01590 - Onvoldoende Bewijs: Bukti Yang Tidak Cukup Sebagai Dasar Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Hukum Islam

Abstract

Insufficient evidence (onvoldoende bewijs) is a central concept in criminal procedural law that determines whether a defendant may be convicted or must be acquitted. This article examines the concept of insufficient evidence as the basis for acquittal (vrijspraak) in Indonesian criminal procedural law and Islamic law. Using a normative juridical approach with a doctrinal and comparative legal analysis, this article identifies that Indonesian criminal procedural law (KUHAP) adopts a negative statutory proof system (negatief wettelijk), requiring at minimum two valid pieces of evidence alongside judicial conviction as stipulated in Article 183 of KUHAP. When this cumulative standard is not met, the court must render an acquittal pursuant to Article 191 paragraph (1) of KUHAP. From the perspective of Islamic law, the parallel principle is expressed through the presumption of innocence and the postulate that doubt serves as a basis for acquittal, given that punishment must be grounded in certainty and conviction. This article further reveals that insufficient evidence may arise not only from a lack of valid evidence but also from judicial error in evaluating evidence, which may be corrected through cassation following Constitutional Court Decision Number 114/PUU-X/2012. The synthesis of both legal systems demonstrates a shared epistemic commitment: criminal punishment must not be imposed unless evidence is sufficient to eliminate reasonable doubt and to form rational judicial conviction.

Keywords: onvoldoende bewijs, insufficient evidence, acquittal, negative statutory proof system, Islamic criminal law

________________________________________

Abstrak

Ketidakcukupan bukti (onvoldoende bewijs) merupakan konsep sentral dalam hukum acara pidana yang menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana. Artikel ini mengkaji konsep bukti yang tidak cukup sebagai dasar putusan bebas (vrijspraak) dalam hukum acara pidana Indonesia dan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis doktrinal dan perbandingan hukum, artikel ini mengidentifikasi bahwa hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk), yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Apabila standar kumulatif tersebut tidak terpenuhi, pengadilan harus menjatuhkan putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dari perspektif hukum Islam, prinsip yang sepadan diekspresikan melalui asas praduga tak bersalah dan dalil bahwa keraguan menjadi dasar pembebasan, karena penghukuman harus bertumpu pada ketegasan dan keyakinan. Artikel ini lebih jauh mengungkap bahwa ketidakcukupan bukti dapat lahir bukan hanya dari minimnya alat bukti sah, melainkan juga dari kekeliruan hakim dalam menilai bukti yang dapat dikoreksi melalui kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Sintesis kedua sistem hukum tersebut menunjukkan komitmen epistemik yang sama: penghukuman pidana tidak boleh dijatuhkan kecuali bukti cukup untuk meniadakan keraguan yang relevan dan membentuk keyakinan hakim yang rasional.

Kata kunci: onvoldoende bewijs, bukti tidak cukup, putusan bebas, sistem negatif wettelijk, hukum pidana Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perkara pidana, isu "bukti yang tidak cukup" (onvoldoende bewijs) secara praktis muncul ketika konstruksi pembuktian di persidangan gagal mencapai standar pembuktian yang dipersyaratkan oleh hukum acara, sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan konsekuensi yang lazim ialah putusan bebas. Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, pembuktian diposisikan sebagai tahapan paling menentukan karena melalui pembuktianlah pengadilan menilai apakah suatu tindak pidana benar terjadi dan apakah terdakwalah pelakunya, sekaligus untuk mencapai—atau setidaknya mendekati—kebenaran materiil (Yoka, 2021; Zulhakim et al., 2023). Literatur juga menegaskan bahwa pembuktian berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, karena kesalahan menilai bukti berisiko menjatuhkan pidana kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah, sehingga pembuktian harus diletakkan dalam disiplin yang ketat dan akuntabel (Yoka, 2021; Zulhakim et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam dan prosedur peradilannya, pokok ide yang sejalan juga tampak: hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah dan mensyaratkan bahwa penghukuman harus bertumpu pada "ketegasan dan keyakinan", sedangkan "keraguan" dapat menjadi dasar putusan bebas dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kejahatan (Siahaan et al., 2023). Dengan demikian, topik "onvoldoende bewijs menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai pembahasan tentang bagaimana ketidakcukupan bukti—atau hadirnya keraguan yang tidak teratasi oleh alat bukti—bekerja sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana, dan bagaimana prinsip tersebut berkorespondensi dengan standar pembuktian dalam hukum acara pidana positif Indonesia yang mensyaratkan kombinasi alat bukti sah dan keyakinan hakim (Dedy & Santoso, 2021; Siahaan et al., 2023).

________________________________________

2. Pembahasan

2.1 Makna "Tidak Cukup Bukti" sebagai Dasar Putusan Bebas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Secara doktrinal KUHAP, putusan bebas (vrijspraak/acquittal) dijatuhkan ketika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" (Rahma, 2021; Sherina et al., 2023). Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP—yang dikutip dan ditegaskan berulang dalam berbagai kajian—menerangkan bahwa frasa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" itu dimaknai sebagai "tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana" (Krisnanda, 2021; Rahma, 2021). Karena itu, "tidak cukup bukti" bukan sekadar klaim intuitif, melainkan kesimpulan yudisial yang harus lahir dari penilaian pembuktian menggunakan alat bukti yang diakui hukum acara pidana (Krisnanda, 2021; Sherina et al., 2023).

Literatur juga menegaskan bahwa putusan bebas merupakan salah satu dari tiga bentuk putusan akhir yang dikenal dalam KUHAP—di samping putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum—sehingga kategorisasi "tidak cukup bukti" terutama relevan untuk putusan bebas dalam arti Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Krisnanda, 2021; Sherina et al., 2023). Sejalan dengan itu, beberapa kajian menyatakan bahwa secara yuridis putusan bebas identik dengan kondisi pembuktian yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta/atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian (Rinanto, 2022; Sherina et al., 2023). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa "tidak cukup bukti" tidak berdiri sendiri; ia melekat pada desain sistem pembuktian yang dianut KUHAP (Dedy & Santoso, 2021; Sherina et al., 2023).

2.2 Sistem Pembuktian "Negatif Wettelijk": Dua Alat Bukti Sah dan Keyakinan Hakim

Standar paling sentral untuk menilai apakah bukti "cukup" atau "tidak cukup" dalam KUHAP dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Chanif, 2021; Dedy & Santoso, 2021). Sejumlah studi menyebut konfigurasi ini sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk), yakni gabungan persyaratan legal-formal (alat bukti sah minimal) dan persyaratan psikologis-yudisial (keyakinan hakim) (Dedy & Santoso, 2021; Nur, 2019). Karena itu, "cukup bukti" dalam perkara pidana bukan hanya perkara terpenuhinya alat bukti, melainkan juga keterbentukan keyakinan hakim yang rasional atas dasar alat bukti tersebut (Dedy & Santoso, 2021; Putra & Iqbal, 2020).

Konsekuensi logis dari sistem negatief wettelijk adalah simetris: (i) alat bukti saja tidak cukup tanpa keyakinan hakim, dan (ii) keyakinan hakim saja tidak cukup tanpa dukungan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (Dedy & Santoso, 2021; Putra & Iqbal, 2020). Literatur menegaskan bahwa apabila salah satu dari dua unsur itu tidak ada, keterbuktian kesalahan terdakwa tidak memadai untuk pemidanaan (Dedy & Santoso, 2021; Putra & Iqbal, 2020). Karena itu, kondisi onvoldoende bewijs/tidak cukup bukti dapat muncul baik karena problem kuantitas/jenis alat bukti—misalnya tidak mencapai minimum—maupun karena problem kualitas persesuaian bukti yang gagal menumbuhkan keyakinan hakim (Dedy & Santoso, 2021; Kaury et al., 2021).

2.3 Batas Minimum Pembuktian dan Kaidah "Unus Testis Nullus Testis"

Asas batas minimum pembuktian secara eksplisit terkait dengan Pasal 183 KUHAP (minimal dua alat bukti sah) dan diperkuat oleh ketentuan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Dedy & Santoso, 2021; Nugroho, 2017). Kajian-kajian menyebut prinsip ini sebagai "unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi), yang menempatkan keterangan saksi tunggal pada posisi belum memadai kecuali disertai alat bukti sah lain (Dedy & Santoso, 2021; Twenthina & Kurniawan, 2023). Dengan demikian, jika perkara hanya ditopang satu saksi tanpa dukungan alat bukti lain yang sah, maka secara doktrinal pembuktian berada pada risiko "tidak cukup bukti" dan dapat berujung pada putusan bebas (Awilda et al., 2023; Rinanto, 2022).

Di sisi lain, literatur juga mengingatkan bahwa kebutuhan pemenuhan minimum bukti tidak boleh dipahami secara mekanistis sebatas menghitung jumlah, melainkan harus memastikan adanya persesuaian antarbukti yang relevan dengan unsur delik yang didakwakan (Adam, 2022; Twenthina & Kurniawan, 2023). Beberapa kajian menekankan bahwa hakim harus menilai persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, dan faktor-faktor yang memengaruhi kredibilitas keterangan (Iriawan, 2023; Twenthina & Kurniawan, 2023). Dalam konteks inilah "tidak cukup bukti" dapat terjadi meskipun terdapat lebih dari satu alat bukti, apabila antarbukti saling bertentangan atau gagal membentuk fakta hukum yang koheren untuk memenuhi unsur dakwaan (Adam, 2022; Twenthina & Kurniawan, 2023).

2.4 Alat Bukti yang Sah, Sistem Pembuktian yang Tertutup, dan Penilaian Bebas oleh Hakim

KUHAP membatasi alat bukti yang sah (closed and limited evidentiary system), sehingga para pihak dan hakim tidak bebas menerima bentuk bukti di luar yang ditentukan undang-undang (Darizta et al., 2023; Yonea et al., 2021). Sejumlah kajian menegaskan prinsip pembuktian dalam KUHAP: alat bukti sah merujuk pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Khoiriyah, 2015; Sulistyo, 2019). Karena sistemnya tertutup, "kecukupan bukti" harus dibangun dari—dan diuji melalui—alat bukti yang diakui tersebut; di luar itu, alat yang diajukan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa (Darizta et al., 2023; Pratama, 2020).

Walaupun alat bukti dibatasi, nilai kekuatan pembuktian beberapa alat bukti bersifat "bebas" (vrij bewijskracht), sehingga hakim tidak terikat secara otomatis pada kebenaran atau bobot satu alat bukti tertentu (Alfandi & Natsif, 2022; Pristiwijayani & Kurniawan, 2023). Misalnya, keterangan saksi dipahami memiliki kekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat hakim secara determinatif, sehingga bobotnya bergantung pada penilaian hakim terhadap relevansi dan persesuaiannya dengan bukti lain (Alfandi & Natsif, 2022; Chanif, 2021). Demikian pula keterangan terdakwa diposisikan bernilai pembuktian bebas dan tidak dapat berdiri sendiri; keterangan terdakwa perlu didukung setidaknya satu alat bukti lain agar dapat berkontribusi pada pembuktian yang cukup (Chanif, 2021; Maulana, 2017). Dengan demikian, onvoldoende bewijs dapat terjadi bukan hanya karena tidak adanya alat bukti sah, tetapi juga karena alat bukti yang ada dinilai tidak memadai secara kualitas untuk membangun keyakinan hakim (Alfandi & Natsif, 2022; Chanif, 2021).

Pada level praktik, persoalan "bukti tidak cukup" juga dapat muncul akibat perdebatan tentang kedudukan bukti tertentu—misalnya bukti digital—yang tidak secara klasik disebut dalam KUHAP, meskipun hukum positif tertentu seperti UU ITE mengatur bukti elektronik (Khoiriyah, 2015; Krisnanda, 2021). Kajian tentang bukti digital menegaskan kembali bahwa Pasal 183 KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti sah, dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP merinci jenis alat bukti sah, sehingga pertanyaan utama sering bergeser pada bagaimana mengkualifikasi dan menilai bukti baru agar tetap kompatibel dengan kerangka pembuktian KUHAP (Darizta et al., 2023; Krisnanda, 2021). Jika bukti yang diajukan tidak dapat diposisikan sebagai alat bukti sah atau tidak dapat saling bersesuaian dengan alat bukti lain, maka pembuktian berisiko dinilai "tidak cukup" (Darizta et al., 2023; Krisnanda, 2021).

2.5 Putusan Bebas vs. Putusan Lepas: Implikasi Langsung dari "Tidak Cukup Bukti"

Literatur KUHAP membedakan putusan bebas dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas berkaitan dengan tidak terbuktinya kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan—yang dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dipahami sebagai tidak cukup bukti—sedangkan putusan lepas terjadi ketika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (Krisnanda, 2021; Mars et al., 2019). Kajian lain menegaskan bahwa pada putusan lepas, fokusnya bukan kegagalan pembuktian peristiwa, melainkan kualifikasi yuridis bahwa peristiwa itu tidak masuk ranah pidana atau terdapat alasan peniadaan/penghapusan pidana yang relevan (Narendra et al., 2020; Rizqi, 2021). Karena itu, konsep onvoldoende bewijs secara konseptual lebih tepat dilekatkan pada putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bukan pada putusan lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP (Krisnanda, 2021; Narendra et al., 2020).

Namun, terdapat nuansa perdebatan dalam literatur mengenai hubungan "keterbuktian formal" dan "keyakinan hakim" serta konsekuensi putusannya. Ada kajian yang menyatakan bahwa meskipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai terbukti, nilai pembuktian itu dapat "lumpuh" apabila tidak didukung keyakinan hakim, dan dalam keadaan demikian putusan yang dijatuhkan adalah putusan lepas (Adam, 2022). Di sisi lain, banyak kajian lain menekankan bahwa jika keyakinan hakim tidak terbentuk, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dan konsekuensi yang ditekankan ialah putusan bebas karena syarat Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi secara kumulatif (Dedy & Santoso, 2021; Rinanto, 2022). Perbedaan penekanan ini penting dicatat agar istilah "tidak cukup bukti" tidak disalahgunakan untuk menjustifikasi putusan lepas yang seharusnya berkaitan dengan kualifikasi "bukan tindak pidana" atau alasan peniadaan pidana (Narendra et al., 2020; Rizqi, 2021).

Selain itu, salah satu kajian menekankan sifat "negatif" dari putusan bebas: putusan bebas tidak menyatakan terdakwa pasti tidak melakukan perbuatan, melainkan menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; dalam pengertian ini, kemungkinan faktual terdakwa melakukan perbuatan tetap ada, tetapi tidak terbukti di persidangan (Putra & Iqbal, 2020). Konsepsi ini menegaskan bahwa onvoldoende bewijs merupakan kategori epistemik-yuridis (kegagalan pembuktian) dan bukan pernyataan ontologis bahwa peristiwa tidak pernah terjadi (Putra & Iqbal, 2020; Yoka, 2021).

2.6 "Tidak Cukup Bukti" sebagai Problem Konstruksi Pembuktian: Pelajaran dari Berbagai Studi Kasus

Sejumlah studi kasus putusan bebas menunjukkan pola yang konsisten: ketika alat bukti penuntut umum dinilai "sangat minim"—misalnya terutama bertumpu pada saksi dan surat tetapi tidak memenuhi unsur delik tertentu—hakim dapat menjatuhkan putusan bebas karena unsur pasal dakwaan tidak terpenuhi secara sah (Dedy & Santoso, 2021; Febriantika & Ismunarno, 2022). Studi lain dalam konteks penuntutan narkotika juga menegaskan bahwa ketidakcukupan alat bukti—misalnya tidak adanya saksi atau bukti lain yang mendukung unsur "membeli/menerima" narkotika—dapat menyebabkan dakwaan primair tidak terbukti sehingga penuntut umum menuntut pada dakwaan yang lebih sesuai atau perkara berisiko putusan yang tidak sesuai konstruksi pembuktian (Fitri & Rustamaji, 2021; Maghaz, 2019). Dalam konteks tindak pidana tertentu, kajian menunjukkan bahwa bukti tertentu—misalnya audit internal perusahaan—dapat dipersoalkan validitasnya, dan bila alat bukti sah tidak cukup untuk menumbuhkan keyakinan hakim, maka semestinya konsekuensi yang konsisten ialah pembebasan terdakwa (Kaury et al., 2021; Rozi, 2017).

Dalam perkara lingkungan hidup, suatu studi putusan bebas menyoroti bahwa jaksa mengajukan bukti laboratorium yang dinilai "tidak berkualitas" (unqualified evidence), sementara saksi dan ahli menyatakan terdakwa dan perusahaannya tidak melanggar aturan, sehingga terdakwa diputus tidak bersalah (Hidayatulloh, 2016). Studi ini menggambarkan bahwa onvoldoende bewijs dapat bersumber dari kualitas pembuktian ilmiah/forensik dan konsistensi keterangan ahli-saksi, bukan hanya kuantitas alat bukti (Hidayatulloh, 2016; Pristiwijayani & Kurniawan, 2023). Karena itu, kecukupan bukti harus dilihat sebagai gabungan validitas (legal admissibility), reliabilitas, dan relevansi terhadap unsur dakwaan, yang keseluruhannya berkontribusi pada keyakinan hakim sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP (Dedy & Santoso, 2021; Pristiwijayani & Kurniawan, 2023).

2.7 Dimensi Pra-Persidangan: "Tidak Cukup Bukti" sebagai Alasan Penghentian Penyidikan/Penuntutan

Walaupun fokus utama topik ini adalah dasar putusan bebas di persidangan, literatur juga menunjukkan bahwa konsep "tidak cukup bukti" beroperasi sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam KUHAP, penyidik dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan kajian mengenai prejudiciel geschil menjelaskan bahwa penghentian tersebut dapat dipakai ketika bukti-bukti belum jelas—misalnya status keperdataan tertentu harus dipastikan melalui putusan perdata (Rahim & Rahim, 2022; Rizqi, 2021). Di tingkat penuntutan, penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti sebagaimana Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dan kajian tentang surat dakwaan menekankan bahwa penghentian penuntutan merupakan mekanisme untuk mencegah perkara "tidak cukup bukti" dipaksakan masuk persidangan (Fitriani et al., 2022; Rozi, 2017).

Konstruksi tersebut sejalan dengan argumentasi bahwa pra-penuntutan dan koordinasi penyidik–jaksa penting untuk mencegah risiko gagalnya penuntutan dan mencegah perkara yang "tidak cukup bukti" disidangkan—karena dapat berujung pada putusan bebas, lepas, atau kontroversi putusan—sehingga berdampak pada kepastian hukum dan keadilan (Noviacahyani & Sudarti, 2023; Rozi, 2017). Dengan demikian, onvoldoende bewijs tidak hanya merupakan problem di akhir (putusan), tetapi juga indikator kualitas kerja pembuktian di hulu yang menentukan apakah perkara layak dilimpahkan ke pengadilan (Noviacahyani & Sudarti, 2023; Rozi, 2017).

2.8 Hukum Islam: Praduga Tak Bersalah, Keraguan, dan Standar Keyakinan dalam Pembuktian

Rujukan yang tersedia dalam sumber-sumber yang diberikan menunjukkan bahwa hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan aturan pidana substantif dan prosedural (Siahaan et al., 2023). Dalam kerangka tersebut, keraguan (doubt) diposisikan sangat tegas: keraguan dapat menjadi dasar putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan (Siahaan et al., 2023). Dengan kata lain, apabila bukti tidak mencapai tingkat yang meniadakan keraguan yang relevan, maka pendekatan yang sejalan dengan hukum Islam adalah tidak menjatuhkan penghukuman, yang secara fungsional paralel dengan gagasan "tidak cukup bukti" sebagai basis pembebasan (Siahaan et al., 2023; Zulhakim et al., 2023).

Sumber lain menekankan bahwa pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana Islam, karena hak asasi manusia dipertaruhkan; tujuan pembuktian ialah mencari kebenaran materiil (Yoka, 2021; Zulhakim et al., 2023). Dalam konteks pembuktian, sebuah kajian mengaitkan hadis sebagai dasar bahwa untuk memperoleh putusan yang sesuai dengan petitum—dalam pidana: tuntutan penuntut umum—pihak yang menuduh/menuntut harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalilnya, dan bukti tersebut harus merujuk pada ketentuan jenis-jenis alat bukti dalam peraturan perundang-undangan (dalam konteks Indonesia) (Zulhakim et al., 2023). Pada sisi ini, prinsip hukum Islam yang ditampilkan oleh sumber-sumber tersebut beririsan dengan prinsip akuntabilitas pembuktian dalam KUHAP: tuduhan tidak boleh berdiri tanpa bukti yang nyata (Siahaan et al., 2023; Zulhakim et al., 2023).

Lebih jauh, salah satu sumber menyatakan secara eksplisit bahwa tuduhan tanpa bukti yang nyata adalah "tidak cukup", dan penuduh yang berkepentingan tidak dapat mengajukan bukti tunggal untuk menghukum pelaku tindak pidana; ini memperlihatkan orientasi kehati-hatian pembuktian yang sejalan dengan asas minimum pembuktian (unus testis nullus testis) dalam hukum acara pidana Indonesia (Dedy & Santoso, 2021; Siahaan et al., 2023). Karena itu, "onvoldoende bewijs menurut hukum Islam" berdasarkan sumber yang tersedia dapat disistematisasi sebagai keadaan ketika pembuktian tidak mencapai tingkat yang menghilangkan keraguan secara memadai, sehingga putusan yang tepat adalah pembebasan atau penolakan penghukuman (Siahaan et al., 2023; Zulhakim et al., 2023).

2.9 Problematika Kelangkaan Saksi dan Gagasan Darurat (Ḍarūrāt): Saksi Mahkota dan Kesaksian dalam Perspektif Fiqh Murāfa'āt

Sumber-sumber yang diberikan juga mengulas persoalan kelangkaan bukti/saksi dalam perkara pidana tertentu dan bagaimana sistem mencoba mengatasinya. Dalam konteks Indonesia, penggunaan "saksi mahkota" kerap dibahas sebagai alternatif ketika tidak ada bukti lain yang mendukung untuk memutus perkara, dan sebuah kajian menyatakan bahwa dalam fiqh murāfa'āt penggunaan saksi mahkota dapat diperbolehkan karena alasan darurat (ḍarūrāt), dengan syarat dilakukan di bawah sumpah dan dipandang sebagai saksi kunci untuk membuka kejahatan yang tersembunyi (Khoiriyah, 2015). Kajian lain menegaskan bahwa KUHAP tidak mengatur saksi mahkota secara eksplisit, tetapi yurisprudensi tertentu mengakui keberadaannya, dan faktor pendorongnya antara lain kurangnya alat bukti khususnya keterangan saksi (Priyambodo, 2022; Sabirin, 2021).

Dalam konteks hukum Islam yang disinggung sumber tersebut, kesaksian dikenal sebagai ash-shahādah, yakni pernyataan yang bersumber dari penyaksian langsung dan pengetahuan yang pasti, dan salah satu syarat saksi yang ditekankan adalah "adil" (Khoiriyah, 2015). Relevansinya dengan onvoldoende bewijs adalah: ketika sistem pembuktian kekurangan saksi dan bukti penunjang, terdapat dorongan menggunakan instrumen alternatif seperti saksi mahkota untuk memenuhi kebutuhan pembuktian, tetapi instrumen itu sendiri menimbulkan problem normatif—misalnya potensi pelanggaran asas non self incrimination—yang juga dibahas dalam kajian lain (Khoiriyah, 2015; Priyambodo, 2022). Dengan demikian, sumber-sumber tersebut menunjukkan ketegangan klasik: kebutuhan mencapai kebenaran materiil dan membongkar tindak pidana yang "tertutup" berhadapan dengan kehati-hatian agar pembuktian tidak menghasilkan penghukuman berbasis bukti yang lemah/ambigu—yang dalam hukum Islam disebutkan harus dihindari karena keraguan menjadi dasar pembebasan (Khoiriyah, 2015; Siahaan et al., 2023).

2.10 Keterangan Penyidik sebagai Saksi (Saksi Verbalisan) dan Risiko Putusan Bebas karena Bukti Tidak Bersesuaian

Beberapa sumber juga menyoroti saksi verbalisan—penyidik sebagai saksi—yang biasanya dihadirkan ketika terdakwa membantah kebenaran BAP. Salah satu kajian menyatakan bahwa saksi verbalisan dapat dihadirkan penuntut umum, tetapi nilai pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mampu berdiri sendiri; hakim harus mencari kecocokan antaralat bukti untuk membuat perkara menjadi terang (Yonea et al., 2021). Studi lain menegaskan bahwa keterangan saksi verbalisan tidak diatur di KUHAP, dan dalam praktik kekuatan pembuktiannya juga bersifat bebas, tidak mengikat, dan tidak menentukan, sehingga hakim tetap harus menilai kebenaran isinya dan mencocokkannya dengan bukti lain (Alfandi & Natsif, 2022; Yonea et al., 2021).

Dalam studi yang lebih kritis, dikemukakan bahwa hakim dapat keliru bila terlalu bertumpu pada saksi verbalisan dan mengabaikan alat bukti lain yang bersesuaian—misalnya visum et repertum—sehingga putusan bebas berpotensi lahir dari dasar pertimbangan yang tidak tepat dan tidak memberi kekuatan pembuktian materiil (Saudila, 2023). Kritik ini menegaskan bahwa "tidak cukup bukti" semestinya merupakan hasil evaluasi komprehensif atas keseluruhan alat bukti sah dan persesuaiannya, bukan akibat distorsi penilaian bukti tertentu yang lemah atau tidak relevan (Iriawan, 2023; Saudila, 2023).

2.11 Koreksi Putusan Bebas: Kasasi atas Putusan Bebas dan Isu "Bebas Tidak Murni"

Sumber-sumber yang tersedia memperlihatkan perkembangan penting: putusan bebas dapat menjadi objek kasasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghilangkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP—dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat—sehingga putusan bebas dapat dimintakan kasasi (Herwanto, 2020; Wijaya, 2020). Sejumlah kajian kemudian menempatkan kasasi sebagai mekanisme koreksi ketika judex facti diduga salah menerapkan hukum pembuktian, mengabaikan alat bukti, atau tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang relevan secara yuridis (Nastiti, 2020; Twenthina & Kurniawan, 2023). Kerangka ini penting karena onvoldoende bewijs tidak selalu bermakna bukti memang tidak ada; dalam sebagian perkara, judex facti dinilai keliru menilai bukti sehingga putusan bebas lahir bukan karena bukti kurang, tetapi karena kesalahan penerapan hukum pembuktian (Nastiti, 2020; Twenthina & Kurniawan, 2023).

Berbagai studi kasasi menunjukkan pola argumentasi yang mirip: penuntut umum menyatakan judex facti salah menafsirkan unsur delik atau mengabaikan alat bukti—misalnya surat—sehingga menjatuhkan putusan bebas; alasan demikian dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi (penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak berdasarkan ketentuan undang-undang) (Hilmawan, 2020; Yoka, 2021). Kajian lain bahkan membedakan "putusan bebas murni" dan "bebas tidak murni", dengan menyatakan bahwa bebas tidak murni dapat terjadi bila putusan bebas didasarkan pada penafsiran keliru atas tindak pidana dalam dakwaan atau majelis melampaui wewenang, sehingga membuka ruang koreksi melalui kasasi (Hilmawan, 2020; Wibowo, 2021). Dengan demikian, dalam diskursus "bukti tidak cukup", penting membedakan apakah ketidakcukupan itu bersifat substantif—memang tidak memenuhi Pasal 183 KUHAP—atau bersifat artifisial akibat kesalahan penilaian/pertimbangan atas bukti yang sebenarnya relevan dan cukup (Hilmawan, 2020; Wibowo, 2021).

Dalam konteks tindak pidana perkosaan, misalnya, terdapat kajian yang menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas karena judex factie terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, termasuk mengabaikan visum et repertum, padahal fakta persidangan menunjukkan adanya cukup bukti untuk membuktikan unsur Pasal 285 KUHP (Twenthina & Kurniawan, 2023). Kajian lain juga menegaskan bahwa pengabaian keterangan ahli—misalnya psikiatri forensik—dalam perkara yang saksi terbatas dapat dikualifikasi sebagai kesalahan penerapan hukum karena keterangan ahli merupakan alat bukti yang harus dipertimbangkan dan dicocokkan dengan bukti lain (Nuari, 2021; Rinanto, 2022). Rangkaian studi tersebut menunjukkan bahwa standar "cukup/tidak cukup" bukti tidak hanya soal jumlah alat bukti, tetapi juga soal apakah hakim telah menilai bukti secara tepat dan menyeluruh dalam kerangka Pasal 183–184 KUHAP (Rinanto, 2022; Twenthina & Kurniawan, 2023).

2.12 Sintesis: "Onvoldoende Bewijs Menurut Hukum Islam" sebagai Prinsip Kehati-hatian terhadap Keraguan yang Tidak Teratasi

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, prinsip kunci hukum Islam yang paling langsung memayungi konsep onvoldoende bewijs adalah: praduga tak bersalah, penghukuman harus berdasar ketegasan dan keyakinan, sedangkan keraguan dapat menjadi dasar putusan bebas (Siahaan et al., 2023). Dalam pembacaan ini, "bukti tidak cukup" bukan sekadar defisit formil, melainkan kondisi epistemik—bukti yang ada tidak mampu membentuk keyakinan yang memadai untuk menjatuhkan hukuman—sehingga respons yang selaras adalah pembebasan atau tidak menjatuhkan pidana (Siahaan et al., 2023; Zulhakim et al., 2023). Prinsip ini selaras secara fungsional dengan desain Pasal 183 KUHAP yang mewajibkan minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim, serta Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang memaknai "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" sebagai "tidak cukup bukti" menurut penilaian hakim berbasis alat bukti yang sah (Dedy & Santoso, 2021; Rahma, 2021).

Pada saat yang sama, sumber-sumber juga memperlihatkan tantangan praksis: kelangkaan saksi, kontroversi alat bukti tertentu, dan potensi kekeliruan penilaian bukti oleh judex facti dapat menghasilkan putusan bebas yang dipersoalkan (Khoiriyah, 2015; Twenthina & Kurniawan, 2023). Karena itu, sintesis yang dapat ditarik dari rujukan yang tersedia adalah bahwa konsep onvoldoende bewijs dalam semangat hukum Islam menuntut kehati-hatian yang tinggi agar keraguan tidak "dipaksa" menjadi keyakinan, tetapi juga menuntut integritas penilaian bukti agar "bukti yang sebenarnya cukup" tidak diabaikan sehingga melahirkan putusan bebas yang tidak akuntabel (Siahaan et al., 2023; Twenthina & Kurniawan, 2023). Di titik ini, mekanisme koreksi (kasasi) dan tuntutan putusan yang memuat pertimbangan pembuktian yang memadai menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terdakwa dari penghukuman tanpa bukti cukup dan kebutuhan keadilan substantif dalam penegakan hukum (Munarty et al., 2021; Twenthina & Kurniawan, 2023).

________________________________________

3. Penutup

Konsep onvoldoende bewijs (bukti yang tidak cukup) dalam perkara pidana—dalam KUHAP maupun dalam prinsip hukum Islam sebagaimana tercermin pada sumber yang tersedia—berporos pada gagasan bahwa penghukuman tidak boleh dijatuhkan bila standar pembuktian tidak terpenuhi. Dalam KUHAP, standar itu dikristalkan dalam sistem negatief wettelijk: minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 183 KUHAP, dan jika tidak terpenuhi maka putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjadi konsekuensi normatif (Dedy & Santoso, 2021; Rahma, 2021). Dalam sumber hukum Islam yang tersedia, prinsip sepadan diekspresikan melalui praduga tak bersalah dan postulat bahwa keraguan menjadi dasar pembebasan karena penghukuman harus berdasar ketegasan dan keyakinan (Siahaan et al., 2023). Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa "tidak cukup bukti" dapat berupa kekurangan bukti yang nyata atau berupa kekeliruan penilaian bukti yang kemudian dikoreksi melalui kasasi, khususnya pascaPutusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 (Herwanto, 2020; Wijaya, 2020). Dengan demikian, diskursus onvoldoende bewijs yang komprehensif menuntut perhatian simultan pada: (i) disiplin pembuktian (jenis, validitas, persesuaian alat bukti), (ii) rasionalitas keyakinan hakim yang dibangun dari bukti, dan (iii) prinsip kehati-hatian yang dalam sumber hukum Islam dipertegas melalui larangan menghukum dalam keadaan ragu (Dedy & Santoso, 2021; Siahaan et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adam, D. B. (2022). Pertimbangan hukum putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi (Studi kasus pada perkara nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG). Kosmik Hukum, 22(2), 147. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.14152

Alfandi, A., & Natsif, F. A. (2022). Kekuatan keterangan saksi verbalisan ditinjau dari segi pembuktian. Alauddin Law Development Journal, 4(1), 133–146. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16947

Awilda, A., Ismansyah, I., Zurnetti, A., & Muchtar, H. (2023). Dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas dalam kasus dugaan tindak pidana cabul dipandang dari aspek kepastian hukum dan keadilan. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 346. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.341

Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Magistra Law Review, 2(01), 60. https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2067

Darizta, F., Sufitri, S., Firdaus, H., Fathony, M., & Sari, D. I. (2023). Barang bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia. Lexstricta Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 113–128. https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.29

Dedy, M., & Santoso, B. (2021). Telaah pertimbangan hakim dalam putusan bebas terdakwa tindak pidana penipuan (Studi putusan nomor 799/PID.B/2021/PN Jambi). Verstek, 9(4), 766. https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72440

Febriantika, J. T., & Ismunarno, I. (2022). Analisis hukum pidana terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor: 185/PID.SUS/2019/PN.MDL tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 11(2), 143. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67448

Fitri, N. A., & Rustamaji, M. (2021). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus perkara narkotika: Putusan nomor 215/PID.SUS/2020/PN.JTH. Verstek, 9(4), 727. https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309

Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis penetapan surat dakwaan terhadap suatu tindak pidana. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(1), 38–57. https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57

Herwanto, C. D. C. (2020). Diabaikannya alat bukti dan fakta hukum oleh judex facti yang terungkap di persidangan perkara keimigrasian sebagai upaya kasasi penuntut umum (Studi putusan Mahkamah Agung nomor 96 K/Pid.Sus/2015). Verstek, 8(1). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39611

Hidayatulloh, H. (2016). Putusan bebas atas dakwaan tindak pidana lingkungan hidup: Analisis putusan no. 781/pid/b/2009/PN.CBN. Jurnal Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2624

Hilmawan, G. B. (2020). Argumentasi penuntut umum menyatakan putusan bebas judex facti sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi (Studi putusan Mahkamah Agung nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016). Verstek, 8(1). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39619

Iriawan, A. I. (2023). Proses pemeriksaan saksi di persidangan pidana yang efektif efisien berdasarkan asas legalitas. Action Research Literate, 7(11), 178–192. https://doi.org/10.46799/arl.v7i11.205

Kaury, Y., Syafari, T., & Rumkel, N. (2021). Analisis yuridis terhadap perkara penggelapan dalam jabatan (Studi kasus perkara no: 127/Pid.B/2019/Pn Tte). KLJ, 3(2), 55–65. https://doi.org/10.33387/klj.v3i2.2891

Khoiriyah, L. (2015). Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 185–199. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.185-199

Krisnanda, M. A. I. M. D. (2021). Analisis yuridis bukti digital (digital evidence) dalam pembuktian perkara tindak pidana ujaran kebencian pada putusan Pengadilan Negeri Medan no. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN. Res Nullius Law Journal, 3(2), 98–117. https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.3862

Maghaz, R. B. (2019). Permasalahan penuntutan terhadap pelaku penyalah guna narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(2), 166. https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.104

Mars, Y., Herman, H., & Handrawan, H. (2019). Analisis hukum pembuktian terhadap putusan bebas dalam kasus tindak pidana narkotika (Studi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi). Halu Oleo Legal Research, 1(2), 194. https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6390

Maulana, A. (2017). Pengakuan bersalah terdakwa dalam perkembangan pembuktian peradilan pidana Indonesia. Varia Justicia, 13(2), 65–81. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1881

Munarty, M., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Analisis upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(2), 88–93. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.644

Narendra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pertimbangan hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging). Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 243–250. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2595.243-250

Nastiti, D. H. (2020). Pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan (Studi putusan Mahkamah Agung nomor 673 K/Pid/2016). Verstek, 8(2). https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44082

Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2023). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana korupsi. Pampas Journal of Criminal Law, 3(3), 264–282. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585

Nuari, A. I. (2021). Keterangan ahli psikiatri forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan yang concursus dan berlanjut (Studi putusan MA nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017). Verstek, 9(2). https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51101

Nugroho, B. (2017). Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP. Yuridika, 32(1), 17. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780

Nur, M. A. (2019). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (Studi kasus putusan nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks). Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 74–92. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.107

Pratama, R. Y. (2020). Pembuktian dakwaan berbentuk alternatif penuntut umum berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan (Studi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Krg). Verstek, 8(1). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39629

Pristiwijayani, A., & Kurniawan, I. D. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesehatan (Studi putusan nomor 14/PID.SUS/2021/PN PTI). Verstek, 11(3), 433. https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73101

Priyambodo, R. A. (2022). Kajian atas peranan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pencurian. Verstek, 10(2), 323. https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67634

Putra, E. P., & Iqbal, M. (2020). Implementasi konsep keadilan dengan sistem negatif wettelijk dan asas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara pidana ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan no. 1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel). Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 40. https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6619

Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2022). Kupas tuntas penerapan prejudiciel geschil dalam perkara pidana. Pleno Jure, 11(2), 115–141. https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.700

Rahma, I. (2021). Tinjauan umum putusan hakim dan perbandingan pembunuhan yang tidak disengaja antara KUHP dengan hukum Islam. Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum, 39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600

Rinanto, T. M. (2022). Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara penambangan ilegal (Studi kasus Pengadilan Negeri Cilacap nomor: 447/Pid.Sus/2018/PN Clp). Verstek, 10(1), 247. https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64170

Rizqi, K. P. M. (2021). Upaya hukum yang dapat dimohonkan terhadap putusan perkara pidana yang ne bis in idem. Jurist-Diction, 4(1), 195. https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24298

Rozi, R. M. (2017). Revitalisasi lembaga pra penuntutan guna menyokong kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 89. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.124

Sabirin, S. (2021). Pemecahan berkas perkara dan relevansinya dengan asas peradilan cepat dalam perspektif keadilan. Al-Adl Jurnal Hukum, 13(2), 459. https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5067

Saudila, D. P. (2023). Legalitas keterangan saksi verbalisan dalam kasus persetubuhan terhadap anak berdasarkan KUHAP (Putusan nomor: 165/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg). Supremasi Jurnal Hukum, 5(2), 112–133. https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1144

Sherina, S., Mucshin, A., & Saidah. (2023). Sexual exploitation of children reviewed from Islamic criminal law. Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 11–27. https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6401

Siahaan, A. A., Ekaputra, M., & Trisna, W. (2023). Kewenangan hakim judex jurist dalam merubah putusan di luar dakwaan pada tingkat kasasi dalam perkara narkotika. Locus Journal of Academic Literature Review, 937–944. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.256

Sulistyo, H. (2019). Kajian yuridis dasar hukum jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, 5(2). https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.34

Twenthina, D. F., & Kurniawan, I. D. (2023). Pembatalan putusan bebas akibat pengabaian visum et repertum (Studi putusan Mahkamah Agung nomor 992K/PID/2020). Verstek, 10(4), 747. https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72840

Wibowo, E. C. (2021). Kajian terhadap kesalahan penerapan hukum oleh judex factie sebagai alasan kasasi penuntut umum (Studi putusan Mahkamah Agung nomor 1498K/PID.SUS/2015). Verstek, 9(1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50005

Wijaya, N. W. (2020). Pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas oleh judex facti dan pertimbangan judex juris memutus perkara narkotika. Verstek, 8(2). https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44097

Yoka, M. R. (2021). Alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas judex factie dalam perkara putusan nomor 269/K/PID.SUS.2017. Verstek, 9(2). https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51092

Yonea, G. M., Saragih, D. P., Siburian, I. P., & Rumapea, M. S. (2021). Tinjauan yuridis kedudukan saksi verbalisan dalam perkara pidana. Mizan Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 190. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1726

Zulhakim, Z., Mohammad, M., & Marlina, M. (2023). Putusan lepas (onstlag) pada kasus tindak pidana penipuan. Locus Journal of Academic Literature Review, 976–985. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.264