01656 - Privatisasi dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian atas Kepemilikan, Kemaslahatan, dan Batas Kewenangan Negara

Abstrak

Artikel ini mengkaji privatisasi—sebagai pengalihan kepemilikan atau pengelolaan badan usaha negara ke sektor swasta—dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, kajian ini menelaah kerangka kepemilikan Islam (milkiyyah fardiyyah, milkiyyah 'āmmah, dan milkiyyah daulah), prinsip maqāṣid al-sharī'ah, serta konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dalam fiqh siyasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menolak privatisasi secara kategoris, namun membedakannya secara tegas berdasarkan objek dan mekanismenya. Privatisasi yang bermakna pengalihan kepemilikan atas sumber daya yang tergolong kepemilikan umum—dengan kasus paling tegas pada sumber daya air—dikritik sebagai bentuk komersialisasi yang bertentangan dengan nilai Islam karena mengandung hak publik yang melekat. Sebaliknya, pelibatan swasta dalam pengelolaan dapat dibenarkan secara fiqh siyasah apabila dilakukan melalui delegasi berbasis izin pemerintah, tidak melepaskan penguasaan negara, dan memenuhi parameter kemaslahatan. Kerangka ini selaras dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa privatisasi tidak dilarang sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara sebagai penentu utama kebijakan demi kemakmuran rakyat.

Kata kunci: privatisasi, hukum Islam, kepemilikan umum, kemaslahatan, Hak Menguasai Negara

________________________________________

Abstract

This article examines privatization—defined as the transfer of ownership or management of state-owned enterprises to the private sector—from the perspective of Islamic law. Using a literature synthesis approach, this study analyzes the Islamic ownership framework (milkiyyah fardiyyah, milkiyyah 'āmmah, and milkiyyah daulah), the principles of maqāṣid al-sharī'ah, and the concept of State Control Rights (Hak Menguasai Negara/HMN) in fiqh siyasah. The findings indicate that Islamic law does not categorically reject privatization, but draws a firm distinction based on its object and mechanism. Privatization that entails the transfer of ownership over resources classified as public property—most explicitly in the case of water resources—is criticized as a form of commercialization incompatible with Islamic values, as it involves inherent public rights. Conversely, private-sector involvement in management may be permissible under fiqh siyasah provided it is conducted through government-licensed delegation, does not relinquish state control, and satisfies the parameters of maslahah. This framework aligns with the Constitutional Court's interpretation of Article 33 of the 1945 Constitution, which affirms that privatization is not prohibited as long as it does not eliminate state control as the primary determinant of policy in pursuit of public prosperity.

Keywords: privatization, Islamic law, public ownership, maslahah, State Control Rights

________________________________________

1. Pendahuluan

Privatisasi—dalam pengertian umum kebijakan publik—sering dipahami sebagai peralihan (transfer) kepemilikan dan/atau pengendalian (control) dari pemerintah terhadap badan usaha milik negara kepada pihak lain, terutama sektor swasta, yang di Indonesia secara eksplisit dikaitkan dengan "penjualan saham Persero" menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Ardiansyah & Aminuddin, 2020; Prasetyo, 2023). Literatur juga menegaskan bahwa privatisasi dapat dimaknai secara sempit, yakni transfer sebagian atau seluruh kepemilikan dan/atau kontrol pemerintah atas BUMN ke sektor swasta, maupun secara luas, yakni kebijakan untuk memperbesar peran swasta dalam perekonomian (Mareta, 2018). Dengan demikian, privatisasi bukan hanya isu "jual-beli saham", tetapi juga menyangkut desain relasi negara–pasar dan batas-batas kewenangan negara dalam penyelenggaraan kemaslahatan publik (Mareta, 2018; Prasetyo, 2023).

Di titik inilah pertanyaan "privatisasi menurut hukum Islam" menjadi relevan: apakah syariah membenarkan pengalihan kepemilikan atau pengelolaan badan usaha negara kepada swasta, dan jika ya, dengan syarat apa serta pada objek apa kebolehan itu berhenti.

Dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia, privatisasi sering diperdebatkan karena dikhawatirkan mereduksi "penguasaan negara" atas cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak (Paryono, 2018; Pradhyksa, 2021). Namun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penafsiran Pasal 33 UUD 1945—sebagaimana dirangkum dalam kajian-kajian tentang penguasaan negara—dipahami tidak menolak privatisasi secara kategoris, selama privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara (negara tetap menjadi penentu utama kebijakan usaha) dan tetap diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Paryono, 2018; Pradhyksa, 2021). Pertautan antara syarat konstitusional "penguasaan negara" dan prinsip syariah "kemaslahatan" menjadi pintu masuk yang produktif, sebab sebagian literatur menilai adanya kemiripan nilai dasar antara konstitusi ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam, khususnya pada prinsip kebersamaan/solidaritas dan peran negara dalam alokasi sumber daya ekonomi demi kemakmuran seluruh rakyat (Murtiyani et al., 2016).

________________________________________

2. Konsep Privatisasi dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sumber-sumber yang menelaah privatisasi BUMN, definisi privatisasi menurut UU BUMN lazim dikutip sebagai "penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain" dengan tujuan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat (Ardiansyah & Aminuddin, 2020; Prasetyo, 2023). Selain tujuan tersebut, kajian mengenai privatisasi BUMN juga mengaitkannya dengan agenda pembenahan manajemen dan tata kelola—misalnya profesionalisme dan transparansi—sekaligus perubahan peran pemerintah dari "pemilik dan pelaksana" menjadi "regulator dan promotor" (Fadli & Indrawati, 2023), yang secara konseptual menandai pergeseran cara negara mengintervensi ekonomi: dari kepemilikan langsung menuju pengaturan dan pengawasan (Fadli & Indrawati, 2023; Mareta, 2018).

Walau demikian, sebagian tulisan menegaskan bahwa privatisasi dapat mengurangi kontrol dan proteksi negara terhadap badan usaha yang menyentuh sektor publik (Fadli & Indrawati, 2023), dan pada tingkat kelembagaan dapat mengubah orientasi BUMN yang diprivatisasi dari non-profit menjadi profit oriented serta menggeser status dari badan hukum publik ke badan hukum privat (Fadli & Indrawati, 2023). Karena itu, privatisasi tidak hanya dipersoalkan sebagai teknik korporasi, tetapi juga sebagai masalah konstitusional dan keadilan sosial ketika objeknya terkait pelayanan publik atau sumber daya strategis (Fadli & Indrawati, 2023; Pradhyksa, 2021).

Metode privatisasi yang sering disebut meliputi penjualan saham melalui pasar modal, penjualan langsung kepada investor strategis, dan penjualan kepada manajemen/karyawan (Fadli & Indrawati, 2023; Prasetyo, 2023). Kerangka ini penting dalam perspektif hukum Islam bukan karena syariah "mengadili" teknik pasar modal itu sendiri, melainkan karena teknik tersebut dapat menghasilkan konsekuensi: (i) siapa pemilik manfaat (manfa'ah) dan pengendali kebijakan; (ii) apakah akses publik terhadap layanan vital terjaga; dan (iii) apakah negara tetap mampu menjalankan mandat perlindungan sosial—isu yang juga muncul kuat dalam kritik terhadap privatisasi sektor air bersih (Purba, 2018; Saleh, 2020).

________________________________________

3. Kerangka Hukum Islam: Klasifikasi Kepemilikan dan Relevansinya terhadap Privatisasi

Sejumlah rujukan ekonomi Islam yang digunakan dalam studi privatisasi sumber daya menegaskan bahwa kepemilikan dalam Islam lazim dibedakan menjadi tiga: kepemilikan individu (al-milkiyyah al-fardiyyah), kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'āmmah), dan kepemilikan negara (al-milkiyyah al-daulah) (Murtiyani et al., 2016; Purba, 2018; Qurratulaini et al., 2023). Kerangka ini memberi konsekuensi normatif penting: tidak semua objek ekonomi boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dialihkan menjadi kepemilikan privat, karena pada jenis-jenis tertentu terdapat karakter "kepentingan kolektif" yang melekat (Purba, 2018; Qurratulaini et al., 2023).

Literatur yang menelaah air, misalnya, secara tegas menempatkan sumber daya air sebagai kepemilikan umum, serta menganggap bahwa air bukan objek yang "dimiliki secara sempurna" oleh individu karena "hak kepemilikan setiap orang melekat" di dalamnya (Purba, 2018). Bahkan, kajian lain yang membahas hak kepemilikan air dalam konteks krisis air menyatakan bahwa air "tidak dapat dimiliki secara pribadi dalam kondisi alamiah" dan dipandang sebagai kekayaan umum (Qurratulaini et al., 2023).

Pada sisi lain, beberapa kajian yang mengulas Islam vis-à-vis kapitalisme menekankan bahwa Islam membatasi kepemilikan individu dan mengakui tanggung jawab sosial, serta memberi ruang intervensi negara untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan bersama; ini diposisikan sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme—yang mengarah pada pembatasan minimal peran negara—dan sosialisme (Surachman, 2017). Kritik yang sama juga menempatkan privatisasi sebagai agenda kapitalisme untuk meminimalkan intervensi negara dan memperkuat peran privat, yang berpotensi menimbulkan monopoli dan menjauhkan negara dari kewajiban kesejahteraan (Surachman, 2017).

Dengan demikian, dalam kerangka fiqh muamalah dan ekonomi Islam yang dirujuk studi-studi tersebut, "privatisasi" tidak dinilai semata dari aktor (negara atau swasta), melainkan terutama dari objek yang diprivatisasi (milik umum atau bukan), dampak pada kemaslahatan, dan apakah negara tetap menjalankan fungsi pengendalian dan perlindungan terhadap kepentingan publik (Murtiyani et al., 2016; Purba, 2018; Surachman, 2017).

________________________________________

4. Maqāṣid al-Sharī'ah, Kemaslahatan, dan Prinsip Kehati-hatian atas Aset Publik

Sebagian literatur hukum menempatkan tujuan umum syariat (maqāṣid al-sharī'ah) sebagai kemaslahatan manusia, dengan rujukan pada rumusan al-maqāṣid al-khamsah oleh al-Syatibi (Karisma et al., 2021). Dalam pembacaan yang diterapkan pada isu privatisasi sektor ketenagalistrikan, misalnya, pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) dipahami dapat bermakna menjaga harta negara berupa infrastruktur strategis agar tidak "diserobot" pihak swasta/asing melalui dalih privatisasi yang pada intinya memindahkan aset negara atau membuka lokasi investasi strategis kepada pihak luar (Karisma et al., 2021). Walaupun konteksnya sektor tertentu, kerangka tersebut menunjukkan pola argumentasi: privatisasi dinilai bermasalah ketika mengancam fungsi sosial-ekonomi aset publik dan menjauhkan negara dari mandat kemaslahatan (Karisma et al., 2021; Surachman, 2017).

Sejalan dengan itu, kajian fiqh muamalah tentang ekonomi kerakyatan versus ekonomi liberal menegaskan prinsip bahwa objek vital yang menguasai hajat orang banyak "tidak bisa dimiliki oleh swasta", serta menolak praktik ekonomi yang didorong kerakusan hingga merugikan orang banyak (Salsabila, 2020). Klaim ini koheren dengan tulisan-tulisan tentang privatisasi sumber daya air yang menyebut komersialisasi air sebagai problematik dalam perspektif nilai-nilai Islam, terutama ketika air diperlakukan sebagai komoditas yang hanya menjangkau pelanggan tertentu dan berpotensi mengabaikan pemerataan akses (Purba, 2018; Saleh, 2020).

Dengan demikian, maqāṣid/kemaslahatan di sini tidak hadir sebagai slogan normatif, melainkan sebagai parameter evaluatif: apakah privatisasi meningkatkan atau justru mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keadilan distribusi atas sumber daya vital (Karisma et al., 2021; Murtiyani et al., 2016; Purba, 2018).

________________________________________

5. Delegasi Pengelolaan kepada Swasta dalam Perspektif Fiqh: Tidak Identik dengan Alih Kepemilikan

Pembedaan kunci dalam diskursus "privatisasi menurut hukum Islam" adalah membedakan: (a) alih kepemilikan (transfer ownership) yang mengubah status harta menjadi milik privat, dari (b) pelimpahan kewenangan pengelolaan (delegasi manajemen/operasi) yang secara prinsip masih berada dalam kerangka penguasaan negara dan perizinan.

Literatur tentang "Hak Menguasai Negara" (HMN) dalam pandangan literatur pesantren salaf menyatakan bahwa HMN merupakan manifestasi kewajiban pemerintah mengelola sumber daya untuk kemaslahatan bersama dan tidak boleh dimonopoli (Suhaedi, 2003). Pada saat yang sama, sumber yang sama juga menyatakan pemerintah dapat mendelegasikan pengelolaan kepada swasta apabila memenuhi persyaratan tertentu, termasuk adanya kemaslahatan yang lebih besar bila dikelola swasta dan penggunaan model iqtā' irfāq, serta tetap dalam kerangka HMN—yakni swasta bertindak karena izin/penunjukan pemerintah (Suhaedi, 2003). Contoh yang diberikan ialah kebijakan yang memungkinkan badan hukum swasta membangun kilang minyak berdasarkan peraturan menteri ESDM, yang dijelaskan lahir karena pemerintah menilai perlunya kontribusi swasta untuk memastikan ketersediaan BBM, mengurangi impor, dan mewujudkan ketahanan energi (Suhaedi, 2003).

Dengan demikian, pada level fiqh siyasah/ketatanegaraan Islam sebagaimana dirangkum dalam literatur tersebut, keterlibatan swasta dapat dipandang sah sebagai instrumen kebijakan (tadbīr) selama negara tidak melepaskan tanggung jawab penguasaan dan selama parameter maslahat terpenuhi (Suhaedi, 2003).

Logika ini paralel dengan penafsiran MK dalam konteks Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan privatisasi tidak ditolak sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara untuk menjadi penentu utama kebijakan dalam cabang produksi yang penting/yang menguasai hajat hidup orang banyak (Paryono, 2018; Pradhyksa, 2021). Karena itu, baik dalam kerangka fikih (delegasi bersyarat dalam HMN) maupun kerangka konstitusi (privatisasi bersyarat dalam penguasaan negara), inti persoalan bukan semata "ada swasta atau tidak", melainkan apakah negara tetap mengendalikan arah kebijakan untuk kemakmuran rakyat dan mencegah komodifikasi yang menutup akses publik (Paryono, 2018; Pradhyksa, 2021; Suhaedi, 2003).

________________________________________

6. Privatisasi Sumber Daya Air sebagai Kasus Uji yang Paling Tegas dalam Literatur Islam

6.1 Status Air: Kepemilikan Umum dan Larangan Komersialisasi yang Menutup Akses

Dalam literatur ekonomi Islam yang secara khusus menelaah privatisasi air bersih, air ditekankan sebagai ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga penggunaannya harus bertanggung jawab dan untuk kesejahteraan umat manusia (Purba, 2018). Kerangka kepemilikan Islam yang membagi kepemilikan menjadi individu, umum, dan negara digunakan untuk menegaskan bahwa sumber daya air termasuk kepemilikan umum, sehingga pembatasan akses atau utilitas air melalui skema yang memusatkan kontrol pada pihak tertentu dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan bahkan dipahami sebagai penindasan hak atas air (Purba, 2018).

Sejalan dengan itu, kajian lain menyatakan bahwa komersialisasi air "jelas dilarang" karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan menekankan risiko ketika pemerintah bekerja sama dengan swasta sehingga air berpotensi dijadikan komoditas yang hanya menyejahterakan pelanggan air bersih tertentu (Saleh, 2020). Literatur tentang hak kepemilikan air juga menegaskan air sebagai kekayaan umum dan menyatakan privatisasi air memunculkan ketidakadilan antara kelompok kaya dan miskin karena kelompok miskin dapat menghadapi kesulitan akses dan beban biaya lebih tinggi (Qurratulaini et al., 2023).

6.2 Instrumen Hukum yang Membuka Privatisasi Air dan Kritiknya dari Perspektif Maslahat

Beberapa tulisan menyoroti bahwa UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membuka peluang privatisasi melalui konsep "hak guna usaha air" yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin pemerintah/pemerintah daerah (Ahmad, 2015; Purba, 2018; Saleh, 2020). Dalam kerangka kritik yang dibangun, pemberian hak guna usaha air dan keterlibatan swasta dipandang dapat berkontribusi terhadap krisis air bersih serta memfasilitasi penguasaan sumber air oleh badan usaha/individu (Ahmad, 2015; Purba, 2018).

Studi tentang hukum air dan HAM atas air juga menempatkan liberalisasi dan privatisasi air sebagai agenda global yang kerap berbenturan dengan pemenuhan hak atas air, serta menyebut bahwa UU SDA (UU 7/2004) dinilai lebih memihak swasta—termasuk swasta asing—daripada rakyat (Alif, 2014). Literatur yang lebih awal mengenai dampak privatisasi air bersih perkotaan menunjukkan adanya ragam masalah ketika sektor swasta dilibatkan dalam sistem pasokan air perkotaan—misalnya persoalan akses masyarakat miskin, kontrol tarif dan regulasi, korupsi, serta degradasi lingkungan—serta menilai UU 7/2004 tidak cukup menjamin masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan (Arizona, 2016).

6.3 Koreksi Konstitusional dan Implikasinya bagi Desain Kebijakan (BUMN/BUMD Prioritas)

Beberapa rujukan menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan keberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 karena dipahami telah membuka ruang privatisasi dan komersialisasi sumber daya air yang merugikan masyarakat (Mulyono, 2019). Studi yang menelaah Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 menyatakan putusan tersebut mewajibkan pengembalian pengelolaan sumber daya air kepada institusi yang diberi wewenang (BUMN/BUMD), serta memandatkan bahwa kerja sama dengan swasta harus memuat penyertaan saham negara dalam proporsi yang sesuai sehingga pemerintah tetap memiliki kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan (Purnama et al., 2023).

Dengan demikian, bahkan ketika kerja sama publik–swasta terjadi, literatur tersebut menekankan bahwa desainnya harus memastikan "penguasaan negara" secara substantif melalui mekanisme share-holding dan/atau keterlibatan dalam manajemen serta pengawasan (Purnama et al., 2023), yang juga sejalan dengan kerangka penafsiran "penguasaan negara" sebagai mencakup fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan (Paryono, 2018; Pradhyksa, 2021).

Bila disintesis dalam bahasa hukum Islam, literatur air di atas memperlihatkan garis argumentasi yang relatif konsisten: karena air ditempatkan sebagai kepemilikan umum, maka privatisasi yang bermakna alih kepemilikan komersial atau pembatasan akses yang menutup hak publik diposisikan bertentangan dengan nilai Islam; sementara keterlibatan swasta hanya mungkin diterima bila tetap dalam kontrol negara, berorientasi pada kemaslahatan, dan tidak menjadikan air semata komoditas profit (Purba, 2018; Saleh, 2020; Suhaedi, 2003).

________________________________________

7. Privatisasi BUMN di Luar Sektor Air: Ruang Kebolehan Bersyarat dan Titik Kritis Syariah

Berbeda dari air—yang dalam literatur di atas ditempatkan sebagai kepemilikan umum—privatisasi BUMN pada sektor-sektor non-sumber daya vital sering dibaca sebagai kebijakan pembenahan korporasi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan tata kelola (Fadli & Indrawati, 2023; Mareta, 2018). Namun bahkan dalam konteks ini, literatur tetap mencatat bahwa privatisasi dapat mengurangi dominasi kontrol negara dan mengubah karakter BUMN, termasuk orientasi profit dan perubahan status kelembagaan/keuangan (Fadli & Indrawati, 2023). Karena itu, dalam perspektif hukum Islam yang menekankan pembatasan kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial, privatisasi tidak dapat dinilai "mubah secara otomatis" hanya karena objeknya bukan air; ia harus diuji terhadap prinsip keseimbangan hak privat dan kepentingan sosial serta kebutuhan intervensi negara untuk menjaga kemakmuran bersama (Murtiyani et al., 2016; Surachman, 2017).

Titik kritis yang sering muncul adalah klaim "memperluas kepemilikan masyarakat" dalam privatisasi. Studi yuridis tentang UU BUMN menunjukkan bahwa maksud "memperluas kepemilikan masyarakat" dalam privatisasi tidak tegas dan multi-tafsir, sehingga dalam praktik dapat bergeser menjadi perluasan kepemilikan oleh kelompok tertentu yang punya modal (investor) alih-alih "masyarakat secara keseluruhan" (Rachman, 2016). Dalam kerangka etika ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan menolak ketimpangan yang timbul dari dominasi pemilik modal, problem multi-tafsir ini menjadi penting, karena privatisasi yang secara formal mengatasnamakan publik dapat menghasilkan konsentrasi kepemilikan pada pemodal—sebuah risiko yang diidentifikasi oleh studi tersebut secara normatif (Rachman, 2016; Surachman, 2017).

Oleh karena itu, pembacaan syariah yang konsisten dengan literatur yang tersedia mendorong dua arah sekaligus: pertama, membatasi privatisasi pada objek yang memang dapat menjadi milik individu tanpa merusak hak publik; kedua, mendesain mekanisme privatisasi agar tidak bertentangan dengan tujuan sosial, termasuk memastikan negara tetap menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi serta menjaga kepentingan umum (Fadli & Indrawati, 2023; Pradhyksa, 2021; Suhaedi, 2003).

________________________________________

8. Prinsip-Prinsip Operasional Privatisasi yang Selaras Syariah

Berdasarkan sintesis rujukan yang secara eksplisit membahas kepemilikan Islam, HMN, dan pengalaman privatisasi sektor publik, sejumlah prinsip operasional dapat dirumuskan. Perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip ini merupakan ringkasan dari pola argumen yang berulang dalam sumber, bukan penambahan doktrin baru di luar sumber.

Pertama, objek privatisasi harus dibedakan menurut rezim kepemilikan Islam. Sumber daya yang dikualifikasi sebagai kepemilikan umum—misalnya air dalam berbagai studi—tidak layak dialihkan menjadi kepemilikan privat komersial karena mengandung hak melekat seluruh masyarakat dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar (Ahmad, 2015; Purba, 2018; Qurratulaini et al., 2023). Dalam kasus ini, solusi yang ditawarkan literatur cenderung pada pengelolaan oleh negara melalui BUMN/BUMD, dengan ruang keterlibatan swasta yang sangat terbatas dan bersyarat dalam kontrol negara (Purnama et al., 2023; Suhaedi, 2003).

Kedua, apabila keterlibatan swasta diperlukan karena alasan kapasitas—modal, teknologi, manajemen—atau pertimbangan kebijakan, maka bentuknya lebih dapat dibenarkan sebagai pelimpahan pengelolaan berbasis izin/penunjukan (delegasi) daripada alih kepemilikan yang melepaskan penguasaan negara. Literatur pesantren salaf secara eksplisit mensyaratkan adanya kemaslahatan yang lebih besar dan tetap berada dalam kerangka HMN—swasta karena izin pemerintah (Suhaedi, 2003)—sementara MK dalam konteks konstitusi menegaskan privatisasi tidak boleh meniadakan penguasaan negara sebagai penentu utama kebijakan (Paryono, 2018; Pradhyksa, 2021).

Ketiga, kemaslahatan dan perlindungan akses publik menjadi uji substantif. Literatur privatisasi air berulang kali memperingatkan bahaya komodifikasi air, pembebanan risiko kepada masyarakat melalui kompensasi/tarif, serta pergeseran orientasi dari pemenuhan hak dasar menjadi profit (Arizona, 2016; Purba, 2018; Saleh, 2020). Dalam perspektif maqāṣid yang ditampilkan dalam studi terkait, negara dituntut menjaga kemaslahatan dan mencegah perampasan manfaat publik atas aset strategis (Karisma et al., 2021; Suhaedi, 2003).

Keempat, aspek tata kelola (governance) dan amanah menjadi instrumen pengendalian risiko. Sejumlah tulisan tentang privatisasi BUMN menautkannya pada kebutuhan transparansi dan akuntabilitas agar kebijakan privatisasi tidak menyimpang dari tujuan publik (Fadli & Indrawati, 2023; Mareta, 2018), sementara tulisan tentang politik ekonomi Islam menekankan amanah, penetapan hukum yang adil/bertanggung jawab, dan menepati janji sebagai prinsip normatif kebijakan (Somadiyono, 2021). Meskipun sebagian sumber membahasnya dalam konteks hukum positif, prinsip-prinsip ini koheren dengan penekanan literatur Islam terhadap tanggung jawab sosial negara dan pembatasan hak privat oleh kepentingan sosial (Somadiyono, 2021; Surachman, 2017).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, "privatisasi menurut hukum Islam" tidak dapat diputuskan secara seragam untuk semua sektor. Kerangka ekonomi Islam yang membagi kepemilikan menjadi individu, umum, dan negara memberi parameter awal: privatisasi yang bermakna pengalihan menjadi kepemilikan privat atas harta yang tergolong kepemilikan umum—dengan contoh paling tegas pada sumber daya air—dikritik keras sebagai komersialisasi yang bertentangan dengan nilai Islam karena mengandung hak publik yang melekat dan berkaitan dengan kebutuhan dasar (Purba, 2018; Qurratulaini et al., 2023; Saleh, 2020).

Namun, keterlibatan swasta dalam pengelolaan dapat dipandang mungkin secara fiqh siyasah jika tetap dalam kerangka HMN, didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar, dilakukan melalui izin/penunjukan pemerintah, dan tidak melepaskan penguasaan negara (Suhaedi, 2003). Kerangka ini paralel dengan penafsiran konstitusional yang menegaskan privatisasi tidak dilarang sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara sebagai penentu utama kebijakan dan tetap diarahkan pada kemakmuran rakyat (Paryono, 2018; Pradhyksa, 2021).

Karena itu, dari sintesis sumber, posisi yang paling kuat secara evidensial adalah: privatisasi dalam arti alih kepemilikan atas sumber daya vital/kepemilikan umum dipandang tidak sejalan dengan nilai Islam, sedangkan privatisasi dalam arti pelibatan swasta atau pengalihan sebagian kepemilikan pada BUMN tertentu dapat memiliki ruang kebolehan yang ketat apabila menjaga kemaslahatan, akses publik, serta memastikan negara tetap mengatur, mengawasi, dan mengendalikan arah kebijakan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, M. (2015). Esposito dan kapitalisme di bumi Islam: Kajian hak milik pribadi, privatisasi dan intervensi negara, serta kesenjangan buruh-majikan. Jurnal Penelitian, 11(2). https://doi.org/10.28918/jupe.v11i2.422

Alif, M. R. (2014). Privatisasi BUMN dan otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(3), 406. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.29

Ardiansyah, A., & Aminuddin, A. (2020). Dampak privatisasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dalam perspektif hukum Islam. Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(2), 75–91. https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.116

Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 8(3), 257. https://doi.org/10.31078/jk833

Fadli, A., & Indrawati, Y. (2023). Kajian desentralisasi terhadap kebijakan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(4), 1173–1190. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34073

Karisma, K., Ardiani, R., Alifiyah, S., Saiful, S., & Rachmawati, D. (2021). Dampak kebijakan privatisasi terhadap perekonomian di Indonesia. Jurnal Caraka Prabu, 5(2), 242–250. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i2.655

Mareta, J. (2018). Prinsip konstitusi ekonomi dalam privatisasi badan usaha milik negara. Jurnal Konstitusi, 15(1), 118. https://doi.org/10.31078/jk1516

Mulyono, G. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap tata pengelolaan air di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1). https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3292

Murtiyani, S., Sasono, H., Triono, D. C., & Zahra, H. (2016). Analisis dan evaluasi implementasi pengelolaan kepemilikan umum dan negara di Indonesia (pendekatan madzhab Hamfara). Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5(1), 83. https://doi.org/10.22373/share.v5i1.913

Paryono, P. P. (2018). Politik hukum industri ketenagalistrikan berbasis nilai-nilai transendental. Law and Justice, 3(1), 30–37. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6119

Pradhyksa, D. P. (2021). Pengaturan pendayagunaan sumber daya air dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan korelasinya dengan Pasal 33 UUD 1945. Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies, 1(2), 66–89. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.16

Prasetyo, H. (2023). Privatisasi air bersih dalam perspektif ekonomi Islam. Journal Competency of Business, 6(02), 17–38. https://doi.org/10.47200/jcob.v6i02.1593

Purba, M. M. (2018). Makna kepemilikan masyarakat dalam privatisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 53–70. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1426

Purnama, A. F. D., Priyono, A. F., & Remi, S. S. (2023). Tata kelola BUMN dan pertumbuhan ekonomi menurut klaster lapangan usaha perusahaan negara di Indonesia. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 261. https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i02.p11

Qurratulaini, I., Muhajir, M., Saqrani, A., & Afwa, F. (2023). Keterkaitan hukum privatisasi BUMN terhadap kewenangan negara. Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 100–120. https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.174

Rachman, I. N. (2016). Politik hukum pengelolaan sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 13(1), 195. https://doi.org/10.31078/jk1319

Saleh, P. S. (2020). Demonopolisasi PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) penguatan sistem ekonomi demokrasi. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(3), 309. https://doi.org/10.22146/jmh.43140

Salsabila, E. S. (2020). Analisis yuridis kewenangan BUMN untuk melakukan monopoli dan atau pemusatan kegiatan dalam perspektif kepastian hukum dan kesejahteraan. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 1(1), 38–55. https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12784

Somadiyono, S. (2021). Kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik daerah. Wajah Hukum, 5(1), 403. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.428

Suhaedi, S. (2003). Sistem ekonomi alternatif: Refleksi atas pandangan Ibnu Tamiya sampai Karl Marx. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2(1), 3–9. https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.194

Surachman, A. (2017). Politik hukum sumber daya air di era globalisasi. De Rechtsstaat, 3(1), 27–40. https://doi.org/10.30997/jhd.v3i1.711