01327 - Force Majeure Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Dan Implikasi Kontraktual

Force Majeure in the Perspective of Islamic Law: Conceptual Study and Contractual Implications

________________________________________

Abstrak

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan peristiwa di luar kendali manusia yang dapat menggagalkan atau menghambat pelaksanaan prestasi kontraktual, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kelanjutan kewajiban para pihak ketika prestasi tidak terpenuhi bukan karena kesalahan debitur. Artikel ini mengkaji konsep force majeure dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan konseptual-normatif dengan merujuk pada literatur fikih muamalah dan kodifikasi hukum kontemporer. Kajian menemukan bahwa sekalipun hukum Islam klasik tidak merumuskan satu doktrin umum force majeure yang seragam, terdapat padanan konseptual yang tersebar dalam istilah-istilah seperti istihālah al-tanfīdh, quwa qāhirah, naẓariyyat al-jawā'iḥ, dan ḍarūrah. Syariah kontemporer menata respons yang berbeda antara kemustahilan pelaksanaan yang dapat mengarah pada penangguhan atau pelepasan kewajiban tertentu, dan kesulitan berat (hardship) yang mendorong penyesuaian atau renegosiasi demi pemulihan keseimbangan kontraktual. Dalam praktik perbankan syariah, konsepsi tersebut dioperasionalisasikan melalui klausula definisi, notifikasi tertulis, pembuktian, musyawarah, dan pembedaan antara debitur yang tidak mampu karena keadaan memaksa dengan debitur yang mampu tetapi menunda. Kontribusi khas perspektif syariah adalah penekanan pada orientasi keadilan dan kemaslahatan yang menjadikan keadaan memaksa bukan sekadar alasan teknis, tetapi instrumen untuk menjaga kewajaran hubungan kontraktual.

Kata kunci: force majeure, hukum Islam, istihālah al-tanfīdh, maqāṣid al-syarī'ah, pembiayaan syariah

________________________________________

Abstract

Force majeure refers to events beyond human control that can frustrate or impede the performance of contractual obligations, raising questions about the continuation of parties' duties when performance is not fulfilled through no fault of the debtor. This article examines the concept of force majeure from the perspective of Islamic law through a conceptual-normative approach by referring to fiqh muamalah literature and contemporary legal codification. The study finds that although classical Islamic law does not formulate a single uniform force majeure doctrine, conceptual equivalents are dispersed across terms such as istiḥālah al-tanfīdh, quwa qāhirah, naẓariyyat al-jawā'iḥ, and ḍarūrah. Contemporary Sharia arranges different responses between impossibility of performance — which may lead to suspension or release from certain obligations — and severe difficulty (hardship), which encourages adjustment or renegotiation to restore contractual balance. In Islamic banking practice, this conception is operationalized through definition clauses, written notification, evidence, deliberation, and a clear distinction between debtors unable to perform due to force majeure and those capable but delaying. The distinctive contribution of the Sharia perspective is its emphasis on justice and public interest (maṣlaḥah), making force majeure not merely a technical excuse but an instrument for maintaining fairness in contractual relations.

Keywords: force majeure, Islamic law, istiḥālah al-tanfīdh, maqāṣid al-sharī'ah, Islamic financing

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik perjanjian modern, istilah force majeure (keadaan memaksa) lazim dipahami sebagai peristiwa di luar kendali manusia yang dapat menggagalkan atau menghambat pelaksanaan prestasi (kewajiban kontraktual) secara signifikan, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kelanjutan kewajiban para pihak dan beban tanggung jawab ketika prestasi tidak terpenuhi bukan karena kesalahan debitur (Haq, 2022; Jasam, 2021). Dalam konteks Indonesia, konsep ini juga sering dipaparkan dalam bahasa klausula kontrak sebagai peristiwa di luar kesalahan para pihak—misalnya bencana alam, perang, kerusuhan, epidemi—yang dijadikan alasan pembenar bahwa para pihak "tidak dapat dituntut" memenuhi prestasi selama peristiwa itu berlangsung atau hingga keadaan dapat dipulihkan (Abdullah, 2020; Devabe, 2022).

Karena itu, pembahasan force majeure menurut hukum Islam terutama berfokus pada bagaimana syariah—melalui perangkat fikih muamalah dan perkembangan kodifikasi modern—memandang kegagalan pemenuhan prestasi akibat peristiwa eksternal yang tidak dapat diprediksi dan/atau tidak dapat dihindari, serta bagaimana syariah menata solusi yang adil bagi para pihak (Anwar, 2016; Haq, 2022).

Literatur kontemporer menegaskan bahwa sekalipun "prinsip umum" force majeure sebagai satu doktrin tunggal tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam hukum Islam klasik, terdapat mekanisme dan konsep-konsep yang dipakai untuk menangani kejadian penghalang prestasi, dan upaya sintesis antara konsep Islam dan konsep Barat juga telah memengaruhi bentuk modernnya dalam berbagai kodifikasi perdata di negara-negara Arab—misalnya melalui teori "intervening contingencies/kejadian pengganggu" yang dikenal sebagai naẓariyyat al-jawā'iḥ (Haq, 2022; رحيل, 2021). Dengan demikian, isu keadaan memaksa dalam syariah perlu dipahami sebagai medan pertemuan antara (i) perangkat nilai dan tujuan syariah untuk menjaga keadilan dan mencegah kemudaratan, serta (ii) teknik hukum kontrak modern yang menuntut kepastian klausula, pembuktian, dan alokasi risiko (Anwar, 2016; Haq, 2022).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif Syariah: Maqāṣid, Ijtihad, dan Orientasi Keadilan Kontraktual

Pendekatan syariah terhadap persoalan baru (nawāzil)—termasuk keadaan memaksa—sering dibahas melalui urgensi ijtihad yang bertumpu pada teks sekaligus realitas, dengan penekanan bahwa maqāṣid al-sharī'ah berperan penting dalam penetapan hukum kontemporer lintas bidang, termasuk transaksi (muamalah) (Esved & Bakdash, 2022). Dalam kerangka ini, penyelesaian masalah kontrak yang terganggu oleh keadaan memaksa tidak diposisikan semata-mata sebagai persoalan "gagal prestasi", tetapi sebagai persoalan realisasi tujuan syariah dan keadilan dalam hubungan pertukaran, terutama ketika satu pihak berpotensi menanggung beban yang tidak wajar akibat peristiwa eksternal (Anwar, 2016; Esved & Bakdash, 2022).

Sejalan dengan itu, studi komparatif tentang "kewajiban yang memberatkan" (al-iltizām al-murhiq) menautkan fondasi syariah pada prinsip pengangkatan kesulitan (رفع الحرج وإزالة الضيق) dan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, lalu mengaitkannya dengan tujuan "mengembalikan keseimbangan kontraktual" demi keadilan (Anwar, 2016; رحيل, 2021). Konsekuensinya, pembacaan syariah terhadap keadaan memaksa tidak berhenti pada pertanyaan "apakah debitur salah?", melainkan juga "bagaimana beban kerugian seharusnya didistribusikan secara adil ketika penyebabnya berada di luar kendali para pihak" (Anwar, 2016; Jasam, 2021).

Literatur juga menunjukkan bahwa di beberapa yurisdiksi modern yang mengklaim inspirasi syariah—misalnya Qatar—hukum positif membedakan keadaan yang membuat prestasi mustahil (mendekati force majeure) dengan keadaan yang hanya membuat prestasi sangat berat (hardship), sekalipun pengaruh hukum Islam dalam detail hukum privatnya diperdebatkan dan dalam praktiknya dapat terbatas (BOYNUKALIN, 2021). Nuansa ini penting: ia menunjukkan bahwa "hukum Islam" dalam praktik kontemporer dapat hadir sebagai inspirasi nilai (keadilan, kemaslahatan), sementara bentuk doktrinalnya sering dimediasi oleh kodifikasi perdata dan yurisprudensi negara (BOYNUKALIN, 2021; Haq, 2022).

2. Terminologi dan Padanan Konseptual dalam Fikih: Dari Istihālah Al-Tanfīdh hingga Al-Jawā'iḥ dan Ḍarūrah

Dalam pembahasan syariah kontemporer, kemustahilan pemenuhan prestasi karena perubahan keadaan sering dirujuk dengan istilah istihālah al-tanfīdh (kemustahilan pelaksanaan) (Jasam, 2021). Selain itu, literatur juga menyebut istilah yang dipakai dalam praktik atau teori modern seperti quwa qāhirah (kekuatan memaksa) dan menempatkannya sebagai konsep yang dapat mencakup "kemustahilan setelah akad" (supervening impossibility) maupun perubahan keadaan yang membuat pelaksanaan menjadi "secara substansial berbeda" dari yang disepakati, sehingga berdampak pada perubahan hak dan tanggung jawab kontraktual (Jasam, 2021).

Pada saat yang sama, studi tentang force majeure dalam transaksi Islam menekankan bahwa hukum Islam klasik tidak merumuskan satu doktrin umum force majeure yang seragam, tetapi memiliki mekanisme untuk menangani peristiwa di luar kontrol manusia, dan gagasan tersebut telah disintesiskan dalam teori "kejadian pengganggu" (naẓariyyat al-jawā'iḥ) yang tercermin dalam kodifikasi perdata negara-negara Arab (Haq, 2022; رحيل, 2021).

Dalam praktik kontemporer Indonesia, khususnya dalam perbankan atau akta pembiayaan syariah, force majeure bahkan sering didefinisikan secara eksplisit di bagian definisi akta sebagai peristiwa alam atau peristiwa memaksa lain yang terjadi di luar kesalahan para pihak—misalnya banjir, gempa, letusan gunung, longsor, kebakaran, epidemi; atau peristiwa sosial-politik seperti perang, pemberontakan, dan kerusuhan—yang dijadikan alasan pembenar sehingga pihak tidak dapat diwajibkan memenuhi prestasi (Abdullah, 2020; Devabe, 2022). Sementara itu, dalam literatur yang membahas murābaḥah pasca pandemi, disebut pula bahwa hukum Islam mengenal konsep ḍarūrah (keadaan yang membawa kerusakan/kemudaratan) dalam membingkai kondisi yang berhubungan dengan situasi memaksa pada pelaksanaan akad (Devabe, 2022).

Dengan demikian, padanan konseptual syariah muncul dalam spektrum istilah: mulai dari kemustahilan pelaksanaan (istihālah), peristiwa pemaksa (quwa qāhirah), teori kejadian pengganggu (jawā'iḥ), hingga keadaan darurat atau kemudaratan (ḍarūrah) (Devabe, 2022; Haq, 2022; Jasam, 2021).

3. Membedakan Force Majeure dan Hardship dalam Perspektif Syariah dan Kodifikasi Modern

Salah satu sintesis penting dalam literatur modern adalah pembedaan antara keadaan yang membuat prestasi "mustahil" (lebih dekat pada force majeure) dan keadaan yang membuat prestasi "sangat memberatkan" (sering disebut hardship atau dalam kajian perbandingan: "intervening contingencies") (Anwar, 2016; رحيل, 2021). Kajian tentang al-iltizām al-murhiq secara eksplisit menyatakan bahwa "erhāq/keberatan yang berat" berada pada tingkat yang "lebih rendah" daripada force majeure, dan secara tujuan bertemu pada prinsip keadilan melalui pengembalian kewajiban yang memberatkan ke batas yang wajar (Anwar, 2016).

Dalam tinjauan komparatif dampak COVID-19 terhadap kontrak, juga dijelaskan pembeda konseptual: force majeure mengarah pada kemustahilan pelaksanaan, sedangkan intervening contingencies/hardship mengarah pada kesulitan berat jika prestasi tetap dipaksakan dalam bentuk semula; dan akibat hukumnya dapat berbeda, yakni pemutusan atau penangguhan versus adaptasi atau penyeimbangan (رحيل, 2021).

Pembedaan ini menjadi sangat nyata dalam konteks pembiayaan bank syariah selama pandemi. Studi normatif tentang penerapan prinsip hardship pada perjanjian pembiayaan bank syariah menilai bahwa mengkategorikan pandemi semata sebagai force majeure—yang secara logika membebaskan debitur dari pelaksanaan prestasi—berisiko besar terhadap keberlanjutan lembaga keuangan syariah, sehingga lebih tepat mendorong penyesuaian melalui hardship dan renegosiasi akad (Hanif & Perast, 2023; رحيل, 2021). Sejalan dengan itu, kajian murābaḥah pasca Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 menempatkan bencana sebagai alasan yang sering dipakai publik untuk meminta pembatalan kontrak, tetapi juga menekankan adanya ruang interpretasi dan kebutuhan kehati-hatian dalam menerapkan konsep keadaan memaksa dalam kontrak pembiayaan syariah (Devabe, 2022; Hanif & Perast, 2023).

4. Unsur "Tanpa Kesalahan Debitur" dan Syarat Keadaan Memaksa dalam Bingkai Syariah

Unsur "keadaan memaksa di luar kemampuan para pihak yang menyebabkan prestasi tidak dapat dipenuhi tanpa kesalahan debitur" beririsan kuat dengan penekanan literatur syariah bahwa keadaan memaksa dinilai dari aspek peristiwa eksternal di luar kontrol para pihak dan absennya fault (kesalahan) (Haq, 2022; Jasam, 2021). Kajian tentang force majeure dalam syariah menyatakan bahwa ketika sebuah peristiwa memenuhi kualifikasi keadaan memaksa, peristiwa tersebut dipandang dalam kerangka "ketiadaan kesalahan" para pihak, dan kondisi inilah yang membuka ruang solusi seperti pembatalan sepihak atau pengakhiran konsekuensi tanggung jawab tertentu tergantung konteks (Jasam, 2021). Di tingkat dokumen atau akta, definisi klausula force majeure juga secara eksplisit menempatkan peristiwa itu sebagai "di luar kesalahan para pihak" dan sebagai dasar justifikasi bahwa pihak tidak dapat dipaksa memenuhi prestasi selama keadaan itu menghalangi (Abdullah, 2020; Sabe, 2025).

Meskipun sumber-sumber yang tersedia tidak menyajikan satu daftar syarat tunggal yang disepakati seluruh mazhab, beberapa elemen kunci yang berulang dapat diidentifikasi secara tekstual: peristiwa berada di luar kendali atau kemampuan manusia, tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan, serta menghalangi pelaksanaan prestasi (Abdullah, 2020; Devabe, 2022; Haq, 2022). Di ranah praktik pembiayaan syariah, kontrak juga sering menuntut prosedur pemberitahuan dan pembuktian—misalnya pemberitahuan tertulis dan bukti dari instansi berwenang—agar keadaan memaksa diakui, yang menunjukkan bahwa "tanpa kesalahan debitur" bukan hanya klaim moral, tetapi kategori yang harus dibuktikan secara administratif dan kontraktual (Sabe, 2025; عزيزة, 2021).

Dengan demikian, aspek "tanpa kesalahan debitur" dalam praktik kontemporer cenderung dipahami bersama dua hal: (i) karakter peristiwanya yang eksternal dan memaksa, serta (ii) disiplin prosedural untuk menyatakan, membuktikan, dan membatasi akibat hukumnya secara adil (Jasam, 2021; Sabe, 2025).

5. Akibat Hukum dalam Perspektif Syariah: Pembebasan, Penangguhan, Pemutusan, atau Penyesuaian

Literatur menunjukkan bahwa akibat hukum keadaan memaksa dalam horizon syariah tidak tunggal, melainkan berada pada spektrum solusi yang dihubungkan dengan derajat gangguan (mustahil vs. memberatkan) dan pertimbangan keadilan (Anwar, 2016; Jasam, 2021). Pada titik kemustahilan (istihālah al-tanfīdh), pembahasan quwa qāhirah dalam syariah mencakup kemustahilan setelah akad dan perubahan keadaan yang membuat pelaksanaan menjadi sangat berbeda dari kesepakatan awal, yang berimplikasi pada perubahan hak dan tanggung jawab, dan dalam kondisi tertentu dapat mengarah pada penghentian atau pelepasan konsekuensi kewajiban tertentu (Jasam, 2021).

Namun, terdapat pula model yang menekankan penangguhan: kajian khusus tentang kontrak Saudi menyatakan bahwa dalam praktik hukum kontrak Saudi, kejadian force majeure tidak mengakhiri kontrak, tetapi "menangguhkan" keberlakuannya sampai pelaksanaan kembali mungkin (Jasam, 2021). Ini menunjukkan variasi implementasi dalam yurisdiksi kontemporer yang mengaitkan diri dengan syariah, sekaligus memperlihatkan bahwa penangguhan dapat dipakai sebagai teknik menjaga keseimbangan kepentingan para pihak ketika kemustahilan bersifat sementara (Abdullah, 2020; Jasam, 2021).

Pada keadaan yang tidak mencapai kemustahilan tetapi menjadi sangat memberatkan, konsepsi hardship dan "kewajiban memberatkan" dalam kajian komparatif menekankan fungsi penyesuaian untuk "mengembalikan kewajiban ke batas wajar," berbasis prinsip keadilan, pengangkatan kesempitan, dan pencegahan pengambilan harta secara batil (Anwar, 2016; Hanif & Perast, 2023). Studi tentang pandemi dalam pembiayaan syariah secara eksplisit mengarahkan solusi pada renegosiasi, termasuk rescheduling, reconditioning, atau restructuring, sebagai wujud penyesuaian akibat situasi sulit yang timbul karena pembatasan oleh pemerintah (Hanif & Perast, 2023).

Selain itu, praktik akta pembiayaan syariah juga menggambarkan force majeure sebagai kondisi "sementara" (lapsed/temporary) yang tidak menjadi alasan pembatalan akta, melainkan menunda kewajiban sampai keadaan dapat diatasi, yang sejalan dengan orientasi penangguhan atau penjadwalan ulang alih-alih pemutusan otomatis (Abdullah, 2020; Hanif & Perast, 2023).

6. Operasionalisasi dalam Kontrak dan Praktik Perbankan Syariah: Klausula, Notifikasi, Pembuktian, dan Musyawarah

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa klausula force majeure merupakan unsur yang sering dimasukkan dalam kontrak pembiayaan syariah untuk mengurangi sengketa tentang makna keadaan memaksa dan tata cara penanganannya (Iter, 2021; الجامعة et al., 2024). Dalam kajian rekonstruksi akad pembiayaan berbasis prinsip profit and loss, disebut secara eksplisit perlunya klausula force majeure karena ketiadaannya dapat memicu sengketa mengenai definisi dan konsekuensi keadaan memaksa di masa depan (الجامعة et al., 2024).

Pada level kualitas klausula, studi tentang prinsip keadilan dalam transaksi berbasis bagi hasil atau kerugian juga mencatat adanya persoalan redaksional: misalnya klausula yang menyatakan bahwa keterlambatan atau kegagalan pemberitahuan force majeure dapat berakibat "tidak diakuinya" peristiwa tersebut, yang menunjukkan pentingnya mekanisme pemberitahuan dalam menentukan apakah klaim keadaan memaksa diterima (Sabe, 2025; العال, 2022).

Dalam praktik, klausula sering menetapkan kewajiban notifikasi tertulis dan pembuktian. Misalnya, analisis produk gadai emas di perbankan syariah menyatakan bahwa bila terjadi force majeure, nasabah wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti dari instansi berwenang dalam batas waktu tertentu, dan keterlambatan pemberitahuan dapat menyebabkan keadaan memaksa "tidak diakui" (Sabe, 2025; العال, 2022). Pola prosedural serupa juga tampak pada kontrak pembiayaan koperasi syariah (KSPPS), yang mendefinisikan contoh peristiwa force majeure (bencana alam, epidemi, kerusuhan, blokade, regulasi pemerintah yang terkait langsung pelaksanaan perjanjian) serta mewajibkan pemberitahuan tertulis, respons penerimaan atau penolakan dari pihak lain, dan negosiasi jadwal pembayaran bila keadaan memaksa diterima (Sabe, 2025; عزيزة, 2021).

Dalam standar klausula murābaḥah, force majeure juga dijelaskan sebagai kondisi yang dapat menjadi alasan pengecualian kompensasi bagi nasabah yang tidak melakukan kewajiban pembayaran, dengan penekanan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat (Hanif & Perast, 2023; Iter, 2021).

7. Keadaan Memaksa, Sanksi Keterlambatan, dan Pembeda antara "Tidak Mampu" versus "Mampu tetapi Menunda"

Dalam ekonomi dan perbankan syariah, salah satu isu turunan dari keadaan memaksa adalah apakah debitur yang terlambat membayar dapat dikenai sanksi (ta'zīr atau denda/penalti) ketika keterlambatan terkait keadaan memaksa. Kajian tentang Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menegaskan bahwa pengadilan harus memastikan bahwa nasabah yang menunda pembayaran benar-benar tidak memiliki alasan syar'i ('uzr syar'ī), yang dicontohkan meliputi force majeure atau kesulitan ekonomi; dan secara prinsip penalti hanya dapat dikenakan pada pihak yang "mampu" tetapi menunda tanpa alasan yang sah, sedangkan yang berada dalam force majeure tidak dikenai penalti (Meftah, 2019).

Sejalan dengan itu, kajian tentang penerapan amercement dalam kontrak pembiayaan bank syariah juga membedakan nasabah yang "mampu tetapi menunda" dari nasabah yang tidak mampu karena force majeure, dan menyatakan bahwa yang tidak mampu karena force majeure tidak boleh dikenai sanksi serta seharusnya diberi keringanan sampai mampu memenuhi kewajiban (Meftah, 2019; الزعبي, 2005).

Pembedaan ini memperlihatkan bagaimana unsur "tanpa kesalahan debitur" bekerja secara fungsional: keadaan memaksa diperlakukan sebagai alasan yang memutus atau setidaknya melemahkan dasar pemberian sanksi, karena kegagalan pemenuhan tidak lahir dari taqsīr (kelalaian bersalah) debitur (Meftah, 2019; الزعبي, 2005). Dalam konteks pandemi dan pembiayaan syariah, pembedaan ini juga relevan dengan argumen bahwa pemaknaan yang terlalu cepat sebagai force majeure—yang membebaskan kewajiban—berisiko menimbulkan ketidakseimbangan baru bagi lembaga keuangan syariah; sehingga banyak kajian mendorong penyesuaian berbasis hardship melalui restrukturisasi, bukan "pembebasan total" (Devabe, 2022; Hanif & Perast, 2023).

8. Peran Kaidah dan Argumentasi Hukum Islam di Peradilan Ekonomi Syariah

Di tingkat adjudikasi, kajian empiris atas putusan-putusan perkara ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa hakim menggunakan al-qawāʿid al-uṣūliyyah dan al-qawāʿid al-fiqhiyyah sebagai dasar argumentasi hukum dalam sebagian putusan yang diteliti, sehingga kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai perangkat rechtsvinding (penemuan hukum) ketika menghadapi sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa yang melibatkan klaim keadaan memaksa (Esved & Bakdash, 2022; القريوتي & الهادي, 2023).

Penelitian tersebut menganalisis 384 putusan (sebagai "semesta kasus") dan menemukan penggunaan 15 kaidah dari 28 argumentasi hukum pada 14 putusan yang memuat kaidah, serta mencatat adanya perkara di mana penggugat menganggap kondisi sakit yang menghambat pemenuhan prestasi sebagai force majeure sehingga tidak patut dinyatakan wanprestasi (القريوتي & الهادي, 2023). Dalam kasus demikian, penggunaan kaidah fikih oleh hakim dapat berfungsi untuk menilai kelayakan penggunaan klausula keadaan memaksa, termasuk ketika klausula tersebut tidak tertulis secara eksplisit dalam kontrak, yang menunjukkan bagaimana prinsip syariah dioperasionalisasi untuk menilai "ketiadaan kesalahan" dan kewajaran konsekuensi hukum (الجامعة et al., 2024; القريوتي & الهادي, 2023).

Di sisi metodologis, peran maqāṣid al-sharī'ah dalam ijtihad kontemporer juga menjadi kerangka umum yang menjelaskan mengapa pendekatan syariah terhadap keadaan memaksa tidak semata-mata formalistik, tetapi mengarah pada solusi yang menjaga kemaslahatan dan keadilan, terutama ketika realitas sosial-ekonomi berubah cepat dan memunculkan "masalah baru" yang menuntut penalaran hukum yang bertanggung jawab (Anwar, 2016; Esved & Bakdash, 2022). Dengan kata lain, ketika keadaan memaksa mengganggu prestasi, hukum Islam dalam praktik kontemporer bergerak melalui kombinasi klausula kontraktual, mekanisme pembuktian, dan perangkat argumentasi syariah (kaidah dan maqāṣid) untuk menghasilkan pemutusan, penangguhan, atau penyesuaian yang dinilai adil (Anwar, 2016; القريوتي & الهادي, 2023).

________________________________________

C. PENUTUP

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, force majeure menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai keadaan eksternal di luar kendali para pihak yang menghalangi pelaksanaan prestasi dan dinilai dalam kerangka ketiadaan kesalahan debitur, dengan padanan konseptual yang muncul dalam istilah seperti istihālah al-tanfīdh, quwa qāhirah, naẓariyyat al-jawā'iḥ, dan dalam konteks tertentu ḍarūrah (Devabe, 2022; Haq, 2022; Jasam, 2021).

Literatur juga menunjukkan bahwa syariah kontemporer menata respons yang berbeda antara kemustahilan—yang dapat mengarah pada penangguhan atau pelepasan kewajiban tertentu bergantung rezim hukum yang diacu—dan kesulitan berat (hardship) yang lebih mendorong penyesuaian atau renegosiasi demi pemulihan keseimbangan kontraktual (Anwar, 2016; Hanif & Perast, 2023; Jasam, 2021). Dalam praktik perbankan dan akta syariah, konsepsi tersebut dioperasionalisasikan melalui klausula definisi, notifikasi tertulis dan pembuktian, musyawarah atau negosiasi restrukturisasi, serta pembedaan tegas antara debitur tidak mampu karena keadaan memaksa (tidak layak disanksi) dan debitur mampu tetapi menunda (dapat dikenai sanksi disipliner) (Meftah, 2019; Sabe, 2025; الزعبي, 2005; عزيزة, 2021).

Pada akhirnya, kontribusi khas perspektif syariah yang tampak dalam sumber-sumber ini adalah penekanan pada orientasi keadilan—mengangkat kesempitan dan mencegah ketidakadilan dalam pertukaran—yang menjadikan keadaan memaksa bukan sekadar alasan teknis, tetapi juga instrumen untuk menjaga kewajaran dan kemaslahatan hubungan kontraktual (Anwar, 2016; Esved & Bakdash, 2022; القريوتي & الهادي, 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2020). The legal impact of Islamic law in the identity and provisions of Qatari legal system: Conceptual frame and legislative directions. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 58(2), 451–482. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.451-482

Anwar, S. (2016). Unified Islamic calendar in the perspective of Islamic legal philosophy. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 54(1), 203. https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.203-247

BOYNUKALIN, E. (2021). أصول فقه الإباضية معالم ومصادر. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 61(61), 55–92. https://doi.org/10.15370/maruifd.1035969

Devabe, E. (2022). İslam hukuku açısından opsiyon sözleşmeleri. Darulfunun Ilahiyat, 33(2), 533–565. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.1.1141122

Esved, H., & Bakdash, M. (2022). Cibrân Halil Cibrân'da devrimci eğilim: Betimleyici ve analitik bir çalışma. Şarkiyat Mecmuası / Journal of Oriental Studies, 0(41), 197–214. https://doi.org/10.26650/jos.1083751

Hanif, M. W., & Perast, L. H. (2023). Selling abstract rights in the jurisprudence of the four schools of thought: A comparative jurisprudential study. Journal of Humanities and Social Sciences Studies, 5(9), 67–96. https://doi.org/10.32996/jhsss.2023.5.9.8

Haq, H. (2022). مقاصد الشريعة وأهميتها في الاجتهاد. Mahakim Journal of Islamic Family Law, 1(2), 101–110. https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i2.76

Iter, A. (2021). مفهوم الحرية في الفقه الحنفي: الحرية في أفق المصالح والحقوق. Journal of Islamic Ethics, 5(1–2), 120–172. https://doi.org/10.1163/24685542-12340067

Jasam, N. (2021). الإسلام في إندونيسيا: بين الأصالة والإنحراف. Islam Nusantara Journal for Study of Islamic History and Culture, 2(2), 93–115. https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.154

Meftah, B. (2019). Conflict in legitimacy of Islamic finance. مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية, 10(1), 35–76. https://doi.org/10.55188/ijifarabic.v10i1.257

Sabe, A. Professor. Dr. S. M. (2025). عدم الاستقرار السياسي في ليبيا: دراسة في العوامل الداخلية والخارجية. Journal of Juridical and Political Science, 6(1). https://doi.org/10.55716/jjps.2017.6.1.4

الجامعة, ك. ب. ا., العزاوي, س. ن. ح., البستاني, س. ي. س., & لبنان, ا. ا.-ك. ا.-. (2024). التكييف القانوني لجائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة أم حالة طارئة في القانون العراقي والمقارن. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية, (25), 47–83. https://doi.org/10.61279/50epy066

الزعبي, ف. ف. (2005). حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي (دراسة تحليلية مقارنة). مجلة الحقوق, 29(4). https://doi.org/10.34120/jol.v29i4.1417

العال, م. ر. ح. ع. (2022). أوجه الاستفادة من التفسير المقاصدي للقرآن الكريم في الواقع المعاصر. مجلة قطاع أصول الدين, 17(17), 81–260. https://doi.org/10.21608/jsad.2022.269736

القريوتي, ر., & الهادي, س. ع. (2023). التعارض بين المعاهدة والدستور. Ijhss, 1(2). https://doi.org/10.61856/ijhss.v1i2.51

رحيل, م. ف. (2021). تكتيكات الحصار في عصر دولة المماليك البحرية بين النظرية والتطبيق (648–784هـ / 1250–1384م). ذاكرة العرب, 5(5), 59–81. https://doi.org/10.21608/zarab.2021.332629

عزيزة, ب. ج. (2021). الحق في اللجوء بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951. Mieyar, 25(3), 721–738. https://doi.org/10.37138/almieyar.v25i3.1650