01502 - Konflik Norma Dalam Sistem Hukum Positif Dan Hukum Islam: Kajian Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior

Abstrak

Artikel ini mengkaji konflik norma sebagai problem struktural dalam sistem hukum, khususnya melalui analisis tiga asas preferensi hukum, yaitu lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam yang dipositivisasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis literatur, kajian ini menunjukkan bahwa konflik norma tidak hanya merupakan persoalan teknis pemilihan pasal, melainkan problem struktural yang memengaruhi kepastian dan keteraturan hukum. Temuan kajian memperlihatkan bahwa ketiga asas preferensi tersebut merupakan instrumen penalaran hukum yang dominan, namun tidak selalu menghasilkan kesimpulan tunggal tanpa kerja hermeneutik dan sinkronisasi yang cermat. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik norma melibatkan penjenjangan sumber hukum, pembedaan 'āmm–khāṣṣ, serta orientasi kemaslahatan berdasarkan maqāṣid al-sharī'ah. Kajian terhadap berbagai studi kasus—perkawinan beda agama, perbankan syariah, wakaf, jaminan produk halal, dan qanun Aceh—menegaskan bahwa penyelesaian konflik norma yang efektif menuntut perpaduan antara penataan formal melalui asas preferensi dan uji yudisial, serta penataan substantif melalui metodologi hukum Islam yang berorientasi kemaslahatan.

Kata kunci: konflik norma, asas preferensi hukum, lex superior, lex specialis, lex posterior, hukum Islam, harmonisasi peraturan

________________________________________

Abstract

This article examines norm conflict as a structural problem in legal systems, particularly through the analysis of three legal preference principles — lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, and lex posterior derogat legi priori — and their relevance in the context of Islamic law positivisized in Indonesia. Employing a normative-analytical approach based on existing literature, this study demonstrates that norm conflict is not merely a technical matter of selecting applicable provisions, but rather a structural problem affecting legal certainty and order. The findings reveal that the three preference principles serve as dominant instruments of legal reasoning, yet do not always produce a singular conclusion without meticulous hermeneutical work and synchronization. From the perspective of Islamic law, norm conflict resolution involves the hierarchical ordering of legal sources, the distinction between 'āmm and khāṣṣ, and orientation toward maṣlaḥah grounded in maqāṣid al-sharī'ah. An analysis of various case studies — interfaith marriage, Islamic banking, waqf, halal product certification, and the Acehnese qanun — affirms that effective norm conflict resolution requires a combination of formal ordering through preference principles and judicial review, as well as substantive ordering through Islamic legal methodology oriented toward public welfare.

Keywords: norm conflict, legal preference principles, lex superior, lex specialis, lex posterior, Islamic law, regulatory harmonization

________________________________________

I. PENDAHULUAN: KONFLIK NORMA SEBAGAI PROBLEM SISTEM HUKUM DAN RELEVANSINYA BAGI HUKUM ISLAM

Dalam teori hukum, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang idealnya konsisten dan tidak menghendaki pertentangan internal antarnorma; ketika pertentangan tetap muncul, sistem hukum juga menyediakan mekanisme untuk mengatasinya agar tidak berlarut-larut (Likuwatan & Abubakar, 2023; Sani et al., 2024). Literatur hukum positif Indonesia mencatat bahwa problem penerapan norma dapat berupa kekosongan norma, norma yang kabur, maupun konflik antarnorma (conflict of norms/antinomy) yang berpotensi memunculkan diskresi dan—pada akhirnya—ketidakpastian hukum (Hafi & Budiman, 2017; Sumarja, 2016). Karena itu, konflik norma bukan sekadar isu teknis "pilih pasal", melainkan isu struktural yang memengaruhi kepastian dan keteraturan hukum, termasuk ketika norma-norma yang bernafaskan atau mengadopsi nilai-nilai hukum Islam dipositivisasi ke dalam peraturan perundang-undangan (Hafi & Budiman, 2017; Zakiruddin, 2021).

Dalam konteks Indonesia yang mengenal pluralitas sumber dan tradisi hukum (antara lain hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat/positif), konflik norma dapat terjadi baik "di dalam" rezim hukum positif (misalnya antara undang-undang dengan undang-undang lain, atau antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya) maupun "di antara" rezim nilai atau tradisi normatif yang berbeda (Anindyajati et al., 2022; Faisal, 2012). Sejumlah kajian menegaskan bahwa inkonsistensi atau disharmonisasi norma dapat mereduksi tujuan hukum, terutama kepastian hukum, sehingga diperlukan perangkat argumentasi untuk menentukan norma mana yang didahulukan atau bagaimana norma-norma itu diharmonisasikan (Salpina, 2018; Sumarja, 2016). Di titik inilah asas preferensi (lex superior, lex specialis, dan lex posterior) menjadi perangkat klasik dan sangat dominan dalam praktik penalaran hukum Indonesia untuk menyelesaikan pertentangan antarnorma yang berlaku bersamaan (Likuwatan & Abubakar, 2023; Salpina, 2018; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016).

________________________________________

II. KONSEP KONFLIK NORMA DALAM HUKUM POSITIF DAN TITIK TEMU DENGAN WACANA HUKUM ISLAM

Konflik norma dalam hukum positif umumnya dipahami sebagai keadaan ketika dua atau lebih norma hukum yang sama-sama berlaku mengatur suatu hal secara berbeda atau saling menegasikan, sehingga menimbulkan problem penerapan (applied law) dan memicu ketidakpastian bagi subjek hukum (Hafi & Budiman, 2017; Sumarja, 2016). Kajian-kajian normatif menunjukkan bahwa konflik norma dapat muncul bahkan di dalam hukum yang telah dikodifikasi dan dipositivisasi (misalnya konflik antar-undang-undang atau antara undang-undang dengan peraturan di bawahnya) (Hatta, 2022; Sumarja, 2016). Karena hukum positif bekerja dalam kerangka hierarki, maka konflik norma sangat terkait dengan pertanyaan tentang kedudukan (rank) norma dalam tata susunan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana norma yang lebih rendah harus bersandar pada norma yang lebih tinggi (Dewi & Resen, 2021; Sani et al., 2024).

Diskursus ini beririsan dengan cara hukum Islam dipahami dalam sejumlah literatur yang disediakan. Beberapa rujukan menegaskan bahwa dalam tradisi Islam dikenal pembedaan antara syariah dan fikih; syariah dipahami sebagai norma yang bersumber pada wahyu Ilahi yang mengatur perilaku konkret manusia, sedangkan fikih merupakan hasil ijtihad yang bersifat ẓannī dan karenanya membuka ruang perbedaan (Hakim, 2020; Nahrowi, 2020). Pada saat yang sama, terdapat pula penegasan bahwa pengambilan hukum dalam Islam bersifat berjenjang dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad; struktur berjenjang ini menjadi landasan penting untuk menata hubungan antarotoritas normatif dalam Islam (Aprita, 2021). Dengan demikian, sekalipun konflik norma dalam pengertian "peraturan perundang-undangan" adalah istilah khas hukum positif, problem "pertentangan" juga muncul dalam ranah penafsiran nas dan pilihan dasar hukum (misalnya pertentangan penafsiran atau pertentangan antarargumentasi), yang dalam kajian tertentu diselesaikan dengan menimbang tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi (Adlina, 2023; Kholish & Ulumuddin, 2022).

________________________________________

III. DASAR TEORETIK: HIERARKI NORMA (STUFENBAU/GRUNDNORM) DAN RASIONALITAS ASAS PREFERENSI

Sejumlah referensi menempatkan konflik norma dalam kerangka hierarki norma. Teori jenjang norma (Stufenbau) dipaparkan sebagai gagasan bahwa norma-norma hukum tersusun berlapis dan berjenjang; norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga pada norma dasar (grundnorm) (Dewi & Resen, 2021; Sani et al., 2024). Kerangka hierarki ini dipakai luas dalam kajian-kajian yang menyoroti disharmonisasi peraturan, termasuk ketika norma yang lebih rendah dipersoalkan karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Dewi & Resen, 2021; Sani et al., 2024). Dalam konteks diskursus tertentu, Pancasila juga diposisikan sebagai grundnorm atau norma fundamental negara yang menyediakan ukuran pengujian terhadap hukum positif (Herlius & Sitorus, 2022; Sofian & Pratama, 2021).

Berangkat dari struktur berjenjang tersebut, literatur kemudian mengembangkan "asas preferensi hukum" sebagai alat menentukan norma yang didahulukan ketika beberapa peraturan sekaligus relevan terhadap suatu peristiwa hukum (Permаdi, 2023; Sofiani, 2015). Sejumlah rujukan menegaskan tiga asas preferensi yang paling lazim: lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori (Likuwatan & Abubakar, 2023; Salpina, 2018; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016). Selain itu, beberapa kajian juga menekankan bahwa idealnya konflik norma diantisipasi melalui norma derogasi yang tegas (pencabutan eksplisit), namun ketika norma derogasi tidak tersedia, asas preferensi dipakai sebagai "alat penalaran" untuk menentukan norma mana yang diprioritaskan (Erick & Handoyo, 2022; Lutfiana, 2021).

________________________________________

IV. PEMBAHASAN

A. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Prioritas Norma yang Lebih Tinggi

Asas lex superior derogat legi inferiori dimaknai sebagai kaidah bahwa peraturan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan (atau meniadakan keberlakuan) peraturan yang lebih rendah ketika keduanya bertentangan (Salpina, 2018; Sofiani, 2015). Sejumlah referensi menegaskan bahwa asas ini berfungsi menjaga konsistensi hierarki peraturan: norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan bila pertentangan terjadi maka norma yang lebih rendah harus disisihkan (Hatta, 2022; Sumarja, 2016). Dalam kajian tentang konflik norma antara undang-undang dan peraturan pelaksana, misalnya, ditegaskan bahwa penerapan lex superior akan mengutamakan undang-undang sehingga peraturan di bawahnya mesti dikesampingkan bila terbukti bertentangan (Salpina, 2018; Sofiani, 2015).

Contoh penerapan lex superior juga dibahas dalam konflik norma antara undang-undang dan peraturan pemerintah di sektor jasa keuangan: terjadi diskrepansi norma yang menimbulkan konflik dan potensi ketidakpastian, lalu penyelesaiannya dapat ditempuh dengan lex superior sehingga undang-undang didahulukan dan peraturan pemerintah dikesampingkan (Salpina, 2018). Dalam konteks lain, konflik norma antara peraturan menteri dan undang-undang juga dipahami sebagai domain lex superior, sekaligus membuka jalur pengujian (hak uji materiil) di Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah undang-undang (Sofiani, 2015). Dengan demikian, lex superior bekerja sebagai "filter hierarkis" yang menegakkan tertib norma dan menjadi pijakan awal sebelum mempertimbangkan asas preferensi lainnya (Salpina, 2018; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016).

B. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali: Prioritas Norma Khusus atas Norma Umum (dengan Syarat)

Asas lex specialis derogat legi generali dipahami sebagai kaidah bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, terutama ketika keduanya mengatur substansi yang relevan dan berpotensi bertentangan (Hatta, 2022; Salpina, 2018). Namun, literatur yang disediakan menekankan bahwa penerapan lex specialis tidak bersifat serampangan; terdapat prasyarat metodologis penting. Sejumlah rujukan menggarisbawahi bahwa ketentuan umum tetap berlaku kecuali bagian yang secara khusus diatur berbeda oleh ketentuan khusus; lalu lex specialis dan lex generalis harus berada pada tingkat hierarki yang sama (misalnya undang-undang dengan undang-undang); dan keduanya harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama (Hatta, 2022; Iskadrenda & Hiariej, 2024; Kamarusdiana, 2016; Permаdi, 2023). Prasyarat "rezim yang sama" dan "kedudukan yang sejajar" juga ditegaskan dalam kajian tentang penerapan lex specialis pada konteks Aceh, termasuk ketika lex specialis tidak dapat dipakai karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi (Tolhah, 2015).

Dalam praktik, perdebatan tentang "mana yang khusus" dan "mana yang umum" dapat menjadi sumber konflik tersendiri. Misalnya, dalam kajian disharmoni norma perkawinan beda agama, dijelaskan bahwa norma administrasi kependudukan pernah diposisikan sebagai lex specialis oleh sebagian hakim sehingga membuka ruang pencatatan perkawinan beda agama, sementara norma dalam undang-undang perkawinan diposisikan sebagai lex generalis; kondisi ini dipandang mengancam tatanan norma yang lebih tinggi dan menunjukkan konflik norma horizontal antardua undang-undang (Likuwatan & Abubakar, 2023). Sementara itu, rujukan lain menekankan bahwa sinkronisasi menempatkan aturan keabsahan perkawinan pada undang-undang perkawinan, sedangkan undang-undang administrasi kependudukan dipahami lebih terbatas pada aspek pencatatan setelah ada penetapan pengadilan, sehingga masalahnya adalah ketidakserasian vertikal dan kebutuhan sinkronisasi (Sani et al., 2024). Dua uraian ini menunjukkan bahwa lex specialis seringkali bukan "jawaban otomatis", melainkan kesimpulan yang harus diuji dengan syarat-syarat metodologis lex specialis itu sendiri (Hatta, 2022; Permаdi, 2023; Tolhah, 2015).

Dalam sektor ekonomi syariah, lex specialis juga dipakai untuk menegaskan kekhususan pengaturan. Misalnya, kajian perbankan syariah menjelaskan bahwa undang-undang perbankan syariah diposisikan sebagai aturan khusus dibanding undang-undang yang berlaku umum, dan pengaturan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah dipertegas melalui ketentuan yang menunjuk peradilan agama (Iskadrenda & Hiariej, 2024). Namun, kajian lain memperingatkan bahwa asas lex specialis derogat legi generali tidak selalu dapat dipakai jika dua undang-undang berada dalam rezim berbeda, sehingga penerapannya harus diuji secara ketat (Aziz et al., 2019). Bahkan dalam konteks choice of forum penyelesaian sengketa perbankan syariah, terdapat kajian yang menyimpulkan bahwa lex posterior dan lex specialis tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan problem pilihan forum tersebut, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara para penulis terkait daya kerja asas preferensi pada kasus tertentu (Rani et al., 2020).

C. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori: Prioritas Norma yang Lebih Baru

Asas lex posterior derogat legi priori dimaknai sebagai kaidah bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama (Adlina, 2023; Salpina, 2018). Literatur menegaskan bahwa asas ini bekerja terutama ketika norma yang dipertentangkan berada pada kedudukan yang sederajat atau ketika norma yang baru berkedudukan sederajat atau lebih tinggi dari norma yang lama (Adlina, 2023; Salpina, 2018). Dalam kajian pendekatan perundang-undangan (statute approach), lex posterior diposisikan sebagai perangkat untuk membaca dinamika perubahan regulasi, terutama ketika pengaturan baru dimaksudkan menggantikan pengaturan lama yang tidak lagi memadai (Erick & Handoyo, 2022; Ridwansyah, 2016).

Dalam isu wakaf, misalnya, dijelaskan bahwa lahirnya undang-undang wakaf dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan konflik hukum dengan ketentuan wakaf dalam Undang-Undang Pokok Agraria serta konflik antara peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah milik dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang wakaf; pada level tertentu, penyelesaian dilakukan dengan mengoperasikan lex specialis dan lex posterior untuk menentukan norma yang berlaku dalam rezim terkait (Ridwansyah, 2016). Kajian lain tentang regulasi wakaf pasca-kemerdekaan juga menegaskan bahwa melalui analisis lex superior, lex specialis, dan lex posterior, undang-undang wakaf yang lebih baru dipahami menggantikan aturan-aturan wakaf periode sebelumnya (Ramadhan et al., 2023). Dengan demikian, lex posterior menjadi penting terutama ketika konflik muncul akibat "tumpang tindih temporal" antarregulasi yang mengatur objek yang berdekatan (Ramadhan et al., 2023; Ridwansyah, 2016).

D. Konflik Norma dalam Perspektif Hukum Islam: Hierarki Sumber, 'Āmm–Khāṣṣ, dan Maṣlaḥah sebagai Kerangka Penyelesaian

Beberapa rujukan menegaskan bahwa sistem hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas (Chaidar, 2020; Nahrowi, 2020). Pada saat yang sama, ada penegasan bahwa penjenjangan atau pengambilan hukum secara berjenjang—dari al-Qur'an, Sunnah, hingga ijtihad—merupakan gagasan yang dikenal dalam tradisi hukum Islam (Aprita, 2021). Kerangka berjenjang ini penting karena menyediakan logika "otoritas normatif" ketika terjadi perbedaan hasil penalaran (misalnya, pembedaan antara syariah sebagai norma wahyu dan fikih sebagai produk ijtihad) (Hakim, 2020; Nahrowi, 2020). Dengan kata lain, wacana konflik (pertentangan) dalam hukum Islam sering berkelindan dengan problem penafsiran dan legitimasi dalil, yang berbeda dari konflik norma dalam arti formal perundang-undangan, tetapi tetap memerlukan metode tarjih atau pemilihan dasar argumentasi yang lebih kuat (Adlina, 2023; Kholish & Ulumuddin, 2022).

Salah satu titik temu yang eksplisit dengan asas preferensi adalah pemahaman 'āmm (umum) dan khāṣṣ (khusus) dalam hukum Islam. Ada rujukan yang menyatakan bahwa jika dalam hukum umum dikenal dalil lex specialis derogat legi generali, maka dalam hukum Islam juga dikenal ketentuan tentang hukum 'āmm dan khāṣṣ (Aprita, 2021). Ini menunjukkan adanya paralel metodologis: pengkhususan (kekhususan) norma dipakai untuk menentukan ruang lingkup keberlakuan norma umum, walaupun terminologi dan kerangka epistemiknya berbeda (Aprita, 2021; Iskadrenda & Hiariej, 2024).

Selain itu, kerangka maṣlaḥah dan maqāṣid al-sharī'ah juga dipakai untuk merespons pertentangan penafsiran. Dalam kajian tentang maṣlaḥah, ditegaskan bahwa kajian maṣlaḥah dapat berfungsi memilih dasar hukum yang paling tepat dari berbagai penafsiran atas nas; ketika terjadi pertentangan antara satu nas dengan yang lain atau antara satu penafsiran dengan penafsiran lain, klausul hukum ditentukan dari nas dengan tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi (Kholish & Ulumuddin, 2022). Hal ini koheren dengan kajian lain yang menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Adlina, 2023). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam (sebagaimana tercermin pada rujukan yang tersedia), penyelesaian "pertentangan" tidak semata soal hierarki formal, tetapi juga evaluasi substansi tujuan hukum (kemaslahatan) dalam rangka memilih dasar normatif yang paling kuat (Adlina, 2023; Kholish & Ulumuddin, 2022).

E. Konflik Norma saat Hukum Islam Dipositivisasi: Pluralitas Hukum dan Kebutuhan Harmonisasi

Dalam konteks Indonesia, beberapa kajian menegaskan bahwa pluralisme hukum adalah fakta: selain hukum positif warisan kolonial, juga hidup hukum adat dan hukum Islam (Anindyajati et al., 2022; Faisal, 2012). Pada level tertentu, hukum Islam dipandang integratif dan sekaligus mandiri: integratif karena substansinya diserap menjadi bagian produk peraturan perundang-undangan, dan mandiri karena juga mengatur internal umat Islam (Anindyajati et al., 2022). Sejumlah rujukan juga menyatakan bahwa legislasi hukum Islam membutuhkan dukungan otoritas negara agar efektif, dan kemunculan regulasi yang memuat nilai Islam tidak terlepas dari problem interaksi dan persinggungan dengan norma lain (Ridwan, 2018; Zakiruddin, 2021). Karena itu, positivisasi hukum Islam—baik dalam bidang keluarga, ekonomi syariah, wakaf, zakat, maupun regulasi khusus daerah—membuka peluang konflik norma sekaligus kebutuhan harmonisasi (Ramadhan et al., 2023; Ridwansyah, 2016; Zakiruddin, 2021).

Literatur juga menekankan bahwa harmonisasi bertujuan menghindari konflik norma antarperaturan perundang-undangan serta menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan para pihak (Sumarja, 2016). Dalam pembacaan lain, konflik norma sering muncul ketika tidak ada norma derogasi yang jelas; karena itu, asas preferensi (lex superior, lex specialis, lex posterior) berfungsi sebagai instrumen penalaran untuk menentukan norma yang diprioritaskan (Erick & Handoyo, 2022; Lutfiana, 2021). Di samping itu, jalur yudisial (judicial review) dipandang sebagai mekanisme konstitusional penting untuk menyelesaikan konflik norma, baik melalui Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang maupun Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan di bawah undang-undang (Likuwatan & Abubakar, 2023; Salpina, 2018; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016).

________________________________________

V. STUDI KASUS

A. Disharmoni Norma Perkawinan Beda Agama (Keluarga) dan Logika Lex Specialis yang Diperdebatkan

Kajian disharmoni norma perkawinan beda agama menunjukkan bagaimana konflik norma muncul karena dua undang-undang sama-sama dipakai sebagai dasar praktik. Di satu sisi, norma dalam undang-undang perkawinan dipahami melarang atau tidak menyediakan dasar legitimasi bagi perkawinan beda agama; di sisi lain, norma dalam undang-undang administrasi kependudukan—melalui rujukan pada pencatatan setelah penetapan pengadilan—dipakai sebagian praktik peradilan sebagai dasar untuk melegitimasi pencatatan perkawinan beda agama (Likuwatan & Abubakar, 2023; Sani et al., 2024). Kondisi tersebut diposisikan sebagai disharmoni norma horizontal antardua undang-undang, dan dipahami sebagai ancaman terhadap konsistensi norma yang lebih tinggi (grundnorm) dalam kerangka argumentasi tertentu (Likuwatan & Abubakar, 2023; Sofian & Pratama, 2021).

Menariknya, justifikasi yang dipakai sebagian praktik adalah menempatkan norma administrasi kependudukan sebagai lex specialis dan norma undang-undang perkawinan sebagai lex generalis, sehingga yang khusus didahulukan (Likuwatan & Abubakar, 2023). Namun, rujukan lain menekankan bahwa undang-undang administrasi kependudukan hanya mengatur tempat/administrasi pencatatan bila diizinkan pengadilan, sedangkan keabsahan perkawinan dikembalikan pada undang-undang perkawinan; dari sini tampak bahwa konflik norma dipahami lebih sebagai ketidakserasian yang menuntut sinkronisasi, bukan sekadar "kemenangan" salah satu norma (Sani et al., 2024). Bahkan, penyelesaian melalui kebijakan internal peradilan (SEMA) dipahami sebagai beleid khusus bagi hakim untuk tidak melegitimasi perkawinan beda agama, namun tidak otomatis merevisi konflik norma pada level undang-undang; solusi yang disarankan adalah harmonisasi melalui constitutional review/judicial review agar selaras dengan norma yang lebih tinggi (Likuwatan & Abubakar, 2023; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016).

Dalam dimensi normatif Islam yang menjadi latar diskursus ini, terdapat rujukan yang mengaitkan norma undang-undang (keabsahan menurut agama) dengan Kompilasi Hukum Islam serta pemaknaan bahwa ajaran Islam mengharamkan perkawinan beda agama dengan merujuk pada QS al-Baqarah ayat 221; ini menunjukkan bahwa konflik norma di Indonesia sering pula berkelindan dengan pluralitas sumber legitimasi (agama–negara) (Nurhayati et al., 2022). Namun, rujukan yang tersedia tidak menyediakan satu rumusan tunggal bahwa konflik norma semacam ini selalu selesai hanya dengan lex specialis; sebaliknya, ia menegaskan perlunya harmonisasi dan/atau uji yudisial sebagai jalan penyelesaian yang lebih tuntas (Likuwatan & Abubakar, 2023; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016).

B. Dualisme Kewenangan Sengketa Perbankan Syariah dan Perdebatan Batas Kerja Asas Preferensi

Kasus perbankan syariah sering dipakai untuk menunjukkan bagaimana konflik norma dapat memunculkan dualisme forum dan ketidakpastian. Sejumlah kajian menegaskan bahwa pernah terjadi inkonsistensi norma terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah yang membuka ruang pilihan forum (peradilan agama dan peradilan umum), sehingga memunculkan dualisme kewenangan (Iskadrenda & Hiariej, 2024; Muslimin, 2020; Rani et al., 2020). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 diposisikan sebagai titik penyelesaian penting karena menyatakan bagian penjelasan pasal tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sesudahnya ditegaskan bahwa kewenangan absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada pada peradilan agama (Hadiyanto, 2020; Muslimin, 2020). Namun, kajian lain menunjukkan bahwa pasca putusan tersebut masih ada problem yuridis terutama terkait eksekusi putusan lembaga arbitrase syariah (Basyarnas) yang dalam praktik masih melibatkan pengadilan negeri, sehingga menyisakan problem harmonisasi prosedural (Hadiyanto, 2020; Roszi, 2017).

Pada aspek penalaran asas preferensi, terdapat perbedaan penekanan di antara rujukan. Ada kajian yang menggunakan lex specialis untuk menegaskan bahwa pengaturan khusus perbankan syariah menguatkan posisi pengadilan agama sebagai forum penyelesaian sengketa (Iskadrenda & Hiariej, 2024). Namun, ada pula kajian yang menyatakan bahwa lex specialis tidak dapat diberlakukan terhadap undang-undang tertentu karena kedua undang-undang berada dalam rezim berbeda, sehingga syarat lex specialis tidak terpenuhi (Aziz et al., 2019). Selain itu, terdapat pula kesimpulan bahwa lex posterior dan lex specialis tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan problem choice of forum dalam sengketa perbankan syariah, sehingga menunjukkan keterbatasan asas preferensi ketika desain normanya memang membuka pilihan forum (Rani et al., 2020). Perbedaan-perbedaan ini menegaskan bahwa asas preferensi adalah alat argumentasi yang sangat bergantung pada pemetaan hierarki, rezim, dan struktur norma yang dipertentangkan—dan karenanya tidak selalu menghasilkan kesimpulan tunggal tanpa kerja hermeneutik dan sinkronisasi yang cermat (Aziz et al., 2019; Hatta, 2022; Permаdi, 2023; Rani et al., 2020).

C. Konflik Regulasi Wakaf dan Operasionalisasi Lex Specialis serta Lex Posterior

Isu wakaf menyediakan contoh konflik norma yang relatif "teknis" tetapi kaya secara preferensi hukum. Kajian tentang objek wakaf menunjukkan bahwa undang-undang wakaf dapat menimbulkan konflik dengan ketentuan wakaf dalam Undang-Undang Pokok Agraria, serta konflik antara peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah milik dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang wakaf (Ridwansyah, 2016). Dalam uraian tersebut, penyelesaian konflik melibatkan penerapan lex specialis dan lex posterior: pada satu sisi ketentuan tertentu dalam rezim agraria tetap berlaku berdasarkan lex specialis, dan pada sisi lain aturan pelaksanaan yang lebih baru diposisikan berlaku berdasarkan lex posterior (Ridwansyah, 2016). Kajian lain dengan statute approach juga menyatakan bahwa analisis regulasi wakaf dapat dilakukan melalui tiga asas preferensi; undang-undang wakaf dipahami sebagai regulasi spesifik (lex specialis) sekaligus sebagai aturan yang lebih baru (lex posterior) dibanding rezim wakaf sebelumnya (Ramadhan et al., 2023). Dengan demikian, konflik norma dalam bidang wakaf memperlihatkan bahwa lex specialis dan lex posterior kerap dipakai bersama secara berlapis, dengan tetap memperhatikan hierarki dan tujuan pengaturan (Ramadhan et al., 2023; Ridwansyah, 2016).

D. Regulasi Jaminan Produk Halal dan Pembacaan Tiga Asas Preferensi

Dalam regulasi jaminan produk halal, kajian statute approach secara eksplisit menyatakan bahwa pengaturan dapat dianalisis dengan tiga asas: lex superior (aturan lebih tinggi mengganti yang lebih rendah), lex specialis (UU JPH sebagai regulasi khusus), dan lex posterior (aturan yang lebih baru menggantikan aturan periode sebelumnya) (Erick & Handoyo, 2022). Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa asas preferensi tidak hanya dipakai dalam "sengketa" di pengadilan, tetapi juga dalam analisis sistematik pembentukan dan konsolidasi regulasi (harmonisasi sejak tahap perancangan) (Erick & Handoyo, 2022; Sumarja, 2016). Di sini, pendekatan preferensi dipahami sebagai teknik membaca konsistensi dan transisi rezim regulasi, agar tidak terjadi tumpang tindih yang melemahkan kepastian hukum (Erick & Handoyo, 2022; Sumarja, 2016).

E. Qanun Aceh: Tegangan antara Lex Specialis Otonomi Khusus dan Lex Superior Hierarki Nasional

Aceh sering dipakai sebagai laboratorium ketatanegaraan untuk melihat bagaimana lex specialis bekerja dalam otonomi khusus sekaligus bernegosiasi dengan lex superior dalam hierarki nasional. Sejumlah kajian menegaskan bahwa dasar otonomi khusus Aceh melahirkan norma hukum khusus (lex specialis) seperti Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan qanun sebagai peraturan daerah yang lahir dari kewenangan khusus (Mubarok, 2020; Wardani et al., 2022). Bahkan dijelaskan bahwa undang-undang tertentu memberi kekuatan bagi Aceh untuk mengesampingkan peraturan lain sesuai asas lex specialis derogat legi generalis (Edy, 2022; Pakarti et al., 2023). Dalam kerangka ini, qanun dipahami sebagai instrumen formal yang memuat pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai bidang dan menjadi bagian dari proses formalisasi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia (Purba, 2022; Wardani et al., 2022).

Namun, literatur juga menunjukkan adanya tegangan serius: qanun tetap berada dalam hierarki peraturan di bawah undang-undang, sehingga secara prinsip tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi; di sini lex superior menuntut konsistensi hierarki (Herlius & Sitorus, 2022; Sadari, 2018). Konflik norma muncul, misalnya, ketika pengaturan qanun tentang simbol daerah dipersoalkan bertentangan dengan peraturan pemerintah; kajian menegaskan adanya benturan norma substansi yang membuat qanun sulit diimplementasikan dan memperlihatkan pertarungan argumentasi lex superior versus lex specialis (Beridiansyah, 2023; Herlius & Sitorus, 2022; Sofian & Pratama, 2021). Dalam konteks jinayat dan perlindungan anak, kajian lain secara eksplisit menyebut adanya discordance antara asas lex specialis dan lex superior: qanun sebagai peraturan daerah berada di tingkat lebih rendah, sehingga apabila konflik norma terjadi, posisi qanun terbuka untuk dikesampingkan oleh aturan yang lebih tinggi, meskipun pada sisi lain qanun juga dipandang dapat diklaim sebagai lex specialis berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang pemerintahan Aceh (Purba, 2022). Dengan demikian, pengalaman Aceh memperlihatkan bahwa lex specialis tidak selalu "menang" atas lex superior; justru keduanya dapat berhadap-hadapan, dan penyelesaiannya sering memerlukan pengujian yudisial atau desain harmonisasi yang lebih presisi (Herlius & Sitorus, 2022; Purba, 2022; Sadari, 2018; Sofian & Pratama, 2021).

________________________________________

VI. SINTESIS NORMATIF: CARA MENYELESAIKAN KONFLIK NORMA SECARA SISTEMIK DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM ISLAM

Berdasarkan rujukan yang tersedia, penyelesaian konflik norma dalam konteks hukum positif Indonesia lazim ditempuh melalui dua jalur besar: jalur penalaran melalui asas preferensi dan jalur konstitusional melalui mekanisme judicial review (Likuwatan & Abubakar, 2023; Salpina, 2018; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016). Pada jalur penalaran, lex superior dipakai ketika konflik terjadi lintas-hierarki; lex specialis dipakai ketika konflik terjadi pada tingkat yang sejajar dan dalam rezim yang sama dengan ruang lingkup khusus–umum yang jelas; dan lex posterior dipakai ketika konflik terjadi karena perbedaan waktu pembentukan dengan syarat tertentu tentang kedudukan norma (Adlina, 2023; Hatta, 2022; Permаdi, 2023; Salpina, 2018). Pada jalur konstitusional, konflik norma dipandang dapat diselesaikan melalui pengujian undang-undang terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi atau pengujian peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, tergantung objek normanya (Likuwatan & Abubakar, 2023; Salpina, 2018; Sofiani, 2015).

Dalam kaitannya dengan "menurut hukum Islam", rujukan yang disediakan tidak menyajikan satu doktrin tunggal "asas preferensi" yang identik dengan lex superior/lex specialis/lex posterior. Namun, beberapa titik temu metodologis dapat disimpulkan secara hati-hati dari sumber: pertama, hukum Islam mengenal penjenjangan sumber dan otoritas dalil (al-Qur'an, Sunnah, ijtihad) (Aprita, 2021; Chaidar, 2020); kedua, hukum Islam mengenal pembedaan umum–khusus ('āmm–khāṣṣ) yang secara fungsional sejalan dengan ide pengkhususan norma umum (Aprita, 2021); dan ketiga, ketika terjadi pertentangan penafsiran atau pertentangan antarargumentasi atas nas, kajian maṣlaḥah menegaskan pemilihan dasar hukum dengan tingkat kemaslahatan lebih tinggi (Kholish & Ulumuddin, 2022), yang koheren dengan orientasi maqāṣid al-sharī'ah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia (Adlina, 2023). Dengan demikian, dalam sintesis yang berbasis sumber-sumber ini, penyelesaian konflik norma yang melibatkan hukum Islam (baik sebagai nilai maupun sebagai hukum yang dipositivisasi) menuntut dua tingkat kerja: penataan formal melalui asas preferensi dan uji yudisial dalam tata hukum negara (Likuwatan & Abubakar, 2023; Salpina, 2018; Sofiani, 2015), serta penataan substantif melalui orientasi kemaslahatan dan metodologi pengambilan hukum Islam ketika konflik terjadi pada level interpretasi dan legitimasi dalil (Adlina, 2023; Kholish & Ulumuddin, 2022).

________________________________________

VII. PENUTUP

Pada akhirnya, pengalaman konflik norma pada isu perkawinan beda agama, perbankan syariah, wakaf, regulasi halal, serta qanun Aceh menunjukkan bahwa asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior memang krusial, tetapi tidak selalu cukup. Banyak kajian menutup dengan rekomendasi harmonisasi regulasi (sinkronisasi konseptual, pembenahan rumusan norma, atau pembentukan norma derogasi yang eksplisit) dan/atau pengujian yudisial untuk mengakhiri disharmoni agar kepastian hukum tercapai (Erick & Handoyo, 2022; Likuwatan & Abubakar, 2023; Lutfiana, 2021; Sumarja, 2016). Karena itu, artikel ini menegaskan bahwa "konflik norma menurut hukum Islam" (dalam konteks Indonesia) paling produktif dipahami sebagai problem pertemuan antara: (i) struktur hierarki norma negara dan teknik preferensi normatif (Salpina, 2018; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016); (ii) metode internal hukum Islam yang berorientasi pada sumber berjenjang, pengkhususan, serta pemilihan dalil yang paling maslahat (Adlina, 2023; Aprita, 2021; Kholish & Ulumuddin, 2022); dan (iii) kebutuhan institusional untuk harmonisasi dan pengujian norma agar penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan teoretik, melainkan menghasilkan kepastian hukum yang operasional (Likuwatan & Abubakar, 2023; Sofiani, 2015; Sumarja, 2016).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adlina, N. A. (2023). Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Al-Adl Jurnal Hukum, 15(2), 250. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.11088

Anindyajati, T., Wijayanti, W., & Putri, I. P. (2022). Implementasi dan akibat hukum penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis terhadap keistimewaan Aceh. Jurnal Konstitusi, 18(3), 654. https://doi.org/10.31078/jk1838

Aprita, S. (2021). Peranan hukum kepailitan menghadang potensi kepailitan dalam industri keuangan syariah. Wajah Hukum, 5(2), 516. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.606

Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia perspektif statute approach. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 14(1), 151–170. https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.150-170

Beridiansyah, B. (2023). Perkawinan beda agama ditinjau dari aspek yuridis hukum perkawinan di Indonesia. Wajah Hukum, 7(1), 206. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1136

Chaidar, A. (2020). Nomokrasi Islam untuk Indonesia. Aceh Anthropological Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.29103/aaj.v4i1.3150

Dewi, N. M. A. S., & Resen, M. G. S. K. (2021). Harmonisasi kewenangan pembuatan risalah lelang antara notaris dengan pejabat lelang. Acta Comitas, 6(01), 41. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p04

Edy, S. (2022). Analisis eksistensi reformasi hukum Islam keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita, 3(2), 155–175. https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1527

Erick, B., & Handoyo, B. (2022). Peran partai lokal di Aceh Barat dalam mewujudkan politik yang demokratis sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Sains Riset, 12(3), 680–693. https://doi.org/10.47647/jsr.v12i3.899

Faisal, F. (2012). Menimbang wacana formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 12(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978

Hadiyanto, R. (2020). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 3(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5644

Hafi, F. L., & Budiman, B. (2017). Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dan penyelesaian sengketa ekonomi dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 149–169. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1200

Hakim, A. (2020). Pro-kontra pemulangan warga negara Indonesia eks ISIS. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 9(1), 81. https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14356

Hatta, Moh. (2022). Prospek pemberlakuan RKUHP pasca disahkan menjadi undang-undang dalam perspektif maqasid syariah. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(2), 248–262. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262

Herlius, F., & Sitorus, D. R. (2022). Perkembangan relasi negara dan agama pasca reformasi konstitusi. Media Iuris, 5(3), 429–448. https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36810

Iskadrenda, G. C., & Hiariej, E. O. S. (2024). Jerat pidana terhadap pelaku pembelian suara pasif (passiv vote buying) dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 18(1), 17–28. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.v18.17-28

Kamarusdiana, K. (2016). Qânûn jinâyat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 151–162. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445

Kholish, Moh. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam. Peradaban Journal of Law and Society, 1(1). https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20

Likuwatan, R., & Abubakar, F. (2023). Disharmony of the legal norm of interreligious marriage: Analysis of Pancasila norms, Law Number 1 of 1974 and Law Number 23 of 2006. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 3(2), 169–195. https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.53

Lutfiana, A. F. (2021). Keistimewaan qanun di Aceh dalam perspektif sociological yurisprudence menurut Eugen Ehrlich. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 8(2), 199. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49770

Mubarok, M. S. (2020). Membedah anatomi fiqh siyasah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold. Tafáqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 8(2), 215–237. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332

Muslimin, J. (2020). Model studi hukum keluarga Islam: Mencari pijakan, merespons tantangan zaman. Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 171–200. https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14821

Nahrowi, N. (2020). Sinkronisasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 2(1), 112–133. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2163

Nurhayati, N., Prasetya, B. F. E., Widyastuti, R. N., & Hermawan, M. E. (2022). Potensi BUMDes berbasis syariah pasca legalisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Al-Adl Jurnal Hukum, 14(2), 322. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5279

Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan ushul fiqh di dunia kontemporer. Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 5(1), 89. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065

Permаdi, I. (2023). Konstitusionalitas keberadaan bank tanah dalam pengelolaan dan penguasaan atas tanah oleh negara. Jurnal USM Law Review, 6(1), 291–309. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678

Purba, A. R. (2022). Eksistensi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh dalam perspektif teori norma berjenang Hans Nawiasky. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 31–52. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.122

Ramadhan, F., Wahid, D. N., & Nizam, N. (2023). Hubungan negara dan agama: Telaah hukum dan putusan pengadilan. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN), 2(1), 1–36. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58

Rani, F. A., Fikri, F., & Mahfud, M. (2020). Islam and national law: A formal legal review on sharia laws in Aceh. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 47–57. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.521

Ridwan, R. (2018). Legislasi hukum ekonomi syariah dalam bingkai hukum nasional Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 95–111. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338

Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh. Jurnal Konstitusi, 13(2), 278. https://doi.org/10.31078/jk1323

Roszi, J. P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan hukum Islam dalam perundang-undangan pada era Orde Baru (1965 s/d 1998). Fokus Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(2), 151. https://doi.org/10.29240/jf.v2i2.285

Sadari, S. (2018). Qur'anic studies: Ber-ushul fiqh dengan maqashid syariah sebagai metode dalam perspektif Yudian Wahyudi. Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary, 3(1), 47–61. https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1103

Salpina, Q. R. (2018). Kedudukan memorandum of understanding (MoU) Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(1), 54. https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4015

Sani, A., Rasyid, Moh., & Al-Qardhawy, M. Y. (2024). Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Wali Nanggroe dalam sosiokultural dan hukum di Aceh. Future Academia the Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(3), 315–328. https://doi.org/10.61579/future.v2i3.182

Sofian, A., & Pratama, B. (2021). Tindak pidana mata uang dalam konteks hukum pidana dan hukum siber. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2(2), 49–63. https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.56

Sofiani, T. (2015). Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah (pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Jurnal Hukum Islam, 119–131. https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491

Sumarja, F. (2016). Perkembangan pengaturan objek wakaf dalam perspektif hukum tanah nasional dan hukum Islam. Litigasi, 14(2). https://doi.org/10.23969/litigasi.v14i2.78

Tolhah, A. (2015). Peluang dan tantangan kompetensi peradilan agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Asy-Syari'ah, 18(1), 123–138. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.654

Wardani, Ach. K. W., Kamil, H., & Rizal, Moch. C. (2022). Diktat pengantar ilmu hukum. https://doi.org/10.31219/osf.io/9m4re

Zakiruddin, M. A. (2021). Problematika regulasi pengelolaan dana abadi umat: Disharmonisasi kelembagaan dan legal standing. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 23(1), 35. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9494