01579 - Novasi Sebagai Pembaruan Perikatan: Kajian Komparatif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Nova Renovation of Obligations: A Comparative Study of Civil Law and Islamic Law

ABSTRAK

Novasi atau pembaruan perikatan merupakan mekanisme hukum yang menghapus perikatan lama dan melahirkan perikatan baru melalui penggantian kreditur, debitur, atau objek perikatan. Artikel ini mengkaji novasi secara komparatif antara hukum perdata positif Indonesia (KUHPerdata) dan hukum Islam (fiqh muamalah). Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif melalui telaah kepustakaan, kajian ini menemukan bahwa novasi sebagai terminologi tidak dikenal secara eksplisit dalam khazanah fiqh klasik, namun substansinya dapat dikualifikasikan (takyif) melalui akad hawalah—yakni pemindahan utang atau hak tagih—selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Ketiga bentuk novasi (objektif, subjektif pasif, dan subjektif aktif) masing-masing berpadanan dengan mekanisme perubahan objek prestasi, pemindahan utang (hiwalah), dan pemindahan hak tagih (hawalah haqq) dalam hukum Islam. Implikasi praktis kajian ini menegaskan bahwa dalam transaksi keuangan syariah kontemporer, termasuk take over pembiayaan dan alih debitur, pembaruan perikatan harus dikonstruksikan melalui akad yang sah, memenuhi prinsip pemenuhan akad, memperhatikan kesinambungan jaminan, serta tidak berhenti pada penggantian istilah semata.

Kata Kunci: novasi; pembaruan perikatan; hawalah; hukum Islam; fiqh muamalah; akad

________________________________________

ABSTRACT

Novation, as a renewal of obligation, is a legal mechanism that extinguishes an existing obligation and creates a new one through the substitution of the creditor, debtor, or object of the obligation. This article examines novation comparatively within the framework of Indonesian positive civil law (Civil Code) and Islamic law (fiqh muamalah). Employing a normative-comparative approach through literature review, this study finds that novation as a terminology is not explicitly recognized in classical fiqh, yet its substance can be qualified (takyif) through the hawalah contract—the transfer of debt or receivables—provided its pillars (rukun) and conditions (syarat) are fulfilled. The three forms of novation (objective, passive subjective, and active subjective) correspond respectively to changes in the object of performance, transfer of debt (hiwalah), and transfer of receivable rights (hawalah haqq) in Islamic law. The practical implications of this study affirm that in contemporary Islamic financial transactions, including financing take-overs and debtor transfers, the renewal of obligations must be constructed through a valid contract, uphold the principle of fulfilling contractual obligations, attend to the continuity of collateral, and must not be reduced to a mere substitution of terminology.

Keywords: novation; renewal of obligation; hawalah; Islamic law; fiqh muamalah; akad

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata Indonesia, pembaruan utang (novasi) dipahami sebagai suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama sekaligus melahirkan perikatan baru yang menggantikannya, sehingga hubungan hukum lama tidak lagi menjadi dasar tuntutan para pihak dan digantikan oleh komitmen baru yang disepakati (Justitia & Aidi, 2018; Rohmah, 2017; Sup, 2019). Bentuk pembaruan perikatan ini dalam praktik dapat berlangsung melalui pergantian objek perikatan (novasi objektif) atau melalui pergantian subjek (novasi subjektif: pergantian debitur atau kreditur) (Justitia & Aidi, 2018; Nefi & Warman, 2008; Rohmah, 2017; Zamroni, 2017).

Di sisi lain, rujukan terminologis "novasi" sebagai institusi hukum secara eksplisit merupakan produk KUHPerdata, sehingga ketika dibawa ke ranah transaksi syariah muncul pertanyaan metodologis: bagaimana menempatkan pembaruan perikatan semacam itu dalam hukum Islam (fiqh muamalah) yang membangun relasi kontraktual melalui konsep akad dan konsekuensi syariahnya (Gayo, 2015; Maksum, 2015; Sup, 2019).

Sejumlah literatur yang membahas perbandingan atau pendekatan Islam terhadap lembaga-lembaga perdata menyatakan bahwa klausul cessie, subrogasi, dan novasi tidak disebutkan secara rinci dalam hukum Islam, tetapi pembahasannya dapat dimasukkan ke dalam hawalah karena terkait erat dengan utang-piutang (Sup, 2019). Dengan demikian, ketika "novasi" dipahami sebagai mekanisme pembaruan perikatan melalui penggantian kreditur, debitur, atau objek, maka dalam perspektif hukum Islam pembacaan yang sering dipakai adalah melakukan takyif fiqhi (kualifikasi fiqh) terhadap peristiwa itu melalui akad-akad muamalah yang relevan—terutama hawalah sebagai akad pemindahan kewajiban/utang atau pemindahan hak tagih/piutang (Mustafa et al., 2023; Sup, 2019; Toyyibi, 2019).

Kerangka ini juga sejalan dengan pandangan bahwa dalam praktik kelembagaan modern, misalnya perbankan syariah, terdapat kecenderungan penggunaan konstruksi hukum positif di dalam akad syariah sehingga memerlukan kehati-hatian agar rukun, syarat, dan prinsip syariah tetap terpenuhi (Djuniarti, 2018; Gayo, 2015). Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara komparatif konsep novasi dalam KUHPerdata dan padanannya dalam hukum Islam melalui pendekatan takyif fiqhi, serta menelaah implikasi praktisnya dalam transaksi keuangan syariah kontemporer.

________________________________________

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode komparatif melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqh muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah, mensintesiskan, dan mengkomparasikan konsep novasi dalam hukum perdata positif Indonesia dengan konsep akad pemindahan utang/piutang dalam hukum Islam, khususnya akad hawalah dan turunannya.

________________________________________

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Konseptual: Perikatan dan Perjanjian dalam Hukum Positif serta Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum positif, perjanjian dipahami sebagai perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih; dari perjanjian lahirlah hubungan hukum yang disebut perikatan dan memuat hak serta kewajiban para pihak (Rohmah, 2017). Dalam hukum Islam, padanan konseptual yang dominan adalah akad, yang didefinisikan sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, sehingga validitasnya bergantung pada kesesuaian dengan ketentuan syara' (Gayo, 2015; Ikbar, 2020; Maksum, 2015).

Rumusan tersebut menegaskan bahwa kontrak atau akad syariah tidak cukup hanya "disepakati", tetapi juga harus memenuhi parameter syariah yang melekat pada pembentukan akad, yakni rukun dan syarat (Gayo, 2015; Maksum, 2015; Mustafa et al., 2023). Karena itu, ketika sebuah mekanisme pembaruan perikatan (novasi) digunakan dalam transaksi syariah, isu sentralnya bukan hanya penggantian pihak atau objek, melainkan juga apakah bentuk pembaruan itu dapat dikualifikasikan sebagai akad yang sah menurut syariah—misalnya hawalah—dan apakah konsekuensinya, termasuk pengalihan hak/kewajiban serta jaminan, selaras dengan prinsip syariah (Mustafa et al., 2023; Sup, 2019; Toyyibi, 2019).

________________________________________

2. Novasi dalam KUHPerdata: Definisi, Jenis, dan Akibat Hukum

a. Definisi dan Karakter "Menghapus Lama–Melahirkan Baru"

KUHPerdata memposisikan novasi sebagai pembaruan utang, yakni perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama (Rohmah, 2017). Literatur yang mengulas novasi menegaskan bahwa novasi adalah perjanjian yang menghapus perikatan lama dan pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru sebagai pengganti (Justitia & Aidi, 2018). Dalam uraian yang mengaitkan novasi dengan lembaga lain seperti subrogasi dan cessie, ditegaskan pula pembedaan konseptual: dalam novasi, utang-piutang yang lama dihapus untuk diganti dengan utang-piutang yang baru (Sup, 2019).

Selain itu, pembaruan utang harus dinyatakan secara tegas sehingga jelas bahwa utang atau perikatan lama hapus dan diganti oleh perikatan baru dengan syarat dan ketentuan baru (Putrisani, 2018; Syuhada, 2021).

b. Jenis-Jenis Novasi: Objektif dan Subjektif

KUHPerdata dan literatur yang mengulasnya membedakan novasi menjadi novasi objektif dan novasi subjektif (Justitia & Aidi, 2018; Nefi & Warman, 2008; Rohmah, 2017; Zamroni, 2017). Novasi objektif terjadi ketika isi atau objek perikatan diganti, misalnya kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi tertentu diganti dengan prestasi lain, sehingga perikatan lama diganti perikatan baru yang mengandung objek perikatan berbeda (Justitia & Aidi, 2018; Nefi & Warman, 2008).

Novasi subjektif terjadi ketika terjadi penggantian subjek, yakni kreditur atau debitur; novasi subjektif dapat berupa subjektif pasif (penggantian debitur) atau subjektif aktif (penggantian kreditur) (Justitia & Aidi, 2018; Nefi & Warman, 2008; Zamroni, 2017). Dalam konteks tertentu, novasi subjektif aktif dipahami sebagai perjanjian yang melibatkan tiga pihak karena debitur mengikatkan diri kepada kreditur baru (Justitia & Aidi, 2018), sedangkan novasi subjektif pasif dapat terjadi dengan cara penggantian debitur yang dalam praktik kredit sindikasi disebut sangat jarang (Nefi & Warman, 2008).

c. Akibat terhadap Jaminan dan Hak Ikutan

Salah satu konsekuensi penting yang dicatat literatur adalah bahwa karena novasi melahirkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama, maka segala sesuatu yang mengikuti perikatan lama, misalnya hak istimewa dan gadai/jaminan, pada asasnya tidak ikut berpindah, kecuali diperjanjikan bahwa hak-hak istimewa dan gadai yang menjadi jaminan perikatan lama tidak hapus dan ikut berpindah ke perikatan baru (Justitia & Aidi, 2018). Kajian lain tentang novasi dan jaminan menyatakan bahwa untuk mempertahankan hak tanggungan setelah pembaruan utang, dalam perjanjian pembaruan perlu ditegaskan kembali maksud untuk tetap mempertahankan hak tanggungan yang sudah ada (Syuhada, 2021).

Dengan demikian, secara perdata, pembaruan perikatan memerlukan perhatian pada aspek aksesori (jaminan) agar tidak timbul kekosongan perlindungan bagi kreditur baru atau ketidakpastian bagi para pihak (Justitia & Aidi, 2018; Syuhada, 2021).

________________________________________

3. Novasi menurut Hukum Islam: Pendekatan Kualifikasi (Takyif) melalui Hawalah dan Prinsip-Prinsip Akad

a. Mengapa "Novasi" Tidak Ditemukan sebagai Terminologi Baku Fiqh, tetapi Dibaca melalui Hawalah

Kajian yang secara eksplisit mengaitkan novasi dengan hukum Islam menyatakan bahwa cessie, subrogasi, dan novasi merupakan produk KUHPerdata, namun pada hakikatnya memiliki kemiripan dengan hawalah dalam hukum Islam karena sama-sama berkaitan dengan utang-piutang, terutama pengalihan beban atau hak tagih (Sup, 2019). Pada saat yang sama, sumber tersebut menegaskan bahwa pembahasan rinci tentang cessie dan implikasinya belum menjadi diskursus klasik yang mapan, sehingga pendekatan yang dipakai adalah mengaitkannya secara umum dengan hawalah sebagai akad yang memang membahas perpindahan utang/piutang (Sup, 2019).

Hal ini konsisten dengan penjelasan bahwa dalam hawalah, objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang, dan akad ini dipahami sebagai akad pemindahan kewajiban/utang dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayaran (Toyyibi, 2019). Karena itu, "novasi" dalam pengertian mengganti hubungan utang-piutang lama dengan hubungan baru melalui pergantian pihak atau objek, lebih aman dibahas dalam hukum Islam sebagai persoalan rekonstruksi akad: apakah peristiwa itu pada substansinya adalah hawalah (pemindahan utang/piutang), atau bentuk akad lain, serta apakah rukun–syaratnya terpenuhi (Mustafa et al., 2023; Sup, 2019; Toyyibi, 2019).

b. Prinsip Dasar Muamalah dan Kewajiban Memenuhi Akad

Dalam fiqh muamalah, terdapat kaidah yang dikutip dalam kajian pengalihan piutang/utang bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya (Sup, 2019). Dalam konteks pelaksanaan pengalihan kewajiban/utang, misalnya alih debitur, kajian tentang over kredit menegaskan bahwa pelaksanaan akad harus memenuhi rukun dan syarat, serta syarat yang disepakati harus dijalankan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Islam; sumber normatif yang dirujuk adalah Q.S. Al-Maidah (5) ayat (1) tentang pemenuhan akad (Mustafa et al., 2023).

Dengan demikian, pembacaan "novasi menurut hukum Islam" tidak berdiri pada istilah novasi itu sendiri, melainkan pada prinsip bahwa perubahan hubungan utang/piutang harus ditempatkan dalam akad yang sah dan dipenuhi konsekuensi syariahnya (Gayo, 2015; Maksum, 2015; Mustafa et al., 2023).

c. Rukun dan Syarat Hawalah sebagai Instrumen Utama Membaca "Novasi" Syariah

Dalam pendekatan hawalah, rukun hawalah dijelaskan mencakup muhil (debitur/pihak yang memindahkan), muhal (kreditur/pihak yang berpiutang), muhal 'alaih (pihak penerima pemindahan/kreditur baru dalam konstruksi tertentu), muhal bih (piutang), dan akad (Sup, 2019). Para pihak, yakni muhil, muhal, dan muhal 'alaih, harus memiliki kecakapan hukum dalam arti mampu bertindak menurut hukum (Sup, 2019).

Kajian lapangan mengenai implementasi hawalah menegaskan pula bahwa objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang; bila yang dialihkan adalah utang, maka hawalah adalah pemindahan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayaran (Toyyibi, 2019). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, alih debitur atau over kredit bahkan dinyatakan dikenal sebagai akad hiwalah atau pemindahan utang, dan bila rukun serta syaratnya tidak terpenuhi maka akad tidak sah (Mustafa et al., 2023).

Dari sini terlihat bahwa "novasi" dalam pengertian pergantian debitur, kreditur, atau objek hanya dapat diterima secara syariah sejauh dapat dipertanggungjawabkan sebagai akad—misalnya hawalah—yang rukun dan syaratnya terpenuhi (Mustafa et al., 2023; Sup, 2019; Toyyibi, 2019).

________________________________________

4. Membaca Tiga Bentuk Novasi dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pembaruan Perikatan melalui Penggantian Debitur: Dari Novasi Subjektif Pasif menuju Hawalah Pemindahan Utang

Dalam hukum perdata, penggantian debitur merupakan novasi subjektif pasif (Justitia & Aidi, 2018; Nefi & Warman, 2008; Zamroni, 2017). Dalam praktik pengalihan kredit pemilikan rumah (KPR), proses alih debitur bahkan dianalisis sebagai bentuk novasi subjektif pasif karena terjadi pergantian debitur dengan persetujuan kreditur dan pembebasan debitur lama dari kewajibannya (Putrisani, 2018). Namun dalam perspektif hukum Islam, peristiwa "alih debitur" diposisikan tidak terlepas dari akad/perjanjian para pihak; over kredit dikaitkan dengan kewajiban memenuhi rukun dan syarat akad menurut Islam, dan secara terminologis hukum ekonomi syariah mengenalnya sebagai akad hiwalah (Mustafa et al., 2023).

Karena itu, ketika skema penggantian debitur dilakukan, pembacaan syariahnya menuntut: (i) ada akad yang jelas, (ii) para pihak cakap hukum, dan (iii) struktur hawalah/hiwalah memenuhi rukunnya agar pemindahan kewajiban tidak menjadi perbuatan yang cacat atau tidak sah (Mustafa et al., 2023; Sup, 2019).

Sumber yang mengkaji alih debitur KPR di bawah tangan menegaskan bahwa pengalihan demikian harus dilakukan dengan persetujuan pihak kreditur dan akta otentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; tanpa persetujuan kreditur, debitur lama yang masih terikat perjanjian tidak boleh mengoperkreditkan objek kepada debitur baru (Mustafa et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam pada sumber yang sama, karena alih debitur adalah hiwalah, maka bila rukun–syarat tidak terpenuhi akad menjadi tidak sah, dan over kredit tanpa sepengetahuan kreditur dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (Mustafa et al., 2023).

Dengan demikian, "novasi debitur" dalam bingkai syariah bukan sekadar pergantian orang yang menanggung utang, melainkan pemindahan kewajiban yang harus dibangun dalam akad hawalah/hiwalah yang sah dan tidak melanggar prinsip pemenuhan akad (Mustafa et al., 2023; Toyyibi, 2019).

b. Pembaruan Perikatan melalui Penggantian Kreditur: Relasi antara Novasi Subjektif Aktif, Cessie, dan Hawalah (Pemindahan Hak Tagih)

Dalam hukum perdata, penggantian kreditur dapat terjadi dalam novasi subjektif aktif (Justitia & Aidi, 2018; Zamroni, 2017), dan dalam praktik pasar sekunder kredit sindikasi, implikasi novasi dapat berupa peralihan hak dan kewajiban dari kreditur kepada bank partisipan (Nefi & Warman, 2008). Pada titik ini, literatur yang meninjau cessie dalam hukum Islam memberi nuansa penting: DSN-MUI dalam fatwanya mengkategorikan cessie sebagai novasi subjektif aktif atau bentuk subrogasi yang disertai kompensasi, tetapi secara konseptual cessie, subrogasi, dan novasi adalah berbeda (Sup, 2019). Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa dalam praktik kelembagaan modern, pengalihan hak tagih sering "diterjemahkan" dengan berbagai instrumen hukum positif, sedangkan dalam fiqh muamalah perlu ketelitian apakah peristiwanya tepat dikualifikasikan sebagai hawalah (pemindahan hak/utang) atau bentuk lain (Octaviani, 2017; Sup, 2019).

Sumber yang sama menegaskan bahwa kendati cessie, subrogasi, dan novasi tidak dibahas secara detail dalam fiqh, pembahasannya dapat dimasukkan ke hawalah karena terkait utang-piutang (Sup, 2019). Lebih spesifik, jual beli piutang dalam kerangka cessie, dalam perspektif Islam dianalisis sebagai bagian dari hawalah haqq (pemindahan hak/piutang) (Sup, 2019). Di sisi lain, kajian tentang anjak piutang syariah menyatakan bahwa konsep hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia dipahami sebagai konsep transfer utang (hiwalah muthlaqah dan muqayyadah) dan menyebut bahwa istilah dalam KUHPerdata yang kerap dipakai untuk menggambarkan fenomena serupa adalah cessie dan subrogasi, sambil menandai adanya kesamaan dan perbedaan konseptual antara konstruksi syariah dan perdata (Octaviani, 2017).

Dengan demikian, dalam pembacaan "novasi kreditur" menurut hukum Islam, fokusnya bergeser pada apakah yang terjadi adalah pemindahan hak tagih yang memenuhi rukun-syarat hawalah, bukan semata-mata pergantian kreditur sebagaimana model novasi subjektif aktif dalam KUHPerdata (Octaviani, 2017; Sup, 2019).

c. Pembaruan Perikatan melalui Penggantian Objek: Dari Novasi Objektif menuju Perubahan Prestasi dalam Akad Syariah

Dalam hukum perdata, novasi objektif dijelaskan sebagai penggantian perikatan lama dengan perikatan baru yang mengandung objek perikatan lain; hal ini dapat dilakukan dengan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru atau mengubah substansi tertentu, termasuk mengganti seluruh perjanjian (Nefi & Warman, 2008). Literatur lain menyatakan bahwa novasi objektif terjadi dengan mengganti atau mengubah isi perikatan, misalnya mengganti prestasi yang semula wajib dipenuhi debitur menjadi prestasi lain (Justitia & Aidi, 2018).

Dari sudut pandang hukum Islam, sumber komparatif tentang berakhirnya perikatan menyebut bahwa salah satu sebab berakhirnya perikatan dalam hukum Islam adalah diganti dengan utang baru, dengan catatan bahwa cara ini disebut dilakukan dalam bentuk komoditas, bukan berupa uang (Shofi & Bashar, 2022). Walaupun sumber tersebut tidak menyamakannya secara terminologis dengan "novasi objektif", substansinya menunjukkan adanya konsep perubahan komitmen utang dengan struktur penggantian kewajiban yang dapat menjadi titik masuk pembacaan fiqh terhadap "pembaruan objek" (Shofi & Bashar, 2022).

Namun, karena validitas akad syariah menuntut objek akad jelas, dibenarkan syariah, dan konsekuensi akad mengikuti rukun-syaratnya (Maksum, 2015; Mustafa et al., 2023), maka perubahan objek prestasi tidak dapat diperlakukan sebagai sekadar amandemen teknis tanpa memastikan bahwa perubahan tersebut tidak merusak kejelasan objek dan kesesuaian syariah. Dalam konteks ini, prinsip pemenuhan akad dan penegasan syarat-syarat yang disepakati—selama tidak bertentangan dengan Islam—menjadi parameter untuk menilai apakah perubahan objek prestasi masih berada dalam koridor akad yang sah atau memerlukan pembentukan akad baru yang jelas, yang dalam hukum perdata akan disebut novasi objektif (Justitia & Aidi, 2018; Mustafa et al., 2023; Nefi & Warman, 2008).

________________________________________

5. Implikasi Praktis dalam Transaksi Kontemporer Syariah: Take Over dan Alih Debitur sebagai "Pembaruan Perikatan" yang Dikonstruksikan melalui Fatwa

Dalam praktik take over pembiayaan mikro di bank syariah, salah satu kajian menyatakan bahwa proses take over dipandu oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan telah menjadi hukum positif melalui regulasi Bank Indonesia (Nurasikin, 2021). Kajian tersebut menegaskan konsekuensi hukum bahwa sebelum pengambilalihan, nasabah mengikatkan hak dan kewajiban kepada bank atau nasabah pertama, dan setelah pengambilalihan nasabah mengikatkan hak dan kewajiban kepada pihak baru (Nurasikin, 2021). Penjelasan ini memperlihatkan bentuk "pembaruan perikatan" dalam praktik: relasi utang-piutang lama diselesaikan dalam skema pemindahan kewajiban yang menghasilkan relasi baru, sehingga secara fungsional mirip dengan ide pembaruan hubungan utang (Nurasikin, 2021; Sup, 2019).

Dalam konteks jaminan, kajian take over tersebut juga menegaskan bahwa setelah pelunasan kepada pihak lama, hak jaminan atas objek jaminan dikembalikan dan selanjutnya diserahkan kepada bank syariah, serta mengaitkannya dengan ketentuan peralihan hak tanggungan ketika terjadi peralihan piutang karena cessie atau subrogasi (Nurasikin, 2021). Sementara itu, dari perspektif hukum perdata, konsekuensi novasi terhadap jaminan dinyatakan tidak otomatis berpindah kecuali diperjanjikan, dan untuk mempertahankan hak tanggungan setelah pembaruan utang perlu ditegaskan kembali dalam perjanjian pembaruan (Justitia & Aidi, 2018; Syuhada, 2021).

Dua uraian ini menandai titik kritis dalam praktik syariah: desain pengalihan utang/piutang (hawalah/hiwalah) harus sekaligus memperhatikan kesinambungan jaminan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hak, baik dalam perspektif syariah (ketertiban akad) maupun dalam perspektif perdata (status aksesori jaminan) (Justitia & Aidi, 2018; Nurasikin, 2021).

________________________________________

6. Catatan Sintesis: Batas-Batas Penyamaan Novasi dengan Hawalah dan Pentingnya Ketelitian Konseptual

Walaupun sering dinyatakan bahwa lembaga KUHPerdata seperti cessie, subrogasi, dan novasi memiliki kemiripan dengan hawalah dalam hukum Islam karena sama-sama bergerak di ranah utang-piutang, literatur yang meninjau cessie menegaskan bahwa secara konseptual ketiganya tidak identik, dan bahkan kategorisasi DSN-MUI terhadap cessie sebagai novasi subjektif aktif atau subrogasi disertai kompensasi perlu dibaca kritis karena perbedaan konsep dasarnya (Sup, 2019). Dengan kata lain, "novasi menurut hukum Islam" sebaiknya tidak dipaksakan sebagai padanan satu-banding-satu, melainkan ditempatkan sebagai peristiwa hukum yang dikualifikasikan (takyif) ke dalam akad-akad muamalah yang relevan, terutama hawalah/hiwalah, dengan memastikan rukun–syaratnya terpenuhi dan konsekuensi hukumnya jelas (Mustafa et al., 2023; Sup, 2019; Toyyibi, 2019).

Kebutuhan ketelitian ini juga diperkuat oleh kajian mengenai praktik lembaga keuangan syariah yang menyatakan adanya kecenderungan penerapan atau transplantasi ketentuan KUHPerdata dalam perjanjian bank syariah, sehingga perlu memastikan bahwa akad benar-benar memuat rukun dan syarat menurut syariat dan tidak berhenti pada penggantian istilah (Djuniarti, 2018; Gayo, 2015). Dalam konteks tersebut, pembaruan perikatan melalui penggantian kreditur, debitur, atau objek dapat dinilai syariah-compliant sejauh dikonstruksikan melalui akad yang sah, misalnya hawalah, memenuhi prinsip pemenuhan akad, dan tidak melahirkan ketidakjelasan pada objek maupun para pihak, serta memperjelas status jaminan dan hak-kewajiban setelah pengalihan (Justitia & Aidi, 2018; Mustafa et al., 2023; Sup, 2019).

________________________________________

D. SIMPULAN

Berdasarkan kajian komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa novasi sebagai mekanisme pembaruan perikatan dalam KUHPerdata—baik yang bersifat objektif (penggantian objek prestasi) maupun subjektif aktif (penggantian kreditur) dan subjektif pasif (penggantian debitur)—tidak memiliki padanan terminologis yang langsung dalam khazanah fiqh muamalah klasik. Namun demikian, substansi dari ketiga bentuk novasi tersebut dapat dikualifikasikan (takyif) melalui akad hawalah atau hiwalah dalam hukum Islam, dengan memperhatikan pemenuhan rukun dan syarat akad secara menyeluruh.

Ketiga bentuk novasi membawa konsekuensi syariah yang berbeda: penggantian debitur berpadanan dengan hiwalah pemindahan utang; penggantian kreditur berpadanan dengan hawalah haqq (pemindahan hak tagih/piutang); sedangkan penggantian objek prestasi memerlukan pengujian apakah perubahan tersebut dapat dilakukan dalam bingkai modifikasi akad yang ada atau menuntut pembentukan akad baru yang jelas.

Dalam praktik transaksi keuangan syariah kontemporer, seperti take over pembiayaan dan alih debitur KPR, mekanisme pembaruan perikatan telah mendapatkan landasan normatif melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002, namun tetap menuntut kehati-hatian dalam memastikan bahwa konstruksi akad tidak sekadar mengganti istilah perdata dengan istilah syariah, melainkan benar-benar memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip muamalah yang berlaku, termasuk kesinambungan jaminan setelah pengalihan.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Djuniarti, E. (2018). Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 497–512. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.497-512

Gayo, A. A. (2015). Dinamika legislasi hukum Islam: Analisa atas upaya pembentukan hukum perikatan syariah. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(3), 485. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.18

Ikbar, A. N. (2020). Perjanjian iklan di Radio Suara Akbar Surabaya menurut hukum Islam dan hukum positif. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(2), 172–196. https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.2.1-25

Justitia, W., & Aidi, Z. (2018). Perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara top up. Jurnal Yuridis, 4(2), 110. https://doi.org/10.35586/.v4i2.246

Maksum, M. (2015). Penerapan hukum jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan syariah. Jurnal Cita Hukum, 3(1). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1837

Mustafa, M. Z., Insani, N., & Makkulawuzar, K. (2023). Kekuatan hukum alih debitur dalam kredit pemilikan rumah di bawah tangan. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 79. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2748

Nefi, A., & Warman, A. (2008). Metode pengalihan kredit sindikasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 371. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.174

Nurasikin, A. (2021). Tinjauan hukum ekonomi syariah: Take over pembiayaan mikro bank syariah. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 8(2), 187–206. https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674

Octaviani, B. (2017). Perbandingan konsep anjak piutang syariah DSN-MUI dan konsep akad hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 6(2), 127. https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105

Putrisani, I. (2018). Analisis pengalihan kredit pemilikan rumah di bawah tangan. Mimbar Keadilan, 14(28). https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1778

Rohmah, N. L., dkk. (2017). Pengaruh aspek hukum perjanjian (akad) dan penjaminan terhadap antisipasi pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 1(1), 61–82. https://doi.org/10.30762/q.v1i1.486

Shofi, M. A., & Bashar, M. A. S. (2022). Penafsiran akad dan penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan perspektif kaidah fikih muammalah kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata). Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah, 2(1), 88–115. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Syuhada, S. (2021). Pelimpahan hutang terhadap ahli waris menurut Pasal 833 Ayat (1) KUHPerdata. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 2(2), 183–204. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i2.445

Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi hawalah pada pembiayaan bermasalah: Studi kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben Tahun Buku 2018. Profit Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2), 38–50. https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871

Zamroni, Z. (2017). Tinjauan hukum batalnya suatu perkawinan terhadap perjanjian kredit bank. Perspektif Hukum, 17(2), 245. https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.176