01706 - Sita Eksekusi (Executoir Beslag): Penyitaan atas Harta Tergugat atau Terpidana untuk Melaksanakan Putusan yang Telah Berkekuatan Tetap dalam Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Sita eksekusi (executoir beslag) merupakan instrumen penyitaan dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Artikel ini mengkaji kedudukan, prosedur, dan dimensi normatif sita eksekusi dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, dengan membandingkan kerangka hukum acara perdata (HIR/RBg) dan prinsip-prinsip hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Melalui kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian empiris dan doktrinal, ditemukan bahwa prosedur formal sita eksekusi di Pengadilan Agama berjalan mengikuti ketentuan HIR/RBg, sementara perspektif hukum Islam hadir sebagai orientasi normatif yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak para pihak. Instrumen ini relevan dalam perkara keluarga Islam (nafkah dan hadhanah) maupun ekonomi syariah (eksekusi jaminan), serta memiliki analogi fungsional dalam eksekusi pidana. Hambatan pelaksanaan sita eksekusi meliputi objek yang tidak jelas, perlawanan pihak ketiga, dan tumpang tindih rezim sita. Kajian menyimpulkan bahwa sita eksekusi yang sah dan berorientasi kemaslahatan adalah sarana mencegah putusan menjadi illusoir sekaligus mewujudkan kepastian pemenuhan hak yang telah diputus secara final.

Kata Kunci: sita eksekusi; executoir beslag; hukum Islam; Pengadilan Agama; maqāṣid al-syarī'ah; eksekusi putusan

________________________________________

Abstract

Executoir beslag (execution seizure) is a seizure instrument employed at the stage of enforcing a court decision that has obtained permanent legal force (inkracht). This article examines the position, procedure, and normative dimensions of execution seizure within the Indonesian judicial system, particularly in the Religious Courts, by comparing the civil procedural law framework (HIR/RBg) with principles of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). Through a systematic literature review of empirical and doctrinal studies, it is found that the formal procedure of execution seizure in Religious Courts follows HIR/RBg provisions, while the Islamic law perspective operates as a normative orientation emphasizing justice, public interest (maslahah), and the protection of the rights of all parties. This instrument is relevant in Islamic family law cases (maintenance and child custody) as well as sharia economic disputes (collateral execution), and has a functional analogy in criminal enforcement. Obstacles to execution seizure include unclear objects, third-party opposition, and overlapping seizure regimes. The study concludes that lawful execution seizure oriented toward public benefit serves as a means to prevent judgments from becoming illusory while realizing certainty in the fulfillment of rights that have been finally adjudicated.

Keywords: execution seizure; executoir beslag; Islamic law; Religious Court; maqāṣid al-syarī'ah; judgment enforcement

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik peradilan di Indonesia, sita eksekusi (executoir beslag) dipahami sebagai tindakan penyitaan atas harta pihak yang kalah (misalnya tergugat/termohon eksekusi) yang diletakkan pada tahap pelaksanaan putusan, yakni setelah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela (Analiansyah & Rudanto, 2017; Nola, 2019). Rumusan ini sejalan dengan pemahaman bahwa eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada asasnya baru ditempuh ketika pihak yang dihukum tidak memenuhi amar putusan secara sukarela (Analiansyah & Rudanto, 2017; Jayusman & Huda, 2022).

Dalam konteks Pengadilan Agama, berbagai kajian menegaskan bahwa mekanisme eksekusi—termasuk tahap teguran (aanmaning) dan sita eksekusi—secara praktik merujuk pada ketentuan hukum acara perdata umum (HIR/RBg), sehingga prosedur formal eksekusi banyak mengikuti kerangka hukum positif acara perdata (Gofar, 2013; Ihwanudin, 2019; Widyakso, 2018). Namun, pada saat yang sama, perkara yang diperiksa di Pengadilan Agama (keluarga dan ekonomi syariah) bertumpu pada nilai-nilai dan prinsip hukum Islam, sehingga penilaian normatif "menurut hukum Islam" terutama tampil pada dimensi tujuan, etika, dan maqāṣid al-syarī'ah yang membingkai penggunaan instrumen eksekusi agar tidak menimbulkan kezaliman, serta tetap menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) (Gofar, 2013; Huzaimah & Aziz, 2018; Mas'ud et al., 2023).

________________________________________

2. Konseptualisasi: Posisi Sita Eksekusi dibanding Jenis Sita Lain

Literatur hukum Indonesia membedakan beberapa bentuk sita, dan menempatkan sita eksekusi sebagai sita yang terkait langsung dengan pelaksanaan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Nola, 2019). Dalam penjelasan yang dikutip Nola, sita eksekusi (executoir beslag) adalah "sita atas barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" (Nola, 2019). Berbeda dari itu, sita jaminan (conservatoir beslag) diletakkan untuk menjamin agar pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi hampa (misalnya karena objek dialihkan), dan secara fungsional dapat memberi kemudahan pelaksanaan eksekusi ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap (Bonok, 2018; Hartati & Syafrida, 2021).

Sejumlah kajian juga menyatakan bahwa bila gugatan dikabulkan, sita jaminan yang telah diletakkan dapat "berubah" menjadi sita eksekutorial sehingga objek dapat dieksekusi secara paksa untuk pemenuhan amar putusan (Hartati & Syafrida, 2021; Rahayu & Lala, 2022). Meski demikian, praktik menunjukkan dimungkinkan pula penetapan sita eksekusi walaupun amar putusan akhir tidak memuat "pengabulan sita jaminan" terlebih dahulu. Afriana dan Lamo (menganalisis perkara tertentu) menyimpulkan penetapan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan tetap sah bila dikaitkan dengan Pasal 227 HIR dan prinsip kepastian hukum, sehingga pihak yang menang dapat mengajukan sita eksekusi meskipun sebelumnya tidak pernah ditetapkan sebagai sita jaminan (Afriana & Lamo, 2020).

Kerangka konseptual ini penting bagi pembacaan "menurut hukum Islam", karena dalam perkara-perkara syariah, jaminan dan penyitaan sering diposisikan sebagai instrumen menjaga pemenuhan hak yang sah (misalnya pelunasan kewajiban yang timbul dari akad) sekaligus mencegah tindakan tidak beritikad baik, dengan orientasi kemaslahatan dan perlindungan hak pihak-pihak (Abdullah et al., 2023; Nurcahyo, 2023). Abdullah dkk. menegaskan bahwa dalam ekonomi syariah, tujuan utama sita jaminan adalah memastikan pelunasan utang yang sah menurut hukum Islam dan mencegah wanprestasi, dengan landasan normatif yang merujuk sumber-sumber syariah (Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' dan qiyas) (Abdullah et al., 2023). Dengan demikian, dimensi "Islam" paling jelas tampak pada orientasi moral-yuridisnya: memastikan hak yang sah terpenuhi dan mencegah kezaliman, sedangkan teknik prosedural sita eksekusi dalam lembaga peradilan negara berjalan melalui hukum acara yang berlaku (Abdullah et al., 2023; Gofar, 2013; Widyakso, 2018).

________________________________________

3. Dasar Kewenangan dan Karakter Eksekusi: Putusan Inkracht, Amar Condemnatoir, dan Pimpinan Ketua Pengadilan

Sejumlah rujukan menekankan syarat-syarat agar suatu putusan dapat dieksekusi: putusan harus berkekuatan hukum tetap, tidak dilaksanakan sukarela, amar bersifat condemnatoir (menghukum untuk berbuat/membayar/menyerahkan), dan pelaksanaan eksekusi berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan (Analiansyah & Rudanto, 2017; Jayusman & Huda, 2022). Jayusman dan Huda menggarisbawahi bahwa putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan berkekuatan hukum tetap yang memiliki amar condemnatoir, sedangkan putusan yang hanya bersifat deklaratif dapat menimbulkan kendala eksekusi sehingga pihak yang berkepentingan kadang mengajukan gugatan baru untuk memperoleh amar condemnatoir (Jayusman & Huda, 2022). Dalam sengketa hadhanah, Huzaimah dan Aziz juga menegaskan premis umum bahwa putusan yang telah inkracht seharusnya dijalankan sukarela; bila tidak, pihak yang menang dapat memohon eksekusi (Huzaimah & Aziz, 2018). Karena itu, "sita eksekusi" muncul sebagai instrumen paksa yang fungsinya menopang realisasi amar putusan condemnatoir saat pihak yang kalah tidak kooperatif (Wahyudi et al., 2023; Widyakso, 2018).

Dalam Pengadilan Agama, penerapan eksekusi juga ditegaskan sebagai kewenangan institusional pengadilan, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan, serta dieksekusi oleh panitera/jurusita (Khosyi'ah & Asro, 2021; Syukri et al., 2018). Syukri dkk. mengutip Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pelaksanaan putusan perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin Ketua Pengadilan (Syukri et al., 2018). Khosyi'ah dan Asro menegaskan bahwa kewenangan menjalankan eksekusi putusan pengadilan diberikan pada institusi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (dikaitkan dengan Pasal 195 ayat (1) HIR/206 ayat (1) RBg), serta eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar putusan karena jika menyimpang, pihak tereksekusi berhak menolak pelaksanaannya (Khosyi'ah & Asro, 2021). Formulasi ini memperlihatkan titik temu antara legalitas prosedural (hukum acara) dan prinsip perlindungan hak (substansi keadilan): eksekusi adalah mekanisme negara untuk memastikan putusan yang telah final benar-benar efektif, tanpa melampaui amar putusan (Khosyi'ah & Asro, 2021; Syukri et al., 2018).

________________________________________

4. Tahapan Prosedural Sita Eksekusi dalam Praktik Peradilan (HIR/RBg) dan Relevansinya bagi Pengadilan Agama

Kajian-kajian yang secara eksplisit merinci tahapan sita eksekusi menggambarkan struktur prosedural yang relatif konsisten. Widyakso, dalam konteks eksekusi nafkah perceraian, menyusun tahapan bahwa sita eksekusi dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan, merujuk Pasal 197 HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg; perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan dan ditujukan kepada panitera/juru sita (Widyakso, 2018). Tahapan ini dipahami sebagai bagian dari rangkaian eksekusi ketika amar putusan tidak dipenuhi secara sukarela, dengan kebutuhan penjagaan agar objek sitaan tidak hilang/berkurang, dan penekanan bahwa sita eksekusi tidak berarti pelepasan hak milik sebelum barang dijual lelang (Widyakso, 2018).

Sejalan dengan itu, Alizon menegaskan bahwa setelah aanmaning dilakukan dan pihak kalah tetap tidak melaksanakan amar putusan, pengadilan melakukan sita eksekusi atas permohonan pihak menang; permohonan tersebut menjadi dasar bagi pengadilan menerbitkan surat penetapan yang memerintahkan panitera/juru sita melakukan sita eksekusi menurut Pasal 197 HIR (Alizon, 2020). Dengan demikian, secara prosedural, sita eksekusi adalah "lanjutan" dari teguran (aanmaning) dan menjadi pintu masuk menuju penjualan lelang atas objek sitaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang (Alizon, 2020; Sudarsono & Permatasari, 2022).

Dalam konteks Pengadilan Agama, Ihwanudin menegaskan bahwa eksekusi putusan kewajiban pascaperceraian dapat didasarkan pada Pasal 197 HIR atau Pasal 207–208 RBg, dan setelah permohonan eksekusi pengadilan melakukan pemanggilan untuk tahap teguran (aanmaning) dalam waktu delapan hari; bila tetap tidak sukarela, maka pengadilan melakukan penyitaan terutama terhadap aset bergerak milik tereksekusi (Ihwanudin, 2019). Pola "teguran lalu sita" juga muncul dalam pembahasan eksekusi pembayaran uang di perkara alimentasi; Hanifah menyatakan eksekusi pembayaran uang dijalankan atas permohonan pemohon dengan tahapan peringatan kepada termohon selama delapan hari hingga tahap penjualan lelang (Hanifah, 2019). Korespondensi berbagai sumber ini memperlihatkan bahwa, meskipun Pengadilan Agama memeriksa perkara yang berbasis hukum Islam, tata laksana formal eksekusi (termasuk sita eksekusi) bergerak dalam kerangka hukum acara yang sama, yakni HIR/RBg (Hanifah, 2019; Ihwanudin, 2019; Widyakso, 2018).

________________________________________

5. Dimensi "Menurut Hukum Islam": Tujuan, Etika, dan Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Penggunaan Sita Eksekusi

Literatur yang secara langsung membahas hubungan prinsip syariah dengan penyitaan/eksekusi umumnya menyatakan bahwa syariah memberikan prinsip normatif (keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak), sedangkan detail prosedur pelaksanaan eksekusi banyak mengacu pada hukum positif yang berlaku. Marnita, misalnya, menyatakan bahwa perjanjian perbankan syariah berbasis hukum Islam dan prinsip perjanjian Islam, tetapi pengikatan jaminannya menggunakan hukum perdata Indonesia, dan syariat Islam "belum mengatur tentang tata cara pelaksanaannya" dalam konteks eksekusi jaminan utang tersebut (Marnita, 2017). Pandangan serupa muncul pada Gofar yang mengkritik dominasi formalisme hukum acara perdata Barat di Pengadilan Agama, namun tetap mengakui bahwa ketentuan hukum acara perdata dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta bahwa pascaputusan inkracht dapat dilakukan sita eksekusi sesuai materi putusan (Gofar, 2013). Dengan demikian, "sita eksekusi menurut hukum Islam" di lingkungan peradilan negara lebih tepat dipahami sebagai penggunaan instrumen eksekusi yang sah menurut hukum acara, tetapi diarahkan dan dibatasi oleh tujuan-tujuan syariah (kemaslahatan dan pencegahan mudarat), termasuk perlindungan harta dan hak pihak-pihak (Gofar, 2013; Mas'ud et al., 2023).

Pada level prinsip, Nurcahyo menegaskan bahwa praktik penyitaan atau eksekusi dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan dalam konteks eksekusi modern prinsip-prinsip seperti ketelitian, transparansi, serta penghormatan terhadap hak debitur harus dihormati, dan pelaksanaan eksekusi tidak boleh melanggar hak-hak debitur (Nurcahyo, 2023). Kerangka ini dapat disambungkan dengan gagasan maqāṣid al-syarī'ah yang kerap digunakan untuk menilai urgensi efektivitas putusan. Mas'ud dkk. menegaskan tujuan umum syariah adalah merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat, dan kemaslahatan hakiki bertumpu pada terpeliharanya lima perkara termasuk harta (Mas'ud et al., 2023). Huzaimah dan Aziz juga menempatkan dwangsom dan eksekusi dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen untuk mengatasi pihak yang enggan melaksanakan putusan, sehingga manfaat (terutama bagi anak dalam perkara hadhanah) tidak tertunda (Huzaimah & Aziz, 2018). Dari sudut ini, sita eksekusi dipandang selaras dengan "fungsi perlindungan" hukum Islam: ia menjadi sarana negara untuk memastikan hak yang telah diputuskan secara final tidak menjadi "kemenangan di atas kertas" (illusoir) (Ihwanudin, 2019; Samani, 2018).

________________________________________

6. Objek dan Batasan Sita Eksekusi: Prioritas Benda Bergerak, Kepemilikan, dan Penjagaan Hak Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan sita eksekusi, beberapa literatur menekankan prinsip kehati-hatian terhadap objek yang disita. Widyakso menegaskan bahwa selama barang sitaan belum dijual lelang, hak milik tereksekusi masih melekat sehingga perlu penjagaan agar tidak hilang/berkurang, serta menekankan pembatasan bahwa bila nilai harta bergerak cukup, sita eksekusi tidak diperbolehkan diletakkan atas barang tidak bergerak (Widyakso, 2018). Di sisi lain, berbagai kajian mengenai hambatan eksekusi menekankan bahwa objek eksekusi harus jelas dan benar-benar milik pihak yang disita; hambatan terjadi bila objek tidak jelas, berpindah tangan, atau muncul perlawanan (Hartati & Syafrida, 2021; Khairani & Harbi, 2023).

Wahyudi dkk. juga menegaskan bahwa dalam permohonan sita eksekusi, barang sitaan harus benar-benar milik tergugat/termohon eksekusi, dan perintah sita eksekusi lazimnya berbentuk surat penetapan yang ditujukan kepada panitera/juru sita (Wahyudi et al., 2023). Dalam praktik perkara hubungan industrial, penelitian Khairani dan Harbi menunjukkan pengadilan bersifat pasif dan menunggu pemohon melaporkan data aset yang jelas; pengadilan tidak mau melakukan sita eksekusi jika data aset tidak jelas dan rinci (Khairani & Harbi, 2023). Prinsip kebutuhan identifikasi aset oleh pemohon juga ditegaskan dalam kajian tentang PHI bahwa pemohon eksekusi wajib menunjukkan barang-barang yang akan disita dan Ketua Pengadilan tidak berkewajiban mencari harta termohon eksekusi (Thobari et al., 2020). Konsistensi penekanan ini memperlihatkan bahwa sita eksekusi bukan hanya isu "kewenangan", tetapi sangat ditentukan oleh keterlacakan objek, ketepatan identifikasi, dan perlindungan terhadap pihak lain yang mungkin beritikad baik.

Karena sita eksekusi menyangkut pembatasan penguasaan atas harta, isu pihak ketiga menjadi penting. Dalam konteks Mahkamah Syar'iyah, Analiansyah dan Rudanto membedakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial (yang diletakkan setelah putusan inkracht) dan perlawanan terhadap sita jaminan (Analiansyah & Rudanto, 2017). Studi tersebut menunjukkan bahwa perlawanan dapat menjadi dasar penangguhan eksekusi apabila beralasan dan didukung bukti kuat, dan lebih baik menunda eksekusi ketika objek masih diproses dalam perkara lain sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Analiansyah & Rudanto, 2017; Syukri et al., 2018). Ini mengimplikasikan perlunya keseimbangan: sita eksekusi diperlukan agar putusan efektif, tetapi juga harus peka terhadap klaim hak pihak ketiga serta risiko tumpang tindih perkara yang dapat memunculkan ketidakpastian (Analiansyah & Rudanto, 2017; Syukri et al., 2018).

________________________________________

7. Sita Eksekusi dalam Perkara Keluarga Islam: Nafkah, Hadhanah, dan Instrumen Dwangsom

Pada perkara keluarga Islam, diskursus sita eksekusi sering muncul karena putusan nafkah pascaperceraian dan kewajiban terhadap anak kerap tidak dipenuhi sukarela sehingga memerlukan eksekusi (Ihwanudin, 2019; Samani, 2018). Widyakso menegaskan bahwa melalui permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan berwenang melakukan aanmaning sampai eksekusi sita jika putusan tetap tidak dijalankan, meskipun fikih mazhab mengatur kewajiban nafkah tetapi tidak merinci tata cara eksekusinya; karena itu praktik merujuk perundang-undangan yang berlaku (Widyakso, 2018). Ihwanudin juga menekankan bahwa jika putusan kewajiban mantan suami tidak dijalankan sukarela, mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 197 HIR/207–208 RBg; setelah aanmaning dan lewat delapan hari, pengadilan melakukan penyitaan terutama terhadap aset bergerak (Ihwanudin, 2019). Dengan kata lain, "sita eksekusi" berfungsi sebagai alat memaksa pemenuhan kewajiban finansial yang telah diputuskan, agar putusan tidak menjadi illusoir (Ihwanudin, 2019; Samani, 2018).

Dalam konteks hadhanah, Huzaimah dan Aziz mengaitkan kesulitan eksekusi putusan hadhanah dengan urgensi penerapan dwangsom, dan secara eksplisit menyatakan bahwa eksekusi atas hukuman dwangsom mensyaratkan terlebih dahulu diletakkan sita eksekusi (executorial beslag) atas harta tergugat, kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang dan hasilnya dibayarkan kepada penggugat sesuai nominal uang paksa yang dihitung berdasarkan amar putusan (Huzaimah & Aziz, 2018). Mas'ud dkk. memperkuat kerangka maqāṣid al-syarī'ah bahwa instrumen percepatan eksekusi (misalnya uitvoerbaar bij voorraad pada kasus tertentu) dapat dipertimbangkan untuk mencegah mudharat, meskipun mereka juga menegaskan adanya perdebatan tentang eksekusi sebelum inkracht dalam konteks tertentu (Asni, 2021; Mas'ud et al., 2023). Sementara itu, Samani menyoroti bahwa putusan nafkah sering illusoir karena tidak memiliki daya paksa, dan mengajukan konstruksi dwangsom dalam putusan nafkah sebagai upaya mendorong kepatuhan, dengan contoh rumusan amar yang mengaitkan dwangsom dengan keterlambatan melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap (Samani, 2018). Seluruh rujukan ini memperlihatkan bahwa dalam perkara keluarga Islam, sita eksekusi diposisikan sebagai instrumen akhir untuk memastikan pemenuhan hak-hak pascaperceraian, namun juga diiringi wacana instrumen tambahan (dwangsom/putusan serta merta) untuk mengurangi resistensi dan keterlambatan pelaksanaan (Asni, 2021; Huzaimah & Aziz, 2018; Samani, 2018).

________________________________________

8. Sita Eksekusi dalam Ekonomi Syariah: Jaminan, Lelang, dan Keterlibatan KPKNL

Dalam sengketa ekonomi syariah, penyitaan dan eksekusi sering terkait dengan eksekusi jaminan atas wanprestasi. Abdullah dkk. menempatkan sita jaminan dalam ekonomi syariah sebagai instrumen yang selaras dengan prinsip hukum Islam untuk memastikan pelunasan utang yang sah dan mencegah wanprestasi; pelaksanaan eksekusi dalam studi kasusnya melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dapat menghadapi tantangan dari debitur atau pihak ketiga (Abdullah et al., 2023). Sucia, dalam kajian tentang harta waris sebagai objek hak tanggungan pada kewarisan Islam, memberikan contoh praktik lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama melalui panitera/juru sita dan KPKNL (dalam konteks wilayah Bukittinggi), serta mengaitkannya dengan putusan Pengadilan Agama yang menyatakan nasabah wanprestasi dan memutuskan dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan (Sucia, 2022). Fathiyah dan Nurhasanah, yang menelaah eksekusi hak tanggungan dalam perkara perbankan syariah, juga menyebut rangkaian pascaputusan berkekuatan hukum tetap: pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, aanmaning, penetapan eksekusi, pelaksanaan oleh panitera/juru sita, serta penjualan melalui kantor lelang negara (Fathiyah & Nurhasanah, 2020). Dengan demikian, pada tataran prosedur negara, eksekusi jaminan (yang dapat didahului sita) bergerak melalui struktur pengadilan dan mekanisme lelang, sedangkan dimensi syariah menegaskan tujuan kepatuhan akad dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban (Abdullah et al., 2023; Fathiyah & Nurhasanah, 2020).

Namun, literatur juga mencatat adanya kompleksitas normatif mengenai jalur eksekusi (misalnya perdebatan parate eksekusi vs. fiat pengadilan) yang berimplikasi pada kepastian hukum. Abdullah dkk. mencatat mekanisme lelang hak tanggungan dalam studi kasusnya dilakukan di luar Pengadilan Agama tanpa perintah eksekusi pengadilan, dan hakim menilainya sesuai dasar hukum yang berlaku sehingga gugatan ditolak (Abdullah et al., 2023). Fathiyah dan Nurhasanah, pada kasus lain, menyimpulkan prosedur eksekusi hak tanggungan dilakukan secara parate eksekusi dan menilai hal itu tidak sesuai dengan penjelasan umum UUHT dan SOP OJK dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan nasabah (Fathiyah & Nurhasanah, 2020). Nuansa ini menunjukkan bahwa pembahasan "sita eksekusi menurut hukum Islam" pada perkara ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari problem desain dan konsistensi norma positif eksekusi jaminan, dan karena itu prinsip-prinsip syariah (keadilan, transparansi, perlindungan pihak lemah) sering dihadirkan sebagai parameter evaluatif terhadap praktik eksekusi (Abdullah et al., 2023; Fathiyah & Nurhasanah, 2020).

________________________________________

9. Eksekusi dalam Perkara Pidana: Penyitaan untuk Pelaksanaan Putusan dan Korelasinya dengan Konsep Sita Eksekusi

Walaupun istilah executoir beslag lazim ditempatkan dalam hukum acara perdata, beberapa rujukan menunjukkan adanya pola "penyitaan untuk pelaksanaan putusan" dalam hukum pidana, khususnya terkait pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pratama menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti adalah bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; bila tidak dibayar, jaksa melakukan penyitaan harta benda terpidana dan dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti (Pratama, 2020). Arjaya menegaskan bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berkewajiban mengeksekusi putusan tersebut (dikaitkan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan dan Pasal 270 KUHAP), dan penelusuran serta pembekuan/pemblokiran aset sejak tahap penyidikan memudahkan eksekusi ketika putusan inkracht (Arjaya, 2016). Hartika dkk. juga menegaskan bahwa Pasal 39 KUHAP memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penyitaan selama penyidikan, penuntutan, dan setelah putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap, serta menekankan tanggung jawab penuntut umum menagih uang pengganti melalui sita eksekusi atas harta terpidana untuk menutupi uang pengganti (Hartika et al., 2023). Rangkaian ini memperlihatkan sebuah analogi fungsional dengan "sita eksekusi" perdata: putusan final → kewajiban tidak dipenuhi → penyitaan → lelang untuk pemenuhan kewajiban (Hartika et al., 2023; Pratama, 2020).

Dalam konteks Aceh (hukum jinayat), AZ dan Fan menegaskan bahwa pelaksanaan kompensasi harus selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; jika tidak dibayar, jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum (AZ & Fan, 2020). Ishomuddin juga memberikan ilustrasi bahwa bila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa akan menyita harta benda terpidana untuk dilelang; bila hasil lelang melebihi target uang pengganti, kelebihannya dikembalikan kepada keluarga terpidana (Ishomuddin, 2023). Dengan demikian, penyitaan dalam tahap eksekusi pidana menegaskan prinsip eksekutorial yang paralel: negara menggunakan instrumen penyitaan dan lelang untuk memastikan pemenuhan amar putusan, yang pada tataran tujuan dapat dipahami selaras dengan prinsip pemulihan hak/kerugian dan pencegahan kezaliman (AZ & Fan, 2020; Ishomuddin, 2023; Pratama, 2020). Akan tetapi, sumber-sumber ini membahasnya dalam kerangka hukum positif pidana dan kewenangan jaksa, bukan sebagai doktrin fikih eksekusi; karena itu "menurut hukum Islam" lebih tepat ditempatkan sebagai etika dan tujuan (keadilan dan kemaslahatan), bukan sebagai tata cara rinci yang berdiri sendiri (Gofar, 2013; Marnita, 2017).

________________________________________

10. Hambatan dan Problematika: Putusan Illusoir, Perlawanan, Tumpang Tindih Sita, dan Kebutuhan Kepastian Hukum

Hambatan eksekusi menjadi tema sentral dalam banyak studi, dan relevan langsung bagi efektivitas sita eksekusi. Hartati dan Syafrida memaparkan hambatan eksekusi perdata antara lain objek eksekusi tidak jelas, objek telah berpindah ke pihak lain, muncul sertifikat baru, serta adanya perlawanan dari pihak yang kalah; secara yuridis, hambatan juga dapat timbul dari upaya hukum peninjauan kembali atau perlawanan pihak ketiga, dan eksekusi juga terhambat bila putusan tidak bersifat condemnatoir (Hartati & Syafrida, 2021). Dalam studi Mahkamah Syar'iyah Jantho, Syukri dkk. menegaskan adanya hambatan ketika pihak tergugat memanfaatkan celah hukum (misalnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri), serta menekankan bahwa perlawanan termohon eksekusi atau pihak ketiga yang beralasan dapat menangguhkan eksekusi (Syukri et al., 2018). Dalam konteks Pengadilan Agama se-Tana Luwu, Marwing dan Mustaming menggambarkan situasi penolakan termohon eksekusi menyerahkan objek (misalnya harta bersama) dan menekankan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait ketaatan melaksanakan putusan inkracht secara sukarela merupakan faktor penghambat (Marwing & Mustaming, 2024). Kompleksitas hambatan tersebut memperkuat rasionalitas sita eksekusi: tanpa kemampuan negara untuk "mengamankan" objek pelunasan kewajiban, putusan rawan menjadi illusoir (Ihwanudin, 2019; Samani, 2018).

Selain hambatan faktual, tumpang tindih rezim sita juga dapat menghambat eksekusi. Dalam konteks kepailitan, Nola menegaskan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan menyatakan semua sita atas harta debitur menjadi hapus sejak putusan pailit diucapkan dan sejak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum, namun dalam praktik berbagai sita (perdata, pidana, pajak) masih ditetapkan (Nola, 2019). Artikel tentang sita umum kepailitan dan sita pidana menegaskan adanya tumpang tindih antara Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, serta memunculkan perbedaan pandangan ahli tentang mana yang didahulukan. Rahmawati juga menegaskan bahwa harta debitur pailit yang sudah berada di bawah sita umum tidak dapat lagi dikenai sita khusus, termasuk permohonan sita jaminan atau sita eksekusi (Rahmawati, 2019). Situasi ini penting bagi pembahasan sita eksekusi karena menunjukkan batas-batas efektivitasnya: sekalipun ada putusan inkracht yang memerintahkan pembayaran/penyerahan, adanya rezim sita lain (misalnya kepailitan atau sita pidana) dapat membuat objek eksekusi tidak tersedia atau eksekusi harus ditunda demi kepastian hukum (Nola, 2019; Rahmawati, 2019).

________________________________________

11. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur, sita eksekusi (executoir beslag) dalam sistem peradilan Indonesia adalah instrumen penyitaan dalam tahap pelaksanaan putusan, yang prasyaratnya berkelindan dengan finalitas putusan (inkracht), sifat amar yang menghukum (condemnatoir), dan ketidakpatuhan sukarela pihak yang kalah (Jayusman & Huda, 2022; Nola, 2019). Tahapannya lazim mengikuti rangkaian permohonan eksekusi, teguran (aanmaning), penetapan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan panitera/juru sita, dilanjutkan penjagaan dan—untuk eksekusi pembayaran uang—penjualan lelang untuk melunasi kewajiban sesuai amar putusan (Alizon, 2020; Widyakso, 2018).

Dalam Pengadilan Agama, meskipun substansi perkara berbasis hukum Islam, prosedur formal eksekusi (termasuk sita eksekusi) banyak dijalankan dengan rujukan HIR/RBg, sementara "perspektif hukum Islam" terutama hadir sebagai orientasi normatif: memastikan hak yang sah terpenuhi, mencegah kezaliman, menjaga kemaslahatan (termasuk perlindungan harta), serta menuntut ketelitian dan transparansi agar eksekusi tidak melanggar hak debitur maupun pihak lain (Gofar, 2013; Mas'ud et al., 2023; Nurcahyo, 2023). Pada wilayah ekonomi syariah, penyitaan/eksekusi jaminan diposisikan sebagai alat menjamin pelunasan kewajiban yang sah dan mencegah wanprestasi, dengan mekanisme negara yang dapat melibatkan KPKNL (Abdullah et al., 2023; Sucia, 2022). Pada wilayah pidana (misalnya uang pengganti korupsi), pola eksekusi melalui penyitaan dan lelang atas harta terpidana setelah putusan inkracht menunjukkan fungsi pemaksaan yang serupa—yakni memastikan amar putusan efektif—meski dibahas dalam kerangka kewenangan jaksa eksekutor dan hukum acara pidana (Hartika et al., 2023; Pratama, 2020).

Pada akhirnya, "sita eksekusi menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling kuat ditopang oleh argumen bahwa instrumen ini adalah sarana untuk mencegah putusan menjadi illusoir dan untuk mewujudkan kepastian pemenuhan hak yang telah diputus secara final, sepanjang dijalankan dalam batas amar putusan, dengan kehati-hatian terhadap objek dan perlindungan pihak ketiga, serta dengan etika syariah berupa keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Afriana & Lamo, 2020; Hartati & Syafrida, 2021; Khosyi'ah & Asro, 2021; Nurcahyo, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

AZ, N., & Fan, A. (2020). Pembayaran ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(1), 67–85. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1686

Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada prosedur eksekusi sita jaminan perkara murabahah. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99

Afriana, A., & Lamo, A. H. (2020). Penetapan sita eksekusi oleh pengadilan tanpa didasari diktum putusan akhir yang mengabulkan sita jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL). Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(1), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.98

Alizon, J. (2020). Rekonstruksi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Eksekusi, 2(1), 58. https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9741

Analiansyah, A., & Rudanto, R. (2017). Perlawanan eksekusi pihak ketiga terhadap perkara harta bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(2), 372. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2386

Arjaya, B. W. (2016). Peran vital penelusuran aset guna menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti terhadap koruptor. Jurnal Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2656

Asni, A. (2021). Putusan serta merta dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama dalam rangka perlindungan anak. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 67–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115

Bonok, R. (2018). Sita marital harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 8(2), 454–485. https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.454-485

Fathiyah, S., & Nurhasanah, N. (2020). Eksekusi jaminan hak tanggungan nasabah wanprestasi akad musyarakah dalam perspektif perlindungan konsumen. JHR (Jurnal Hukum Replik), 7(1), 71. https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2544

Gofar, A. (2013). Mengkaji ulang hukum acara perceraian di pengadilan agama. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(1), 105. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.105-124

Hanifah, M. (2019). Penyelesaian perkara pemeliharaan anak (alimentasi) akibat perceraian di Pengadilan Agama. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 43. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.77

Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan dalam eksekusi perkara perdata. Adil: Jurnal Hukum, 12(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919

Hartika, L., Dithisari, I., & Andriati, S. L. (2023). Urgensi pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh jaksa eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi. Binamulia Hukum, 11(2), 127–137. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.297

Huzaimah, A., & Aziz, S. (2018). Urgensi penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) pada perkara hadhanah di Pengadilan Agama dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Al-'Adalah, 15(1), 125. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383

Ihwanudin, N. (2019). Pemenuhan kewajiban pascaperceraian di Pengadilan Agama. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 10(1), 51–68. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146

Ishomuddin, I. (2023). Upaya memiskinkan koruptor sebagai sanksi alternatif bagi pelaku korupsi perspektif pidana umum dan pidana Islam. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 167–184. https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.166

Jayusman, J., & Huda, N. (2022). Perspektif maslahah terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk tentang penetapan hak hadanah kepada ibu kandung. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 14(2), 249–276. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119

Khairani, K., & Harbi, A. (2023). Sulitnya melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 178 K/PDT.SUS-PHI/2015). Unes Law Review, 5(4), 2014–2032. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.574

Khosyi'ah, S., & Asro, M. (2021). Penyelesaian warisan melalui hibah dalam perspektif hukum Islam. Asy-Syar'iah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755

Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Marwing, A., & Mustaming, M. (2024). Problematika pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama (Studi kasus Pengadilan Agama Tana Luwu). Al-Mizan, 20(1), 137–150. https://doi.org/10.30603/am.v20i1.4714

Mas'ud, M., Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis putusan Pengadilan Agama tentang penerapan dwangsom dan uitvoerbaar bij voorraad dalam perkara hadhanah. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173

Nola, L. F. (2019). Kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam proses kepailitan. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 9(2), 217–234. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047

Nurcahyo, F. W. (2023). Penafsiran konsep konten Youtube sebagai bentuk aset yang bisa diikat oleh fidusia dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 277–296. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7832

Pratama, A. (2020). Eksistensi peranan jaksa dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Corruptio, 1(2), 75–90. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2095

Rahayu, T., & Lala, A. (2022). Conservatoir beslag (sita jaminan) sebagai upaya penyelamatan keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 7(1), 70. https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.10884

Rahmawati, R. (2019). Eksekusi aset debitur yang berada di luar negeri dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Sasi, 25(2), 121–132. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.217

Samani, M. (2018). Konstruksi hukum sanksi dwangsom dalam putusan nafkah di peradilan agama melalui argumentum a contrario. Jurnal Hukum Islam, 1–19. https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.860

Sucia, Y. (2022). Kedudukan hukum harta waris sebagai objek jaminan hak tanggungan dalam kewarisan Islam. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 1489–1496. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484

Sudarsono, U., & Permatasari, P. (2022). Kepastian hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik dalam perspektif pacta sunt servanda. Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 527–540. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5010

Syukri, M., Yahya, A., & Jauhari, I. (2018). Eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Syiah Kuala Law Journal, 2(3), 471–484. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11766

Thobari, T., Alauddin, R., & Rumkel, N. (2020). Kajian yuridis terhadap pelaksanaan putusan sela yang tertunda tentang upah skorsing (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pdt.Sus-PHI/PN.Tte, Juncto Putusan Kasasi Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2015). KLJ, 4(1), 59–72. https://doi.org/10.33387/klj.v4i1.3033

Wahyudi, H. D., Nurlaily, N., & Seroja, T. D. (2023). Kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja pascaputusan Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 18(1), 142–157. https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7467

Widyakso, R. (2018). Eksekusi nafkah perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Ulumuddin, 11(1), 116. https://doi.org/10.22219/ulum.v11i1.10409