-Marzūqī terhadap teori maqāṣid, ia disebut "terkenal" dengan posisi nominalistis ini: only particulars exist, while universals are mere names without any correlating reality (Belhaj, 2023). Karena etika dalam banyak kerangka Islam dipahami terkait erat dengan landasan metafisis dan epistemologis—misalnya hubungan etika–metafisika ditekankan dalam diskusi mengenai perlunya teorisasi etika Islam (Danish, 1989)—maka partikularisme metafisik dapat berdampak pada cara menilai klaim-klaim moral yang bersifat universal atau "objektif" (Belhaj, 2023; Danish, 1989).

________________________________________

2. Partikularisme dalam Etika: Dari Aturan Umum ke Kebijaksanaan Praktis (Ḥikma/Phronesis) dan Pembedaan Kasus

2.1. Phronesis (Kebijaksanaan Praktis) dan Penalaran yang Peka-Kasus

Salah satu landasan filosofis paling dekat dengan partikularisme etis ialah gagasan Aristoteles tentang phronesis (akal budi praktis), yang bekerja bukan sekadar menerapkan kaidah umum, melainkan membaca situasi konkret secara tajam. Feriel Bouhafa menegaskan bahwa refleksi etis tidak cukup berhenti pada prinsip-prinsip umum yang menyeragamkan kasus; yang dibutuhkan justru kemampuan membedakan secara halus berbagai kasus partikular (Bouhafa, 2022). Ia juga menyatakan bahwa cara pandang ini—yang ia lacak pada phronesis Aristoteles—diadopsi dalam filsafat Arab dalam kaitannya dengan fikih (Bouhafa, 2022). Ini memberi dasar konseptual bahwa dalam tradisi Islam, penilaian moral dapat melibatkan kerja rasional-praktis yang sensitif terhadap perbedaan kasus, bukan reduksi ke skema aturan tunggal (Bouhafa, 2022).

Penguatan arah ini muncul ketika Sharīʿa dibaca bukan semata sebagai "hukum" yang transaksional (imbalan–hukuman), melainkan sebagai etika relasional dan kebijaksanaan praktis (ḥikma) yang memandu hubungan antarmanusia; kerangka ini secara eksplisit dibandingkan dengan phronesis Yunani (Şahin, 2022). Şahin menilai bahwa diskursus etika Islam sering diabaikan ketika Sharīʿa ditafsirkan terutama sebagai "hukum" (perintah ilahi) sehingga muncul asumsi bahwa ia hanya mempromosikan etika transaksi ganjaran-hukuman (Şahin, 2022). Sebaliknya, pembacaan Sharīʿa sebagai etika relasional dan ḥikma menempatkan kebijaksanaan kontekstual sebagai pusat—yakni suatu cara bernalar yang secara struktur dekat dengan partikularisme etis tanpa harus menolak norma wahyu (Şahin, 2022).

2.2. Narasi, Teladan, dan Contoh Partikular dalam Transmisi Moral

Partikularisme etis juga tampak pada cara kerja narasi dan contoh dalam pendidikan moral Islam. Akasoy menekankan bahwa deliberasi etis kerap beroperasi dengan contoh naratif (fiktif atau non-fiktif), dan bahwa cerita sarat dengan etika karena berfungsi menegosiasikan konvensi moral (Akasoy, 2022). Dalam contoh yang ia bahas, tindakan seperti kekerasan memiliki status moral yang ambigu dan bergantung pada keadaan terjadinya—yakni penilaian moral dapat berubah mengikuti konteks (Akasoy, 2022). Ini selaras dengan intuisi partikularisme: kualitas moral tidak selalu melekat "secara otomatis" pada jenis tindakan, melainkan pada konfigurasi situasionalnya (Akasoy, 2022).

Pada sisi lain, dalam analisis tentang pengetahuan kenabian, Ibn Sīnā digambarkan menerima bahwa nabi menyampaikan pengetahuan praktis kepada publik melalui tanda, metafora, dan contoh-contoh partikular (Özturan, 2019). Klaim ini penting karena menunjukkan bahwa bahkan ketika norma moral dipahami sebagai "aturan," transmisinya dapat memakai perangkat partikular (contoh) untuk membentuk pemahaman tindakan dalam situasi nyata (Özturan, 2019). Dengan demikian, partikularisme etis dalam tradisi Islam tidak hanya berada pada tingkat teori, tetapi juga pada modus pedagogis dan retoris pembentukan subjek moral (Akasoy, 2022; Özturan, 2019).

________________________________________

3. Partikularisme dalam Etika Islam sebagai Kualifikasi: Wahyu sebagai Sumber Nilai dan Penilaian Kontekstual

Walaupun terdapat dorongan kuat untuk peka terhadap kasus, tradisi etika Islam juga menegaskan sumber normatif yang kuat. Sejumlah kajian menyebut Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama penetapan nilai moral dalam Islam, lalu dikembangkan melalui ijtihad (Rahayu, 2017), dan etika Islam dipandang tervalidasi dengan terus merujuk kepada Al-Qur'an sebagai sumber moralitas (Bernat, 2021). Dalam bioetika Islam, misalnya, fondasi teori benar–salah juga ditegaskan harus kembali ke sumber dasar Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) yang kaya dengan injunksi moral pada level individual maupun kolektif (Shabana, 2014). Ini berarti partikularisme etis dalam filsafat Islam umumnya bukan partikularisme yang meniadakan prinsip, melainkan partikularisme yang bekerja di bawah horizon wahyu sebagai sumber nilai sembari tetap menuntut penilaian yang mampu menangkap perbedaan keadaan (Bernat, 2021; Rahayu, 2017; Shabana, 2014).

Di sinilah muncul ketegangan produktif antara kecenderungan "aturan" dan "konteks." Bouhafa mengkritik asumsi yang mengurung moralitas Islam pada literalitas, dan menolak cara membaca etika Islam seolah-olah ia hanya kumpulan kewajiban formal; ia menekankan perlunya membedakan kasus-kasus partikular (Bouhafa, 2022). Dalam wilayah uṣūl al-fiqh, Elmahjub menyatakan bahwa teori hukum Islam dibangun di atas proposisi bahwa evaluasi moral harus sesuai kehendak ilahi yang bertujuan mewujudkan kondisi etis yang diekspresikan sebagai maṣlaḥa (social good), dan para jurist menggunakan maṣlaḥa untuk menafsirkan norma wahyu serta membentuk aturan baru guna memandu pilihan moral dalam etika terapan (Elmahjub, 2021). Namun, Elmahjub juga menilai bahwa tesis populer yang memahami penalaran moral Islam sebagai murni konsekuensialis/utilitarian adalah tidak berkelanjutan, dan baik yurisprudensi klasik maupun modern menghadirkan dua visi normativitas yang saling bertentangan: satu bernuansa konsekuensialis, satu bernuansa deontologis (Elmahjub, 2021). Jalan keluarnya, menurut Elmahjub, adalah rekonsiliasi dalam kerangka hibrida: maṣlaḥa dipahami memuat prinsip-prinsip deontologis tingkat pertama yang melindungi kebutuhan dasar manusia sambil tetap memberi ruang kalkulasi konsekuensialis (Elmahjub, 2021). Sintesis ini secara langsung menunjukkan bahwa dalam etika-hukum Islam, pertimbangan partikular (kalkulasi tindakan tepat dalam kondisi tertentu) beroperasi bersama batas-batas prinsipil, bukan menggantikannya (Elmahjub, 2021).

Pendekatan kontekstual juga muncul dalam pembacaan "moderasi" yang menekankan bahwa hukum Al-Qur'an diturunkan untuk problem spesifik pada masa Nabi, sehingga putusan spesifik harus dipahami dalam konteks; putusan itu bukan tujuan pada dirinya, melainkan diarahkan pada tujuan moral Al-Qur'an seperti keadilan dan belas kasih (Akrim, 2023). Rumusan ini memperjelas bentuk partikularisme etis yang "teleologis": spesifikasi konteks tidak meniadakan norma, tetapi membantu menautkan putusan konkret pada tujuan moral yang lebih luas (Akrim, 2023).

________________________________________

4. Partikularisme dalam Kerangka Maqāṣid dan Etika: Pergeseran dari Sebab-Atribut ke Sebab-Tujuan (Maṣlaḥa) pada Ṭāhā ʿAbd al-Raḥmān

Diskursus maqāṣid sering diposisikan sebagai cara mengaitkan hukum dengan nilai etis, tetapi sebagian penulis menilai bahwa nilai-nilai etis maqāṣid kerap "terkubur" oleh pendekatan linguistik-harfiah (Rohmanu & Rofiah, 2023). Dalam pembacaan Rohmanu dan Rofiah, kontribusi Ṭāhā ʿAbd al-Raḥmān terletak pada upaya menyeimbangkan pendekatan tersebut dengan konstruksi paradigma etika maqāṣid (Rohmanu & Rofiah, 2023). Secara metodologis, ia dipahami mensintesis etika dan uṣūl al-fiqh, serta menggeser penalaran hukum dari al-taʿlīl al-sababī (kausalitas atribut) menuju al-taʿlīl al-ghāʾī (kausalitas maṣlaḥa) (Rohmanu & Rofiah, 2023). Klaim yang sangat relevan bagi partikularisme etis adalah bahwa parameter penetapan hukum—dalam bahasa artikel tersebut, jihat al-ḥukm—bekerja melalui atribut tertentu pada kasus, sementara "nilai" dipahami sebagai kriteria etis implisit dalam mengatur putusan berdasarkan atribut partikular tersebut (Rohmanu & Rofiah, 2023). Dengan demikian, evaluasi etis-hukum tidak semata mengulang formula umum, melainkan membaca atribut dan nilai yang bekerja pada kasus tertentu (Rohmanu & Rofiah, 2023).

Lebih jauh, Rohmanu dan Rofiah menyatakan bahwa menurut ʿAbd al-Raḥmān, satu-satunya rasionalisasi hukum Islam adalah maṣlaḥa yang dipahaminya sebagai khuluq (etika), dan "moderasi" adalah akomodasi aspek legal sekaligus etis dalam syariat (Rohmanu & Rofiah, 2023). Secara konseptual, ini menyediakan model bagaimana partikularisme etis (kepekaan atas kasus) dapat digabungkan dengan orientasi tujuan etis (maṣlaḥa/khuluq) tanpa jatuh pada penolakan total terhadap struktur normatif (Rohmanu & Rofiah, 2023). Ini juga sejalan dengan penggambaran proyek ʿAbd al-Raḥmān yang menempatkan etika sebagai inti dan mengkritik fokus legal-preskriptif yang mengorbankan etos moral-spiritual di balik syariat (Hashas, 2020).

Namun, sumber yang sama juga mencatat bahwa proyek etika ʿAbd al-Raḥmān sering dinilai tetap berada pada level metaetika dan etika normatif dan memberikan sedikit detail tentang bagaimana prinsip moral spesifik diekstrak dari Al-Qur'an secara praktis (Harvey, 2020). Nuansa ini penting: partikularisme etis membutuhkan mekanisme operasional untuk menangani keragaman kasus, dan kritik tersebut menunjukkan adanya jarak antara konstruksi teoritis dan panduan praktis penilaian kasus (Harvey, 2020).

________________________________________

5. Partikularisme Metafisik dalam Lanskap Filsafat Islam: Nominalisme al-Marzūqī dan Prioritas "yang Partikular"

5.1. Nominalisme sebagai Bentuk Partikularisme Metafisik

Dalam metafisika, partikularisme dapat berarti penolakan realitas ontologis universalia. Dalam rujukan yang tersedia, contoh eksplisit muncul pada Abū Yaʿrub al-Marzūqī, yang "dikenal" dengan filsafat nominalistis: hanya partikular yang ada, sedangkan universalia hanyalah nama tanpa realitas korespondensial (Belhaj, 2023). Belhaj menekankan bahwa perspektif nominalisme ini "menandai" pandangan al-Marzūqī tentang hukum dan etika Islam (Belhaj, 2023). Dengan demikian, partikularisme metafisik dalam konteks filsafat Islam—setidaknya pada contoh ini—bukan sekadar istilah abstrak, melainkan posisi ontologis yang berdampak pada cara mengkritik metode dan klaim universal dalam teori hukum-etika (Belhaj, 2023).

5.2. Implikasi terhadap Kritik Maqāṣid dan Epistemologi Hukum-Etika

Belhaj menjelaskan bahwa al-Marzūqī mengkritik teori maqāṣid karena menganggapnya tidak memadai untuk mengklaim akses pada "makna Tuhan" dalam hukum Islam; ia menilai landasannya rapuh, terutama pada proses pengetahuan berupa penalaran kausal (taʿlīl) (Belhaj, 2023). Dalam kerangka kritik ini, al-Marzūqī juga menolak epistemologi dominan uṣūl al-fiqh yang dipengaruhi kalām dan pada gilirannya dipengaruhi Aristotelianisme (Belhaj, 2023). Tanpa menambahkan spekulasi di luar sumber, dapat disimpulkan secara terbatas bahwa partikularisme metafisik (nominalisme) berkelindan dengan kritik terhadap klaim-klaim tujuan universal yang ditetapkan oleh otoritas tertentu, karena al-Marzūqī menuduh teori maqāṣid mengandung arbitrariness (Belhaj, 2023). Di sini, partikularisme metafisik tampak menekan kecenderungan universalisasi: bila universalia tidak memiliki realitas, maka klaim "tujuan universal" berisiko dipandang sebagai konstruksi penamaan yang rentan arbitrer (Belhaj, 2023).

Poin ini sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan internal dalam filsafat Islam: di satu sisi, ada proyek etika maqāṣid yang menekankan nilai, tujuan, dan rasionalisasi moral hukum, misalnya pada ʿAbd al-Raḥmān (Rohmanu & Rofiah, 2023); di sisi lain, ada kritik yang menolak otoritas atau validitas epistemik klaim maqāṣid dan menekankan problem metodologisnya, sebagaimana pada al-Marzūqī (Belhaj, 2023). Ketegangan ini menunjukkan bahwa "partikularisme" dalam metafisika dan etika Islam tidak tunggal; ia bisa hadir sebagai strategi reformulasi etika (maqāṣid-etik) atau sebagai kritik nominalistis atas universalisasi tujuan (Belhaj, 2023; Rohmanu & Rofiah, 2023).

________________________________________

6. Simpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "partikularisme menurut filsafat Islam" paling tepat dipahami sebagai spektrum kecenderungan, bukan doktrin tunggal. Dalam etika dan etika-hukum, terdapat dorongan kuat untuk menolak reduksi etika Islam menjadi penerapan literal aturan umum, dan untuk menekankan kemampuan membedakan kasus-kasus partikular secara halus—sejalan dengan model phronesis dan kebijaksanaan praktis yang diadopsi dalam kaitan dengan fikih (Bouhafa, 2022), serta pembacaan Sharīʿa sebagai etika relasional dan ḥikma (Şahin, 2022). Namun, partikularisme ini biasanya bekerja di bawah horizon sumber wahyu (Al-Qur'an–Sunnah) dan perangkat ijtihad, sehingga tidak identik dengan penolakan prinsip (Bernat, 2021; Rahayu, 2017; Shabana, 2014). Perdebatan tentang maṣlaḥa juga memperlihatkan bahwa penalaran moral Islam tidak dapat diperas menjadi satu "isme" sederhana; bahkan di tingkat teori, terdapat ketegangan deontologis–konsekuensialis dan usulan kerangka hibrida (Elmahjub, 2021).

Dalam metafisika, partikularisme tampil eksplisit sebagai nominalisme—sebagaimana pada contoh al-Marzūqī—yang menegaskan hanya partikular yang ada, sedangkan universalia hanyalah nama. Posisi ini berimplikasi pada kritik terhadap klaim-klaim universalis, misalnya dalam teori maqāṣid, serta kritik atas epistemologi uṣūl al-fiqh tertentu (Belhaj, 2023). Karena etika dalam tradisi Islam juga dipahami berkaitan dengan fondasi metafisis dan epistemologis (Danish, 1989), perbedaan ontologi partikular versus universal dapat memengaruhi cara menilai legitimasi klaim moral yang berskala universal (Belhaj, 2023; Danish, 1989).

Dengan demikian, partikularisme dalam filsafat Islam—baik etis maupun metafisis—lebih tepat dipetakan sebagai kumpulan pendekatan yang muncul dari interaksi antara sumber wahyu, metodologi fikih-uṣūl, tradisi kebijaksanaan praktis, serta perdebatan ontologis-epistemologis di antara para pemikir Islam (Belhaj, 2023; Bouhafa, 2022; Elmahjub, 2021; Hashmi, 2021; Şahin, 2022; Younes, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akasoy, A. (2022). Philosophy in the narrative mode. Journal of Arabic and Islamic Studies, 21, 121–140. https://doi.org/10.5617/jais.9372

Akrim, A. (2023). The philosophy of Islamic education based on moderation diversity in Indonesia. International Educational Research, 6(2), 22. https://doi.org/10.30560/ier.v6n2p22

Belhaj, A. (2023). Abū Yaʿrub al-Marzūqī and his critique of the maqāṣid theory. Religions, 14(9), 1212. https://doi.org/10.3390/rel14091212

Bernat, P. (2021). Islamic ethics, Islamic law, and the proper managerial behavior. Modern Management Review, 26(3), 29–37. https://doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.15

Bouhafa, F. (2022). New perspectives on ethics in Islam [Introduction]. Journal of Arabic and Islamic Studies, 21, 7–23. https://doi.org/10.5617/jais.9357

Danish, I. (1989). Ethics in Islam. American Journal of Islam and Society, 6(1), 173–180. https://doi.org/10.35632/ajis.v6i1.2705

Elmahjub, E. (2021). Islamic jurisprudence as an ethical discourse: An enquiry into the nature of moral reasoning in Islamic legal theory. Oxford Journal of Law and Religion, 10(1), 16–42. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa023

Harvey, R. (2020). Qurʾanic values and modernity in contemporary Islamic ethics (hlm. 150–169). https://doi.org/10.1163/9789004438354_009

Hashas, M. (2020). The trusteeship paradigm (hlm. 37–61). https://doi.org/10.1163/9789004438354_004

Hashmi, J. T. (2021). Key concepts in Islamic ethics. Journal of Islamic Ethics, 5(1–2), 1–7. https://doi.org/10.1163/24685542-12340072

Rahayu, A. S. (2017). Islamic education foundation: An axiological philosophy of education perspective. International Journal of Nusantara Islam, 4(2), 49–60. https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.974

Rohmanu, A., & Rofiah, K. (2023). Ṭāhā ʿAbd al-Raḥmān's philosophical contribution to theorize ethical maqāṣid. Al-Ahkam, 33(2), 185–206. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527

Shabana, A. (2014). Bioethics in Islamic thought. Religion Compass, 8(11), 337–346. https://doi.org/10.1111/rec3.12137

Şahin, A. (2022). Islam, social work and common good in the Muslim minority context of Europe: Rethinking Sharīʿa as relational ethics (hlm. 179–200). https://doi.org/10.1007/978-3-030-95880-0_11

Younes, M. (2020). Understanding the Australian Shi'ite Muslim perspective on ethics. Australian Journal of Islamic Studies, 5(3), 76–96. https://doi.org/10.55831/ajis.v5i3.297

Özturan, H. (2019). The practical philosophy of al-Fārābī and Avicenna: A comparison. Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), 5(1), 1–35. https://doi.org/10.12658/nazariyat.5.1.m0071en