01286 - Droit De Suite Dalam Perspektif Hukum Islam: Rekonstruksi Konseptual Atas Hak Kebendaan Yang Mengikuti Objek Dalam Fikih Muamalah

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep droit de suite—hak kebendaan yang mengikuti benda ke mana pun benda itu berada meskipun telah berpindah tangan—dalam perspektif hukum Islam. Karena droit de suite merupakan doktrin khas tradisi hukum perdata (civil law) yang tidak memiliki padanan terminologis eksplisit dalam fikih, kajian ini menggunakan pendekatan analytical mapping untuk menemukan korespondensi konseptual antara doktrin tersebut dan kerangka hak kebendaan dalam fikih muamalah. Dengan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, artikel ini menelusuri kategori haq 'aini (hak yang berlaku atas benda) dan haq al-mâliy (hak yang berkaitan dengan harta) sebagai fondasi konseptual terdekat dengan gagasan "hak yang melekat pada objek." Hasil kajian menunjukkan bahwa padanan fungsional droit de suite dalam hukum Islam paling nyata tampak pada institusi wakaf—di mana status wakaf dan larangan transaksi kepemilikan melekat pada objek melampaui perubahan penguasaan—serta pada institusi jaminan kebendaan (rahn), yang menautkan objek tertentu dengan pemenuhan kewajiban. Perluasan objek wakaf kepada benda tak berwujud, termasuk hak kekayaan intelektual (HKI), semakin memperkuat dimensi "hak mengikuti objek" dalam fikih kontemporer. Kajian ini juga mengidentifikasi perbedaan mazhab yang signifikan, terutama antara Hanafi yang menekankan sedekah manfaat dan Maliki yang lebih permisif terhadap objek immaterial, sehingga konstruksi "droit de suite menurut hukum Islam" harus dipahami sebagai padanan fungsional analitis, bukan identifikasi terminologis.

Kata kunci: droit de suite, haq 'aini, fikih muamalah, wakaf, rahn, hak kekayaan intelektual

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of droit de suite—a real right that follows an object wherever it goes, even after the object has changed hands—from the perspective of Islamic law. Since droit de suite is a doctrine specific to the civil law tradition and has no explicit terminological equivalent in fiqh, this study employs an analytical mapping approach to identify the conceptual correspondence between this doctrine and the framework of real rights in fiqh muamalah. Using a qualitative library-based method, the article traces the categories of haqq 'aynī (right pertaining to an object) and haqq al-mālī (right pertaining to property) as the closest conceptual foundations to the idea of "a right attached to an object." The findings indicate that the functional equivalent of droit de suite in Islamic law is most clearly evident in the institution of waqf—wherein the waqf status and the prohibition on proprietary transactions attach to the object beyond changes in custodianship—and in the institution of collateral (rahn), which binds a specific object to the fulfilment of an obligation. The expansion of waqf objects to include intangible assets, including intellectual property rights (IPR), further reinforces the "right following the object" dimension in contemporary fiqh. The study also identifies significant inter-madhab differences, particularly between the Hanafi view emphasizing the dedication of usufruct and the more permissive Maliki stance toward immaterial objects, such that the construction of "droit de suite according to Islamic law" should be understood as a functional-analytical equivalent rather than a terminological identification.

Keywords: droit de suite, haqq 'aynī, fiqh muamalah, waqf, rahn, intellectual property rights

________________________________________

1. Pendahuluan: "Droit de Suite" dan Problem Penerjemahannya ke dalam Hukum Islam

Istilah droit de suite (dalam literatur hukum kebendaan juga disebut zaaksgevolg) lazim dipahami sebagai "hak yang mengikuti bendanya," yakni suatu hak kebendaan tetap melekat pada objeknya dan karenanya harus dihormati oleh siapa pun yang memegang benda tersebut, sekalipun benda itu sudah berpindah tangan (Arso, 2017). Karakter "mengikuti benda" ini merupakan salah satu ciri utama hak kebendaan dalam tradisi civil law—misalnya yang diuraikan dalam kerangka Burgerlijk Wetboek (BW)—bersandingan dengan ciri lain seperti sifat mutlak (dapat dipertahankan terhadap siapa pun) dan pembedaan yang tegas dengan hak perorangan (persoonlijk recht) yang hanya dapat dituntut terhadap pihak tertentu (Arso, 2017; Nurcholis, 2018). Karena pertanyaan "droit de suite menurut hukum Islam" diajukan terhadap sebuah konsep yang secara terminologis berasal dari konstruksi hukum perdata Barat, maka titik tolak akademiknya adalah: (i) menjelaskan dahulu makna droit de suite sebagai konsep hak kebendaan dalam hukum perdata; (ii) mengurai bagaimana hukum Islam mengonseptualisasikan "hak" dan "kepemilikan" atas harta; lalu (iii) menunjukkan pada bagian mana—dan sejauh mana—struktur fikih muamalah menyediakan padanan fungsional terhadap gagasan "hak yang mengikuti benda," terutama ketika hak itu harus tetap dihormati oleh pihak ketiga setelah terjadi peralihan penguasaan atau peralihan hak (Arso, 2017; Firdaus, 2022; Mugiyati, 2016). Dengan pendekatan demikian, pembahasan tidak memaksakan adanya istilah yang sama persis dalam fikih, melainkan menilai korespondensi konseptualnya berdasarkan kategori hak dalam hukum Islam dan contoh institusionalnya—misalnya wakaf dan jaminan—yang dalam praktik menuntut "kebertahanan" status hukum suatu objek walau objek tersebut berada dalam kontrol pihak lain (Hidayatullah et al., 2022; Komariah, 2014; Mugiyati, 2016).

________________________________________

2. Droit de Suite dalam Hukum Kebendaan: Definisi dan Fungsi Normatifnya

Dalam uraian hukum kebendaan, hak kebendaan dipahami sebagai hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (Arso, 2017). Di antara sifat unggul hak kebendaan yang sering ditekankan adalah droit de suite/zaaksgevolg, yaitu asas bahwa hak kebendaan "mengikuti" bendanya di mana pun dan pada siapa pun benda tersebut berada; dengan kata lain, hak itu melekat pada objek, bukan semata-mata pada relasi personal para pihak (Arso, 2017; Nurcholis, 2018). Literatur yang membahas hak kebendaan juga menegaskan bahwa karakter ini menjadi penanda pembeda terhadap hak perorangan: ketika objek berpindah, tuntutan berbasis hak perorangan tidak otomatis "membebani" pihak ketiga sebagaimana hak kebendaan (Arso, 2017; Nurcholis, 2018). Dengan demikian, droit de suite berfungsi normatif untuk menjaga stabilitas dan kepastian hubungan kebendaan, karena pihak ketiga tidak dapat mengabaikan beban atau status kebendaan yang memang melekat pada objek tersebut (Arso, 2017; Nurcholis, 2018).

Di ranah jaminan kebendaan, sifat "mengikuti objek" ini juga dipakai untuk menjelaskan mengapa hak jaminan dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga: jaminan kebendaan dipahami sebagai hak mutlak atas benda tertentu, mempunyai hubungan langsung dengan benda itu, berlaku droit de suite, dan pada prinsipnya dapat dipindahtangankan (Hidayatullah et al., 2022). Kerangka ini tampak, misalnya, ketika doktrin tentang fidusia menegaskan bahwa asas droit de suite melekat pada objek jaminan sehingga hak penerima jaminan tetap "menempel" pada objek jaminan di tangan siapa pun objek itu berada, dengan pengecualian tertentu—misalnya untuk objek persediaan/inventory (Saradila, 2017; Zulfikar, 2022). Dengan latar ini, pertanyaan tentang "padanan" droit de suite dalam hukum Islam dapat diarahkan pada: adakah kategori hak dalam fikih yang, karena berorientasi pada objek, menghasilkan konsekuensi bahwa status/hak tertentu tetap harus dihormati walaupun objeknya berpindah penguasaan atau berpindah tangan (Firdaus, 2022; Mugiyati, 2016)?

________________________________________

3. Kerangka Hukum Islam tentang "Hak" dan "Kepemilikan" (Al-Milkiyyah): Fondasi Konseptual

Sumber-sumber kajian yang disediakan menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal konsep kepemilikan atas harta, tetapi sekaligus menempatkannya dalam horizon teologis dan etis: kepemilikan mutlak pada hakikatnya milik Allah, sementara kepemilikan manusia bersifat majazi (nisbi) dan dibatasi oleh ketentuan syariah (Firdaus, 2022; Hidayat, 2020). Dengan pengaturan kepemilikan itu, Islam bertujuan mencegah pelanggaran hak (milik) orang lain dan menata relasi hak–kewajiban atas harta agar tidak menyimpang dari hukum syara' (Firdaus, 2022; Hidayat, 2020). Kajian lain juga menegaskan pembagian kepemilikan dalam Islam—misalnya kepemilikan individu, kepemilikan publik/kolektif, dan kepemilikan negara—serta ide bahwa individu dibolehkan memiliki dan memanfaatkan kekayaan, namun dalam koridor syariah dan moral (Hidayat, 2020; Mugiyati, 2016; Nasution, 2021). Kerangka ini penting karena droit de suite pada dasarnya adalah perangkat untuk memastikan suatu hak kebendaan tetap dihormati ketika objeknya berpindah; dalam fikih muamalah, efektivitas penghormatan hak itu bertumpu pada legitimasi sebab-sebab kepemilikan dan batas tasarruf (pemanfaatan/pengalihan) yang benar (Firdaus, 2022; Mugiyati, 2016; Nasution, 2021).

Dari sisi klasifikasi "hak", salah satu rujukan fikih yang tersedia membedakan hak menjadi dua substansi: (i) hak sebagai kewenangan atas sesuatu/barang (hak yang berlaku atas benda, disebut haqq 'ainī), seperti hak milik (milkiyyah) dan hak penguasaan atas benda; dan (ii) hak sebagai keharusan/kewajiban pada pihak lain (Mugiyati, 2016). Di dalam pembagian yang lebih umum, hukum Islam juga mengenal pemilahan hak menjadi haqq al-mâliy (hak yang berkaitan dengan harta) dan haqq ghairu milkiyyah (hak yang tidak berkaitan dengan harta) (Mugiyati, 2016). Struktur inilah yang paling dekat untuk menjadi "jembatan konseptual" menuju droit de suite: karena haqq 'ainī didefinisikan sebagai kewenangan yang melekat pada benda/objek, maka orientasinya adalah object-based right (hak atas benda) yang secara logika lebih dekat pada gagasan "hak yang melekat pada benda" daripada sekadar klaim personal terhadap seseorang (Arso, 2017; Mugiyati, 2016). Namun, perlu dicatat secara metodologis bahwa rujukan yang disediakan menjelaskan kategori haqq 'ainī sebagai "hak atas benda," tetapi tidak secara eksplisit menyebut istilah atau rumusan "hak mengikuti benda" dalam terminologi yang sama dengan droit de suite hukum perdata; karena itu, penyamaan di sini harus dipahami sebagai padanan fungsional/analogi konseptual, bukan identifikasi terminologis yang identik (Arso, 2017; Firdaus, 2022; Mugiyati, 2016).

________________________________________

4. Rekonstruksi "Droit de Suite" Menurut Hukum Islam: Padanan Fungsional melalui Haqq 'Ainī dan Pembatasan Tasarruf

Berdasarkan kategori haqq 'ainī sebagai hak yang berlaku atas benda dan hak milik (milkiyyah) sebagai bagian dari haqq al-mâliy, "droit de suite menurut hukum Islam" dapat direkonstruksi sebagai prinsip fungsional: hak yang berorientasi pada objek (hak atas benda/harta) menimbulkan konsekuensi bahwa status syar'i atas suatu objek—termasuk batas-batas tasarruf yang dibenarkan—tidak boleh diabaikan hanya karena objek tersebut berada di tangan pihak lain (Firdaus, 2022; Hidayat, 2020; Mugiyati, 2016). Rekonstruksi ini konsisten dengan penekanan bahwa kepemilikan manusia dibatasi oleh syariah, dan penggunaan harta tidak boleh melanggar hak orang lain serta harus berada dalam ketentuan syar'i (Firdaus, 2022; Hidayat, 2020; Mugiyati, 2016). Artinya, ketika fikih menetapkan suatu objek memiliki status tertentu—misalnya menjadi objek wakaf yang harus dijaga peruntukannya, atau menjadi marhun/objek rahn yang terkait dengan pelunasan—maka status itu "menempel" pada objek sebagai konsekuensi pengaturan hak atas harta (haqq al-mâliy) (Hidayatullah et al., 2022; Komariah, 2014; Mugiyati, 2016). Dalam kerangka ini, "mengikuti benda" tidak selalu berarti "hak absolut tanpa batas," melainkan "keberlakuan batas syar'i atas objek" yang harus dihormati oleh pihak yang menguasai objek (Firdaus, 2022; Mugiyati, 2016).

Untuk memperjelas, bentuk "mengikuti objek" dalam hukum Islam sering tampak bukan hanya sebagai klaim kepemilikan, tetapi juga sebagai "pembebanan status" atau "pembekuan tasarruf" yang mengikat siapa pun yang kemudian menguasai objek. Dua arena yang paling ilustratif dalam sumber-sumber yang tersedia adalah (i) wakaf, yang mengunci objek untuk peruntukan tertentu dan melarangnya menjadi objek transaksi kepemilikan, dan (ii) jaminan—termasuk rahn dan konstruksi jaminan kebendaan dalam praktik perbankan syariah Indonesia—yang menautkan objek tertentu dengan pemenuhan kewajiban sehingga pihak ketiga tidak semestinya dapat meniadakan beban tersebut (Hidayatullah et al., 2022; Komariah, 2014; Maarif & Matin, 2020). Dengan demikian, pembahasan "droit de suite dalam hukum Islam" paling kuat bila dipaparkan melalui institusi-institusi muamalah yang memang menghendaki "kebertahanan" status hukum objek lintas perubahan tangan/penguasaan (Hidayatullah et al., 2022; Komariah, 2014; Saradila, 2017).

________________________________________

5. Wakaf sebagai Contoh Paling Dekat: Status dan Peruntukan Objek yang "Mengikuti" Hartanya

Definisi wakaf dalam hukum positif Indonesia yang berkelindan dengan fikih menekankan pemisahan/penyerahan sebagian harta untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah (Efendi, 2018; Komariah, 2014). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum memisahkan sebagian benda milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam (Efendi, 2018; Komariah, 2014). Secara fikih, salah satu penjelasan menegaskan bahwa wakaf pada hakikatnya melepaskan kepemilikan individu atas suatu harta dan mendedikasikan manfaatnya untuk orang lain, dengan konsekuensi bahwa harta wakaf dipahami "keluar" dari hak milik wakif; bahkan dijelaskan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik wakif maupun nadzir, melainkan menjadi "hak milik Allah" yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Komariah, 2014; Rahmawati, 2011). Rumusan ini langsung menunjukkan "efek mengikuti benda" dalam makna fungsional: siapa pun yang memegang atau mengelola harta wakaf tidak memperoleh kebebasan memperlakukan objek itu sebagai milik privat yang bebas dialihkan, karena status wakafnya melekat pada objek (Maarif & Matin, 2020; Rahmawati, 2011; S, 2022).

Sumber lain menegaskan aspek larangan transaksi kepemilikan atas objek wakaf: wakaf dipahami melarang benda wakaf menjadi hak milik seseorang dan menjadi objek transaksi kepemilikan (Maarif & Matin, 2020). Bila larangan ini dibaca sebagai "atribut status" yang melekat pada benda wakaf, maka ia bekerja mirip dengan gagasan droit de suite: status wakaf tetap harus dihormati meskipun kemudian terjadi perubahan penguasaan administratif atau pergantian pengelola (nadzir), sebab yang dijaga adalah keterikatan objek pada peruntukan wakaf dan fungsi sosial-ibadahnya (Komariah, 2014; Maarif & Matin, 2020; Rahmawati, 2011). Bahkan dalam pembahasan pluralisme hukum wakaf tanah, ditegaskan kembali bahwa menurut ketentuan hukum Islam harta wakaf tidak lagi menjadi hak milik wakif maupun nazhir, melainkan menjadi hak milik Allah; ini menegaskan bahwa perubahan tangan pengelolaan tidak menghapus "status melekat" yang mengikat objek tersebut (Rahmawati, 2011; S, 2022).

Namun, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan adanya nuansa mazhab yang penting dan berdampak pada cara membaca "mengikuti benda" dalam wakaf. Beberapa kajian mencatat bahwa menurut mazhab Hanafi, wakaf dipahami sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya; konsekuensinya, dalam konstruksi tersebut hak kepemilikan wakif secara teori masih ada, dan wakaf dipahami terutama sebagai pengalihan manfaat, bukan pelepasan kepemilikan zat (Purwaningsih & Susilowati, 2020; Subhan, 2018). Sementara itu, mazhab Maliki juga didefinisikan sebagai menahan benda milik pewakaf (dari penggunaan secara kepemilikan) tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan untuk suatu masa tertentu sesuai akad wakaf (Purwaningsih & Susilowati, 2020). Dengan demikian, bahkan di dalam fikih sendiri, "mengikuti benda" pada wakaf bisa berarti dua bentuk yang berbeda: (i) "status wakaf melekat pada objek sebagai milik Allah" (rumusan mayoritas yang ditampilkan oleh sumber-sumber tertentu), atau (ii) "pembatasan tasarruf/pendedikasian manfaat yang melekat pada objek sementara kepemilikan zat tetap dinisbahkan pada wakif" (rumusan yang ditampilkan dalam definisi Hanafi dan beberapa elaborasi) (Purwaningsih & Susilowati, 2020; Rahmawati, 2011; Subhan, 2018). Perbedaan ini penting dicatat agar konsep "droit de suite menurut hukum Islam" tidak disederhanakan seolah fikih hanya mengenal satu teori kepemilikan wakaf (Purwaningsih & Susilowati, 2020; Rahmawati, 2011; Subhan, 2018).

________________________________________

6. Perluasan Objek Wakaf (Bergerak–Tak Bergerak; Berwujud–Tak Berwujud): Memperkuat Dimensi "Hak Mengikuti Objek"

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa regulasi wakaf di Indonesia mengalami perluasan objek: Undang-Undang Wakaf menegaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak; dan dalam kategori benda bergerak disebut secara eksplisit termasuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan (Efendi, 2018; Hasan, 2010). Kajian progresivitas hukum wakaf juga mengulang perincian bahwa benda bergerak dapat mencakup hak atas kekayaan intelektual, dan bahkan merinci jenis-jenis HKI—seperti hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, rahasia dagang, sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak lain—sebagai bagian dari benda bergerak selain uang (Efendi, 2018; Hasan, 2010). Perluasan ini relevan bagi topik droit de suite karena menunjukkan bahwa "status wakaf" tidak hanya melekat pada tanah/bangunan, tetapi dapat melekat pula pada hak (benda tak berwujud) yang secara yuridis dan ekonomis memiliki nilai; ketika suatu hak tak berwujud diwakafkan, maka "beban peruntukan wakaf" mengikat hak tersebut walaupun bentuknya tidak fisik (Hasan, 2010; Heniyatun et al., 2017; Pikahulan, 2020).

Dalam kajian peralihan hak cipta sebagai objek wakaf, ditegaskan bahwa berdasarkan UU Wakaf, kekayaan intelektual yang dapat diwakafkan termasuk kategori benda bergerak yang tidak berwujud dan meliputi hak cipta serta kekayaan industri (paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu) (Heniyatun et al., 2017). Kajian yang sama juga menekankan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud dan secara hukum dimungkinkan untuk dialihkan/diperalihkan, termasuk melalui wakaf (Heniyatun et al., 2017). Di sini tampak bahwa "hak mengikuti objek" dalam konteks wakaf tidak bergantung pada kebendaan fisik, tetapi pada pengakuan bahwa "hak" dapat menjadi objek yang dibebani status kebendaan tertentu dan karenanya—setelah diwakafkan—tidak boleh diperlakukan seolah bebas dari status tersebut (Efendi, 2018; Heniyatun et al., 2017; Rahmawati, 2011).

________________________________________

7. HKI/HAKI dalam Hukum Islam: Dari Huqûq Mâliyyah dan "Hak Ibtikar" Menuju Hak yang Dapat Berpindah Namun Tetap Melekat

Beberapa sumber yang tersedia secara eksplisit mengakui bahwa HKI/HAKI dipandang sebagai hak kekayaan (huqûq mâliyyah) dalam perspektif hukum Islam, yakni termasuk hak kebendaan yang tidak berwujud namun memiliki nilai moral dan nilai ekonomi (Arso, 2017). HAKI diposisikan sebagai benda bergerak tak berwujud (intangible goods) dan "hak" dipahami sebagai benda tersendiri secara yuridis (Arso, 2017). Dalam ranah fikih muamalah, HAKI juga dikenal sebagai hak ibtikar, dan ditegaskan bahwa para ulama fikih sepakat bahwa pemilik mubtakir terhadap hasil pikiran/ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material; lebih jauh, ketika hak ibtikar dipahami dalam kategori māl yang dapat ditransaksikan, ia dapat diwarisi ketika pemilik meninggal dan dapat dijadikan wasiat (Hidayat, 2020). Pernyataan-pernyataan ini penting untuk tema droit de suite karena "hak yang dapat diwarisi, diwasiatkan, dialihkan, atau diwakafkan" menunjukkan bahwa yang melekat pada objek HKI bukan hanya fakta penguasaan fisik, melainkan relasi hak yang diakui syariah dan dapat bertahan melewati perubahan subjek pemegangnya sesuai sebab peralihan yang sah (Arso, 2017; Heniyatun et al., 2017; Hidayat, 2020).

Dari sudut perlindungan, kajian tentang HKI dan TRIPs menegaskan bahwa hukum Islam mengakui HKI sebagai kepemilikan individual yang harus dilindungi dan melarang upaya mengalihkan atau menggunakan hak tanpa izin pemiliknya atau yang merugikan pemiliknya (Triana, 2018). Klaim perlindungan ini sejalan dengan kerangka umum bahwa Islam mengatur kepemilikan agar tidak terjadi pelanggaran hak seseorang oleh pihak lain, dan kebebasan memiliki/memanfaatkan kekayaan dibatasi oleh ketentuan syariah (Firdaus, 2022; Hidayat, 2020). Dalam pengertian fungsional, larangan menggunakan hak tanpa izin pemilik menunjukkan bahwa "hak atas objek" tetap harus dihormati meskipun objek—misalnya karya dalam bentuk materi seperti buku, kaset, CD—telah berada dalam akses pihak lain; di sinilah elemen "hak yang mengikuti" tampak sebagai kewajiban penghormatan pihak lain terhadap status kepemilikan/otoritas syar'i atas objek tersebut (Hidayat, 2020; Triana, 2018).

________________________________________

8. HKI sebagai Objek Wakaf: Perbedaan Mazhab dan Metode Analogi (Ilhâq) sebagai Mekanisme Perluasan

Diskursus wakaf HKI dalam perspektif hukum Islam di sumber yang tersedia menunjukkan bahwa kebolehan mewakafkan objek immaterial menjadi titik perdebatan, karena HKI merupakan "sesuatu yang baru" yang tidak dikenal pada masa ulama fikih klasik (Nurcholis, 2018). Penelitian tentang keabsahan wakaf IPR menyimpulkan bahwa wakaf dalam bentuk IPR dinilai valid menurut hukum Islam karena selaras dengan pandangan mazhab Maliki yang membolehkan wakaf dalam bentuk manfaat; keselarasan itu dibangun melalui metode ilhâq al-masâ'il bi nadzâ'irihâ (menganalogikan masalah baru dengan yang sebanding), dengan titik temu bahwa keduanya mencakup objek yang immaterial (Nurcholis, 2018). Kajian lain tentang wakaf saham/HKI menegaskan perbedaan yang lebih tajam: jika merujuk pada mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, saham/objek HKI yang tidak berwujud dinilai tidak dapat menjadi wakaf karena tidak memiliki bentuk material; tetapi menurut mazhab Maliki, objek immaterial dapat menjadi wakaf (Aqbar et al., 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa "hak yang mengikuti objek" dalam fikih bukan sekadar soal daya ikat terhadap pihak ketiga, melainkan juga soal apakah objek itu sendiri diakui sebagai māl dan memenuhi syarat mawqūf; ketika mazhab tertentu mengakui manfaat/hak immaterial sebagai objek yang sah, maka status wakafnya dapat "melekat" dan harus dihormati sebagaimana wakaf atas tanah (Aqbar et al., 2022; Efendi, 2018; Nurcholis, 2018).

________________________________________

9. Droit de Suite dalam Jaminan Kebendaan dan Relevansinya bagi Praktik Rahn (Perbankan Syariah): Koeksistensi Fikih dan Hukum Positif

Dalam kajian tentang lembaga jaminan perbankan syariah, ditegaskan bahwa "jaminan kebendaan" adalah jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti benda tersebut (droit de suite), dan dapat dipindahtangankan (Hidayatullah et al., 2022). Kajian yang sama menempatkan rahn sebagai padanan "keamanan materi" dalam hukum Islam, dan menjelaskan bahwa dalam fikih muamalah dikenal dua bentuk jaminan: rahn (jaminan berupa benda) dan kafalah (tanggungan personal) (Hidayatullah et al., 2022). Karena praktik perbankan syariah di Indonesia beroperasi dalam lanskap regulasi nasional, pembahasan ini memperlihatkan bahwa atribut droit de suite sering dijelaskan dengan istilah hukum kebendaan positif untuk menerangkan daya ikat jaminan terhadap pihak ketiga, sementara secara fikih ia didekati melalui konsep rahn sebagai jaminan kebendaan (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022).

Kajian komparatif "rahn tasjily" menyatakan bahwa dalam praktik, rahn tasjily adalah bentuk gadai dengan hanya memindahkan bukti hak kepemilikan benda jaminan—misalnya sertifikat tanah atau BPKB—sementara bendanya tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan; dan dinyatakan bahwa jaminan fidusia dan hak tanggungan yang digunakan pada bank syariah di Indonesia lebih dekat kesamaannya dengan rahn takmini/rahn tasjily tersebut (Hidayati et al., 2018). Pada titik ini, "hak mengikuti objek" bekerja dalam dua lapisan: (i) lapisan fikih, bahwa marhun (objek rahn) dikaitkan dengan pelunasan kewajiban; dan (ii) lapisan hukum positif, bahwa jaminan kebendaan memiliki sifat droit de suite sehingga perubahan tangan atas objek tidak semestinya menghapus hak jaminan pihak penerima jaminan (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022). Meski demikian, sumber-sumber yang tersedia juga mengingatkan bahwa aturan jaminan dalam perbankan syariah banyak mengadopsi lembaga jaminan hukum positif (gadai, hipotek, fidusia), dan tidak semua substansi proseduralnya mencerminkan karakteristik pembiayaan syariah; kondisi ini dipahami sebagai problem regulatif yang menuntut pengembangan aturan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah (Hidayatullah et al., 2022).

________________________________________

10. Fidusia sebagai Ilustrasi Yuridis "Hak Mengikuti Benda" dan Pengecualiannya

Dalam sumber yang membahas fidusia, dijelaskan definisi fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Yasir, 2016). Di dalam pembahasan perlindungan dan sifat kebendaan fidusia, ditegaskan bahwa jaminan fidusia memiliki asas droit de suite atas benda jaminan (dengan menautkannya pada ketentuan hukum fidusia), sekaligus menekankan fungsi asas publisitas untuk memberi informasi kepada pihak ketiga mengenai benda yang dibebani (Zulfikar, 2022). Kajian eksekusi objek fidusia juga menegaskan bahwa prinsip droit de suite dianut dalam jaminan fidusia dan bahwa prinsip ini dapat dikecualikan untuk objek persediaan/inventory, karena sifat barang persediaan memang untuk dipindahtangankan dalam perdagangan; pengecualian tersebut dijelaskan sebagai klausul yang meniadakan penerapan droit de suite terhadap benda persediaan (Saradila, 2017). Rangkaian ini penting untuk tema "droit de suite menurut hukum Islam" bukan untuk menyatakan fikih identik dengan fidusia, melainkan untuk menunjukkan bagaimana praktik jaminan—termasuk di bank syariah—kerap menggunakan instrumen hukum positif yang secara eksplisit mengandung doktrin droit de suite, sehingga diskusi fikih tentang rahn berinteraksi dengan perangkat kebendaan modern yang mendesain hak agar tetap melekat pada objek meskipun objek berpindah tangan (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022; Saradila, 2017).

Dalam konteks hak cipta, kajian tentang hak cipta sebagai jaminan fidusia menegaskan bahwa hak kebendaan memiliki ciri droit de suit (hak mengikuti), yakni hak akan terus mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda tersebut berada; dan hak cipta diposisikan sebagai hak kebendaan yang dapat dijadikan objek fidusia terutama pada nilai ekonominya (Nurcholis, 2018; Sudjana, 2013). Kajian lain menyatakan bahwa ketentuan mengenai droit de suit dapat diberlakukan terhadap jaminan fidusia berupa hak cipta, karena hak cipta sebagai hak kebendaan memiliki ciri droit de suit sehingga pemegang hak cipta tetap "mengikuti" dalam tangan siapa pun hak cipta yang melekat pada benda tersebut berada (Sudjana, 2013). Sekali lagi, rujukan ini menunjukkan bahwa bahkan untuk objek tak berwujud, hukum kebendaan modern mengoperasionalkan "hak mengikuti objek"; sementara dalam fikih, pengakuan bahwa hak ibtikar dapat ditransaksikan, diwariskan, atau diwasiatkan menyediakan landasan bahwa "hak atas ciptaan" tidak hilang hanya karena peredaran fisik medium atau perubahan penguasaan oleh pihak lain (Hidayat, 2020; Sudjana, 2013).

________________________________________

11. Harta Bersama (Perkawinan) dan Hak Tak Berwujud: Implikasi "Melekat pada Hak" dan Problem Pembuktiannya

Kompilasi Hukum Islam membagi harta bersama menjadi benda berwujud dan tidak berwujud; benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (Arso, 2017). Dalam kajian penyelesaian pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai harta bersama dalam perceraian Islam, ditegaskan bahwa hak cipta dan hak atas merek adalah benda tidak berwujud yang berupa hak, dan dapat menjadi harta bersama apabila dihasilkan dalam masa perkawinan, meskipun hanya terdaftar atas nama salah satu pihak (Poetri, 2020). Dengan demikian, "hak" (sebagai objek tak berwujud) dapat menjadi bagian dari rezim kebendaan dalam pengertian KHI, dan pembagiannya mengikuti rezim harta bersama ketika perkawinan putus (Arso, 2017; Poetri, 2020). Dalam konteks ini, walaupun pembahasan "droit de suite" tidak muncul sebagai istilah fikih, logika "melekat pada hak" tampak: ketika suatu hak kekayaan—misalnya royalti/hak ekonomi—sudah dikualifikasi sebagai bagian dari harta bersama, perpindahan formal pendaftaran atau pengalihan penguasaan oleh salah satu pihak tidak otomatis meniadakan klaim pihak lain yang secara hukum (KHI/UU Perkawinan) memiliki bagian atasnya (Arso, 2017; Poetri, 2020).

Kajian lain menekankan dimensi historis-doktrinal bahwa harta bersama tidak disinggung dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab fikih klasik, dan diskusi tentang kepemilikan bersama muncul belakangan di sebagian negara Islam; karena itu, pembagian harta bersama cenderung mengikuti hukum yang berlaku (misalnya KHI) (Putri, 2022). Nuansa ini penting agar analisis "droit de suite menurut hukum Islam" tidak menyandarkan dirinya pada klaim bahwa fikih klasik telah memiliki doktrin eksplisit tentang "harta bersama" sebagai hak kebendaan yang mengikuti objek; yang lebih tepat menurut sumber yang tersedia adalah menyatakan bahwa kerangka kepemilikan individu dalam Islam diakui, sementara konstruksi harta bersama—termasuk yang melibatkan hak tak berwujud—banyak dimediasi oleh perangkat hukum positif seperti KHI (Arso, 2017; Putri, 2022).

________________________________________

12. Sintesis dan Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, droit de suite sebagai istilah dan rumusan eksplisit adalah doktrin khas hukum kebendaan dalam tradisi hukum perdata: hak kebendaan bersifat mutlak dan mempunyai sifat "mengikuti benda" (zaaksgevolg/droit de suite), sehingga tetap melekat pada objek di tangan siapa pun objek berada (Arso, 2017; Hidayatullah et al., 2022; Nurcholis, 2018). Dalam hukum Islam, sumber yang tersedia tidak menunjukkan adanya penyebutan terminologis "droit de suite" sebagai asas yang dirumuskan dengan istilah yang sama; namun, fikih muamalah menyediakan padanan konseptual melalui kategori haqq 'ainī (hak yang berlaku atas benda) dan haqq al-mâliy (hak yang berkaitan dengan harta), di mana hak dipahami sebagai kewenangan atas objek (bukan semata tuntutan personal), dengan kepemilikan manusia yang dibatasi syariah dan wajib menghormati hak pihak lain (Firdaus, 2022; Hidayat, 2020; Mugiyati, 2016).

Padanan fungsional "hak mengikuti objek" paling jelas tampak dalam institusi wakaf—di mana status wakaf dan larangan transaksi kepemilikan melekat pada objek, bahkan dipahami "keluar" dari milik wakif/nazhir dan diabdikan bagi Allah untuk kemaslahatan—serta dalam institusi jaminan (rahn dalam fikih dan jaminan kebendaan dalam hukum positif) yang menautkan objek tertentu dengan pemenuhan kewajiban dan dalam hukum positif secara eksplisit bekerja dengan asas droit de suite (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022; Maarif & Matin, 2020; Rahmawati, 2011). Pada saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia juga menampilkan perbedaan mazhab dalam memahami wakaf—misalnya Hanafi yang menekankan sedekah manfaat dengan kepemilikan zat tetap pada wakif—dan perbedaan mazhab mengenai kebolehan wakaf atas objek immaterial seperti HKI, di mana Maliki lebih permisif dibanding Hanafi/Syafi'i/Hanbali (Aqbar et al., 2022; Nurcholis, 2018; Purwaningsih & Susilowati, 2020; Subhan, 2018). Karena itu, "droit de suite menurut hukum Islam" yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber-sumber ini sebaiknya dipahami sebagai konstruksi analitis: (i) bukan identitas terminologis, melainkan (ii) padanan fungsional berupa daya ikat status hak atas objek—hak milik, status wakaf, atau status jaminan—yang tetap wajib dihormati meski objek berpindah tangan/penguasaan, sepanjang perpindahan itu tidak menghapus status syar'i atau beban yang memang melekat pada objek tersebut (Hidayatullah et al., 2022; Mugiyati, 2016; Rahmawati, 2011).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aqbar, K., Herman, S., & Arsan, A. (2022). Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 2(1), 13–36. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534

Arso, A. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 7(1), 28–56. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.28-56

Efendi, M. (2018). Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 3(2), 191. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1470

Firdaus, M. I. (2022). Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPerdata. Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 63. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2569

Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 2(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976

Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Hendrawati, H. (2017). Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. Jurnal Hukum Novelty, 8(1), 91. https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529

Hidayat, A. (2020). Konsep HAKI dalam Hukum Islam dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia. Adliya Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 8(1), 163–184. https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8626

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga Jaminan Perbankan Syariah pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Komariah, U. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(2), 117. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.117-126

Maarif, N. N., & Matin, U. A. (2020). Wakaf: Kajian Komunikasi yang Memotivasi Umat untuk Berwakaf. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 115–138. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14832

Mugiyati, M. (2016). Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 440–471. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.440-471

Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam). Islamic Circle, 1(2), 80–91. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303

Nurcholis, Moch. (2018). Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia Menurut Hukum Islam. Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 6(1), 107–118. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.134

Pikahulan, R. M. (2020). Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf. Al-Mizan, 16(2), 249–272. https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1809

Poetri, T. R. (2020). Penyelesaian Pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama dalam Perceraian Islam. Lex Renaissance, 5(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art6

Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 22(2), 191–203. https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595

Putri, R. A. C. (2022). Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 5(1), 84–103. https://doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7852

Rahmawati, Y. (2011). Refleksi Sistem Distribusi Syariah pada Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2498

S, D. Y. (2022). Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 7(1), 87–113. https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019

Saradila, F. (2017). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet. Jurnal Jatiswara, 32(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i3.130

Subhan, Moh. (2018). Kontekstualisasi dan Reposisi Fungsi Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.34

Sudjana, Mr. (2013). Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(3), 405. https://doi.org/10.22146/jmh.16118

Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 177–192. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 3(1), 75–92. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307

Zulfikar, R. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan dalam Perkara Korupsi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 47–67. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3