01425 - Imunitas Hukum dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Perlindungan Fungsional versus Impunitas

Abstract

Legal immunity as a concept of "untouchability" attached to certain subjects can be distinguished between personal immunity (ratione personae) and functional immunity (ratione materiae). This article synthesizes findings from studies on diplomatic immunity (akad aman), supervisory institutions (hisbah–mazalim), and the principle of equality before the law, to formulate the conceptual boundaries of immunity that are justifiable within the Islamic normative horizon. Using a normative-conceptual approach through the lens of fiqh siyasah, this study argues that Islam recognizes functional protection to ensure the execution of public duties, but firmly rejects absolute impunity that closes accountability mechanisms for tyranny or corruption. The institutions of wilāyat al-maẓālim and wilāyat al-ḥisbah serve as structural anti-impunity correctives, ensuring that no official is beyond the reach of legal accountability. The diplomatic protection through akad aman in siyasah dauliyah exemplifies conditional functional immunity—protection granted within the scope of duty, not a license for arbitrary action. This article concludes that any formulation of immunity tending toward absolute invulnerability and severing corrective access is problematic when measured against the fiqh siyasah framework that places prevention of tyranny, accountability, and citizen protection as pillars of governance.

Keywords: legal immunity, fiqh siyasah, wilāyat al-maẓālim, wilāyat al-ḥisbah, akad aman, equality before the law

________________________________________

Abstrak

Imunitas hukum sebagai konsep "tidak dapat dituntut" yang dilekatkan pada subjek tertentu dapat dibedakan antara imunitas personal (ratione personae) dan imunitas fungsional (ratione materiae). Artikel ini mensintesis temuan-temuan kajian tentang kekebalan diplomatik (akad aman), lembaga pengawasan (hisbah–mazalim), serta prinsip persamaan di hadapan hukum, untuk merumuskan batas konseptual imunitas yang dapat dibenarkan menurut horizon normatif Islam. Dengan pendekatan normatif-konseptual melalui lensa fiqh siyasah, kajian ini berargumen bahwa Islam mengakui perlindungan fungsional untuk menjamin pelaksanaan tugas publik, namun secara tegas menolak impunitas absolut yang menutup mekanisme akuntabilitas atas kezaliman atau korupsi. Institusi wilāyat al-maẓālim dan wilāyat al-ḥisbah berfungsi sebagai koreksi anti-impunitas struktural, memastikan tidak ada pejabat yang berada di luar jangkauan pertanggungjawaban hukum. Perlindungan diplomatik melalui akad aman dalam siyasah dauliyah mencontohkan imunitas fungsional yang bersifat kondisional—perlindungan yang diberikan dalam batas tujuan penugasan, bukan lisensi bagi tindakan sewenang-wenang. Artikel ini menyimpulkan bahwa setiap perumusan imunitas yang mengarah pada kekebalan absolut dan memutus akses koreksi akan cenderung problematik jika diukur dengan kerangka fiqh siyasah yang menempatkan pencegahan kezaliman, akuntabilitas, dan perlindungan warga sebagai pilar tata kelola.

Kata Kunci: imunitas hukum, fiqh siyasah, wilāyat al-maẓālim, wilāyat al-ḥisbah, akad aman, persamaan di hadapan hukum

________________________________________

I. Pendahuluan: Imunitas sebagai "Perlindungan untuk Fungsi", Bukan "Hak Tanpa Batas"

Dalam perdebatan hukum modern, imunitas kerap dipahami sebagai "perisai hukum" yang menghalangi penuntutan perdata maupun pidana terhadap pejabat dalam konteks tertentu (Wulan, 2019). Namun, bahkan dalam kerangka konseptual tersebut, literatur menegaskan pembedaan antara imunitas yang melekat pada pribadi pejabat (ratione personae) dan imunitas yang melekat pada tindakan jabatan/penugasan (ratione materiae) (Wulan, 2019). Pembedaan ini penting karena mengarahkan diskursus pada pertanyaan normatif: apakah "kekebalan" diberikan untuk kepentingan pribadi, ataukah untuk menjamin pelaksanaan tugas dan menjaga tertib penyelenggaraan urusan publik (Hasan, 2015; Wulan, 2019).

Dalam konteks hubungan diplomatik, misalnya, kekebalan dipahami bukan untuk kepentingan individu diplomat semata, melainkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi misi (Hasan, 2015); dan kajian fiqh siyasah internasional juga menempatkan perlindungan utusan/duta sebagai instrumen agar tugas dapat terlaksana dengan aman, melalui konsep akad aman (Ferdika et al., 2022).

Kerangka Islam menuntut agar setiap perlindungan yang dilekatkan pada pejabat dibaca bersama prinsip pencegahan kezaliman dan koreksi penyalahgunaan kekuasaan, yang dalam literatur fiqh siyasah dijalankan melalui lembaga pengawasan/peradilan seperti wilāyat al-maẓālim dan wilāyat al-ḥisbah (Halim, 2014). Dengan demikian, jika imunitas dipahami sebagai bentuk "perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas", maka syarat kuncinya adalah: perlindungan itu mesti berorientasi pada kemaslahatan dan tata kelola yang baik, serta tidak meniadakan mekanisme pertanggungjawaban saat terjadi penyimpangan (Halim, 2014; Ubaiyana & Falah, 2021).

Konstruksi inilah yang memungkinkan "perlindungan fungsional" dipertahankan tanpa berubah menjadi "impunitas" (kekebalan absolut) yang mencederai keadilan dan persamaan di hadapan hukum (Ferdika et al., 2022; Yunitasari, 2019).

________________________________________

II. Fondasi Fiqh Siyasah: Pengawasan Kekuasaan (Hisbah) dan Peradilan Kezaliman (Mazalim) sebagai "Anti-Impunitas"

Literatur fiqh siyasah yang membahas institusi pengawasan menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar dalam tata kelola pemerintahan tidak berhenti pada moralitas individual, melainkan dapat berwujud kelembagaan pengawasan yang secara eksplisit ditugasi mengawasi penyelewengan pejabat maupun pelanggaran di masyarakat (Halim, 2014; Pratama & Priandhini, 2023; Suwarno, 2006). Dalam kajian tentang Ombudsman di Indonesia yang ditinjau melalui fiqh siyasah, ditegaskan bahwa fungsi pengawasan pelayanan publik dan perlindungan masyarakat dari penyelenggara negara sejalan dengan prinsip pengawasan dalam Islam, yang diartikulasikan melalui wilāyat al-maẓālim dan wilāyat al-ḥisbah (Halim, 2014). Sumber yang sama menempatkan hisbah–mazalim sebagai bagian dari lembaga peradilan Islam yang memiliki tugas pengawasan terhadap pelanggaran, termasuk penyimpangan pejabat (Halim, 2014).

Lebih jauh, kajian tentang wilāyat al-maẓālim menekankan bahwa lembaga ini berperan dalam penyelesaian perkara-perkara yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak—termasuk yang kini dipahami sebagai pelanggaran HAM—dan memiliki spektrum kewenangan yang luas, bahkan dapat mencakup fungsi lembaga modern seperti pengadilan administrasi dan ombudsman. Kajian lain, ketika membahas relevansi constitutional complaint dengan fiqh siyasah, menggarisbawahi bahwa al-maẓālim secara historis dipahami sebagai institusi untuk mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat dan pembelaan hak warga. Dengan kata lain, bangunan kelembagaan Islam menyediakan "katup koreksi" yang secara desain ditujukan untuk mencegah pejabat berlindung di balik status atau kuasa sehingga kebal dari penilaian hukum.

Korelasi ini menjadi lebih tajam dalam analisis tentang asas persamaan di muka hukum dalam perspektif Islam. Kajian mengenai equality before the law menunjukkan bahwa salah satu kompetensi wilāyat al-maẓālim adalah menangani dan mengeksekusi putusan hakim yang sulit dilaksanakan karena kedudukan dan pengaruh terdakwa, sehingga hukum tetap berjalan meski berhadapan dengan pihak berkuasa. Sumber yang sama menjelaskan bahwa pengangkatan otoritas maẓālim cenderung mempertimbangkan kewibawaan dan kemampuan untuk melindungi masyarakat dari ketidakteraturan akibat abuse of power. Implikasi konseptualnya adalah: dalam horizon fiqh siyasah, struktur peradilan/pengawasan justru diletakkan untuk menutup celah impunitas berbasis jabatan, bukan untuk melegitimasi kekebalan absolut.

________________________________________

III. Imunitas dalam Islam sebagai Proteksi Fungsional yang Dibatasi Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Sebagai tesis normatif, "imunitas" yang kompatibel dengan fiqh siyasah lebih dekat kepada perlindungan fungsional ketimbang "hak kebal" yang meniadakan pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan pembacaan konseptual modern bahwa imunitas fungsional dipahami sebagai kekebalan terkait tindakan atas nama negara dalam rangka tugas/fungsi tertentu (Wulan, 2019). Namun, literatur yang sama juga menunjukkan bahwa perisai imunitas dapat menjadi kontroversial ketika dibaca berhadap-hadapan dengan prinsip negara hukum dan equality before the law (Ramadani et al., 2022; Yunitasari, 2019).

Ketegangan antara "perlindungan bagi pejabat" dan "persamaan di hadapan hukum" juga muncul dalam pembahasan kekebalan diplomatik: kajian tentang perspektif siyasah dauliyah mengakui bahwa aturan imunitas personal duta dapat menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum dalam ajaran Islam (Ferdika et al., 2022). Dengan demikian, dari sisi teori, Islam tidak menutup kemungkinan adanya proteksi bagi fungsi tertentu, tetapi juga menginternalisasi kewaspadaan agar proteksi tidak menegasikan keadilan substantif (Ferdika et al., 2022; Yunitasari, 2019).

Bukti normatif yang menarik juga datang dari kajian kearifan lokal Buton yang berkelindan dengan semangat supremasi hukum. Dalam sistem nilai Buton, ditegaskan prinsip "tidak ada perbedaan bagi siapa pun di hadapan hukum", dan bahkan pejabat kesultanan—termasuk sultan—tidak memperoleh hak imunitas (kekebalan) hukum (Emeralda & Hamidah, 2022). Narasi ini penting untuk sintesis karena menunjukkan kompatibilitas etika politik Islam (anti-penyalahgunaan jabatan) dengan gagasan bahwa pejabat publik tidak selayaknya memiliki kekebalan yang menutup proses penegakan hukum, terutama ketika terkait pelanggaran serius seperti korupsi (Emeralda & Hamidah, 2022). Dalam garis yang sama, konsepsi wilāyat al-maẓālim yang mampu menembus pengaruh terdakwa berfungsi sebagai koreksi struktural atas potensi "kebal hukum karena kuasa".

________________________________________

IV. Kasus Klasik yang Paling Dekat dengan "Imunitas" dalam Fiqh: Utusan/Diplomat dan Konsep Akad Aman

Pembahasan yang paling eksplisit tentang bentuk "kekebalan tertentu" dalam khazanah fiqh siyasah adalah konteks diplomasi. Kajian tentang pelaksanaan kekebalan diplomatik modern dan perspektif siyasah dauliyah menegaskan bahwa imunitas diplomatik menjamin diplomat dari gangguan dengan melindungi diri, kekayaan, rumah, serta kantor, dan praktik ini dinilai mendapat dukungan kuat dalam sejarah serta teori ketatanegaraan Islam (Ferdika et al., 2022). Dalam siyasah dauliyah, diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak memperoleh status aman, yaitu perlindungan atas harta dan darahnya berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) yang diberikan penguasa Islam selama ia bertugas (Ferdika et al., 2022). Bahkan disebutkan pula adanya konsekuensi administratif-fiskal: duta bebas dari membayar pajak sepanjang tidak melakukan aktivitas bisnis di wilayah Islam (Ferdika et al., 2022). Secara konseptual, uraian ini menunjukkan bahwa "imunitas" diposisikan sebagai instrumen keamanan dan kemudahan agar fungsi diplomatik berjalan, bukan sebagai lisensi moral untuk melakukan tindakan sewenang-wenang (Ferdika et al., 2022; Hasan, 2015).

Namun, sumber yang sama juga memberi catatan kritis bahwa imunitas dapat berbenturan dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum bila dipahami tanpa batas (Ferdika et al., 2022). Nuansa ini penting: perlindungan melalui akad aman menegaskan komitmen negara/pemerintahan Islam untuk menjamin keamanan utusan, tetapi tidak otomatis menyiratkan penghapusan seluruh tuntutan moral-politik atas tindakan yang melanggar norma keadilan (Ferdika et al., 2022). Dengan kerangka fiqh siyasah yang menempatkan lembaga pengawasan dan peradilan kezaliman sebagai pilar, perlindungan diplomatik dapat dipahami sebagai proteksi fungsional yang harus tetap berada dalam orbit kemaslahatan dan ketertiban, bukan impunitas (Halim, 2014; Ferdika et al., 2022).

________________________________________

V. Batas Etis Imunitas: Amanah Jabatan, Larangan Hadiah/Komisi, dan Logika Pencegahan (Sadd al-Dzarī'ah)

Konstruksi "perlindungan fungsional" dalam Islam harus dibaca bersama etika amanah jabatan dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Perspektif sejarah-birokrasi dalam kajian korupsi menegaskan bahwa ajaran Islam melarang pejabat menerima "komisi"—baik halal maupun tidak—apabila terkait dengan kekuasaan dan kewenangan jabatan, dan dikutip peringatan Nabi agar pejabat yang telah diberi rezeki atas jabatannya tidak mengambil lagi di luar itu karena berarti curang (Suwarno, 2006). Perspektif Qur'an dan hukum positif yang diperbandingkan juga menguatkan prinsip serupa: pemberian (hibah/hadiah) pada dasarnya dianjurkan, tetapi berubah menjadi larangan apabila berkaitan dengan aparat/pejabat secara tidak sesuai ketentuan Islam dan mengarah pada indikasi korupsi (Pratama & Priandhini, 2023). Sementara itu, kajian tentang gratifikasi menempatkan larangan hadiah kepada pejabat dalam horizon perlindungan mental dan objektivitas penyelenggara negara, dan menegaskan pendekatan preventif dalam hukum pidana Islam melalui sadd al-dzarī'ah (menutup jalan menuju kerusakan) (Ubaiyana & Falah, 2021).

Rangkaian argumentasi tersebut membentuk batas normatif yang kuat: dalam Islam, jabatan publik bukan sumber keistimewaan pribadi yang membolehkan pengambilan keuntungan tambahan, melainkan amanah yang menuntut kehati-hatian dan pencegahan konflik kepentingan (Pratama & Priandhini, 2023; Suwarno, 2006; Ubaiyana & Falah, 2021). Karena itu, jika suatu sistem memberikan "kekebalan tertentu" agar pejabat dapat bekerja tanpa gangguan, kekebalan itu tidak boleh dipakai untuk menutupi penyimpangan yang secara etis dan normatif sudah diperingatkan sebagai bentuk khianat, suap, atau penyalahgunaan wewenang (Pratama & Priandhini, 2023; Suwarno, 2006; Ubaiyana & Falah, 2021). Dengan kata lain, "imunitas menurut hukum Islam" tidak dapat dilepaskan dari arsitektur anti-korupsi berbasis amanah dan pencegahan mafsadah yang disediakan oleh doktrin dan etika publik Islam (Suwarno, 2006; Ubaiyana & Falah, 2021).

________________________________________

VI. Mekanisme Pertanggungjawaban ketika Pejabat Dilindungi untuk Bekerja: Hisbah dan Mazalim sebagai Pengaman Sistem

Agar perlindungan fungsional tidak bertransformasi menjadi impunitas, fiqh siyasah menekankan pentingnya mekanisme pengawasan. Kajian tentang kejaksaan dalam perspektif fiqh siyasah menunjukkan bahwa tugas dan fungsi kejaksaan secara garis besar dapat diserupakan dengan wilāyat al-ḥisbah, yakni lembaga yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menjadi pelaksana undang-undang, dan melakukan pengawasan terhadap pejabat negara yang melakukan penyimpangan (Seipul et al., 2024; Suwarno, 2006). Analisis lain mengenai kewenangan PPNS dalam penyidikan korupsi juga menghubungkan kewenangan PPNS dengan muḥtasib/hisbah yang bertugas menegakkan hukum, mengawasi subjek hukum agar taat norma, dan menjaga ketertiban umum (Trihartini et al., 2022). Dalam perspektif yang menautkan fungsi jaksa dan hisbah, ditegaskan pula bahwa hisbah dapat berperan sebagai "wasit" dalam sengketa dan mendorong penyelesaian melalui perdamaian, dan fungsi pengawasan terhadap perilaku pejabat negara menjadi relevan ketika terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara (Prang, 2012).

Sintesis dari ketiga kajian ini memperlihatkan satu pola: Islam menyediakan konsepsi institusional—hisbah—yang secara fungsi dirancang sebagai "kontrol internal-eksternal" atas penyelenggara urusan publik, termasuk ketika mereka memiliki kewenangan yang besar (Prang, 2012; Seipul et al., 2024; Suwarno, 2006).

Di atas hisbah, wilāyat al-maẓālim berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kezaliman struktural. Selain dipahami sebagai forum untuk mengadili kesewenang-wenangan penguasa, maẓālim juga dipandang memiliki kewenangan luas yang secara fungsional bisa mencakup ranah yang dalam sistem modern tersebar pada pengadilan administrasi, ombudsman, dan mekanisme rekonsiliasi. Bahkan, analisis equality before the law dalam perspektif Islam menegaskan bahwa maẓālim berwenang menangani perkara ketika putusan sulit dieksekusi karena terdakwa berpengaruh, sehingga hukum tidak mandek oleh kekuasaan. Secara sistemik, ini berarti: bila pejabat diberi proteksi agar dapat menjalankan tugasnya, maka pada saat yang sama harus ada saluran maẓālim/hisbah untuk memastikan proteksi itu tidak melahirkan zona kebal hukum bagi penyimpangan.

________________________________________

VII. Relevansi bagi Perdebatan Kontemporer: Kritik atas "Imunitas Absolut" dan Kebutuhan Pembatasan Berbasis Tugas, Itikad Baik, dan Koridor Hukum

Perdebatan modern tentang imunitas pejabat memperlihatkan risiko ketika kekebalan dirumuskan terlalu luas. Kajian mengenai imunitas pejabat pelaksana kebijakan penanganan Covid-19 menunjukkan adanya problem ketika peraturan memberi "keistimewaan" berupa kekebalan hukum atas tindakan pelaksana kebijakan, karena dipandang bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam kerangka negara hukum (Ramadani et al., 2022). Di sisi lain, studi yang secara khusus mengukur imunitas pejabat pelaksana Perppu Covid-19 menekankan bahwa hakikat kekebalan hukum adalah keadaan tidak dapat dituntut/diproses, dan menguraikan konsepsi imunitas personal serta fungsional sebagai perangkat analisis, seraya menegaskan bahwa imunitas tidak harus dipahami sebagai kekebalan absolut (Wulan, 2019). Bahkan kajian lain tentang pengecualian kebijakan dari objek gugatan di PTUN menempatkan PTUN sebagai sarana perlindungan hukum dan HAM bagi warga yang dirugikan oleh keputusan/tindakan administrasi, dan menyatakan bahwa pengecualian terhadap objek gugatan memunculkan kontroversi karena berhadapan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak (Daniati, 2021).

Ketiga sumber ini, meskipun berangkat dari konteks hukum positif Indonesia, menyediakan pelajaran konseptual yang sejalan dengan horizon fiqh siyasah: kekebalan yang memutus akses koreksi akan mudah dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip keadilan dan perlindungan warga (Daniati, 2021; Ramadani et al., 2022), serta perlu dipilah secara ketat antara perlindungan fungsional dan kekebalan yang menutup akuntabilitas (Wulan, 2019).

Dalam sintesis dengan fiqh siyasah, koreksinya menjadi jelas. Pertama, bila perlindungan hukum kepada pejabat dimaksudkan agar tidak mengalami hambatan teknis dan agar kegiatan pemerintahan terus berjalan, maka perlindungan itu—menurut literatur administrasi—hanya patut diberikan selama tindakan/keputusan berada "dalam koridor hukum" dan dapat berupa pemberian kewenangan tertentu, bantuan hukum, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas (Rhazi et al., 2022). Rumusan ini kompatibel dengan paradigma Islam yang menautkan perlindungan fungsional pada kemaslahatan tata kelola, tetapi menolak penutupan pertanggungjawaban ketika terjadi kezaliman/penyalahgunaan (Halim, 2014). Kedua, prinsip maẓālim dan hisbah menunjukkan bahwa justru ketika pejabat memiliki posisi kuat, sistem harus menyediakan mekanisme agar putusan dapat dieksekusi dan penyimpangan dapat diawasi, bukan sebaliknya (Suwarno, 2006; Trihartini et al., 2022). Ketiga, kasus diplomatik dalam Islam (akad aman) menunjukkan bentuk proteksi yang bersifat fungsional dan kondisional—misalnya terkait pajak, sepanjang tidak berbisnis—yang menegaskan bahwa proteksi itu berada dalam batas tujuan penugasan (Ferdika et al., 2022).

________________________________________

VIII. Kesimpulan

Imunitas hukum menurut horizon hukum Islam (fiqh siyasah) paling koheren dipahami sebagai perlindungan fungsional yang dibatasi: perlindungan diberikan agar pelaksana tugas publik dapat menjalankan misi tanpa gangguan yang menghambat kemaslahatan, sebagaimana tampak pada proteksi utusan melalui akad aman dalam siyasah dauliyah (Ferdika et al., 2022). Namun, Islam sekaligus membangun perangkat konseptual-kelembagaan untuk mencegah perlindungan tersebut berubah menjadi impunitas: wilāyat al-ḥisbah diposisikan untuk mengawasi penyimpangan dan menegakkan norma publik, termasuk terhadap pejabat (Prang, 2012; Seipul et al., 2024; Suwarno, 2006), sedangkan wilāyat al-maẓālim dipahami sebagai forum koreksi atas kesewenang-wenangan penguasa serta mampu menembus hambatan pengaruh terdakwa agar hukum tetap efektif.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum—yang bahkan dalam narasi Buton ditegaskan sebagai penolakan imunitas bagi pejabat termasuk sultan—menguatkan bahwa jabatan bukan dasar untuk kebal dari pertanggungjawaban (Emeralda & Hamidah, 2022). Karena itu, setiap perumusan imunitas yang mengarah pada kekebalan absolut dan memutus akses koreksi—baik pengawasan maupun peradilan—akan cenderung problematik jika diukur dengan kerangka fiqh siyasah yang menempatkan pencegahan kezaliman, akuntabilitas, dan perlindungan warga sebagai pilar tata kelola (Halim, 2014; Daniati, 2021; Ramadani et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Daniati, N. P. E. (2021). Pelanggaran hak kekebalan terhadap gedung perwakilan diplomatik. Jurnal Locus Delicti, 1(2), 88–95. https://doi.org/10.23887/jld.v1i2.376

Emeralda, N. R., & Hamidah, S. (2022). Rekonstruksi pencatatan perkawinan berdasarkan relevansi antara hukum administrasi negara dengan hukum administrasi sipil. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 87. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p87-98

Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H. (2022). Kedudukan kejaksaan di Indonesia: Perspektif fiqih siyasah. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 2(1), 39–58. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778

Halim, M. (2014). Konsep kewenangan sebagai landasan formulasi hukuman tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 51. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.81

Hasan, A. (2015). Adat badamai menurut Undang-Undang Sultan Adam dan implementasinya pada masyarakat Banjar pada masa mendatang. Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 11(1). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414

Prang, A. J. (2012). Eksistensi dan efektivitas surat edaran larangan kangkang. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 14(2), 213. https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1877

Pratama, R. N., & Priandhini, L. (2023). Kewenangan notaris dalam pembuatan tanda bukti ahli waris pada peralihan hak milik atas kapal. Jurnal USM Law Review, 6(1), 260–278. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6418

Ramadani, S., Fitri, H., & Bustamin, B. (2022). Urgensi constitutional complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi perspektif siyasah dusturiyyah. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(2), 195. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6822

Rhazi, M., Gani, I. A., & Dahlan, D. (2022). Kewenangan penerapan aturan terhadap tindak pidana asusila yang korbannya anak. Media Iuris, 5(1), 85. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27156

Seipul, S., Adepio, M. F., & Ardhan, M. U. (2024). Peran peradilan tata usaha negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. Action Research Literate, 8(5). https://doi.org/10.46799/arl.v8i5.343

Suwarno, S. (2006). Birokrasi dan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah (catatan keprihatinan seorang muslim). Millah: Journal of Religious Studies, 5(2), 217–230. https://doi.org/10.20885/millah.vol5.iss2.art5

Trihartini, D., Halim, A. N., & Kencanawati, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap nazhir dari tuntutan ahli waris atas akta ikrar wakaf yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Journal of Legal Research, 4(2), 505–526. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.27394

Ubaiyana, U., & Falah, F. (2021). Quo vadis pengecualian kebijakan dari objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di era pandemi Covid-19. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(2), 264–282. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.12901

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 perspektif siyasah dauliyah. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859

Yunitasari, D. (2019). Pelanggaran prinsip persona grata atas penyerangan duta besar ditinjau dari perspektif hukum internasional (studi kasus penyerangan duta besar Amerika Serikat di Benghazi Libya). Ganesha Civic Education Journal, 1(1), 49–59. https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.63