01416 - Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Prinsip Konstitusional, Pembagian Kekuasaan, Dan Mekanisme Pengawasan

Abstract

This article examines constitutional law from the perspective of Islamic law through a normative-analytical approach based on a literature review of fiqh siyasah studies, particularly siyasah dusturiyah. The discussion covers the normative sources of Islamic constitutional law, fundamental principles of statehood, the structure of state power (tasyri'iyah, tanfidziyah, and qada'iyah), checks and balances mechanisms, vertical power distribution, and the historical dynamics of Islamic constitutions from the Prophet's era to the nation-state period. The results show that Islamic constitutional law is not a rigid institutional blueprint, but a normative-principled framework resting on the supremacy of Islamic legal sources, the principle of shura (deliberation), separation of powers, and institutional accountability through hisbah and mazalim. These principles are compatible with various institutional forms as long as justice, limitation of power, and maslahah remain the core objectives.

Keywords: constitutional law, fiqh siyasah, siyasah dusturiyah, separation of powers, shura, checks and balances

________________________________________

Artikel ini mengkaji hukum tata negara dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-analitis berbasis telaah pustaka terhadap kajian fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah. Pembahasan mencakup sumber normatif hukum tata negara Islam, prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, struktur kekuasaan negara (tasyri'iyah, tanfidziyah, dan qada'iyah), mekanisme checks and balances, pembagian kekuasaan vertikal, serta dinamika sejarah konstitusi Islam dari masa Nabi hingga era nation-state. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum tata negara Islam bukanlah cetak biru institusional yang kaku, melainkan kerangka normatif-prinsipil yang bertumpu pada supremasi sumber hukum Islam, prinsip syura, pemisahan kekuasaan, dan akuntabilitas kelembagaan melalui hisbah dan mazalim. Prinsip-prinsip tersebut kompatibel dengan berbagai bentuk institusi selama keadilan, pembatasan kekuasaan, dan kemaslahatan tetap menjadi inti tujuan.

Kata kunci: hukum tata negara, fiqh siyasah, siyasah dusturiyah, pemisahan kekuasaan, syura, checks and balances

________________________________________

1. PENDAHULUAN

1.1 Hukum Tata Negara sebagai Kerangka Pengorganisasian Kekuasaan

Dalam pengertian ilmu hukum pada umumnya, hukum tata negara dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antarlembaga negara—terutama relasi vertikal dan horizontal antarpelengkap negara serta kedudukan warga negara beserta hak-hak dasarnya (Triadi & Rangoraja, 2024). Kerangka ini juga menempatkan konstitusi sebagai instrumen yang menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan, sekaligus membangun mekanisme pembatasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan melalui prinsip checks and balances (Triadi & Rangoraja, 2024). Dalam horizon negara hukum, pembagian/pemisahan kekuasaan dan pengendalian antarcabang kekuasaan dipandang sebagai perangkat untuk mencegah kekuasaan absolut dan tindakan sewenang-wenang, sehingga konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung warga negara (Cholis, 2020; Fahmi, 2014).

Berangkat dari pengertian umum tersebut, pembahasan "hukum tata negara menurut hukum Islam" biasanya diletakkan dalam kajian fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah/dustūriyyah (politik-konstitusional), yaitu pembahasan yang memusat pada prinsip ketatanegaraan, konstitusi, lembaga-lembaga negara, kewenangan, serta relasi antarlembaga dalam perspektif norma dan nilai Islam (Putra & Rahmi, 2021; Wulandari & Zainuddin, 2021). Sejumlah studi menegaskan bahwa Islam tidak menyediakan cetak biru ketatanegaraan yang rinci dan tunggal, tetapi menghadirkan seperangkat prinsip moral-etis dan nilai dasar untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan; detail institusional dan bentuk negara dalam praktik dapat beragam mengikuti konteks sejarah-sosiologis (Muhakki, 2011; Sodiqin & Radiamoda, 2021). Karena itu, "hukum tata negara Islam" lebih tepat dipahami sebagai kerangka normatif-prinsipil bagi penyelenggaraan negara yang selaras dengan sumber-sumber hukum Islam, bukan semata-mata tiruan satu bentuk negara tertentu (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

2. SUMBER DAN KARAKTER NORMATIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Kajian konstitusi dalam perspektif Al-Qur'an menempatkan sumber-sumber hukum Islam sebagai landasan nilai dan prinsip dasar bagi sistem politik Islam. Dalam satu rumusan, Al-Qur'an dan Sunnah—ditambah ijmā' sahabat dan qiyās—diposisikan sebagai prinsip-prinsip dan nilai dasar yang memungkinkan terbentuknya sistem politik Islam yang komprehensif (Cholis, 2020). Dalam logika ini, konstitusi pada dasarnya bertujuan membatasi kesewenang-wenangan pemerintah, menjamin hak rakyat, dan menetapkan bagaimana kekuasaan dijalankan; prinsip-prinsip tersebut dapat dilacak dalam tema-tema konstitusional yang disebutkan sebagai "kata kunci" (misalnya kedaulatan, pembagian kekuasaan, keadilan, musyawarah, persamaan, hak dan kewajiban, hak dasar manusia, dan kewarganegaraan) (Cholis, 2020). Dengan menekankan supremasi norma, gagasan "nomokrasi Islam" juga dipahami sebagai konsep ketatanegaraan yang menempatkan norma/hukum (dalam hal ini syariah) sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan, sehingga kedaulatan hukum/supremasi syariah menjadi orientasi pengendali tindakan negara (Astomo, 2018).

Pada titik ini, terdapat dua penegasan yang perlu disintesiskan. Di satu sisi, ada pandangan yang menyatakan sistem tata negara Islam sejak masa Rasulullah tidak mengenal konstitusi tertulis secara formil; namun, Al-Qur'an dan Sunnah (bersama perangkat metodologis lain) dipandang sebagai basis prinsipil yang setara dengan "hukum dasar" bagi penyelenggaraan pemerintahan (Cholis, 2020). Di sisi lain, studi yang secara khusus menilai Ṣaḥīfah/Shahifah al-Madīnah berkesimpulan bahwa dokumen tersebut layak disebut sebagai konstitusi dalam bentuk sederhana sesuai kebutuhan konteksnya, dan substansi konstitusionalisme (pembatasan dan pengaturan kekuasaan) termuat di dalamnya, walaupun dibandingkan konstitusi modern ia dinilai belum lengkap (Amer & Gobel, 2019; Fahmi, 2014). Dengan demikian, literatur yang tersedia menunjukkan nuansa: "ketiadaan konstitusi tertulis secara formil" tidak meniadakan kemungkinan adanya dokumen konstitusional (seperti Shahifah Madinah), tetapi menggarisbawahi bahwa fondasi utama dan sumber legitimasi ketatanegaraan Islam tetap berpulang pada sumber hukum Islam dan nilai-nilai dasarnya (Amer & Gobel, 2019; Cholis, 2020).

________________________________________

3. PRINSIP-PRINSIP DASAR KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

3.1 Konstitusi sebagai Pembatas Kekuasaan dan Pengarah Tata Kelola

Konstitusi dalam pendekatan ketatanegaraan dipahami berkorelasi langsung dengan penyelenggaraan negara: secara fungsional ia menjadi pembatas kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan, serta berindikasi pada perlindungan warga negara (Cholis, 2020; Fahmi, 2014). Kerangka ini sejalan dengan penegasan bahwa tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat (Cholis, 2020), sekaligus menempatkan pembagian kekuasaan sebagai elemen kunci konstitusionalisme (Cholis, 2020; Fahmi, 2014). Dalam konsepsi ketatanegaraan Islam, pembatasan tidak hanya dipahami sebagai teknik kelembagaan, tetapi juga sebagai konsekuensi moral dari supremasi norma ilahi: kekuasaan harus dipertanggungjawabkan di bawah norma yang lebih tinggi (Astomo, 2018; Cholis, 2020).

3.2 Musyawarah (Syūrā) sebagai Prinsip Konstitusional

Literatur siyasah menempatkan syūrā sebagai prinsip yang melekat dalam tata pengambilan keputusan publik. Dalam satu kajian tentang perubahan norma musyawarah, disebutkan bahwa musyawarah merupakan perintah agama yang dirujuk dalam beberapa ayat Al-Qur'an (antara lain Q.S. Al-Baqarah/2:233, Q.S. Ali 'Imran/3:159, dan Q.S. Asy-Syūrā/42:38) (Shalahuddin, 2023). Sejalan dengan itu, studi lain menegaskan bahwa dalam konteks siyāsah syar'iyyah, syūrā dipahami sebagai prinsip konstitusional yang wajib diimplementasikan dan ditempatkan sebagai prinsip utama untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum (Ashidiq & Rohmah, 2023; Muttaqin, 2020). Dengan demikian, syūrā berfungsi sebagai mekanisme etis dan prosedural untuk membangun akuntabilitas kekuasaan serta meminimalkan keputusan yang menyimpang dari kemaslahatan (Ashidiq & Rohmah, 2023; Muttaqin, 2020).

3.3 Pembagian Kekuasaan dan Pencegahan Tirani

Dalam teori ketatanegaraan, pembagian/pemisahan kekuasaan dipahami sebagai perangkat pembatasan agar kekuasaan tidak terpusat dan tidak berkembang menjadi sewenang-wenang (Cholis, 2020; Fahmi, 2014). Sejumlah studi menyatakan bahwa konsep pembagian kekuasaan dan prinsip checks and balances telah dikenal dalam praktik ketatanegaraan Islam sejak masa awal, termasuk pada masa Rasulullah, sebagai upaya menghindari pemimpin otoriter dan zalim (Bustamin & Jaya, 2019; Yandy et al., 2024). Bahkan, kajian komparatif menyatakan Islam telah mengenal pemisahan kekuasaan dan konstitusi lebih awal daripada perkembangan teori pemisahan kekuasaan di Barat yang dikaitkan dengan Locke dan Montesquieu; rujukan historis yang diajukan adalah pemerintahan Rasulullah di Madinah dan keberadaan Konstitusi Madinah pada abad ke-7 (Amer & Gobel, 2019; Suparto, 2019). Pada saat yang sama, literatur juga mengingatkan bahwa sumber-sumber Islam tidak selalu memberikan aturan spesifik yang rinci tentang ketatanegaraan, sehingga bentuk dan konstruksi institusional dalam sejarah Islam dapat beragam (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

4. STRUKTUR KEKUASAAN DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM: TASYRI'IYAH, TANFĪDZIYAH, DAN QAḌĀ'IYAH

4.1 Kekuasaan Legislasi (al-Sulṭah al-Tasyrī'iyyah) dan Representasi Umat

Dalam berbagai kajian fiqh siyasah, pembagian kekuasaan negara dibahas dalam siyasah dusturiyah dan dirumuskan dalam kategori lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Putra & Rahmi, 2021). Kekuasaan legislasi dalam konsepsi ini kerap disebut al-sulṭah al-tasyrī'iyyah dan sering dipadankan dengan Majlis Syūrā atau ahl al-ḥall wa al-'aqd sebagai forum representasi yang terkait dengan pembuatan/penetapan aturan dalam batas sumber hukum Islam (Muhakki, 2011; Putra & Rahmi, 2021). Akan tetapi, terdapat penekanan penting: Majelis Syura tidak diposisikan "membuat hukum sendiri" secara bebas, melainkan membuat peraturan yang harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis (Gusmansyah, 2019), sehingga ruang legislasi dipahami sebagai taqnīn yang bergerak dalam koridor normatif syariah (Gusmansyah, 2019; Muttaqin, 2020).

Dalam satu kajian tentang pemikiran tokoh Indonesia (Zainal Abidin Ahmad), konsepsi negara Islam disarikan dalam tiga prinsip dasar: pemerintahan rakyat yang bermusyawarah (ḥukūmah al-ummah syūriyah), adanya sumber-sumber legislasi (uṣūl al-tasyrī'), dan adanya pembagian kekuasaan (taqsīm al-sulṭāt). Rumusan ini memperlihatkan bahwa "legislasi" dalam perspektif hukum tata negara Islam tidak berdiri sendiri sebagai kehendak mayoritas semata, melainkan ditambatkan pada sumber dan prinsip normatif yang membatasi isi dan arah pembentukan aturan (Gusmansyah, 2019).

4.2 Kekuasaan Eksekutif (al-Sulṭah al-Tanfīdziyah/Ulī al-Amr)

Kekuasaan eksekutif dalam literatur ketatanegaraan Islam disebut al-sulṭah al-tanfīdziyah dan bertugas mengaktualisasikan aturan-aturan pemerintahan (Putra & Rahmi, 2021; Yandy et al., 2024). Dalam satu rumusan, eksekutif dipimpin oleh khalifah atau amir (Ulil Amri) yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan aturan (Yandy et al., 2024). Sejumlah kajian yang mengkaji praktik pembagian kekuasaan di masa awal Islam juga menggambarkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan eksekutif berada pada khalifah, sedangkan fungsi-fungsi lain (legislasi dan yudikatif) dipegang institusi berbeda, meskipun konfigurasi detail dan derajat pemisahan dapat berkembang dalam sejarah (Gusmansyah, 2019; Putra & Rahmi, 2021).

Penting dicatat adanya variasi pandangan mengenai konsentrasi kekuasaan pada kepala negara. Dalam satu kajian yang menilai sistem presidensial dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, dinyatakan bahwa dalam konstruksi "hukum tata negara Islam" khalifah mencakup seluruh kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan kepemimpinan agama), sehingga model presidensial dinilai tidak bertentangan karena kepala negara memiliki ruang kekuasaan luas, meski sumber pembatasnya berbeda (UUD vs. Al-Qur'an dan Sunnah) (Wulandari & Zainuddin, 2021). Namun, literatur lain yang mengulas pembagian kekuasaan menekankan institusionalisasi fungsi dan pemisahan peran agar yudikatif bebas dari pengaruh eksekutif, termasuk narasi bahwa pada masa Umar bin Khattab terdapat elaborasi pembagian kekuasaan dan pemisahan pengaruh eksekutif terhadap qadhi demi independensi peradilan (Gusmansyah, 2019; Putra & Rahmi, 2021). Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa tradisi fiqh siyasah memuat spektrum pandangan: dari penegasan "cakupan luas" otoritas kepala negara sampai penekanan "pembedaan fungsi" dan kebutuhan pengamanan independensi peradilan (Gusmansyah, 2019; Wulandari & Zainuddin, 2021).

4.3 Kekuasaan Kehakiman (al-Sulṭah al-Qaḍā'iyyah) dan Lembaga Pengawasan: al-Qaḍā', al-Ḥisbah, al-Maẓālim

Kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Islam disebut al-sulṭah al-qaḍā'iyyah dan berkaitan dengan penyelesaian masalah masyarakat dari aspek agama, sosial, dan politik (Yandy et al., 2024). Dalam satu pemetaan kelembagaan, peradilan Islam dibantu badan-badan subordinat seperti al-qaḍā', al-ḥisbah, dan al-maẓālim (Yandy et al., 2024). Di sini, wilāyat al-maẓālim dipahami sebagai lembaga yang secara khusus menangani kezaliman/pelanggaran penguasa terhadap rakyat, termasuk kebijakan/keputusan politik yang merugikan kepentingan atau hak-hak rakyat (Amin, 2014; Islahuddin, 2023). Sejumlah kajian kemudian membangun analogi fungsional bahwa wilāyat al-maẓālim memiliki kemiripan dengan peran lembaga penjaga konstitusi dalam konteks modern karena sama-sama terkait perlindungan hak dan pengendalian penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme peradilan (Amin, 2014; Islahuddin, 2023).

Sementara itu, wilāyat al-ḥisbah dikonseptualisasikan sebagai mekanisme pengawasan; dalam satu kajian hubungan kelembagaan, ditegaskan perlunya lembaga yang berwenang mengawasi profesi hakim sebagaimana terkonsep dalam wilāyat al-ḥisbah, dengan argumen normatif bahwa tidak ada lembaga yang boleh lepas dari pengawasan lembaga lain (Suntana & Alfaridah, 2022; Yandy et al., 2024). Konsepsi ini menegaskan bahwa dalam hukum tata negara Islam, desain kelembagaan (peradilan dan pengawasan) diarahkan bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas kekuasaan dan menutup celah tirani kelembagaan (Suntana & Alfaridah, 2022; Yandy et al., 2024).

________________________________________

5. CHECKS AND BALANCES DALAM KETATANEGARAAN ISLAM: RASIONALITAS, TUJUAN, DAN CONTOH HISTORIS

Prinsip checks and balances dipahami sebagai orientasi keseimbangan, pengendalian, dan pengawasan antarlembaga agar kekuasaan tidak melampaui batas (Bustamin & Jaya, 2019; Yandy et al., 2024). Literatur yang menautkan pengalaman Indonesia dan Islam menyatakan sistem saling kontrol berfungsi menghindari tindakan hegemonik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan, sekaligus mencegah overlapping kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Bustamin & Jaya, 2019; Yandy et al., 2024). Dalam perspektif fiqh siyasah, pemisahan/pembagian kekuasaan kerap dirumuskan dalam institusi tasyri'iyah, tanfidziyah, dan qada'iyah, yang masing-masing memiliki fungsi dan mandat berbeda namun tetap berada dalam satu kerangka tujuan syariah dan kemaslahatan (Bustamin & Jaya, 2019).

Sejumlah narasi historis digunakan untuk menunjukkan familiaritas konsep kontrol timbal balik dalam sejarah politik Islam. Misalnya, disebutkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab pernah memanggil enam sahabat untuk mencari pengganti, yang kemudian dipandang sebagai awal institusi syura dalam sejarah Islam (Bustamin & Jaya, 2019). Narasi lain menyatakan pembagian kekuasaan dapat dilihat pada masa Khulafaur Rasyidin, dengan eksekutif dipegang khalifah, legislatif pada Majelis Syura, dan yudikatif pada qadhi; serta bahwa pada masa Umar bin Khattab pembagian ini diperinci melalui undang-undang dengan tujuan membebaskan qadhi dari pengaruh eksekutif (Gusmansyah, 2019; Putra & Rahmi, 2021). Dengan demikian, checks and balances dalam ketatanegaraan Islam tidak hanya dibaca sebagai teori modern, tetapi juga sebagai prinsip praktis untuk menghindari kesewenang-wenangan dan menjaga keadilan melalui pembedaan fungsi serta pengawasan (Bustamin & Jaya, 2019; Gusmansyah, 2019).

________________________________________

6. PEMBAGIAN KEKUASAAN VERTIKAL DAN TATA KELOLA WILAYAH: OTONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pembagian kekuasaan tidak semata bersifat horizontal (antarfungsi), tetapi juga dapat bersifat vertikal (pusat–daerah). Dalam satu kajian tentang teori pemisahan kekuasaan, disebutkan bahwa pada masa Rasulullah terdapat pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah melalui pengangkatan para gubernur (Suparto, 2019). Perspektif ini diperluas dalam kajian otonomi daerah dalam hukum tata negara Islam yang menyatakan bahwa konsep otonomi daerah dipraktikkan dalam beberapa tipe pemerintahan wilayah (misalnya al-imārah al-khāṣṣah, al-imārah al-'āmmah, dan al-imārah al-istīlā') (Hardianto, 2016). Dalam kerangka itu, khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan otoritas kepada al-amīr (kepala daerah) untuk menjalankan fungsi tertentu seperti administrasi wilayah, pelayanan publik, pemeliharaan keamanan, dan fungsi-fungsi fiskal/keagamaan yang disebutkan dalam kajian tersebut (Hardianto, 2016; Suparto, 2019). Ini menunjukkan bahwa wacana "otonomi" dapat dibaca sebagai derivasi dari kebutuhan tata kelola dan efektivitas pemerintahan dalam wilayah yang luas, sekaligus tetap bertumpu pada legitimasi dan delegasi otoritas dari pusat kekuasaan (Hardianto, 2016; Suparto, 2019).

________________________________________

7. DINAMIKA SEJARAH KONSTITUSI DAN BENTUK NEGARA DALAM ISLAM: DARI NABI, KEKHILAFAHAN, HINGGA NATION-STATE

Literatur historis-konseptual menegaskan bahwa bentuk negara dalam Islam diperdebatkan dan praktiknya beragam sepanjang sejarah. Secara normatif, disebutkan ketidakjelasan dalil yang spesifik tentang hubungan agama dan negara dalam sumber-sumber Islam menjadi salah satu sebab perdebatan tersebut (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Secara historis, kajian dinamika konstitusi Islam menyatakan bahwa pada periode kekhilafahan tidak ditemukan konstitusi tertulis sebagai dasar bernegara; bahkan dikemukakan tesis bahwa "khalifah adalah konstitusi itu sendiri" karena kekuasaannya yang absolut, disertai faktor-faktor lain seperti pengaruh tradisi setempat dan pengaruh Barat melalui kolonialisme (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Pada masa nation-state, variasi juga terlihat pada penempatan Islam sebagai agama negara, kedudukan syariah sebagai sumber hukum, serta desain lembaga yudikatif yang berwenang menilai kesesuaian syariah (Muttaqin, 2020; Sodiqin & Radiamoda, 2021). Di sisi lain, kajian yang menilai Shahifah Madinah menegaskan adanya dokumen konstitusional pada masa Rasulullah yang menjadi dasar relasi sosial-politik di Madinah, meskipun bentuknya sederhana dan tidak selengkap konstitusi modern (Amer & Gobel, 2019; Fahmi, 2014). Perbedaan penekanan ini penting dicatat sebagai nuansa akademik: sebagian literatur menekankan "ketiadaan konstitusi tertulis pada masa kekhilafahan", sementara literatur lain menekankan "eksistensi dokumen konstitusional pada masa Nabi" yang memenuhi fungsi konstitusi secara sederhana (Amer & Gobel, 2019; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

Dalam konteks teori, kajian komparatif juga menyatakan bahwa perkembangan teori pemisahan kekuasaan (Locke dan Montesquieu) muncul lebih belakangan, sedangkan Islam telah mengenal pemisahan/pembagian kekuasaan dan konstitusi sejak periode Madinah (Suparto, 2019). Namun, literatur lain mengingatkan bahwa sumber-sumber ajaran Islam sering memberi prinsip global, sehingga umat memiliki ruang diskresi untuk mengadopsi pola pengaturan sesuai kebutuhan selama nilai moral-etis dan kemaslahatan dijaga (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Sintesis dari dua arus ini adalah: hukum tata negara Islam dapat dipahami sebagai arsitektur prinsipil yang kompatibel dengan variasi institusi, selama mekanisme kekuasaan, pengawasan, dan tujuan keadilan/kemaslahatan tetap menjadi inti (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

8. PENUTUP

Berdasarkan literatur yang tersedia, hukum tata negara menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai cabang kajian fiqh siyasah dusturiyah yang membahas prinsip konstitusional dan tata kelola kekuasaan negara—mencakup pengorganisasian lembaga, pembagian/pemisahan kekuasaan, hubungan antarlembaga, serta mekanisme pengawasan—dalam koridor sumber hukum dan nilai dasar Islam (Putra & Rahmi, 2021; Wulandari & Zainuddin, 2021). Prinsip-prinsip kunci yang berulang dalam rujukan meliputi fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung hak (Cholis, 2020; Fahmi, 2014), prinsip musyawarah (syūrā) sebagai mekanisme konstitusional pengambilan keputusan publik (Ashidiq & Rohmah, 2023; Shalahuddin, 2023), serta pembagian kekuasaan (tasyri'iyah–tanfidziyah–qada'iyah) yang diarahkan untuk mencegah tirani dan memastikan akuntabilitas (Yandy et al., 2024). Pada tingkat kelembagaan pengawasan dan peradilan, keberadaan konsep hisbah dan mazalim menegaskan bahwa pengendalian kekuasaan dalam tradisi Islam tidak berhenti pada pembagian fungsi, tetapi juga menuntut institusi yang mampu menegur, mengoreksi, dan mengadili penyalahgunaan otoritas (Amin, 2014; Suntana & Alfaridah, 2022; Yandy et al., 2024). Akhirnya, dinamika sejarah menunjukkan bahwa bentuk dan detail konstitusional dapat beragam—dengan perdebatan tentang dokumen konstitusional tertulis—namun kerangka normatif-prinsipil yang menuntut keadilan, pembatasan kekuasaan, musyawarah, dan supremasi norma tetap menjadi benang merah hukum tata negara Islam (Amer & Gobel, 2019; Cholis, 2020; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Amer, N., & Gobel, R. T. S. (2019). Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Syar'iyyah dan Negara Hukum. Al-Mizan, 15(2), 244–267. https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1322

Amin, M. (2014). Judicial Review Tap MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimly Asshiddiqie. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219

Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(2), 457–470. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970

Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47

Bustamin, B., & Jaya, R. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 18(2), 221. https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740

Cholis, N. (2020). Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang Konsepsi Negara Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(1), 116–140. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.116-140

Fahmi, M. (2014). Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Perspektif Al-Qur'an. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 3(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.340

Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448

Hardianto, D. (2016). Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 11(2), 315. https://doi.org/10.31078/jk1126

Islahuddin, M. (2023). Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Ahkam, 2(2), 517–531. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1732

Muhakki, M. (2011). Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah). Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 1(2), 135–158. https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158

Muttaqin, E. Z. (2020). Konsep Syura dan Lembaga-Lembaga Penyelenggara Negara. Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 9(2). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1572

Putra, A. A., & Rahmi, N. (2021). Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif). Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 69. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340

Shalahuddin, S. (2023). Changes to Deliberation Norms in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Journal of Legal and Cultural Analytics, 2(3), 217–234. https://doi.org/10.55927/jlca.v2i3.5862

Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State. Journal of Islamic Law, 2(2), 138–167. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241

Suntana, I., & Alfaridah, D. I. (2022). Hubungan Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN), 1(2). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.29

Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. Hukum Islam, 19(1), 134. https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044

Triadi, I., & Rangoraja, A. P. (2024). Peran Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 7. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2630

Wulandari, A., & Zainuddin, Z. (2021). Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 81. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341

Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M. S., & Isa, M. (2024). The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 165–183. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118