01775 - Vrijspraak dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Komparatif Prinsip Pembebasan Terdakwa Karena Dakwaan Tidak Terbukti

Abstract

This article examines the concept of vrijspraak (acquittal) in Islamic criminal law (fiqh jinayah) through a comparative normative analysis with Indonesian positive law, particularly Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The study aims to identify the principal equivalents of acquittal in Islamic legal doctrine, namely the release of a defendant due to the failure of the prosecution to meet the required standard of proof. The results demonstrate that Islamic procedural law recognizes a functionally analogous concept to vrijspraak, grounded in three main pillars: (1) the prohibition on judges issuing verdicts without sufficient evidence; (2) the doctrine of syubhat (reasonable doubt), which mandates acquittal—particularly in ḥudūd offenses—when evidence is doubtful; and (3) procedural due process protections, including the defendant's right to retract a confession (iqrār). The study further reveals that the classification of sanctions (ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, and ta'zīr) introduces important nuances in understanding acquittal within Islamic law, as the failure of proof in ḥudūd cases may redirect—rather than fully extinguish—the normative response toward ta'zīr. This article concludes that the principle of acquittal due to unproven charges is firmly embedded in Islamic criminal law, both as a logical consequence of the presumption of innocence and as an explicit doctrinal rule governing the rejection of doubtful evidence.

Keywords: vrijspraak, acquittal, Islamic criminal law, syubhat, standard of proof, ḥudūd, fiqh jinayah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep vrijspraak (putusan bebas) dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) melalui analisis normatif komparatif dengan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi padanan prinsipil putusan bebas dalam doktrin hukum Islam, yakni pembebasan terdakwa akibat kegagalan pembuktian mencapai standar keyakinan yang dipersyaratkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum prosedural Islam mengenal konsep yang secara fungsional sepadan dengan vrijspraak, yang bersandar pada tiga pilar utama: (1) larangan hakim memutus perkara tanpa pembuktian yang memadai; (2) doktrin syubhat (keraguan yang beralasan) yang mengharuskan pembebasan—terutama pada jarimah ḥudūd—ketika bukti meragukan; serta (3) perlindungan prosedural due process, termasuk hak terdakwa menarik kembali pengakuan (iqrār). Kajian ini juga mengungkapkan bahwa klasifikasi sanksi (ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, dan ta'zīr) memberikan nuansa penting dalam memahami putusan bebas dalam hukum Islam, karena kegagalan pembuktian pada jalur ḥudūd dapat mengalihkan—alih-alih menghapus sepenuhnya—respons normatif ke arah ta'zīr. Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip pembebasan karena dakwaan tidak terbukti tertanam kuat dalam hukum pidana Islam, baik sebagai konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah maupun sebagai kaidah doktrinal eksplisit yang mengatur penolakan terhadap bukti yang meragukan.

Kata kunci: vrijspraak, putusan bebas, hukum pidana Islam, syubhat, standar pembuktian, ḥudūd, fiqh jinayah

________________________________________

I. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana pada berbagai tradisi hukum, baik hukum Eropa Kontinental, hukum Anglo-Saxon, maupun hukum Islam, senantiasa menempatkan mekanisme pembebasan terdakwa sebagai salah satu pilar keadilan prosedural. Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang diadopsi Indonesia, mekanisme tersebut dikenal dengan istilah vrijspraak atau putusan bebas, yakni putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan karena kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertanyaan mendasar yang mendorong penulisan artikel ini adalah: apakah hukum pidana Islam (fiqh jinayah) mengenal padanan konseptual dan normatif dari vrijspraak? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan terminologis, melainkan menyentuh substansi: kapan seseorang harus dibebaskan karena dakwaan tidak terbukti, dan prinsip-prosedural apa yang menopang pembebasan tersebut dalam hukum Islam?

Kajian ini penting karena Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia kerap menghadapi persinggungan antara norma hukum positif dan norma hukum Islam dalam praktik peradilan. Pemahaman yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atas padanan vrijspraak dalam hukum Islam akan memperkaya wacana komparatif hukum pidana sekaligus memberikan fondasi bagi kajian harmonisasi hukum.

Artikel ini disusun dengan metode penelitian normatif-komparatif, mengkaji sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Sunah, dan fikih klasik) serta literatur akademik mutakhir tentang hukum acara pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia.

________________________________________

II. Pembahasan

A. Pengertian Vrijspraak (Putusan Bebas) dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Titik Banding

Dalam hukum acara pidana Indonesia, putusan bebas (secara teoretis lazim disebut vrijspraak dalam tradisi Eropa Kontinental) adalah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan karena kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Hasibuan et al., 2023; Rahma, 2021). Rumusan "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" juga digunakan dan diuraikan dalam kajian-kajian putusan bebas yang menilai kegagalan atau kekeliruan penerapan hukum pembuktian pada tingkat judex facti (Murbarani, 2020), serta dalam pembahasan unsur delik yang apabila "tidak terbukti" berkonsekuensi pada vrijspraak (Permadi & Juarsa, 2022).

Sejumlah literatur juga menegaskan pembedaan putusan bebas (vrijspraak) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging) dalam kerangka Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (Hasibuan et al., 2023; Rahma, 2021; Rustanto, 2022).

Kerangka konseptual ini penting sebagai titik banding, karena pertanyaan "vrijspraak menurut hukum Islam" pada dasarnya menuntut padanan prinsipil: kapan seseorang harus dibebaskan karena dakwaan tidak terbukti, dan prinsip-prosedural apa yang menopang pembebasan tersebut dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah dan prinsip peradilannya) (Reza, 2013; Yusuf, 2013).

________________________________________

B. Padanan Normatif Vrijspraak dalam Hukum Islam: Pembebasan karena Kegagalan Pembuktian dan Adanya Keraguan yang Beralasan

1. Hakim Tidak Boleh Memutus Tanpa Pembuktian, dan Keraguan Beralasan Mengharuskan Pembebasan

Dalam perspektif hukum Islam, ditegaskan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didahului proses pembuktian (Hatta, 2021; Yusuf, 2013). Lebih lanjut, prinsip yang dirumuskan dalam kajian perbandingan hukum Islam dan hukum positif menyatakan bahwa praduga tidak bersalah juga merupakan konsekuensi logis perlindungan hak asasi manusia dalam Islam, sehingga seseorang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti "tanpa ada keraguan"; apabila muncul "keraguan yang beralasan", maka pelaku harus dibebaskan (Yusuf, 2013). Rumusan ini secara fungsional sejalan dengan ide dasar vrijspraak dalam KUHAP yang menggantungkan pembebasan pada tidak terpenuhinya pembuktian secara sah dan meyakinkan (Hasibuan et al., 2023; Rahma, 2021).

Sejalan dengan itu, studi tentang due process dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa sumber-sumber tradisional hukum Islam (Al-Qur'an, Sunah, dan fikih klasik) memuat prinsip-prosedural perlindungan terdakwa, termasuk praduga tidak bersalah serta kebutuhan pembuktian setara "beyond a reasonable doubt" untuk pemidanaan (Reza, 2013). Dengan demikian, "putusan bebas" dalam logika hukum Islam dapat dipahami sebagai konsekuensi dari standar keyakinan pembuktian yang ketat dan keberpihakan prosedural pada perlindungan individu dari pemidanaan yang tidak terbukti secara kuat (Reza, 2013; Yusuf, 2013).

2. Prinsip "Menggugurkan Hukuman saat Ada Keraguan" (Khususnya pada Ḥudūd) dan Implikasinya terhadap Pembebasan

Salah satu artikulasi paling eksplisit tentang acquittal-like outcome dalam hukum Islam adalah doktrin untuk mencegah penerapan hukuman yang ditetapkan syariah (khususnya ḥudūd) apabila terdapat keraguan pada unsur delik atau alat bukti. Studi komparatif mengenai exclusion of evidence menyebut sebuah hadis yang dirumuskan sebagai: "Avert the prescribed punishment by rejecting doubtful evidence", yang dipahami sebagai perintah agar otoritas mencegah penerapan hukuman ḥudūd bila terdapat keraguan—bahkan kecil—terkait elemen kejahatan atau bukti untuk membuktikannya (Al-Shamari, 2024). Dalam konstruksi ini, ketika pembuktian tidak mencapai tingkat kepastian yang diperlukan (karena doubtful evidence atau doubt atas unsur delik), konsekuensi yang dihasilkan adalah tidak dijatuhkannya hukuman ḥudūd, yang secara konseptual berkaitan erat dengan gagasan pembebasan dari dakwaan yang tidak terbukti dengan meyakinkan (Al-Shamari, 2024; Reza, 2013).

Ilustrasi doktrinal yang konsisten dengan prinsip tersebut juga muncul dalam analisis penerapan hukum pidana Islam: dalam litigasi jarimah zina, apabila terdapat syubhat tentang kesahannya (misalnya keraguan tentang terpenuhinya definisi teknis zina atau keraguan yang relevan terhadap unsur), maka dakwaan zina "tidak bisa dibuktikan"; pemenuhan syarat-syarat pembuktian ini dipandang sebagai tuntutan doktrin hukum pidana Islam klasik (Alfitri, 2016). Dengan demikian, pada level prinsip, hukum Islam mengaitkan "pembebasan" (dalam arti tidak terbuktinya dakwaan yang berimplikasi pada tidak dapat dijatuhkannya sanksi) dengan ketatnya standar pembuktian dan berfungsinya mekanisme keraguan (syubhat/doubt) sebagai pengaman prosedural (Alfitri, 2016; Al-Shamari, 2024).

________________________________________

C. Struktur Pembuktian dalam Hukum Islam yang Menopang "Putusan Bebas": Standar Keyakinan, Jenis Bukti, dan Posisi Pengakuan

1. Standar Keyakinan: Padanan "Beyond Reasonable Doubt" dan Konsekuensi Pembebasan

Kajian due process dalam hukum pidana Islam menegaskan adanya keharusan "equivalent of proof beyond a reasonable doubt" untuk pemidanaan dalam tradisi prosedural Islam (Reza, 2013). Dalam kajian perbandingan beban pembuktian terbalik, ditegaskan pula bahwa asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana Islam mengandaikan bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah kecuali kesalahannya terbukti "tanpa ada keraguan"; jika muncul keraguan yang beralasan, maka ia harus dibebaskan (Yusuf, 2013). Oleh karena itu, dalam terminologi praktis, putusan bebas dalam kerangka Islam berkorespondensi dengan keadaan ketika otoritas peradilan tidak dapat mencapai tingkat keyakinan yang dipersyaratkan untuk penghukuman (Reza, 2013; Yusuf, 2013).

Dalam konteks ini, vrijspraak (dalam pengertian "dibebaskan karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan") dapat dipadankan sebagai hasil yang dituntut oleh standar pembuktian Islam: ketika pembuktian tidak menutup ruang keraguan yang beralasan, hasil yang sah adalah pembebasan (Reza, 2013; Yusuf, 2013), dan—dalam konteks ḥudūd—secara eksplisit diarahkan oleh kaidah penghindaran hukuman ketika bukti meragukan (Al-Shamari, 2024).

2. Pengakuan (Iqrār) dan Hak Menarik Kembali Pengakuan: Implikasi pada Pembebasan

Pembahasan pembuktian juga terkait dengan posisi pengakuan terdakwa. Dalam perspektif hukum Islam yang dibahas dalam studi pembuktian peradilan pidana Indonesia, iqrār didefinisikan sebagai pernyataan yang mengakui kebenaran atas apa yang didakwakan, dan disebut sebagai "bukti yang paling kuat" untuk menetapkan dakwaan terhadap terdakwa (Maulana, 2017). Namun, studi due process dalam hukum pidana Islam secara eksplisit menyertakan hak terdakwa untuk menarik kembali pengakuan sebagai salah satu contoh perlindungan prosedural (Reza, 2013). Kombinasi dua hal ini menunjukkan karakter kehati-hatian: sekalipun pengakuan dipandang kuat, prosedur Islam tetap menyediakan mekanisme korektif yang dapat mencegah pemidanaan yang tidak adil, yang pada gilirannya dapat berujung pada pembebasan ketika basis penghukuman tidak lagi memenuhi syarat (Maulana, 2017; Reza, 2013).

Dengan demikian, "putusan bebas" dalam horizon hukum Islam tidak hanya terkait ketiadaan bukti, tetapi juga terkait validitas dan stabilitas alat bukti (misalnya pengakuan) di bawah perlindungan prosedural yang ketat (Reza, 2013)—yang selaras dengan gagasan umum bahwa hakim tidak boleh menghukum tanpa pembuktian yang memadai (Hatta, 2021; Yusuf, 2013).

________________________________________

D. Relasi Vrijspraak dengan Klasifikasi Sanksi dalam Hukum Pidana Islam: Ḥudūd, Qiṣāṣ-Diyāt, dan Ta'zīr

Dalam literatur tentang asas legalitas hukum pidana Islam, ditegaskan adanya klasifikasi tindak pidana dan sanksinya, termasuk kategori ta'zīr yang berbeda dari ḥudūd dan qiṣāṣ-diyāt, serta dipahami sebagai hukuman yang "ditetapkan" untuk tindak pidana ta'zīr dengan tujuan memberi pengajaran (ta'dīb) dan tidak sampai membinasakan (Khasan, 2017). Pada saat yang sama, kajian mengenai konflik hukum pidana Islam dan hak-hak sipil yang mencontohkan perkara zina menegaskan bahwa bila terdapat syubhat tentang unsur/keabsahan yang relevan, maka dakwaan zina tidak bisa dibuktikan (yang berarti jalur ḥudūd tertutup) (Alfitri, 2016). Studi yang sama mengemukakan bahwa solusi demikian akan menyebabkan implementasi kategori ta'zīr lebih luas (Alfitri, 2016), yang menunjukkan bahwa kegagalan pembuktian untuk kategori tertentu (misalnya ḥudūd karena syubhat) tidak selalu berarti "tidak ada respons normatif sama sekali", melainkan bisa mengubah jalur respons (dari ḥudūd ke ta'zīr) sesuai kebijakan dan konstruksi hukum yang tersedia (Alfitri, 2016; Khasan, 2017).

Dalam perspektif ini, padanan vrijspraak "murni" (dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti) tetap dapat dipahami sebagai hasil ketika pembuktian tidak mencapai standar yang disyaratkan untuk menetapkan kesalahan (Reza, 2013; Yusuf, 2013). Namun, sumber-sumber yang tersedia juga memperlihatkan nuansa: dalam jenis perkara tertentu, tidak terbuktinya unsur yang mensyaratkan ḥudūd (karena syubhat/keraguan) memblokir penghukuman ḥudūd, tetapi ruang ta'zīr dapat menjadi alternatif kebijakan pemidanaan (Alfitri, 2016; Khasan, 2017). Nuansa ini penting agar "vrijspraak menurut hukum Islam" tidak disederhanakan sebagai konsep tunggal tanpa memperhatikan struktur kategorisasi sanksi dalam fiqh jinayah (Alfitri, 2016; Khasan, 2017).

________________________________________

III. Sintesis dan Formulasi "Vrijspraak Menurut Hukum Islam"

Berdasarkan kajian atas sumber-sumber yang tersedia, vrijspraak menurut hukum Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut.

Pertama, putusan pembebasan adalah konsekuensi dari kegagalan pembuktian mencapai tingkat keyakinan yang dipersyaratkan; hakim tidak boleh memutus (terutama menghukum) tanpa pembuktian (Hatta, 2021; Yusuf, 2013), dan standar pembuktian yang dituntut dalam prosedur pidana Islam dipaparkan setara dengan "beyond a reasonable doubt" serta terikat pada praduga tidak bersalah (Reza, 2013; Yusuf, 2013).

Kedua, keraguan yang beralasan berfungsi sebagai pengaman pembebasan, baik dirumuskan secara umum (bila ada keraguan beralasan maka pelaku dibebaskan) (Yusuf, 2013) maupun secara khusus pada ḥudūd melalui prinsip menolak penerapan hukuman ketika bukti meragukan (Al-Shamari, 2024); doktrin ini juga tampak pada contoh jarimah zina: adanya syubhat membuat dakwaan tidak dapat dibuktikan (Alfitri, 2016).

Ketiga, alat bukti seperti pengakuan tidak dibiarkan menjadi absolut tanpa koreksi prosedural, karena iqrār disebut sebagai bukti kuat (Maulana, 2017), tetapi prosedur pidana Islam juga mengenal hak terdakwa menarik kembali pengakuan sebagai bagian dari due process (Reza, 2013)—yang dalam praktik dapat menguatkan putusan pembebasan bila dasar pembuktian runtuh.

Keempat, klasifikasi sanksi (ḥudūd/qiṣāṣ-diyāt/ta'zīr) memberi nuansa atas makna "bebas", karena kegagalan pembuktian pada jalur tertentu (misalnya ḥudūd yang gugur karena syubhat) dapat mendorong penggunaan ta'zīr sebagai kebijakan pemidanaan alternatif (Alfitri, 2016; Khasan, 2017). Dengan kata lain, "bebas dari ḥudūd" karena syubhat merupakan konsekuensi prosedural yang tegas (Alfitri, 2016; Al-Shamari, 2024), sementara "bebas secara total" tetap terkait dengan apakah keseluruhan dakwaan/unsur yang relevan tidak terbukti menurut standar keyakinan yang dipersyaratkan (Reza, 2013; Yusuf, 2013).

________________________________________

IV. Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa hukum pidana Islam (fiqh jinayah) memiliki padanan normatif dan prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atas konsep vrijspraak sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia.

Jika definisi praktis yang digunakan adalah "putusan bebas; terdakwa dibebaskan karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan," maka dalam horizon hukum Islam, padanan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah: pembebasan (tidak dijatuhi hukuman) karena pembuktian tidak menutup keraguan yang beralasan dan/atau karena terdapat keraguan (syubhat) yang mencegah pemidanaan, terutama tampak jelas pada doktrin pencegahan ḥudūd saat bukti meragukan (Al-Shamari, 2024; Reza, 2013; Yusuf, 2013), serta contoh penerapannya pada delik zina (Alfitri, 2016).

Kajian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut yang memfokuskan pada implementasi doktrin syubhat dalam praktik peradilan di negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam, serta relevansinya bagi harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia dalam konteks pluralisme hukum yang hidup di masyarakat.

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Shamari, K. S. (2024). Exclusion of evidence and its impact on criminal justice: A comparative study. Arab Law Quarterly, 40(1–2), 1–51. https://doi.org/10.1163/15730255-bja10143

Alfitri, A. (2016). Konflik hukum antara ketentuan hukum pidana Islam dan hak-hak sipil? (Telaah konsep HAM dan implementasi ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia). Jurnal Konstitusi, 7(2), 099. https://doi.org/10.31078/jk725

Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan yuridis pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 665–680. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403

Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 21. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133

Maulana, A. (2017). Pengakuan bersalah terdakwa dalam perkembangan pembuktian peradilan pidana Indonesia. Varia Justicia, 13(2), 65–81. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1881

Murbarani, T. S. (2020). Analisis putusan bebas judex factie akibat kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara melakukan kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/PID/2017). Verstek, 8(1). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39630

Permadi, M. F. A., & Juarsa, E. (2022). Penegakan hukum penimbunan obat di masa pandemi Covid-19 perspektif pidana dan perdagangan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 46–51. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965

Rahma, I. (2021). Tinjauan umum putusan hakim dan perbandingan pembunuhan yang tidak disengaja antara KUHP dengan hukum Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600

Reza, S. (2013). Due process in Islamic criminal law. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229

Rustanto, R. (2022). Accountability of budget users and proxy budget users on the emergence of state losses in the procurement of government goods/services. Yuridika, 37(3), 591–614. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.41280

Yusuf, Y. S. (2013). Penerapan sistem pembuktian terbalik untuk kasus korupsi: Kajian antara hukum positif dan hukum Islam. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 8(1). https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.207-233