01857 - Eksepsionalisme Dalam Kacamata Filsafat Islam: Kajian Konseptual Dan Implikasinya

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep eksepsionalisme—pandangan bahwa entitas atau kelompok tertentu bersifat unik sehingga tidak dapat diberlakukan padanya kaidah umum—dalam perspektif filsafat Islam. Dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual terhadap sumber-sumber falsafah, kalām, dan tasawuf filosofis, kajian ini menunjukkan bahwa filsafat Islam secara umum tidak mendukung eksepsionalisme dalam pengertian "kebal dari kaidah moral-ontologis universal." Sebaliknya, tradisi intelektual Islam—khususnya melalui metafisika waḥdat al-wujūd (Ibn 'Arabī), ontologi wujūd bergradasi (Mullā Ṣadrā), konsep fitrah dan sunnatullāh, serta etika sosial Qur'ani—memberikan landasan yang kuat untuk menolak esensialisme dan eksepsionalisme. Namun, kajian ini juga mencatat nuansa penting: klaim "universalisme Islam" dapat dibingkai secara inklusif-dialogis maupun secara antagonistik-totalistik. Implikasi kontekstual dalam pengalaman keindonesiaan juga dibahas, khususnya dalam kerangka Pancasila sebagai ruang pertemuan nilai partikular keagamaan dan nilai universal kebangsaan.

Kata Kunci: eksepsionalisme, filsafat Islam, waḥdat al-wujūd, sunnatullāh, universalisme etika

________________________________________

[English]

This article examines the concept of exceptionalism—the view that a particular entity or group is unique and therefore exempt from general rules—within the perspective of Islamic philosophy. Employing a conceptual analysis of sources from falsafah, kalām, and philosophical Sufism, this study demonstrates that Islamic philosophy does not generally support exceptionalism in the sense of being "immune from universal moral-ontological principles." On the contrary, the Islamic intellectual tradition—particularly through the metaphysics of waḥdat al-wujūd (Ibn 'Arabī), the graded ontology of wujūd (Mullā Ṣadrā), the concepts of fitrah and sunnatullāh, and Qur'anic social ethics—provides strong grounds for rejecting essentialism and exceptionalism. Nevertheless, this study also notes an important nuance: claims of "Islamic universalism" may be framed either inclusively-dialogically or antagonistically-totalistically. Contextual implications within the Indonesian experience are also discussed, particularly within the framework of Pancasila as a meeting ground for particular religious values and universal national values.

Keywords: exceptionalism, Islamic philosophy, waḥdat al-wujūd, sunnatullāh, ethical universalism

________________________________________

1. Pendahuluan: Pengertian Eksepsionalisme dan Relevansinya untuk Filsafat Islam

Dalam diskursus humaniora dan ilmu sosial, "eksepsionalisme" lazim dipahami sebagai cara pandang yang menganggap suatu entitas atau identitas sebagai "pengecualian"—yakni menyimpang dari norma umum—sehingga memperkuat norma itu sendiri dan "mempolisikan" apa yang dianggap normal (Hidayat, 2022). Dalam teori hubungan internasional (International Relations/IR), eksepsionalisme juga dikritik ketika suatu teori atau wacana dibuat khusus untuk "zona pengalaman" tertentu sehingga gagal menawarkan penjelasan yang lebih universal dan berdaya jangkau luas (Shahi, 2018). Dalam kajian tentang Islam dan masyarakat Muslim, eksepsionalisme sering hadir sebagai representasi yang menempatkan "Islam/Muslim" sebagai kategori total yang unik, homogen, tertutup, dan ahistoris, sehingga sulit diberlakukan padanya kaidah umum analisis sosial (Arifuddin, 2023; Jafari & Sandıkçı, 2015).

Pertanyaan mengenai eksepsionalisme dalam filsafat Islam dapat dijawab dengan membedakan dua lapis masalah: (i) eksepsionalisme sebagai cara membaca Islam dari luar—misalnya orientalisme atau "self-Orientalism"—yang mengesensialisasi Islam dan Muslim (Arifuddin, 2023; Jafari & Sandıkçı, 2015); dan (ii) eksepsionalisme sebagai klaim internal tertentu—misalnya sebagian wacana Islamisme—yang menekankan "keunikan normatif" Islam sedemikian rupa sehingga membangun pemisahan tajam terhadap tatanan normatif lain (Kūlis, 2022). Filsafat Islam—dalam spektrum falsafah, kalām, dan 'irfān/tasawuf—memberi perangkat untuk mengkritik kedua lapis tersebut, sekaligus memberi kerangka bagaimana "keunikan" dapat diakui tanpa menjadikan suatu entitas kebal dari kaidah moral-ontologis yang lebih umum (Ahmad, 2017; Daly, 2015).

________________________________________

2. Kritik Epistemologis: Bahaya Menempatkan Islam sebagai Entitas Sui Generis

Sejumlah kritik menunjukkan bahwa penggambaran Muslim sebagai "segmen" atau "aktor pasar" yang secara esensial berbeda (distinct/unique) dan secara deterministik "diatur Syariah" merupakan bentuk eksepsionalisme yang problematis: ia cenderung mereproduksi dikotomi imajiner "Islam vs. Barat" serta mengabaikan sejarah, keragaman tafsir, dan keberagaman pengalaman hidup Muslim (Arifuddin, 2023; Jafari & Sandıkçı, 2015). Secara ontologis-aksiologis, kritik tersebut juga memperingatkan bahwa mempresentasikan "Islam" sebagai tatanan moral superior yang eksklusif dapat merusak dialog lintas budaya dan fondasi inkuiri ilmiah yang membutuhkan kewaspadaan terhadap penyederhanaan kategori identitas (Arifuddin, 2023).

Dalam antropologi Islam, kecenderungan "memperlakukan Islam sebagai entitas yang ganjil dan khas" diposisikan sebagai bagian dari sejarah eksepsionalisme dalam studi budaya—yakni memperlakukan Islam sebagai objek yang "berbeda jenis" dari pengalaman sosial lain, alih-alih sebagai tradisi diskursif yang dipraktikkan secara beragam di ruang-waktu tertentu (Kūlis, 2022). Bahkan dalam konteks negara-bangsa seperti Malaysia, Islam digambarkan sekaligus memiliki dimensi universalistik dan partikularistik, dan teologi dapat menjadi arena perbedaan internal yang tidak bisa direduksi pada satu definisi tunggal (Kūlis, 2022). Hal ini sejalan dengan catatan bahwa kategori-kategori "Islam" sendiri diperebutkan dan berubah, sehingga setiap klaim yang menutup keragaman itu berisiko menjadi esensialis-eksepsionalis (Ahmad, 2017).

________________________________________

3. Klarifikasi Filsafat Islam: Islam sebagai Wilayah Diskursif yang Diperebutkan

Filsafat Islam dalam pengertian luas tradisi intelektual Islam tidak mudah dipetakan dengan dikotomi modern "filsafat vs. teologi," karena kategori-kategori ini sering bersifat etic. Banyak sarjana Muslim pascaklasik menormalkan perangkat falsafah dalam tradisi kalām sehingga batas "filsuf" dan "teolog" makin kabur, dan kemudian muncul pula bentuk-bentuk tasawuf filosofis ('irfān) yang makin mengaburkan pemisahan tersebut (Daly, 2015). Karena itu, mengaitkan "filsafat Islam" dengan sikap eksepsionalis atau anti-eksepsionalis tidak dapat dilakukan dengan satu proposisi tunggal; ia harus dibaca sebagai spektrum perdebatan konseptual dalam tradisi itu sendiri (Ahmad, 2017; Daly, 2015).

Pada periode modern tertentu, sebagian intelektual—contoh yang dibahas dalam konteks Kesultanan Utsmani akhir—mendefinisikan "Islam murni" sebagai seperangkat prinsip dasar yang "ditemukan dalam Al-Qur'an" agar Islam tampak serasi dengan sains modern; langkah ini sekaligus mengobjektifikasi Islam sebagai entitas yang dapat dipisahkan dan "di-relasikan" dengan entitas lain seperti "science" (Ahmad, 2017). Sumber yang sama menekankan bahwa pertanyaan "apa itu Islam?" menuntut penegasan bahwa Islam dapat didefinisikan dengan beragam cara dan bahwa kontestasi atas definisi itu sendiri adalah bagian dari persoalan (Ahmad, 2017). Dengan demikian, dalam kacamata filsafat Islam yang peka sejarah, eksepsionalisme sering muncul justru ketika Islam "dibekukan" menjadi objek tunggal, delimitable, dan homogen (Ahmad, 2017; Kūlis, 2022).

________________________________________

4. Anti-Eksepsionalisme Ontologis: Kesatuan Wujūd dan Relasi dengan Yang Lain

Salah satu sumber daya konseptual terpenting untuk menahan eksepsionalisme—yang memutlakkan keterpisahan dan pengecualian—adalah metafisika kesatuan realitas. Dalam pembacaan Ibn 'Arabī, seluruh yang ada dipahami sebagai satu kesatuan; seluruh ciptaan merupakan refleksi dari wujūd Sang Pencipta, sehingga Tuhan dan makhluk dipahami sebagai dua aspek dari satu realitas yang saling "merefleksikan" dan berelasi-dependen (Suyadi & Sutrisno, 2018). Konsep waḥdat al-wujūd dijelaskan sebagai ajaran sufisme-filosofis Ibn 'Arabī yang menempatkan Allah dalam relasi kosmik sebagai satu-satunya substansi yang sungguh ada, sehingga "Pencipta dan ciptaan" dipahami menyatu secara harmonis dalam satu kesatuan kosmik (Shaharuddin, n.d.). Jika realitas pada dasarnya terjalin dalam kesatuan wujūd, maka klaim bahwa suatu kelompok atau entitas dapat dipahami sebagai "pengecualian absolut" yang tak terjangkau kaidah umum relasi kemanusiaan menjadi sulit dipertahankan secara ontologis (Shaharuddin, n.d.; Suyadi & Sutrisno, 2018).

Dalam filsafat transenden Mullā Ṣadrā—sebagaimana dipaparkan dalam kajian IR yang meminjam ontologi Ṣadrā—wujūd sebagai konsep universal berada pada level abstraksi pikiran, sedangkan "wujūd yang real" adalah sumber seluruh yang ada; wujūd dipahami sebagai realitas tunggal yang bergradasi sehingga melahirkan keragaman modus eksistensi (Daffa & Nurmutia, 2023). Kajian lain yang secara eksplisit membahas Ṣadrā menyatakan bahwa wujud adalah realitas tunggal (haqīqah al-wāḥidah) namun memiliki kualitas-kualitas eksistensi yang beragam pada entitas-entitas (Hoffstaedter, 2013). Kerangka "kesatuan yang bergradasi" ini memberi dasar metafisik untuk mengakui diferensiasi (keunikan) tanpa mengubahnya menjadi "pengecualian" yang memutus keterkaitan ontologis dengan realitas bersama (Daffa & Nurmutia, 2023; Hoffstaedter, 2013).

________________________________________

5. Anti-Eksepsionalisme Etis-Sosial: Universalitas, Ummah, dan Kemanusiaan Lintas Identitas

Pada level etika sosial, sejumlah sumber dalam korpus rujukan ini menampilkan motif kuat bahwa ajaran Islam menolak hierarki berdasarkan bangsa atau keturunan dan mengarahkan relasi antarkelompok pada pengakuan kesetaraan. Naskah kuno Sumedang Larang yang dikutip menyatakan bahwa "adegning Islam" tidak memandang bangsa atau milik turunan; bangsa-bangsa "rata" berdampingan dan tidak bermusuhan. Dalam kritik terhadap "Faith for Rights" PBB, ditegaskan bahwa QS al-Mā'idah (5): 32 berbicara tentang kemanusiaan secara umum dan "tidak menyebut kecuali non-Muslim," sehingga tidak ada diskriminasi Muslim–non-Muslim dalam prinsip tersebut (Siregar, 2023). Dalam studi tentang harmoni lintas agama di Tana Toraja, informan menyatakan "Islam mengajarkan supaya umat Islam berbuat baik kepada sesama manusia walaupun memiliki agama yang berbeda," dan juga merujuk gagasan Qur'ani bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan saling menghormati (Darmayanti, 2016). Ketiga sumber ini konsisten dalam menolak klaim "pengecualian moral" berbasis identitas kelompok: norma kebaikan lintas agama dan kesetaraan antarbangsa justru dipertegas sebagai bagian dari horizon etika Islam (Darmayanti, 2016).

Konsep ummah juga dapat dibaca sebagai koreksi terhadap eksepsionalisme sempit. Kajian semantik tentang "ummah" menunjukkan bahwa Al-Qur'an memakai istilah ummah dengan ragam makna: kelompok manusia tertentu, kelompok yang diatribusikan kepada seorang nabi, maupun gagasan generasi manusia/"ummatan wāḥidah." Kajian yang sama menegaskan bahwa kesadaran sebagai bagian dari komunitas Islam universal pernah menjadi elan pendukung konsep ummah; namun pada masa kolonial, "ummah" dapat menyempit menjadi makna rasial, etnis, atau kultural—misalnya "ummah Arabiyyah." Nuansa ini penting: filsafat Islam melalui pembacaan konseptual Qur'ani semacam itu tidak meniadakan partikularitas historis, tetapi memperingatkan bahwa universalisme dapat menyempit menjadi identitas eksklusif jika dibekukan secara politis—yang pada gilirannya dapat memicu eksepsionalisme (Kūlis, 2022).

________________________________________

6. Keunikan tanpa Kebal Kaidah: Manusia, Fitrah, Martabat, dan Sunnatullāh

Beberapa rujukan menegaskan bahwa Islam mengakui posisi manusia yang "partikular" namun tidak dalam arti bebas dari kaidah umum. Dalam tulisan tentang nilai Islam pada hukum pertanahan, dikutip pernyataan bahwa "Man therefore occupies a particular position in this world" (Zulhannan, 2018). Dalam pendidikan nilai humanis-religius, manusia diposisikan dengan tugas sebagai 'abdullāh dan khalīfah di bumi (Daly, 2015b); sementara studi harmoni lintas agama di Tana Toraja juga menyatakan tujuan penciptaan manusia sebagai "caliph on Earth" dan mengarahkan manusia untuk menyebarkan kebaikan, bukan permusuhan (Darmayanti, 2016). Dengan demikian, "keunikan" manusia dipahami sebagai amanah-tugas etis ('abd/khalifah), bukan lisensi eksepsional untuk menangguhkan norma kemanusiaan (Daly, 2015b; Darmayanti, 2016).

Konsep fitrah dan martabat manusia juga dipakai untuk meneguhkan universalitas dasar etika. Dalam dialog tentang "common morality" di Iran, fitrah dijelaskan sebagai kemurnian/innocence yang diyakini Muslim melekat pada semua manusia sejak lahir, dan "human dignity" disebut sebagai prinsip penting dan komprehensif dalam semua agama, terutama Islam. Meskipun studi itu juga menampilkan perdebatan apakah "common morality" bersifat universal atau tidak—sebagian partisipan pro dan sebagian kontra—fitrah dan martabat manusia tetap tampil sebagai jembatan metafisis-etik yang melampaui klaim identitas sempit. Ini memberi landasan bahwa keunikan kelompok tidak boleh diterjemahkan menjadi "pengecualian" dari martabat manusia atau dari prinsip etika dasar yang dibagikan (Darmayanti, 2016; Siregar, 2023).

Lebih jauh, beberapa rujukan filsafat Islam menekankan adanya keteraturan universal—bukan pengecualian—melalui konsep sunnatullāh. Dalam uraian paradigma holistik-dialogis Mulyadhi Kartanegara, alam dipahami "hidup" dan harus diperlakukan sebagai sistem hidup yang memiliki pengendalian dan regulasi diri yang disebut sunnah of Allah (Fardyatullail et al., 2023). Dalam pembahasan Mullā Ṣadrā tentang al-ḥarakah al-jawhariyyah, dinyatakan bahwa alam dan segala yang ada bergerak sistematis mengikuti sunnatullāh (Supriyono, 2016). Jika realitas kosmik—alam dan manusia—berada dalam horizon sunnatullāh, maka klaim eksepsionalisme dalam arti "kebal dari kaidah umum" tidak mendapat dukungan dari kerangka hukum-keteraturan tersebut; yang lebih tampak adalah "keunikan kapasitas"—misalnya alam dapat melampaui kapasitas manusia—namun tetap berada dalam keteraturan ilahi (Fardyatullail et al., 2023; Supriyono, 2016).

________________________________________

7. Sufisme sebagai Jalur Eksplisit Anti-Eksepsionalisme: Asimilasi Diri dengan Yang Lain

Dalam perdebatan Global IR, sufisme diusulkan sebagai sumber daya non-Barat yang dapat membangun teori global yang non-derivatif sekaligus non-eksepsionalis: eksepsionalisme dikritik karena menciptakan teori yang hanya berlaku untuk pengalaman ruang-waktu sempit, sedangkan sufisme—dengan rujukan pada Rūmī—dinilai tidak mempromosikan eksepsionalisme karena justru menganjurkan "self–other assimilation" (Shahi, 2018). Klaim ini selaras dengan gagasan-gagasan ontologis waḥdat al-wujūd dan kesatuan wujud bergradasi (Ibn 'Arabī dan Ṣadrā) yang, pada tingkat metafisis, mempersulit absolutisasi batas "kita–mereka" (Hoffstaedter, 2013; Suyadi & Sutrisno, 2018). Dalam kerangka ini, "keunikan" tidak dihapus, tetapi dipahami sebagai diferensiasi internal dalam jejaring realitas yang saling terhubung, bukan dasar untuk mengklaim pengecualian dari kaidah moral universal (Shahi, 2018; Suyadi & Sutrisno, 2018).

________________________________________

8. Nuansa Penting: Universalisme Islam yang Bergeser menjadi Eksepsionalisme Normatif-Politik

Walau banyak sumber di atas mendukung anti-eksepsionalisme, korpus rujukan juga memberi contoh bagaimana "universalisme" dapat dibingkai secara antagonistik. Dalam pembacaan filosofis atas Milestones Sayyid Qutb, ditegaskan bahwa Qutb memandang etika Islam sebagai universalis dan menyeluruh, serta mengontraskan "keunikan sistem normatif Islam" terhadap sistem normatif lain yang dianggap mengubah kualitas "manusia" (Aswin et al., 2022). Qutb juga dibaca membangun visi dar al-Islam yang idealnya menyerap "luar"-nya (dar al-ḥarb) sehingga tidak ada "outside" pada level keniscayaan; yang tersisa adalah perbedaan internal—misalnya dhimmi—atau singularitas Muslim (Aswin et al., 2022). Pola ini menunjukkan satu bentuk eksepsionalisme: bukan "kebal dari kaidah umum"—karena Qutb justru menuntut kaidah universal Islam—melainkan klaim bahwa hanya satu tatanan normatif yang memiliki legitimasi universal penuh, yang berpotensi menghasilkan "othering" normatif terhadap yang lain (Aswin et al., 2022; Kūlis, 2022).

Demikian pula, upaya modern tertentu untuk membakukan "pure Islam" demi menjawab tantangan modernitas juga dapat menguatkan objektifikasi Islam sebagai entitas tunggal yang delimitable (Ahmad, 2017). Artikel tentang "political Islam" menegaskan bahwa kategorisasi yang esensialis terhadap fenomena Islamisme atau politik Muslim menimbulkan "otherings" ontologis-epistemologis, dan mengusulkan bahwa konseptualisasi harus sekaligus mempertimbangkan singularitas-historis fenomena dan bergerak menuju tingkat universalisme tertentu—antinomi universality/singularity (Yudistira et al., 2022). Di sini tampak bahwa filsafat—dan teori sosial yang reflektif—menuntut keseimbangan: menolak eksepsionalisme yang menutup universalitas, tetapi juga menolak universalisme yang menghapus sejarah dan keragaman (Kūlis, 2022; Yudistira et al., 2022).

________________________________________

9. Implikasi dalam Konteks Indonesia: Menahan Eksepsionalisme melalui Dialog Nilai Partikular dan Nilai Universal

Dalam pengalaman keindonesiaan, salah satu cara menahan eksepsionalisme—baik "agama sebagai pengecualian" maupun "negara sebagai pengecualian"—adalah membangun ruang dialog antara tuntutan nilai partikular keagamaan dan kebutuhan nilai universal di ruang publik. Uraian tentang peran agama di ruang publik menekankan bahwa para pendiri bangsa mampu menyeimbangkan antara tuntutan keimanan-keagamaan (particular/distinctive values) dan tuntunan kemaslahatan umum (universal/shared values) seperti public good, public order, public morality, public safety, public health, dan social harmony (Bauman, 2011). Pada saat yang sama, studi tentang Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Pancasila diterima semua orang Indonesia terlepas dari latar belakang; Pancasila "bukan ideologi sekuler" dan juga bukan ideologi yang berbasis satu agama tertentu, serta berfungsi sebagai alat pemersatu (Gölz, 2021). Kajian tentang kearifan lokal DIY dan HAM menyatakan bahwa Pancasila sebagai identitas konstitusional mengkristalisasi adat-budaya dan nilai-nilai agama di seluruh Indonesia, dan juga mendiskusikan ketegangan universalitas HAM vs. partikularitas kasus-kasus tertentu (Noor et al., 2022). Ketiganya memberikan kerangka praktis: menolak eksepsionalisme yang mengistimewakan satu kelompok hingga kebal dari kaidah umum, sembari tetap mengakui adanya partikularitas historis-kultural yang harus dikelola lewat prinsip-prinsip bersama (Bauman, 2011; Noor et al., 2022).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan-rujukan yang tersedia, "eksepsionalisme"—sebagai klaim bahwa suatu entitas atau kelompok unik sehingga tidak berlaku kaidah umum—bukan merupakan horizon dominan filsafat Islam. Justru banyak sumber menegaskan keterhubungan ontologis melalui kesatuan wujūd dan universalitas etika kemanusiaan lintas identitas—sebagaimana tertuang dalam naskah kuno, ayat Al-Qur'an, dan kesaksian sosial (Suyadi & Sutrisno, 2018). Filsafat Islam juga menyediakan perangkat untuk mengakui keunikan—misalnya posisi manusia yang partikular dan keragaman kualitas eksistensi—tanpa menjadikannya alasan untuk menangguhkan martabat manusia, fitrah, atau keteraturan ilahi (sunnatullāh) (Supriyono, 2016; Zulhannan, 2018).

Namun, korpus yang sama juga menunjukkan nuansa penting: klaim "universalisme Islam" dapat dibingkai secara inklusif-asimilatif—misalnya sufisme sebagai self–other assimilation—atau secara antagonistik-totalistik—misalnya pembacaan Qutb tentang dar al-Islam yang meniadakan "outside" pada level keniscayaan (Aswin et al., 2022; Shahi, 2018). Karena itu, jawaban paling ketat yang dapat ditarik dari sumber-sumber ini adalah: filsafat Islam cenderung lebih kuat sebagai kritik terhadap eksepsionalisme yang mengesensialisasi dan meng-other-kan, tetapi tetap mengandung spektrum posisi—dari universalitas yang dialogis hingga universalitas yang dapat tampil sebagai klaim tunggal atas tatanan normatif (Ahmad, 2017; Aswin et al., 2022; Shahi, 2018; Yudistira et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, K. B. (2017). Imajinasi kebangsaan di Nusantara: Suatu kajian bibliografis. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 13(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0072.168-203

Arifuddin, N. (2023). Nilai-nilai Islam dalam undang-undang pertanahan. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 22(1), 1–8. https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i1.516

Aswin, A., Ariesmansyah, A., & Indrianie, M. (2022). Collaborative governance model in the development center of economic empowerment and community creativity in Bandung City. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 1(5), 1189–1208. https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1071

Bauman, W. A. (2011). Religion, science, and nature: Shifts in meaning on a changing planet. Zygon®, 46(4). https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2011.01217.x

Daffa, M., & Nurmutia, S. (2023). Tracing the nation's identity through the diversity of content and language of ancient manuscripts of Sumedang Larang Palace. Jurnal Lektur Keagamaan, 21(2), 527–560. https://doi.org/10.31291/jlka.v21i2.1076

Daly, E. (2015a). Reframing the universalist republic. Social & Legal Studies, 24(4), 531–553. https://doi.org/10.1177/0964663915573043

Daly, E. (2015b). The indivisibility of the French republic as political theory and constitutional doctrine. European Constitutional Law Review, 11(3), 458–481. https://doi.org/10.1017/s1574019615000267

Darmayanti, T. E. (2016). The ancestral heritage: Sundanese traditional houses of Kampung Naga, West Java, Indonesia. Matec Web of Conferences, 66, 00108. https://doi.org/10.1051/matecconf/20166600108

Fardyatullail, H., Arif, S., & Heemphinit, S. (2023). The idea of Islamization: A study of Imam Suprayogo's thought. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 22(1), 1–24. https://doi.org/10.30631/tjd.v22i1.340

Gölz, O. (2021). Heroes and the many: Typological reflections on the collective appeal of the heroic. Revolutionary Iran and its implications. Thesis Eleven, 165(1), 53–71. https://doi.org/10.1177/07255136211033168

Hidayat, T. (2022). The holistic-dialogical paradigm of Mulyadhi Kartanegara: A study of the concept of nature. Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, 6(2), 118. https://doi.org/10.30983/fuaduna.v6i2.5519

Hoffstaedter, G. (2013). Islam and freedom of religion: Anthropology, theology and clashes of universalisms in contemporary Malaysia. The Australian Journal of Anthropology, 24(3), 270–289. https://doi.org/10.1111/taja.12051

Jafari, A., & Sandıkçı, Ö. (2015). 'Islamic' consumers, markets, and marketing: A critique of El-Bassiouny's (2014) "The one-billion-plus marginalization." Journal of Business Research, 68(12), 2676–2682. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.04.003

Kūlis, M. (2022). Values as a hobby: The transformation and survival of cultural ritual values in the process of desecration. Reliģiski-Filozofiski Raksti, 33, 182–202. https://doi.org/10.22364/rfr.33.08

Noor, W., In'ami, M., & Masrukhin, M. (2022). Islamic universities towards knowledge-based society. Addin, 16(2), 273. https://doi.org/10.21043/addin.v16i2.13780

Shaharuddin, F. (n.d.). Contesting power in post-Mahathir Malaysia: A case study of Malay professional satirists. https://doi.org/10.21248/gups.79704

Shahi, D. (2018). Introducing Sufism to international relations theory: A preliminary inquiry into epistemological, ontological, and methodological pathways. European Journal of International Relations, 25(1), 250–275. https://doi.org/10.1177/1354066117751592

Siregar, I. (2023). Islam, Poda Na Lima, and its actuality in etymology and philosophy perspectives. Lakhomi Journal: Scientific Journal of Culture, 4(2), 78–90. https://doi.org/10.33258/lakhomi.v4i2.967

Supriyono, S. (2016). Developing character education with reference to Islamic perspective: A conceptual review. Jares (Journal of Academic Research and Sciences), 1(1), 1–32. https://doi.org/10.30957/jares.v1i1.36

Suyadi, S., & Sutrisno, S. (2018). A genealogical study of Islamic education science at the Faculty of Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 56(1), 29–58. https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.29-58

Yudistira, R., Muta'allim, M., Nurcaya, N., Julhadi, J., & Pattiasina, P. J. (2022). The role of linguistics and local wisdom on knowing harmony between religions at Tana Toraja. Muslim Heritage, 7(2), 409–431. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.5023

Zulhannan, Z. (2018). Bahasa Arab dan psikolinguistik: Kajian konseptual dan historis. Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 9(2). https://doi.org/10.24042/albayan.v9i2.2241