01394 - Hukum Kebiasaan Internasional dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

International customary law, defined as general state practice accepted as legally binding, constitutes one of the oldest sources of international law as recognized under Article 38(1) of the Statute of the International Court of Justice. Its formation requires two cumulative elements: state practice and opinio juris, namely the subjective belief that such practice constitutes a legal obligation. Islamic law, through the discipline of usul al-fiqh, also recognizes custom ('urf) as a normative basis, subject to the condition that it must not contradict primary sources — the Quran and Hadith — and must qualify as 'urf shahih (valid custom) rather than 'urf fasid (corrupt custom). This article synthesizes both traditions by examining methodological convergences and normative boundaries. The analysis finds that Islamic law does not unconditionally accept international customary law; rather, it adopts a selective and evaluative approach. International custom may be accommodated insofar as it serves the public interest (maslahah), operates within the domain of muamalah, and does not contravene explicit nash (scriptural text). This framework is illustrated across the fields of diplomacy, refugee protection, international humanitarian law, and international trade. The article concludes that the reception of international customary law in Islamic legal perspective is normatively conditional, evaluative, and grounded in the objectives of Islamic law (maqashid al-syari'ah).

Keywords: International Customary Law; Islamic Law; 'Urf; Opinio Juris; Maslahah

________________________________________

Abstrak

Hukum kebiasaan internasional, yang didefinisikan sebagai praktik umum negara-negara yang diterima sebagai hukum yang mengikat, merupakan salah satu sumber hukum internasional tertua sebagaimana diakui dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Pembentukannya mensyaratkan dua unsur kumulatif: praktik negara (state practice) dan opinio juris, yakni keyakinan subjektif bahwa suatu praktik merupakan kewajiban hukum. Hukum Islam, melalui perangkat ushul fiqh, juga mengakui kebiasaan ('urf) sebagai landasan normatif dengan syarat tidak bertentangan dengan sumber utama — Al-Qur'an dan Hadis — serta memenuhi kualifikasi 'urf shahih (kebiasaan yang valid) dan bukan 'urf fasid (kebiasaan yang rusak). Artikel ini menyintesis kedua tradisi tersebut dengan mengkaji titik temu metodologis sekaligus batas-batas normatif yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menerima hukum kebiasaan internasional secara tanpa syarat, melainkan mengadopsi pendekatan yang selektif dan evaluatif. Kebiasaan internasional dapat diakomodasi sepanjang mewujudkan kemaslahatan (maslahah), beroperasi dalam ranah muamalah, dan tidak bertentangan dengan nash yang tegas. Kerangka ini diilustrasikan dalam bidang diplomasi, perlindungan pengungsi, hukum humaniter internasional, dan perdagangan internasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerimaan hukum kebiasaan internasional dalam perspektif hukum Islam bersifat kondisional secara normatif, evaluatif, dan berpijak pada tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah).

Kata Kunci: Hukum Kebiasaan Internasional; Hukum Islam; 'Urf; Opinio Juris; Maslahah

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam hukum internasional, salah satu sumber hukum yang paling tua adalah hukum kebiasaan internasional, yang pada intinya dipahami sebagai praktik negara-negara yang berlaku secara umum dan diterima sebagai hukum yang mengikat; formulasi ini lazim dirujuk pada rumusan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (MI) yang menyebut kebiasaan internasional sebagai "bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum" (Fattah, 2017; Mukhlis, 2023; Wathan & Putri, 2024). Di saat yang sama, literatur juga menegaskan bahwa perkembangan hukum internasional modern menyaksikan kemunculan perjanjian internasional yang semakin dominan karena tertulis dan dianggap memberi kepastian hukum, bahkan sampai dinyatakan telah "mendesak dan menggeser" peran kebiasaan internasional dalam banyak bidang, walaupun kebiasaan tetap dipandang penting sebagai sumber yang secara historis utama (N, 2017; Sunyowati, 2013).

Topik "hukum kebiasaan internasional menurut hukum Islam" karena itu menuntut pembacaan ganda: pertama, bagaimana hukum kebiasaan internasional dipahami dari sisi doktrin hukum internasional (unsur praktik negara dan opinio juris), dan kedua, bagaimana hukum Islam — melalui perangkat ushul fiqh seperti 'urf (adat/kebiasaan) serta orientasi kemaslahatan — dapat menerima, menilai, atau membatasi keberlakuan kebiasaan yang terbentuk di tingkat antarnegara (Anwar, 2019; Hamda, 2005; Mustofa & Idris, 2018).

Dalam horizon hukum Islam, kebiasaan ('urf/adat) mendapatkan perhatian serius dalam konstruksi fiqh, bahkan dikenal kaidah yang menyatakan adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum (Anwar, 2019), sementara penerimaan kebiasaan itu dibatasi oleh syarat tidak bertentangan dengan sumber utama (Al-Qur'an dan Hadis) dan dibedakan antara 'urf shahih (kebiasaan yang baik/valid) dan 'urf fasid (kebiasaan yang rusak/tidak valid) (Mustofa & Idris, 2018; Safitri & Wicaksono, 2024). Dengan demikian, pembahasan ini tidak sekadar menyandingkan dua istilah ("kebiasaan" dalam hukum internasional dan "kebiasaan" dalam hukum Islam), tetapi mensintesis bagaimana mekanisme terbentuknya kebiasaan sebagai norma mengikat (di masyarakat internasional) dapat dibandingkan dengan kriteria validitas kebiasaan sebagai dasar hukum (dalam ushul fiqh) (Anwar, 2019; Faozi et al., 2023; Hamdani & Fauzia, 2021).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Konsep dan Unsur Pembentuk Hukum Kebiasaan Internasional

a. Definisi Doktrinal: Praktik Umum yang Diterima sebagai Hukum

Rujukan konseptual yang berulang dalam literatur yang disediakan adalah Statuta MI Pasal 38 ayat (1), yang menempatkan kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dan mendefinisikannya sebagai "bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum" (Fattah, 2017; Mukhlis, 2023; Wathan & Putri, 2024). Penekanan pada "praktik umum" menjadikan perilaku negara (baik tindakan maupun sikap) sebagai materi dasar kebiasaan internasional, sedangkan frasa "diterima sebagai hukum" menunjukkan bahwa kebiasaan yang semata-mata berulang belum cukup bila tidak disertai penerimaan normatif bahwa praktik tersebut bersifat wajib (mengikat) (Prajugo, 2020; Yanubi et al., 2022). Dalam konteks ini, beberapa sumber menegaskan bahwa kebiasaan internasional menjadi hukum ketika terdapat praktik nyata dan pengakuan subjektif atas kewajiban yang lazim disebut opinio juris (Sari & Sutikno, 2023; Yanubi et al., 2022).

b. Dua Elemen: Praktik Negara (State Practice) dan Opinio Juris

Beberapa rujukan secara eksplisit menguraikan bahwa ciri khusus kebiasaan agar diterima sebagai hukum adalah adanya opinio juris, yakni keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum, dan elemen ini membedakan praktik yang sekadar kebijakan dari praktik yang dianggap mengikat (Sari & Sutikno, 2023; Yanubi et al., 2022). Uraian yang sejalan juga hadir dalam kajian tentang prinsip non-refoulement yang menyimpulkan keberadaan opinio juris dan praktik negara sebagai dasar untuk menegaskan prinsip tersebut telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional (Hamdani & Fauzia, 2021). Dengan demikian, kerangka pembentukan hukum kebiasaan internasional dalam bahan yang tersedia konsisten: (i) terdapat praktik negara yang tercermin dalam tindakan/sikap dan dokumen resmi, dan (ii) terdapat penerimaan normatif bahwa praktik itu wajib (mengikat) (Sari & Sutikno, 2023; Yanubi et al., 2022).

c. Kodifikasi dan Relasi dengan Perjanjian Internasional

Sumber-sumber yang tersedia juga menegaskan hubungan historis yang erat antara kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Di satu pihak, dinyatakan bahwa hukum internasional modern semakin bertumpu pada perjanjian internasional karena tertulis dan memberi kepastian, bahkan disebut menggantikan peran kebiasaan dalam banyak ranah (N, 2017; Sunyowati, 2013). Namun di pihak lain, juga ditegaskan bahwa kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional itu sendiri "tumbuh dan berkembang sebagai hukum tidak tertulis berupa kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional" melalui evolusi praktik negara dalam membuat perjanjian (N, 2017), serta bahwa instrumen-instrumen tertentu dapat dipahami sebagai hasil kodifikasi kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional (Justinar, 2019; Sunyowati, 2013). Ini memberi dasar untuk melihat kebiasaan internasional sebagai fondasi historis yang tetap relevan sekalipun rezim perjanjian semakin menonjol (N, 2017; Sunyowati, 2013).

________________________________________

2. Fungsi dan Contoh Operasional Hukum Kebiasaan Internasional

a. Kebiasaan Internasional dalam Penyelesaian Sengketa dan Prinsip Dasar Hubungan Antarnegara

Kajian atas perkara Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States) menegaskan peran kebiasaan internasional dalam menilai tindakan negara melalui prinsip-prinsip seperti non-intervensi, larangan penggunaan kekerasan terhadap negara lain, kedaulatan negara, dan tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai; putusan Mahkamah Internasional disebut meneguhkan prinsip-prinsip kebiasaan tersebut (Wathan & Putri, 2024). Dengan demikian, dalam materi yang tersedia, kebiasaan internasional tampil bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai rujukan normatif yang dipakai badan peradilan internasional untuk mengevaluasi pelanggaran dan memerintahkan konsekuensi hukum (Mukhlis, 2023; Wathan & Putri, 2024).

b. Kebiasaan Internasional yang Mengikat Luas: Contoh di Bidang Humaniter, Maritim, dan Pengungsi

Dalam hukum humaniter internasional, dinyatakan bahwa Konvensi Den Haag 1907 telah menjadi kebiasaan internasional sehingga semua negara harus dianggap terikat (Ismail, 2014). Di bidang hukum laut, disebut bahwa prinsip-prinsip UNCLOS telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang menjadi landasan pengelolaan dan perlindungan spesies lintas batas, sekaligus membingkai kewajiban negara pesisir (termasuk Indonesia) untuk melindungi dan melestarikan spesies laut migratori (Tating & Marzaman, 2023). Dalam perlindungan pengungsi, kajian tentang non-refoulement menyatakan terjadi pergeseran paradigma dari rezim perjanjian menjadi kebiasaan internasional, dan dukungan opinio juris serta praktik negara dijadikan dasar bahwa prinsip tersebut telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional (Hamdani & Fauzia, 2021).

Rangkaian contoh ini menunjukkan bahwa dalam rujukan yang disediakan, kebiasaan internasional dapat beroperasi sebagai norma lintas bidang yang diklaim mengikat melampaui negara peserta perjanjian tertentu, sepanjang unsur praktik negara dan penerimaan kewajiban terpenuhi (Hamdani & Fauzia, 2021; Ismail, 2014; Tating & Marzaman, 2023).

c. Kontestasi: Tidak Semua "Praktik" Otomatis Menjadi Kebiasaan Internasional Universal

Walaupun kebiasaan internasional sering dijelaskan sebagai praktik umum yang diterima sebagai hukum, sumber yang tersedia juga mengingatkan bahwa tidak semua praktik berkembang menjadi kebiasaan internasional yang diakui dan dipraktikkan oleh seluruh negara. Misalnya, suaka diplomatik disebut tidak diatur secara spesifik dalam Konvensi Wina 1961/1963 dan sering merujuk pada praktik negara, namun ditegaskan pula bahwa suaka diplomatik "bukanlah merupakan kebiasaan internasional yang diakui dan dipraktikkan oleh seluruh negara di dunia" (Putri & Arsika, 2022). Pada saat yang sama, bahan lain menyebut adanya pandangan bahwa hak untuk mencari suaka dipahami sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional kontemporer terkait HAM, merujuk pada argumentasi dalam literatur yang dikutipnya (Justinar, 2019). Dua rujukan ini memperlihatkan nuansa penting: klaim kebiasaan internasional dapat diperdebatkan tingkat universalitasnya, terutama pada isu yang sensitif terhadap kedaulatan dan non-intervensi (Justinar, 2019; Putri & Arsika, 2022).

________________________________________

3. Kerangka Hukum Islam tentang Kebiasaan ('Urf/Adat) sebagai Dasar Normatif

a. Sumber Hukum Islam dan Posisi Kebiasaan dalam Ushul Fiqh

Dalam sistem hukum Islam (Syariah), sumber utama yang disebut dalam materi adalah Al-Qur'an dan Hadis, dengan perangkat ijtihad seperti ijma dan qiyas sebagai instrumen penting dalam penemuan hukum (Irsyadi & Saleh, 2024; Wardani et al., 2022). Dalam kerangka ushul fiqh, tradisi/kebiasaan memperoleh perhatian dan bahkan dinyatakan menjadi salah satu sumber hukum Islam; kaidah yang dirujuk menyebut "adat kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum" (Anwar, 2019). Materi ini juga menegaskan bahwa fiqh mengakomodasi praktik sosial dan bahkan mencatat banyak praktik yang diadopsi dari tradisi Arab pra-Islam dengan pola seleksi: kebiasaan positif diadopsi, kebiasaan negatif ditinggalkan, tanpa mengubah "hukum-hukum inti" dan nash qat'i (Anwar, 2019). Dengan demikian, di dalam rujukan yang tersedia, kebiasaan berfungsi sebagai mekanisme fleksibilitas fiqh, namun tetap berada di bawah kendali nilai dan batas sumber primer (Anwar, 2019; Mustofa & Idris, 2018).

b. Validitas 'Urf: 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid

Materi menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan bisa menjadi pijakan hukum. 'Urf yang dapat dijadikan dasar adalah kebiasaan yang dikenal baik dan tidak bertentangan dengan dua sumber utama; ini disebut 'urf shahih (Mustofa & Idris, 2018). Sebaliknya, kebiasaan yang mengandung unsur negatif dan kontradiksi dengan nash syar'i dikategorikan 'urf fasid dan tidak bisa menjadi pijakan hukum (Mustofa & Idris, 2018). Penjelasan lain menegaskan bahwa adat/'urf setempat dapat menjadi ketentuan hukum dalam syariat Islam, tetapi mensyaratkan adanya syarat-syarat tertentu agar 'urf dapat dijadikan dasar hukum (Safitri & Wicaksono, 2024). Pada tataran sosiologis-normatif, konsep "norma kebiasaan" juga dijelaskan sebagai pola yang dilakukan secara ajeg/teratur dan disadari masyarakat, yang kemudian dapat dilembagakan menjadi norma hukum (Faozi et al., 2023). Rangkaian ini memberi perangkat evaluasi: kebiasaan diterima bila (i) stabil dan hidup dalam praktik sosial, dan (ii) kompatibel dengan parameter normatif syariah (Faozi et al., 2023; Mustofa & Idris, 2018).

c. 'Urf Umum dan Khusus serta Relevansinya bagi Praktik Lintas Negara

Dalam pengembangan teori akuntansi syariah, 'urf dibedakan menjadi al-'urf al-'aam (kebiasaan yang berlaku luas di seluruh masyarakat, termasuk praktik yang "secara internasional") dan 'urf al-khash (kebiasaan yang berlaku pada komunitas/daerah tertentu) ("Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia," 2018). Pembedaan ini penting untuk menghubungkan diskursus ushul fiqh dengan dinamika hubungan lintas negara, sebab hukum kebiasaan internasional pada hakikatnya juga mengandaikan bentuk "kebiasaan luas" yang melampaui satu komunitas politik (Fattah, 2017; Wathan & Putri, 2024). Dengan kata lain, materi yang tersedia memungkinkan dibangunnya analogi metodologis: sebagaimana 'urf 'aam dipahami sebagai kebiasaan luas, hukum kebiasaan internasional juga mengklaim diri sebagai praktik luas yang diterima mengikat oleh masyarakat internasional ("Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia," 2018; Wathan & Putri, 2024).

________________________________________

4. Sintesis: Hukum Kebiasaan Internasional Menurut Parameter Hukum Islam

a. Titik Temu Metodologis: Kebiasaan sebagai Praktik Ajeg yang Diikuti Keyakinan Normatif

Dalam hukum internasional, kebiasaan menjadi mengikat ketika praktik negara disertai keyakinan kewajiban (opinio juris) (Sari & Sutikno, 2023; Yanubi et al., 2022), sedangkan dalam hukum Islam kebiasaan menjadi dasar hukum ketika ia merupakan praktik yang hidup dan ajeg, diterima masyarakat, serta memenuhi syarat normatif (tidak bertentangan dengan nash) sehingga menjadi 'urf shahih (Faozi et al., 2023; Mustofa & Idris, 2018). Sintesis minimal yang dapat dipertanggungjawabkan dari bahan yang tersedia adalah bahwa kedua tradisi sama-sama membedakan antara (i) praktik berulang semata dan (ii) praktik yang dipahami/diterima sebagai normatif-mengikat, meskipun perangkat konseptualnya berbeda (opinio juris versus validitas syar'i) (Mustofa & Idris, 2018; Sari & Sutikno, 2023). Pada titik ini, "hukum kebiasaan internasional menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai pendekatan evaluatif: praktik negara yang telah diterima sebagai hukum dalam masyarakat internasional dapat dipertimbangkan dalam perspektif syariah sejauh ia tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan sejalan dengan orientasi kemaslahatan muamalah (Hamda, 2005; Mustofa & Idris, 2018).

b. Prinsip Kebolehan Muamalah dan Ruang Ijtihad untuk Pengaturan Lintas Negara

Materi hukum humaniter dalam perspektif Islam menegaskan adanya peluang ijtihad melalui kesepakatan internal suatu bangsa/negara dan kesepakatan antarnegara (bilateral, regional, multilateral, internasional), dengan landasan kaidah bahwa dalam konteks muamalah pada asasnya segala sesuatu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarang (Hamda, 2005). Di sisi lain, sumber tentang praktik perjanjian dalam perspektif hukum Islam juga menegaskan bahwa pembentukan hukum Islam bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber primer dan tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan keduanya, sekaligus menyiratkan ruang penerimaan praktik kontraktual sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan (Cindawati, 2017). Jika digabungkan secara hati-hati, kedua rujukan ini mendukung tesis terbatas: syariah membuka ruang untuk menerima mekanisme pengaturan hubungan antarnegara (termasuk melalui kebiasaan yang telah berfungsi mengatur), tetapi tetap mensyaratkan kepatuhan pada batas-batas nash dan prinsip muamalah (Cindawati, 2017; Hamda, 2005).

c. Batas Tegas: Nash Syariah Tidak Otomatis Tunduk pada Kebiasaan Internasional

Pada ranah siyasah dauliyah mengenai kekebalan diplomatik, ditegaskan bahwa "hukum-hukum yang ditegaskan oleh nash-nash syariah, tidak terikat oleh kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku," khususnya ketika menyangkut aspek kekebalan yurisdiksi yang harus ditilik lebih dahulu (Wulan, 2019). Pada saat yang sama, materi yang sama juga menyatakan bahwa beberapa bentuk kekebalan (pribadi, harta benda, pajak dan bea cukai) tidak ditentang Islam selama didasarkan pada perlakuan yang sama (reciprocity) (Wulan, 2019). Ini menghasilkan sintesis normatif yang penting: menurut bahan yang tersedia, hukum Islam dapat menerima sebagian praktik kebiasaan internasional (misalnya aspek proteksi diplomat) atas dasar maslahat dan resiprositas, tetapi menolak gagasan bahwa kebiasaan internasional dapat mengesampingkan ketentuan nash pada isu tertentu (Hamda, 2005; Wulan, 2019). Dengan demikian, "hukum kebiasaan internasional" dalam perspektif Islam bukan diterima secara blanket, melainkan diuji secara selektif dengan kerangka 'urf shahih dan batas nash (Mustofa & Idris, 2018; Wulan, 2019).

________________________________________

5. Ilustrasi Penerapan: Bidang Diplomasi, Suaka, Humaniter, dan Perdagangan

a. Diplomasi: Praktik Kebiasaan, Kodifikasi, dan Padanannya dalam Akad Aman

Sejarah hubungan diplomatik dalam bahan yang tersedia menunjukkan bahwa banyak praktik diplomasi awalnya berbasis kebiasaan negara, lalu berkembang menjadi kebiasaan internasional yang diterima umum sebagai hukum (Soeliongan, 2020). Dalam perspektif siyasah dauliyah, diplomat yang diutus ke wilayah Islam memperoleh status aman (perlindungan harta dan darah) melalui perjanjian keamanan (akad aman) oleh penguasa Islam selama bertugas, dan ini dipresentasikan sebagai dukungan historis-teoretis hukum ketatanegaraan Islam terhadap kekebalan diplomatik modern (Wulan, 2019). Lebih jauh, disebut pula adanya kebiasaan internasional bahwa negara penerima dapat "membisikkan" agar diplomat ditarik sebelum terjadi pelanggaran besar, dan kebijaksanaan ini dinyatakan dapat diperdamaikan dengan pemikiran Islam (Wulan, 2019). Dengan menggabungkan rujukan-rujukan ini, dapat disimpulkan secara berbasis sumber bahwa praktik kebiasaan dalam diplomasi diakui luas dalam hukum internasional dan dapat menemukan justifikasi dalam kerangka Islam melalui konsep aman, maslahat, dan resiprositas, meskipun tetap terdapat batas ketika menyentuh wilayah hukum yang ditegaskan nash (Soeliongan, 2020; Wulan, 2019).

b. Suaka dan Perlindungan: Antara Prinsip Kebiasaan (Non-Refoulement) dan Perdebatan Suaka Diplomatik

Di bidang pengungsi, prinsip non-refoulement dinyatakan lahir dari kebiasaan hukum internasional dan ditegaskan telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional melalui praktik negara dan opinio juris (Hamdani & Fauzia, 2021). Namun untuk suaka diplomatik, ditegaskan bahwa ia berkembang pada praktik negara karena tidak diatur spesifik dalam Konvensi Wina, tetapi sekaligus dinyatakan tidak diakui sebagai kebiasaan internasional universal (Putri & Arsika, 2022). Di sisi lain, terdapat rujukan yang menyebut klaim bahwa hak untuk mencari suaka merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional kontemporer terkait HAM, meski rujukan ini juga mengakui sifat deklaratif tertentu dari instrumen yang dibahas (Justinar, 2019).

Dua jalur ini memperlihatkan bahwa dalam materi yang tersedia, "kebiasaan internasional" tidak selalu seragam derajat penerimaannya: non-refoulement diberi argumentasi pembentukannya (praktik + opinio juris), sementara suaka diplomatik diposisikan lebih kontroversial dan tidak universal (Hamdani & Fauzia, 2021; Putri & Arsika, 2022). Bagi perspektif hukum Islam yang mensyaratkan 'urf shahih (kebiasaan valid) dan menolak kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip yang lebih dasar, nuansa ini relevan karena menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam mengklaim suatu praktik sebagai "mengikat umum" (Mustofa & Idris, 2018; Putri & Arsika, 2022).

c. Hukum Humaniter: Kebiasaan Internasional dan Peluang Kesepakatan Menurut Islam

Pada hukum humaniter internasional, disebut bahwa Konvensi Den Haag 1907 telah menjadi kebiasaan internasional yang mengikat semua negara (Ismail, 2014). Pada saat yang sama, dibandingkan dengan ajaran Islam tentang perang, materi menyebut perang dibolehkan hanya atas alasan tertentu (pertahanan diri, membantu yang disiksa, atau menegakkan keadilan) dan mengutip pandangan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam berperang memuat larangan tertentu, sambil menegaskan ruang ijtihad dan kesepakatan antarnegara dalam rangka muamalah (Hamda, 2005; Ismail, 2014). Bahkan, materi lain menyatakan adanya "titik temu" dan pengaruh kuat al-qanun al-dauli (praktik hubungan antarnegara Nabi dan sahabat) terhadap ahli hukum internasional Eropa yang mempelajari dasar-dasar hubungan internasional dari Spanyol sebagai pusat peradaban Islam (Hamda, 2005).

Dengan pijakan ini, pembacaan "hukum kebiasaan internasional menurut hukum Islam" dalam konteks humaniter dapat dirumuskan secara terbatas: Islam mengakui ruang kesepakatan antarnegara dan memiliki prinsip-prinsip perang tertentu, sementara dalam hukum internasional sebagian aturan humaniter dipandang telah menjadi kebiasaan mengikat; relasi keduanya dibaca melalui ijtihad, maslahat, dan batas nash (Hamda, 2005; Ismail, 2014).

d. Perdagangan Internasional: Lex Mercatoria, Kebiasaan Dagang, dan Etika Qur'ani

Dalam hukum perdagangan internasional, kebiasaan internasional dikenali sebagai salah satu sumber, termasuk dalam bentuk praktik-praktik pedagang yang berulang yang sering dirujuk sebagai lex mercatoria (Prajugo, 2020), dan secara lebih spesifik Incoterms diposisikan sebagai lahir dari kebiasaan dan berkedudukan sebagai sumber hukum perdagangan internasional, meskipun kekuatan mengikatnya tidak disamakan dengan perjanjian internasional (Dalim, 2016). Dalam ranah harmonisasi kontrak, UNIDROIT juga menekankan prinsip pengakuan kebiasaan transaksi bisnis setempat dan menyatakan bahwa praktik yang biasa berlaku di antara para pihak secara otomatis mengikat kecuali disepakati untuk diabaikan, dengan kriteria tertentu tentang kebiasaan yang diketahui luas atau rutin dilakukan (Kusmiati, 2018).

Pada sisi Islam, etika perdagangan internasional dalam konsep Al-Qur'an dipaparkan sebagai perlunya standar etika yang stabil dan berlaku secara umum untuk menjaga keadilan dan kelancaran perdagangan, serta merinci prinsip seperti kejujuran dan tanggung jawab, pencegahan suap/korupsi, dan penyempurnaan timbangan-takaran (Harahap, 2019). Dengan menggabungkan rujukan ini, tampak bahwa baik hukum perdagangan internasional maupun perspektif Qur'ani sama-sama memberi ruang pada kebiasaan/praktik berulang sebagai perangkat pengaturan, namun Islam menekankan muatan etik yang menjaga keadilan, sedangkan instrumen seperti Incoterms/UNIDROIT memformalkan kebiasaan dagang agar dapat dipakai lintas yurisdiksi (Dalim, 2016; Harahap, 2019; Kusmiati, 2018).

________________________________________

6. Implikasi Teoretis: Selektivitas, Maslahat, dan Dialog Norma

a. Maslahah sebagai Jembatan Dialog antara Norma Internasional dan Syariah

Dalam pembahasan hubungan hukum Islam dan HAM internasional, disebut bahwa pendekatan dialogis melalui kaidah mashlahah memungkinkan interaksi untuk mencapai pemahaman bersama, dan mashlahah diserupakan dengan konsep kebijakan publik (public policy) dalam tradisi Barat (Mubarok & Dinyati, 2023). Dalam literatur lain, tujuan pokok hukum Islam (maqashid al-syari'ah) dirumuskan sebagai pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rahmayanti, 2017; Yanti, 2022). Walaupun rujukan ini tidak secara spesifik membahas hukum kebiasaan internasional, ia menyediakan parameter normatif internal Islam untuk menilai apakah suatu praktik (termasuk praktik antarnegara yang telah diterima sebagai kebiasaan internasional) dapat dianggap sejalan dengan tujuan syariah dan karena itu berpotensi diterima sebagai 'urf shahih pada ranah muamalah (Mubarok & Dinyati, 2023; Mustofa & Idris, 2018). Maka, dalam batas bahan yang tersedia, "menurut hukum Islam" penerimaan kebiasaan internasional dapat diletakkan dalam kerangka selektif: diterima bila mewujudkan maslahat dan tidak bertentangan dengan nash (Hamda, 2005; Mustofa & Idris, 2018).

b. Realitas Pluralisme dan Lokalisasi Norma: Relevansi bagi Negara-Negara Muslim Modern

Dalam konteks Indonesia, bahan menekankan pluralisme hukum dan interaksi antara hukum internasional dengan norma lokal, serta gagasan bahwa internalisasi norma internasional dapat mengalami lokalisasi sehingga praktik terlihat patuh namun tetap mempertahankan norma lokal (Surya, 2023; Yunazwardi & Nabila, 2021). Di sisi lain, pluralisme hukum juga dipahami sebagai kondisi di mana hukum lokal (adat dan Islam) dapat berinteraksi dengan hukum internasional dan bahkan sebaliknya, hukum lokal dapat diadopsi oleh skala internasional (Pradhani, 2021; Ridwan et al., 2017). Ini relevan bagi topik kebiasaan internasional karena kebiasaan internasional sendiri bergantung pada praktik negara; ketika negara-negara Muslim mempraktikkan norma tertentu dengan pertimbangan syariah, praktik tersebut secara teoritis dapat berkontribusi pada pembentukan atau penolakan opinio juris atas norma kebiasaan yang sedang berkembang (Hamdani & Fauzia, 2021; "THE FIGHT AGAINST THE 'ISLAMIC STATE' IN SYRIA: TOWARDS THE MODIFICATION OF THE RIGHT TO SELF-DEFENCE?," 2017). Walau bahan yang tersedia tidak merumuskan teori tersebut secara eksplisit untuk syariah, ia menunjukkan bahwa interaksi norma internasional — baik perjanjian maupun kebiasaan — dengan norma lokal dan agama adalah fenomena nyata yang memengaruhi implementasi dan penerimaan norma (Surya, 2023; Yunazwardi & Nabila, 2021).

________________________________________

C. Kesimpulan

Hukum kebiasaan internasional dalam bahan yang tersedia secara konsisten dipahami sebagai praktik umum negara-negara yang diterima sebagai hukum mengikat, dengan dua unsur kunci: praktik negara dan opinio juris (Sari & Sutikno, 2023; Wathan & Putri, 2024; Yanubi et al., 2022). Ia berfungsi nyata dalam adjudikasi internasional — misalnya prinsip non-intervensi dan larangan penggunaan kekerasan dalam putusan Mahkamah Internasional — dan diklaim mengikat luas dalam beberapa sektor, seperti Konvensi Den Haag 1907 sebagai kebiasaan internasional, prinsip UNCLOS sebagai kebiasaan internasional, dan prinsip non-refoulement sebagai kebiasaan internasional (Hamdani & Fauzia, 2021; Ismail, 2014; Tating & Marzaman, 2023; Wathan & Putri, 2024). Namun, bahan juga menunjukkan adanya kontestasi atas universalitas kebiasaan pada isu tertentu seperti suaka diplomatik (Putri & Arsika, 2022), yang menegaskan perlunya kehati-hatian metodologis dalam mengklaim status "kebiasaan internasional."

Menurut hukum Islam sebagaimana tercermin dalam rujukan yang disediakan, kebiasaan ('urf/adat) dapat menjadi dasar hukum melalui kaidah yang mengakuinya, tetapi validitasnya bersyarat: kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan sumber utama adalah 'urf shahih, sedangkan yang bertentangan dengan nash adalah 'urf fasid (Anwar, 2019; Mustofa & Idris, 2018). Islam juga memberikan ruang ijtihad dan kesepakatan antarnegara dalam ranah muamalah dengan asas kebolehan selama tidak ada dalil yang melarang, tetapi menegaskan bahwa hukum yang ditegaskan nash tidak terikat kebiasaan internasional (Hamda, 2005; Wulan, 2019).

Karena itu, "hukum kebiasaan internasional menurut hukum Islam" dalam batas sumber yang tersedia paling tepat dipahami sebagai penerimaan yang selektif dan normatif: kebiasaan internasional dapat dipertimbangkan dan bahkan diakomodasi sepanjang tidak melanggar batas nash serta sejalan dengan kemaslahatan dan prinsip resiprositas pada bidang-bidang tertentu — misalnya proteksi diplomat — sambil mengakui bahwa sebagian kebiasaan internasional bersifat diperdebatkan universalitasnya dan karenanya menuntut evaluasi lebih cermat (Mustofa & Idris, 2018; Putri & Arsika, 2022; Wulan, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anwar, K. (2019). Afirmasi fiqh atas hukum adat dan hukum negara. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 13(1), 119–136. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.452

Cindawati, C. (2017). Perkembangan perjanjian dalam praktik perdagangan (perspektif hukum Islam dan hukum positif). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 219. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3717

Dalim, A. C. H. (2016). Penggunaan Incoterms dalam perjanjian perdagangan internasional (studi pada PT. Insan Bonafide di Banjarmasin). Lambung Mangkurat Law Journal, 1(2). https://doi.org/10.32801/lamlaj.v1i2.20

Faozi, S., Suliantoro, A., Andraini, F., & Saputra, A. (2023). Produk halal dalam perspektif hukum dan masyarakat. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 24(2), 279–290. https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9648

Fattah, V. (2017). Hak asasi manusia sebagai jus cogens dan kaitannya dengan hak atas pendidikan. Yuridika, 32(2), 352. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4775

Hamda, H. H. (2005). Konsep perlindungan tawanan perang menurut hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 12(30), 174–192. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Analysis of settlement of South China Sea disputes by the international arbitration agency. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1.1

Harahap, H. M. (2019). Epistemologi etika perdagangan internasional dalam konsep Alquran. Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 3(2), 221. https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.1148

Irsyadi, M. I., & Saleh, W. J. (2024). Perbandingan sistem hukum: Analisis kasus dan materi berdasarkan buku "Comparative Law" oleh Mathias Reimann dan Reinhard Zimmermann. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 4(3), 731–741. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1395

Ismail, I. (2014). Konsekuensi negara Indonesia menjadi anggota ICC (studi tentang mekanisme penegakan hukum humaniter internasional). Jurnal Dinamika Hukum, 14(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.297

Justinar, J. (2019). Pemberian suaka dalam perspektif hukum diplomatik. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 1(2). https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5462

Kusmiati, N. I. (2018). Kedudukan UNIDROIT sebagai sumber hukum kontrak dalam pembaharuan hukum kontrak Indonesia yang akan datang. Litigasi, 18(1). https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.573

Mubarok, M. A., & Dinyati, D. V. (2023). Hukum Islam dan HAM: Tinjauan hukum poligami dan kesetaraan hak dalam perkawinan. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 5(1), 47–58. https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600

Mukhlis, M. M. (2023). Implementasi prinsip konvensi internasional dalam mengurai pelanggaran HAM di Indonesia. Jurnal Arajang, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2829

Mustofa, M., & Idris, M. M. (2018). Al-Khuluw (kompensasi pelepasan hak) antara teori, praktik, dan solusi ekonomi kontemporer. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 12(2), 347–371. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i2.159

N, T. R. Z. (2017). Konsepsi perlindungan anak dari tindakan eksploitasi seksual komersial anak pada hukum internasional dan penerapannya dalam hukum nasional. https://doi.org/10.31219/osf.io/72wxp

Pengembangan teori akuntansi syariah di Indonesia. (2018). Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Prajugo, M. S. (2020). Analisis yuridis mengenai pentingnya klausula pilihan hukum dan/atau pilihan forum dalam kontrak bisnis internasional. Argumentum: Jurnal Magister Hukum, 7(1), 27–33. https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006

Putri, J., & Arsika, I. M. B. (2022). Pemberian suaka diplomatik dalam hukum internasional: Dilema antara aspek kemanusiaan dan tensi hubungan bilateral. Undang: Jurnal Hukum, 5(2), 293–323. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.293-323

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732

Ridwan, R., Dimyati, K., & Azhari, A. F. (2017). Perkembangan dan eksistensi hukum adat: Dari sintesis, transplantasi, integrasi hingga konservasi. Jurnal Jurisprudence, 6(2), 106. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008

Safitri, N. D., & Wicaksono, A. (2024). Penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar ditinjau dari teori 'urf dan Undang-Undang No. 7/2011. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum dan Filantropi, 109–120. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9153

Sari, E. M., & Sutikno, A. C. P. (2023). Suku adat dan tradisi berdasarkan keturunan di tengah-tengah pemerintahan berkedok kerajaan. JBI: Jurnal Bahasa Indonesia, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.59966/jbi.v1i1.520

Soeliongan, A. E. (2020). Legal opinion: Peracunan eks spionase Rusia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(1), 13–24. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.187

Sunyowati, D. (2013). Hukum internasional sebagai sumber hukum dalam hukum nasional (dalam perspektif hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia). Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 67. https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84

Surya, F. A. (2023). Pluralisme hukum dalam perspektif Pancasila: Tantangan dalam era globalisasi. Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 207–212. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931

Tating, S. R., & Marzaman, A. P. (2023). Kebijakan pemeliharaan kelestarian hayati laut dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Mandub: Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 2(1), 28–38. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.852

The fight against the "Islamic State" in Syria: Towards the modification of the right to self-defence? (2017). Geopolitics History and International Relations, 9(2), 80. https://doi.org/10.22381/ghir9220174

Wardani, Ach. K. W., Kamil, H., & Rizal, Moch. C. (2022). Diktat pengantar ilmu hukum. https://doi.org/10.31219/osf.io/9m4re

Wathan, B. A., & Putri, I. F. (2024). Analisa hukum kebiasaan dalam kasus militer dan paramiliter Nikaragua v. Amerika Serikat. Innovative Journal of Social Science Research, 4(3), 837–846. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10389

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 perspektif siyasah dauliyah. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859

Yanti, N. (2022). Konsep mashlahah mursalah perspektif ekonomi Islam. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 312. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832

Yanubi, Y. S., Wattimena, J. A. Y., & Peilouw, J. S. F. (2022). Penundukan diri suatu negara terhadap keputusan penunjukan uskup oleh Takhta Suci: Perspektif hukum internasional. Pamali: Pattimura Magister Law Review, 2(2), 132–140. https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.841

Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi norma internasional mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Indonesian Perspective, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510