01597 - Para Pihak Menurut Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Aplikatif dalam Akad Muamalah Kontemporer

Abstract

This article examines the concept of "parties" (al-'aqidain) in Islamic law, particularly within the framework of Islamic contract law (fiqh muamalah), and explores its conceptual and applied dimensions in contemporary muamalah transactions. Using a normative-qualitative approach with literature review, this study analyzes the positions of contracting parties as legal subjects, requirements of legal capacity (ahliyyah), forms of party involvement (direct or through representation/wakalah), and the implications of party status in dispute resolution. The findings reveal that the concept of parties in Islamic law is not merely a formal identification of who signs a contract, but encompasses multidimensional assessments: plurality of parties, legal capacity, quality of consent (ridha/at-taradi), freedom from defects of will, transparency obligations, and clarity of legal standing — including when one entity occupies dual roles. In the Indonesian context, the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) as regulated by Supreme Court Regulation No. 2 of 2008 and DSN-MUI fatwas serve as normative-positive references in operationalizing these concepts in Islamic economic dispute resolution. This article concludes that parties in Islamic law must be understood as legal subjects who are bound not only formally but also ethically and substantively to ensure justice and the realization of maqashid al-syariah in every contractual relationship.

Keywords: al-'aqidain, Islamic contract law, legal capacity, wakalah, KHES, dispute resolution

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "para pihak" (al-'aqidain) dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka hukum perjanjian Islam (fiqh muamalah), serta mengeksplorasi dimensi konseptual dan terapannya dalam transaksi muamalah kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif melalui kajian kepustakaan, penelitian ini menganalisis kedudukan para pihak yang berakad sebagai subjek hukum, syarat kecakapan hukum (ahliyyah), bentuk-bentuk keterlibatan pihak (langsung maupun melalui perwakilan/wakalah), serta implikasi kedudukan para pihak dalam penyelesaian sengketa. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep para pihak dalam hukum Islam bukan sekadar identifikasi formal siapa yang menandatangani kontrak, melainkan mencakup penilaian multidimensi: keberbilangan pihak, kecakapan hukum, kualitas kerelaan (ridha/at-taradi), kebebasan dari cacat kehendak, kewajiban transparansi, dan kejelasan kedudukan hukum—termasuk ketika satu entitas menduduki peran ganda. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tertuang dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 serta fatwa DSN-MUI menjadi rujukan normatif-positif dalam mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa para pihak dalam hukum Islam harus dipahami sebagai subjek hukum yang terikat tidak hanya secara formal, tetapi juga secara etis dan substantif guna menjamin keadilan dan terwujudnya maqashid al-syariah dalam setiap hubungan kontraktual.

Kata Kunci: al-'aqidain, hukum akad Islam, kecakapan hukum, wakalah, KHES, penyelesaian sengketa

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam (terutama fiqh muamalah), suatu perjanjian (akad) dipahami sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan, sehingga secara langsung melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Abuhih, 2019; Al-Khalifi, 2011; Al-Mahbashi, 2014). Karena akad bertumpu pada pertemuan kehendak melalui ijab dan kabul, maka "para pihak" (subjek-subjek hukum) menjadi unsur sentral: keabsahan, keterikatan, serta perlindungan hukum dalam suatu hubungan kontraktual sangat dipengaruhi oleh siapa yang bertindak sebagai pihak, apakah ia cakap bertindak, dan apakah ia bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili orang lain (Al-Khalifi, 2011; Al-Tanaiji & Sarhan, 2025; Al-Mahbashi, 2014). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk memperjelas subjek hukum dalam transaksi ekonomi syariah juga tampak dari upaya kodifikasi melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang lahir dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2008 dan diposisikan sebagai rujukan bagi hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah (Mawardi, 2019; Sugianto, 2021; Wahab & Mahdiya, 2020).

Topik "para pihak menurut hukum Islam" dengan demikian tidak hanya menyangkut siapa saja yang boleh menjadi pihak dalam akad, tetapi juga bagaimana hukum menilai kecakapan pihak, bentuk-bentuk keterlibatan (langsung atau melalui perwakilan), dan bagaimana kedudukan para pihak itu dibaca ketika terjadi sengketa (perkara) yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme peradilan atau forum lain yang relevan (Arifin, 2018; Sugianto, 2021; Al-Khalifi, 2011). Hal ini selaras dengan penekanan bahwa rukun-rukun kontrak dalam Islam berfungsi mencegah penindasan dan memastikan keadilan pihak-pihak yang berkontrak, termasuk ketika kontrak dipersengketakan dan membutuhkan campur tangan lembaga penyelesaian sengketa (Asyiqin et al., 2024; Markom et al., 2020).

________________________________________

B. Konsep Akad dan Konsekuensi Yuridis bagi Para Pihak

Sejumlah literatur dalam koridor fiqh muamalah menjelaskan bahwa akad merupakan pertalian ijab dan kabul yang dibenarkan syara' dan menghasilkan akibat hukum pada objek akad; akibat hukum ini pada gilirannya membentuk struktur hak dan kewajiban bagi para pihak (Abuhih, 2019; Al-Khalifi, 2011; Al-Mahbashi, 2014). Dengan kerangka ini, para pihak bukan sekadar pelaku ekonomi, melainkan subjek hukum yang—karena keterikatannya pada akad—dapat dituntut pemenuhan prestasi, dimintai pertanggungjawaban, atau memperoleh perlindungan saat haknya terlanggar (Arifin, 2018; Jamaluddin, 2022; Al-Mahbashi, 2014). Oleh karena itu, pembahasan "para pihak" selalu berkelindan dengan syarat sahnya akad, rukun akad, serta aspek keadilan dan kemaslahatan yang menjadi orientasi transaksi muamalah (Lubis, 2023; Sahrani & Adha, 2022; Al-Mahbashi, 2014).

Di Indonesia, artikulasi konsekuensi yuridis akad juga sering dipertautkan dengan KHES sebagai pedoman normatif-positif yang mengkonstruksi akad sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Mawardi, 2019; Sugianto, 2021; Wahab & Mahdiya, 2020). Penelitian tentang problem legalitas akad pembiayaan pada BPRS, misalnya, mengaitkan keabsahan akad dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam KHES dan menekankan bahwa ketidakcakapan pihak dapat berakibat pada konsekuensi yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan KHES yang dirujuk (Jamaluddin, 2022). Dengan demikian, secara konseptual fiqh dan secara institusional hukum positif (melalui KHES) sama-sama menempatkan para pihak sebagai penentu lahirnya ikatan dan akibat hukum akad (Jamaluddin, 2022; Mawardi, 2019; Sugianto, 2021).

________________________________________

C. Rukun Akad dan Posisi "Para Pihak" sebagai Subjek Hukum (Al-'Aqidain)

Banyak karya yang dirujuk dalam studi fiqh muamalah kontemporer menyatakan bahwa untuk terbentuknya akad yang sah dan mengikat, rukun akad harus terpenuhi, dan salah satu rukun pokok adalah keberadaan para pihak yang berakad (sering disebut al-'aqidain) (Al-Hamid, 2023; Al-Mahbashi, 2014; Qadumi, 2025). Sejumlah penulis menguraikan konstruksi empat rukun akad yang banyak dipakai dalam diskursus kontemporer, yakni: para pihak (al-'aqidain), pernyataan kehendak (shighat al-'aqd), objek akad (mahal/mahallul al-'aqd), dan tujuan akad (maudhu' al-'aqd) (Al-Hamid, 2023; Al-Mahbashi, 2014; Qadumi, 2025). Rumusan empat rukun ini juga tampak digunakan untuk menilai keabsahan akad dalam konteks transaksi modern seperti dropshipping/reselling serta pembahasan akad dalam konteks tabungan atau kontrak elektronik, dengan penekanan bahwa setiap rukun memiliki syarat agar dapat berfungsi membentuk akad secara sah (Rahmat et al., 2023; Al-Mahbashi, 2014; Qadumi, 2025).

Namun, terdapat nuansa perbedaan pandangan mazhab mengenai apa yang disebut "rukun akad." Dalam satu pembacaan, mazhab Hanafiyah disebut memandang rukun akad hanya ijab dan kabul, karena keberadaan subjek dan objek dipandang sebagai konsekuensi yang selalu menyertai adanya ijab-kabul (Majid, 2018; Al-Khalifi, 2011). Sebaliknya, di luar Hanafiyah (non-Hanafiyah) ditemukan penyebutan rukun yang lebih eksplisit memasukkan pihak, objek, dan shighat (Majid, 2018; Al-Khalifi, 2011). Literatur yang meninjau perbandingan fiqh juga menyatakan bahwa jumhur fuqaha' menempatkan pihak-pihak yang berakad sebagai rukun, sementara KHES menegaskan rukun akad mencakup pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan (Mawardi, 2019; Sugianto, 2021; Khater & Sarhan, 2007). Perbedaan struktur rukun ini penting dicatat karena berimplikasi pada bagaimana "para pihak" diposisikan dalam analisis validitas akad—apakah disebut sebagai rukun eksplisit atau dipahami sebagai unsur yang melekat dalam keberlakuan ijab-kabul (Majid, 2018; Al-Khalifi, 2011; Khater & Sarhan, 2007).

________________________________________

D. Syarat Para Pihak: Berbilang (Ta'addud) dan Kecakapan Hukum (Ahliyyah)

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa para pihak sebagai rukun akad mensyaratkan adanya "lebih dari satu pihak" (berbilang), sekaligus mensyaratkan kecakapan hukum untuk bertindak dan/atau menerima akibat hukum (Al-Hamid, 2023; Al-Tanaiji & Sarhan, 2025; Al-Mahbashi, 2014). Dalam studi rukun-syarat akad, "para pihak" disebut harus memenuhi syarat legal capacity (kecakapan hukum) dan syarat adanya pihak yang jamak (multiple parties), sehingga akad tidak dibangun oleh satu pihak saja (Al-Tanaiji & Sarhan, 2025; Al-Mahbashi, 2014). Artikel tentang litigasi hybrid contract gadai juga menegaskan bahwa subjek akad harus berbilang dan harus memiliki tingkat kecakapan hukum, yakni cakap menerima dan bertindak hukum (mampu menerima hak dan kewajiban serta memperoleh pengakuan hukum Islam atas tindakannya) (Al-Tanaiji & Sarhan, 2025). Pemaparan serupa juga muncul dalam kajian komparatif fiqh yang menguraikan bahwa syarat subjek berkaitan dengan validitas akad dan konsekuensi hukumnya (Abuhih, 2019; Al-Khalifi, 2011).

Kecakapan (ahliyyah) juga ditautkan dengan prinsip bahwa para pihak idealnya adalah pihak yang memenuhi kualifikasi mukallaf (dewasa dan berakal), sehingga terdapat ruang negosiasi dan tanggung jawab yang proporsional dalam kontrak (Asyiqin et al., 2024; Fasa & Suharto, 2018). Kajian tentang kontrak muamalat bagi OKU buta, misalnya, menekankan pentingnya pemeliharaan rukun kontrak untuk menolak penindasan dan memastikan transaksi tidak bertentangan dengan hukum syarak, sekaligus menyatakan bahwa secara umum pelaksanaan kontrak muamalat oleh kelompok tersebut dibolehkan selama menepati ketetapan syarak (Asyiqin et al., 2024; Markom et al., 2020). Penekanan pada perlindungan dari penindasan melalui pemeliharaan rukun juga menunjukkan bahwa kecakapan tidak sekadar syarat formal, tetapi instrumen etik-yuridis untuk menjaga keadilan di antara para pihak (Asyiqin et al., 2024; Lubis, 2023).

________________________________________

E. Pihak Tidak Cakap, Akad Mauquf, dan Peran Wali/Perlindungan dalam Akad Personal

Pembahasan mengenai pihak tidak cakap (misalnya karena kecil atau gangguan akal) dan implikasinya terhadap status akad mendapat ilustrasi dalam kajian tentang aturan perjanjian terkait perkawinan/perceraian dalam hukum Yaman yang disandarkan pada fiqh syariah. Kajian tersebut menyebut pentingnya kesempurnaan kehendak yang diakui syara' dan hukum dari pihak-pihak dalam akad nikah, dan menyebut pihak-pihak yang terkait dalam akad nikah mencakup suami, istri, dan wali istri (Ismail et al., 2021). Dalam kasus ketika salah satu pihak "kurang" atau "hilang" kecakapannya (misalnya karena kecil atau gila), kajian itu menggambarkan konsekuensi status akad yang "mauquf" (ditangguhkan) dan dapat berimplikasi pada kemungkinan pembatalan/penyudahan akad setelah kecakapan sempurna, yang dalam konteks tersebut dikenal dalam terminologi tertentu (Ismail et al., 2021). Walaupun uraian tersebut berada dalam bingkai hukum keluarga dan hukum Yaman, ia relevan untuk menunjukkan bagaimana hukum Islam memperhitungkan status subjek hukum (pihak) dan kecakapan mereka sebagai variabel yang menentukan validitas dan keberlakuan akad (Ismail et al., 2021; Al-Khalifi, 2011).

Di tingkat konseptual fiqh muamalah, pembahasan tingkatan validitas akad juga muncul dalam kajian perbandingan fiqh yang menyebut adanya kategori seperti akad batil/fasid/mauquf/nafiz (dan seterusnya) dalam pemetaan tertentu, yang mengindikasikan bahwa status subjek dan terpenuhinya syarat bisa menempatkan akad pada level keberlakuan yang berbeda (Al-Hamid, 2023; Al-Khalifi, 2011). Dengan demikian, "para pihak" dalam hukum Islam tidak dipahami hitam-putih (cakap vs. tidak cakap), melainkan dapat melahirkan konsekuensi yuridis bertingkat pada akad—yang kemudian memengaruhi hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam konfigurasi tertentu (Ismail et al., 2021; Al-Khalifi, 2011).

________________________________________

F. Ragam Bentuk Para Pihak: Orang Perseorangan dan Badan Hukum

Literatur yang membandingkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam pada perjanjian waralaba menegaskan bahwa subjek perikatan berkaitan dengan para pihak pembuat perikatan, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (Aliyan & Al-Aris, 2025). Di dalam perkembangan praktik muamalah modern, badan hukum atau institusi (misalnya bank syariah dan lembaga keuangan syariah) tampil sebagai pihak yang mengadakan akad dengan nasabah, sehingga subjek hukum dalam transaksi syariah tidak lagi semata individu, melainkan juga entitas kelembagaan (Isfandiar, 2021; Sugianto, 2021). Kajian institusionalisasi akad muamalah menyatakan bahwa mekanisme akad muamalah pada awalnya bersifat personal, tetapi dengan kemunculan bank Islam akad bermigrasi menjadi akad institusi, yang mengubah karakter akad menjadi lebih rigid karena posisi institusi dan kebutuhan kepatuhan syariah (Isfandiar, 2021; Sugianto, 2021).

Dalam konteks Indonesia, penguatan dimensi institusional ini juga didorong oleh kebutuhan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak pihak dan skala yang lebih besar, yang dalam salah satu kajian dikaitkan dengan hadirnya KHES sebagai upaya positifisasi fiqh muamalah ke dalam perangkat formal (Sugianto, 2021; Wahab & Mahdiya, 2020). Kajian sejarah kodifikasi juga menekankan bahwa praktik fiqh muamalah secara kelembagaan di Indonesia banyak berlangsung melalui lembaga keuangan syariah dan membutuhkan aturan karena menyangkut hak dan kepentingan banyak pihak (Abdillah & Susilawati, 2020; Sugianto, 2021). Dengan demikian, "para pihak" dalam akad modern sering berupa kombinasi individu (nasabah/konsumen) dan badan hukum (bank/LKS), dan konsekuensi ini memerlukan perangkat pengaturan yang memperjelas identitas pihak, kewenangan bertindak, serta standar kepatuhan syariah (Isfandiar, 2021; Jamaluddin, 2022; Sugianto, 2021).

________________________________________

G. Perwakilan (Wakalah) dan Para Pihak dalam Akad yang Diwakilkan

Hukum Islam mengenal mekanisme perwakilan melalui akad wakalah, yang secara praktis menjadi sarana agar transaksi tetap dapat berjalan ketika pihak principal tidak melakukan sendiri tindakan hukum (Hadi, 2022; Isfandiar, 2014). Kajian praktik jual beli melalui wakalah menyatakan bahwa wakalah digunakan untuk mempermudah transaksi, dan menekankan bahwa kejelasan pernyataan ijab-kabul tetap menentukan kerelaan dan keabsahan transaksi, termasuk ketika transaksi dilakukan dengan skema perwakilan (Isfandiar, 2014; Muzakki & Nurhayati, 2016). Dalam pembahasan unsur wakalah, disebutkan adanya elemen-elemen pihak pemberi kuasa (muwakkil), penerima kuasa (wakil), objek/urusan yang dikuasakan (muwakkal fih), serta pernyataan akad (ijab-kabul) (Hadi, 2022; Isfandiar, 2014). Dengan konstruksi ini, "para pihak" dalam transaksi yang diwakilkan menjadi berlapis: ada pihak principal dan wakil sebagai subjek akad wakalah, dan seringkali ada pihak ketiga sebagai mitra transaksi substantif (misalnya pembeli/penjual dalam jual beli yang dijalankan wakil) (Hadi, 2022; Isfandiar, 2014).

Relevansi wakalah semakin kuat dalam transaksi kontemporer, termasuk layanan keuangan syariah, karena institusi sering menggunakan akad wakalah dalam struktur produk (Hadi, 2022; Isfandiar, 2021). Bahkan dalam kajian e-commerce dan pembatalan (iqalah), unsur-unsur rukun akad tetap dirumuskan mencakup para pihak, shighat, objek, dan tujuan, dengan penegasan bahwa shighat dapat dilakukan lisan, tulisan, atau gerak tubuh bagi pihak yang tidak dapat berbicara/menulis (Isfandiar, 2014; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Ini menunjukkan bahwa identifikasi "para pihak" tidak berhenti pada siapa yang berkepentingan, melainkan juga bagaimana kehendak pihak tersebut dinyatakan secara sah dan dapat dipahami dalam relasi perwakilan maupun transaksi jarak jauh (Isfandiar, 2014; Rahmat et al., 2023; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

________________________________________

H. Ijab-Kabul sebagai Manifestasi Kehendak: Bentuk Ekspresi dan Identitas Para Pihak Termasuk dalam Kontrak Elektronik

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa shighat al-'aqd (ijab-kabul) adalah ekspresi kehendak para pihak yang menjadi instrumen lahiriah untuk memastikan adanya kerelaan (ridha) dan keterikatan (Isfandiar, 2014; Al-Tanaiji & Sarhan, 2025; Al-Mahbashi, 2014). Kajian praktik jual beli melalui wakalah menegaskan tidak ada ketentuan tunggal yang membatasi bentuk lafaz ijab-kabul; yang penting adalah maksud akad dipahami kedua belah pihak, dan shighat dapat dilakukan lisan, tulisan, isyarat, atau bahkan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan jual beli selama menunjukkan maksud yang jelas (Isfandiar, 2014). Penjelasan mengenai bentuk shighat yang dapat berupa lisan, tertulis, atau gerak tubuh juga ditegaskan dalam kajian iqalah pada e-commerce (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Dengan demikian, "para pihak" tidak hanya dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari kemampuan mengekspresikan kehendak dan memastikan kesesuaian (mutabaqah) antara penawaran dan penerimaan agar tidak memicu sengketa (Isfandiar, 2014; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021; Al-Mahbashi, 2014).

Dalam konteks kontrak elektronik, kajian tentang validitas kontrak syariah pada fintech menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, kontrak elektronik dapat dinilai valid apabila memenuhi syarat sah kontrak berupa shighat, para pihak (al-'aqidan), objek, dan tujuan akad (Rahmat et al., 2023). Kajian tersebut juga menautkan pentingnya identitas para pihak dalam transaksi elektronik, dengan merujuk definisi sertifikat elektronik dalam UU ITE yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik (Rahmat et al., 2023). Artinya, pada transaksi digital "para pihak" tetap harus dapat diidentifikasi sebagai subjek hukum yang jelas agar pemenuhan rukun kontrak tidak kabur dan agar kontrak dapat dinilai serta dibuktikan secara memadai ketika muncul perkara (Jamaluddin, 2022; Rahmat et al., 2023).

________________________________________

I. Prinsip Kerelaan (At-Taradi) dan Kualitas Kesetaraan Para Pihak dalam Akad

Kerelaan (ridha) atau at-taradi merupakan prinsip kunci dalam akad muamalat; salah satu kajian menegaskan bahwa akad tanpa kerelaan dari kedua pihak—bahkan jika hanya satu pihak yang tidak rela—menjadi batal, sehingga urgensi at-taradi menuntut adanya indikator lahiriah untuk menilai kehendak yang pada hakikatnya bersifat batin (Asari & Zaidah, 2022). Kajian asas-asas kontrak syariah juga menegaskan al-taradi (suka sama suka) sebagai persyaratan paling mendasar dalam kontrak komersial Islam (Asari & Zaidah, 2022; Lubis, 2023). Karena itu, penentuan "para pihak" selalu terkait dengan kondisi kebebasan memilih (tanpa paksaan) dan absennya unsur yang merusak kerelaan seperti ikrah (paksaan) yang dapat membatalkan akad (Asari & Zaidah, 2022; Isfandiar, 2021).

Dalam kerangka perlindungan kesetaraan, artikel tentang perlindungan konsumen melalui perspektif hukum Islam menguraikan bahwa kontrak pada dasarnya lahir dari kesepakatan para pihak dan menuntut kesempatan tawar-menawar yang setara; sekalipun kontrak baku (standard contract) dapat dipandang boleh, ia harus tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan agar tidak merugikan salah satu pihak (Sahrani & Adha, 2022). Artikel tentang prinsip non-diskriminasi juga menegaskan bahwa dalam rezim kontrak, prinsip non-diskriminasi bertujuan melindungi hak pihak yang lebih lemah dan memastikan negosiasi, penyusunan, dan pelaksanaan kontrak bebas dari praktik diskriminatif; klausul diskriminatif diposisikan sebagai pelanggaran terhadap nilai yang dilindungi hukum dan dapat berujung pada kebatalan (Sa'diyah et al., 2021). Dengan demikian, "para pihak" dipahami tidak hanya sebagai entitas formal, tetapi sebagai subjek yang harus ditempatkan dalam relasi adil dan setara agar akad memenuhi tujuan syariah serta tidak menjadi instrumen ketidakadilan (Lubis, 2023; Sa'diyah et al., 2021; Sahrani & Adha, 2022).

________________________________________

J. Cacat Kehendak, Penipuan, dan Perlindungan Para Pihak yang Dirugikan

Konstruksi para pihak dalam hukum Islam juga berkaitan erat dengan perlindungan dari cacat kehendak dan perilaku merugikan yang dapat menghilangkan kerelaan atau membuat akad tidak sah. Dalam konteks KHES, sebuah kajian tentang hybrid contract di inovasi produk bank syariah menyatakan bahwa akad tidak sah jika bertentangan dengan syariah, regulasi, ketertiban umum, dan/atau moralitas; ketentuan yang dikutip dalam kajian itu juga menegaskan akad yang sah adalah akad yang disepakati serta tidak mengandung unsur kekeliruan (ghalath), paksaan, penipuan (taghrir), maupun ghubn (Isfandiar, 2021). Pada sisi lain, kajian penjualan produk kedaluwarsa dalam perbandingan fiqh dan hukum positif menyimpulkan bahwa transaksi demikian haram dan batal, karena mengandung cacat-cacat kerelaan seperti penipuan (tadlis), ketimpangan (ghubn), dan mudarat, serta menimbulkan konsekuensi tanggung jawab seperti penggantian kerugian dan pengembalian harga (Ikbar, 2020). Ini menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan akad tidak hanya dinilai dari kecakapannya, tetapi juga dari perilakunya dalam menjaga kejujuran dan mencegah mudarat bagi pihak lain (Ikbar, 2020; Isfandiar, 2021).

Di ranah kontrak mu'awadhat (pertukaran), kajian tentang "jahalah fahisyah" (ketidakjelasan berat) menekankan bahwa kebebasan berkontrak diakui, namun syariah dan hukum menetapkan batas untuk mencegah kezaliman, gharar, dan ketidakjelasan yang menimbulkan sengketa; kontrak yang mengandung unsur demikian dipaparkan sebagai terancam batal (Hasan, 2017). Dalam kaitan ini, "para pihak" memikul beban normatif untuk memastikan informasi, objek, dan konsekuensi kontrak cukup jelas agar tidak memproduksi pertikaian dan ketidakadilan (Hasan, 2017; Al-Mahbashi, 2014). Dengan demikian, perlindungan terhadap para pihak bukan hanya soal pengakuan sebagai subjek hukum, tetapi juga pengendalian kualitas persetujuan (consent) dan kualitas informasi dalam proses akad (Hasan, 2017; Ikbar, 2020; Isfandiar, 2021).

________________________________________

K. Kewajiban Informasi dan Iktikad Baik: Para Pihak dalam Kontrak yang Memerlukan Transparansi

Dalam beberapa jenis akad modern, relasi para pihak juga diatur oleh kewajiban informasi dan prinsip-prinsip yang menegakkan transparansi. Studi tentang kewajiban tertanggung memberikan informasi dalam kontrak asuransi (dengan fokus hukum asuransi dan rujukan fiqh) menunjukkan pentingnya informasi bagi pembentukan kontrak karena menjadi dasar penentuan risiko dan kewajiban pembayaran, serta memperlihatkan adanya perdebatan mengenai landasan kewajiban tersebut (misalnya dikaitkan dengan prinsip husn al-niyyah/iktikad baik atau ketentuan undang-undang) (Waris & Sari, 2023). Dalam konteks asuransi takaful, kajian tentang "syarat suquth al-haq fi al-ta'widh" (syarat gugurnya hak ganti rugi) juga memetakan hak-hak utama yang lahir dari kontrak asuransi (misalnya hak jaminan, hak gugur, hak regres) dan membedakan jenis kewajiban tertanggung (kewajiban finansial seperti pembayaran kontribusi, serta kewajiban pernyataan/informasi terkait risiko) beserta dampak pelanggaran kewajiban tersebut (Sumanto et al., 2023).

Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa "para pihak" dalam akad bukan hanya subjek yang menandatangani kontrak, tetapi subjek yang wajib menjalankan standar perilaku kontraktual tertentu agar hak dan kewajiban berjalan adil serta tujuan akad tercapai (Sumanto et al., 2023; Waris & Sari, 2023). Hal ini juga sejalan dengan penekanan bahwa struktur rukun kontrak dipelihara untuk mencegah penindasan serta menjaga keadilan pihak berkontrak (Asyiqin et al., 2024; Lubis, 2023). Dengan demikian, pembahasan para pihak dalam hukum Islam harus memasukkan dimensi kewajiban perilaku (seperti transparansi dan kepatuhan pada syarat sah) sebagai bagian dari fungsi "subjek hukum" dalam akad (Sumanto et al., 2023; Waris & Sari, 2023).

________________________________________

L. Para Pihak, Pihak Ketiga, dan Dampak Akad terhadap Orang/Entitas di Luar Kontrak

Walaupun fokus "para pihak" adalah subjek yang terlibat langsung, beberapa transaksi modern menunjukkan bahwa akibat akad dapat menyentuh pihak lain di luar para penandatangan. Kajian tentang merger bank syariah menekankan bahwa proses merger harus memperhatikan pengaturan legal dan kepatuhan fiqh agar tidak melanggar hak pihak mana pun, serta menyebut bahwa merger menimbulkan dampak yang juga menyentuh pihak luar seperti kreditor dan debitor (Hidayati et al., 2018). Artinya, dalam transaksi korporasi, peta subjek hukum dapat meluas: selain para pihak yang melakukan akad merger, ada pihak-pihak berkepentingan yang terdampak oleh perubahan status hukum, aset, dan kewajiban institusi (Hidayati et al., 2018).

Dalam konteks relasi pelaku usaha dan konsumen, artikel perlindungan konsumen berbasis hukum Islam juga menekankan bahwa struktur kontrak harus menjaga proporsionalitas hak dan kewajiban, terutama ketika kontrak dibuat dalam bentuk baku sehingga konsumen tidak memiliki ruang tawar (Sahrani & Adha, 2022). Di sini "pihak ketiga" dapat dipahami sebagai kelompok yang secara sosial-ekonomi rentan terdampak oleh desain kontrak, meskipun secara formal ia adalah salah satu pihak kontrak dalam posisi lemah (Sa'diyah et al., 2021; Sahrani & Adha, 2022). Dengan demikian, konsep "para pihak" menurut hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan pertanyaan siapa yang menanggung risiko, siapa yang punya daya tawar, dan siapa yang potensial terdampak oleh struktur akad (Hidayati et al., 2018; Sahrani & Adha, 2022).

________________________________________

M. Batasan Peran Ganda dan Kejelasan Kedudukan Para Pihak

Dalam beberapa desain multiakad atau skema modern, muncul problem ketika satu entitas diposisikan memiliki peran ganda yang rawan konflik kepentingan. Kajian tentang skema multi akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah menyebut implikasi peran ganda perusahaan asuransi yang menjadi pengelola modal (mudharib) sekaligus ikut sebagai pemilik modal (sahib al-mal), sehingga dimungkinkan terjadi tarik-menarik kepentingan; kajian tersebut juga mengaitkan isu "satu subjek akad menduduki dua pihak" dengan perbedaan pandangan mazhab, termasuk pandangan yang menyatakan ketidakabsahan kecuali pada kasus terbatas (Syakur, 2021). Kritik lain terhadap praktik mudharabah perbankan juga menyoroti problem legal standing bank syariah ketika berstatus ganda sebagai mudharib dan sahib al-mal, yang dipandang bertentangan dengan prinsip syariah dan berpotensi menyeret transaksi ke pola utang-piutang yang dianggap berbahaya secara syariah (Sjaiful, 2016).

Dua rujukan ini menunjukkan bahwa pembahasan "para pihak" tidak cukup berhenti pada identifikasi nama pihak, melainkan harus menilai struktur kedudukan hukum mereka: apakah peran, otoritas, dan kepentingannya jelas dan tidak menciptakan tuhmah (dugaan) pelanggaran independensi/imparsialitas, atau tidak mengacaukan karakter akad (misalnya menggeser akad amanah menjadi akad yang berwatak utang) (Sjaiful, 2016; Syakur, 2021). Dengan demikian, hukum Islam menuntut kejelasan posisi subjek hukum agar akad tidak menjadi sarana manipulasi atau konflik kepentingan yang merusak keadilan antarpihak (Sjaiful, 2016; Syakur, 2021).

________________________________________

N. Para Pihak dalam Perkara (Sengketa): Rujukan KHES, Fatwa DSN-MUI, dan Forum Penyelesaian

Dalam konteks Indonesia, para pihak dalam perkara ekonomi syariah diproses dalam lanskap kelembagaan yang dipengaruhi perluasan kewenangan Peradilan Agama serta hadirnya KHES sebagai rujukan substantif dalam putusan (Mawardi, 2019; Sugianto, 2021; Wahab & Mahdiya, 2020). Kajian kedudukan KHES menyatakan KHES lahir sebagai respons terhadap perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam ekonomi syariah dan berfungsi sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah, meskipun juga dicatat sebagai bentuk peraturan kebijakan/pseudo-law yang diharapkan dapat diperkuat daya ikatnya (Wahab & Mahdiya, 2020). Kajian lain menegaskan KHES menjadi pedoman pegangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam menghadapi perkembangan zaman (Abdillah & Susilawati, 2020; Sugianto, 2021). Dengan demikian, ketika sengketa muncul, status "para pihak" di depan forum sengketa dibaca melalui parameter rukun-syarat akad yang telah dipositifkan dan distandardisasi dalam KHES (Jamaluddin, 2022; Sugianto, 2021).

Pada sisi regulasi syariah, peran fatwa DSN-MUI juga menjadi penting karena dalam praktik perbankan dan ekonomi syariah Indonesia, fatwa DSN diposisikan sebagai rujukan prinsip syariah dan dikaitkan dengan dasar hukum tertentu dalam undang-undang (V. A. Safitri & Piranda, 2023; Saputera et al., 2020). Kajian mengenai fatwa DSN dalam manajemen penyelesaian sengketa menekankan posisi fatwa DSN dalam praktik perbankan syariah serta pentingnya kepatuhan para pihak terhadap ketentuan penyelesaian sengketa yang diarahkan fatwa/kerangka hukum terkait (V. A. Safitri & Piranda, 2023). Sementara itu, kajian tentang argumentasi dan dampak sosio-legal fatwa DSN menegaskan bahwa fatwa DSN secara konsisten merujuk Al-Qur'an dan Hadis (serta kadang ijma', qiyas, pendapat ulama) dan menilai adanya kecenderungan penggunaan akad murakkab untuk mengonfirmasi instrumen perbankan konvensional, yang menimbulkan isu karena sebagian multiple 'aqd dinyatakan terlarang oleh hadis (Saputera et al., 2020). Nuansa ini penting dalam perkara: para pihak tidak hanya dinilai dari kesepakatan formal, tetapi juga dari kesesuaian struktur akad terhadap prinsip syariah yang diperdebatkan dalam otoritas keilmuan/fatwa (Isfandiar, 2021; Saputera et al., 2020).

________________________________________

O. Pembuktian dan Akibat Sengketa: Kontrak Elektronik, Intervensi Peradilan, dan Terminasi/Iqalah

Dalam sengketa, penentuan para pihak juga terkait kemampuan pembuktian identitas dan persetujuan. Kajian kontrak elektronik syariah pada fintech menyatakan bahwa kontrak elektronik dapat berfungsi sebagai alat bukti otentik apabila memenuhi syarat formal dan material, namun juga disebut tidak dapat berdiri sendiri dan masih memerlukan bukti lain (Rahmat et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam perkara, para pihak perlu memastikan sejak awal bahwa identitas subjek hukum dan manifestasi persetujuan (misalnya tanda tangan elektronik/sertifikat elektronik) cukup kuat untuk membuktikan keberadaan hubungan hukum (Jamaluddin, 2022; Rahmat et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang kontrak muamalat bagi OKU menekankan fungsi rukun kontrak untuk memastikan transaksi bebas dari elemen bertentangan dengan syarak; ketika kontrak dilanggar, muamalat Islam membolehkan pengadilan untuk campur tangan menegakkan keadilan pihak-pihak (Asyiqin et al., 2024; Markom et al., 2020). Dengan demikian, aspek "para pihak" dalam perkara juga menyangkut kapasitas mereka sebagai subjek yang dapat mempertahankan atau digugat haknya di forum penyelesaian sengketa (Markom et al., 2020; Sugianto, 2021).

Selain itu, sengketa sering berujung pada terminasi akad. Kajian pembatalan sepihak pada sewa-menyewa menegaskan rukun akad ijarah mencakup para pihak (al-'aqidain), objek, shighat, dan elemen terkait ujrah, serta menyebut salah satu cara berakhirnya akad dapat melalui terminasi berbasis kesepakatan (al-iqalah) yang mengembalikan para pihak pada status semula sebelum akad (Arifin, 2018). Dalam kajian iqalah pada e-commerce, iqalah dipahami sebagai pembatalan yang dibolehkan ulama, dan dibingkai sebagai solusi karena transaksi jarak jauh meningkatkan kerentanan ketidaktahuan efektif atas barang; kajian tersebut juga menautkan iqalah dengan kerangka KHES sebagai hukum yang mengatur kesepakatan pembatalan (N. Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Artinya, ketika perkara terjadi, subjek hukum (para pihak) bukan hanya diidentifikasi, tetapi juga dinilai haknya untuk mengakhiri hubungan hukum melalui mekanisme yang diakui syariah, dengan syarat tetap menjaga asas persetujuan dan keadilan (Arifin, 2018; N. Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

________________________________________

P. Kesimpulan

Konsep "para pihak" menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai inti dari subjek hukum dalam akad/perkara karena akad dipandang sebagai pertemuan kehendak (ijab-kabul) yang melahirkan akibat hukum pada objek akad dan membentuk hak-kewajiban yang mengikat (Abuhih, 2019; Al-Khalifi, 2011; Al-Mahbashi, 2014). Para pihak sebagai al-'aqidain mensyaratkan keberbilangan pihak dan kecakapan hukum; perbedaan pandangan mazhab mengenai rukun (misalnya Hanafi yang menekankan ijab-kabul sebagai rukun tunggal vs. struktur rukun yang lebih eksplisit dalam non-Hanafi) serta adopsi KHES yang memasukkan pihak, objek, tujuan, dan kesepakatan sebagai rukun perlu dicatat karena memengaruhi cara menilai validitas akad dan kedudukan pihak dalam sengketa (Majid, 2018; Al-Khalifi, 2011; Khater & Sarhan, 2007). Dalam praktik modern, para pihak dapat berupa individu maupun badan hukum (bank/LKS), dapat bertindak langsung atau melalui wakalah, dan harus menjamin prinsip ridha/at-taradi, transparansi, serta terbebas dari penipuan, gharar, dan ketidakjelasan agar akad tidak merugikan salah satu pihak (Asari & Zaidah, 2022; Ikbar, 2020; Isfandiar, 2021). Ketika sengketa muncul, kedudukan para pihak dibaca melalui perangkat rujukan seperti KHES dan standar kepatuhan syariah (termasuk fatwa DSN), dengan implikasi pada pembuktian identitas/persetujuan (termasuk di kontrak elektronik), intervensi peradilan untuk keadilan, dan pilihan terminasi seperti iqalah yang juga menuntut kesepakatan serta perlindungan hak kedua belah pihak (Arifin, 2018; Rahmat et al., 2023; Sugianto, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Arifin, S. (2018). Litigasi Hybrid Contract Gadai pada Lembaga Keuangan Syariah. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 12(2), 405–429. https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.405-429

Asari, A., & Zaidah, N. (2022). Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh. Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 131. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2582

Asyiqin, I. Z., Hamsin, M. K., Anggriawan, R., & Fanani, A. (2024). Musharakah Mutanaqisah in Indonesia and Malaysia: Fatwa Institution, Regulation, and Recent Practice. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 1–18. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2302

Fasa, M. I., & Suharto, S. (2018). Sharea Issues in the Application of Takaful: Review on Islamic Law Perspective. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 14(2), 347–376. https://doi.org/10.24239/jsi.v14i2.478.347-376

Hadi, M. Q. A. (2022). Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 6(2), 16. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010

Hasan, N. F. (2017). Konsep dan Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.945

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Ikbar, A. N. (2020). Perjanjian Iklan di Radio Suara Akbar Surabaya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(2), 172–196. https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.2.1-25

Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Penelitian, 10(2). https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361

Isfandiar, A. A. (2021). Institusionalisasi Akad Muamalah. Jurnal Investasi Islam, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1052

Ismail, M. S. I., Ismail, S., Azizi, A., Ibrahim, M. A., & Ismail, M. K. (2021). Gold Reselling in Online Transaction: A Study from Muamalat Perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i6/10175

Jamaluddin, J. (2022). Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 4(2), 141–165. https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1470

Lubis, I. H. (2023). The Pillars and Conditions of a Contract in Muamalat Transactions. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Majid, Z. A. (2018). أهمية قوانين المصارف الشرعية في إندونيسيا. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 18(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.9820

Markom, R., Zakaria, M. A., & Rahman, A. A. (2020). Pelaksanaan Kontrak Muamalat oleh Golongan Kelainan Upaya (OKU) Buta dalam Sistem Kewangan Islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2020.5.2.03

Mawardi, M. (2019). Al-'Uqud Al-Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia. Hukum Islam, 18(2), 69. https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.6693

Muzakki, M. H., & Nurhayati, S. (2016). Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Sayur melalui Wakālah di Desa Krisik Ponorogo. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 522. https://doi.org/10.15642/islamica.2016.10.2.522-543

Rahmat, R., Asmuni, A., Anggraini, T., & Hrp, A. K. Z. (2023). Terms and Conditions Applicability Muamalat. International Journal of Economics (IJEC), 2(1), 162–169. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.441

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Safitri, N., & Maftukhatusolikhah, M. (2021). Profit Equalization Reserve and DSN MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 in Maqashid Syariah Perspective. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 21(1), 31–40. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8340

Safitri, V. A., & Piranda, K. (2023). Muamalah Fiqh Analysis on Hybrid Contract Model and Its Application to Islamic Financial Institutions. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 4(4). https://doi.org/10.53697/emak.v4i4.1458

Sahrani, S., & Adha, S. N. (2022). Implementation of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Acad at Indonesian Sharia Bank. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 337–356. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3504

Saputera, A. R. A., Suyitno, M. R., & Alkautsar, M. S. (2020). Analisis Konsekuensi terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Nizham: Journal of Islamic Studies, 8(02), 216. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2709

Sjaiful, M. (2016). Studi Kritis Model Perjanjian Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 15(1), 119. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.119-136

Sugianto, E. (2021). Ulama's Debate in the Law of Origin of the Fiqih Muammalah and Contract. Scientia: Jurnal Hasil Penelitian, 6(2), 28–35. https://doi.org/10.32923/sci.v6i2.2894

Sumanto, H. R. G. A., AN, A. N., & Ichsan, M. (2023). Does the MUI Fatwa on Multi Contracts Causes Gharar? Tazkia Islamic Finance and Business Review, 16(2). https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i2.294

Syakur, M. (2021). Skema Multi Akad Mudharabah Musytarakah dan Implikasinya. Jurnal Hukum Respublica, 21(2). https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8336

Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329

Waris, Moh. W. A., & Sari, N. K. (2023). The Analysis of Murabahah bil Wakalah Agreements Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia. Rechtenstudent, 4(3), 202–213. https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.295

Abuhih, A. (2019). Athar al-Iflas 'ala al-'Aqd al-Hisab al-Jari. Majallah Dirasat Qanuniyyah, (22). https://doi.org/10.37376/jols.vi22.969

Al-Hamid, S. (2023). Al-Indimaj fi al-Masharif al-Islamiyyah min Manzur Qanuni wa Syar'i wa Mali. Journal of Islamic and Religious Studies, 8(1), 57–76. https://doi.org/10.36476/jirs.8:1.06.2023.04

Al-Khalifi, R. M. (2011). Syarth Suquth al-Haq fi al-Ta'widh fi al-Ta'min al-Takafuli bayna al-Syari'ah wa al-Qanun al-Kuwaiti. Majallah al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 26(85). https://doi.org/10.34120/jsis.v26i85.1925

Al-Tanaiji, M. H., & Sarhan, A. I. (2025). Al-Jahalah al-Fahisyah fi 'Uqud al-Mu'awadhah: Dirasah fi Ahkam al-Qanun al-Imirati. UAEU Law Journal, 39(3), 347–394. https://doi.org/10.65088/2025.39.3.7

Al-Mahbashi, M. A. (2014). The Legal System of the Divorce Agreement in Yemeni Law. Queen Arwa University Journal, 10(10), 24. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i10.75

Khater, N. H., & Sarhan, A. I. (2007). Al-Asas al-Qanuni li Iltizam al-Mu'amman Lahu Taqdim al-Ma'lumat. Majallah al-Huquq, 31(1). https://doi.org/10.34120/jol.v31i1.1493

Aliyan, H. I., & Al-Aris, A. A. H. (2025). Al-Tabi'ah al-Qanuniyyah li Mabda' 'Adam al-Tamyiz wa 'Alaqatuhu bi Ghayrihi min al-Mabadi'. Majallah al-Qarar lil Buhuth al-'Ilmiyyah al-Muhakkamah, 6(17), 257–279. https://doi.org/10.70758/elqarar/6.16.12

Qadumi, S. A. (2025). Bay' al-Muntajat Muntahiyah al-Salahiyyah fi al-Qanun al-Filastini: Dirasah Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami. Al-Majallah al-Dawliyyah lil Dirasat al-Islamiyyah al-Mutakhassisah, 10(3), 136–153. https://doi.org/10.31559/sis2025.10.3.2