01433 - Inexcusable Ignorance dalam Horizon Hukum Islam: Ketidaktahuan Hukum, Jahalah, dan Arsitektur Kepatuhan Norma

Abstract

This article analyzes the concept of inexcusable ignorance—legally inexcusable ignorance of the law—within the horizon of Islamic law, particularly in the context of contemporary Islamic economic jurisprudence (fiqh muamalah) in Indonesia. Using a normative-analytical approach based on a review of relevant literature, this article identifies four main dimensions through which Islamic law responds to the problem of ignorance: (i) the concept of jahalah which produces gharar and damages transactional justice; (ii) the institutional need to close the space of ignorance through taqnin (codification) and socialization of norms; (iii) the role of the DSN-MUI fatwa based on manhaj and ijtihad jama'i, as well as the use of qawa'id fiqhiyyah to respond to the complexity of the contemporary economy; and (iv) the empirical recognition that low public literacy can hinder compliance, especially in the digital era. At the same time, the concept of ahliyah (legal capacity) and guardianship mechanisms require caution so that any doctrine of "inexcusable ignorance" is not applied uniformly without considering the diverse legal acting capacity of subjects. This article concludes that Islamic law, in the face of contemporary fiqh muamalah and its institutionalization in Indonesia, responds to the problem of ignorance through a combination of gharar elimination, norm standardization, methodologically based fatwa authority, and literacy strengthening, rather than simply relying on the abstract assumption that the public "automatically knows" the norm.

Keywords: inexcusable ignorance; jahalah; gharar; fiqh muamalah; taqnin; ahliyah; Islamic economic law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep inexcusable ignorance—ketidaktahuan hukum yang tidak dapat dimaafkan—dalam horizon hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah) kontemporer di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis telaah pustaka, artikel ini mengidentifikasi empat dimensi utama cara hukum Islam merespons problem ketidaktahuan: (i) konsep jahalah yang melahirkan gharar dan merusak keadilan transaksi; (ii) kebutuhan institusional untuk menutup ruang ketidaktahuan melalui taqnin (kodifikasi) dan sosialisasi norma; (iii) peran fatwa DSN-MUI yang berbasis manhaj dan ijtihad jama'i serta penggunaan qawa'id fiqhiyyah untuk merespons kompleksitas ekonomi kontemporer; dan (iv) pengakuan empiris bahwa literasi publik yang rendah dapat menghambat kepatuhan, terutama di era digital. Pada saat yang sama, konsep ahliyah (kecakapan hukum) dan mekanisme perwalian menuntut kehati-hatian agar doktrin "ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan" tidak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas bertindak hukum subjek yang beragam. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum Islam, dalam wajah fiqh muamalah kontemporer dan institusionalisasinya di Indonesia, merespons problem ketidaktahuan melalui kombinasi penghilangan gharar, pembakuan norma, otoritas fatwa bermetodologi, dan penguatan literasi, daripada sekadar bertumpu pada asumsi abstrak bahwa publik "otomatis mengetahui" norma.

Kata Kunci: inexcusable ignorance; jahalah; gharar; fiqh muamalah; taqnin; ahliyah; hukum ekonomi Islam

________________________________________

1. Pengantar dan Kerangka Istilah

Istilah inexcusable ignorance dalam konteks tulisan ini dipakai untuk menunjuk "ketidaktahuan hukum yang tidak dapat dimaafkan" serta berkelindan dengan gagasan fiksi hukum bahwa subjek hukum "dianggap mengetahui" norma yang berlaku. Untuk menempatkan istilah tersebut secara tepat dalam horizon hukum Islam, penting lebih dahulu membedakan antara syariah sebagai dimensi ilahiah (ketentuan wahyu) dan fiqh sebagai dimensi kognitif (produk penalaran/ijtihad manusia) yang lahir dari upaya memahami sumber-sumber syariah (Abdillah & Syifaulhuda, 2023; Oktriawan, 2022; Triyanta, 2010). Pembedaan ini relevan karena—sebagaimana ditunjukkan dalam pembacaan kontemporer atas paradigma hukum Islam—pengaburan antara syariah dan fiqh dapat melahirkan klaim "kesucian" atas produk ijtihad manusia, yang pada gilirannya berpotensi menutup ruang kritik dan evaluasi atas produk hukum (Abdillah & Syifaulhuda, 2023; Triyanta, 2010). Pada saat yang sama, sejumlah kajian menegaskan karakter hukum Islam/fiqh yang kontekstual, dinamis, dan elastis karena fiqh merupakan hasil ijtihad yang berinteraksi dengan realitas sosial (Oktriawan, 2022; Sari & Kusuma, 2022).

Dalam kerangka tersebut, pembahasan "ketidaktahuan" dalam hukum Islam perlu dipilah setidaknya ke dalam dua ranah besar. Pertama, ketidaktahuan sebagai masalah kecakapan hukum dan pembebanan taklif (siapa yang dibebani, kapan, dan dalam kondisi apa) yang erat dengan konsep subjek hukum dan ahliyah (Syifa & Fikriyadi, 2023). Kedua, ketidaktahuan sebagai masalah ketidakjelasan/ketidakpastian (jahalah) dalam transaksi yang dalam fiqh muamalah sering berkonsekuensi pada munculnya unsur gharar dan pelanggaran etika keadilan dalam pertukaran (Ridwan, 2020; Syaripudin & Zamzam, 2023). Dua ranah ini menunjukkan bahwa "ketidaktahuan" dalam hukum Islam tidak selalu dipahami semata sebagai ketidaktahuan "teks aturan", melainkan juga sebagai ketidaktahuan yang memengaruhi validitas tindakan hukum dan keadilan relasi antarpihak (Nugroho, 2021; Ridwan, 2020; Syaripudin & Zamzam, 2023).

________________________________________

2. Ketidaktahuan, Subjek Hukum, dan Nuansa Kecakapan (Ahliyah)

Pembahasan mengenai dapat-tidaknya "ketidaktahuan" ditoleransi dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep subjek hukum dan kecakapan hukum (ahliyah). Dalam kajian tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), subjek hukum dipahami sebagai orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban; dalam tradisi hukum Islam juga dikenal konsep mukallaf sebagai pihak yang dikenai beban hukum (Syifa & Fikriyadi, 2023). Kajian yang sama menegaskan pembedaan antara ahliyah al-wujub (kecakapan menerima hak dan kewajiban) dan ahliyah al-ada' (kecakapan bertindak hukum), sekaligus menekankan bahwa pada kondisi tertentu diperlukan mekanisme perwalian untuk pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Syifa & Fikriyadi, 2023). Di titik ini, setiap generalisasi yang terlalu sederhana mengenai "ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan" menjadi problematis, karena keragaman kondisi subjek hukum (termasuk hambatan berat mental/intelektual) menuntut penyesuaian terhadap kemampuan bertindak hukum dan mekanisme perlindungan melalui perwalian (Syifa & Fikriyadi, 2023).

Dengan demikian, "ketidaktahuan" yang relevan secara hukum tidak selalu identik dengan kelalaian moral, melainkan bisa terkait dengan keterbatasan kecakapan bertindak yang diantisipasi oleh norma—misalnya melalui konsep perwalian dalam KHES (Syifa & Fikriyadi, 2023). Nuansa ini penting ketika gagasan "setiap orang dianggap tahu hukum" dipakai secara umum: dalam perspektif ahliyah, setidaknya terdapat kebutuhan untuk membedakan subjek hukum yang memiliki kapasitas bertindak dari subjek yang oleh norma justru diposisikan memerlukan perlindungan representatif (wali) dalam tindakan hukum (Syifa & Fikriyadi, 2023). Pada level metodologi, diskursus kontemporer tentang ushul fiqh juga menekankan pentingnya pendekatan manhaji—mengikuti metodologi ulama, bukan semata menyalin produk—agar hukum yang dilahirkan relevan terhadap realitas dan kondisi subjek hukum yang beragam (Oktriawan, 2022).

________________________________________

3. Ketidaktahuan dalam Muamalah sebagai Jahalah/Gharar: Mengapa "Tidak Dapat Ditoleransi" pada Titik Tertentu

Salah satu medan paling konkret untuk membaca "ketidaktahuan yang tidak dapat ditoleransi" dalam hukum Islam adalah fiqh muamalah, khususnya melalui konsep gharar. Kajian mengenai gharar dalam hukum keuangan Islam menyimpulkan bahwa secara umum gharar dimaknai sebagai adanya unsur tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pihak yang terlibat dalam transaksi (Ridwan, 2020). Kajian yang sama merinci cakupan gharar (pada jenis tertentu) sebagai bentuk-bentuk ketidaktahuan, misalnya ketidaktahuan atas jenis objek, spesies, sifat/atribut, kuantitas, esensi objek, ketidakmampuan menyerahkan barang, memperjanjikan objek yang tidak ada, atau memperjualbelikan barang yang tidak dapat dilihat; meskipun disebut pula bahwa ada tingkatan tertentu dari gharar yang dapat ditoleransi (Ridwan, 2020). Rincian ini menunjukkan bahwa dalam muamalah, "ketidaktahuan" bukan sekadar isu psikologis, melainkan berwujud sebagai cacat informasi yang mengganggu keadilan pertukaran dan memicu risiko madharat (Ridwan, 2020).

Sejalan dengan itu, kajian tentang praktik jual beli dropship menempatkan jahalah fahisyah (ketidaktahuan), gharar, dan syarat merusak lainnya sebagai cacat yang harus dihindari dalam syarat umum jual beli (Syaripudin & Zamzam, 2023). Artinya, dalam konstruksi fiqh muamalah, terdapat batas di mana "ketidaktahuan" tidak lagi netral, melainkan menjadi unsur yang berimplikasi pada kerusakan akad atau setidaknya menimbulkan problem kepatuhan syariah (Ridwan, 2020; Syaripudin & Zamzam, 2023). Penekanan ini koheren dengan prinsip umum dalam fiqh muamalah kontemporer bahwa praktik muamalah pada dasarnya boleh, namun harus menghindari pelanggaran prinsip kunci seperti riba, gharar, tadlis, dan maysir (Hidayatullah et al., 2022).

Secara praktis, problem ketidaktahuan yang memicu gharar tampak dalam penelitian lapangan mengenai jual beli makanan tanpa pencantuman harga. Studi tersebut menyatakan bahwa indikasi ketidakpastian (gharar) pada mekanisme tersebut dapat dihindari dengan meminta keterangan terlebih dahulu mengenai ketentuan dan informasi harga, terutama bagi pembeli yang pertama kali berkunjung (Hafiz et al., 2023). Di sini terlihat logika preventif: jika ketidaktahuan faktual dapat diatasi melalui klarifikasi informasi yang tersedia, maka standar kehati-hatian (sebagai etika muamalah) mendorong tindakan proaktif untuk menghilangkan jahalah yang berpotensi merugikan (Hafiz et al., 2023; Ridwan, 2020).

Selaras dengan tuntutan transparansi itu, penelitian mengenai transaksi minimarket dengan label harga yang tidak sesuai menegaskan bahwa label harga sebagai sarana penyampaian informasi sewajarnya memuat informasi secara jujur dan tidak merugikan; penetapan harga dalam analisis hukum ekonomi Islam harus memenuhi aspek keadilan (Nugroho, 2021). Dengan demikian, "ketidaktahuan" yang timbul akibat informasi yang tidak jujur/tidak akurat bukan hanya isu pengetahuan individu, melainkan juga isu tata kelola informasi dan keadilan transaksi yang menjadi inti etika muamalah (Hidayatullah et al., 2022; Nugroho, 2021). Dalam bingkai yang lebih luas, regulasi perbankan syariah juga menekankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, termasuk larangan unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim dalam kegiatan usaha (Mubarroq & Latifah, 2023), yang memperkuat bahwa penghilangan ketidakjelasan—termasuk yang bersumber dari ketidaktahuan—merupakan bagian dari perlindungan sistemik atas keadilan transaksi.

________________________________________

4. "Ketidaktahuan Hukum" dan Arsitektur Otoritas: Fatwa, Kaidah Fikih, dan Moderasi Metodologis

Dalam praktik sosial modern, "ketidaktahuan hukum" sering kali terkait bukan hanya dengan isi fiqh klasik, tetapi juga dengan produk otoritatif kontemporer seperti fatwa dan regulasi yang mengarahkan praktik muamalah. Penelitian tentang paradigma moderasi fikih muamalah di Indonesia menegaskan bahwa respons negatif masyarakat terhadap fatwa ekonomi syariah kerap dipicu oleh paradigma masyarakat yang problematik dan rendahnya pemahaman terkait dunia keuangan/perbankan syariah; karena itu, disarankan pendekatan paradigma hukum yang moderat dalam merespons fatwa DSN-MUI sebagai produk pemikiran fiqh yang lahir dari dialektika dengan realitas ekonomi modern (Hayati et al., 2024). Studi lain menjelaskan prosedur metodologis penetapan fatwa DSN-MUI melalui Manhaj al-Ifta yang harus mengikuti metodologi yang benar, menghindari sikap berlebihan dan sembrono, dan berpijak pada prinsip seperti taysir al-manhaj, pemisahan halal-haram, i'adah al-nazhar, serta tahqiq al-manath, serta ditempuh melalui ijtihad jama'i dengan pelibatan ulama dan pakar lintas bidang (Solikhudin, 2019). Kerangka ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum (dalam ranah muamalah kontemporer) tidak hanya berupa "tahu dalil", tetapi juga "tahu metodologi" dan "tahu otoritas" yang memproduksi panduan operasional (Hayati et al., 2024; Solikhudin, 2019).

Dari sisi kaidah fikih, riset mengenai pengembangan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan intensitas penggunaan kaidah dasar "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang" sebagai kaidah yang paling dominan dalam fatwa ekonomi syariah DSN-MUI (Fikri, 2023). Penekanan pada kaidah dan metodologi ini mengindikasikan bahwa mengatasi "ketidaktahuan hukum" dalam konteks ekonomi syariah berarti juga memperkuat literasi kaidah, karena kaidah fikih dipahami sebagai instrumen sistematisasi yang membantu merespons kompleksitas masalah kontemporer (Fikri, 2023; Hidayatullah et al., 2022). Dengan kata lain, "ketidaktahuan" yang berpotensi menjadi tidak dapat ditoleransi dalam sistem ekonomi syariah modern bukan hanya ketidaktahuan atas larangan riba/gharar, melainkan juga ketidaktahuan atas framework kaidah dan metodologi yang menuntun penerapan prinsip syariah pada produk-produk baru (Fikri, 2023; Solikhudin, 2019).

________________________________________

5. Taqnin, Sosialisasi, dan Relasi dengan "Fiksi Kepatuhan": Mengurangi Ruang Ketidaktahuan melalui Kepastian Norma

Satu aspek penting yang secara langsung berkaitan dengan pengurangan "ketidaktahuan" adalah proses taqnin (kodifikasi/legislasi). Kajian tentang eksistensi taqnin menegaskan bahwa kodifikasi hukum (termasuk yang bersumber dari fiqh) bertujuan memberikan batasan hukum yang jelas agar mudah disosialisasikan di tengah masyarakat serta membantu hakim merujuk hukum yang akan diterapkan tanpa harus melakukan ijtihad dari awal (Rohmah, 2021). Penegasan fungsi taqnin sebagai penjernih batas dan sarana sosialisasi ini relevan dengan gagasan "ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan" pada level kebijakan: semakin jelas batas norma dan semakin kuat sosialisasinya, semakin sempit ruang "ketidaktahuan" yang bersumber dari ketidakjelasan rujukan (Rohmah, 2021; Solikhudin, 2019).

Dalam konteks hukum pidana syariah lokal, artikel perbandingan sanksi zina antara Aceh dan Selangor memuat rekomendasi praktis agar pemerintah mensosialisasikan Qanun Jinayat kepada seluruh masyarakat Aceh "agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak taat hukum akibat ketidaktahuan" terhadap hukuman yang telah diatur (Hasanah et al., 2023). Rekomendasi tersebut memperlihatkan dua hal. Pertama, ketidaktahuan diakui sebagai faktor sosial yang dapat mendorong ketidaktaatan, sehingga perlu diatasi melalui sosialisasi norma (Hasanah et al., 2023). Kedua, kebutuhan sosialisasi menunjukkan bahwa asumsi kepatuhan berbasis pengetahuan tidak otomatis tercapai tanpa instrumen pendidikan dan diseminasi yang memadai (Hasanah et al., 2023; Rohmah, 2021). Dengan demikian, jika istilah inexcusable ignorance hendak diproyeksikan dalam tata kelola hukum Islam yang dipositivisasi, maka taqnin dan sosialisasi berfungsi sebagai prasyarat institusional yang memperkuat "keterjangkauan pengetahuan hukum" bagi publik (Hasanah et al., 2023; Rohmah, 2021).

________________________________________

6. Literasi Publik, Ketidaktahuan Massal, dan Risiko Distorsi Kepatuhan Syariah di Era Digital

Sejumlah studi menegaskan bahwa dalam praktiknya, "ketidaktahuan" justru menjadi problem struktural, khususnya pada bidang muamalah kontemporer yang kompleks. Penelitian pengabdian masyarakat tentang digital marketing menyoroti rendahnya literasi keuangan syariah dibanding literasi keuangan konvensional, serta memberi contoh ketidaktahuan masyarakat dalam praktik bisnis online, termasuk praktik menjual barang yang belum dimiliki tanpa persetujuan pemilik (Harahap, 2018). Studi kuantitatif lain yang membahas persepsi dan pemahaman perbankan syariah menyebut rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia (disebut 9,14%) dan mengaitkannya dengan fenomena "ignorance and inconsistency in our choices" serta persepsi yang menyamakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Muslih, 2020). Sementara itu, kajian tentang e-commerce menegaskan bahwa penerapan prinsip maqashid dan muamalah menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman prinsip ekonomi Islam, perbedaan interpretasi, serta keterbatasan monitoring dan penegakan (Maulana, 2023).

Temuan-temuan tersebut penting untuk dibaca sebagai koreksi metodologis atas penyederhanaan konsep inexcusable ignorance. Di satu sisi, arsitektur norma (kaidah, fatwa, dan regulasi) menuntut kepatuhan terhadap prinsip bebas riba/gharar/tadlis/maysir (Hidayatullah et al., 2022; Mubarroq & Latifah, 2023), dan fiqh muamalah mengidentifikasi jahalah/gharar sebagai risiko nyata dalam transaksi (Ridwan, 2020; Syaripudin & Zamzam, 2023). Namun di sisi lain, studi literasi menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan publik yang nyata dan berulang, terutama ketika transaksi makin terdigitalisasi dan bentuk-bentuk akad makin variatif (Harahap, 2018; Maulana, 2023; Muslih, 2020). Karena itu, pembacaan yang lebih operasional—yang masih setia pada tujuan maslahah—cenderung menuntut kombinasi antara: (i) kejelasan norma melalui taqnin (Rohmah, 2021); (ii) panduan otoritatif melalui fatwa dan manhaj yang akuntabel (Fikri, 2023; Solikhudin, 2019); dan (iii) edukasi literasi muamalah agar masyarakat mampu menghindari unsur terlarang (misalnya gharar) secara sadar (Hafiz et al., 2023; Harahap, 2018).

________________________________________

7. Sintesis: Parameter Analitis "Ketidaktahuan yang Tidak Dapat Dimaafkan" dalam Horizon Hukum Islam

Berdasarkan rangkaian literatur di atas, istilah "ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan" paling kokoh dipahami sebagai ketidaktahuan yang menimbulkan akibat hukum atau moral-ekonomi yang merusak, khususnya ketika ketidaktahuan itu berwujud jahalah yang memproduksi gharar dan ketidakadilan dalam muamalah (Nugroho, 2021; Ridwan, 2020; Syaripudin & Zamzam, 2023). Pada level transaksi, literatur menunjukkan adanya langkah-langkah pencegahan yang realistis untuk mengurangi ketidaktahuan—misalnya meminta informasi harga terlebih dahulu—sehingga unsur gharar dapat dihindari (Hafiz et al., 2023), sejalan dengan orientasi kehati-hatian dan penghindaran unsur terlarang dalam praktik ekonomi syariah (Hidayatullah et al., 2022; Mubarroq & Latifah, 2023). Pada level institusi, taqnin diposisikan untuk memperjelas batas norma agar mudah disosialisasikan dan memudahkan rujukan hakim (Rohmah, 2021), sementara studi Qanun Jinayat menegaskan urgensi sosialisasi norma agar ketidaktaatan tidak bersumber dari ketidaktahuan (Hasanah et al., 2023). Pada level otoritas keagamaan modern, DSN-MUI dikaji memiliki metodologi penetapan fatwa (manhaj) dan paradigma moderasi yang berfungsi membuat fiqh muamalah lebih adaptif dan aplikatif (Hayati et al., 2024; Solikhudin, 2019), dengan kaidah fikih sebagai instrumen sistematisasi dan respons atas problem kontemporer (Fikri, 2023).

Akan tetapi, sintesis yang sama juga menuntut nuansa pembatas: konsep subjek hukum dan ahliyah menunjukkan bahwa tidak semua orang berada pada tingkat kecakapan bertindak hukum yang sama, dan KHES bahkan mengafirmasi mekanisme perwalian bagi pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Syifa & Fikriyadi, 2023). Karena itu, jika konsep "ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan" digunakan secara normatif dalam konteks kebijakan, ia perlu dibaca bersama perangkat perlindungan subjek rentan dan bersama strategi edukasi literasi, mengingat studi literasi menunjukkan problem ketidaktahuan publik yang nyata dalam praktik ekonomi modern (Harahap, 2018; Maulana, 2023; Muslih, 2020). Dengan kata lain, literatur yang tersedia lebih kuat mendukung kesimpulan bahwa hukum Islam—dalam wajah fiqh muamalah kontemporer dan institusionalisasi di Indonesia—merespons problem ketidaktahuan melalui kombinasi penghilangan gharar, pembakuan norma (taqnin), otoritas fatwa bermetodologi, dan penguatan literasi, daripada sekadar bertumpu pada asumsi abstrak bahwa publik "otomatis mengetahui" norma (Hasanah et al., 2023; Ridwan, 2020; Rohmah, 2021; Solikhudin, 2019).

________________________________________

8. Penutup

Dalam batas bukti yang disediakan oleh referensi, inexcusable ignorance dalam horizon hukum Islam paling dapat dijelaskan melalui empat jalur utama. Pertama, konsep ketidaktahuan sebagai jahalah yang melahirkan gharar dan merusak keadilan transaksi (Nugroho, 2021; Ridwan, 2020; Syaripudin & Zamzam, 2023). Kedua, kebutuhan institusional untuk menutup ruang ketidaktahuan melalui taqnin dan sosialisasi agar norma jelas dan terjangkau publik (Hasanah et al., 2023; Rohmah, 2021). Ketiga, peran fatwa DSN-MUI yang berbasis manhaj dan ijtihad jama'i serta penggunaan kaidah fikih untuk merespons kompleksitas ekonomi kontemporer (Fikri, 2023; Hayati et al., 2024). Keempat, pengakuan empiris bahwa literasi publik yang rendah dapat menghambat kepatuhan dan bahkan menimbulkan praktik bermasalah, terutama di era digital (Harahap, 2018; Maulana, 2023). Pada saat yang sama, konsep ahliyah dan mekanisme perwalian menuntut kehati-hatian agar doktrin apa pun tentang "ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan" tidak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas bertindak hukum subjek yang beragam (Syifa & Fikriyadi, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, S., & Syifaulhuda, A. (2023). Analisis hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli makanan tanpa harga (Studi kasus Rumah Makan Sugema Raya Karangpawitan Garut). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 109–118. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.436

Fikri, F. (2023). Konteksasi ushul fiqh dalam hukum nasional Indonesia: Pelestarian laut dan pengembangan industri wisata bahari. Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 15(2), 291–304. https://doi.org/10.35905/kur.v15i2.5154

Hafiz, M., Pertiwi, D., Putri, S. E., & Nofrianti, M. (2023). Tingkat keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu ditinjau dari fiqh siyasah (Studi pada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya). Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum, 2(2), 189–202. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11204

Harahap, C. S. (2018). Sanksi bagi pelaku zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25). Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(2), 276. https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.4050

Hasanah, M. F., Sucipto, Moch. C., & Sopian, A. A. (2023). Implementasi hak khiyar dalam jual beli online pada seller Shopee Tokba.id. Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 7(2), 322–336. https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.932

Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri, S. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. Al-Fiqh, 2(1), 18–28. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga jaminan perbankan syariah pada peraturan perundang-undangan nasional dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Maulana, D. F. (2023). Kedudukan penyandang disabilitas pada lembaga keuangan di Indonesia: Subjek hukum, ahliyah dan telaah KHES. Muslim Heritage, 8(2), 201–218. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 95–108. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101

Muslih, M. (2020). Peran fikih Indonesia dalam modernisasi hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Nurani Hukum, 2(1), 61. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5477

Nugroho, I. Y. (2021). Prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 126–141. https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4804

Oktriawan, W. (2022). Penerapan qawaidh fiqhiyyah dalam bidang kepemilikan. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 8(1), 161–176. https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1281

Ridwan, M. (2020). Ijtihad pada era kontemporer (Konteks pemikiran Islam dalam fiqih dan maqashid al-syariah). Jurnal Masohi, 1(2), 110. https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356

Rohmah, S. (2021). The pattern of absorption of Islamic law into national law: Study of the halal product guarantee law in the perspective of maqashid shari'ah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 12(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521

Sari, E., & Kusuma, R. (2022). Keabsahan perjanjian kredit dengan fitur Shopee Paylater pada aplikasi Shopee. Private Law, 2(3), 540–548. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1532

Solikhudin, M. (2019). Pengembangan hukum Islam kontemporer: Dari qawlī ke manhajī. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 169–194. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194

Syaripudin, E. I., & Zamzam, M. (2023). Analisis hukum ekonomi Islam tentang transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga (Studi kasus Alfamart Sudirman 38). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 215–225. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.474

Syifa, D. M., & Fikriyadi, F. (2023). Konsep jual beli pada Binomo: Perspektif ulama fiqh klasik dan kontemporer dalam tinjauan etika bisnis Islam. Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 5(1), 51–60. https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.8753

Triyanta, A. (2010). Gharar; Konsep dan penghindarannya pada regulasi terkait screening criteria di Jakarta Islamic Index. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 614–632. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6