01426 - In Absentia dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep in absentia dalam perspektif hukum Islam, khususnya sebagaimana tercermin dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Melalui pendekatan normatif-doktrinal dan sintesis literatur, kajian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau pihak tertentu—yang dalam konteks perdata agama dikenal sebagai verstek—bukan merupakan jenis peradilan yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kondisi prosedural yang diakui sebagai pengecualian atas dasar maslahah dan pencegahan penghambatan perkara. Secara normatif-fiqih, kehadiran kedua belah pihak merupakan idealitas beracara, namun realitas ketidakhadiran yang disengaja dapat dimanipulasi untuk menggagalkan penyelesaian perkara, sehingga mekanisme verstek dipandang sebagai instrumen pencegahan kemudaratan prosesual. Kajian ini juga menelaah dimensi pembuktian, upaya perdamaian, perkara cerai ghaib, perkembangan teknologi peradilan (e-court, mediasi virtual, pemeriksaan melalui video call), serta perbandingan dengan diskursus pidana. Disimpulkan bahwa pendekatan yang koheren dengan kerangka hukum Islam adalah menganggap kehadiran sebagai norma ideal, mengakui verstek/in absentia sebagai pengecualian berbasis kebutuhan, serta memastikan kualitas pemanggilan, pembuktian, dan etika putusan agar tidak menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama bagi perempuan dan anak.

Kata kunci: in absentia; verstek; hukum Islam; peradilan agama; maslahah; pembuktian; perceraian

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of in absentia from an Islamic law perspective, particularly as reflected in religious court practice in Indonesia. Through a normative-doctrinal approach and literature synthesis, this study demonstrates that proceedings conducted without the presence of the defendant or certain parties—known in civil religious law as verstek—do not constitute an independent type of adjudication, but rather a procedural condition recognized as an exception on the basis of maslahah and the prevention of obstruction of proceedings. Normatively, Islamic jurisprudence (fiqh) regards the presence of both parties as an ideal in litigation; however, deliberate absence can be manipulated to thwart case resolution, making the verstek mechanism a tool for preventing procedural harm. This study also examines dimensions of evidentiary standards, reconciliation efforts, cases involving absent spouses (cerai ghaib), developments in court technology (e-court, virtual mediation, video call hearings), and comparisons with criminal law discourse. It is concluded that the approach most coherent with the Islamic legal framework is to treat presence as an ideal norm, recognize verstek/in absentia as a need-based exception, and ensure the quality of summoning procedures, evidence, and judicial ethics so as not to produce substantive injustice, particularly for women and children.

Keywords: in absentia; verstek; Islamic law; religious court; maslahah; evidence; divorce

________________________________________

1. Pendahuluan: Problematika Pemeriksaan Tanpa Kehadiran Pihak dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah in absentia secara kebahasaan menunjuk pada "keadaan tidak hadir" dan, karena itu, lebih tepat dipahami sebagai "kondisi dalam persidangan" ketika terdakwa/tergugat tidak menggunakan haknya untuk hadir, bukan sebagai jenis peradilan yang berdiri sendiri (Welang, 2020). Dalam praktik peradilan di Indonesia, kondisi ketidakhadiran pihak ini paling sering dibahas dalam konteks perkara perdata (termasuk perdata agama) melalui mekanisme verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat/termohon), dan juga dikenal dalam perkara tertentu di ranah pidana (misalnya, wacana dan praktik in absentia pada tindak pidana korupsi) (Welang, 2020; Yahya & Annisa, 2020). Pada titik ini, topik "pemeriksaan atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau pihak tertentu" menjadi isu yang memerlukan pembacaan ganda: pertama, pembacaan normatif-fiqih tentang idealitas kehadiran para pihak dan prinsip pembuktian; kedua, pembacaan siyasah qadha'iyyah (kebijakan peradilan) dan maslahah untuk memastikan sengketa tidak dimanipulasi melalui ketidakhadiran yang disengaja (Izzuddin et al., 2021; Subiarti, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam (terutama tradisi fiqh al-qadha'/fiqh murafa'at), tuntutan keadilan prosedural meniscayakan ruang bagi para pihak untuk didengar, diuji keterangannya, dan dinilai buktinya, sehingga "setiap perkara yang melibatkan dua orang harus dihadiri oleh kedua belah pihak" dipandang sebagai kaidah ideal dalam beracara (Izzuddin et al., 2021). Namun, sumber yang sama juga menegaskan adanya risiko penyalahgunaan: apabila para pihak diwajibkan selalu datang, ketidakhadiran tergugat dapat dipakai sebagai iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara dengan cara menghambat pemeriksaan (Izzuddin et al., 2021). Dengan demikian, diskursus in absentia "menurut hukum Islam" dalam konteks praktik peradilan kontemporer (termasuk peradilan agama di Indonesia) perlu diletakkan sebagai upaya menyeimbangkan dua hal: (i) pemenuhan hak untuk didengar dan pembelaan, dan (ii) efektivitas penyelesaian sengketa serta pencegahan abuse of process melalui ketidakhadiran (Izzuddin et al., 2021; Welang, 2020).

________________________________________

2. Kerangka Normatif Islam: Antara Ideal Kehadiran Pihak dan Kebutuhan Mencegah Penghambatan Perkara

Kajian doktrinal tentang putusan verstek di peradilan agama menegaskan bahwa dari perspektif fiqih, idealnya perkara yang melibatkan dua pihak dihadiri oleh kedua belah pihak (Izzuddin et al., 2021). Namun, argumentasi siyasah qadha'iyyah yang muncul dalam studi tersebut juga menunjukkan bahwa pembiaran ketidakhadiran tergugat sebagai alat untuk "menggagalkan penyelesaian perkara" merupakan kemudaratan prosedural yang justru bertentangan dengan tujuan peradilan untuk menyelesaikan sengketa secara wajar (Izzuddin et al., 2021). Karena itu, mekanisme pemutusan tanpa hadirnya tergugat dipahami sebagai jalan untuk menjaga kemaslahatan proses peradilan ketika ketidakhadiran terjadi secara berulang dan menghalangi pemeriksaan (Izzuddin et al., 2021; Subiarti, 2017).

Dalam perkara perceraian, dinamika ini tampak sangat nyata. Penelitian tentang putusan verstek dalam cerai gugat menyatakan bahwa ketidakhadiran suami (tergugat) pasti menimbulkan masalah dalam pemeriksaan, dan ketika tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh wakilnya, gugatan dapat diputus dengan verstek (Yahya & Annisa, 2020). Pada saat yang sama, penelitian tersebut juga menekankan bahwa pemeriksaan perceraian lebih memungkinkan perdamaian apabila suami-istri hadir, sehingga ketidakhadiran pihak justru menghambat tujuan islah (perdamaian) yang lazim dikehendaki dalam penyelesaian sengketa keluarga (Yahya & Annisa, 2020). Temuan serupa muncul dalam kajian "pelaksanaan upaya perdamaian" pada perkara perceraian yang diputus verstek: upaya perdamaian belum efektif/optimal, salah satunya karena ketidakhadiran tergugat, dan ketidakhadiran itu kadang dimaksudkan untuk mempermudah proses perceraian (Khaira & Yahya, 2018). Secara normatif-kelembagaan, kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian juga ditegaskan oleh penelitian yang merujuk pada rangkaian dasar hukum positif (UU Perkawinan, PP pelaksanaannya, UU Peradilan Agama, dan KHI) (Khaira & Yahya, 2018).

Dari sudut pandang etik dan tujuan syariah, studi tentang putusan verstek di pengadilan agama mengingatkan bahwa verstek tidak boleh menjadi "celah" bagi suami untuk lari dari tanggung jawab terhadap istri dan anak setelah perceraian (Izzuddin et al., 2021). Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat—meskipun fungsional untuk mencegah perkara digagalkan—tetap harus dikawal oleh nilai etik perceraian seperti ma'ruf, islah, ihsan, dan 'afw dalam pertimbangan hakim (Izzuddin et al., 2021). Dengan kata lain, kerangka hukum Islam yang tercermin dalam penelitian tersebut tidak berhenti pada "boleh/tidak boleh", melainkan menuntut desain putusan yang memelihara tanggung jawab moral dan perlindungan pihak rentan, khususnya perempuan dan anak, dalam perkara keluarga (Izzuddin et al., 2021; Yahya & Annisa, 2020).

________________________________________

3. Padanan Konsep dalam Praktik Peradilan Agama Indonesia: Verstek sebagai Bentuk Pemeriksaan "Tanpa Hadirnya Tergugat"

Secara teknis, verstek dipahami sebagai kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ketika tergugat tidak hadir pada tanggal sidang yang ditentukan, sehingga putusan diambil tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir (Yahya & Annisa, 2020). Definisi dan syarat-syarat kunci yang berulang dalam berbagai kajian adalah: tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus verstek (Harnides & Hadana, 2021; Mansari et al., 2018; Yazid, 2019). Dalam konteks Mahkamah Syar'iyah (Aceh), studi tentang hak asuh anak pasca perceraian juga menegaskan bahwa verstek merupakan putusan tanpa hadirnya tergugat, dan aturan acara verstek dirujuk pada ketentuan HIR/RBg (Mansari et al., 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa praktik "in absentia" pada perkara keluarga Islam di Indonesia umumnya diposisikan dalam kategori hukum acara perdata (default judgment), bukan semata konsep pidana (Mansari et al., 2018; Welang, 2020; Yahya & Annisa, 2020).

Meskipun demikian, beberapa penelitian menyoroti kewajiban kehati-hatian prosedural. Misalnya, kajian putusan verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menemukan adanya praktik pemanggilan yang dilakukan berulang: "berdasarkan undang-undang" pemanggilan dilakukan tiga kali, sedangkan di Banda Aceh dilakukan empat kali di luar keharusan perundang-undangan (Yahya & Annisa, 2020). Dalam perkara cerai gugat yang diputus verstek, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa sebagian hakim memutus berdasarkan pembuktian dari dalil gugatan penggugat, dan bukti yang dipakai adalah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat (Yahya & Annisa, 2020). Ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak otomatis menghapus kebutuhan pembuktian; sebaliknya, pembuktian melalui saksi menjadi lebih sentral karena tidak ada bantahan dari pihak lawan (Hasanah, 2015; Yahya & Annisa, 2020).

Dari perspektif prinsip pembuktian dalam hukum Islam, artikel tentang pembuktian menegaskan bahwa pembuktian merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak di depan majelis hakim, termasuk keterangan saksi, indikasi, dan alat bukti lain yang relevan untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2015). Bahkan dalam pembahasan fiqih, alat bukti (turuq al-itsbat) tidak semata kesaksian, karena terdapat pembahasan tentang keluasan makna al-bayyinah dibanding pemaknaan sempit yang menyamakannya dengan kesaksian (Hasanah, 2015; Khoiriyah, 2015). Dengan demikian, ketika pengadilan memeriksa perkara tanpa kehadiran tergugat, tuntutan "putusan berbasis bukti" tetap sejalan dengan watak epistemik hukum acara Islam yang menempatkan pembuktian sebagai instrumen menemukan kebenaran/yang hak, bukan sekadar formalitas (Hasanah, 2015; Khoiriyah, 2015).

________________________________________

4. Cerai Ghaib dan Konteks Ketidakhadiran: Pemanggilan Khusus dan Implikasi Ketiadaan Perdamaian

Ketidakhadiran pihak tidak selalu sekadar "enggan hadir"; dalam praktik perkara keluarga, terdapat kategori "ghaib" (pihak tidak diketahui keberadaannya atau sulit dihadirkan). Studi lapangan tentang penyelesaian cerai ghaib di Pengadilan Agama Gedong Tataan menerangkan bahwa pemanggilan terhadap pihak yang ghaib dilakukan melalui Radio Republik Indonesia (RRI), dan proses persidangannya "tidak ada upaya perdamaian, langsung ke pembuktian", lalu jika tergugat/termohon tetap tidak hadir dapat diputus verstek (Haryati, 2023). Studi yang sama juga mencatat ketentuan tenggang waktu: jarak antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan (Haryati, 2023). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa untuk kondisi tertentu (ghaib), praktik persidangan tanpa hadirnya tergugat beririsan dengan kebutuhan prosedural khusus (cara panggilan, tenggang waktu), serta berdampak pada tereduksinya ruang mediasi/perdamaian karena kendala faktual menghadirkan pihak (Haryati, 2023; Khaira & Yahya, 2018).

Di sisi lain, penelitian tentang verstek dalam cerai gugat memberi nuansa bahwa putusan verstek dapat dipandang sebagai "jalan darurat" yang dibutuhkan istri ketika ditinggal suami tanpa kabar, kepastian, dan nafkah lahir batin (Yahya & Annisa, 2020). Namun, studi tentang etika putusan verstek mengingatkan bahaya yang berlawanan: jangan sampai verstek menjadi celah suami menghindari tanggung jawab pasca perceraian (Izzuddin et al., 2021). Dengan demikian, sintesis kedua temuan tersebut memperlihatkan ambivalensi normatif: verstek dapat menjadi instrumen akses keadilan bagi pihak yang ditinggalkan, tetapi pada saat yang sama memerlukan desain putusan yang pro-tanggung jawab agar ketidakhadiran tidak berubah menjadi "strategi impunitas" dalam kewajiban keluarga (Izzuddin et al., 2021; Yahya & Annisa, 2020).

________________________________________

5. Mediasi, Perdamaian, dan Ketidakhadiran: Pengecualian serta Keterbatasan Struktural

Dalam sistem penyelesaian sengketa di pengadilan agama, mediasi/penyelesaian damai merupakan bagian penting; namun literatur juga mengenal pengecualian yang berkaitan langsung dengan ketidakhadiran pihak. Penelitian mengenai mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman menyatakan bahwa sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil patut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi (Subiarti, 2017). Secara substantif, temuan tersebut menegaskan bahwa ketidakhadiran pihak bukan hanya isu teknis pemanggilan, melainkan berdampak pada hilangnya forum dialog yang lazimnya ditujukan untuk perdamaian (sulh) (Subiarti, 2017; Yahya & Annisa, 2020).

Dalam perkara perceraian, penelitian mengenai pelaksanaan upaya perdamaian pada putusan verstek di Mahkamah Syar'iyah Bireuen menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian belum efektif/optimal, dan salah satu penyebabnya adalah ketidakhadiran salah satu pihak serta adanya kehendak bercerai yang sudah menguat (Khaira & Yahya, 2018). Penelitian lain juga menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perceraian hakim akan lebih mudah mengupayakan perdamaian jika suami-istri hadir dalam persidangan (Yahya & Annisa, 2020). Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam yang menekankan etika relasi keluarga dan anjuran penyelesaian konflik secara baik, ketidakhadiran pihak menciptakan "defisit prosedural" pada dimensi islah, dan karenanya memperkuat urgensi desain pemanggilan yang efektif dan upaya etik hakim ketika verstek tidak terhindarkan (Izzuddin et al., 2021; Khaira & Yahya, 2018).

________________________________________

6. Pembuktian dan Kehati-hatian: Kebutuhan Menjaga Validitas Putusan Ketika Pihak Tidak Hadir

Ketika putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, kualitas pembuktian menjadi sangat menentukan. Studi tentang verstek di Banda Aceh menyatakan bahwa pembuktian yang diputuskan hakim didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat (Yahya & Annisa, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, artikel tentang pembuktian menegaskan pentingnya pembuktian sebagai sarana menjelaskan yang hak dan pedoman hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2015). Dengan demikian, sintesis kedua kajian ini menunjukkan bahwa verstek yang "Islamically defensible" bukanlah putusan yang semata-mata default, melainkan putusan yang tetap membangun basis evidensial secara layak meskipun salah satu pihak tidak hadir (Hasanah, 2015; Yahya & Annisa, 2020).

Sebagai contoh problem kehati-hatian evidensial, kajian tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak di tingkat banding menyatakan bahwa menurut tinjauan hukum Islam, kesaksian tanpa sumpah "tidak bisa diterima" sebagai alat bukti utuh dan hanya dapat ditempatkan sebagai bahan persangkaan karena masih diragukan kebenarannya (Yahya & Alsa, 2020). Walaupun konteksnya bukan spesifik verstek, temuan tersebut penting untuk memperlihatkan bahwa hukum Islam (dalam pembacaan studi itu) menuntut pemenuhan syarat-syarat kesaksian secara ketat agar putusan tidak dibangun di atas bukti yang lemah (Yahya & Alsa, 2020). Dalam konteks persidangan tanpa hadirnya tergugat, kebutuhan kehati-hatian ini menjadi semakin krusial karena tidak ada mekanisme bantahan langsung dari pihak lawan untuk menguji kesaksian dan bukti (Yahya & Alsa, 2020; Yahya & Annisa, 2020).

________________________________________

7. Orientasi Maqashid dan Etika Putusan Verstek: Ma'ruf, Islah, Ihsan, dan 'Afw sebagai Rambu Substantif

Studi tentang revitalisasi nilai etika perceraian dalam putusan verstek menekankan bahwa hakim perlu menggunakan nilai-nilai etik perceraian seperti ma'ruf, islah, ihsan, dan 'afw ketika menjatuhkan putusan verstek (Izzuddin et al., 2021). Kajian itu juga menggarisbawahi prinsip kema'rufan sebagai konsep etis yang diadaptasi oleh aspek hukum Islam melalui pendekatan 'urf (kebiasaan) yang dikenal dalam ushul fiqh sebagai salah satu sumber hukum (Izzuddin et al., 2021). Dengan demikian, mekanisme "tanpa hadirnya tergugat" tidak boleh dipahami secara semata formal-prosedural; ia harus dipandu oleh orientasi moral yang mencegah ketidakadilan substantif, terutama pada relasi pasca perceraian (nafkah, tanggung jawab, dan dampak pada anak) (Izzuddin et al., 2021; Yahya & Annisa, 2020).

Penelitian tentang verstek di cerai gugat juga menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan, dan bahkan mengajukan harapan agar lebih banyak hakim perempuan ditempatkan dalam perkara yang banyak terkait isu perempuan (Yahya & Annisa, 2020). Walaupun fokusnya kelembagaan, klaim ini relevan untuk menunjukkan bahwa verstek sering kali terjadi pada perkara perceraian, dan ketidakhadiran tergugat dapat berkelindan dengan kebutuhan perlindungan pihak yang rentan (Izzuddin et al., 2021; Yahya & Annisa, 2020). Dengan begitu, maqashid/maslahah dalam praktik putusan verstek menuntut hakim menjaga agar "kemudahan prosedural" tidak mengorbankan perlindungan pihak yang ditinggalkan dan tidak melahirkan ketidakadilan lanjutan (Izzuddin et al., 2021; Yahya & Annisa, 2020).

________________________________________

8. Ketidakhadiran, Teknologi, dan "Kehadiran Alternatif": E-Court, Mediasi Virtual, dan Pemeriksaan melalui Video Call

Perkembangan administrasi perkara dan persidangan elektronik memengaruhi isu in absentia karena menawarkan bentuk "kehadiran non-fisik" (virtual) yang dapat mengurangi ketidakhadiran faktual. Studi tentang implementasi e-court di Pengadilan Agama Pamekasan menyatakan bahwa implementasi Perma tentang e-court memfasilitasi pendaftaran dan pembayaran secara daring serta memungkinkan pemanggilan dan persidangan lebih cepat berdasarkan kesepakatan, dengan tujuan mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Dalam perspektif pergeseran hukum proses berperkara, kajian tentang Perma No. 1 Tahun 2019 juga menekankan bahwa pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku untuk jenis perkara perdata dan perdata agama, serta diarahkan untuk memudahkan masyarakat dan mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Mustaqim et al., 2023). Dengan demikian, e-court dapat dipahami sebagai respons institusional terhadap hambatan klasik kehadiran para pihak (jarak, waktu, biaya), meskipun bukan berarti menghapus kebutuhan kehati-hatian dalam pembuktian dan pemeriksaan (Mustaqim et al., 2023; Sundusiyah & Hariyanto, 2022).

Lebih spesifik, penelitian mengenai diskresi hakim dalam memutus cerai talak melalui video call pada masa pandemi menguraikan fakta bahwa ketidakhadiran termohon terjadi meskipun pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, lalu majelis hakim memeriksa termohon melalui video call; studi tersebut menyimpulkan bahwa hakim mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat/pihak berperkara (Millenia et al., 2021). Sejalan dengan itu, kajian mediasi virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan menyatakan bahwa mediasi virtual dilakukan ketika pihak berada jauh dan tidak memungkinkan hadir, serta dari perspektif maslahat mediasi virtual dinilai sesuai karena membantu para pihak dan menghindari kemudaratan, meskipun realitasnya dinilai kurang efektif karena belum ada perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi virtual (Izzah & Pradikta, 2022). Sintesis dua kajian ini memperlihatkan bahwa "ketidakhadiran" dalam arti fisik dapat direspons melalui inovasi prosedural yang tetap mengejar maslahat, tetapi efektivitasnya bergantung pada konteks, kesiapan para pihak, dan desain implementasi (Izzah & Pradikta, 2022; Millenia et al., 2021).

Bagi pembahasan "in absentia menurut hukum Islam", dimensi teknologi ini penting karena menawarkan jalan tengah: bukan mengadili sepenuhnya tanpa partisipasi pihak, tetapi mengupayakan partisipasi melalui sarana yang tersedia ketika hambatan kehadiran bersifat faktual (misalnya pembatasan sosial/pandemi atau jarak) (Izzah & Pradikta, 2022; Millenia et al., 2021). Akan tetapi, kajian e-court juga memberi catatan risiko: target kecepatan sistem e-litigation dapat berakibat pada kualitas dan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan dokumen dan putusan, sehingga tuntutan keadilan dan kemanfaatan tetap harus dikawal (Sundusiyah & Hariyanto, 2022).

________________________________________

9. Perbandingan Singkat dengan Diskursus Pidana: In Absentia dan Hak Pembelaan

Walaupun fokus utama "in absentia menurut hukum Islam" dalam konteks penggunaannya di Indonesia sering bersentuhan dengan perkara keluarga (verstek), diskursus pidana memberi perspektif penting terkait hak pembelaan. Studi tentang peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa in absentia kerap dipandang sebagai deviasi/terlarang karena dianggap melanggar hak asasi terdakwa, tetapi penelitian tersebut berargumen bahwa penerapan in absentia pada perkara korupsi tidak melanggar hak tersangka/terdakwa karena pada setiap tahap proses peradilan pidana terdakwa telah diberi kesempatan untuk hadir, hanya saja ia memilih tidak memanfaatkan haknya (Welang, 2020). Artikel ini juga menyatakan bahwa perluasan penggunaan in absentia pada perkara korupsi dikaitkan dengan perubahan kebijakan sejak terbitnya UU No. 31 Tahun 1999 (Welang, 2020). Di sisi lain, tulisan yuridis tentang in absentia dan HAM menyatakan bahwa prosedur in absentia dalam hukum pidana Indonesia dapat terjadi ketika terdakwa menolak hadir atau tidak dapat dihadirkan karena berbagai alasan, dan pengadilan tetap melanjutkan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan (Saputri, 2023).

Nuansanya tidak sepenuhnya tunggal: kajian korupsi menekankan argumen "kesempatan sudah diberikan" sehingga hak pembelaan tidak dilanggar bila terdakwa secara sukarela absen, sedangkan kajian HAM menekankan potensi deviasi besar karena kesempatan membela diri dapat tersisih dalam praktik sehingga perlu kehati-hatian normatif (Saputri, 2023; Welang, 2020). Perbandingan ini berguna untuk pembacaan hukum Islam pada perkara perdata agama: ketika ketidakhadiran dipahami sebagai "tidak memanfaatkan hak hadir", maka mekanisme putusan tanpa hadirnya pihak dapat dibenarkan sebagai kebijakan penyelesaian sengketa, tetapi tetap menuntut perlindungan prosedural melalui pemanggilan patut dan pembuktian yang memadai agar putusan tidak jatuh pada ketidakadilan (Harnides & Hadana, 2021; Hasanah, 2015; Yahya & Annisa, 2020).

________________________________________

10. Penutup: Sintesis In Absentia dalam Horizon Hukum Islam—Antara Kepatutan Prosedural, Pembuktian, dan Perlindungan Pihak Rentan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, "in absentia menurut hukum Islam" (dalam konteks praktik peradilan kontemporer Indonesia) paling dekat dipahami melalui institusi verstek dan variannya pada perkara keluarga, terutama perceraian, ketika tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil resmi dan patut (Harnides & Hadana, 2021; Yahya & Annisa, 2020; Yazid, 2019). Secara normatif-fiqih, idealitas beracara menekankan kehadiran kedua belah pihak, tetapi realitas ketidakhadiran dapat dimanipulasi untuk menghambat penyelesaian perkara, sehingga kebijakan memutus tanpa hadirnya pihak dapat dipandang sebagai mekanisme pencegahan kemudaratan prosesual (Izzuddin et al., 2021; Subiarti, 2017). Namun, agar selaras dengan tujuan hukum Islam, putusan tanpa hadirnya tergugat tidak boleh menjadi celah lepas tanggung jawab, melainkan harus diarahkan pada pemeliharaan etika perceraian dan kemaslahatan para pihak, terutama perempuan dan anak, dengan menekankan pembuktian yang memadai dan pertimbangan etik (ma'ruf, islah, ihsan, 'afw) (Hasanah, 2015; Izzuddin et al., 2021; Yahya & Annisa, 2020).

Di saat yang sama, perkembangan teknologi peradilan (e-court, pemeriksaan video call, mediasi virtual) memperkenalkan bentuk "kehadiran alternatif" yang dapat mengurangi ketidakhadiran fisik dan memperluas akses terhadap proses peradilan, meskipun efektivitas dan kehati-hatian putusan tetap menjadi tantangan (Izzah & Pradikta, 2022; Millenia et al., 2021; Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Karena itu, pendekatan yang paling koheren dengan kerangka hukum Islam sebagaimana tercermin dalam sumber-sumber yang tersedia adalah: menganggap kehadiran sebagai norma ideal, mengakui verstek/in absentia sebagai pengecualian berbasis kebutuhan (maslahah dan pencegahan penghambatan perkara), serta memastikan kualitas pemanggilan, pembuktian, dan etika putusan agar tidak menimbulkan ketidakadilan substantif bagi pihak yang absen maupun pihak yang hadir (Izzuddin et al., 2021; Khaira & Yahya, 2018; Yahya & Annisa, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Harnides, H. H. H., & Hadana, E. S. (2021). Analisis yuridis putusan verstek Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan: Studi kasus nomor perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn. Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1), 51. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.601

Haryati, A. U. (2023). Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan terhadap penyelesaian perkara cerai ghaib. Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(2), 63–79. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1323

Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Izzah, N. I., & Pradikta, H. Y. (2022). Mediasi virtual dalam perkara perceraian perspektif maslahah. El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 3(1), 61–74. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118

Izzuddin, A., Rofiq, A., & Hapsin, A. (2021). Revitalizing divorce ethical values in verstek decisions in religious courts/Revitalisasi nilai etika perceraian dalam putusan verstek di pengadilan agama. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191

Khaira, U., & Yahya, A. (2018). Pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian (suatu kajian terhadap putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 319–334. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.319-334

Khoiriyah, L. (2015). Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 185–199. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.185-199

Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian orangtua dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 4(2), 103. https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539

Millenia, A. S., Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi hakim dalam memutus perkara cerai talak melalui video call pada saat pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81

Mustaqim, M., Arianti, F., & Utamy, H. R. (2023). Pergeseran hukum proses berperkara di Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Al Ushuliy Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum, 2(2), 155–168. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11082

Saputri, A. S. (2023). Tinjauan yuridis terhadap peradilan in absentia dengan hak asasi manusia. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6), 3975–3982. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12497

Subiarti, D. W. (2017). Peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman. Lex Renaissance, 2(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art8

Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi peraturan Mahkamah Agung tentang e-court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pamekasan. Arena Hukum, 15(3), 471–498. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2

Welang, P. I. (2020). Peradilan in absentia pada perkara tindak pidana korupsi. Corruptio, 1(1), 27–36. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2071

Yahya, F., & Alsa, W. M. (2020). Penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak (analisis putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2), 242. https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6517

Yahya, F., & Annisa, M. (2020). Putusan verstek dalam cerai gugat: Analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, 3(1), 1. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7706

Yazid, I. (2019). Menikah untuk diceraikan: Menyorot hak-hak perempuan pada isbat nikah untuk cerai di Pengadilan Agama Medan tahun 2015–2017. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(1), 99–110. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900