01936 - Kontraktualisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Konseptual dan Komparatif

Contractualism in the Perspective of Islamic Philosophy: A Conceptual and Comparative Study

Abstract

Contractualism as a moral theory asserts that ethical principles are grounded in a hypothetical contract or agreement among rational agents. This article examines how the concept of contractualism can be articulated within Islamic philosophy, which is characteristically rooted in revelation-based ethics (al-Qur'an and hadith). Through a conceptual and comparative approach, this study identifies points of convergence and distinction between Western contractualism and the Islamic tradition's understanding of contract, obligation, and social agreement. The findings indicate that contractualism in Islamic philosophy functions not as a replacement for divine revelation, but rather as a framework for understanding the role of agreement and contract in structuring social, political, and mu'amalah obligations within a theistic-scriptural ethical horizon. This is evidenced through al-Māwardī's social contract theory, the emphasis on voluntariness and the fulfillment of covenants (amanah) in political ethics, and the positioning of contracts within the framework of maṣlaḥah and the integration of ethics and shari'ah in Islamic economic practice.

Keywords: contractualism, Islamic philosophy, social contract, amanah, maqāṣid al-shari'ah, Islamic ethics

________________________________________

Abstrak

Kontraktualisme sebagai teori moral menyatakan bahwa prinsip-prinsip etika didasarkan pada kontrak atau persetujuan hipotetis antara agen yang rasional. Artikel ini mengkaji bagaimana konsep kontraktualisme dapat diartikulasikan dalam filsafat Islam yang secara karakteristik bertumpu pada etika berbasis wahyu (al-Qur'an dan hadis). Melalui pendekatan konseptual dan komparatif, kajian ini mengidentifikasi titik-titik konvergensi dan pembeda antara kontraktualisme Barat dengan pemahaman Islam mengenai kontrak, kewajiban, dan kesepakatan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kontraktualisme dalam filsafat Islam berfungsi bukan sebagai pengganti wahyu, melainkan sebagai cara membaca peran kesepakatan dan kontrak dalam menstrukturkan kewajiban sosial, politik, dan mu'amalah di bawah horizon etika teistik-skriptural. Hal ini tampak melalui teori kontrak sosial al-Māwardī, penekanan kesukarelaan dan pemenuhan amanah dalam etika politik, serta peletakan kontrak dalam kerangka maṣlaḥah dan keterpaduan etika–syariah pada praktik ekonomi Islam.

Kata kunci: kontraktualisme, filsafat Islam, kontrak sosial, amanah, maqāṣid al-syarī'ah, etika Islam

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam lanskap filsafat moral-politik modern, kontraktualisme merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam upaya meletakkan dasar legitimasi norma etika. Teori ini menyatakan bahwa prinsip-prinsip etika didasarkan pada kontrak atau persetujuan hipotetis antara agen yang rasional. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah: bagaimana konsep ini dapat dipahami dalam kerangka filsafat Islam, yang secara historis bertumpu pada wahyu sebagai sumber normativitas utama?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan akademik komparatif, melainkan menyentuh isu yang lebih dalam, yakni bagaimana tradisi intelektual Islam merumuskan legitimasi kewajiban moral, politik, dan sosial. Di satu sisi, terdapat tradisi kontrak sosial (social contract) dalam pemikiran politik Islam—paling eksplisit melalui al-Māwardī—yang secara struktural menyerupai gagasan kontraktualisme Barat. Di sisi lain, etika Islam secara fundamental berakar pada sumber-sumber skriptural, sehingga "kontrak" sebagai fondasi normativitas perlu dibaca ulang dalam konteks yang berbeda.

Artikel ini bertujuan menyajikan kajian konseptual dan komparatif mengenai kontraktualisme dalam perspektif filsafat Islam. Pembahasan mencakup: (1) pengertian kontraktualisme dalam teori moral; (2) titik masuk kontraktualisme ke dalam filsafat Islam; (3) relasi kontrak, moral, dan hukum dalam Islam; (4) kontrak sosial dalam pemikiran politik Islam; (5) kontrak sebagai prinsip etik dalam mu'amalah; (6) kontrak sosial institusional dalam konteks perbankan syariah; serta (7) perbandingan kritis dengan kontraktualisme Barat.

________________________________________

II. Pengertian Kontraktualisme dalam Teori Moral

Dalam filsafat moral-politik modern, kontraktualisme lazim dipahami sebagai gagasan bahwa norma (politik/moral) dibenarkan dengan menguji apakah agen-agen rasional punya alasan untuk menyepakatinya secara bersama, baik melalui persetujuan faktual maupun persetujuan hipotetis (hypothetical consent). Dengan demikian, kontraktualisme bekerja sebagai strategi justifikasi normatif: suatu prinsip dianggap layak mengikat jika dapat diposisikan sebagai hasil "kontrak" (dalam arti konstruksi rasional atas kesepakatan).

Dalam tradisi kontrak sosial (social contract) yang sering diasosiasikan dengan Hobbes, kontrak sosial dipakai sebagai "persetujuan" untuk mencegah konflik sosial: anggota masyarakat setuju untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, dan kontrak sosial ini sering diperkuat oleh aturan pemerintah atau standar profesi (misalnya kode etik). Cara pandang ini menunjukkan bahwa "kontrak" dapat dimaknai sebagai mekanisme normatif untuk menstrukturkan kewajiban moral dalam kehidupan bersama.

________________________________________

III. Titik Masuk Kontraktualisme dalam Filsafat Islam: Etika Berbasis Wahyu dan Rasio

Jika kontraktualisme Barat sering dirumuskan sebagai justifikasi norma melalui rasionalitas dan persetujuan (termasuk persetujuan hipotetis), maka ketika dibawa ke diskursus Islam, ia harus dibaca dalam konteks bahwa etika Islam secara karakteristik bertumpu pada sumber-sumber wahyu (al-Qur'an dan hadis). Sejumlah kajian menegaskan adanya perbedaan titik tolak: etika Barat sering diposisikan bertitik tolak dari akal, sedangkan etika Islam bertumpu pada al-Qur'an dan hadis (Iqbal, 2019; Sanusi, 2020). Dalam perbandingan etika Yunani dan etika Islam, etika Islam juga digambarkan bercorak teisme—mencakup relasi manusia dengan Tuhan, bukan hanya relasi antarmanusia—dan merujuk pada sumber-sumber skriptural seperti al-Qur'an dan hadis.

Dalam kerangka teoretik yang dipakai sebagian sarjana, etika Islam bahkan dapat diklasifikasikan sebagai theistic subjectivism/ethical voluntarism, yakni penentuan baik-buruk dan benar-salah secara prinsipil terkait otoritas ketuhanan; namun terdapat catatan bahwa Muʿtazilah dapat dipandang sebagai pengecualian dalam lanskap teologi-etik Islam (Masruri & Surwandono, 2018). Di sisi lain, kritik internal juga muncul: kecenderungan ethical voluntarism yang terlalu bertumpu pada teks suci dinilai perlu dilengkapi oleh etika rasional-filosofis, sehingga etika tidak terputus dari refleksi filosofis-kemanusiaan (Ula & Muniron, 2024). Artinya, tradisi Islam menyediakan ruang debat internal tentang relasi wahyu–akal dalam fondasi etik (Masruri & Surwandono, 2018; Ula & Muniron, 2024).

Dari sini, "kontraktualisme menurut filsafat Islam" tidak dapat disamakan begitu saja dengan kontraktualisme liberal-sekuler; ia lebih tepat dipahami sebagai upaya membaca peran kesepakatan/kontrak dalam struktur kewajiban moral di bawah horizon etika Islam yang bersifat teistik dan skriptural (Iqbal, 2019; Masruri & Surwandono, 2018).

________________________________________

IV. Kontrak, Moral, dan Hukum dalam Islam: Konvergensi yang Khas

Dalam kajian syariah, relasi hukum dan moral sering ditegaskan lebih menyatu dibandingkan tradisi Barat yang cenderung memisahkan keduanya. Sanusi menekankan bahwa dalam studi hukum Islam, hukum dan moral dipandang sebagai dua kutub yang tidak terpisahkan, dan bahkan dikutip pandangan Hazairin bahwa syarī'ah adalah "kode hukum dan moral sekaligus." Namun Sanusi juga mencatat adanya pembedaan—misalnya pada peran pengadilan—antara norma yang dapat dipaksakan secara legal dan norma yang diinginkan secara moral, serta menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara kecenderungan formalistik dan moralistik dalam tradisi fikih (contohnya perdebatan seputar ḥiyal). Catatan ini penting: etika-hukum memang terjalin, tetapi artikulasi "apa yang legal" versus "apa yang ideal-moral" tetap menjadi masalah teoretik dan praktis.

Dalam kerangka maqāṣid dan usūl al-fiqh, Rohmanu dan Rofiah menegaskan bahwa al-Qur'an tidak pernah disebut sebagai "kitab hukum" melainkan kitab petunjuk (hudā) yang memuat prinsip moral dan hukum; karena itu, hukum Islam yang bersumber dari wahyu pada dasarnya otomatis mengandung prinsip etika. Mereka bahkan menyatakan bahwa uṣūl al-fiqh dapat dipandang setara dengan epistemologi etika Islam, dan dalam konteks ini epistemologi etika itu direpresentasikan oleh teori maqāṣid. Pada saat yang sama, mereka juga menggarisbawahi kritik Fazlur Rahman tentang "tenggelamnya etika" yang menyebabkan hubungan hukum–moral menjadi kurang organik dalam sejarah Islam. Ini memberi kerangka untuk memahami "kontrak" bukan sekadar perangkat legal-formal, melainkan bagian dari ekosistem etika-hukum yang idealnya bertumpu pada maqāṣid dan kemaslahatan.

________________________________________

V. Kontrak Sosial dalam Pemikiran Politik Islam: Al-Māwardī dan Etika Kekuasaan

Salah satu titik paling eksplisit bagi pembacaan "kontraktualisme" dalam khazanah Islam adalah diskursus kontrak sosial dalam filsafat politik Islam. Alwie menjelaskan bahwa al-Māwardī (abad XI M) merumuskan konsep filsafat sosial dan teori kontrak sosial, dengan argumentasi antropologis: manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dan interaksi manusia merupakan sesuatu yang tetap dan permanen (Nisak, 2023). Dalam rumusan Alwie, negara dipahami sebagai wujud kontrak sosial yang terkait dengan kebutuhan manusia untuk hidup bersama (Nisak, 2023).

Masruri dan Surwandono menegaskan dimensi normatif kontrak sosial tersebut: kontrak sosial merupakan perjanjian atas dasar sukarela, dan al-Māwardī mengaitkannya dengan tugas kepala negara (khalifah) untuk memelihara agama. Dengan demikian, kontrak sosial dalam pembacaan al-Māwardī bukan hanya kesepakatan prosedural demi ketertiban, melainkan mengemban muatan etika dan religius (pemeliharaan agama). Hal ini sejalan dengan pemetaan diskursus politik dalam keilmuan Islam—baik fikih maupun filsafat—yang sama-sama menekankan signifikansi etika sebagai dasar politik.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, Bashori dan Fakih menggambarkan konsepsi "kontrak sosial" pemimpin di hadapan masyarakat: sebelum terpilih, seorang pemimpin membuat kontrak sosial; bila setelah terpilih ia tidak memegang teguh kontrak tersebut, hal itu dipandang sebagai kezaliman dan pengkhianatan amanah. Mereka mengutip larangan al-Qur'an untuk tidak mengkhianati amanat (Q.S. al-Anfāl/8:27). Penekanan pada amanah dan larangan pengkhianatan memperlihatkan bagaimana "kontrak" dipahami secara moral-religius, bukan sekadar perangkat politiko-legal.

________________________________________

VI. Kontrak sebagai Prinsip Etik dalam Mu'amalah: Kesukarelaan, Amanah, dan Pemenuhan Janji

Di luar ranah politik, wacana etika bisnis dan keuangan Islam menguatkan pentingnya kontrak sebagai objek etik. Nisak—dalam ulasannya mengenai etika bisnis syariah—memasukkan beberapa prinsip yang relevan dengan logika kontraktual: adanya sikap kesukarelaan antara dua pihak yang bertransaksi, kerja sama/perjanjian bisnis, serta kewajiban memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis (Bashori & Fakih, 2021). Prinsip "kesukarelaan" penting karena beresonansi dengan gagasan kontraktualisme tentang legitimasi kewajiban melalui persetujuan—meskipun dalam Islam persetujuan itu beroperasi di bawah norma wahyu (Bashori & Fakih, 2021; Iqbal, 2019; Masruri & Surwandono, 2018).

Dalam kajian tata kelola dan etika lembaga keuangan syariah, Solikin dkk. menekankan konsep amanah sebagai keharusan memenuhi kewajiban atau kontrak untuk menjaga kepercayaan; mereka mengutip Q.S. al-Mu'minūn ayat 8 tentang memelihara amanah dan janji. Dalam bahasa kontraktual, amanah berfungsi sebagai landasan etis yang menstabilkan kepercayaan dan ekspektasi antarpihak, sehingga kontrak tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi menjadi komitmen moral.

Furqani dkk. menegaskan bahwa dalam spirit meraih kemaslahatan (maṣlaḥah) melalui penciptaan dan augmentasi kekayaan, syariah melegislasi berbagai transaksi dan kontrak. Di samping penekanan pemenuhan kewajiban kontraktual, hukum Islam juga menyediakan cara untuk melepaskan kewajiban kontraktual dalam keadaan kesulitan atau keniscayaan. Mereka menyimpulkan bahwa hukum dan etika tidak terpisah dalam praktik keuangan Islam, dan komitmen etis merepresentasikan makna sejati kepatuhan syariah. Klaim ini konsisten dengan tesis umum bahwa syariah memadukan dimensi hukum dan moral, sekaligus memperlihatkan bahwa kontrak dalam Islam dipahami dalam horizon etika–maqāṣid, bukan sekadar kalkulasi kepentingan.

Rosyada menambahkan nuansa konseptual: ada penulis yang menyimpulkan regulasi ekonomi/keuangan Islam sebagai bagian dari etika Islam, sementara yang lain menilainya bagian dari doktrin fikih/hukum; konsekuensinya berbeda karena etika berkaitan dengan "baik–buruk", sedangkan fikih berkaitan dengan kategori seperti wajib, haram, makruh, dan valid–invalid (Harahap & Salminawati, 2022). Namun Rosyada tetap menegaskan bahwa Islam menekankan preservasi hak milik dan penegakan kewajiban kontraktual (sanctity of contracts) (Harahap & Salminawati, 2022). Nuansa ini penting untuk "kontraktualisme Islam": kontrak dapat dipandang sebagai locus moral (baik–buruk, amanah), sekaligus locus yuridis (sah–tidak sah; wajib–haram) (Harahap & Salminawati, 2022).

________________________________________

VII. Dari Kontrak Sosial ke Kontrak Sosial Institusional: Perbankan Syariah dan Kepercayaan Publik

Gagasan kontrak sosial juga muncul pada level institusi modern. Hidayat menyatakan bahwa perbankan syariah—sebagai perusahaan berlandaskan syariat—memiliki kontrak sosial sebagai tanggung jawab; kesadaran akan kontrak sosial ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan ketidaksadaran terhadapnya menurunkan kepercayaan publik (Putri, 2019). Dalam kerangka ini, kontrak sosial bukan sekadar teori legitimasi negara, melainkan prinsip etis yang menuntut institusi ekonomi syariah konsisten dengan nilai maqāṣid—membangun keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Putri, 2019).

Wijaya—dalam kajian tentang corporate ethical identity—juga menegaskan bahwa perbankan Islam memiliki pandangan fundamental mengenai hak kepemilikan dan kontrak yang mengatur perilaku, etika, moral ekonomi, dan sosial pada level individu hingga negara. Pernyataan ini memperkuat ide bahwa dalam paradigma Islam, kontrak memiliki dimensi etika-sosial yang melekat pada tata ekonomi dan tata kelembagaan.

________________________________________

VIII. Sintesis Konseptual: Makna Kontraktualisme Menurut Filsafat Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikaji, "kontraktualisme menurut filsafat Islam" lebih tepat disintesis sebagai berikut.

Pertama, sebagai perangkat justifikasi sosial (instrumental) yang beroperasi di bawah etika teistik-skriptural. Kontraktualisme modern menjustifikasi norma dengan menguji kesepakatan rasional (faktual/hipotetis). Dalam Islam, sumber moral utama diposisikan pada wahyu (al-Qur'an dan hadis) (Iqbal, 2019; Masruri & Surwandono, 2018), tetapi ruang rasional-filosofis juga diperdebatkan dan dianggap perlu untuk melengkapi kecenderungan voluntarisme teks (Ula & Muniron, 2024). Maka, "kontrak" berfungsi sebagai mekanisme pengaturan kewajiban sosial, namun tidak dipahami sebagai satu-satunya sumber normativitas (Masruri & Surwandono, 2018; Ula & Muniron, 2024).

Kedua, sebagai konsep etika-politik tentang legitimasi dan kewajiban pemimpin serta masyarakat. Pemikiran al-Māwardī dibaca sebagai perumusan teori kontrak sosial yang bertolak dari kebutuhan sosial manusia (Nisak, 2023), dengan penekanan sukarela dan tugas pemeliharaan agama. Dalam wacana etika politik Indonesia, kontrak sosial pemimpin dipahami terkait amanah dan larangan mengkhianati kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa kontraktualisme Islam cenderung bermuatan etika religius (amanah, pemeliharaan agama), bukan sekadar prosedural.

Ketiga, sebagai etika mu'amalah yang menekankan kesukarelaan, amanah, pemenuhan janji, dan kemaslahatan. Kesukarelaan dalam transaksi dan kewajiban memenuhi perjanjian menjadi prinsip etika bisnis syariah (Bashori & Fakih, 2021), dan amanah diposisikan sebagai keharusan memenuhi kewajiban/kontrak untuk menjaga kepercayaan. Dalam keuangan Islam, kontrak dipahami sebagai sarana mencapai kemaslahatan dan diwajibkan untuk dipenuhi, namun syariah juga mengenal mekanisme keringanan dalam kondisi sulit. Nuansa perbedaan etika versus fikih yang dicatat Rosyada menunjukkan bahwa pembacaan "kontraktualisme" dalam Islam perlu sensitif terhadap dua register ini—moral dan yuridis (Harahap & Salminawati, 2022).

________________________________________

IX. Perbandingan Kritis dengan Kontraktualisme Barat: Titik Konvergensi dan Perbedaan

A. Konvergensi

Baik kontraktualisme modern maupun pemikiran kontrak sosial dalam Islam sama-sama memakai "kontrak" sebagai cara menjelaskan keterikatan norma dalam kehidupan bersama (Nisak, 2023). Dalam tradisi Hobbes, kontrak sosial dipakai untuk mencegah saling merugikan; dalam pembacaan al-Māwardī, kontrak sosial terkait kebutuhan manusia untuk hidup saling menolong dan berinteraksi secara permanen (Nisak, 2023). Kontrak juga berkaitan dengan stabilisasi kepercayaan dan pengaturan kewajiban, baik pada masyarakat politik, maupun pada transaksi dan institusi keuangan (Bashori & Fakih, 2021; Putri, 2019).

B. Perbedaan

Kontraktualisme modern dapat berangkat dari pertanyaan apakah agen rasional akan menyetujui norma (termasuk secara hipotetis), sedangkan dalam etika Islam, sumber moral utama secara kuat ditautkan pada wahyu (Iqbal, 2019; Masruri & Surwandono, 2018), dan hukum Islam dipahami otomatis memuat prinsip etika karena berasal dari wahyu. Karena itu, "kesepakatan" dalam Islam lebih mudah dipahami sebagai mekanisme implementatif di dalam koridor moral wahyu, bukan fondasi tunggal moralitas (Masruri & Surwandono, 2018).

Di Barat, relasi hukum–moral sering diperdebatkan dalam kerangka pemisahan; dalam Islam, banyak sarjana menekankan keterjalinan hukum dan moral, sekalipun tetap ada pembedaan antara yang enforceable secara legal dan yang desirable secara moral. Perdebatan ini memengaruhi bagaimana "kontrak" dipahami: sebagai fakta legal, atau sebagai kewajiban moral, atau keduanya (Harahap & Salminawati, 2022).

________________________________________

X. Kesimpulan

Kontraktualisme—sebagai teori moral yang mendasarkan legitimasi prinsip etika pada kontrak/persetujuan rasional (termasuk hipotetis)—dapat diartikulasikan dalam filsafat Islam bukan sebagai pengganti wahyu, melainkan sebagai cara membaca peran kesepakatan dan kontrak dalam menstrukturkan kewajiban sosial, politik, dan mu'amalah di bawah horizon etika teistik-skriptural (Iqbal, 2019; Masruri & Surwandono, 2018).

Dalam khazanah Islam, hal ini tampak melalui: (i) teori kontrak sosial al-Māwardī yang menekankan kebutuhan sosial manusia (Nisak, 2023); (ii) penekanan kesukarelaan serta pemeliharaan agama dalam kontrak sosial politik; (iii) pemaknaan kontrak sebagai amanah yang dilarang untuk dikhianati; serta (iv) peletakan kontrak dalam kerangka kemaslahatan dan keterpaduan etika–syariah pada praktik ekonomi dan keuangan. Sementara itu, perdebatan internal tentang voluntarisme teks dan kebutuhan etika rasional-filosofis menunjukkan bahwa "kontraktualisme Islam"—jika istilah ini dipakai—harus dibangun secara reflektif-kritis, bukan sekadar menyalin model kontraktualisme sekuler (Masruri & Surwandono, 2018; Ula & Muniron, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Bashori, A., & Fakih, Z. K. (2021). Etika politik perspektif Bahtiar Effendy. Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat, 3(02), 64–75. https://doi.org/10.15408/paradigma.v3i02.30898

Harahap, A. N., & Salminawati. (2022). Aksiologi ilmu dalam perspektif Islam dan Barat. Journal of Social Research, 1(3), 748–753. https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.143

Iqbal, I. (2019). Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 2(1), 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1876

Masruri, S., & Surwandono, S. (2018). Etika politik dalam perspektif al-Māwardī. Tsaqafah, 14(2), 363. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433

Nisak, C. (2023). Etika bisnis perspektif etika bisnis syariah. Journal of Economics and Business, 1(2), 107–118. https://doi.org/10.61994/econis.v1i2.204

Putri, E. W. (2019). Comparative study of classical Greek ethics and Islamic ethics. Ulumuna, 23(1), 90–112. https://doi.org/10.20414/ujis.v23i1.346

Sanusi, N. T. (2020). Syarī'ah: Antara hukum dan moral. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 20(1), 86. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15782

Ula, A. F., & Muniron, M. (2024). Telaah kajian aksiologi dalam perspektif Islam dan sains modern. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, 5(1), 43–62. https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i1.1270