01424 - Imunitas Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam: Kajian Komparatif berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Siyāsah Dawliyyah

Abstract

Diplomatic immunity is a legal protection granted to foreign diplomatic officials under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR 1961), exempting them from the jurisdiction of the receiving state. This article examines the concept of diplomatic immunity from two normative perspectives: international law as codified in VCDR 1961, and Islamic law within the framework of siyāsah dawliyyah. Using a normative-comparative legal approach, this study analyzes the structure, scope, limitations, and functional rationale of diplomatic immunity under both frameworks. The findings indicate that VCDR 1961 provides a comprehensive protection package consisting of personal inviolability, mission premises inviolability, and jurisdictional immunity, aimed at ensuring the effective functioning of diplomatic missions rather than serving the personal interests of diplomats. Meanwhile, Islamic law offers a conceptually analogous protection through the akad aman (security agreement) granted by the ruler, which guarantees the life, property, and honor of envoys during the performance of their duties. Both traditions converge on the principle that the protection of envoys is a prerequisite for stable inter-entity relations, though they differ significantly in their procedural mechanisms and codification. The study concludes that diplomatic immunity under Islamic law is primarily articulated as a treaty-based and ethics-driven security status, whose functional rationale aligns with VCDR 1961, despite the absence of formal mechanisms equivalent to waiver or persona non grata in the classical Islamic sources reviewed.

Keywords: diplomatic immunity, Vienna Convention 1961, siyāsah dawliyyah, akad aman, inviolability, persona non grata

________________________________________

Abstrak

Imunitas diplomatik merupakan kekebalan hukum yang diberikan kepada pejabat diplomatik asing berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (VCDR 1961), sehingga tidak dapat dituntut di negara penerima. Artikel ini mengkaji konsep imunitas diplomatik dari dua perspektif normatif, yaitu hukum internasional sebagaimana dikodifikasikan dalam VCDR 1961 dan hukum Islam dalam kerangka siyāsah dawliyyah. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif, kajian ini menganalisis struktur, ruang lingkup, batasan, dan rasionalitas fungsional imunitas diplomatik dalam kedua kerangka tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa VCDR 1961 memberikan paket perlindungan berupa inviolabilitas pribadi, inviolabilitas gedung misi, serta kekebalan yurisdiksi, yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi misi diplomatik, bukan untuk kepentingan pribadi diplomat. Sementara itu, hukum Islam menawarkan perlindungan yang secara konseptual analog melalui akad aman yang diberikan oleh penguasa, yang menjamin jiwa, harta, dan kehormatan utusan selama menjalankan tugas. Kedua tradisi normatif bertemu pada prinsip bahwa perlindungan utusan merupakan prasyarat bagi hubungan antarentitas yang stabil, meskipun berbeda secara signifikan dalam mekanisme prosedural dan kodifikasinya. Kajian ini menyimpulkan bahwa imunitas diplomatik menurut hukum Islam terutama terartikulasi sebagai status keamanan berbasis perjanjian dan etika, yang secara tujuan selaras dengan VCDR 1961, meskipun mekanisme formal setara dengan waiver atau persona non grata tidak terinci dalam sumber-sumber Islam klasik yang dikaji.

Kata Kunci: imunitas diplomatik, Konvensi Wina 1961, siyāsah dawliyyah, akad aman, inviolabilitas, persona non grata

________________________________________

I. Pendahuluan

Kekebalan diplomatik (diplomatic immunity) dalam hukum diplomatik modern lazim dipahami sebagai immunity (kekebalan dari yurisdiksi pengadilan negara penerima) yang melekat pada agen diplomatik, disertai prinsip inviolability (tidak dapat diganggu gugat), yang keseluruhannya ditujukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi misi diplomatik di negara penerima sebagaimana dikodifikasikan terutama dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (VCDR 1961) (Fachri et al., 2022; Kusman et al., 2023; Puspoayu et al., 2021). Literatur Indonesia juga menegaskan bahwa imunitas dan keistimewaan diplomatik bukanlah "hak pribadi" diplomat, melainkan instrumen hukum agar fungsi perwakilan dapat berjalan efektif dan efisien (Kusman et al., 2023; Puspoayu et al., 2021).

Pada saat yang sama, kajian hukum Islam—khususnya dalam kerangka siyāsah dawliyyah—memperlihatkan adanya konsep perlindungan utusan/"diplomat" yang diutus ke wilayah Islam melalui status aman yang diberikan berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) oleh penguasa, sehingga utusan tersebut dijamin perlindungan jiwa dan hartanya selama menjalankan tugas (Fachri et al., 2022). Dengan demikian, pembahasan "imunitas diplomatik menurut hukum Islam" dalam konteks pertanyaan ini secara metodologis menuntut dua langkah: (i) memaparkan struktur dan rasionalitas imunitas diplomatik menurut VCDR 1961, dan (ii) mensintesiskan padanan normatif yang ditawarkan hukum Islam melalui konsep aman/akad aman serta etika perlindungan utusan dalam sejarah diplomasi Islam (Fachri et al., 2022).

________________________________________

II. Kerangka Konvensi Wina 1961: Hak, Ruang Lingkup, dan Tujuan Kekebalan Diplomatik

2.1 VCDR 1961 sebagai Kodifikasi Utama dan Penerapannya di Indonesia

VCDR 1961 diposisikan dalam banyak tulisan sebagai instrumen sentral yang mengatur hubungan diplomatik beserta hak kekebalan dan keistimewaannya, sementara Konvensi Wina 1963 mengatur hubungan konsuler (Fachri et al., 2022; Rutumalessy et al., 2024). Sejarah kodifikasinya juga dicatat dalam literatur: Konferensi di Wina yang melahirkan VCDR 1961 berlangsung pada 2 Maret–14 April 1961 dan menghasilkan konvensi yang memuat 53 pasal serta protokol opsional (Gunawarman et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, VCDR 1961 dan VCCR 1963 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 (Ngurah, 2023), dan konsekuensinya Indonesia dipandang memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan konvensi tersebut dengan itikad baik, termasuk memastikan perlindungan terhadap diplomat asing di wilayahnya (Fachri et al., 2022; Ngurah, 2023).

2.2 Tujuan Imunitas: Menjamin Fungsi, Bukan Impunitas Pribadi

Salah satu tesis yang konsisten dalam kajian hukum diplomatik Indonesia adalah bahwa imunitas dan keistimewaan diplomatik diberikan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien, bukan untuk kepentingan pribadi diplomat (Kusman et al., 2023; Puspoayu et al., 2021). Bahkan pembahasan yang mengaitkan VCDR 1961 dengan siyāsah dawliyyah menekankan bahwa kebutuhan fungsional (functional necessity) adalah dasar penting: diplomat membutuhkan jaminan keamanan agar dapat menjalankan tugas, dan VCDR 1961 memuat perlindungan itu dalam kerangka hukum internasional (Fachri et al., 2022; Kusman et al., 2023).

Dalam perspektif ini, "imunitas" dipahami sebagai perangkat yang memungkinkan misi negara pengirim berjalan tanpa gangguan yurisdiksi negara penerima—sejalan dengan penjelasan bahwa diplomat "tidak dapat diganggu gugat" dan memperoleh kekebalan yurisdiksi pidana serta, dengan pengecualian tertentu, yurisdiksi perdata dan administratif (Fachri et al., 2022; Rutumalessy et al., 2024).

2.3 Inti Perlindungan: Inviolabilitas Pribadi dan Kekebalan Yurisdiksi

Prinsip inviolability pribadi ditegaskan sebagai salah satu bentuk kekebalan diplomatik yang paling penting. Pasal 29 VCDR 1961 pada intinya menyatakan bahwa agen diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan dalam bentuk apa pun, dan negara penerima wajib memperlakukannya dengan hormat serta mengambil langkah yang tepat untuk mencegah serangan terhadap diri, kebebasan, atau martabatnya (Daniati, 2019; Ngurah, 2023).

Di samping itu, Pasal 31 VCDR 1961 dipaparkan dalam beberapa kajian sebagai dasar kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi pidana negara penerima dan juga dari yurisdiksi sipil serta administratif, dengan pengecualian tertentu (Arsika & Satyawati, 2020; Rutumalessy et al., 2024). Literatur tentang kewajiban perlindungan juga menghubungkan perlindungan terhadap diplomat—termasuk tempat tinggalnya—dengan Pasal 29–30 dan kewajiban negara penerima untuk tidak mengurangi perlindungan dalam situasi apa pun, sekaligus menekankan bahwa kekebalan di negara penerima tidak menghilangkan yurisdiksi negara pengirim atas diplomat tersebut (Rutumalessy et al., 2024).

Rumusan ini menunjukkan bahwa rezim VCDR 1961 membedakan antara proteksi terhadap campur tangan negara penerima dan kemungkinan pertanggungjawaban dalam kerangka negara pengirim atau mekanisme diplomatik antarnegara (Fachri et al., 2022; Rutumalessy et al., 2024).

2.4 Inviolabilitas Gedung Misi dan Perangkat Komunikasi/Arsip

Selain melindungi pribadi diplomat, literatur menekankan inviolability gedung misi dan fasilitas misi diplomatik. Kajian terkait sengketa ketenagakerjaan di perwakilan asing mengutip prinsip bahwa gedung misi tidak dapat diganggu gugat—pejabat negara penerima tidak boleh memasukinya tanpa persetujuan kepala misi (Yusvitasari, 2019).

Sejalan dengan itu, penelitian mengenai tanggung jawab negara penerima atas perlindungan pejabat diplomatik menyatakan bahwa perlindungan VCDR 1961 mencakup bangunan, rumah, dan diri pejabat diplomatik, serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 22–27 mengenai gedung perwakilan, arsip/dokumen, dan komunikasi, serta Pasal 29–31 mengenai perlindungan diri dan kekebalan yurisdiksi (Rutumalessy et al., 2024).

Dengan demikian, "imunitas diplomatik" dalam VCDR 1961 adalah paket perlindungan terhadap individu dan institusi misi, yang secara sistemik dimaksudkan agar fungsi diplomatik dapat dijalankan tanpa tekanan aparatur negara penerima (Rutumalessy et al., 2024; Yusvitasari, 2019).

________________________________________

III. Batasan dalam VCDR 1961: Kekebalan Tidak Identik dengan Kebal Tanpa Batas

3.1 Pengecualian Pasal 31(1): Properti Tidak Bergerak, Waris, dan Kegiatan Profesional/Komersial di Luar Fungsi Resmi

Beberapa artikel menekankan bahwa VCDR 1961 sendiri membatasi imunitas, khususnya melalui Pasal 31 ayat (1), yang mengecualikan kekebalan untuk kategori perkara perdata tertentu seperti tindakan terkait harta tak bergerak, pewarisan, serta kegiatan profesional atau komersial yang dilakukan di luar fungsi resmi (Susanti, 2022; Yusvitasari, 2019).

Analisis batasan ini juga ditekankan dalam diskursus tentang hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan antara pegawai setempat dan perwakilan negara asing. Pasal 31(1) dipandang memerlukan pemaknaan yang akurat karena praktik di berbagai negara memperlihatkan tren penafsiran yang berbeda mengenai apakah hubungan kerja masuk kategori pengecualian atau tetap dilindungi imunitas (Susanti, 2022).

Dalam konteks Indonesia, studi kasus perselisihan hubungan kerja dengan perwakilan asing menunjukkan adanya ketegangan antara klaim imunitas dan kebutuhan perlindungan hukum pekerja lokal, sehingga isu "batas imunitas" menjadi perdebatan normatif dan praktis (Susanti, 2022; Yusvitasari, 2019).

3.2 Contoh Isu Komersial: Transaksi Sewa-Menyewa dan Potensi Penyalahgunaan

Kajian mengenai kekebalan diplomatik dalam transaksi komersial menegaskan bahwa penyalahgunaan imunitas dapat terjadi dalam ranah perdata, misalnya ketika perwakilan atau pejabat diplomatik menolak memenuhi kewajiban kontraktual dengan berlindung pada imunitas (Puspoayu et al., 2021). Artikel tersebut mengaitkan persoalan ini dengan Pasal 31 VCDR 1961 dan menggambarkan bagaimana transaksi komersial dapat menjadi ruang konflik antara asas-asas perikatan perdata dan klaim kekebalan yurisdiksi sipil negara penerima (Puspoayu et al., 2021).

Dengan demikian, literatur mengonfirmasi adanya masalah klasik: imunitas yang semula dimaksudkan untuk fungsi diplomatik dapat dimanfaatkan dalam relasi privat/komersial, sehingga mendorong kebutuhan pembacaan yang ketat atas pengecualian Pasal 31(1) serta mekanisme lain, misalnya penanggalan imunitas oleh negara pengirim (Daniati, 2019; Puspoayu et al., 2021).

3.3 Penanggalan (Waiver) Imunitas: Otoritas Negara Pengirim dan Sifatnya yang Tegas

Di dalam rezim VCDR 1961, beberapa tulisan menegaskan bahwa kekebalan dapat dihapus/dicabut (waived), namun pada prinsipnya hanya negara pengirim yang berwenang menanggalkan kekebalan agen diplomatik (Daniati, 2019). Artikel tentang pelanggaran hak kekebalan juga menyebutkan Pasal 32 VCDR 1961 sebagai dasar penghapusan kekebalan (Daniati, 2019).

Dalam pembahasan spionase dan penyalahgunaan kewenangan, dikutip ketentuan VCDR 1961 bahwa penanggalan imunitas dari yurisdiksi agen diplomatik harus dilakukan oleh negara pengirim dan bersifat tegas (express), serta penanggalan untuk proses perdata/administratif tidak otomatis berarti penanggalan untuk eksekusi putusan sehingga diperlukan penanggalan terpisah (Wulan, 2019).

Struktur ini memperlihatkan bahwa VCDR 1961 menyediakan mekanisme formal untuk membuka jalan penegakan hukum negara penerima, namun kendalinya tetap pada negara pengirim—selaras dengan karakter hubungan diplomatik yang bertumpu pada persetujuan dan kesepakatan antarnegara (Aisyah et al., 2023; Wulan, 2019).

3.4 Persona Non Grata sebagai Instrumen "Penegakan" Non-Yudisial Negara Penerima

Ketika penegakan hukum melalui pengadilan negara penerima terhalang oleh imunitas, literatur menekankan instrumen alternatif: persona non grata. Studi kasus perkelahian diplomat Nigeria dengan petugas imigrasi Indonesia menegaskan bahwa karena diplomat memiliki hak inviolability, Indonesia tidak dapat menangkap atau menahan diplomat tersebut, namun Indonesia dapat meminta negara pengirim menanggalkan imunitas atau menyatakan diplomat sebagai persona non grata (Ngurah, 2023).

Dalam studi tentang penganiayaan oleh duta besar dan penyalahgunaan imunitas, tindakan persona non grata disebut sebagai langkah negara penerima terhadap penyalahgunaan kekebalan yang dilekatkan pada pejabat diplomatik, dan mekanisme ini dirujuk sebagai bagian dari pengaturan VCDR 1961 (Arsika & Satyawati, 2020). Literatur Indonesia mengenai persona non grata dalam kasus penangkapan atase militer Uni Soviet juga menegaskan bahwa pemberian persona non grata oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Pasal 9 VCDR 1961 dan penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur negosiasi (Agustina & Ponto, 2023).

Dengan demikian, persona non grata berfungsi sebagai "remedies" diplomatik yang realistis ketika yurisdiksi pidana/perdata tidak dapat diterapkan secara langsung kepada diplomat yang dilindungi (Agustina & Ponto, 2023; Ngurah, 2023).

________________________________________

IV. Kewajiban Diplomat dan Dimensi Penyalahgunaan: Pasal 41, Etika Diplomatik, dan Tanggung Jawab Negara

4.1 Kewajiban Menghormati Hukum Negara Penerima dan Larangan Penyalahgunaan Gedung Misi

Beberapa artikel menekankan bahwa VCDR 1961 tidak hanya memberi hak, tetapi juga membebankan kewajiban pada diplomat untuk menghormati hukum nasional negara penerima. Kajian tentang kasus penganiayaan oleh diplomat menilai tindakan yang melanggar hukum negara penerima sebagai bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) VCDR 1961, yakni kewajiban menghormati hukum dan peraturan negara penerima (Arsika & Satyawati, 2020).

Dalam kajian lain, Pasal 41 VCDR 1961 juga dikaitkan dengan pembatasan penggunaan fasilitas misi agar tidak dipakai untuk tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi misi (Daniati, 2019). Literatur tentang pelanggaran oleh Arab Saudi juga menegaskan larangan penggunaan tempat konsuler untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsi konsuler, yang dirujuk melalui ketentuan Konvensi Wina 1963 serta penguatan norma etika hubungan diplomatik (Sefriani, 2013).

Ini menunjukkan bahwa di dalam hukum positif internasional, kekebalan tidak boleh ditransformasikan menjadi legitimasi tindakan menyimpang; secara normatif, diplomat tetap diwajibkan bertindak sesuai misi diplomatik dan menghormati hukum setempat (Arsika & Satyawati, 2020; Daniati, 2019).

4.2 Penyalahgunaan Kekebalan dan Respons Negara: Contoh Tas Diplomatik dan Penyelundupan

Literatur Indonesia juga memberi contoh konkret penyalahgunaan hak kekebalan, misalnya terkait tas/kantong diplomatik. Studi tentang penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh menyatakan bahwa hak kekebalan yang disalahgunakan adalah hak terkait tidak diperiksanya barang bawaan tertentu di bandara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) VCDR 1961 (Gayo et al., 2024). Pada saat yang sama, artikel tersebut menekankan bahwa VCDR 1961 telah menyebutkan secara jelas bahwa hak kekebalan dan keistimewaan tidak bersifat mutlak (Gayo et al., 2024).

Studi lain mengenai kasus yang sama menilai tindakan penyelundupan melanggar ketentuan VCDR 1961 seperti Pasal 34, 36, dan juga Pasal 42 mengenai larangan kegiatan profesional/komersial tertentu, serta mengaitkannya dengan tanggung jawab negara pengirim dan prinsip pacta sunt servanda serta itikad baik (Purwanto, 2023).

Sintesis dari dua rujukan ini memperlihatkan pola: (i) ada ruang penyalahgunaan melalui fasilitas diplomatik; (ii) VCDR 1961 menyediakan norma pembatasan dan kewajiban; tetapi (iii) sanksi efektif sering kali bergeser ke ranah diplomatik, misalnya persona non grata, atau ke yurisdiksi negara pengirim, kecuali ada waiver (Gayo et al., 2024; Purwanto, 2023).

________________________________________

V. Imunitas Diplomatik Menurut Hukum Islam: Siyāsah Dawliyyah, Akad Aman, dan Perlindungan Utusan

5.1 Konsep Dasar: Status "Aman" bagi Utusan di Dār al-Islām

Kajian yang secara eksplisit membahas VCDR 1961 dalam perspektif siyāsah dawliyyah menyatakan bahwa dalam hukum Islam, diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak memperoleh status aman berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) yang diberikan oleh penguasa Islam, sehingga darah (jiwa) dan harta diplomat tersebut dilindungi selama ia bertugas (Fachri et al., 2022).

Pernyataan ini menunjukkan adanya analogi fungsional dengan VCDR 1961: baik hukum Islam maupun VCDR 1961 memandang perlindungan utusan sebagai prasyarat relasi antarentitas politik yang stabil, karena kerja sama internasional tidak mungkin berkembang tanpa landasan saling hormat-menghormati dan perlindungan terhadap perwakilan (Fachri et al., 2022). Dengan demikian, "imunitas diplomatik" dalam perspektif Islam—setidaknya sebagaimana diformulasikan dalam rujukan ini—bukanlah sekadar pengecualian prosedural dari yurisdiksi, melainkan status keamanan yang lahir dari akad/perjanjian yang menuntut penguasa wilayah penerima untuk menjamin keselamatan utusan (Fachri et al., 2022).

5.2 Substansi Perlindungan: Jiwa, Harta, Kehormatan, dan Etika Diplomasi Islam

Studi perbandingan sejarah diplomasi Islam dan Barat menegaskan bahwa diplomasi Islam—sebagaimana dicontohkan dalam praktik Nabi Muhammad—menjunjung kesetaraan antarras/suku/bangsa dan menekankan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan kehormatan para diplomat/utusan. Sumber yang sama menekankan bahwa proses diplomasi ideal dijauhkan dari penipuan, tipu daya, dan kekerasan, sehingga diplomasi dipahami sebagai praktik yang beradab.

Artikel tersebut juga menyatakan bahwa dalam Islam, jaminan hak-hak pihak lawan—bahkan musuh—dalam keadaan perang maupun damai berakar pada Al-Qur'an dan hadis, dan memberi contoh penerimaan utusan, misalnya utusan Musailamah al-Kadzdzab, dalam praktik Nabi. Meskipun artikel ini berkarakter historis-komparatif, ia menyediakan landasan normatif bahwa "perlindungan utusan" merupakan etos yang menonjol dalam diplomasi Islam dan bukan sekadar adopsi modern (Fachri et al., 2022).

5.3 Relasi dengan Prinsip Timbal Balik (Resiprositas) dan Aspek Fiskal

Dalam pembahasan siyāsah dawliyyah yang membandingkan praktik VCDR 1961 dan hukum Islam, dijelaskan bahwa selain kekebalan pribadi, diplomat dalam VCDR 1961 juga memperoleh pembebasan bea cukai dan pajak tertentu yang dirujuk pada Pasal 34 dan 36 VCDR 1961. Dalam dār al-Islām, pembebasan pajak dan bea cukai bagi diplomat juga dimungkinkan apabila negara asal diplomat menerapkan perlakuan yang sama terhadap duta Islam, yakni berbasis resiprositas (Fachri et al., 2022).

Klaim ini penting karena menunjukkan dua hal: (i) literatur mengakui bahwa "imunitas/privilege" tidak hanya terkait yurisdiksi pidana/perdata tetapi juga fasilitas fiskal; dan (ii) dalam perspektif hukum Islam, legitimasi fasilitas tersebut dipautkan dengan prinsip timbal balik antarpihak (Fachri et al., 2022). Dengan demikian, "imunitas diplomatik menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai gabungan status keamanan—perlindungan jiwa dan harta—dan kemungkinan fasilitas tertentu yang berlandaskan perjanjian serta resiprositas, bukan perlindungan tanpa syarat di luar struktur hubungan antarentitas (Fachri et al., 2022).

________________________________________

VI. Sintesis Komparatif: Titik Temu dan Perbedaan Hukum Islam versus VCDR 1961

6.1 Titik Temu (Konvergensi): Perlindungan Utusan sebagai Prasyarat Fungsi Diplomatik

Baik VCDR 1961 maupun perspektif siyāsah dawliyyah dalam rujukan yang tersedia sama-sama menekankan bahwa perlindungan terhadap utusan/diplomat adalah prasyarat agar misi diplomatik berjalan efektif. VCDR 1961 memberikan perangkat inviolability dan immunity untuk memastikan fungsi misi terlaksana (Fachri et al., 2022; Ngurah, 2023), sedangkan hukum Islam memberikan status aman melalui akad aman untuk melindungi darah dan harta diplomat selama bertugas (Fachri et al., 2022).

Sejalan dengan itu, literatur hukum diplomatik Indonesia juga menegaskan bahwa tujuan kekebalan bukan untuk kepentingan pribadi diplomat, melainkan menjamin fungsi perwakilan diplomatik secara efisien (Kusman et al., 2023; Puspoayu et al., 2021), dan literatur sejarah diplomasi Islam menekankan perlindungan kehormatan serta keselamatan utusan sebagai bagian dari diplomasi yang beradab. Sintesisnya: kedua tradisi normatif memusatkan perhatian pada "fungsi" dan "keamanan" sebagai inti, meskipun perangkat legal-formalnya berbeda (Fachri et al., 2022).

6.2 Perbedaan (Divergensi): Kodifikasi Prosedural versus Status Aman Berbasis Akad dan Etika

Perbedaan paling nyata yang dapat ditarik dari sumber yang tersedia adalah pada bentuk legal dan mekanisme penegakannya. VCDR 1961 adalah kodifikasi tertulis dengan pasal-pasal operasional mengenai inviolability (Pasal 29), kekebalan yurisdiksi (Pasal 31), pengecualian (Pasal 31(1)), penanggalan (Pasal 32), dan respons diplomatik seperti persona non grata (Pasal 9) sebagaimana berulang kali dirujuk dalam literatur Indonesia (Agustina & Ponto, 2023; Ngurah, 2023; Wulan, 2019; Yusvitasari, 2019).

Sementara itu, perspektif hukum Islam yang disajikan terutama menekankan status aman melalui akad aman oleh penguasa dan etika perlindungan utusan—jiwa, harta, kehormatan—tanpa uraian rinci dalam sumber yang tersedia mengenai mekanisme "waiver" atau instrumen setara persona non grata sebagai perangkat formal (Fachri et al., 2022). Karena rujukan yang disediakan tidak merinci prosedur penegakan atau konsekuensi hukum positif internal ketika seorang utusan menyimpang dari misi, maka klaim lebih jauh tentang "mekanisme sanksi" menurut hukum Islam tidak dapat dipastikan berdasarkan sumber yang tersedia, selain penegasan bahwa perlindungan itu berlaku "selama ia bertugas" dalam kerangka akad aman (Fachri et al., 2022).

________________________________________

VII. Konteks Praktis Indonesia: Ketegangan antara Imunitas Diplomatik dan Akses Keadilan

Dalam praktik Indonesia, literatur memperlihatkan bahwa persoalan imunitas diplomatik sering beririsan dengan kasus-kasus konkret seperti tindak pidana, sengketa ketenagakerjaan, dan penyalahgunaan fasilitas diplomatik. Studi kasus perkelahian diplomat Nigeria menegaskan dilema antara hak inviolability diplomat, sehingga tidak dapat ditangkap/ditahan, dan tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya, dengan solusi yang diusulkan berupa permintaan waiver atau persona non grata (Ngurah, 2023).

Dalam sengketa ketenagakerjaan, kajian mengenai pemutusan hubungan kerja staf lokal oleh perwakilan asing menegaskan adanya klaim imunitas diplomatik dan inviolability gedung misi, sekaligus mengaitkannya dengan pengecualian Pasal 31(1), khususnya terkait kegiatan profesional/komersial di luar fungsi resmi, dan kesulitan menanggalkan imunitas dalam problem ketenagakerjaan ketika tindakan dianggap masih dalam ruang lingkup fungsi diplomatik (Yusvitasari, 2019).

Kajian lain menegaskan bahwa penerapan imunitas dalam konteks hubungan kerja pegawai setempat dan perwakilan negara asing bersifat "debatable" dan menunjukkan tren interpretasi berbeda-beda lintas negara dalam memaknai pengecualian Pasal 31(1) (Susanti, 2022). Bahkan studi mengenai penyelesaian perselisihan dengan Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menunjukkan problem ketika putusan pengadilan domestik tidak dipatuhi dengan alasan kekebalan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban negara dalam melindungi hak staf lokal di tengah rezim imunitas (Firtsa, 2018).

Keseluruhan literatur ini menyiratkan bahwa, meskipun imunitas diplomatik adalah kebutuhan fungsional, ia juga memunculkan tantangan akses keadilan; dan mekanisme-mekanisme VCDR 1961 seperti waiver, persona non grata, dan negosiasi antarnegara sering menjadi jalur yang dianggap lebih kompatibel daripada pemaksaan yurisdiksi nasional secara langsung (Agustina & Ponto, 2023; Ngurah, 2023; Susanti, 2022).

________________________________________

VIII. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, imunitas diplomatik dalam hukum internasional (VCDR 1961) merupakan paket perlindungan berupa inviolability pribadi dan gedung misi serta kekebalan dari yurisdiksi negara penerima, yang tujuannya untuk menjamin fungsi perwakilan diplomatik berjalan efisien—bukan untuk kepentingan pribadi diplomat (Fachri et al., 2022; Kusman et al., 2023; Ngurah, 2023).

VCDR 1961 juga menyediakan batasan melalui pengecualian Pasal 31(1), mekanisme penanggalan yang berada pada otoritas negara pengirim sebagaimana diatur dalam Pasal 32, dan instrumen respons negara penerima seperti persona non grata berdasarkan Pasal 9, yang dalam praktik sering menjadi jalan keluar saat penegakan melalui pengadilan terhambat (Agustina & Ponto, 2023; Ngurah, 2023; Wulan, 2019; Yusvitasari, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam (siyāsah dawliyyah), literatur yang disediakan menunjukkan padanan konseptual melalui status aman yang diberikan kepada utusan di dār al-Islām berdasarkan akad aman oleh penguasa, yang menjamin perlindungan jiwa dan harta selama bertugas; serta etos diplomasi Islam yang menekankan perlindungan kehormatan utusan dan menjauhi tipu daya serta kekerasan (Fachri et al., 2022).

Dengan demikian, "imunitas diplomatik menurut hukum Islam" berdasarkan sumber yang diberikan terutama terartikulasi sebagai status keamanan berbasis perjanjian/akad dan etika perlindungan utusan, yang secara tujuan bertemu dengan rasionalitas fungsional VCDR 1961, meskipun tidak seluruh mekanisme prosedural modern seperti waiver dan persona non grata dirinci dalam sumber Islam yang tersedia (Fachri et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustina, A., & Ponto, R. T. (2023). Perlindungan hukum terhadap warga negara asing dalam perspektif hukum internasional. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1779–1788. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3264

Aisyah, M. F., Khanif, A., & Arundhati, G. B. (2023). Tanggung jawab negara Turkiye terhadap kasus Jamal Khashoggi menurut hukum internasional. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(2), 139. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.42106

Arsika, I. M. B., & Satyawati, N. G. A. D. (2020). Urgensi pemberian paspor diplomatik bagi anggota parlemen. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 315–334. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.315-334

Daniati, N. P. E. (2019). Pelanggaran hak kekebalan terhadap gedung perwakilan diplomatik. Ganesha Civic Education Journal, 1(1), 72–80. https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.65

Fachri, F. K., Fitria, F., & Habibaty, D. M. (2022). Pemutusan hubungan kerja lokal dipekerjakan oleh perwakilan negara asing di Indonesia. Journal of Legal Research, 4(5), 1117–1136. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.22298

Firtsa, M. R. M. F. (2018). Kedudukan hukum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia dalam memberikan pelayanan navigasi. Jurist-Diction, 1(1), 226. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9743

Gayo, A. A., Sadiawati, D., & Haryanto, I. (2024). Alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian pemberian hibah pemerintah Indonesia kepada pemerintah asing. Jurnal USM Law Review, 7(1), 285–299. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8530

Gunawarman, I. P., Dewanto, W. A., & Suhariwanto, S. (2020). Kekebalan diplomatik dalam transaksi komersial. Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora, 1(2), 54–59. https://doi.org/10.24123/soshum.v1i2.3333

Kusman, S. M., Deli, W., & Andika, T. (2023). Penerapan hak imunitas anggota keluarga perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Jurnal Ilmiah Kutei, 22(2), 201–219. https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31294

Ngurah, A. M. M. I. G. (2023). Hak tidak diganggu gugat: Studi kasus perkelahian antara diplomat Nigeria dengan petugas imigrasi Indonesia. Pledoi: Jurnal Hukum dan Keadilan, 2(2), 110–119. https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.151

Purwanto, B. (2023). Pembiasan antara act of state doctrine dan kekebalan jurisdiksi. Ganec Swara, 17(3), 1171. https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.559

Puspoayu, E. S., Razqi, A., & Maulida, G. (2021). Tanggung jawab negara terhadap kegagalan perlindungan terhadap pejabat diplomatik: Studi kasus penembakan duta besar Italia untuk RD Kongo. Supremasi Hukum, 17(02), 86–95. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i02.1495

Rutumalessy, K. A., Wattimena, J. A. Y., & Waas, R. M. (2024). Tanggung jawab negara Arab Saudi dalam pelanggaran terhadap hukum diplomatik. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(8), 603. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2469

Sefriani. (2013). Status hukum aset perusahaan negara dalam hukum internasional. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(3), 515. https://doi.org/10.22146/jmh.16116

Susanti, I. (2022). Dampak asas imunitas terhadap penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara pegawai setempat (local staff) dengan perwakilan negara asing. Veritas et Justitia, 8(1), 140–170. https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4668

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 perspektif siyasah dauliyah. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859

Yusvitasari, D. (2019). Penerapan prinsip persona non grata terhadap duta besar ditinjau dari perspektif hukum internasional: Studi kasus penganiayaan TKI oleh duta besar Arab Saudi di Jerman. Ganesha Civic Education Journal, 1(1), 60–71. https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.64