01314 - Ex Aequo et Bono dalam Perspektif Hukum Islam: Diskresi Keadilan, Arbitrase Syariah, dan Batas Prosedural

Abstract

This article examines the concept of ex aequo et bono — the authority granted to a judge or arbitrator to decide based on justice and equity rather than strict positive law — within the framework of Islamic law, with particular reference to Indonesian legal practice. Drawing on literature concerning Islamic arbitration (al-taḥkīm), the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), and religious court adjudication, the article identifies five core elements that define ex aequo et bono in an Islamic legal context. First, it requires consensual authorization: parties must expressly agree to equity-based adjudication. Second, it cannot override mandatory law (dwingende regels). Third, and distinctively, it must remain within the boundaries of Islamic principles (sharīʿah), including the Qur'an, Sunnah, ijmāʿ, and fiqh constructions. Fourth, at the procedural level, its application is constrained by the prohibition against deciding ultra petita, with some limited exceptions justified through ex-officio mechanisms for rights protection. Fifth, its substantive measure is anchored to maqāṣid al-sharīʿah and the prohibition of injustice (ẓulm). The article concludes that ex aequo et bono in Islamic law is best understood not as freedom from law, but as a sharīʿah-compatible, consensually grounded, and procedurally bounded form of equitable discretion oriented toward maṣlaḥah.

Keywords: ex aequo et bono, Islamic law, al-taḥkīm, BASYARNAS, maqāṣid al-sharīʿah, ultra petita, arbitration

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ex aequo et bono — kewenangan yang diberikan kepada hakim atau arbiter untuk memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan, tidak semata-mata berdasarkan hukum positif — dalam kerangka hukum Islam, dengan rujukan khusus pada praktik hukum di Indonesia. Berlandaskan literatur mengenai arbitrase Islam (al-taḥkīm), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan peradilan agama, artikel ini mengidentifikasi lima elemen pokok yang mendefinisikan ex aequo et bono dalam konteks hukum Islam. Pertama, ia mensyaratkan otorisasi konsensual: para pihak harus menyepakati secara tegas pemutusan berbasis keadilan. Kedua, ia tidak dapat mengesampingkan hukum memaksa (dwingende regels). Ketiga — dan inilah yang menjadikannya "Islamik" — ia harus tetap berada dalam batas-batas prinsip syariah, meliputi al-Qur'an, Sunnah, ijmāʿ, dan konstruksi fiqh. Keempat, pada level prosedural, penerapannya dibatasi oleh larangan ultra petita, dengan beberapa pengecualian terbatas yang dijustifikasi melalui mekanisme ex-officio untuk perlindungan hak. Kelima, ukuran substantifnya dirujukkan pada maqāṣid al-sharīʿah dan larangan kezaliman (ẓulm). Artikel ini menyimpulkan bahwa ex aequo et bono dalam hukum Islam paling tepat dipahami bukan sebagai kebebasan dari hukum, melainkan sebagai diskresi berkeadilan yang kompatibel dengan syariah, berbasis konsensus, dan terbatas secara prosedural, serta berorientasi pada maṣlaḥah.

Kata kunci: ex aequo et bono, hukum Islam, al-taḥkīm, BASYARNAS, maqāṣid al-sharīʿah, ultra petita, arbitrase

________________________________________

1. Pendahuluan: Gagasan Ex Aequo et Bono dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Dalam praktik penyelesaian sengketa, istilah ex aequo et bono lazim dipahami sebagai kewenangan untuk memutus "berdasarkan keadilan dan kepatutan," yakni pertimbangan yang tidak semata-mata bergantung pada penerapan aturan hukum positif secara ketat, melainkan menimbang fairness, moralitas, dan hati nurani dalam batas-batas tertentu (Shara, 2022; Waruwu et al., 2023). Di Indonesia, doktrin ini paling sering dibahas dalam kerangka arbitrase — termasuk arbitrase syariah — karena Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberi ruang agar putusan dapat didasarkan pada "ketentuan hukum" atau "keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono)" (Shara, 2022; Waruwu et al., 2023).

Pada saat yang sama, tradisi hukum Islam juga mengenal ragam mekanisme penyelesaian sengketa — perdamaian (al-ṣulḥ), arbitrase (al-taḥkīm), dan peradilan (al-qaḍā') — yang dalam literatur Indonesia sering disejajarkan dengan negosiasi/mediasi, arbitrase, dan litigasi (Anita et al., 2023; Dewi, 2017). Karena itu, pertanyaan "ex aequo et bono menurut hukum Islam" secara akademik perlu diletakkan sebagai persoalan: (i) bagaimana ruang diskresi berbasis keadilan/kepatutan dibenarkan dalam kerangka normatif Islam; (ii) bagaimana ia diinstitusionalisasikan dalam taḥkīm — terutama melalui BASYARNAS; dan (iii) bagaimana batasannya agar diskresi tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan atau pelanggaran asas prosedural, misalnya larangan ultra petita (Ihzafitri et al., 2022; Nur, 2020; Umam & Nasution, 2023).

________________________________________

2. Makna Ex Aequo et Bono: Keadilan-Kepatutan sebagai "Jalan Selain Aturan yang Kaku"

Secara konseptual, ex aequo et bono dipaparkan sebagai doktrin yang memungkinkan arbiter memutus sengketa tidak berdasarkan ketentuan hukum materiil dan formil yang berlaku secara ketat, melainkan berlandaskan prinsip keadilan dan kepatutan — termasuk pertimbangan etika dan moral — apabila arbiter memang diotorisasi oleh para pihak (Waruwu et al., 2023). Penjelasan yang sejalan juga muncul dalam pembacaan atas UU Arbitrase: frasa "sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan" dipahami sebagai sinonim ex aequo et bono; corak pertimbangannya tidak didasarkan pada aturan hukum yang ketat/kaku dan dapat menyampingkan kekakuan tersebut, sehingga dikaitkan dengan "keadilan alamiah" (natural justice) (Shara, 2022). Dalam konteks peradilan, ex aequo et bono juga dikaitkan dengan makna "in justice and fairness, according to equity and conscience," sehingga ia dipahami sebagai ruang pertimbangan "equity dan conscience" ketika rumusan hukum positif dianggap terlalu kaku untuk mencapai hasil yang adil (Adolf, 2017).

Namun, beberapa sumber menegaskan bahwa ex aequo et bono bukanlah "pemutusan tanpa hukum" secara mutlak. Waruwu dkk. menempatkannya pada filosofi natural law — yakni medan moralitas yang dipandang lebih tinggi daripada norma hukum positif — tetapi sekaligus menegaskan bahwa penggunaan akal sehat dan hati nurani tidak boleh jatuh pada subjektivitas yang membuat putusan menjadi tidak adil (Waruwu et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian atas UU Arbitrase menegaskan bahwa meski peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan ketika arbiter diberi kebebasan memutus berdasarkan keadilan/kepatutan, tetap terdapat kategori "hukum memaksa" (mandatory law/dwingende regels) yang tidak boleh disimpangi (Sufiarina et al., 2022; Waruwu et al., 2023).

Dengan demikian, makna ex aequo et bono yang dapat disintesiskan dari sumber-sumber ini adalah: "diskresi berbasis keadilan" yang bekerja di dalam kerangka otorisasi dan pembatasan, bukan kebebasan tanpa rambu (Shara, 2022; Sufiarina et al., 2022; Waruwu et al., 2023).

________________________________________

3. Padanan dalam Hukum Islam: Al-Taḥkīm (Arbitrase) dan Orientasi Keadilan

Dalam hukum Islam, arbitrase umumnya dipadankan dengan al-taḥkīm, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menghadirkan seorang muhakkim/arbiter yang ahli dan putusannya mengikat para pihak (Dewi, 2017). Literatur tentang mekanisme BASYARNAS menegaskan bahwa "arbiter dalam istilah hukum Islam disebut hakam," dan arbitrase dipahami sebagai kesepakatan para pihak untuk menunjuk satu atau lebih hakam guna memberikan putusan atas sengketa yang terjadi secara damai (Alaqoh & Mujib, 2023). Kajian komparatif mengenai arbitrase dalam hukum positif dan hukum Islam juga menegaskan kesamaan struktur dasar: sama-sama menunjuk pihak ketiga sebagai "arbiter/hakim," dengan perbedaan bahwa hukum Islam mensyaratkan hakam beragama Islam dan kewenangan taḥkīm dipaparkan lebih luas — mencakup muamalah, sosial, bahkan politik — dibanding arbitrase positif yang diletakkan sebagai kewenangan perdata berbasis perjanjian arbitrase (Subagyono et al., 2014).

Dalam tradisi hukum Islam klasik, penyelesaian sengketa non-litigasi dipaparkan bertumpu pada dua jalur besar: proses pengadilan (al-qaḍā') dan perdamaian (al-ṣulḥ), dan dalam kerangka al-ṣulḥ para pihak dapat memilih mengangkat al-ḥakam — yang "sangat mirip" dengan arbitrase — atau bernegosiasi sendiri (Fadillah & Putri, 2021). Bahkan, terdapat pandangan yang dikutip dalam studi tentang arbitrase klasik bahwa "arbitration in equity (amiable composition) merupakan ketentuan, sedangkan arbitration in law merupakan pengecualian," yang menunjukkan bahwa orientasi keadilan-substantif/damai merupakan dimensi penting taḥkīm klasik, meski pandangan ini juga dipaparkan sebagai perdebatan di kalangan penulis (Fadillah & Putri, 2021).

Pada titik ini, gagasan ex aequo et bono dapat dibaca sebagai "bahasa modern" untuk sebagian orientasi taḥkīm — yakni memutus secara patut dan adil — tetapi ia tetap harus tunduk pada batasan syariah dan prinsip persetujuan para pihak yang sangat ditekankan dalam arbitrase modern maupun arbitrase syariah (Alaqoh & Mujib, 2023; Umam & Nasution, 2023; Waruwu et al., 2023).

________________________________________

4. Dasar Otorisasi: Persetujuan Para Pihak sebagai Syarat Kunci (Consensual Authorization)

Baik dalam arbitrase modern maupun dalam praktik arbitrase syariah di Indonesia, syarat utama agar arbiter dapat memutus ex aequo et bono adalah adanya otorisasi tegas dari para pihak. Kajian atas Model Law UNCITRAL menekankan bahwa wewenang menyelesaikan ex aequo et bono ("sebagai amiable compositeur") hanya diperbolehkan jika para pihak memang menentukan demikian dalam perjanjian mereka, dan pilihan itu harus dinyatakan secara tegas (expressly authorized) (Gautama, 2017). Penegasan serupa muncul dalam kajian urgensi UU arbitrase internasional: penerapan ex aequo et bono "hanya dapat diperkenankan" apabila para pihak dengan tegas menyatakan permohonannya (Herlani, 2020). Dalam pembahasan arbitrase elektronik pun ditegaskan bahwa putusan dilarang berdasar ex aequo et bono apabila hal itu tidak disepakati para pihak dan kehendak itu harus dicantumkan secara tegas dalam perjanjian arbitrase, mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UU AAPS (Terwarat & Mochtar, 2021).

Di tingkat hukum positif Indonesia, penelitian tentang kewenangan arbiter menegaskan bahwa kewenangan memutus ex aequo et bono diartikulasikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 — antara lain pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (1) — dan pelaksanaan putusan dengan asas tersebut "muncul apabila para pihak menyepakatinya" (Waruwu et al., 2023). Penjelasan Pasal 56 ayat (1) juga dipahami memberi pilihan: para pihak dapat memperjanjikan bahwa arbiter wajib memutus berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) (Shara, 2022; Waruwu et al., 2023).

Jika disintesiskan, seluruh sumber ini mengarahkan pada prinsip umum: dalam arbitrase, ex aequo et bono adalah "kompetensi yang lahir dari konsensus," bukan atribut bawaan arbiter tanpa mandat (Gautama, 2017; Herlani, 2020; Waruwu et al., 2023).

________________________________________

5. Hubungan dengan Syariah: Ex Aequo et Bono Tidak Boleh Menegasikan Prinsip Syariah

Pertanyaan paling penting dalam "ex aequo et bono menurut hukum Islam" bukan hanya soal kebolehan diskresi, melainkan soal pagar normatifnya. Penelitian tentang BASYARNAS menunjukkan bahwa pemaknaan dan implementasi ex aequo et bono dikorelasikan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk terkait larangan ultra petita, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan kemampuan arbiter (Umam & Nasution, 2023). Kajian yang sama menegaskan batasan penerapan ex aequo et bono di BASYARNAS berkaitan erat dengan prinsip konsensual para pihak, tuntutan petitum primer, prinsip syariah, pacta sunt servanda, dan asas itikad baik (Umam & Nasution, 2023). Dengan kata lain, pada arbitrase syariah, "keadilan dan kepatutan" bukan kategori bebas nilai, melainkan wajib dibaca sebagai keadilan-kepatutan yang kompatibel dengan kerangka syariah dan struktur tuntutan (Umam & Nasution, 2023).

Garis batas ini juga sejalan dengan pembahasan standar taḥkīm dalam Sharia Standards AAOIFI: dalam mengambil keputusan disyaratkan putusan tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip-prinsip Islam serta memperhatikan nilai-nilai keadilan; putusan akhir taḥkīm harus memuat semua butir sengketa para pihak dan pada prinsipnya mengikat para pihak (Alaqoh & Mujib, 2023). Lebih jauh, pembahasan mazhab dalam standar tersebut menyebut adanya pandangan Maliki dan Hanbali bahwa jika keputusan hakam tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan ijmāʿ, hakim pengadilan tidak memiliki hak membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim tidak sependapat; dan juga dipaparkan adanya kesepakatan di kalangan mazhab tertentu bahwa keputusan hakam langsung mengikat para pihak (Alaqoh & Mujib, 2023).

Namun, literatur komparatif juga menyebut perbedaan: dalam hukum Islam, pengadilan dipaparkan memiliki kewenangan membatalkan keputusan taḥkīm bila bertentangan dengan ketentuan syara' (Subagyono et al., 2014). Nuansa ini menunjukkan bahwa "finalitas" putusan taḥkīm dalam perspektif fikih/mazhab dapat diperdebatkan, tetapi titik temu yang tegas ialah: putusan tidak boleh melanggar sumber/prinsip syariah, sehingga "equity" versi Islam bukan kebebasan untuk menyimpangi syariah, melainkan kebebasan untuk mencapai keadilan melalui syariah (Alaqoh & Mujib, 2023; Subagyono et al., 2014).

________________________________________

6. Praktik BASYARNAS: Kombinasi Sumber Syariah dan Hukum Nasional dalam Putusan yang "Adil dan Patut"

Dalam praktik BASYARNAS, sejumlah studi menyatakan bahwa arbiter memeriksa dan memutus dengan berpedoman pada hukum Islam sekaligus perangkat hukum nasional yang relevan. Studi kasus sengketa murabahah di BASYARNAS menyatakan bahwa arbiter menggunakan kaidah hukum sebagai dasar metode pemeriksaan dan putusan, yang meliputi sumber-sumber Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijmāʿ ulama) dan juga rujukan hukum positif seperti KUH Perdata, UU Arbitrase, UU Perbankan Syariah, peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN, kaidah fiqh, dan pendapat ahli perbankan syariah (Anita et al., 2023). Kajian yang sama menegaskan bahwa kewenangan arbiter menjatuhkan putusan berdasar keadilan/kepatutan (ex aequo et bono) dipandang sesuai dengan Pasal 56 UU Arbitrase, dan dalam putusan tersebut arbiter juga menerapkan prinsip ex aequo et bono (Anita et al., 2023).

Di sisi lain, kajian prosedural BASYARNAS menegaskan bahwa arbiter tunggal atau majelis harus memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan "sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak," serta putusannya final and binding (Baharuddin, 2024). Kedua gambaran ini dapat disintesiskan: "keadilan dan kepatutan" dalam arbitrase syariah dipraktikkan sebagai pertimbangan yang (i) tetap terkait pada perjanjian/akad dan (ii) diikat oleh sumber-sumber syariah dan prosedur hukum yang berlaku (Anita et al., 2023; Baharuddin, 2024).

Yang menarik, penelitian tentang "pemaknaan dan implementasi ex aequo et bono" di BASYARNAS mengingatkan bahwa penilaian adil-patut majelis tidak selalu "murni" bersumber dari frasa ex aequo et bono; implementasinya dalam putusan BASYARNAS juga mempertimbangkan elemen-elemen perjanjian dan itikad baik para pihak sebagai basis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kontrak yang ada (Umam & Nasution, 2023). Ini memperlihatkan bahwa, dalam kerangka syariah, ex aequo et bono cenderung beroperasi bukan sebagai pengganti analisis akad, melainkan sebagai cara menilai fairness dan konsekuensi akad dalam parameter syariah, konsensus, dan itikad baik (Umam & Nasution, 2023).

________________________________________

7. Batasan Prosedural (Termasuk dalam Peradilan Agama): Ketegangan dengan Asas Ultra Petita dan Risiko Ultra Vires

Bahasan ex aequo et bono dalam lingkungan peradilan — termasuk peradilan agama — kerap bertaut dengan isu kebebasan hakim, petitum subsidair ("mohon putusan seadil-adilnya"), serta risiko putusan melampaui tuntutan (ultra petita). Kajian mengenai ultra petita menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, tuntutan pokok sering disertai tuntutan pengganti (petitum subsidair) yang berbunyi ex aequo et bono; petitum ini dimaksudkan agar ketika tuntutan primer ditolak masih ada peluang gugatan dikabulkan berdasarkan kebebasan hakim dan keadilan (Ihzafitri et al., 2022). Namun, kajian yang sama juga menyatakan bahwa putusan berdasarkan ex aequo et bono diposisikan sebagai putusan subsidair, bukan primair, dan karena itu dapat menimbulkan problem ketika dipahami sebagai ultra petita (Ihzafitri et al., 2022).

Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, studi tentang hadhanah menegaskan bahwa asas ex aequo et bono memberi kebebasan hakim untuk memutus berdasarkan pertimbangannya sendiri, tetapi hakim harus memperhatikan asas ultra petita; putusan yang memutus sesuatu di luar permohonan dipaparkan sebagai berpotensi ultra vires dan dapat dianggap cacat hukum (Nur, 2020). Penelitian empiris di Pengadilan Agama Klaten juga menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menyimpangi asas ultra petitum partium hanya karena ada petitum subsidair ex aequo et bono — khususnya dalam perkara kebendaan — karena itu berpotensi dipandang melampaui wewenang (ultra vires) (Labib, 2017).

Pada saat yang sama, ada literatur yang menekankan adanya ruang fleksibilitas terbatas. Studi tentang putusan ex-officio di Pengadilan Agama Kediri menyimpulkan bahwa tindakan hakim memutus secara ex-officio dalam kasus tertentu tidak melanggar asas ultra petita karena berpedoman pada ketentuan khusus (lex specialis) dan juga dinilai sesuai dengan asas ex aequo et bono sepanjang dilakukan demi perlindungan hak — misalnya hak istri dan anak pascaperceraian (Adolf, 2017). Kajian lain tentang perempuan dan penyelesaian perceraian menyatakan bahwa terdapat fleksibilitas pada larangan ultra petitum ketika dikaitkan dengan prinsip ex aequo et bono yang biasanya muncul dalam tuntutan subsidair "mohon diputus seadil-adilnya" (Barliansyah, 2023; Khasanah, 2018).

Sintesisnya: sumber-sumber tersebut sepakat bahwa ex aequo et bono tidak boleh menjadi pintu "bebas melampaui petitum," tetapi sebagian menunjukkan praktik peradilan yang mencoba membenarkan terobosan ex-officio/tertentu dengan menautkannya pada perlindungan hak dan dasar hukum khusus, sementara sebagian lain menekankan risiko ultra vires bila asas ultra petita disimpangi (Adolf, 2017; Khasanah, 2018; Labib, 2017; Nur, 2020). Perbedaan tekanan ini penting dicatat sebagai area yang masih diperdebatkan pada tataran implementasi.

________________________________________

8. Kerangka "Keadilan Islam": Keterikatan pada Syariah dan Instrumen Maqāṣid al-Sharīʿah

Jika ex aequo et bono dipahami sebagai putusan berbasis "keadilan dan kepatutan," maka dalam hukum Islam ukuran "adil" tidak dilepaskan dari syariah. Kajian tentang problematika putusan arbitrase internasional mengaitkan konsep keadilan dalam filsafat hukum Islam dengan tujuan ditetapkannya hukum, yang diwadahi oleh doktrin maqāṣid al-sharīʿah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum Islam melalui analisis terhadap tujuan penetapan hukum (Putri & Izzuddin, 2022). Kajian tersebut juga menyatakan bahwa bertindak adil dipahami sebagai bertindak benar sesuai syariat Allah (Putri & Izzuddin, 2022).

Dalam konteks peradilan agama, riset tentang hak ex-officio dalam cerai talak menganalisis penggunaan ex-officio — yang secara praktik sering dikaitkan dengan pencarian keadilan substantif — sebagai memiliki dasar kuat dalam maqāṣid al-sharīʿah (teori al-Shāṭibī), di mana kemaslahatan yang dijaga hakim diposisikan pada kategori al-ḍarūriyyāt — misalnya pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs) — dan perlindungan hak-hak mantan istri pascaperceraian meskipun tidak diajukan rekonvensi (Abdillah & Susilawati, 2020). Karena itu, dalam pembacaan yang "Islamik," ex aequo et bono paling masuk akal dipahami sebagai metode penilaian kepatutan/kewajaran yang diarahkan untuk mewujudkan maṣlaḥah dan mencegah kezaliman, tetapi tetap berada dalam orbit tujuan syariah dan perangkat normatifnya (Abdillah & Susilawati, 2020; Putri & Izzuddin, 2022).

Korelasi ini juga tampak pada kajian BASYARNAS: pemaknaan ex aequo et bono dikorelasikan dengan prinsip syariah serta batas-batasnya meliputi prinsip syariah, pacta sunt servanda, dan itikad baik (Umam & Nasution, 2023). Pada aras praktik taḥkīm menurut standar syariah, putusan disyaratkan tidak bertentangan dengan aturan/prinsip Islam dan harus memperhatikan nilai keadilan (Alaqoh & Mujib, 2023). Dengan demikian, yang disebut "keadilan dan kepatutan" dalam perspektif Islam bukanlah "keadilan bebas agama," melainkan keadilan yang kompatibel dengan syariah — Al-Qur'an, Sunnah, ijmāʿ, dan konstruksi fikih — serta tujuan-tujuan hukumnya (maqāṣid) (Alaqoh & Mujib, 2023; Anita et al., 2023; Putri & Izzuddin, 2022).

________________________________________

9. Sintesis: Bagaimana Merumuskan Ex Aequo et Bono Menurut Hukum Islam (dalam Konteks Indonesia)

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, ex aequo et bono menurut hukum Islam — terutama dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui taḥkīm/BASYARNAS dan praktik peradilan agama — dapat dirumuskan sebagai konsep "diskresi keadilan" yang memiliki beberapa elemen pokok.

Pertama, ia mensyaratkan mandat/kesepakatan: dalam arbitrase modern, ex aequo et bono hanya dapat dipakai bila para pihak menyetujuinya secara tegas dalam perjanjian/arbitration clause, sejalan dengan logika express authorization dalam Model Law UNCITRAL dan pembacaan atas UU Arbitrase (Gautama, 2017; Herlani, 2020; Terwarat & Mochtar, 2021; Waruwu et al., 2023).

Kedua, diskresi itu tidak boleh menabrak rambu hukum memaksa; sekalipun peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu, kategori mandatory law/dwingende regels dipaparkan tetap mengikat arbiter (Sufiarina et al., 2022; Waruwu et al., 2023).

Ketiga — dan ini yang membuatnya "Islamik" — diskresi harus berada dalam koridor syariah: BASYARNAS dipaparkan memaknai ex aequo et bono selaras prinsip syariah serta dibatasi oleh prinsip syariah, tuntutan primer, pacta sunt servanda, dan itikad baik (Umam & Nasution, 2023); standar taḥkīm AAOIFI menuntut putusan tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan memperhatikan keadilan (Alaqoh & Mujib, 2023); studi kasus BASYARNAS menunjukkan rujukan langsung pada sumber-sumber Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijmāʿ) bersama perangkat hukum nasional (Anita et al., 2023; Baharuddin, 2024).

Keempat, pada level prosedural peradilan, ex aequo et bono berkaitan erat dengan persoalan ultra petita: petitum subsidair ex aequo et bono dipaparkan sebagai instrumen agar hakim dapat memberikan putusan yang adil ketika petitum primer tidak dikabulkan (Ihzafitri et al., 2022), tetapi berbagai studi mengingatkan bahwa putusan yang melampaui petitum berpotensi dipandang sebagai ultra vires dan cacat hukum (Labib, 2017; Nur, 2020). Dalam praktik peradilan agama, sebagian studi menunjukkan adanya pembenaran terbatas melalui mekanisme ex-officio untuk melindungi hak istri/anak, dan langkah tersebut dinilai selaras dengan ex aequo et bono dalam arti keluar dari ketentuan yang kaku demi perlindungan hak (Adolf, 2017). Akan tetapi, studi lain tetap menekankan pentingnya harmonisasi dan kehati-hatian karena pelanggaran ultra petitum dipandang serius dan dapat memunculkan disparitas putusan (Labib, 2017; Nur, 2020).

Kelima, ukuran substansinya dirujukkan pada tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah) dan larangan kezaliman: keadilan dalam filsafat hukum Islam dihubungkan dengan bertindak benar sesuai syariah dan menimbang tujuan hukum melalui maqāṣid (Putri & Izzuddin, 2022), sementara penggunaan diskresi hakim — misalnya ex-officio — dianalisis dapat berlandaskan perlindungan kemaslahatan ḍarūriyyāt (Abdillah & Susilawati, 2020).

Maka, dalam bahasa ringkas, ex aequo et bono menurut hukum Islam adalah "keputusan adil-patut yang dimungkinkan oleh kesepakatan/mandat, dibatasi oleh prinsip syariah dan rambu prosedural, dan diarahkan pada kemaslahatan sesuai tujuan syariah," bukan "kebebasan mengabaikan hukum dan tuntutan" (Alaqoh & Mujib, 2023; Putri & Izzuddin, 2022; Umam & Nasution, 2023).

________________________________________

10. Penutup

Kerangka ex aequo et bono menyediakan ruang untuk mengejar keadilan substantif ketika penerapan hukum secara kaku berisiko tidak proporsional, tetapi sumber-sumber menegaskan bahwa ruang tersebut hanya sah bila ada otorisasi para pihak — dalam arbitrase — dan tetap tunduk pada rambu hukum memaksa serta batasan syariah (Alaqoh & Mujib, 2023; Gautama, 2017; Sufiarina et al., 2022; Waruwu et al., 2023).

Dalam praktik arbitrase syariah (BASYARNAS), ex aequo et bono tidak diposisikan sebagai pemutusan "di luar syariah," melainkan sebagai penilaian adil-patut yang justru harus dikorelasikan dengan prinsip syariah, itikad baik, dan struktur tuntutan/petitum (Baharuddin, 2024; Umam & Nasution, 2023). Pada level peradilan agama, wacana ex aequo et bono beririsan dengan perdebatan ultra petita dan ex-officio: ada upaya menjustifikasi terobosan untuk melindungi hak, tetapi juga ada peringatan kuat tentang risiko ultra vires bila asas prosedural diabaikan (Adolf, 2017; Labib, 2017; Nur, 2020).

Karena itu, "ex aequo et bono menurut hukum Islam" paling dapat dipertahankan secara akademik bila dipahami sebagai diskresi yang syar'i (selaras syariah), konsensual (berbasis mandat), dan terbatas (tidak menabrak rambu prosedural dan hukum memaksa), serta dibaca melalui instrumen maqāṣid al-sharīʿah sebagai orientasi kemaslahatan (Abdillah & Susilawati, 2020; Putri & Izzuddin, 2022; Umam & Nasution, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Adolf, H. (2017). Urgensi pembentukan undang-undang tentang arbitrase internasional. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.684

Alaqoh, S., & Mujib, A. (2023). Penerapan asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 179–194. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065

Anita, A., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., Jamaluddin, F., & Arif, F. M. (2023). Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap dana nasabah di pasar modal. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 8(2), 72–96. https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279

Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(2), 310–320. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209

Barliansyah, Muh. Z. R. (2023). Interpretasi majelis hakim Pengadilan Agama Klaten atas asas ultra petitum partium. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3), 251–265. https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202

Dewi, A. A. (2017). Problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia: Kajian terhadap konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. Jurnal Panorama Hukum, 2(2), 185. https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2036

Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase (literature review etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 744–756. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486

Gautama, S. (2017). Model UU arbitrase dagang internasional dari PBB. Jurnal Hukum & Pembangunan, 16(6), 605. https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1235

Herlani, A. F. (2020). Pilihan forum penyelesaian sengketa investasi. Nurani Hukum, 3(2), 49. https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9205

Ihzafitri, E. I., Roihanah, R., Salsabila, R. A., & Mudhi'ah, Q. F. (2022). Implementasi kewenangan ex-officio hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jurnal Antologi Hukum, 2(2), 222–235. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329

Khasanah, K. (2018). Problematika hukum implementasi sifat final dan binding putusan yang dibuat oleh BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 1(1), 37–52. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1685

Labib, A. Z. H. (2017). Hak ex officio hakim Pengadilan Agama Wamena dalam perkara nafkah pasca perceraian. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 9(2), 106–116. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6919

Nur, M. (2020). Analisis penyelesaian sengketa akad murabahah (jual-beli) antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(2), 149. https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020

Putri, D. N. K., & Izzuddin, A. (2022). Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah 'iddah, nafkah mut'ah dan eksekusinya pada putusan verstek cerai gugat. Sakina: Journal of Family Studies, 6(4). https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518

Shara, M. C. P. (2022). Pelaksanaan aanmaning pada perkara wanprestasi pada putusan verstek lembaga arbitrase di Indonesia. Jurnal Restorative Justice, 6(2), 140–160. https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4752

Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian penerapan asas ultra petita pada. Yuridika, 29(1). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360

Sufiarina, S., Afdal, H., & Sudrajat, H. (2022). Pernyataan perkawinan putus sebagai petitum gugatan perceraian (Analisa Perkara No. 645/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel). Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(1), 93. https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.172

Terwarat, B. A., & Mochtar, D. A. (2021). Penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik melalui lembaga arbitrase di Indonesia. MLJ Merdeka Law Journal, 2(1), 42–57. https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6253

Umam, K., & Nasution, M. G. H. N. (2023). Pemaknaan dan implementasi prinsip ex aequo et bono dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS. Veritas Et Justitia, 9(2), 456–484. https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.7303

Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, Abd. (2023). Kewenangan arbiter dalam memutus sengketa bisnis arbitrase secara ex aequo et bono. Locus Journal of Academic Literature Review, 986–999. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.268