01489 - Klausul Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Konseptual dan Metodologis

Abstract

This article examines arbitration clauses as contractual instruments within the framework of Islamic law (sharia). Using a normative-conceptual approach, this study analyzes arbitration clauses from two layers: (i) as instruments within the domain of mu'āmalāt in Islamic jurisprudence, and (ii) as technical agreements subject to the validity requirements of positive law. The study finds that Islamic law provides a normative foundation for alternative dispute resolution mechanisms, including arbitration, through the prohibition of abuse of rights, the orientation of maqāṣid al-sharī'ah, and the principle of ijtihad in responding to contemporary legal problems. However, the effectiveness of arbitration clauses in practice remains highly dependent on their technical design, transparency in the appointment of arbitrators, and compatibility with the institutional framework of the applicable legal system. The synthesis between sharia ethical principles and modern critiques of arbitration clauses indicates that a responsible arbitration clause must be formulated clearly, transparently, and non-exploitatively, in line with the orientation of maslahah and moderation in Islamic jurisprudence.

Keywords: arbitration clause, Islamic law, mu'āmalāt, maqāṣid al-sharī'ah, alternative dispute resolution

________________________________________

Artikel ini mengkaji klausul arbitrase sebagai instrumen kontraktual dalam kerangka hukum Islam (syariah). Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual, kajian ini menganalisis klausul arbitrase dari dua lapisan: (i) sebagai instrumen dalam ranah mu'āmalāt dalam fikih Islam, dan (ii) sebagai perjanjian teknis yang tunduk pada syarat keabsahan hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan landasan normatif bagi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, termasuk arbitrase, melalui larangan penyalahgunaan hak, orientasi maqāṣid al-syarī'ah, serta prinsip ijtihad dalam merespons persoalan hukum kontemporer. Namun, efektivitas klausul arbitrase dalam praktiknya tetap sangat bergantung pada desain teknis klausul, transparansi penunjukan arbiter, dan kompatibilitasnya dengan kerangka institusional sistem hukum yang berlaku. Sintesis antara prinsip etika syariah dan kritik modern atas klausul arbitrase menunjukkan bahwa klausul arbitrase yang bertanggung jawab harus dirumuskan secara jelas, transparan, dan tidak eksploitatif, selaras dengan orientasi kemaslahatan dan moderasi dalam fikih.

Kata kunci: klausul arbitrase, hukum Islam, mu'āmalāt, maqāṣid al-syarī'ah, penyelesaian sengketa alternatif

________________________________________

1. Pendahuluan: Pengertian Klausul Arbitrase sebagai Kesepakatan Penyelesaian Sengketa

Dalam teori dan praktik penyelesaian sengketa, arbitrase dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasar pada kesepakatan para pihak, baik melalui perjanjian arbitrase yang berdiri sendiri maupun melalui klausul arbitrase yang dimasukkan ke dalam kontrak pokok (misalnya kontrak dagang) untuk mengantisipasi sengketa di masa depan (Bílek & Vaníčková, 2017; Placzek, 2022). Literatur hukum arbitrase menegaskan bahwa sifat "berdasarkan kesepakatan" tersebut berarti arbitrase merupakan bentuk delegasi kehendak para pihak, dan hasilnya menghasilkan bentuk keterikatan yang bersifat mengikat bagi para pihak (Placzek, 2022). Pada saat yang sama, beberapa pembahasan juga menekankan bahwa arbitrase merupakan "pengalihan" dari proses peradilan negara, sehingga konsekuensinya adalah ruang pengawasan/pengujian oleh pengadilan (dalam sistem tertentu) dapat lebih terbatas dibanding litigasi biasa—karena titik berangkatnya adalah persetujuan kontraktual untuk keluar dari forum pengadilan negara (Rozehnalová, 2018).

Di tingkat perancangan kontrak, fokus utama klausul arbitrase adalah menetapkan forum, tata cara, dan parameter dasar penyelesaian sengketa, agar ketika sengketa muncul para pihak tidak lagi berdebat mengenai "bagaimana menyelesaikannya" melainkan langsung masuk ke tahap pemeriksaan substansi sengketa sesuai tata cara yang telah disepakati (Bílek & Vaníčková, 2017; Placzek, 2022). Akan tetapi, berbagai kajian juga menunjukkan bahwa klausul arbitrase dapat menimbulkan persoalan serius ketika dirumuskan secara kabur, tidak transparan, atau tidak memenuhi prasyarat tertentu menurut hukum positif yang berlaku (misalnya terkait cara penunjukan arbiter) (Rozehnalová, 2018). Karena itu, pembahasan klausul arbitrase dalam perspektif hukum Islam (syariah) memerlukan dua lapis analisis: (i) analisis sebagai instrumen kontraktual (mu'āmalāt) dalam kerangka syariah, dan (ii) analisis teknis klausul arbitrase sebagai bentuk perjanjian yang tunduk pada syarat-syarat keabsahan tertentu di ranah hukum positif tempat klausul itu dioperasikan (Bílek & Vaníčková, 2017; Placzek, 2022; Rozehnalová, 2018).

________________________________________

2. Kerangka Hukum Islam (Syariah) yang Relevan bagi Klausul Kontraktual

Dalam literatur mengenai syariah dan fikih, syariah kerap dijelaskan sebagai "jalan yang harus diikuti" atau sebagai norma yang bersumber pada wahyu, terutama Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian menjadi dasar pengembangan ilmu hukum Islam (fiqh) (Cisár, 2016; Nikolić, 2020). Di sisi lain, kajian tentang Al-Qur'an sebagai sumber ilmu hukum menekankan bahwa Al-Qur'an memang bukan "dokumen hukum" dalam pengertian modern semata, namun memuat banyak pernyataan normatif (termasuk prinsip-prinsip hukum) yang menjadi fondasi pengaturan berbagai bidang hubungan manusia (Nikolić, 2020). Dengan demikian, ketika klausul arbitrase dipahami sebagai bagian dari pengaturan hubungan antarmanusia dalam kontrak, ia ditempatkan dalam ranah mu'āmalāt, yaitu rumpun norma yang mengatur hubungan sosial-hukum antarmanusia (berbeda dari 'ibādāt yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) (Nikolić, 2020; Topoljak, 2017).

Sejumlah karya juga menekankan bahwa syariah tidak identik dengan satu bentuk "hukum negara" tunggal dalam semua konteks, karena perkembangan historis menunjukkan adanya proses institusionalisasi, perumusan, dan bahkan kodifikasi pada masa-masa tertentu, termasuk pemahaman bahwa istilah "syariah" dalam praktik dapat memuat dimensi fikih (interpretasi/jurisprudensi) dan juga norma yang dibentuk penguasa (kanun) dalam domain tertentu (Bašić, 2018; Cisár, 2016). Dalam konteks ini, klausul arbitrase—sebagai konstruksi kontraktual yang dipakai dalam masyarakat modern—secara metodologis akan dinilai melalui perangkat fikih dan metodologi penetapan hukum yang menjembatani teks, prinsip, dan kebutuhan realitas, termasuk melalui ijtihad ketika tidak ada teks eksplisit untuk situasi kontemporer yang spesifik (Bećirović & Dudić, 2013; Štulanović, 2017).

________________________________________

3. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Diskursus Syariah Kontemporer: Mediasi dan Arbitrase

Dalam kajian komparatif mengenai mediasi dan penyelesaian konflik keluarga di lingkungan syariah dan hukum keluarga positif, Hušić menegaskan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR), terutama mediasi, memiliki pijakan praktis dalam tradisi Islam melalui rujukan kepada teks-teks Qur'ān–ḥadīth (sebagaimana dinyatakan penulis), dan bahwa sejak kemunculan Islam terdapat dasar untuk menempatkan mediasi sebagai praktik penyelesaian konflik (Štulanović, 2017). Pada saat yang sama, kajian tersebut juga menyebut adanya tendensi (dalam konteks Bosnia dan Herzegovina yang diteliti) untuk mengembangkan penyelesaian sengketa secara institusional melalui mediasi dan arbitrase, termasuk gagasan pembentukan Muslim Arbitration Council (MAV) dalam kerangka kelembagaan komunitas Islam setempat (Štulanović, 2017). Pernyataan ini penting bukan karena otomatis menjadi dalil normatif universal untuk semua sistem hukum Islam, melainkan karena menunjukkan bahwa, dalam diskursus syariah kontemporer, arbitrase dapat dipandang sebagai bagian dari arsitektur ADR yang dipertimbangkan untuk merespons kebutuhan nyata masyarakat (Štulanović, 2017).

Akan tetapi, literatur tersebut juga mengaitkan pembahasan ADR dengan isu pluralisme hukum dan interaksi hukum religius dengan hukum sekuler pada yurisdiksi yang berbeda (misalnya perbandingan Britania Raya dengan Bosnia dan Herzegovina), sehingga penerapan arbitrase dan efektivitas klausul arbitrase tidak semata-mata persoalan "boleh atau tidak menurut syariah," tetapi juga persoalan tata kelola kelembagaan, rekognisi negara, dan desain norma prosedural yang mengatur bagaimana ADR dijalankan (Štulanović, 2017). Karena itu, klausul arbitrase yang ingin disebut "sesuai syariah" pada tataran praktik harus sekaligus memerhatikan aspek kompatibilitasnya dengan sistem hukum tempat klausul itu digunakan, termasuk aspek penunjukan arbiter, keberlakuan forum, dan konsekuensi perubahan institusi arbitrase (Bílek & Vaníčková, 2017; Placzek, 2022; Rozehnalová, 2018; Štulanović, 2017).

________________________________________

4. Prinsip Metodologis Syariah yang Memengaruhi Penilaian Klausul Arbitrase

Literatur tentang syariah dan perubahan sosial menekankan bahwa penetapan norma dalam hukum Islam memperhatikan konteks waktu, tempat, dan subjek hukum, dan bahkan dikenal gagasan bahwa keputusan hukum dapat berubah seiring perubahan keadaan dan situasi (Chovancová, 2022). Sejalan dengan itu, pembahasan tentang ijtihad menempatkannya sebagai instrumen untuk mengekstraksi ketentuan hukum dari teks dan sumber-sumber yang diakui ketika muncul problem baru yang tidak dijumpai secara eksplisit pada masa lalu, sehingga diperlukan penalaran hukum yang bertanggung jawab dan sesuai metodologi (Bećirović & Dudić, 2013). Dengan kata lain, ketika klausul arbitrase dipandang sebagai instrumen kontraktual modern untuk mengelola sengketa, diskursus ijtihad memberi kerangka bahwa penilaiannya dapat dilakukan melalui kerja metodologis yang mempertimbangkan sumber, realitas, dan kebutuhan kontemporer (Bećirović & Dudić, 2013; Chovancová, 2022).

Selain itu, literatur mengenai maqāṣid (tujuan dan intensi syariah) menegaskan bahwa berbagai sistem hukum—termasuk syariah—secara konseptual diarahkan pada perolehan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan, dengan penekanan bahwa kebutuhan kajian tujuan/intensi menjadi semakin relevan dalam konteks modern dan reformistik (Selucká, 2015). Dalam pembahasan lain tentang konsep moderasi dalam fikih, ditegaskan pula adanya orientasi keseimbangan antara kebebasan individu dan hak masyarakat, serta pentingnya membaca teks parsial dalam cahaya intensi dan tujuan syariah (Gicic, 2013). Walaupun rujukan tersebut tidak membahas klausul arbitrase secara spesifik, ia menyediakan landasan metodologis: klausul arbitrase perlu dievaluasi bukan hanya formalitasnya, tetapi juga konsekuensi kemaslahatan/kemudaratan dan aspek keadilan-proseduralnya dalam hubungan kontraktual (Gicic, 2013; Selucká, 2015).

________________________________________

5. Klausul Arbitrase sebagai Instrumen Kontrak: Bentuk, Fungsi, dan Kerentanan

Dari sudut pandang hukum arbitrase, perjanjian arbitrase dapat dibuat dalam dua bentuk: (i) perjanjian tersendiri untuk menyelesaikan sengketa yang sudah timbul, atau (ii) klausul arbitrase yang melekat pada perjanjian pokok untuk sengketa yang mungkin timbul di masa depan (Bílek & Vaníčková, 2017; Placzek, 2022). Rumusan ini menunjukkan bahwa klausul arbitrase adalah perangkat ex ante yang "mengunci" pilihan forum dan prosedur, sehingga dapat membatasi perdebatan forum ketika sengketa muncul (Bílek & Vaníčková, 2017; Placzek, 2022). Namun literatur juga memperlihatkan bahwa desain klausul arbitrase dapat mengandung risiko: perubahan institusional pada lembaga arbitrase (misalnya perubahan identitas/lembaga atau aturan yang memengaruhi keberlakuan klausul) dapat menyebabkan klausul menjadi tidak dapat diterapkan atau kehilangan akibatnya dalam kerangka hukum tertentu (Placzek, 2022).

Kerentanan lain adalah soal kejelasan dan transparansi. Kajian tentang klausul arbitrase yang tidak sah (dalam konteks hubungan antar-pelaku usaha) menekankan pentingnya transparansi dalam pemilihan arbiter, dan menyebut bahwa klausul yang menunjuk arbiter ad hoc secara langsung dan hanya merujuk pada daftar arbiter serta "aturan arbitrase" yang dikeluarkan oleh individu (arbiter) dapat dinilai tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku pada sistem tersebut (Rozehnalová, 2018). Dengan demikian, klausul arbitrase yang secara substansi "menutup akses" pada pemilihan arbiter yang transparan dan berpotensi berat sebelah merupakan area risiko yang nyata dalam praktik (Rozehnalová, 2018).

________________________________________

6. Etika Kontraktual, Perlindungan Pihak Lemah, dan Larangan Penyalahgunaan Hak: Titik Temu Syariah dan Kritik Modern atas Klausul Arbitrase

Dalam diskursus syariah, terdapat penekanan bahwa syariah melarang penyalahgunaan hak dan kewenangan hukum (Cisár, 2016). Meskipun rujukan tersebut tidak menguraikan klausul arbitrase secara spesifik, larangan penyalahgunaan hak memberi basis normatif umum bahwa ketentuan kontrak—termasuk klausul arbitrase—tidak semestinya dipakai untuk mengeksploitasi asimetri informasi atau kekuatan tawar (Cisár, 2016). Perspektif ini beririsan secara fungsional dengan kritik dalam literatur hukum modern tentang perlindungan pihak lemah, yang menyoroti bahwa pemasok/penyedia dapat menyembunyikan ketentuan yang merugikan konsumen dalam teks yang sulit dibaca, misalnya melalui klausul arbitrase atau klausul denda, dan tindakan demikian dipandang sebagai tidak jujur dalam relasi hukum (Chovancová, 2022a). Dengan menggabungkan dua titik tekan tersebut, dapat disintesiskan bahwa klausul arbitrase yang "syariah-sensitif" secara etis perlu dirumuskan secara jelas, terbuka, dan tidak menimbulkan jebakan kontraktual—sejalan dengan larangan penyalahgunaan hak dalam syariah dan kritik modern atas klausul yang disembunyikan (Chovancová, 2022a; Cisár, 2016).

Lebih jauh, orientasi maqāṣid dan moderasi dalam fikih menekankan pencegahan kerusakan dan pencarian kemaslahatan, sekaligus keseimbangan antara kebebasan individu dan hak sosial (Gicic, 2013; Selucká, 2015). Dalam konteks klausul arbitrase, orientasi ini relevan ketika klausul arbitrase berfungsi membatasi akses pihak lemah ke forum yang adil atau menimbulkan biaya/risiko prosedural yang tidak proporsional (meski penilaian proporsionalitasnya sangat bergantung pada konteks sistem hukum yang berlaku dan desain institusional arbitrase) (Gicic, 2013; Selucká, 2015; Štulanović, 2017). Dengan demikian, etika syariah dan kebijakan perlindungan pihak lemah dalam hukum modern dapat dipakai sebagai dua lensa yang saling menguatkan untuk mengevaluasi apakah klausul arbitrase sekadar "valid secara formal" atau juga "adil secara substansial" (Chovancová, 2022a; Cisár, 2016; Gicic, 2013; Selucká, 2015; Štulanović, 2017).

________________________________________

7. Penentuan Hukum yang Berlaku, Penafsiran Klausul, dan Peran Kodifikasi (Medžella) dalam Praktik Syariah

Karena klausul arbitrase merupakan bagian dari dokumen kontraktual, persoalan interpretasi klausul menjadi krusial. Kajian tentang interpretasi perjanjian dalam perdagangan internasional menekankan bahwa perbedaan ekspektasi para pihak terkait makna pernyataan atau klausul tertentu dapat memunculkan sengketa, dan bahwa interpretasi kontrak dalam konteks internasional memiliki kekhasan serta memerlukan pendekatan ad hoc yang bertumpu pada penilaian keadaan kasus konkret (Krstić et al., 2019). Walaupun kajian tersebut tidak secara khusus membahas syariah, ia memberi implikasi penting: klausul arbitrase harus dirancang untuk meminimalkan ambiguitas interpretasi, karena ambiguitas dapat mengganggu fungsi klausul sebagai "peta jalan prosedural" penyelesaian sengketa (Krstić et al., 2019).

Dalam tradisi syariah, pengalaman kodifikasi dapat dijadikan konteks tambahan. Kajian mengenai Medžella menekankan bahwa Medžella merupakan bentuk kodifikasi hukum materiil syariah (berbasis fikih Hanafi) yang dimaksudkan untuk mengatasi dispersi pendapat fikih dalam penerapan peradilan, dengan membedakan antara "hukum ilmiah" yang dipelajari/ditafsirkan dan "hukum terpilih" yang dipositifkan menjadi pasal-pasal guna menyatukan praktik peradilan dan menstabilkan penerapan (Kolaj-Ristanović, 2018). Secara konseptual, pembahasan ini relevan bagi klausul arbitrase dalam dua hal: pertama, ia menunjukkan adanya tradisi syariah untuk memformalkan dan menstandarkan norma agar dapat diterapkan secara konsisten; kedua, ia menggarisbawahi kebutuhan akan "pilihan norma" yang jelas ketika norma akan dioperasionalkan dalam forum penyelesaian sengketa (termasuk forum non-litigasi) (Kolaj-Ristanović, 2018). Di sini, literatur yang menjelaskan bahwa syariah dalam praktik dapat mencakup fikih dan kanun juga memperkuat bahwa operasionalisasi norma syariah dapat mengambil bentuk aturan yang lebih terstruktur sesuai kebutuhan institusional (Bašić, 2018; Kolaj-Ristanović, 2018).

________________________________________

8. Unsur-Unsur Klausul Arbitrase yang (secara Teknis) Perlu Ditegaskan dan Relevansinya bagi Kepatuhan Syariah dalam Praktik

Dalam sumber-sumber hukum arbitrase yang tersedia, beberapa aspek teknis tampak penting untuk mencegah sengketa prosedural. Pertama, klausul arbitrase semestinya menjelaskan apakah para pihak memilih forum arbitrase tertentu atau mekanisme penunjukan arbiter, karena ketidakjelasan dapat memicu penggunaan aturan default lembaga arbitrase (misalnya mengenai jumlah arbiter) yang mungkin tidak sesuai dengan preferensi para pihak (Bílek & Vaníčková, 2017). Kedua, mekanisme penunjukan arbiter perlu dirumuskan dengan memperhatikan tuntutan transparansi; beberapa analisis menilai klausul yang menutup transparansi penunjukan arbiter dapat berujung pada ketidakabsahan klausul tersebut di sistem hukum tertentu (Rozehnalová, 2018). Ketiga, klausul arbitrase harus mempertimbangkan risiko perubahan institusi arbitrase yang dapat mengakibatkan klausul menjadi tidak dapat diterapkan, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis mengenai konsekuensi perubahan pada lembaga arbitrase dan dampaknya terhadap keberlakuan klausul (Placzek, 2022).

Dari sudut pandang syariah kontemporer yang dibahas dalam literatur ADR, kebutuhan institusionalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase juga diposisikan sebagai respons terhadap problem sosial-hukum yang riil serta keterbatasan implementasi norma jika perangkat kelembagaan dan aturan pelaksana tidak memadai (Štulanović, 2017). Maka, "kepatuhan syariah" dalam klausul arbitrase—sebagaimana dapat disintesis dari sumber yang tersedia—tidak cukup dimaknai sebagai penyematan label religius, melainkan harus dipahami sebagai desain klausul yang (i) tidak menyalahgunakan hak atau memanipulasi pihak lemah, (ii) mendukung kemaslahatan melalui kepastian prosedural, dan (iii) kompatibel dengan kerangka institusional yang memungkinkan penyelesaian sengketa berjalan efektif (Chovancová, 2022a; Cisár, 2016; Gicic, 2013; Selucká, 2015; Štulanović, 2017).

________________________________________

9. Penutup

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, klausul arbitrase dapat dipahami sebagai perangkat kontraktual untuk mengalihkan penyelesaian sengketa dari litigasi negara ke forum arbitrase yang dipilih berdasarkan persetujuan para pihak, baik melalui klausul dalam kontrak maupun perjanjian terpisah (Bílek & Vaníčková, 2017; Placzek, 2022). Dalam kerangka hukum Islam, klausul semacam ini beroperasi dalam ranah mu'āmalāt yang mengatur hubungan sosial-hukum antarmanusia dan dapat dievaluasi melalui perangkat fikih dan metodologi (termasuk ijtihad) yang mempertimbangkan konteks serta perubahan keadaan (Bećirović & Dudić, 2013; Chovancová, 2022b; Nikolić, 2020; Topoljak, 2017). Literatur syariah kontemporer yang membahas ADR mengindikasikan adanya pijakan praktik mediasi dalam tradisi Islam dan adanya kecenderungan untuk membangun penyelesaian sengketa secara institusional melalui mediasi dan arbitrase dalam konteks masyarakat Muslim tertentu (Štulanović, 2017). Namun, efektivitas dan integritas klausul arbitrase pada praktiknya tetap sangat bergantung pada desain teknis klausul dan kompatibilitasnya dengan sistem hukum positif dan institusi arbitrase, termasuk aspek transparansi penunjukan arbiter dan risiko ketidakberlakuan karena perubahan institusional (Placzek, 2022; Rozehnalová, 2018). Pada akhirnya, sintesis antara prinsip larangan penyalahgunaan hak dalam syariah dan kritik modern tentang klausul arbitrase yang disembunyikan dalam kontrak menunjukkan bahwa klausul arbitrase yang bertanggung jawab perlu dirumuskan secara jelas, transparan, dan tidak eksploitatif, sejalan dengan orientasi kemaslahatan dan moderasi dalam fikih (Chovancová, 2022a; Cisár, 2016; Gicic, 2013; Selucká, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Bašić, N. (2018). Ius ad bellum i ius in bello u ranoj islamskoj civilizaciji. Obnovljeni Život, 73(4), 497–514. https://doi.org/10.31337/oz.73.4.5

Bećirović, S., & Dudić, A. (2013). Challenges at establishing Islamic banks. Ekonomski Izazovi, 2(3), 78–96. https://doi.org/10.5937/ekoizavov1303078b

Bílek, S., & Vaníčková, R. (2017). Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce. Časopis Pro Právní Vědu a Praxi, 25(3), 545. https://doi.org/10.5817/cpvp2017-3-11

Chovancová, K. (2022a). Force Majeure ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť v medzinárodnom investičnom práve. Právny Obzor, 105(3). https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.3.02

Chovancová, K. (2022b). Uplatnenie force majeure v medzinárodnom investičnom práve v súvislosti s pandémiou COVID 19. Právny Obzor, 105(6). https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.6.05

Cisár, I. (2016). Ustanovení o použití jiných právních předpisů v dvoustranných dohodách o podpoře a ochraně mezinárodních investic. Časopis Pro Právní Vědu a Praxi, 24(2). https://doi.org/10.5817/cpvp2016-2-7

Gicic, E. (2013). Analysing the most famous Islamic banks. Ekonomski Izazovi, 2(3), 97–111. https://doi.org/10.5937/ekoizavov1303097g

Kolaj-Ristanović, I. (2018). Collections of fatwas in Ottoman Turkish: A general overview. Pravni Zapisi, 9(1), 127–140. https://doi.org/10.5937/pravzap0-16976

Krstić, S., Mihajlović, M., & Stanković, M. (2019). Model savremenog sistema finansiranja na primeru islamskog bankarstva. Vojno Delo, 71(3), 218–227. https://doi.org/10.5937/vojdelo1903218k

Nikolić, O. (2020). The Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Strani Pravni Zivot, (3), 89–97. https://doi.org/10.5937/spz64-28285

Placzek, O. (2022). Vyvážení konkurenční doložky v obchodním zastoupení. Časopis Pro Právní Vědu a Praxi, 30(2). https://doi.org/10.5817/cpvp2022-2-5

Rozehnalová, N. (2018). Interpretace smluvních ujednání a jednostranných prohlášení stran v prostředí mezinárodního obchodu. Časopis Pro Právní Vědu a Praxi, 26(3), 381. https://doi.org/10.5817/cpvp2018-3-1

Selucká, M. (2015). Ochrana spotřebitele jako projev změny společnosti aneb od civilních kodexů 19. století k moderním kodexům 21. století. Sociální Studia / Social Studies, 12(2), 119–133. https://doi.org/10.5817/soc2015-2-119

Topoljak, S. (2017). Neki aspekti islamskog političkog sistema u viziji savremene demokratske misli. Zbornik Radova Islamskog Pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 9(9), 55–97. https://doi.org/10.52535/27441695.2017.9.55-97

Štulanović, M. (2017). Principi i instrumenti islamskog finansijskog tržišta. Zbornik Radova Islamskog Pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 9(9), 99–119. https://doi.org/10.52535/27441695.2017.9.99-119