01510 - Kontrak Baku dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Muamalah dan Kerangka Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Standard form contracts (kontrak baku) are widely used in contemporary financial transactions due to their efficiency, yet they raise significant concerns under Islamic law (fiqh muamalah). This article examines the legal status of standard form contracts within the framework of Islamic contract law (akad), the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and the fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI). Through a normative-doctrinal analysis of relevant literature, this study finds that standard form contracts are not inherently prohibited in Islamic law, provided that the pillars and conditions (rukun and syarat) of the akad are fulfilled and the contract does not violate sharia principles. However, the unilateral nature of such contracts poses substantive risks, including imbalance of rights and obligations, exoneration clauses, and the potential inclusion of prohibited elements such as riba through late payment penalties. The absence of genuine consent (ridha) due to coercive conditions (ikrah) may render the contract fasid (defective) and subject to annulment. This article argues that the Islamic legal approach to standard form contracts requires a dual evaluation: formal validity of the akad and substantive compliance with the principles of justice ('adl), balance (tawazun), and public interest (maslahah). Strengthening compliance through DSN-MUI fatwas, Sharia Supervisory Board (DPS) oversight, and notarial disclosure obligations constitutes essential instruments for preserving the integrity of contemporary muamalah.

Keywords: standard form contract, akad, Islamic contract law, fiqh muamalah, KHES, ridha, justice

________________________________________

Abstrak

Kontrak baku banyak digunakan dalam transaksi keuangan kontemporer karena pertimbangan efisiensi, namun menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum Islam (fiqh muamalah). Artikel ini mengkaji status hukum kontrak baku dalam kerangka hukum akad Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Melalui analisis normatif-doktrinal terhadap literatur yang relevan, kajian ini menemukan bahwa kontrak baku tidak secara inheren dilarang dalam hukum Islam, sepanjang rukun dan syarat akad terpenuhi serta kontrak tidak melanggar ketentuan syariah. Namun demikian, karakter sepihak kontrak baku menimbulkan risiko substantif, meliputi ketidakseimbangan hak dan kewajiban, klausul eksonerasi, serta potensi masuknya unsur terlarang seperti riba melalui denda keterlambatan. Ketiadaan kerelaan sejati (ridha) akibat kondisi paksaan (ikrah) dapat menjadikan akad berstatus fasid dan dapat dibatalkan. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan hukum Islam terhadap kontrak baku menuntut evaluasi ganda: validitas formal akad dan kepatuhan substantif terhadap prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan. Penguatan kepatuhan melalui fatwa DSN-MUI, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan kewajiban penjelasan oleh notaris merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas muamalah kontemporer.

Kata kunci: kontrak baku, akad, hukum kontrak Islam, fiqh muamalah, KHES, ridha, keadilan

________________________________________

1. Pendahuluan: Kontrak Baku dan Problem "Syarat Sepihak" dalam Muamalah Kontemporer

Kontrak baku (standard form contract) merupakan bentuk perjanjian tertulis yang klausul-klausulnya telah distandardisasi/dipaketkan terlebih dahulu oleh satu pihak (term setter), sedangkan pihak lain pada dasarnya hanya dapat menerima atau menolak tanpa peluang nyata untuk merundingkan isi klausul (take it or leave it) (Fayyad, 2023; Hanim, 2020). Dalam praktik modern, kontrak baku lazim digunakan karena pertimbangan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga, terutama pada sektor jasa keuangan seperti perbankan/kredit (Fayyad, 2023; Hanim, 2020). Namun, karakter "ditetapkan sepihak" ini juga memunculkan risiko ketimpangan posisi tawar (bargaining power) dan peluang masuknya klausul-klausul yang lebih menguntungkan pihak pembuat kontrak (misalnya bank/lembaga keuangan) serta membebani pihak penerima (nasabah/debitur/konsumen) (Bantekas, 2023; Iqsobayadinur, 2020).

Karena itu, pembahasan kontrak baku menurut hukum Islam (fiqh muamalah dan kerangka hukum ekonomi syariah) pada dasarnya bergerak di antara dua kutub: kebutuhan efisiensi dan kepastian transaksi di satu sisi, serta tuntutan keadilan, kerelaan (ridha), keseimbangan hak-kewajiban, dan larangan unsur zalim/merugikan di sisi lain (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Bantekas, 2023; Hanim, 2020; Iqsobayadinur, 2020).

________________________________________

2. Definisi Kontrak Baku dan Ciri Pokoknya

Secara konseptual dalam literatur hukum (dan juga dalam pembacaan terhadap praktik perbankan), kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat oleh satu pihak, sering kali sudah tercetak dalam formulir (boilerplate), sehingga pihak lain ketika menandatangani umumnya hanya mengisi data tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausul-klausulnya (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Fayyad, 2023).

Ciri yang menonjol adalah klausul "ditentukan sepihak" dan minimnya ruang negosiasi; nasabah/konsumen tidak mempunyai kesempatan (atau sangat terbatas) untuk menawar isi kontrak (Bantekas, 2023; Danil et al., 2022; Hanim, 2020). Karena itu, kontrak baku sering dipahami sebagai bentuk adhesion contract yang memposisikan pihak penerima pada pilihan biner: menerima seluruh syarat yang telah disediakan atau menolak seluruh transaksi (Fayyad, 2023; Hanim, 2020; Muín, 2018). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, temuan empiris juga menunjukkan pola yang sama: kontrak disusun sepihak oleh kreditur/lembaga, sementara nasabah terikat pada format tersebut (Arifin et al., 2020; Iqsobayadinur, 2020; Muín, 2018).

________________________________________

3. Akad dalam Hukum Islam: Kerangka Dasar Menilai Kontrak Baku

Dalam hukum Islam, kontrak dipahami sebagai akad, yang dalam definisi fiqh diposisikan sebagai keterkaitan ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariah dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Bianda et al., 2023; Katterbauer et al., 2023). Dalam konteks hukum positif Indonesia yang mengatur perbankan syariah, akad juga dipahami sebagai perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah (Katterbauer et al., 2023; Maksum, 2016).

Kerangka penilaian sah/tidaknya akad dalam rujukan hukum ekonomi syariah (KHES) menekankan terpenuhinya rukun dan syarat; beberapa rujukan menjelaskan rukun akad meliputi adanya para pihak, objek akad, tujuan/purpose akad, dan kesepakatan (deal/ijab-qabul) (Aldiano et al., 2021; Muín, 2018). Karena kontrak baku tetaplah akad (ketika dipakai dalam transaksi syariah), maka validitasnya tidak dinilai semata-mata dari bentuk "formulir standar", melainkan dari terpenuhinya rukun-syarat dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah (termasuk larangan unsur yang merusak akad) (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Bantekas, 2023; Devi, 2024).

________________________________________

4. Kaidah Kebolehan Akad dan Syarat: Ruang bagi Kontrak Baku, tetapi Tidak Tanpa Batas

Beberapa rujukan menegaskan kaidah ushul fiqh bahwa pada dasarnya segala sesuatu/aktivitas muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang; dalam konteks kontrak, syarat-syarat dalam akad pada asalnya dipandang boleh selama tidak ada larangan syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang mengikat (Danil et al., 2022; Tazkiya et al., 2022). Prinsip "asal kebolehan" ini juga dinyatakan dalam kajian yang menegaskan bahwa setiap syarat yang tidak secara eksplisit dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dalam konteks kontrak pada prinsipnya dianggap boleh dan valid (Tazkiya et al., 2022).

Dalam kerangka ini, kontrak baku tidak otomatis terlarang semata karena disusun sepihak, sepanjang substansinya tidak melanggar ketentuan syariah, dan akadnya memenuhi rukun-syarat yang ditetapkan (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Hanim, 2020). Bahkan, rujukan yang secara eksplisit membahas kontrak baku dalam konteks Islam menyatakan bahwa kontrak baku dapat mengikat dan dipandang valid selama tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan syariah lainnya, serta praktik kebiasaan ('urf) tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Hanim, 2020).

________________________________________

5. Prinsip Ridha dan Larangan Paksaan (Ikrah): Titik Kritis Kontrak Baku menurut Hukum Islam

Kendati kontrak baku pada prinsipnya dapat digunakan, problem utama yang sering muncul adalah apakah penerimaan pihak yang lemah benar-benar mencerminkan kerelaan (ridha) atau justru mengandung unsur paksaan/ikrah karena tidak adanya ruang tawar-menawar yang bermakna (Bantekas, 2023; Hanim, 2020). Studi empiris tentang kontrak baku perbankan syariah menemukan bahwa proses ijab-qabul dapat terpenuhi secara formal—bank menawarkan, nasabah menerima—tetapi nasabah tidak memiliki hak untuk mengubah isi kontrak; apabila nasabah menerima karena merasa terpaksa (al-ikrah), maka syarat sah kesepakatan dipandang tidak terpenuhi dan akad dapat dikualifikasi sebagai fasid serta dapat dibatalkan (Bantekas, 2023).

Sejalan dengan itu, rujukan lain menempatkan "akad yang sah" sebagai akad yang tidak mengandung unsur ghalath (kekeliruan), ikrah (paksaan), taghrir (penipuan/deception), dan ghubn (penyamaran/ketidakadilan dalam pertukaran), sehingga unsur paksaan menjadi faktor yang merusak kesahihan akad (Devi, 2024). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, isu kontrak baku bukan sekadar "siapa yang menyusun klausul", melainkan apakah persetujuan tercapai secara sukarela tanpa tekanan, karena keadilan kontrak juga dikaitkan dengan kesukarelaan dan ketiadaan tekanan dalam mengikatkan diri (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Bantekas, 2023; Devi, 2024; Hanim, 2020).

________________________________________

6. Keadilan ('Adl), Keseimbangan (Tawazun), dan Persamaan (Musawah): Syarat Etik-Yuridis bagi Kontrak Baku

Sejumlah rujukan mengaitkan penggunaan kontrak baku dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks Islam, kontrak baku dipandang perlu memperhatikan prinsip kesepakatan, kesetaraan hak dan kewajiban, serta aspek keadilan dalam transaksi (Bantekas, 2023; Hanim, 2020). Riset tentang kontrak pembiayaan bank syariah menekankan bahwa penerapan kontrak baku harus mematuhi prinsip utama hukum Islam seperti keadilan dan kesetaraan ('adl wa tawazun) serta kemaslahatan (Bantekas, 2023).

Pada sisi lain, rujukan yang menilai praktik kontrak baku di perbankan syariah mengakui bahwa kontrak baku bisa dinilai sah karena terpenuhi rukun-syarat dan ditandatangani kedua pihak sebagai indikator "sama-sama rela", namun sekaligus dicatat bahwa kontrak baku dapat tidak memuat secara memadai beberapa prinsip kontraktual dalam hukum Islam seperti kemanfaatan (tidak memberatkan), keadilan (keseimbangan), dan kebebasan berkontrak; kelemahan substantif ini tidak selalu membuat akad batal, tetapi menunjukkan adanya problem keadilan kontrak yang perlu dibenahi (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Bantekas, 2023). Dengan demikian, kontrak baku dalam hukum Islam harus dievaluasi pada dua level: (i) kesahihan formal-akad (rukun-syarat), dan (ii) kesesuaian substansi klausul dengan tuntutan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Bantekas, 2023; Devi, 2024; Hanim, 2020).

________________________________________

7. Ketimpangan Posisi Tawar dan Klausul Eksonerasi (Exoneration Clause): Bentuk-Bentuk "Syarat Sepihak" yang Problematis

Banyak temuan dalam praktik lembaga keuangan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kontrak baku dapat dieksploitasi oleh pihak yang lebih kuat untuk mengurangi hak pihak lemah dan meningkatkan kewajibannya, bahkan sampai kontrak hanya memuat kewajiban debitur tanpa menyebutkan haknya (Bantekas, 2023; Iqsobayadinur, 2020). Riset pada pembiayaan BPRS menggarisbawahi bahwa kontrak baku dapat membuka peluang bagi bank menyusun klausul sesuai kehendak bank—mengurangi hak pemohon dan menambah kewajiban pemohon—sehingga rukun dan syarat akad menurut KHES berpotensi tidak terpenuhi; KHES juga membuka kemungkinan akad dibatalkan bila memenuhi ketentuan pembatalan tertentu (Iqsobayadinur, 2020).

Dalam studi pada koperasi syariah, penggunaan kontrak baku yang memuat klausul eksonerasi (exoneration clause) dipandang cenderung menguntungkan pengelola dan merugikan anggota karena anggota tidak memiliki kesempatan negosiasi dan "dipaksa" menyetujui kontrak agar pembiayaan disetujui; penelitian tersebut menekankan kebutuhan transparansi dan kejelasan hak-kewajiban agar akad sesuai syariah dan hukum yang berlaku (Siregar et al., 2024). Dalam konteks perbankan/kredit, rujukan lain juga menilai bahwa kondisi take it or leave it membuat pelanggan tidak memiliki ruang mempertahankan haknya ketika klausul baku ternyata membebani atau merugikan (Fayyad, 2023; Muín, 2018).

________________________________________

8. Parameter Syariah: Larangan Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar, Zhulm, dan Klausul Denda Keterlambatan

Penilaian kontrak baku menurut hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari parameter kepatuhan syariah: transaksi wajib menghindari riba, gharar, maysir, dan unsur lain yang dilarang (Armaini & Said, 2023; WARDHANI & Barthos, 2021). Dalam konteks layanan pembiayaan berbasis teknologi, pedoman yang dirujuk menegaskan bahwa kontrak baku harus memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajaran sesuai syariah dan hukum yang berlaku serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram (Armaini & Said, 2023).

Pada isu denda keterlambatan, kajian yang merujuk standar AAOIFI menegaskan bahwa klausul "denda mengancam" (threatening fine) yang mensyaratkan kompensasi dari debitur karena keterlambatan bertentangan dengan prinsip fiqh yang melarang kompensasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban, karena dipandang menyerupai riba (Tazkiya et al., 2022). Konsisten dengan itu, kajian tentang fatwa fintech juga menyatakan bahwa denda dalam transaksi kredit karena keterlambatan pembayaran adalah terlarang dan dikategorikan riba (Sinambela, 2023; Tazkiya et al., 2022). Oleh karena itu, klausul-klausul baku yang secara sepihak membebankan biaya/denda keterlambatan tanpa desain yang sesuai prinsip syariah menjadi salah satu titik rawan ketidakpatuhan syariah dalam kontrak baku (Armaini & Said, 2023; Sinambela, 2023; Tazkiya et al., 2022).

________________________________________

9. Pembatasan Klausul Sepihak dalam Kerangka Perlindungan Konsumen dan Implikasinya bagi Kontrak Syariah

Sejumlah rujukan mengaitkan kontrak baku dengan rezim perlindungan konsumen (UUPK) yang pada prinsipnya tidak melarang pencantuman klausul baku, tetapi mensyaratkan agar klausul tersebut tidak termasuk klausul yang dilarang/merugikan (Fayyad, 2023; Praptonowati et al., 2022). Dalam praktik perbankan, ada penekanan bahwa ketika merancang perjanjian kredit baku, bank wajib mendasarkan ketentuan pada larangan klausul tertentu, misalnya klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau pemberian kuasa kepada bank untuk melakukan tindakan sepihak atas barang jaminan kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan larangan yang membuat konsumen tunduk pada perubahan sepihak (Hanim, 2020).

Studi lain menunjukkan contoh dampak klausul baku yang merugikan, seperti kewenangan bank untuk secara sepihak mengakhiri izin penarikan kredit tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan, serta kewenangan menentukan harga jual agunan secara sepihak ketika kredit bermasalah (Fayyad, 2023). Kajian atas perjanjian sewa-beli juga menegaskan bahwa perjanjian yang memuat klausul baku berpotensi melanggar larangan klausul baku dalam UUPK, sehingga menambah urgensi penyelarasan substansi klausul baku dengan batasan hukum perlindungan konsumen (Daryoko et al., 2022; Praptonowati et al., 2022). Dalam transaksi syariah, pembatasan klausul sepihak ini memiliki resonansi langsung dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan kezaliman yang menjadi prasyarat etik-yuridis akad (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Armaini & Said, 2023; Bantekas, 2023; Hanim, 2020).

________________________________________

10. Status Hukum Kontrak Baku dalam Fiqh Muamalah dan KHES: Sahih, Fasid, atau Batil

Rujukan normatif menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kontrak/akad dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda: akad dapat sah (valid), dapat rusak/cacat (fasid) sehingga dapat dibatalkan, atau batal/tidak sah sehingga tidak dapat dilaksanakan (Danil et al., 2022; Devi, 2024). Kategorisasi ini juga dipaparkan dalam kajian tentang hybrid contract yang merujuk KHES: akad sah adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi; akad fasid adalah akad yang secara umum memenuhi rukun-syarat tetapi terdapat aspek yang merusak akad; sedangkan akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau bertentangan dengan syariah, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Devi, 2024; Katterbauer et al., 2023).

Dalam studi empiris perbankan syariah, kontrak baku dapat dinilai "legal/valid" bila rukun-syarat akad terpenuhi dan ditandai penandatanganan oleh kedua pihak sebagai bukti kerelaan, tetapi tetap dapat dipersoalkan pada tingkat substansi bila klausul-klausulnya bertentangan dengan prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kebebasan transaksi (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Bantekas, 2023). Sebaliknya, jika unsur ikrah muncul karena nasabah terpaksa menerima, maka syarat sah kesepakatan dipandang tidak terpenuhi dan akad dapat dianggap fasid serta dapat dibatalkan (Bantekas, 2023; Devi, 2024).

________________________________________

11. Praktik Kontrak Baku pada Produk Lembaga Keuangan Syariah: Ilustrasi Problem dan Pelajaran

Dalam praktik pembiayaan syariah, beberapa studi menunjukkan kontrak baku menjadi pola dominan. Studi pada Bank Syari'ah Mandiri menyimpulkan kontrak baku pada pembiayaan dinilai sah menurut hukum Islam karena rukun-syarat akad terpenuhi dan penandatanganan dipahami sebagai indikator kerelaan para pihak, meskipun penelitian itu juga mencatat adanya kekurangan pada prinsip kemanfaatan, keadilan/keseimbangan, dan kebebasan berkontrak dalam sebagian konten kontrak baku (Anggraeny & Rahmadanti, 2020). Studi pada BPRS menemukan persoalan pada validitas kontrak pembiayaan karena sebagian kontrak tidak memenuhi rukun dan syarat akad (dominan karena kelalaian menerapkan prinsip dan SOP), serta menyoroti bagaimana ketidakseimbangan kontrak baku dapat dimanfaatkan bank untuk menyusun klausul yang mengurangi hak dan menambah kewajiban nasabah; penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pembatalan akad dimungkinkan menurut KHES bila memenuhi kondisi tertentu (Iqsobayadinur, 2020).

Pada pembiayaan musyarakah di bank syariah, penelitian empiris menemukan bahwa secara normatif akad mengikuti elemen kontrak dan menggunakan kontrak standar regulasi, namun secara substansial terjadi deviasi: posisi para pihak tidak seimbang dan nisbah ditentukan sepihak serta bersifat tetap selama periode pembiayaan (Aljaser & Meškić, 2024). Ilustrasi lain muncul pada transaksi murabahah-rahn pada jual beli emas non-tunai di bank syariah: kontrak SBKE dipaparkan sebagai kontrak baku sepihak, dan penelitian menilai praktik rahn dalam skema itu tidak memenuhi validitas akad menurut KHES karena terdapat ketentuan yang bertentangan dengan larangan klausul tertentu dalam UUPK (Daryoko et al., 2022; Devi, 2024). Ragam temuan ini menunjukkan bahwa masalah kontrak baku dalam lembaga keuangan syariah bukan hanya soal "standarisasi", tetapi juga soal desain klausul, keseimbangan, dan kepatuhan pada KHES/fatwa DSN-MUI serta hukum perlindungan konsumen (Aljaser & Meškić, 2024; Daryoko et al., 2022; Devi, 2024; Iqsobayadinur, 2020).

________________________________________

12. Mekanisme Kepatuhan Syariah: Fatwa DSN-MUI, DPS, dan Fungsi Notaris dalam Mengurangi Asimetri Kontrak Baku

Dalam tata kelola perbankan syariah Indonesia, fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai rujukan prinsip syariah bagi produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah (Bianda et al., 2023; Devi, 2024). Sejumlah kajian menegaskan peran DSN dan DPS: DSN menetapkan fatwa/prinsip syariah produk, sedangkan DPS mengawasi agar operasional, produk, dan layanan bank tetap sesuai prinsip syariah (Bianda et al., 2023; Devi, 2024). Pada tingkat dokumen kontrak, beberapa rujukan menekankan peran notaris: notaris yang membuat akta pembiayaan syariah harus memahami akad dan hukum pembiayaan syariah, serta perlu menjelaskan isi akta kepada nasabah, sehingga pembacaan dan penjelasan isi akta menjadi bagian penting untuk memastikan para pihak memahami klausul-klausul kontrak (Sherhan et al., 2022; Sudarman, 2019).

Selain itu, rujukan yang menekankan kewajiban pencatatan transaksi utang-piutang (merujuk QS Al-Baqarah: 282) dipakai untuk menguatkan pentingnya bentuk tertulis sebagai bukti, termasuk dalam praktik akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah (Alkhaled, 2021; Katterbauer et al., 2023; Maksum, 2016). Dalam konteks kontrak baku yang klausulnya disusun sepihak, fungsi penjelasan (disclosure) dan pembuktian tertulis ini relevan untuk menekan risiko "ketidaktahuan" nasabah atas konsekuensi klausul baku dan membantu memastikan bahwa persetujuan lebih dekat kepada ridha yang sadar (informed consent), meskipun rujukan-rujukan tersebut juga mengakui belum adanya regulasi yang sangat spesifik tentang bentuk klausul akta syariah sehingga praktik sering tetap merujuk hukum positif (Faisal et al., 2023; Sudarman, 2019).

________________________________________

13. Prinsip Perbaikan (Reform) Kontrak Baku menurut Hukum Islam: Arah Rekonstruksi Klausul dan Proses

Berpijak pada temuan bahwa negosiasi dapat menjadi langkah awal menghindari kontrak sepihak dan membangun kontrak yang adil, rujukan tentang keadilan kontrak menekankan pentingnya kesukarelaan tanpa tekanan serta ruang negosiasi sebagai mekanisme mengurangi sifat one-sided (Hanim, 2020). Studi pada koperasi syariah menekankan perlunya diseminasi/edukasi kepada pengelola dan anggota untuk meminimalkan penggunaan kontrak baku berklausul eksonerasi, sekaligus menghindari cacat kehendak yang bertentangan dengan prinsip perjanjian (Siregar et al., 2024). Dalam konteks pembiayaan berbasis teknologi, rujukan yang membahas pedoman syariah menegaskan bahwa kontrak baku harus menegakkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajaran sesuai syariah dan hukum yang berlaku, selain memastikan ketiadaan unsur-unsur terlarang seperti riba dan zhulm (Armaini & Said, 2023).

Pada isu keterlambatan pembayaran, rujukan yang merujuk AAOIFI menolak klausul kompensasi karena keterlambatan yang menyerupai riba (Tazkiya et al., 2022), sementara rujukan lain menegaskan denda keterlambatan dikategorikan riba (Sinambela, 2023); namun terdapat juga rujukan yang menyatakan kompensasi (ta'widh) dapat diminta bila bank mengalami kerugian karena kesengajaan/kelalaian yang disengaja oleh nasabah, sehingga desain klausul sanksi harus dibedakan secara ketat dari "denda keterlambatan" yang bersifat riba (Sirour & Abdalla, 2024). Dengan demikian, reform kontrak baku dalam perspektif hukum Islam bergerak pada dua fokus: (i) reform proses (transparansi, penjelasan, peluang negosiasi, dan peniadaan paksaan), dan (ii) reform substansi klausul (menghapus/menyesuaikan klausul yang merusak keadilan atau mengandung unsur terlarang, serta mengunci kepatuhan pada fatwa/standar syariah dan KHES) (Armaini & Said, 2023; Bantekas, 2023; Devi, 2024; Hanim, 2020; Tazkiya et al., 2022).

________________________________________

14. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan-rujukan yang tersedia, kontrak baku menurut hukum Islam tidak bersifat haram secara inheren; ia dapat dipandang sah dan mengikat bila memenuhi rukun-syarat akad dan tidak melanggar ketentuan syariah, serta kebiasaan ('urf) dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariah (Anggraeny & Rahmadanti, 2020; Devi, 2024; Hanim, 2020). Namun, karakter "syarat sepihak" menjadikan kontrak baku berisiko memunculkan ketidakadilan substantif—ketidakseimbangan hak-kewajiban, klausul eksonerasi, atau klausul yang menimbulkan unsur terlarang seperti riba melalui denda keterlambatan—dan juga berisiko merusak ridha bila penerimaan terjadi dalam tekanan (ikrah), yang dapat menggeser status akad menjadi fasid dan dapat dibatalkan (Bantekas, 2023; Sinambela, 2023; Tazkiya et al., 2022).

Karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap kontrak baku menuntut evaluasi ganda: validitas formal-akad (rukun-syarat) dan kepatuhan substansi terhadap prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta standar/fatwa syariah yang relevan (Armaini & Said, 2023; Bantekas, 2023; Devi, 2024; Hanim, 2020). Penguatan kepatuhan melalui fatwa DSN-MUI dan pengawasan DPS, serta peran notaris dalam menjelaskan isi akta dan memastikan pemahaman para pihak, menjadi instrumen penting untuk menekan risiko kontrak baku yang merugikan dan menjaga integritas muamalah kontemporer (Bianda et al., 2023; Devi, 2024; Sudarman, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aldiano, R., Budiono, A. R., & Kawuryan, E. S. (2021). Juridical Analysis on Provisions of the Number of Witnesses in Sharia Deed by a Notary. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(2), 59. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2312

Aljaser, A., & Meškić, Z. (2024). Historical Background on the Limitation of Liability in Saudi Arabia. International Journal for Scientific Research, 3(3), 269–309. https://doi.org/10.59992/ijsr.2024.v3n3p10

Alkhaled, M. (2021). The Survival of Sharia Islamic Divorce Law in the Syrian and Egyptian Personal Status Laws. Díké, 5(1), 190–200. https://doi.org/10.15170/dike.2021.05.01.13

Anggraeny, I., & Rahmadanti, W. D. (2020). The Legality Issue of the Financing Contract at the Sharia Rural Banks (BPRS) and the Solution in Sharia Agreement Law Perspective. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(3), 646. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p14

Arifin, Moh., Maskur, A., & Noor, A. (2020). Legal protection of KSPPS members in the use of the exoneration clause in Central Java. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 4(1), 17. https://doi.org/10.30659/jua.v4i1.11794

Armaini, S., & Said, M. (2023). An Analysis of Musyarakah Agreement Due to the Bank's Negligence in Implementing Prudential Banking Principle: The Case of Jurisprudence at the Supreme Court Cassation Verdict Number 624 K/Ag/2017. Journal of Islamic Economics Lariba, 9(2), 371–394. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art6

Bantekas, I. (2023). Termination of Contracts and Force Majeure Under Qatari Law and Its Islamic Law Influences: Emergence of a Transnational Gulf Private Law. Ucla Journal of Islamic and Near Eastern Law, 20(1). https://doi.org/10.5070/n420160503

Bianda, R., Gunaepi, A., & Munir, M. M. (2023). Offering Sharia Securities Through Technology Based Crowdfunding Services Based on Sharia Principles According to MUI Fatwa. Journal of World Science, 2(3), 332–340. https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.240

Danil, D., Thamrin, A., Ilham, I., & Obie, M. (2022). Implications of the Contract Freedom Principle and Legal Consequences of Standard Contract Which Detrimental to Debtors of Bank Syariah Indonesia (BSI) Makassar. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner, 7(2), 236–251. https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.3063

Daryoko, D., Arief, Abd. S., & Asmuni, A. (2022). Mortgage Auction at Bank Syariah Indonesia Ex-Legacy Bank BNI Syariah in Yogyakarta. Tasharruf Journal Economics and Business of Islam, 7(1), 78. https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i1.1820

Devi, A. (2024). Study on Shariah Issues of Tabarru' and Underwriting Surplus in Takaful. Maqasid Al-Shariah Review, 2(2). https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.383

Faisal, F., Maulana, R., Sulaiman, S., & Kunarti, S. (2023). Taking Over Consumptive Loans Without Collateral: (Research Study on Bank Syariah Mandiri Lhokseumawe). Jurnal Dinamika Hukum, 23(1), 161. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3392

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. Heliyon, 9(9), e19319. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Hanim, L. (2020). The Justice in Credit Agreements with Clausula Standard. Jurnal Pembaharuan Hukum, 7(3), 274. https://doi.org/10.26532/jph.v7i3.13578

Iqsobayadinur, M. R. (2020). Implementation of Musyarakah Financing Agreement on Sharia Banking (Case Study at Bank BRI Syariah Purwokerto Branch Office). Authentica, 3(1), 32–53. https://doi.org/10.20884/1.atc.2020.3.1.33

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI Driven Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) – A Legal Analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Maksum, M. (2016). Al-Wa'd as Muhallil of Multi Contract (Ambiguity of Applying Al-Wa'd in Modern Transaction). Karsa Journal of Social and Islamic Culture, 24(2), 282. https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.1003

Muín, A. (2018). Notary's Responsibility to the Truth of Data in the Making of Islamic Banking Contract in Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, 5(1), 47. https://doi.org/10.26532/jph.v5i1.3011

Praptonowati, A. W., Sulistyandari, S., Bintoro, R. W., & Suyadi, S. (2022). The Role of Notaries in Making Sharia Banking Contract Deeds in Post-Constitutional Court Decisions Number 93/Puu-X/2012. Authentica, 4(2), 108–122. https://doi.org/10.20884/1.atc.2021.4.2.155

Sherhan, S., Pagar, P., & Rokan, M. K. (2022). Execution of fiduciary guarantee in Sharia Banking after the court's decision number 18/PUU-XVII/2019. Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(3), 530. https://doi.org/10.29210/020222047

Sinambela, H. (2023). Legal Protection of Bank Customer Regarding Bank Credit Agreements According to the Consumer Protection Law. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 1(03), 172–180. https://doi.org/10.59653/jplls.v1i03.235

Siregar, R. N., Purba, H., Barus, U. M., & Sembiring, I. A. (2024). Indonesia and Malaysia: Convergence of Syariah Bank Rental and Conventional Bank Credit Agreements. Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science (Icss), 3(2), 332–343. https://doi.org/10.59188/icss.v3i2.212

Sirour, M. I. K., & Abdalla, M. A. K. (2024). The Rules of Wakala Contract (agency) in Sharia Law and Its Application in Islamic Finance: A Comparative Study. المجلة القانونية, 19(5), 3063–3082. https://doi.org/10.21608/jlaw.2024.253959.1084

Sudarman, E. (2019). Implementation of Raw Contract for Financing in Mandiri Syariah Bank. International Journal of Nusantara Islam, 7(2), 261–267. https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.12421

Tazkiya, K., Harahap, B., & Purwadi, H. (2022). Comparative Study of Islamic Legal Systems in the Application of the Istishna' Agreement in Indonesia and Malaysia. International Journal of Law and Society (Ijls), 1(3), 211–220. https://doi.org/10.59683/ijls.v1i3.26

WARDHANI, I. G. A. K. K., & Barthos, M. (2021). The Implementation of the Principle of Profit Sharing in the Musyarakah Financing Contract in Islamic Banks. https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306418