01298 - Ekspose Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Metodologi, Produk, dan Kontekstualisasi

Legal Exposition in Islamic Law Perspective: Methodology, Products, and Contextualization

Abstrak

Ekspose hukum—yakni pemaparan atau penjelasan mengenai suatu perkara atau persoalan hukum untuk kepentingan analisis atau pengambilan keputusan—dalam tradisi hukum Islam dapat dipahami sebagai rangkaian kerja ilmiah untuk menggambarkan masalah secara utuh, mengklasifikasikannya dalam kategori fikih yang tepat, lalu menetapkan atau menjelaskan hukumnya melalui metodologi uṣūl al-fiqh dan perangkat-perangkat ijtihad (misalnya bayānī, ta'līlī, dan istiṣlāḥī) hingga menghasilkan produk hukum—seperti fatwa atau putusan peradilan—yang berorientasi pada kemaslahatan (maqāṣid al-sharī'ah) dan tetap terikat pada argumentasi syar'i yang sahih (Albab & Nurwahidin, 2022; Sunaryo & Fahmi, 2024; Thalib, 2018). Kebutuhan metodologis ini menjadi semakin mendesak karena Al-Qur'an dan Sunnah sering memberikan pedoman yang bersifat global sehingga memerlukan elaborasi metodologis untuk menjawab persoalan baru dan kompleks (Khaera et al., 2022; Rahmi et al., 2024; Thalib, 2018).

Kata kunci: ekspose hukum, uṣūl al-fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, ijtihad, fatwa, hukum Islam Indonesia

________________________________________

English

Legal exposition—namely the presentation or explanation of a legal case or matter for the purpose of analysis or decision-making—in the Islamic legal tradition can be understood as a series of scientific endeavors to describe a problem in its entirety, classify it within the appropriate category of fiqh, and then determine or explain its ruling through the methodology of uṣūl al-fiqh and the instruments of ijtihad (e.g., bayānī, ta'līlī, and istiṣlāḥī) until it produces legal products—such as fatwas or judicial decisions—oriented toward the public interest (maqāṣid al-sharī'ah) and remaining bound by valid shar'i argumentation (Albab & Nurwahidin, 2022; Sunaryo & Fahmi, 2024; Thalib, 2018). This methodological need has become increasingly urgent as the Qur'an and Sunnah often provide guidelines of a general nature, thus requiring methodological elaboration to address new and complex issues (Khaera et al., 2022; Rahmi et al., 2024; Thalib, 2018).

Keywords: legal exposition, uṣūl al-fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, ijtihad, fatwa, Indonesian Islamic law

________________________________________

1. Pendahuluan: Posisi "Ekspose Hukum" dalam Kerangka Hukum Islam

Hukum Islam dipahami sebagai perangkat normatif yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dan dalam literatur tentang Indonesia ia kerap dijelaskan sebagai ajaran yang komprehensif, tidak terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga mencakup ranah sosial seperti mu'āmalah (termasuk ekonomi), serta bidang-bidang lain yang dipandang berada dalam cakupan syariah (Al-Hafizh et al., 2021; Khoiri, 2018). Dalam konteks regulasi daerah Aceh misalnya, cakupan syariah disebut meliputi ibadah, ahwāl al-syakhṣiyyah (hukum keluarga), mu'āmalah, jināyah, qaḍā' (peradilan), pendidikan, dakwah, syiar, hingga pembelaan Islam (Al-Hafizh et al., 2021; Rahmi et al., 2024). Dengan keluasan cakupan itu, kebutuhan akan pemaparan perkara secara sistematis—agar suatu masalah dapat dianalisis dan diputuskan—menjadi bagian inheren dari kerja hukum Islam, baik pada tingkat ijtihad ulama maupun pada tingkat implementasi kelembagaan (fatwa, peradilan, atau legislasi) (Albab & Nurwahidin, 2022; Jauhari & Labib, 2024; Witro et al., 2021).

Pada saat yang sama, literatur menekankan bahwa istilah "hukum Islam" dalam konteks Indonesia sering dipakai sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islāmī atau dalam konteks tertentu al-sharī'ah al-islāmiyyah, sehingga muncul kebutuhan konseptual untuk membedakan syariah, fikih, dan uṣūl al-fiqh sebagai instrumen yang saling berkaitan namun tidak identik (Harisudin et al., 2023). Pembedaan ini penting karena ekspose hukum yang baik harus menjelaskan: (i) apakah suatu ketentuan bersifat "syariah" (ketentuan ilahiah yang dipandang tetap), atau (ii) merupakan "fikih" (produk penalaran manusia yang adaptif), serta (iii) bagaimana prosedur metodologisnya (uṣūl al-fiqh) sehingga hasil analisisnya dapat dipertanggungjawabkan (Harisudin et al., 2023; Thalib, 2018).

________________________________________

2. Syariah, Fikih, dan Uṣūl al-Fiqh: Fondasi Konseptual untuk Ekspose Hukum

Sejumlah kajian menegaskan bahwa syariah dan fikih harus dipahami sebagai dua lapisan yang berbeda: syariah diposisikan sebagai hukum yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sedangkan fikih adalah formulasi konkret (hasil ijtihad) untuk membuat ketentuan syariah dapat dipraktikkan pada kasus tertentu dalam ruang, waktu, dan kondisi tertentu (Harisudin et al., 2023). Dalam kerangka ini, syariah kerap digambarkan "tetap" (stable) dan "tidak berubah", sedangkan fikih bersifat dinamis dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah itu sendiri (Harisudin et al., 2023). Literatur juga menekankan bahwa kebingungan istilah sering terjadi ketika "syariah" dan "fikih" sama-sama diterjemahkan sebagai "hukum Islam", sehingga pembacaan yang cermat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih makna (Towpek & Borhan, 2012).

Uṣūl al-fiqh kemudian dipahami sebagai metodologi (ilmu kaidah) untuk menurunkan hukum-hukum syar'i yang bersifat amali dari dalil-dalil yang terperinci, dan karenanya menjadi perangkat yang mengarahkan proses ijtihad agar tidak sekadar mengikuti otoritas orang lain tanpa mengetahui dasar argumentasinya (Thalib, 2018). Studi tentang uṣūl al-fiqh juga menegaskan bahwa perannya baru terasa sangat penting ketika dihadapkan pada masalah-masalah baru yang tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam "perbendaharaan fikih lama", atau ketika terjadi kebutuhan menilai mana pendapat yang lebih kuat dalam perbandingan mazhab (Firdaus et al., 2020; Thalib, 2018). Dengan demikian, ekspose hukum menurut hukum Islam bukan sekadar "cerita kasus", melainkan penggambaran masalah yang disusun agar dapat diproses melalui perangkat uṣūl al-fiqh dan melahirkan kesimpulan yang berbasis dalil syar'i (Albab & Nurwahidin, 2022; Putri et al., 2021; Thalib, 2018).

________________________________________

3. Sumber Hukum dan Konsekuensinya bagi Teknik Ekspose Perkara

Dalam literatur, sumber utama hukum Islam diletakkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian—ketika tidak ditemukan petunjuk rinci—digunakan perangkat ijtihad (ra'yu) dan metode-metode istinbāṭ lain yang dikembangkan para ulama (Firdaus et al., 2020). Sejumlah tulisan juga membedakan sumber-sumber hukum menjadi sumber primer/otentik (Al-Qur'an dan Sunnah) serta sumber turunan/bergantung seperti ijmā', qiyās, istiḥsān, istiṣlāḥ, dan lainnya, yang digunakan untuk menjawab problem kontemporer dengan tetap mengacu pada tujuan utama syariah yaitu kemaslahatan bagi manusia (Albab & Nurwahidin, 2022). Karena nash sering bersifat global, beberapa kajian menekankan perlunya penafsiran yang detail dan analitis agar "masalah yang sebenarnya" dapat dipahami secara tepat, terutama ketika dalilnya bersifat zannī (Khaera et al., 2022; Rahmi et al., 2024).

Konsekuensi metodologisnya, ekspose perkara harus memulai dari pemetaan fakta dan konteks masalah agar dapat diuji: apakah ia sudah diatur secara eksplisit dalam nash (sehingga ruang ijtihadnya sempit), atau justru memerlukan pengembangan melalui qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, 'urf, dan perangkat lain. Bahkan dalam diskursus kontemporer, sebagian kajian mengingatkan bahwa kecenderungan menganggap uṣūl al-fiqh "kurang relevan" lalu menggantinya dengan pendekatan lain (misalnya hermeneutika versi Barat) dapat memunculkan kontroversi metodologis, sehingga ekspose hukum perlu secara jujur menjelaskan kerangka metodologi yang dipakai dan bagaimana hubungannya dengan tradisi uṣūl al-fiqh (Mudawam, 2021).

________________________________________

4. Metode Istinbāṭ dan Perdebatan Dalil: Qiyās, Istiḥsān, Istiṣlāḥ, 'Urf, dan Lain-lain

Literatur kontemporer memaparkan bahwa ketika hukum tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, para ulama mengembangkan metode-metode istinbāṭ seperti ijmā', qiyās, istiḥsān, istiṣḥāb, dan 'urf (Firdaus et al., 2020). Kajian tentang qiyās di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan orientasi: jumhur ulama (dengan penekanan pada Imam Syafi'i) memberi ruang besar bagi qiyās; sementara Mu'tazilah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah disebut menolak penggunaan qiyās secara absolut; dan ada pula posisi yang menempatkan qiyās bukan sebagai dalil melainkan sebagai metode ijtihad (misalnya Imam al-Ghazali, Abu Zahrah, Ahmad Hasan) (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Karena itu, ekspose hukum yang baik perlu memetakan sejak awal: apakah argumentasi akan bertumpu pada qiyās (dan bagaimana 'illat-nya ditemukan), atau menggunakan perangkat lain seperti istiḥsān dan istiṣlāḥ, atau mengintegrasikan 'urf dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan nash (Irfan & Muhyarsyah, 2020; Thalib, 2018).

Beberapa kajian juga menegaskan bahwa pengembangan uṣūl al-fiqh untuk menjawab problem kontemporer perlu melibatkan perangkat-perangkat "turunan" seperti qiyās, istiḥsān, istiṣlāḥ, dan lainnya, serta memastikan bahwa pengembangan itu dibuktikan dengan orientasi maqāṣid al-sharī'ah untuk merealisasikan kemaslahatan publik (Johari et al., 2023). Dalam konteks tertentu, studi tentang istiḥsān menekankan bahwa metode ini dipandang penting karena dianggap merefleksikan "ruh hukum" yang selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah dan kaidah-kaidah fikih, sehingga dapat menjadi jembatan penerapan tujuan syariah pada kasus-kasus spesifik (Maulana & Rozak, 2021; Turnip et al., 2023). Namun, perbedaan penerimaan antara mazhab terhadap istiḥsān dan qiyās juga menuntut ekspose hukum untuk transparan dalam menyebutkan dasar mazhab/metode yang dipakai agar pembaca memahami mengapa suatu kesimpulan diambil (Irfan & Muhyarsyah, 2020; Thalib, 2018).

________________________________________

5. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Orientasi Ekspose: Kemaslahatan, Keadilan, dan Universalitas

Sejumlah literatur memosisikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai instrumen penting bagi mujtahid untuk memproduksi hukum sebagai solusi persoalan kehidupan, dan tanpa pemahaman maqāṣid, ajaran Islam dikhawatirkan menjadi "piranti tanpa ruh" (Ahyani et al., 2021; Tabrani, 2018). Kajian tentang aktualisasi maqāṣid al-sharī'ah (khususnya pembacaan terhadap al-Syatibi) menekankan bahwa maqāṣid menampilkan wajah syariah yang elastis dan mentransformasikan teori-teori syariah ke dalam nilai universal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan (Aslati et al., 2024; Kasdi, 2019). Di sisi lain, maqāṣid juga dipaparkan sebagai metode pengembangan hukum Islam dan bahkan menjadi inspirasi filsafat hukum Islam dalam menghadapi globalisasi dan perubahan sosial yang dinamis (Asa'ari et al., 2021; Aslati et al., 2024).

Pada level konseptual, maqāṣid dikaitkan dengan pengelompokan kebutuhan (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt), serta lima unsur pokok yang sering dinyatakan sebagai al-uṣūl al-khamsah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan/nasab, dan harta) (Rohmah, 2021). Dalam konteks ekspose hukum, kerangka ini penting karena memandu "ukuran" analisis: suatu kebijakan atau kesimpulan hukum dinilai dari kontribusinya terhadap perlindungan unsur-unsur pokok tersebut dan realisasi kemaslahatan (Johari et al., 2023). Bahkan beberapa tulisan mendorong revitalisasi maqāṣid dari teks ke konteks dengan memperluas dimensi analisis (misalnya isu lingkungan, toleransi, HAM, kebebasan) sejauh ditopang oleh relevansi kontekstual dan argumentasi maqāṣid (Ahyani et al., 2021; Tabrani, 2018).

________________________________________

6. Tahapan Ekspose Perkara Menurut Metodologi Ijtihad: dari Taṣawwur sampai Taṭbīq

Dalam kajian tentang fiqh nawāzil (persoalan baru), metode ijtihad digambarkan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: bayānī (linguistik/penjelasan nash), ta'līlī (kausalitas/'illat), dan istiṣlāḥī (kemaslahatan), yang kemudian dipraktikkan melalui tiga tahapan: taṣawwur al-mas'alah (membangun gambaran masalah), takyīf fiqhī (mengklasifikasi masalah dalam kategori fikih), dan taṭbīq al-aḥkām (menerapkan hukum) (Hasballah et al., 2021; Sunaryo & Fahmi, 2024). Kerangka ini secara substansial juga dipandang sejalan dengan prosedur penetapan fatwa MUI, meskipun terdapat perbedaan kebahasaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur fatwa MUI telah mencakup substansi tahapan ijtihad fiqh nawāzil (Rahmi et al., 2024; Sunaryo & Fahmi, 2024). Karena itu, dalam perspektif hukum Islam, "ekspose hukum" yang memadai pada dasarnya identik dengan tahapan taṣawwur dan takyīf yang teliti sebelum sampai pada taṭbīq (penerapan) (Hasballah et al., 2021; Sunaryo & Fahmi, 2024).

Tahap taṣawwur menuntut pemaparan fakta, konteks sosial, dan karakter masalah secara akurat; tahap takyīf menuntut pengaitan masalah dengan bab fikih (misalnya ibadah, mu'āmalah, keluarga) dan perangkat kaidah/konsep yang relevan; sedangkan taṭbīq menuntut penetapan konsekuensi hukumnya dengan merujuk dalil serta metode istinbāṭ yang dipilih (Hasballah et al., 2021; Sunaryo & Fahmi, 2024). Beberapa literatur menekankan bahwa keberhasilan istinbāṭ di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan mujtahid mengidentifikasi 'illat (sebab hukum) dan menjelaskan hubungan 'illat-hikmah-tujuan syariah secara bertanggung jawab (Hasballah et al., 2021; Muslimin, 2019). Dengan demikian, ekspose perkara tidak boleh berhenti pada "deskripsi permukaan"; ia harus disusun agar memungkinkan pemeriksaan 'illat dan pembacaan maqāṣid secara proporsional, terutama pada kasus-kasus yang berubah karena konteks sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan (Abdullah et al., 2023; Firdaus et al., 2020).

________________________________________

7. Kaidah Fikih (Qawā'id Fiqhiyyah) sebagai Perangkat Argumentasi dalam Ekspose

Kaidah fikih dijelaskan sebagai aturan umum yang mencakup masalah-masalah fikih dan sering dipakai sebagai prinsip dasar ijtihad serta acuan memahami nash dalam penyelesaian problem hukum (Ahmad, 2020; Suhada et al., 2020). Namun, literatur juga mencatat adanya perdebatan metodologis: tidak semua ulama memosisikan kaidah fikih sebagai dalil independen (mustaqill) meskipun ia digali dari nash Al-Qur'an dan Sunnah dan diklaim bisa menjadi hujjah fikih (Ahmad, 2020; Hadi et al., 2023). Konsekuensinya, ekspose hukum yang menggunakan kaidah fikih harus menjelaskan status argumentatif kaidah tersebut—apakah ia sekadar penguat, atau diposisikan sebagai landasan utama—serta bagaimana ia ditautkan kembali kepada dalil dan tujuan syariah (Ahmad, 2020; Hadi et al., 2023).

Dalam praktik peradilan agama, studi tentang interpretasi kaidah fikih pada perkara poligami menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan prioritas menolak mafsadah dibanding menarik maslahat; namun interpretasi maslahat-mafsadah yang digunakan dapat menguatkan kepentingan pihak tertentu dan mereproduksi relasi kuasa patriarkal (Hadi et al., 2023; Rohmah, 2021). Kajian lain menyoroti penggunaan kaidah "dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ" dalam putusan dispensasi kawin, dan mengkritik bahwa penerapannya dapat menjadi tidak proporsional jika tidak disertai identifikasi menyeluruh atas kesiapan pihak, adanya paksaan, dan alasan urgensi (Ahmad, 2020; Islami, 2024). Dengan demikian, ekspose hukum yang memasukkan kaidah fikih harus memuat analisis kualitas maslahat dan mafsadah secara terukur serta menjelaskan keterkaitannya dengan tujuan hukum (maqāṣid), bukan sekadar mengutip kaidah sebagai "retorika legitimasi" (Ahmad, 2020; Hadi et al., 2023).

________________________________________

8. Produk Hukum Islam dan Daya Ikatnya: Fikih, Fatwa, Yurisprudensi, dan Legislasi

Kajian tentang paradigma produk hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa hukum Islam berkembang dan diformulasikan dalam beberapa produk pemikiran: fikih, fatwa, putusan hakim (yurisprudensi), dan peraturan perundang-undangan, yang masing-masing memiliki karakteristik serta problem penerapannya (Albab & Nurwahidin, 2022; Jurnal, 2018). Dalam perspektif ini, ekspose hukum yang ditujukan untuk pengambilan keputusan perlu menjelaskan "target" produk hukumnya: apakah berakhir sebagai nasihat fikih (non-negara), fatwa (otoritas keagamaan), putusan peradilan, atau norma positif (undang-undang/qanun/perda) (Albab & Nurwahidin, 2022; Jurnal, 2018). Ini penting karena perbedaan produk berdampak pada daya ikat, ruang perbedaan pendapat, dan mekanisme implementasinya (Jauhari & Labib, 2024; Witro et al., 2021).

8.1 Fatwa sebagai Ekspose Hukum Berbasis Ijtihad

Fatwa dipaparkan sebagai penjelasan hukum syariah dalam menjawab persoalan/kasus yang diajukan, yang secara teoritis identik dengan fikih (sebagai produk ijtihad) namun memiliki karakteristik khusus karena lahir dari pertanyaan konkret dan diarahkan untuk memberi kejelasan atas suatu peristiwa hukum (Kasdi, 2019; Witro et al., 2021). Literatur juga menekankan bahwa "cara mengetahui hukum syariah dari dalil" ditempuh melalui ijtihad; sehingga metode pengambilan fatwa pada hakikatnya sejalan dengan metodologi penggalian hukum dari dalil syar'i (Hasballah et al., 2021; Kasdi, 2019). Dalam konteks Indonesia, MUI disebut sebagai salah satu institusi yang berwenang mengeluarkan fatwa untuk menjawab persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, meskipun tidak semua pihak menerima fatwa MUI dan fatwa dapat menuai kritik atau kontroversi (Sunaryo & Fahmi, 2024; Witro et al., 2021).

Beberapa studi menambahkan bahwa fatwa dapat menjadi hukum negara apabila ada pengakuan dari institusi negara yang berwenang, sehingga ada relasi antara otoritas keagamaan dan otoritas legal-positif (As-Suvi & Zuhriah, 2023; Kasdi, 2019). Dalam sektor ekonomi dan keuangan, penelitian tentang prosedur fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya manhaj al-iftā' yang benar, menghindari sikap berlebihan dan serampangan, menempuh pendekatan bertahap, serta mempraktikkan ijtihad jamā'ī (kolektif) yang melibatkan ulama dan pakar lintas bidang untuk memastikan kebenaran fatwa (Khaera et al., 2022; Rahmi et al., 2024). Ekspose hukum yang menuju fatwa, karena itu, harus menampilkan proses metodologis yang dapat diaudit: mulai dari fakta, pembacaan nash, identifikasi 'illat, hingga pertimbangan maslahat dan konteks sosial-ilmiah (Khaera et al., 2022; Sunaryo & Fahmi, 2024).

8.2 Putusan Peradilan dan Yurisprudensi: Ekspose Hukum dalam Format Adjudikasi

Di Indonesia, kajian tentang peran yurisprudensi Mahkamah Agung di bidang hukum keluarga Islam menekankan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menafsirkan dan "menemukan" hukum ketika peraturan belum menjelaskan secara rinci, sehingga yurisprudensi membantu masyarakat memperoleh kepastian dan keadilan (Jauhari & Labib, 2024; Purkon et al., 2022). Namun, kajian lain mengingatkan bahwa peran yurisprudensi di Indonesia belum sepenuhnya terstandarkan dan dipandang "non-binding" karena Indonesia tidak mengikuti sistem preseden yang mengikat secara ketat, sehingga dampaknya dapat memunculkan pro-kontra (Purkon et al., 2022). Konsekuensinya, ekspose hukum dalam putusan peradilan harus menunjukkan argumentasi yang kuat dan metodologi yang jelas agar dapat berfungsi sebagai rujukan, sekalipun status mengikatnya berbeda dengan undang-undang (Jauhari & Labib, 2024).

Dalam perspektif pembaruan hukum keluarga Islam, pendekatan progresif melalui putusan hakim digambarkan menuntut keberanian melakukan reinterpretasi teks dan pemahaman konteks sosial modern, dengan orientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan, bukan sekadar keterikatan tekstual pada norma yang dianggap tidak lagi memadai (Solikin & Wasik, 2023). Kerangka semacam ini menguatkan tesis bahwa ekspose perkara yang baik di peradilan agama harus mengintegrasikan argumentasi fikih dan tujuan hukum (maqāṣid) dengan realitas sosial yang dihadapi pencari keadilan (Jauhari & Labib, 2024; Solikin & Wasik, 2023).

________________________________________

9. Kontekstualisasi dan Perubahan Sosial: Mengapa Ekspose Hukum Harus Memasukkan Konteks

Beberapa literatur menegaskan bahwa fikih sebagai produk pemikiran ulama memang berubah sebagai sebuah keniscayaan untuk merespons perkembangan sosial serta menciptakan kemaslahatan, dan perubahan itu dapat ditempuh melalui pemahaman substantif terhadap teks-teks syara' sebagai basis perubahan (Firdaus & Azwar, 2020; Muslimin, 2019b). Dalam pembacaan sosiologis, hubungan hukum Islam dengan struktur sosial-budaya yang terus berubah dipandang penting agar terbentuk pola hukum Islam yang transformatif dan sesuai perubahan sosial (Fauzan, 2020; Mukri et al., 2019). Karena itu, ekspose hukum tidak cukup hanya menampilkan dalil normatif; ia juga perlu memaparkan kondisi sosial-budaya yang relevan sebagai bagian dari taṣawwur al-mas'alah, terutama pada isu-isu kontemporer (Asa'ari et al., 2021; Firdaus et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, konstruksi epistemologi Fiqh Nusantara digambarkan bertumpu pada model istiṣlāḥī yang menggabungkan nash (teks) dengan pandangan logis serta komunikasi antara teks dan tradisi/konteks, agar ijtihad tidak menjadi dogma tekstual tanpa mempertimbangkan manfaat realistis-praktis (Jalil et al., 2022; Najib, 2020). Gagasan "mazhab Indonesia" juga menempatkan 'urf (adat/konteks masyarakat) sebagai pertimbangan penting dalam penetapan hukum, dengan metodologi dialog antara teks Qur'an-Hadis dan 'urf Indonesia, sekaligus berupaya memformalkan hasilnya ke dalam peraturan perundang-undangan (Najib, 2020; Witro et al., 2021). Dalam kerangka ini, ekspose hukum yang bertanggung jawab harus eksplisit menjelaskan bagaimana 'urf bekerja: apakah 'urf hanya dipakai sebagai informasi konteks, atau benar-benar menjadi pertimbangan istinbāṭ dalam batas-batas syariah dan maqāṣid (Jalil et al., 2022; Witro et al., 2021).

________________________________________

10. Formalisasi (Taqnīn) dan Qanun: Ekspose Hukum dari Nilai ke Norma Positif

Sejumlah studi menyoroti dinamika taqnīn (kodifikasi/legislasi aspek hukum Islam) di Indonesia yang berkembang progresif, serta membedakan fikih yang telah dikodifikasi menjadi hukum positif dengan fikih normatif yang tidak tercakup dalam sistem hukum nasional (Harisudin, 2015; Jurnal, 2018). Dalam pembahasan terminologi, studi tentang syariah dan qanun menegaskan adanya perbedaan namun juga keterkaitan, serta adanya perdebatan antara kelompok pro dan kontra terhadap taqnīn syariah (Jauhari & Labib, 2024; Towpek & Borhan, 2012). Ini menunjukkan bahwa ekspose hukum yang diarahkan ke legislasi (qanun/perda/UU) harus memuat bukan hanya argumentasi fikih, tetapi juga pertimbangan politik-hukum dan kompatibilitasnya dengan sistem nasional, karena formalisasi dipahami idealnya sebagai transformasi dan internalisasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional (Muttaqin, 2021).

Dalam kasus Aceh, kajian tentang partisipasi publik dalam penyusunan qanun berbasis syariah menekankan bahwa substansi qanun berbeda dari legislasi nasional biasa, dan partisipasi publik menjadi penting terutama pada isu yang dapat memunculkan perbedaan pendapat di masyarakat multireligius, termasuk pertimbangan fikih dan kearifan lokal (Al-Hafizh et al., 2021; Jalil et al., 2022). Kajian lain tentang pernikahan siri di Aceh menegaskan bahwa nikah siri dipandang sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum negara, sehingga muncul problem kepastian hukum dan kebutuhan pengaturan pencatatan nikah (Rahmi et al., 2024; Zainuddin & Ulya, 2021). Ini memperlihatkan bahwa ekspose hukum pada ruang legislasi harus memaparkan secara rinci: problem sosial yang nyata, posisi fikihnya, serta tujuan kemaslahatan dan kepastian hukum yang hendak dicapai melalui pengaturan positif (Rahmi et al., 2024).

________________________________________

11. Nuansa dan Kritik Metodologis: antara Pembaruan, Maqāṣid, dan Keterikatan pada Nash

Walaupun maqāṣid sering dipromosikan sebagai perangkat pembaruan hukum Islam, literatur juga mencatat adanya kritik terhadap "liberalisasi" maqāṣid yang dianggap berani mengabaikan ketentuan-ketentuan dalil partikular demi klaim kemaslahatan, dan posisi tersebut disebut beroposisi dengan pandangan mayoritas ahli uṣūl al-fiqh yang tidak membenarkan pengabaian nash partikular hanya demi tujuan maslahat (Abdullah et al., 2023). Dalam diskursus pembaruan hukum keluarga (misalnya CLD-KHI), kritik metodologis menyatakan bahwa sebagian perumus dinilai menundukkan uṣūl al-fiqh pada nilai-nilai peradaban kontemporer yang berasal dari Barat dan lebih condong memakai hermeneutika, sehingga memicu penolakan karena dianggap tidak memiliki fondasi maqāṣid yang kuat dalam tradisi mazhab (Abdullah et al., 2023; Mudawam, 2021). Dengan demikian, ekspose hukum yang berbasis maqāṣid perlu menunjukkan bagaimana maqāṣid dibangun secara integratif dari teks partikular menuju proposisi universal, bukan sebagai justifikasi bebas yang memutus hubungan dengan dalil (Mudawam, 2021).

Di sisi lain, literatur tentang maqāṣid kontemporer (misalnya pendekatan sistem Jasser Auda) menekankan bahwa maqāṣid bukan sekadar metode pelengkap, tetapi dapat menjadi metode dasar untuk menjembatani tujuan syariah dan semangat hukum Islam dalam merespons perkembangan masyarakat, dengan prinsip holistik dan analisis sistem (Harisudin & Choriri, 2021). Namun bahkan dalam diskursus ini, beberapa kajian tetap menegaskan pentingnya tidak "mengabaikan produk fikih", melainkan mengembangkan pembacaan holistik untuk menemukan makna syariah yang lebih luas. Artinya, ekspose hukum yang baik harus menyajikan keseimbangan: setia pada nash dan tradisi metodologis, tetapi juga terbuka pada pembacaan sistemik dan kontekstual demi tercapainya kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

________________________________________

12. Contoh Pola Ekspose Hukum (Ilustratif) Berdasarkan Literatur Fatwa dan Isu Kontemporer

Contoh yang sering dipakai dalam literatur adalah fatwa MUI tentang transplantasi kornea (2009). Studi analisis isi menunjukkan bahwa MUI memandang transplantasi kornea dapat dilakukan bagi yang membutuhkan dengan niat tabarru' (kebaikan), apabila tidak ada alternatif medis lain, dengan dasar pertimbangan maṣlaḥah (Maulana & Rozak, 2021; Turnip et al., 2023). Dari sisi metodologis, kajian tersebut juga menekankan relevansi istiḥsān yang ditopang oleh maṣlaḥah dan/atau adat yang sahih sebagai cara menerapkan "ruh hukum" pada kasus medis kontemporer (Maulana & Rozak, 2021; Turnip et al., 2023). Dengan demikian, ekspose hukumnya—dalam istilah Sunaryo & Fahmi (2024)—memerlukan taṣawwur (realitas medis dan ketiadaan alternatif), takyīf (kategori tindakan sebagai pertolongan/kemaslahatan), dan taṭbīq (penerapan hukum melalui argumen maslahat/istiḥsān) (Sunaryo & Fahmi, 2024; Turnip et al., 2023).

Contoh lain ialah pembahasan ijtihad fiqh nawāzil dalam fatwa MUI terkait Covid-19, yang oleh studi metodologis dipahami mempraktikkan tiga metode (bayānī, ta'līlī, istiṣlāḥī) dalam tiga tahap (taṣawwur, takyīf, taṭbīq), dan menunjukkan kesesuaian substansial dengan prosedur penetapan fatwa MUI (Rahmi et al., 2024; Sunaryo & Fahmi, 2024). Pada konteks ekonomi-keuangan, studi tentang prosedur DSN-MUI menekankan fatwa harus mengikuti manhaj yang benar (termasuk tahqīq al-manāṭ sebagai analisis 'illat dalam konteks berubah) dan dilakukan melalui ijtihad kolektif agar fatwa responsif sekaligus tetap kokoh secara syar'i (Khaera et al., 2022; Rahmi et al., 2024). Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa ekspose hukum yang memadai harus menampilkan: (i) deskripsi kasus yang lengkap, (ii) metodologi penalaran yang eksplisit, dan (iii) orientasi maqāṣid/maṣlaḥah yang terukur (Khaera et al., 2022; Sunaryo & Fahmi, 2024).

________________________________________

Penutup

Ekspose hukum menurut hukum Islam, jika diletakkan dalam kerangka akademik uṣūl al-fiqh dan praktik kelembagaan hukum Islam di Indonesia, merupakan proses metodologis untuk memaparkan fakta dan konteks perkara (taṣawwur), mengklasifikasikan masalah dalam kategori fikih yang tepat (takyīf), lalu menetapkan/menjelaskan hukum melalui metode istinbāṭ yang dipilih (bayānī, ta'līlī, istiṣlāḥī; termasuk perangkat qiyās, istiḥsān, 'urf, dan kaidah fikih) sampai pada penerapan hukum (taṭbīq) (Hasballah et al., 2021; Sunaryo & Fahmi, 2024). Proses ini harus memperjelas pembedaan syariah (ketetapan ilahiah) dan fikih (hasil ijtihad yang adaptif), serta menunjukkan bagaimana maqāṣid al-sharī'ah menjadi orientasi kemaslahatan yang tetap terikat pada dalil (Aslati et al., 2024; Harisudin et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, keragaman produk hukum (fatwa, yurisprudensi, legislasi) dan dinamika formalisasi (taqnīn/qanun) membuat ekspose perkara juga perlu mengantisipasi dimensi sosial, politik-hukum, dan daya ikat, tanpa kehilangan disiplin metodologis tradisi uṣūl al-fiqh (Albab & Nurwahidin, 2022; Jauhari & Labib, 2024; Jurnal, 2018).

________________________________________

Daftar Referensi

Abdullah, F., Putri, N. A., & Salhein, Y. (2023). Revisiting 'Iddah: A Critical Analysis of Gender Equality in Indonesian Feminist Islamic Legal Discourse. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(2), 275. https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10320

Ahmad, I. (2020). Inheritance with Different Religions in Counter Legal Draft of Islamic Law Compilation: Legal Epistemological Analysis. Al-Bayyinah, 4(1), 91–104. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i1.768

Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550

Al-Hafizh, R., Rozy, F., & Rais, Z. (2021). Usul Al-Fiqh: Its Epistemology, Purpose, and Use. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 19(1), 1–15. https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1529

Albab, M. U., & Nurwahidin, N. (2022). Methods and Stages of Ijtihad in Fiqh Nawazil: Correlation and Implementation in Fatwa of the Indonesia Ulama Council Related to Covid-19. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 7(1), 1. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5482

Asa'ari, A., Zufriani, Z., Arzam, A., & Witro, D. (2021). Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Perubahan Sosial dalam Istinbath Al-Ahkam. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 13(2), 222–239. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818

As-Suvi, A. Q., & Zuhriah, E. (2023). Ratio Legis of Interfaith Inheritance Reformulation from the Perspective of Fiqh Minority: A Study of the Thoughts of Yusuf Al-Qardhawi and Taha Jabir Al-Alwani. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(3), 361. https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.33335

Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, A., & Arafah, S. N. (2024). Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571

Fauzan, F. (2020). Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 7(2), 187. https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617

Firdaus, F., & Azwar, Z. (2020). The Role of Substantive Understanding Approaches in the Changes of Fiqh. Al-Adalah, 17(1), 71–96. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6031

Firdaus, F., Juneidi, A., Astari, L., & Sari, F. M. (2020). Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law. Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 10(1), 39–58. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340

Hadi, M. N., Islamiyah, L., & Kurniawan, C. S. (2023). Conservatism on Islamic Legal Maxims: Judicial Interpretation of Polygamous Marriage at the Religious Courts of Mojokerto, Indonesia. Journal of Islamic Law, 4(2), 172–196. https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1637

Harisudin, M. N. (2015). The Taqnin of Indonesian Islamic Law Dynamic. Journal of Indonesian Islam, 9(1), 79. https://doi.org/10.15642/jiis.2015.9.1.79-100

Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On the Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1), 471. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159

Harisudin, M. N., Hafidzah, A., & Jamil, N. K. (2023). Legality of Heir for Non-Muslim Children as a Result of Fornication Under Maqashid Sharia of Jamaludin Athiyya. Journal of Islamic Studies and Civilization, 1(01), 41–88. https://doi.org/10.61680/jisc.v1i01.3

Hasballah, K., Darna, A., Said, W., Akbar, H., Makinara, I. K., & Fauzan, F. (2021). Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(2), 598. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10914

Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A Fiqh Reconstruction in Company Zakat Accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208

Islami, A. I. (2024). Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 79–90. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113

Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2022). Public Participation Model in the Preparation of Sharia-Based Aceh Qanun: Special Focus on the Role of the Ulama. IIUM Law Journal, 30(2), 280–307. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.672

Jauhari, D. L., & Labib, M. A. D. I. (2024). Pengertian Istilah Dan Makna Dalam Hukum. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum, 33(1), 1–10. https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.1-10

Johari, J., Maghfirah, M., Maulidizen, A., & Rizapoor, H. (2023). Istiḥsān Method and Its Relevance to Islamic Law Reform: Content Analysis of Fatwa of Majelis Ulama Indonesia on Corneal Transplant. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 15(1), 1–20. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.18442

Jurnal, F. (2018). Full Journal Vol. 2 No. 2 (2018). Mizan Journal of Islamic Law, 2(2), 101. https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.398

Kasdi, A. (2019). Actualizations of Maqashid Al-Shariah in Modern Life. Justicia Islamica, 16(2), 247–268. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364

Khoiri, N. (2018). Legal Thoughts in Measuring the Strength of Qiyas as Fikih Zakat Methodology in Indonesia. International Journal on Language Research and Education Studies, 2(1), 149–161. https://doi.org/10.30575/2017/ijlres-2018010412

Maulana, D. F., & Rozak, A. (2021). Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0. El-Mashlahah, 11(2), 127–145. https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2981

Mudawam, S. (2021). The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 315. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004

Mukri, Moh., Mustofa, I., & Fauzan, F. (2019). Constructing the Epistemological Aspect Fiqh Nusantara. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 24(1), 135. https://doi.org/10.32332/akademika.v24i1.1617

Muslimin, J. (2019a). Dogmatika, Filsafat Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Sketsa Agenda Rekonstruksi dan Penafsiran Hukum Islam. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 5(2), 151–176. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13421

Muslimin, J. (2019b). Logics, Objectives and Sociological Sides of Islamic Law. Al-Ulum, 19(1), 129–150. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.729

Muttaqin, Z. (2021). Formalization of Islamic Law in Indonesia in the Framework of Social Engineering Theory by Roscoe Pound. El-Mashlahah, 11(2), 97–115. https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2825

Najib, A. Moh. (2020). Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 58(1), 171–208. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The Role of Supreme Court Jurisprudence in Development of Islamic Family Law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Putri, S. A., Irwanti, L. C., & Elsad, A. R. (2021). Legal Discovery in Islamic Perspective. Unifikasi Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 43–52. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3848

Rahmi, N., Aseri, A. F., Anshary, A. H., Monady, H., & Badrian, B. (2024). Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 18(4), 2920. https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3544

Rohmah, S. (2021). The Pattern of Absorption of Islamic Law into National Law: Study of the Halal Product Guarantee Law in the Perspective of Maqashid Shari'ah. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521

Solikin, N., & Wasik, Moh. (2023). The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a. Ulumuna, 27(1), 315–340. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.708

Suhada, B., Alimuddin, A., & Aisyah, L. (2020). Covid-19 and the Implementation of Qawā'id Fiqhiyyah in E-Commerce. Justicia Islamica, 17(2), 365–382. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2154

Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the Maqāṣid al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest over Textual Evidence.' Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 1–16. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886

Tabrani, M. (2018). Maqâshid Revitalization in Global Era: Istidlâl Study from Text to Context. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 310–333. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1814

Thalib, P. (2018). Distinction of Characteristics Sharia and Fiqh on Islamic Law. Yuridika, 33(3), 438. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459

Towpek, H., & Borhan, J. T. (2012). Pemikiran Ekonomi Syeikh Daud al-Fatani Menerusi Kitabnya Furu' al-Masa'il Tumpuan Kepada Elemen Fiqhi. Jurnal Fiqh, 9(1), 113–136. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol9no1.6

Turnip, I. R. S., Sukiati, S., & Irwan, I. (2023). The Patterns of Applying Legal Theory in Thesis Writing of Students of Islamic Family Law in the Faculty of Syari'ah and Law at UIN Sumatera Utara. Istinbath, 21(2), 391–415. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.574

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Zainuddin, Z., & Ulya, Z. (2021). Recording Siri's Marriages in Obtaining Legal Certainty (Reflections on the Rise of Siri Marriages in Aceh). Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 21(1), 1. https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.3276