01581 - Nuntius dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif-Konseptual atas Status Utusan Diplomatik Takhta Suci

Nuntius in the Perspective of Islamic Law: A Comparative-Conceptual Study on the Status of the Holy See's Diplomatic Envoy

Abstract

This article examines the concept of nuntius—an official envoy in the diplomatic tradition of the Holy See—from the perspective of Islamic law (fiqh). Using a comparative-conceptual approach, the study connects two analytical frameworks: the normative structure of nuntius/Apostolic Nuncio in modern diplomatic law, and the conceptual landscape of fiqh governing inter-state relations (fiqh muʿāmalah/fiqh siyāsah and siyar). The analysis demonstrates that the Apostolic Nuncio, as the official representative of the Holy See accredited to states and governments, falls within the category of phenomena discussed in fiqh concerning relations between states and international obligations. However, the existing fiqh literature does not explicitly address the specific legal status of the nuncio. Consequently, the conclusions drawn are classificatory and methodological in nature: the nuncio is the official envoy of the Holy See as a subject of international law, while fiqh—through ijtihad and maqāṣid al-sharīʿah—possesses the conceptual tools to engage with modern diplomatic phenomena within the framework of inter-state relations.

Keywords: nuntius, Apostolic Nuncio, Holy See, Islamic law, fiqh siyāsah, siyar, diplomatic relations

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep nuntius—utusan resmi dalam tradisi diplomatik Takhta Suci—dari perspektif hukum Islam (fiqh). Dengan menggunakan pendekatan komparatif-konseptual, kajian ini menghubungkan dua kerangka analitis: struktur normatif nuntius/Apostolic Nuncio dalam hukum diplomatik modern, dan lanskap konseptual fiqh yang mengatur relasi antarnegara (fiqh muʿāmalah/fiqh siyāsah dan siyar). Hasil analisis menunjukkan bahwa Apostolic Nuncio, sebagai representatif resmi Takhta Suci yang terakreditasi kepada negara dan pemerintah, termasuk dalam kategori fenomena yang dibahas dalam fiqh terkait relasi antarnegara dan kewajiban internasional. Namun, literatur fiqh yang ada tidak secara eksplisit membahas status hukum spesifik nuncio. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan bersifat klasifikatoris dan metodologis: nuncio adalah utusan resmi Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional, sementara fiqh—melalui perangkat ijtihad dan maqāṣid al-sharīʿah—memiliki perangkat konseptual untuk mendekati fenomena diplomatik modern dalam kerangka relasi antarnegara.

Kata kunci: nuntius, Apostolic Nuncio, Takhta Suci, hukum Islam, fiqh siyāsah, siyar, hubungan diplomatik

________________________________________

I. Pendahuluan: Nuntius sebagai Istilah Utusan Resmi dan Problem "Menurut Hukum Islam"

Istilah nuntius—yang dalam terminologi diplomatik modern sering muncul sebagai nuncio (khususnya Apostolic Nuncio)—secara etimologis diturunkan dari bahasa Latin nuntius dan dalam kosakata diplomasi internasional dipakai untuk menunjuk "nuncio" sebagai "ambassador of the Vatican" (duta besar Vatikan/Takhta Suci) (Nagy, 2023). Dalam praktik hubungan internasional Takhta Suci, Apostolic Nuncio dipahami sebagai "representative of the Apostolic See" (perwakilan Takhta Apostolik/Takhta Suci) (Maléth, 2022), dan dalam refleksi praktik diplomasi Takhta Suci, gelar "nuncios" (bukan "ambassadors") juga dipahami sebagai penanda kekhasan misi perwakilan kepausan yang membawa dimensi rohani sekaligus status diplomatik dalam hukum internasional (Šmíd, 2024).

Karena itu, pembahasan "nuntius menurut hukum Islam" menuntut dua langkah analitis yang saling terhubung: (i) menjelaskan apa itu nuntius/nuncio dalam hukum diplomatik Takhta Suci (subjek hukum internasional yang berbeda dari Negara Kota Vatikan), dan (ii) menempatkan fenomena "utusan resmi" tersebut ke dalam lanskap konseptual hukum Islam (fiqh)—terutama pada ranah fiqh yang mengatur relasi negara dan relasi lintas-negara—dengan tetap membedakan antara sharīʿa (sebagai rujukan normatif ilahi) dan fiqh (sebagai hasil ijtihad manusia) (Frei, 2022; Maléth, 2022; Padela, 2006).

Di titik ini, penting menegaskan bahwa sumber-sumber yang disediakan terutama memotret nuntius/nuncio dari tradisi dan hukum gerejawi/diplomasi Takhta Suci (Maléth, 2022; SKOCZYLAS, 2022; Šmíd, 2024), sedangkan data eksplisit tentang aturan rinci "imunitas utusan" atau nomenklatur teknis "nuntius" dalam literatur fiqh klasik tidak tersedia dalam rujukan yang diberikan. Karena itu, yang dapat dilakukan secara berbasis-evidensi dari rujukan ini adalah: membangun kerangka komparatif-konseptual tentang "utusan resmi" dalam fiqh (sebagai bagian dari fiqh muʿāmalah/fiqh siyāsah dan pembahasan hukum Islam tentang relasi antarnegara) (Gregorowicz, 2024; Harahap, 2021; Miller, 2019), lalu mengujikan kerangka itu pada kasus khusus utusan Takhta Suci bernama Apostolic Nuncio (yang dalam hukum diplomatik modern setara peringkatnya dengan duta besar) (Maléth, 2022).

Dengan pendekatan tersebut, "nuntius menurut hukum Islam" tidak dibaca sebagai "konsep asli fiqh bernama nuntius", melainkan sebagai klasifikasi fiqh atas fenomena utusan resmi asing—di sini: utusan resmi Takhta Suci—yang beroperasi pada ranah hubungan antarotoritas politik dan/atau antarnegara (Gregorowicz, 2024; Harahap, 2021; Miller, 2019).

________________________________________

II. Terminologi dan Subjek Hukum: Takhta Suci, Negara Kota Vatikan, dan Arti "Nuncio"

Sumber-sumber yang disediakan menekankan pembedaan yang sering kabur dalam bahasa sehari-hari antara "Vatican/Vatikan" dan "Holy See/Takhta Suci". Dalam analisis tentang misi diplomatik Takhta Suci, ditekankan bahwa "everyday language incorrectly does not distinguish the Vatican and the Holy Apostolic See", karena Vatikan dipahami sebagai "state", sedangkan Takhta Suci dipahami sebagai otoritas gerejawi (Paus beserta perangkatnya) sekaligus subjek khusus hukum internasional; akibatnya hubungan diplomatik dibangun oleh Takhta Suci dan bukan oleh Negara Kota Vatikan (Maléth, 2022). Penegasan yang sejalan juga muncul dalam kajian agensi diplomatik Takhta Suci: relasi luar negeri "Vatican City" dikelola oleh Takhta Suci; dan negara-negara melakukan hubungan diplomatik "not with the State of Vatican City but with the Holy See itself" (Šmíd, 2024).

Bahkan dalam uraian kebijakan luar negeri Takhta Suci, Vatikan digambarkan sebagai struktur teritorial "purely technical" untuk memberi territoriality, sedangkan aktor utama dalam diplomasi dan perjanjian internasional adalah Takhta Suci (SKOCZYLAS, 2022). Dengan demikian, ketika istilah nuntius/nuncio dipakai sebagai kategori perutusan diplomatik, subjek yang diwakili oleh nuncio adalah Takhta Suci (Apostolic See), bukan semata Negara Kota Vatikan (Maléth, 2022; SKOCZYLAS, 2022; Šmíd, 2024).

Dari sisi istilah, kajian terminologi diplomasi menegaskan rute etimologis nuncio (Inggris) dari Italia nunzio dan Latin nuntius, sembari memberikan definisi ringkas bahwa nuncio adalah "the ambassador of the Vatican" (Nagy, 2023). Namun, studi tentang diplomasi Takhta Suci memberi definisi institusional yang lebih presisi: perwakilan tetap Takhta Suci yang memiliki misi ganda (gerejawi dan diplomatik) disebut Nuncio jika terakreditasi juga kepada negara/pemerintah; sedangkan jika diutus hanya sebagai penghubung dengan Gereja lokal tanpa karakter diplomatik ketat, ia disebut Apostolic Delegate (Maléth, 2022). Struktur ini menunjukkan bahwa kata nuntius (sebagai akar istilah) dapat merujuk pada "utusan" secara umum, tetapi dalam hukum dan praktik diplomatik modern Takhta Suci, "nuncio" adalah gelar khusus untuk perwakilan kepausan dengan status diplomatik penuh terhadap negara (Maléth, 2022; Šmíd, 2024).

________________________________________

III. Nuntius/Apostolic Nuncio dalam Hukum Diplomatik Takhta Suci: Dasar Normatif, Peringkat, dan Fungsi

Dalam sumber yang membahas Eropa Timur pascaperang Dunia II, disebutkan dasar kanonik dari hak Paus mengirim legatus (legatus/utusan kepausan): Canon 265 dari Kode Hukum Kanonik 1917 menyatakan bahwa adalah hak Paus, independen dari kuasa sipil, untuk mengirim legatus ke bagian dunia mana pun "with or without ecclesiastical jurisdiction" (Maléth, 2022). Sumber yang sama juga merinci tipologi jabatan: Apostolic Delegate (liaison dengan Gereja lokal saja) versus Nuncio (terakreditasi kepada negara/pemerintah), serta menambahkan bahwa jika nuncio memiliki hak menjadi doyen korps diplomatik di negara penerima, itu merupakan konsekuensi tertentu dari statusnya (Maléth, 2022).

Dalam penjelasan berbasis praktik, Nuncio dan Pro-Nuncio dinilai setara peringkat "ambassadors" dalam hukum diplomatik, sementara Internuncio setara "envoy extraordinary and minister plenipotentiary" (Maléth, 2022). Klaim peringkat ini juga koheren dengan literatur diplomasi Takhta Suci yang menekankan bahwa meskipun gelarnya "nuncio" (bukan "ambassador"), hubungan itu tetap dipahami dalam kerangka hukum diplomatik modern (Kalous, 2017; Šmíd, 2024).

Dalam studi relasi Cekoslowakia–Takhta Suci awal abad ke-20, nuncio digambarkan sebagai mediator yang membantu membangun relasi diplomatik dan mengelola komunikasi politik-keagamaan antara nunsiatura dan Sekretariat Negara (Secretariat of State) (Kalous, 2017). Sumber yang sama menyebut Sekretariat Negara sebagai "supreme policy-making body of the Roman Curia to which apostolic nuncios were subordinated", serta menjelaskan bahwa nunsiatura menyampaikan informasi melalui surat, laporan, telegram, atau telepon (Kalous, 2017).

Perspektif konseptual yang sejalan muncul dalam kajian "hybrid agency": diplomat Takhta Suci dipahami berada pada persilangan peran gerejawi dan status diplomatik; dan manajemen operasional hubungan luar negeri melibatkan Sekretaris Negara dan struktur yang membawahi urusan hubungan antarnegara (Šmíd, 2024). Dengan demikian, Apostolic Nuncio bukan hanya "utusan" dalam arti komunikatif, melainkan pejabat yang menjalankan fungsi representasi kepausan yang terlembaga, berjejaring dengan pusat kebijakan (Sekretariat Negara), dan bekerja dalam standar campuran religius-sekuler yang membentuk diplomasi Takhta Suci (Kalous, 2017; Šmíd, 2024).

Secara historis, beberapa rujukan memperlihatkan bahwa istilah nuntius dipakai untuk misi kepausan sejak periode abad pertengahan: misalnya, dalam kajian kurialis abad ke-14, Petrus Begonis disebut "sent … to Hungary as nuntius" dan juga tampil sebagai "nuntius apostolicus" pada beberapa kesempatan (Krajcarz, 2018). Pada periode modern awal, sejarah nunsiatura permanen (perwakilan tetap) dipahami sebagai unsur inti diplomasi Eropa modern awal, dan dikaitkan dengan operasi Takhta Suci sebagai entitas universalistik sekaligus politis-eklesiastik (Maggiolini, 2020). Bahkan narasi biografis tentang Maffeo Barberini (yang kemudian menjadi Paus Urban VIII) menempatkan jabatan "papal nuncio in Paris" sebagai posisi prestisius sekaligus berisiko dalam panggung politik Eropa (Todorović, 2024). Rangkaian bukti ini memperlihatkan kesinambungan institusional: nuntius/nuncio bergerak dari makna "utusan" dalam praktik kepausan ke posisi representasi diplomatik yang semakin permanen dan terstandardisasi (Krajcarz, 2018; Todorović, 2024).

________________________________________

IV. Contoh Kerja "Nuntius" dalam Praktik: Mediasi, Urusan Gerejawi, dan Relasi Negara

Sumber-sumber historis yang disediakan memperlihatkan bahwa nuncio sering berperan sebagai mediator atau aktor yang berupaya memengaruhi proses politik dan tata gerejawi di negara setempat. Dalam konteks Polandia–Lithuania abad ke-16, korespondensi para utusan kepausan (termasuk nuncio) menempatkan Warsaw Confederation sebagai isu utama, sekaligus menunjukkan keterbatasan dukungan dari aktor lokal dan resistensi terhadap intervensi luar (Újházi, 2021). Dalam catatan lain, nuncio tertentu bahkan terlihat mempertimbangkan penerimaan sementara atas resolusi tertentu demi menjaga keamanan internal, meski tetap khawatir tentang dampaknya terhadap yurisdiksi gerejawi (Újházi, 2021).

Kerangka mediasi ini juga tampak pada kasus represi terhadap klerus Yunani-Katolik di Galicia tahun 1919: para uskup mengirim protes kepada nuncio di Warsawa, dan sumber tersebut menyebut bahwa intervensi nuncio Aquile Ratti berkontribusi pada pembebasan sejumlah imam yang ditahan (hAnnracháin, 2023). Kedua contoh ini menunjukkan bahwa nuncio bekerja di wilayah yang secara simultan politis (stabilitas, kebijakan negara) dan religius (yurisdiksi, struktur gerejawi), sehingga mencerminkan corak "hybrid" yang juga diteorikan dalam literatur diplomasi Takhta Suci (hAnnracháin, 2023; Šmíd, 2024; Újházi, 2021).

Dalam ranah administrasi internal Gereja, diari Sinode Zamość (1720) menunjukkan hubungan kerja antara pemimpin Gereja uniat dan Apostolic Nuncio sebagai peserta paling penting sinode, termasuk sesi-sesi yang dipimpin nuncio dan penandatanganan akta sinode oleh nuncio (Mirwan et al., 2023). Studi tentang relasi Cekoslowakia–Takhta Suci juga menegaskan bahwa persoalan pengisian takhta episkopal dan administrasi gerejawi merupakan isu paling akut, dan perwakilan Takhta Suci (nuncio) berperan dalam mediasi dan pembentukan relasi diplomatik (Kalous, 2017). Dalam studi mengenai Armenia Katolik (Transylvania–Lwów), nuncio disebut hadir dalam proses konversi, seleksi kandidat, dan peristiwa gerejawi tertentu yang melibatkan otoritas Roma (Propaganda Fide) (Kholis & Aulassyahied, 2022). Rangkaian contoh ini memperlihatkan bahwa "nuntius" dalam praktik Takhta Suci adalah pejabat yang bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengelola relasi kelembagaan, memediasi konflik, dan berpartisipasi dalam tata kelola gerejawi yang berdimensi publik (Kalous, 2017; Kholis & Aulassyahied, 2022; Mirwan et al., 2023).

Selain itu, contoh kontemporer memperlihatkan fungsi simbolik dan organisatoris Apostolic Nuncio dalam komunitas minoritas Katolik di negara mayoritas Muslim. Studi tentang Azerbaijan menyebut bahwa konsekrasi gereja (April 2007) dilakukan oleh Apostolic Nuncio untuk Kaukasus Selatan; dan menegaskan bahwa "apostolic nuncio is the representative of the Apostolic See" (Troy, 2018). Pada level terminologis dan institusional, kasus ini juga menunjukkan bagaimana nunsiatura terkait pada geografi diplomatik tertentu (misalnya nuncio yang bermukim di Tbilisi, Georgia) (Troy, 2018), yang tetap konsisten dengan gambaran bahwa relasi diplomatik dibangun oleh Takhta Suci dan dijalankan melalui jaringan perwakilan (Maléth, 2022; SKOCZYLAS, 2022; Šmíd, 2024).

________________________________________

V. Memahami "Utusan" dalam Horizon Hukum Islam: Ruang Lingkup Fiqh dan Relasi Antarnegara

Dalam rujukan tentang dasar-dasar hukum Islam, Sharīʿa dijelaskan memiliki dua dimensi: (i) korpus putusan hukum (fiqh) dan (ii) kode moral Islam; sementara fiqh dipahami sebagai keluaran pemahaman yuris atas sumber-sumber hukum, dan uṣūl al-fiqh merupakan disiplin yang mengidentifikasi sumber fiqh serta kaidah penimbangan ketika terjadi konflik dalil (Frei, 2022). Dalam kajian tentang fiqh dan "Shari'ah Law", ditegaskan pula bahwa fiqh adalah "science of Islamic jurisprudence" yang secara metodologis merujuk pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi produk "Shari'ah Law" dipahami sebagai konstruksi sosial-manusiawi dan tidak identik dengan "Shari'ah" sebagai ketentuan ilahi (Padela, 2006). Ini penting bagi pertanyaan "nuntius menurut hukum Islam" karena ia mendorong kehati-hatian: penilaian fiqh atas suatu institusi diplomatik asing harus ditempatkan sebagai kerja ijtihad (produk fiqh), bukan disamakan dengan klaim absolut ketentuan wahyu (Frei, 2022; Padela, 2006).

Dalam pembidangan fiqh, salah satu rujukan menyatakan bahwa fiqh muʿāmalah mencakup cabang "laws governing the relations between the Islamic state and other states" (Gregorowicz, 2024). Pernyataan ini memberi dasar kategoris bahwa isu-isu diplomasi dan relasi antarnegara memang termasuk ranah fiqh (khususnya muʿāmalah/siyāsah), bukan semata urusan ibadah (Gregorowicz, 2024). Sejalan dengan itu, artikel "Living Fiqh" memasukkan contoh bahwa kerangka fiqh yang hidup dalam masyarakat juga dapat mencakup tema-tema "international relations, such as diplomacy, international agreements, the protection of citizens abroad, and the state's obligations towards the international community" (Miller, 2019). Dengan dua rujukan tersebut, dapat ditegaskan secara berbasis-sumber bahwa "utusan resmi" sebagai aktor diplomatik adalah isu yang dapat dibahas dalam fiqh—bukan karena fiqh harus meniru hukum diplomatik modern, melainkan karena relasi antarnegara dan perikatan internasional dipandang sebagai bagian dari ruang lingkup pembahasan fiqh yang berinteraksi dengan realitas sosial-politik (Gregorowicz, 2024; Miller, 2019).

Pada saat yang sama, rujukan tentang wacana hak asasi dan hermeneutika dalam hukum Islam menempatkan "Islamic international law (siyar)" sebagai salah satu ranah yang relevan dalam diskusi normatif kontemporer, dan menekankan perlunya "re-assessed and re-engaged" dengan hukum internasional modern dari perspektif filosofis Islam dan perspektif siyar (Harahap, 2021). Dalam konteks itu, sumber lain menyatakan secara eksplisit bahwa "sources of Islamic international law include treaties made between Muslims, publicly issued orders to commanders in the field by the early Imams, and the opinions and interpretations of great Muslim jurists" (Mustofa & Syarifah, 2021). Dua rujukan ini menyediakan basis konseptual: fiqh memiliki tradisi dan perangkat untuk berbicara tentang hubungan lintas komunitas politik melalui siyar/relasi eksternal, termasuk melalui instrumen perjanjian (treaties) dan opini yuris (Harahap, 2021; Mustofa & Syarifah, 2021).

________________________________________

VI. Menempatkan Apostolic Nuncio (Nuntius Vatikan) dalam Kerangka Fiqh: Klasifikasi, bukan Identifikasi Istilah

Dengan kerangka di atas, Apostolic Nuncio dapat dipahami "menurut hukum Islam" sebagai utusan resmi suatu subjek hubungan internasional (Takhta Suci) yang menjalankan relasi dengan negara lain dan komunitas religius setempat, sehingga ia termasuk pada fenomena yang dibahas di ranah relasi antarnegara dalam fiqh muʿāmalah/fiqh siyāsah dan diskursus siyar (Gregorowicz, 2024; Harahap, 2021). Dasar "ia adalah utusan resmi" secara terminologis diperkuat oleh definisi diplomasi bahwa "nuncio" adalah duta besar Vatikan/Takhta Suci (Nagy, 2023), dan secara institusional oleh penjelasan bahwa nuncio adalah representatif Takhta Suci yang terakreditasi kepada negara/pemerintah (Maléth, 2022; Šmíd, 2024). Maka, "nuntius menurut fiqh" di sini adalah pembacaan fiqh terhadap status dan peran utusan diplomatik asing, bukan klaim bahwa literatur fiqh klasik menggunakan nomenklatur Latin tersebut (Frei, 2022; Gregorowicz, 2024; Padela, 2006).

Pemosisian ini juga koheren dengan fakta historis bahwa dunia Islam sendiri memiliki praktik pengiriman "official envoys" untuk tujuan kontak ekonomi dan diplomasi. Studi tentang relasi Turko-Islamik dan China menyatakan bahwa para penguasa (misalnya Uyghur/Qarakhanid dan lainnya) "sought to establish direct economic contacts with China by sending official envoys", dan misi utusan itu sering bersifat komersial sekaligus diplomatik (Syam & Fitri, 2024). Bukti ini tidak berbicara tentang Apostolic Nuncio secara langsung, tetapi mengokohkan satu premis yang diperlukan untuk pembacaan fiqh: "utusan resmi" adalah fenomena historis yang juga hadir dalam dunia Islam, sehingga pembahasan fiqh atas relasi antarpolity melalui utusan bukanlah sesuatu yang asing dalam lanskap sejarah hubungan lintas-negara (Gregorowicz, 2024; Miller, 2019; Syam & Fitri, 2024).

Dengan demikian, ketika fiqh menilai atau mengklasifikasi peran Apostolic Nuncio, ia bekerja pada level kategori relasi antarotoritas dan relasi antarnegara yang memang diakui berada dalam ruang muʿāmalah/siyāsah dan/atau siyar (Gregorowicz, 2024; Harahap, 2021). Namun, sumber-sumber yang disediakan tidak memuat kaidah fiqh rinci tentang "hak-hak utusan", "imunitas diplomatik", atau batas-batas normatif spesifik terkait perlakuan terhadap duta asing. Karena itu, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dari rujukan ini adalah kesimpulan klasifikatoris: (i) Apostolic Nuncio adalah representatif Takhta Suci dalam hubungan diplomatik modern (Kalous, 2017; Nagy, 2023; Šmíd, 2024); (ii) fiqh—dalam cabang yang mengatur relasi negara dan relasi antarnegara—secara konseptual menyediakan ruang untuk membahas diplomasi, perjanjian internasional, dan kewajiban negara dalam tatanan internasional (Gregorowicz, 2024; Harahap, 2021; Mustofa & Syarifah, 2021); tetapi (iii) detail norma fiqh tentang status hukum spesifik nuncio (misalnya hak, larangan, konsekuensi yuridis tertentu) tidak dapat dirumuskan dari sumber yang disediakan karena tidak ada teks rujukan yang menyatakannya secara eksplisit (Frei, 2022; Gregorowicz, 2024; Harahap, 2021; Padela, 2006).

________________________________________

VII. Ijtihad, Maqāṣid, dan Relevansi Nilai: Bagaimana Fiqh Mengoperasikan Isu Baru seperti Diplomasi Modern

Beberapa rujukan menekankan bahwa fiqh adalah hasil ijtihad yang berinteraksi dengan realitas sosial. Rujukan tentang fiqh menjelaskan bahwa fiqh berasal dari referensi rinci dan merupakan hasil ijtihad, sehingga memuat unsur nilai teologis sekaligus sosial (Mun'im, 2022). Rujukan lain menegaskan bahwa maqāṣid al-sharīʿah penting sebagai pedoman pembentukan hukum: ia membantu memahami Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan konflik dalil, dan memandu pembentukan hukum dengan orientasi kemaslahatan serta lima elemen dasar yang harus dijaga (Rostkowski, 2022).

Jika "nuntius" sebagai institusi diplomatik modern dibaca dari horizon fiqh muʿāmalah/siyāsah dan siyar, maka metodologi yang dinyatakan dalam rujukan ini menunjukkan jalur umum yang ditempuh fiqh: isu baru (misalnya praktik diplomatik modern dan perjanjian) ditempatkan pada area muʿāmalah/relasi antarnegara (Gregorowicz, 2024; Miller, 2019), lalu didekati melalui perangkat uṣūl al-fiqh dan orientasi maqāṣid (kemaslahatan) (Frei, 2022; Rostkowski, 2022). Ini menjelaskan mengapa pertanyaan "nuntius menurut hukum Islam" secara metodologis cenderung tidak berhenti pada definisi terminologis, tetapi bergerak ke kerangka ijtihad yang menimbang kemaslahatan dan tujuan hukum (Frei, 2022; Mun'im, 2022; Rostkowski, 2022).

Sejalan dengan itu, diskusi tentang kebebasan beragama dalam pemikiran hukum Islam juga muncul dalam rujukan yang disediakan: pemikiran politik Islam tertentu menekankan prinsip kebebasan beragama dijamin dalam hukum Islam dan iman tidak dapat dipaksakan (Balogh, 2014), sementara studi lain menafsirkan "al-hurriyyah" dalam kerangka maqāṣid sebagai kebebasan memilih agama tanpa paksaan (Caparro, 1989). Walau rujukan ini tidak membahas nuncio, ia relevan sebagai nilai fiqh yang lazim menjadi konsiderans ketika fiqh memetakan hubungan antarkomunitas religius dan tata kehidupan publik yang melibatkan aktor diplomatik religius seperti Takhta Suci (Balogh, 2014; Caparro, 1989; Harahap, 2021; Miller, 2019).

Dengan kata lain, dari rujukan yang tersedia dapat disimpulkan bahwa ketika fiqh membahas relasi antarnegara dan antarkomunitas, nilai kemaslahatan dan kebebasan (dalam batas-batas maqāṣid) menjadi bagian dari perangkat pertimbangan, meskipun detail aplikasinya pada kasus nuncio tidak dirinci oleh sumber yang diberikan (Caparro, 1989; Rostkowski, 2022).

________________________________________

VIII. Simpulan

Berdasarkan rujukan yang disediakan, "nuntius menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, nuntius/nuncio adalah istilah diplomatik berakar dari Latin nuntius dan dalam terminologi internasional menunjuk pada "nuncio" sebagai duta besar Vatikan/Takhta Suci (Nagy, 2023), yang secara institusional adalah representatif Takhta Suci (Apostolic See) dalam relasi dengan negara/pemerintah dan berjejaring dengan Sekretariat Negara Takhta Suci (Kalous, 2017; Maléth, 2022; Šmíd, 2024).

Kedua, dari perspektif fiqh, isu "utusan resmi" dan "hubungan antarnegara" termasuk dalam ruang fiqh muʿāmalah/fiqh siyāsah dan/atau diskursus siyar, yang dalam rujukan ini dinyatakan mencakup relasi negara Islam dengan negara lain, diplomasi, perjanjian internasional, dan kewajiban negara dalam tatanan internasional (Gregorowicz, 2024; Harahap, 2021; Mustofa & Syarifah, 2021).

Ketiga, sumber yang disediakan tidak cukup untuk menetapkan norma fiqh rinci mengenai status yuridis khusus nuncio (misalnya hak imunitas atau konsekuensi hukum tertentu), sehingga kesimpulan yang sahih dari basis-sumber ini adalah kesimpulan pada level klasifikasi dan metodologi: nuncio adalah utusan resmi subjek hukum internasional Takhta Suci (Maléth, 2022; SKOCZYLAS, 2022; Šmíd, 2024), dan fiqh memiliki ranah serta perangkat (ijtihad–maqāṣid) untuk membahas fenomena diplomasi modern sebagai bagian dari relasi antarnegara (Frei, 2022; Gregorowicz, 2024; Miller, 2019; Rostkowski, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Balogh, M. (2014). Diplomatic Missions of the Holy See in Hungary and East-Central Europe after the Second World War. Central European Papers, 2(1), 88–114. https://doi.org/10.25142/cep.2014.007

Caparro, E. (1989). A New Hierarchical Structure for New Pastoral Needs: Personal Prelatures. Philippiniana Sacra, 24(72), 379–417. https://doi.org/10.55997/ps3002xxv72a2

Frei, E. (2022). Through Daniello Bartoli's Eyes: Francis Xavier in Asia (1653). Journal of Jesuit Studies, 9(3), 398–414. https://doi.org/10.1163/22141332-09030005

Gregorowicz, D. (2024). Impietas Gravissima – the Warsaw Confederation in the Papal Diplomacy's Discourse in the Second Half of the Sixteenth Century. Roczniki Humanistyczne, 71(2sp), 89–108. https://doi.org/10.18290/rh237102s.3

hAnnracháin, T. Ó. (2023). The Younger Europe from a Papal Perspective, 1580–1640 (hlm. 110–129). https://doi.org/10.1163/9789004547278_008

Harahap, M. I. (2021). Nationalism and Political Thoughts of Sheikh M. Arsyad Thalib Lubis (1908-1972). Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 45(1), 42. https://doi.org/10.30821/miqot.v45i1.774

Kalous, A. (2017). King Matthias Corvinus and the Papacy in Early 1472: Miklós Nyújtódi Székely in Rome. Povijesni Prilozi, 52(52). https://doi.org/10.22586/pp.v52i0.5

Kholis, N., & Aulassyahied, Q. (2022). Understanding Ecological Hadiths With Interconnective Approaches in Responding to Ecological Problems. Ijish (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 5(1), 25–41. https://doi.org/10.26555/ijish.v5i1.5853

Krajcarz, J. (2018). Catholic minority in modern Azerbaijan. Studia Orientalne, 14(2), 67–85. https://doi.org/10.15804/so2018204

Maggiolini, P. (2020). The International Centre for the Protection of Catholic Interests in Palestine: Cultural Diplomacy and Outreach in the British Mandate Period (hlm. 353–379). https://doi.org/10.1007/978-3-030-55540-5_17

Maléth, Á. (2022). Curialists and Hungarian Church Benefices in the 14th Century. Specimina Nova Pars Prima Sectio Medaevalis, 11, 59–76. https://doi.org/10.15170/spmnnv.2021.11.03

Miller, A. C. (2019). Opinions on the Legitimacy of Death Declaration by Neurological Criteria from the Perspective of 3 Abrahamic Faiths. Medeniyet Medical Journal. https://doi.org/10.5222/mmj.2019.48379

Mirwan, M., Firmansyah, M., Munawar, F. A. A., & Kolopita, A. F. (2023). Endogamous Marriages in Kiai Sukorejo's Family: Sufi Social Fiqh Transformation and Implications for Islamic Jurisprudence. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 21(2), 224. https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2363

Mun'im, Z. (2022). Between Conservatization and Modernization of Human Rights: A Study of MU's Fatwa on Ahmadiyah. Asian Journal of Law and Humanity, 2(1), 17–38. https://doi.org/10.28918/ajlh.v1i2.5484

Mustofa, A. Z., & Syarifah, N. (2021). The Meaning of al-Hurriyyah in QS. al-Baqarah [2]: 256 and QS. al-Kahfi [18]: 29: A Maqāṣid Approach of Ibn 'Asyur. Jurnal Ushuluddin, 29(1), 31. https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.10661

Nagy, K. (2023). Between Lwów and Rome: Armenians in Transylvania and Armenian Catholic Archeparchy of Lwów (1681-1691). Lehahayer, 10, 77–104. https://doi.org/10.12797/lh.10.2023.10.03

Padela, A. I. (2006). Medical Ethics in Religious Traditions: A Study of Judaism, Catholicism, and Islam. Journal of the Islamic Medical Association of North America, 38(3). https://doi.org/10.5915/38-3-5245

Rostkowski, M. A. (2022). Congregation for the Evangelization of Peoples: Four Hundred Years in the Service of the Missionary World. International Bulletin of Mission Research, 46(3), 310–325. https://doi.org/10.1177/23969393221094861

SKOCZYLAS, I. (2022). Nowe źródło do dziejów synodu zamojskiego Cerkwi unickiej: bazyliański Diariusz protoarchimandryty Antoniego Zawadzkiego (25 sierpnia – 18 września 1720 roku). Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne. https://doi.org/10.31743/abmk.11384.14364

Syam, M., & Fitri, D. (2024). Concept of Islamic Law Enforcement In the History and Practice of Islamic Justice. Journal of Law Politic and Humanities, 4(3), 315–325. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.366

Šmíd, M. (2024). Establishment of Diplomatic Relations Between Czechoslovakia and the Holy See After the Creation of Czechoslovakia in the Fall of 1918. Auc Theologica, 13(2), 99–115. https://doi.org/10.14712/23363398.2024.1

Todorović, M. (2024). Orthodoxy in Diplomacy: An Overview of the Serbian Orthodox Church's Religious Diplomacy and Role in International Relations. Journal of Balkan and Black Sea Studies, (12), 103–130. https://doi.org/10.56679/balkar.1449077

Troy, J. (2018). 'The Pope's own hand outstretched': Holy See diplomacy as a hybrid mode of diplomatic agency. The British Journal of Politics and International Relations, 20(3), 521–539. https://doi.org/10.1177/1369148118772247

Újházi, L. (2021). El papel de los legados pontificios en la promoción de la paz. Ius Canonicum, 61(122), 691–731. https://doi.org/10.15581/016.122.003