01651 - Pranata Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Ekosistem Institusional Pelaksana Norma Syariah Di Indonesia

Abstract

This article examines the concept of "legal institutions" (pranata hukum) from the perspective of Islamic law, understood as institutions that operationalize sharia norms within society, particularly in the context of Indonesia's Islamic economic and financial system. Using a normative-doctrinal approach with literature synthesis, this study maps four clusters of sharia legal institutions: (i) norm-setting institutions (DSN-MUI as fatwa authority), (ii) sharia compliance supervisory institutions at the organizational level (Sharia Supervisory Board/DPS), (iii) state regulatory institutions (OJK and central bank), and (iv) dispute resolution institutions both through litigation (Religious Courts/Mahkamah Syar'iyah) and non-litigation (BASYARNAS). The Aceh experience demonstrates that sharia legal institutions can be expanded through regional qanun and local institutions, but their effectiveness requires inter-institutional coordination, adequate infrastructure, and policy socialization. This study concludes that strengthening Islamic legal institutions in modern society consistently points toward two major agendas: (1) strengthening regulatory design and norm harmonization to prevent disharmony, overlap, or regulatory gaps; and (2) strengthening institutional capacity and public literacy so that sharia norms genuinely live as trusted and effective social practices.

Keywords: legal institutions, Islamic law, sharia compliance, DSN-MUI, sharia supervisory board, religious courts, BASYARNAS, Aceh

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "pranata hukum" dalam perspektif hukum Islam, yang dipahami sebagai institusi yang mengoperasionalisasikan norma syariah dalam masyarakat, khususnya dalam konteks sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan normatif-doktrinal melalui sintesis literatur, kajian ini memetakan empat rumpun pranata hukum syariah, yaitu: (i) pranata penentu norma (DSN-MUI sebagai otoritas fatwa), (ii) pranata pengawas kepatuhan syariah di tingkat organisasi (Dewan Pengawas Syariah/DPS), (iii) pranata regulator negara (OJK dan bank sentral), serta (iv) pranata penyelesaian sengketa baik melalui litigasi (Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) maupun non-litigasi (BASYARNAS). Pengalaman Aceh memperlihatkan bahwa pranata syariah dapat diperluas melalui qanun daerah dan institusi lokal, namun efektivitasnya menuntut koordinasi antarlembaga, infrastruktur yang memadai, dan sosialisasi kebijakan. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan pranata hukum Islam dalam masyarakat modern secara konsisten mengarah pada dua agenda besar: (1) penguatan desain regulasi dan harmonisasi norma agar tidak terjadi disharmoni, tumpang tindih, atau kekosongan aturan; dan (2) penguatan kapasitas institusi serta literasi publik agar norma syariah benar-benar hidup sebagai praktik sosial yang dipercaya dan efektif.

Kata kunci: pranata hukum, hukum Islam, kepatuhan syariah, DSN-MUI, dewan pengawas syariah, peradilan agama, BASYARNAS, Aceh

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Pranata hukum — Institusi atau lembaga yang berfungsi menjalankan norma hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, "pranata hukum" dapat dipahami sebagai rangkaian institusi yang membuat, menafsirkan, mengawasi, dan menegakkan norma-norma syariah agar berfungsi efektif di tengah masyarakat, terutama ketika norma tersebut dioperasionalisasi ke dalam tata kelola (governance), regulasi negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perspektif ini tampak jelas pada bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, ketika prinsip-prinsip syariah diposisikan sebagai pembeda substantif dari sistem konvensional dan membutuhkan perangkat kelembagaan yang secara khusus menjamin "kepatuhan syariah" (sharia compliance) dalam produk, kontrak, dan operasi lembaga.

Kebutuhan atas pranata tersebut muncul seiring berkembangnya aktivitas bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS), yang sekaligus meningkatkan potensi sengketa serta risiko ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance). Keterkaitan antara pertumbuhan aktivitas syariah, kebutuhan kepastian hukum, dan kebutuhan institusi pengawasan serta penyelesaian sengketa ditunjukkan oleh kajian tentang revitalisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, yang menekankan perlunya formalisasi melalui aturan perundang-undangan demi kepastian hukum, serta perlunya pemahaman publik agar transaksi berorientasi pada maslahah (kemaslahatan) (Faizi & Shuib, 2024). Pada saat yang sama, perkembangan bisnis syariah yang cepat juga diakui dapat memunculkan sengketa antarpihak sehingga menuntut penguatan pranata litigasi dan non-litigasi (Faza' & Badwan, 2024; Hidayati et al., 2023).

Secara konseptual, pranata hukum (institusi) dalam ekosistem syariah setidaknya dapat dipetakan ke dalam: (i) pranata pembentuk/penentu norma syariah (misalnya otoritas fatwa); (ii) pranata pengawas kepatuhan syariah di tingkat institusi (misalnya Dewan Pengawas Syariah); (iii) pranata regulator negara (misalnya OJK/bank sentral) yang mengatur dan mengawasi aspek prudensial sekaligus mengintegrasikan fatwa ke regulasi teknis; dan (iv) pranata penegakan serta penyelesaian sengketa (peradilan agama/mahkamah syar'iyah dan arbitrase syariah). Empat rumpun pranata ini tampak nyata dalam praktik Indonesia—dan komparasinya dengan Malaysia—termasuk dinamika desentralisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan problem harmonisasi norma antara kompilasi hukum, regulasi OJK, serta fatwa DSN-MUI (Hariyanto, 2022; Hastuti et al., 2021).

________________________________________

II. SUMBER NORMA DAN TRANSFORMASI SYARIAH MENJADI RUJUKAN OPERASIONAL: FATWA DAN REGULASI SEBAGAI "JEMBATAN" PRANATA

Pranata hukum dalam masyarakat syariah bekerja dengan bertumpu pada sumber normatif Islam dan mekanisme institusional yang menerjemahkannya menjadi pedoman operasional. Dalam beberapa literatur, putusan/pendapat hukum syariah (fatwa) diposisikan sebagai legal judgment yang bersandar pada sumber utama syariah (al-Qur'an dan Sunnah) (Hariyanto et al., 2023) dan menjadi instrumen untuk merespons persoalan muamalah kontemporer yang tidak secara eksplisit terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis (Noor, 2022). Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah dalam aktivitas perbankan—dan beberapa sektor jasa keuangan lain—dipahami sebagai prinsip hukum Islam yang "berbasis fatwa" dari institusi yang berwenang mengeluarkan fatwa (Kurniawan et al., 2023; Muhammad & Lanaula, 2019). Karena itu, institusi fatwa menjadi pranata sentral: ia menyediakan rujukan syariah bagi produk/kontrak, sekaligus menjadi referensi bagi regulator dan hakim ketika norma syariah dipositifkan atau dipakai dalam sengketa (Muhammad & Lanaula, 2019; Noor, 2022).

Namun, fatwa tidak otomatis identik dengan peraturan perundang-undangan. Kajian tentang fatwa ekonomi syariah menegaskan bahwa fatwa pada dasarnya merupakan produk hukum Islam yang dekat dengan fikih dan dapat menjadi hukum negara apabila diakui melalui institusi negara yang kompeten (Noor, 2022). Sejalan dengan itu, studi tentang fatwa DSN-MUI dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa banyak fatwa diadopsi ke dalam regulasi pemerintah/regulator sehingga memperoleh daya ikat lebih kuat dalam praktik perbankan (Akbar et al., 2023). Dengan demikian, pranata hukum Islam dalam masyarakat modern sering bekerja melalui "dua lapis" rujukan: (i) fatwa sebagai pedoman syariah, dan (ii) regulasi negara (undang-undang/POJK/ketentuan teknis) yang mengadopsi atau merujuk fatwa agar operasionalnya memiliki kepastian hukum positif (Akbar et al., 2023; Muhaimin, 2024).

Di sisi lain, literatur juga menunjukkan adanya problem kebijakan dan kepastian hukum karena status kelembagaan otoritas syariah tidak selalu "organ negara". Kajian tentang sistem pengawasan ekonomi syariah menyoroti adanya celah hukum (legal loopholes) terkait kedudukan DSN-MUI yang bukan institusi negara, sementara praktik ekonomi syariah membutuhkan desain pengawasan yang lebih integratif (Rosalina et al., 2022). Dalam perkembangan terbaru, diskursus mengenai "otoritas syariah" dalam sektor keuangan juga menekankan pentingnya penetapan institusi rujukan syariah yang memiliki legalitas, independensi, dan kompetensi, karena outputnya berupa fatwa atau pernyataan kepatuhan syariah yang mengikat ekosistem produk/jasa keuangan (Hasan, 2024). Bahkan, kajian tersebut menunjukkan adanya isu "model terbuka" dalam beberapa regulasi—misalnya rujukan syariah dapat berasal dari MUI atau institusi lain yang ditunjuk pemerintah—yang berpotensi memunculkan multi-interpretasi dan problem kepastian hukum (Hasan, 2024). Konsekuensinya, penguatan pranata hukum syariah tidak hanya menyangkut banyaknya institusi, tetapi juga ketegasan desain kewenangan dan harmonisasi rujukan normatif.

________________________________________

III. PRANATA PENENTU NORMA SYARIAH: DSN-MUI DAN IMPLIKASI KELEMBAGAANNYA

Dalam konteks Indonesia, DSN-MUI berulang kali diposisikan sebagai institusi yang "berwenang" menerbitkan fatwa ekonomi syariah dan menjadi referensi kepatuhan syariah bagi produk LKS. Literatur tentang revitalisasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa DSN-MUI bertanggung jawab utama dalam memberikan fatwa ekonomi syariah dan menjadi institusi otoritatif yang menentukan kepatuhan syariah produk, institusi, dan bisnis syariah (Faizi & Shuib, 2024). Studi lain menegaskan DSN-MUI memiliki otoritas kuat dalam menentukan serta menjaga penerapan prinsip syariah dalam operasional berbagai LKS—misalnya perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi/surat berharga syariah, pembiayaan syariah, dan lain-lain (Karni et al., 2025). Selain itu, kajian mengenai sertifikasi dan pengawasan kesesuaian syariah dalam bisnis—misalnya properti syariah—juga menegaskan DSN sebagai institusi yang dibentuk MUI dan dipandang sebagai satu-satunya institusi yang mampu menetapkan fatwa ekonomi syariah secara valid untuk merespons perkembangan bisnis syariah (Karni et al., 2025).

Meski demikian, terdapat nuansa perbedaan informasi mengenai kronologi pembentukan DSN dalam sumber-sumber yang tersedia. Satu kajian menyebut DSN-MUI "resmi didirikan" pada 10 Februari 1999 berdasarkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999, sementara studi lain menyebut DSN didirikan MUI pada 1998 (Syarif, 2019). Perbedaan ini penting dicatat sebagai bagian dari kehati-hatian akademik: sumber-sumber yang diberikan belum sepenuhnya seragam dalam menyebut tahun pendirian DSN, walaupun sama-sama menempatkan DSN sebagai pranata sentral dalam penetapan norma syariah untuk LKS (Syarif, 2019).

Dari sisi fungsi, fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi rujukan etik, melainkan juga memengaruhi konstruksi regulasi perbankan syariah. Kajian tentang perkembangan hukum perbankan syariah menunjukkan bahwa UU Perbankan Syariah memformulasikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berbasis pada fatwa institusi berwenang—dalam praktik Indonesia dirujuk kepada DSN-MUI (Kurniawan et al., 2023; Zulpahmi et al., 2022). Studi mengenai kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI juga menunjukkan bahwa fatwa perbankan syariah DSN-MUI secara intensif menggunakan kaidah-kaidah fikih sebagai landasan normatif (Akbar et al., 2023). Dengan demikian, pranata fatwa bekerja sebagai "mesin normatif": ia menghubungkan fikih/kaidah fikih dengan kebutuhan produk modern, lalu menjadi rujukan yang kemudian dapat diadopsi regulator agar mengikat secara positif (Akbar et al., 2023; Muhaimin, 2024).

________________________________________

IV. PRANATA PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH DI TINGKAT INSTITUSI: DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS/SSB) DAN PERANGKAT AUDIT/REVIEW

Di level organisasi—bank, asuransi, fintech, BMT, dan lain-lain—pranata kunci untuk menjalankan norma syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Sharia Supervisory Board (SSB). Sejumlah kajian menegaskan bahwa lembaga yang mendeklarasikan diri sebagai lembaga keuangan syariah harus memberi jaminan kepada pengguna bahwa aktivitas pembiayaan/layanan berjalan sesuai prinsip syariah, dan karena itu pembentukan DPS/SSB menjadi mekanisme formal untuk memastikan kepatuhan syariah (Kurniawan et al., 2023; "The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia," 2023). Kerangka ini juga tampak dalam kajian securities crowdfunding syariah yang menyatakan pembentukan SSB untuk lembaga keuangan syariah merupakan perintah normatif dari ketentuan hukum—dikaitkan dengan Pasal 109 UU Perseroan Terbatas—dan peran SSB adalah memberi nasihat, arahan, serta pengawasan agar aktivitas bisnis sesuai prinsip syariah (Rosalina et al., 2022; "The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia," 2023). Kajian mengenai risiko ketidakpatuhan syariah juga menegaskan bahwa ketentuan pembentukan DPS terdapat dalam UU Perbankan Syariah—misalnya disebut Pasal 32—dan DPS ditempatkan paralel dengan dewan komisaris untuk memberi keleluasaan mengarahkan dan menasihati direksi terkait produk dan operasional perbankan syariah (Atsani, 2022; Syarif, 2019).

Dalam praktik tata kelola, pranata DPS/SSB bekerja bersama mekanisme sharia review dan sharia audit. Literatur sharia governance pada lembaga keuangan syariah menggambarkan bahwa kerangka sharia governance biasanya mencakup pembentukan SSB/DPS, disertai fungsi lain seperti sharia review, sharia audit, dan sharia risk management (MUHAIMIN, 2023). Studi tentang praktik DPS di BMT menunjukkan DPS tidak hanya mengawasi operasional, tetapi juga melakukan konsultasi untuk memberi pemahaman kepada nasabah dan pegawai, serta menyampaikan opini kepatuhan syariah secara periodik—disebut dua kali setahun—dengan merujuk pedoman DSN-MUI dan Kementerian Koperasi dan UKM (Susilawati et al., 2021). Dalam konteks standar internasional, kajian tata kelola perbankan syariah di Indonesia yang menggunakan benchmark AAOIFI dan IFSB menekankan bahwa sharia governance berfungsi memastikan kepatuhan syariah atas produk, instrumen, operasi, praktik, dan manajemen lembaga keuangan syariah, sehingga memperkuat kredibilitas lembaga (Jibrin et al., 2023). Kajian bibliometrik tentang Islamic audit juga menekankan sharia audit sebagai proses untuk menilai sejauh mana lembaga mematuhi aturan syariah dalam seluruh aktivitas, termasuk kontrak, risiko, dan pelaporan, dan bahwa audit di lembaga syariah dapat mencakup pengujian kepatuhan syariah yang merujuk fatwa serta pedoman DPS (Yahya et al., 2023). Dengan demikian, pranata pengawasan syariah bekerja sebagai sistem internal yang berlapis: DPS/SSB sebagai organ pengarah/pengawas syariah, dan audit/review sebagai instrumen pembuktian serta perbaikan berkelanjutan atas kepatuhan syariah (Susilawati et al., 2021; Yahya et al., 2023).

Meski perannya sentral, sejumlah studi menyoroti tantangan kapasitas sumber daya manusia. Kajian fintech syariah menekankan keterbatasan regulasi, tata kelola, dan kemampuan SDM sebagai tantangan pengawasan syariah; bahkan disebut bahwa di Indonesia banyak SSB berasal dari tokoh agama tetapi kurang keahlian teknis audit, ekonomi, akuntansi, dan hukum bisnis sehingga memengaruhi kualitas pengawasan yang secara teknis membutuhkan teknik audit (Fahmi, 2023). Studi BMT di Depok juga menemukan kebutuhan peningkatan kualitas pengawasan, termasuk isu kualifikasi SSB yang belum sesuai harapan dan pembinaan yang belum optimal (Bintoro, 2021). Literatur tentang audit syariah di Palestina menambahkan bahwa kekurangan anggota dewan syariah yang terdidik dapat merusak sharia governance dan menggerus kepercayaan publik, sehingga kompetensi pelaku pranata pengawasan menjadi variabel krusial (Hariyanto et al., 2023). Karena itu, pranata hukum Islam di level institusi tidak cukup hanya "ada secara formal"; ia harus ditopang oleh kapasitas profesional—kompetensi fikih muamalah kontemporer sekaligus pemahaman transaksi industri—sebagaimana ditekankan dalam studi praktik DPS di BMT (Susilawati et al., 2021) dan kajian tantangan pengawasan fintech syariah (Fahmi, 2023).

________________________________________

V. PRANATA REGULATOR NEGARA: OJK, BANK SENTRAL, DAN PROBLEM SINKRONISASI KEWENANGAN

Selain pranata internal lembaga, pranata hukum syariah dalam masyarakat modern juga bergantung pada institusi negara sebagai regulator/pengawas sektor jasa keuangan. Beberapa kajian menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama menjalankan kerangka regulasi "dual system" yang mempertimbangkan sistem konvensional dan sistem keuangan Islam, dengan bank sentral memiliki otoritas penting untuk kebijakan dan regulasi lembaga keuangan Islam. Dalam konteks Indonesia, riset tentang sinkronisasi pengawasan perbankan syariah menekankan bahwa pengawasan eksternal perbankan syariah dilakukan oleh OJK, sementara pengawasan internal dilakukan oleh dewan komisaris dan pengawasan aspek syariah secara khusus berada pada DPS (Muryanto, 2022). Pada saat yang sama, studi tersebut menyatakan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan disharmoni pengawasan karena melibatkan banyak institusi—Bank Indonesia, OJK, DPS, dan dewan komisaris (Muryanto, 2022). Kajian lain mengenai DSN-MUI juga mempertanyakan desain di mana OJK memiliki legitimasi pengawasan langsung terhadap sektor perbankan/lembaga keuangan syariah, sementara DSN-MUI dianggap lebih memahami substansi ekonomi syariah; situasi ini dipotret sebagai problem kebijakan kelembagaan pengawasan syariah (Rosalina et al., 2022).

Dari perspektif harmonisasi norma, penelitian tentang integrasi KHES, regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI mengidentifikasi adanya perbedaan norma yang dapat menimbulkan konflik dan disharmoni, termasuk karena istilah ambigu, adopsi definisi konvensional, ketidakkonsistenan pengembangan konsep, perbedaan waktu penerbitan, serta otoritas yang tumpang tindih (Hariyanto, 2022). Bahkan, penelitian tersebut secara eksplisit menyatakan terdapat "delapan belas" norma berbeda di tiga rezim—KHES, regulasi OJK, fatwa DSN-MUI—yang sebagian memunculkan konflik (Hariyanto, 2022). Temuan ini menegaskan bahwa pranata regulator dan pranata fatwa memerlukan desain koordinasi dan harmonisasi agar norma syariah dapat berjalan konsisten lintas sektor dan lintas instrumen, bukan justru melahirkan ketidakpastian bagi LKS dan masyarakat (Hariyanto, 2022; Muryanto, 2022).

________________________________________

VI. PRANATA PERADILAN (LITIGASI) SEBAGAI PELAKSANA NORMA: PERADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH

Pranata hukum dalam Islam tidak hanya mengatur produksi dan pengawasan norma, tetapi juga menyediakan institusi untuk menyelesaikan sengketa ketika norma dilanggar. Di Indonesia, peradilan agama diposisikan sebagai institusi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui kerangka hukum yang ditopang peraturan perundang-undangan. Kajian kepercayaan publik terhadap peradilan agama menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah yang berkembang memunculkan potensi sengketa, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah "dapat" dilakukan di peradilan agama sebagaimana diarahkan oleh hukum; namun rendahnya kepercayaan publik menjadi kendala, yang antara lain disebabkan sejarah perkembangan peradilan agama, ketidaklengkapan aturan pendukung proses peradilan ekonomi syariah, keterbatasan sarana-prasarana, serta rendahnya literasi hukum pelaku ekonomi syariah (Faza' & Badwan, 2024). Studi lain menegaskan bahwa peradilan agama merupakan institusi peradilan yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa syariah dan menautkannya dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai dasar kewenangan (Hidayati et al., 2023). Dalam konteks ini, pranata peradilan berfungsi sebagai mekanisme penegakan norma (enforcement) dan perlindungan hukum, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, fasilitas, serta pemahaman publik atas prosedur beracara (Faza' & Badwan, 2024; Hidayati et al., 2023).

Dalam lintasan perkembangan kewenangan, kajian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah menyebut bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, kewenangan absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama (Iskandar, 2024). Studi tentang transformasi hukum perbankan juga menyatakan sengketa perbankan syariah berada dalam kompetensi peradilan agama (Mulyadi et al., 2023). Di Aceh, pranata peradilan memiliki bentuk khusus, yakni Mahkamah Syar'iyah (Sharia Court) sebagai institusi yudisial untuk pelaksanaan syariah di wilayah otonomi khusus. Kajian eksistensi Mahkamah Syar'iyah menegaskan bahwa kehadirannya memperkuat otoritas penerapan hukum Islam di Aceh dan lembaga ini merupakan bagian dari mekanisme integrasi hukum, meskipun masih menghadapi tantangan struktural, substansial, dan kultural—termasuk kebutuhan sosialisasi kewenangan serta kerja sama dengan pemangku kepentingan pemerintah (Jamaludin, 2023). Penelitian lain tentang institusi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa syariah juga menekankan fungsi peradilan dalam memberikan perlindungan hukum, membimbing masyarakat, dan mengawasi implementasi hukum Islam di masyarakat, tetapi masih dibatasi oleh kekurangan staf ahli, fasilitas, dan pemahaman publik (Hidayati et al., 2023). Dengan demikian, pranata peradilan adalah pilar implementasi norma, namun keberhasilannya ditentukan oleh ekosistem kelembagaan yang lebih luas—regulasi, literasi, dan dukungan infrastruktur (Faza' & Badwan, 2024; Hidayati et al., 2023; Jamaludin, 2023).

________________________________________

VII. PRANATA PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI: BASYARNAS DAN TRADISI SULH/TAHKIM

Selain pengadilan, pranata hukum Islam juga mengenal penyelesaian sengketa berbasis perdamaian dan arbitrase. Kajian mengenai sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa dalam tradisi Islam dikenal sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase), sementara dalam hukum positif Indonesia tersedia jalur non-litigasi seperti ADR dan arbitrase melalui lembaga-lembaga termasuk BASYARNAS (Bintang et al., 2022). Studi khusus tentang BASYARNAS menyatakan lembaga ini dibentuk untuk menyediakan alternatif penyelesaian sengketa syariah yang cepat, tepat, dan adil berdasarkan hukum Islam; penyelesaian ditempuh melalui musyawarah-mufakat dan jika gagal dilanjutkan melalui arbitrase (Meutıa & Soediro, 2019). Sumber yang sama juga merujuk dasar hukum penguatan posisi putusan arbitrase melalui UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta menyebut fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan keputusan lembaga arbitrase syariah memiliki kedudukan setara dengan putusan peradilan agama (Meutıa & Soediro, 2019). Kajian lain tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga menegaskan bahwa keberadaan BASYARNAS sebagai institusi khusus syariah memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui dalam kerangka hukum positif Indonesia (Bintang et al., 2022).

Di ranah tertentu, kebutuhan pranata non-litigasi juga terlihat pada sengketa asuransi syariah. Kajian tentang prospek penyelesaian sengketa asuransi syariah menekankan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase syariah, atau pengadilan, sekaligus mengusulkan perbaikan kerangka pengaturan agar fungsi dan peran arbitrase syariah lebih tegas dalam menjamin kepastian hukum (Yani et al., 2024). Di sisi lain, kajian problem regulasi asuransi syariah menekankan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur asuransi syariah secara memadai, termasuk ketiadaan aturan pelaksana tertentu, yang pada akhirnya mempersulit pembentukan kepastian hukum dan desain penyelesaian sengketa yang ideal (Ramadhan, 2022). Saling keterkaitan dua kajian ini menunjukkan bahwa pranata arbitrase syariah memerlukan dukungan pranata legislasi (lex specialis atau aturan pelaksana) agar operasionalnya efektif (Ramadhan, 2022; Yani et al., 2024).

________________________________________

VIII. PRANATA HUKUM DAERAH ACEH: QANUN, INSTITUSI PELAKSANA SYARIAH, DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP NORMA

Aceh memberikan contoh paling menonjol mengenai pranata hukum Islam yang terinstitusionalisasi di tingkat daerah melalui kewenangan otonomi khusus. Sejumlah kajian menegaskan bahwa kewenangan Aceh untuk menerapkan syariah ditopang oleh hukum nasional yang memberi hak dan otoritas kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan syariah secara komprehensif, termasuk pada aspek ekonomi dan keuangan (Panjaitan & Nurbaiti, 2024; Zada, 2023). Dalam bidang keuangan, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dipotret sebagai "terobosan penting" untuk membangun ekonomi berbasis syariah, sejalan dengan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Prinsip Syariat Islam (Witro et al., 2021). Kajian transformasi lembaga keuangan di Aceh menyebut Qanun LKS sebagai dasar politik hukum untuk melakukan transformasi lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan Islam, dan menyatakan lembaga keuangan konvensional diberi waktu "tiga tahun" (2019–2022) untuk bertransformasi (Uula, 2022). Studi lain tentang transisi keuangan syariah di Aceh juga menyebut implementasi Qanun tersebut memandatkan lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip Islam dan menandai tanggal penerapan operasional penuh sejak 4 Januari 2022 (Minaryanti & Mihajat, 2023).

Implementasi qanun memerlukan pranata pelaksana dan pengawas daerah. Literatur tentang institusi penegakan syariah di Aceh menyebut keberadaan Dinas Syariat Islam yang bertugas merancang qanun, mengimplementasikan, mengawasi penegakan syariah, dan memberikan bimbingan (Mahyudin & Yolanda, 2023). Penelitian mengenai polemik pelaksanaan hukum cambuk menegaskan implementasi syariah di Aceh melibatkan beberapa institusi—misalnya Satpol PP-WH, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah—dan masih menghadapi problem koordinasi, fasilitas, serta sosialisasi (Abdurrauf et al., 2023). Studi tentang implementasi Qanun Jinayat juga menyatakan pranata penegakan mencakup Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, dan Wilayatul Hisbah (WH), serta kerja sama pemerintah daerah dengan kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam praktik penegakan. Dengan demikian, pranata hukum Aceh menunjukkan model "multi-institusi": norma ditetapkan melalui qanun, pelaksanaan dan pembinaan oleh dinas terkait, pengawasan/patroli oleh WH, pemidanaan oleh Mahkamah Syar'iyah, dan dukungan penyidikan/penuntutan oleh institusi penegak hukum nasional dalam praktik (Abdurrauf et al., 2023).

Di sektor keuangan Aceh, pranata pengawasan syariah juga tampak dalam pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSA). Kajian mengenai optimalisasi fungsi DPS di Aceh menyatakan DSA dibentuk sebagai perwakilan DSN melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 56 Tahun 2020, dan memiliki otoritas mengatur serta mengawasi implementasi prinsip syariah dalam transaksi LKS di Aceh sebagai "perpanjangan" DSN (Syarif, 2019). Dengan pranata ini, Aceh membangun konfigurasi kelembagaan yang menggabungkan pranata fatwa nasional (DSN), pranata pengawasan institusi (DPS), pranata pengawasan daerah (DSA), dan pranata regulator negara, untuk memastikan kegiatan keuangan berjalan sesuai syariah (Syarif, 2019; Uula, 2022).

Namun, pranata hukum daerah juga memunculkan diskursus dampak kebijakan. Kajian mengenai praktik monopoli menyatakan Qanun LKS membatasi ekspansi perbankan konvensional di Aceh dan dapat menimbulkan isu persaingan usaha; kajian ini juga menautkan kebijakan konsolidasi bank syariah milik negara dengan potensi isu monopoli, khususnya dalam konteks pangsa pasar tertentu di Aceh (Azzahra & Shuaib, 2022). Di sisi lain, kajian tentang investasi berbasis syariah di Aceh menyebut adanya tantangan implementasi: kurangnya pemahaman pemangku kepentingan atas Qanun LKS, keterbatasan akses sumber daya keuangan, dan infrastruktur pendukung (Witro et al., 2021). Dua studi ini sama-sama menunjukkan bahwa pranata hukum syariah daerah bukan hanya soal legalitas normatif, tetapi juga soal kapasitas implementasi, komunikasi kebijakan, dan dampak sosial-ekonomi yang harus dikelola secara institusional (Azzahra & Shuaib, 2022; Witro et al., 2021).

________________________________________

IX. PRANATA HUKUM UNTUK SEKTOR-SEKTOR SPESIFIK: FINTECH, SECURITIES CROWDFUNDING, MLM SYARIAH, KOPERASI/BMT, DAN KEBUTUHAN KONSTRUKSI REGULASI

Pranata hukum syariah dalam masyarakat kontemporer juga dibentuk oleh respons kelembagaan terhadap inovasi sektor spesifik. Dalam fintech syariah, studi komparatif Indonesia–Malaysia menyatakan Indonesia masih menggunakan regulasi OJK dan Bank Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah, sedangkan Malaysia menggunakan Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 yang mengatur kepatuhan syariah sektor jasa keuangan Islam dan memiliki Sharia Advisory Council sebagai pengawas implementasi (Hayati et al., 2023). Kajian lain menegaskan bahwa perkembangan fintech syariah menghadirkan tantangan pengawasan karena keterbatasan regulasi, tata kelola, dan SDM, sehingga peran DPS menjadi penting untuk mendorong kepatuhan syariah (Fahmi, 2023). Dalam securities crowdfunding syariah, penelitian menunjukkan kebutuhan kerangka hukum kuat untuk membangun kepercayaan dan keamanan investasi, sekaligus menegaskan kewajiban pembentukan SSB sebagai jaminan kepatuhan syariah ("The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia," 2023). Keduanya memperlihatkan pola yang sama: inovasi memicu kebutuhan pranata pengawasan (DPS/SSB) dan kebutuhan penyempurnaan pranata regulasi agar memadai untuk karakteristik syariah (Fahmi, 2023; Hayati et al., 2023; "The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia," 2023).

Dalam ranah bisnis syariah non-keuangan, studi tentang MLM syariah menekankan adanya kekosongan hukum dalam hukum perdagangan Indonesia, sehingga legitimasi status syariah dan pengawasan DSN-MUI belum berimplikasi pada legalitas badan usaha; penelitian tersebut mendorong konstruksi perizinan dan pengawasan melalui model integrasi-kemitraan DSN-MUI dengan Kementerian Perdagangan (Rosidah, 2020). Ini menunjukkan bahwa pranata hukum syariah tidak selalu otomatis memiliki konsekuensi legal-positif tanpa desain perizinan/pengawasan yang terintegrasi dalam rezim hukum sektoral (Rosidah, 2020), sejalan dengan temuan harmonisasi norma yang menekankan potensi disharmoni antara berbagai sumber aturan LKS (Hariyanto, 2022).

Dalam koperasi syariah dan BMT, sejumlah kajian menyatakan regulasi masih tersebar dan belum tegas. Studi tentang asuransi dan koperasi syariah menyatakan bahwa regulasi koperasi syariah belum diatur secara spesifik, sehingga basis hukumnya tersebar dan belum memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat (Ismail et al., 2021). Kajian tentang praktik DPS di BMT juga menekankan kendala ketiadaan regulasi spesifik terkait kodifikasi produk BMT (Susilawati et al., 2021). Penelitian tentang disharmonisasi aturan pendirian BMT menunjukkan disharmoni berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan perizinan dan pengawasan serta lemahnya perlindungan hukum nasabah (Hidayat et al., 2022). Dengan demikian, pranata hukum syariah pada sektor mikro membutuhkan konsolidasi aturan perizinan, pengawasan, dan perlindungan nasabah agar norma syariah dapat benar-benar "berfungsi" sebagai pranata sosial yang melindungi masyarakat (Hidayat et al., 2022; Susilawati et al., 2021).

________________________________________

X. TANTANGAN LEGITIMASI DAN EFEKTIVITAS PRANATA: KEPERCAYAAN PUBLIK, LITERASI, DAN KONSISTENSI NORMA

Efektivitas pranata hukum syariah sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan literasi. Penelitian tentang peradilan agama menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah dipengaruhi oleh ketidaklengkapan regulasi pendukung, keterbatasan sarana, serta rendahnya literasi hukum pelaku ekonomi syariah (Faza' & Badwan, 2024). Kajian tentang peran SSB di bank syariah juga menekankan bahwa peran SSB yang tidak memadai dalam kepatuhan syariah dapat memunculkan persepsi negatif dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap perbankan syariah (Wani & Dar, 2022). Dalam konteks Aceh, studi tentang transisi Qanun LKS menunjukkan resistensi dan kontroversi sering dipengaruhi miskomunikasi dan mispersepsi, sehingga solusi diarahkan pada strategi implementasi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan maqashid syariah (Minaryanti & Mihajat, 2023). Secara institusional, temuan-temuan ini konsisten: pranata hukum syariah memerlukan kapasitas komunikasi kebijakan, pendidikan/literasi, dan dukungan fasilitas agar norma berjalan efektif, tidak berhenti pada legitimasi formal (Faza' & Badwan, 2024; Minaryanti & Mihajat, 2023; Wani & Dar, 2022).

Selain itu, konsistensi norma lintas rezim menjadi tantangan lain. Studi harmonisasi KHES, POJK, dan fatwa DSN-MUI menegaskan adanya konflik norma dan faktor penyebab disharmoni termasuk perbedaan terminologi, time gap penerbitan, dan otoritas yang tumpang tindih (Hariyanto, 2022). Di tingkat kontrak, kajian mengenai kesesuaian akad pembiayaan bank syariah di Aceh menunjukkan masih terdapat beberapa aspek ketidaksesuaian akad terhadap prinsip syariah dan hukum nasional serta teknik perancangan kontrak, sehingga penyesuaian diperlukan untuk meningkatkan derajat kepatuhan (Shofiana et al., 2019). Kajian tentang keterbatasan penerapan prinsip syariah dalam putusan sengketa ekonomi syariah juga menekankan bahwa tidak semua kontrak syariah sepenuhnya patuh syariah dan hal ini berpotensi memicu sengketa; karena itu integritas kontrak dan penguatan perhatian otoritas terkait kepatuhan syariah menjadi penting (Iskandar, 2024). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa pranata hukum syariah menuntut konsistensi mulai dari level norma (fatwa-regulasi), level implementasi (governance), hingga level instrumen privat (akad) dan level adjudikasi (putusan) (Hariyanto, 2022; Iskandar, 2024; Shofiana et al., 2019).

________________________________________

XI. PENUTUP

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, pranata hukum menurut hukum Islam—dipahami sebagai institusi yang menjalankan norma hukum dalam masyarakat—pada praktik kontemporer Indonesia berwujud ekosistem kelembagaan yang saling terkait: DSN-MUI sebagai pranata penentu norma syariah melalui fatwa (Faizi & Shuib, 2024); DPS/SSB sebagai pranata internal pengawas kepatuhan syariah yang didukung sharia review/audit (MUHAIMIN, 2023; Yahya et al., 2023); regulator negara (OJK dan perangkat regulasi) sebagai pranata pengaturan dan pengawasan yang sekaligus menghadapi problem sinkronisasi dan harmonisasi (Hariyanto, 2022; Muryanto, 2022); serta peradilan agama/Mahkamah Syar'iyah dan BASYARNAS sebagai pranata penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi (Faza' & Badwan, 2024; Hidayati et al., 2023; Meutıa & Soediro, 2019).

Pengalaman Aceh memperlihatkan bahwa pranata syariah dapat diperluas melalui qanun dan institusi daerah—Dinas Syariat Islam, WH, DSA—tetapi efektivitasnya menuntut koordinasi antarlembaga, infrastruktur memadai, dan sosialisasi kebijakan untuk menjaga legitimasi sosial (Abdurrauf et al., 2023; Minaryanti & Mihajat, 2023; Syarif, 2019). Karena itu, penguatan pranata hukum Islam dalam masyarakat modern—terutama pada sektor ekonomi/keuangan—secara konsisten mengarah pada dua agenda besar yang berulang dalam sumber-sumber: (i) penguatan desain regulasi dan harmonisasi norma agar tidak terjadi disharmoni, tumpang tindih, atau kekosongan aturan (Hariyanto, 2022; Rosidah, 2020); dan (ii) penguatan kapasitas institusi serta literasi publik agar norma syariah benar-benar hidup sebagai praktik sosial yang dipercaya dan efektif (Faza' & Badwan, 2024; Susilawati et al., 2021; Wani & Dar, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrauf, A., Yunus, N. R., & Selian, M. A. H. (2023). Religious court institutions and its competence in sharia dispute resolution. El-Siyasa Journal of Constitutional Law, 1(1), 22–35. https://doi.org/10.61341/elsiyasa/v1i1.003

Akbar, W., Mujiburohman, M., & Ardiansyah, M. (2023). Insurance and sharia cooperatives in Indonesia. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15(2), 187–203. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2161

Atsani, U. (2022). Purification of sharia banking law in the national banking system. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(1), 101. https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5725

Azzahra, R., & Shuaib, F. S. (2022). Religious courts in Indonesia and Malaysia: History, structure, and jurisdiction. Indonesian Comparative Law Review, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.18196/iclr.v4i2.15911

Bintang, S., Haflisyah, T., & Fikri, F. (2022). A study on the conformity of sharia bank financing akad to sharia principles, national laws, and contract drafting techniques. Syiah Kuala Law Journal, 6(1), 40–52. https://doi.org/10.24815/sklj.v6i1.28108

Bintoro, R. W. (2021). Basic principles of sharia economy for community economic empowerment (study of the sharia principles application in Indonesia). Problems of Legality, (153), 199–213. https://doi.org/10.21564/2414-990x.153.222847

Fahmi, C. (2023). The impact of regulation on Islamic financial institutions toward the monopolistic practices in the banking industrial in Aceh, Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(2), 667–686. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2024). Sharia governance in Islamic financial institutions: A comparative review of Malaysia and Indonesia. El Dinar Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 12(1), 89–107. https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.25135

Faza', M., & Badwan, N. (2024). Compliance of sharia audit in Islamic banks and Islamic financial institutions in Palestine: A literature review. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 5(1), 42–66. https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7712

Hariyanto, E. (2022). Public trust in the religious court to handle dispute of sharia economy. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 22(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26216

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In search of ummah welfare model: The revitalisation of sharia economic law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Hasan, L. O. (2024). Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia under construction sharia economic supervision system in Indonesia. Asian Journal of Engineering Social and Health, 3(1), 134–146. https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i1.228

Hastuti, L. T., Pujiyono, P., & Harahap, B. (2021). The discourse of Qanun Aceh Number 11 Year 2018 concerning sharia financial institutions in the economic approach. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.013

Hayati, R. F., Busyro, B., & Warman, A. B. (2023). Islamic economics and economic disruption: Challenges, modifications, and transformations. Khatulistiwa, 13(2), 140–152. https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v13i2.2377

Hidayat, A. S., Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., Maggalatung, A. S., & Yunus, N. R. (2022). Legal obligations of corporate social responsibility as efforts to improve the image of Islamic banking in Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 6(2), 775. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12455

Hidayati, T., Umar, M., Azhari, F., & Abas, M. A. (2023). The legal construction of licensing and supervision of sharia multilevel marketing in Indonesian trade law. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(2), 237–263. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17989

Iskandar, I. (2024). The dynamics of politics in the development of sharia economic law in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343513

Ismail, M., Setyowati, R., & Muhyidin, M. (2021). The role of sharia national financial committee in the development of sharia banking law in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303105

Jamaludin, M. (2023). Certification and supervision of sharia conformity National Sharia Council Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) on sharia property. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 192. https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.13032

Jibrin, M. S., Ahmad, N., & Yakasai, U. M. (2023). A prudential assessment of Islamic banking system and sharia governance related to the Banks and Other Financial Institutions Act (BOFIA) in Nigeria. Journal of Islamic Economic and Business Research, 3(1), 25–42. https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i1.67

Karni, A. S., Setyowati, R., & Sa'adah, N. (2025). Post-Omnibus Law consolidation of sharia authority in supporting fatwa-based environmentally friendly finance. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 1537(1), 012033. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012033

Kurniawan, R., Sukmana, E. T., & Dakhoir, A. (2023). Transformation of sharia financial institutions the case of Aceh: Politics, strategy and implementation. Finansia Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah, 6(2), 131–152. https://doi.org/10.32332/finansia.v6i2.7533

Mahyudin, & Yolanda, P. (2023). Application of Islamic financial governance in sharia banking in Indonesia. Sharia Economic and Management Business Journal (Sembj), 4(2), 42–47. https://doi.org/10.62159/sembj.v4i2.1182

Meutıa, I., & Soediro, A. (2019). Disclosure of governance practice by Islamic banks in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.25272/ijisef.466463

Minaryanti, A. A., & Mihajat, M. I. S. (2023). A systematic literature review on the role of sharia governance in improving financial performance in sharia banking. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(4), 553–568. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2022-0192

Muhaimin, M. (2024). Contemporary legal problems of sharia insurance regulation in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development, 12(1), e3147. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3147

MUHAIMIN, M. S. (2023). Legal synchronization of sharia banking supervision arrangements in Indonesia. Russian Law Journal, 11(3). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.2220

Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic supervisory in the Islamic financial technology industry. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 311–338. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400

Mulyadi, S., Suryanto, A., & Mulyati, S. (2023). The role of sharia cooperative Mitra Insan Mandiri (MIM) in the post-pandemic community economic recovery. Jurnal Al-Iqtishad, 19(1), 149. https://doi.org/10.24014/jiq.v19i1.19617

Muryanto, Y. T. (2022). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. Journal of Financial Crime, 30(5), 1264–1278. https://doi.org/10.1108/jfc-05-2022-0099

Noor, A. (2022). The legal regulatory framework of sharia securities crowdfunding in Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 51(4), 433–444. https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.433-444

Panjaitan, N. K., & Nurbaiti, N. (2024). Analysis of financial regulatory challenges for the development of Islamic banking in Indonesia. Journal La Sociale, 5(5), 1346–1357. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1383

Ramadhan, D. S. (2022). Financial technology and sharia compliance regulations in Islamic banking in Indonesia. Al-Arbah Journal of Islamic Finance and Banking, 4(2), 217–231. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647

Rosalina, H., Zakiyah, F., Rahayu, A., Zam-zamiyah, F. T., Ismail, A. M., & Izharuddin, R. (2022). Sharia supervisory board practices in conducting operational supervision in sharia microfinance institutions. Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance, 1(1), 25–35. https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.6

Rosidah, Z. N. (2020). Limitation of application of sharia principles in sharia economic dispute resolution in religious courts. Journal of Morality and Legal Culture, 1(1), 24. https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44749

Shofiana, G. F., Shomad, Abd., & Bintoro, R. W. (2019). Transformation of banking law in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 429. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2523

Susilawati, C., Sulaiman, A. A., Abduh, M., Prasetyo, Y. B., & Athoillah, M. A. (2021). Comparative study on the regulation of sharia financial technology in Indonesia and Malaysia. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(1), 1–19. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12213

Syarif, F. (2019). Regulatory framework for Islamic financial institutions: Lesson learnt between Malaysia and Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 2(2), 79. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85

The active role of Sharia Supervisory Board in sharia compliance and risk mitigation: A case study of Bank NTB Syariah, Indonesia. (2023). QAS, 24(192). https://doi.org/10.47750/qas/24.192.35

Uula, M. M. (2022). Research map on Islamic audit literatures. Review on Islamic Accounting, 2(2). https://doi.org/10.58968/ria.v2i2.168

Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Prospects of sharia governance in Islamic finance industry: Jurisdictions, standards, and implications. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(1), 21–32. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Yahya, A., Yusri, Y., Adwani, A., Adli, M., & Jafar, M. (2023). Legal study of building sharia-based investment in Aceh: The challenges after the enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(2), 959. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17653

Yani, T. A., Abdurrahman, A., & Mulyana, I. (2024). Aceh as a model of halal trade in financial goods and services regulation based on Pancasila within the framework of national law in Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 361. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17680

Zada, K. (2023). Sharia and Islamic state in Indonesia constitutional democracy: An Aceh experience. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 23(1), 1–18. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18

Zulpahmi, Z., Nugroho, A. W., Sumardi, S., & Wibowo, B. P. (2022). Evaluation of awareness and perception of Islamic microfinance institutions and higher education institutions in Indonesia towards the implementation of sharia governance: Dyad's perspective. International Journal of Professional Business Review, 7(4), e0743. https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i4.743