01280 - Disparitas Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Normatif, Komparatif, Dan Implikasi Hak Asasi Manusia

Sentencing Disparity in Islamic Criminal Law Perspective: A Normative, Comparative, and Human Rights Implications Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena disparitas pidana dalam konteks hukum pidana Islam melalui pendekatan normatif-komparatif berbasis kajian literatur. Disparitas pidana dipahami sebagai perbedaan mencolok dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sejenis tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Kajian ini mengidentifikasi empat sumber utama disparitas dalam lanskap hukum pidana Islam kontemporer, yakni: pluralitas fiqh dan sifat kontekstual interpretasi; hibridisasi hukum akibat kolonialisme dan kodifikasi modern; pluralisme peradilan dan perbedaan rezim jurisdiksi; serta bias sosial—khususnya gender—yang menghasilkan pemidanaan lebih ringan atau impunitas pada kekerasan berbasis "kehormatan." Artikel ini juga mengkaji mekanisme pengendalian disparitas melalui reformasi hukum positif dan mensyaratkan justifikasi spesifik dalam setiap atenuasi putusan. Kesimpulan menunjukkan bahwa disparitas pidana dalam hukum Islam kontemporer tidak dapat direduksi sebagai isu teknis pemidanaan semata, melainkan merupakan problem struktural yang melibatkan sumber hukum, desain kodifikasi, pluralisme institusional, dan relasi kekuasaan sosial yang perlu ditata ulang melalui komitmen kesetaraan dan non-diskriminasi.

Kata Kunci: disparitas pidana; hukum pidana Islam; fiqh; ḥudūd; pluralisme hukum; bias gender

________________________________________

Abstract

This article examines the phenomenon of sentencing disparity within the context of Islamic criminal law through a normative-comparative literature review approach. Sentencing disparity is understood as a striking difference in the imposition of punishment upon perpetrators of similar offenses without legally justifiable grounds. The study identifies four primary sources of disparity in the contemporary Islamic criminal law landscape: the plurality of fiqh and the contextual nature of interpretation; legal hybridization resulting from colonialism and modern codification; judicial pluralism and differing jurisdictional regimes; and social bias—particularly gender bias—that produces lighter sentences or impunity in honor-based violence cases. This article also examines mechanisms for controlling disparity through positive law reforms and the requirement of specific justification in every sentence attenuation. The conclusion demonstrates that sentencing disparity in contemporary Islamic law cannot be reduced to a mere technical sentencing issue, but rather constitutes a structural problem involving legal sources, codification design, institutional pluralism, and social power relations that must be restructured through commitments to equality and non-discrimination.

Keywords: sentencing disparity; Islamic criminal law; fiqh; ḥudūd; legal pluralism; gender bias

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam kajian pemidanaan, "disparitas pidana" lazim dipahami sebagai perbedaan yang mencolok dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sejenis tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Ukuran "alasan yang dapat dibenarkan" dalam tradisi hukum modern umumnya ditautkan dengan prinsip legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) dan prinsip proporsionalitas, yang menempatkan hakim pada kewajiban untuk menjatuhkan pidana sesuai ketentuan hukum serta menjaga kesebandingan pidana dengan keseriusan perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku. Kerangka ini relevan ketika membahas hukum pidana Islam, karena hukum pidana Islam—baik sebagai doktrin syariah maupun sebagai hukum positif di negara-negara berpenduduk Muslim—juga memperlihatkan arena perjumpaan antara norma yang dipandang bersumber dari wahyu dan praktik institusional pemidanaan yang dijalankan melalui peradilan dan kodifikasi (Jeddi, 2016, 2017).

Sejumlah literatur yang membahas hukum pidana Islam menekankan bahwa ia bersumber dari syariah dan karenanya memiliki profil religius yang kuat, sehingga dari sudut pandang eksternal sering tampak adanya identifikasi antara "agama" dan "hukum" (Jeddi, 2016, 2017). Dalam ranah konseptual, pelanggaran pidana (al-jarīma/al-jināya) dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ilahi; bahkan terdapat kecenderungan terminologis yang merapatkan "delik" dengan "dosa" di bawah istilah yang menunjuk pada pembangkangan terhadap tatanan ilahi (Jeddi, 2017). Ciri-ciri konseptual seperti ini penting dalam pembahasan disparitas, sebab cara suatu sistem mendefinisikan delik, sumber norma, dan tujuan pemidanaan akan memengaruhi bagaimana perbedaan pemidanaan dapat dibenarkan atau justru dipandang problematik (Jeddi, 2016, 2017).

________________________________________

II. STRUKTUR DASAR HUKUM PIDANA ISLAM YANG MEMENGARUHI VARIASI PEMIDANAAN

Pembahasan tentang disparitas pidana dalam konteks hukum Islam perlu dimulai dari pengenalan struktur normatif dan institusionalnya. Sejumlah kajian menyatakan bahwa syariah diposisikan sebagai "jalan penuntun" yang terikat langsung pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sehingga memiliki otoritas normatif yang tidak mudah "ditantang" dalam kerangka keagamaan. Dalam perkembangan historis, syariah juga dipaparkan sebagai hasil evolusi panjang melalui interpretasi dan konsensus sarjana Muslim (ulama), bertumpu pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mengandung dimensi interpretatif yang berlapis. Pada tataran penerapan, terdapat penekanan bahwa tidak setiap orang dapat secara mandiri menarik penerapan norma ke kasus konkret; melainkan sering dibutuhkan rujukan kepada jurisconsult (mufti) melalui fatwa—sebuah gambaran yang menegaskan pentingnya otoritas penafsiran dalam praktik (Jeddi, 2017).

Literatur yang sama juga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam kerap digambarkan memiliki orientasi pencegahan (preventif) yang kuat, dihubungkan dengan "kerasnya" sanksi yang bertujuan mencegah individu melakukan kejahatan dan memberi efek jera kepada masyarakat (Jeddi, 2016, 2017). Dalam kategori-kategori normatif, salah satu klasifikasi yang berulang adalah keberadaan ḥudūd sebagai "set penalty crimes" atau hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak tertentu (Jeddi, 2016). Bahkan definisi teknis ḥudūd dalam salah satu kajian ditekankan sebagai "castigo establecido en la ley" (hukuman yang ditetapkan dalam hukum) untuk delik yang dinilai berbahaya bagi masyarakat (Jeddi, 2016). Dengan karakter "penetapan" semacam ini, ruang variasi putusan pada kategori tertentu dapat lebih sempit dibanding area pidana lain yang lebih dipengaruhi desain institusional, politik hukum, dan penafsiran.

Namun, penting pula dicatat bahwa beberapa kajian menyoroti keterbatasan struktur "bagian umum" dan "bagian khusus" dalam hukum pidana Islam jika dibandingkan dengan tradisi Barat modern; isu ini muncul sebagai kendala ketika melakukan komparasi konsep delik, pemidanaan, serta penerjemahan tipe-tipe delik ḥudūd dalam kerja sama peradilan lintas negara (Jeddi, 2017). Fakta ini menunjukkan bahwa variasi pemidanaan—termasuk potensi disparitas—tidak semata-mata soal "beda vonis", melainkan juga soal bagaimana suatu sistem merumuskan elemen delik, prosedur, dan konsepsi hukuman dalam kerangka kodifikasi modern atau dalam format fiqh yang plural (Jeddi, 2017).

________________________________________

III. SUMBER-SUMBER DISPARITAS PIDANA DALAM LANSKAP HUKUM ISLAM KONTEMPORER

A. Ikhtilāf (Perbedaan Penafsiran) dan Konteks Fiqh sebagai Pemicu Variasi

Salah satu sumber utama variasi pemidanaan yang dicatat eksplisit dalam literatur adalah perbedaan fiqh (yurisprudensi Islam). Kajian mengenai "crímenes de honor" menegaskan bahwa sekalipun zina (adultery/fornication) dikutuk dalam syariah, karakteristik pidananya "bervariasi menurut fiqh", karena fiqh diproduksi dari ragam interpretasi hukum Islam untuk diterapkan pada konteks yang berbeda; karenanya sifatnya disebut "sangat kontekstual" (Krirh, 2022). Bahkan disebutkan bahwa menurut sebagian mazhab, jika pelaku zina berstatus menikah, dapat dikenai hukuman rajam (Krirh, 2022). Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan adanya variasi antar-mazhab, tetapi juga memperlihatkan bagaimana "tindak sejenis" dapat berujung pada konsekuensi pidana yang sangat berbeda bergantung pada otoritas fiqh yang dipakai dan konteks yurisdiksi (Krirh, 2022).

Kajian lain yang menyoroti dinamika pluralisme hukum—yakni koeksistensi hukum Islam (syariah) dan hukum sipil sekuler—menegaskan bahwa interaksi keduanya memunculkan konflik dan disparitas perlindungan/hak, termasuk dalam perkara pidana seperti penistaan agama, murtad, dan pencurian, dengan konsekuensi pemidanaan yang dapat sangat berat di sebagian wilayah. Dengan demikian, perbedaan penafsiran fiqh dan pilihan institusional—apakah mengadopsi, membatasi, atau menunda penerapan unsur tertentu—menjadi konteks struktural yang memungkinkan munculnya disparitas pemidanaan (Krirh, 2022).

B. Hibridisasi dan Warisan Kodifikasi Modern: Negara "Islami", "Campuran", dan "Sekuler"

Literatur tentang hukum pidana di negara-negara Arab menggambarkan kondisi "heterogen" pascakolonial: sebagian negara mengganti hukum tradisional dengan model Eropa, sementara sebagian lain justru mengganti model Eropa dengan legislasi positif yang terinspirasi oleh yurisprudensi mazhab klasik. Dialektika antara tradisi, identitas, dan modernitas ini menjelaskan mengapa tindak pidana yang "sejenis"—misalnya relasi seksual di luar nikah—dapat dikonstruksi berbeda dalam delik dan pemidanaannya di yurisdiksi berbeda. Pada tingkat lebih rinci, kajian tentang zina menyoroti perubahan logika penal: dalam hukum Islam klasik, status menikah merupakan keadaan yang memperberat pidana, sedangkan dalam sebagian hukum pidana negara tertentu status menikah kemudian menjadi aspek yang "paling relevan secara pidana" dalam memaknai relasi seksual terlarang. Pergeseran elemen relevan semacam ini membuka ruang perbedaan hasil pemidanaan untuk perilaku yang secara sosiologis tampak serupa (Krirh, 2022).

Kajian lain tentang "tantangan eksekusi hukum pidana Islam di negara berkembang" juga menyatakan bahwa banyak negara mayoritas Muslim memakai kodifikasi pidana kontemporer modern; terdapat pula pembedaan antara negara yang mempertahankan hukum Islam dan negara yang mengadopsi sistem "amalgam" (campuran) antara hukum Islam dan sistem Eropa. Jika kerangka yang dipakai campuran, maka perbedaan desain institusional dan pilihan kodifikasi menjadi faktor signifikan munculnya variasi pidana untuk delik yang mirip, karena standar pembuktian, klasifikasi, dan jenis sanksi bisa beroperasi berbeda.

C. Pluralisme Peradilan dan "Forum" yang Berbeda: Perbedaan Hukuman untuk Perbuatan yang Sama

Salah satu ilustrasi paling tajam mengenai disparitas yang muncul dari pluralisme peradilan datang dari kajian sejarah kolonial Nigeria Utara. Di sana dicatat bahwa untuk perkara pembunuhan, satu perbuatan dapat berkonsekuensi hukuman mati di pengadilan yang menerapkan Criminal Code, tetapi terdakwa dapat menghindari hukuman mati dengan membayar diya ("kompensasi") di pengadilan Islam; bahkan sebuah pembunuhan dapat dikualifikasi sebagai manslaughter di Criminal Code namun dipidana mati di pengadilan Islam (Martínez et al., 2021). Contoh ini menunjukkan disparitas yang bersifat struktural: bukan karena fakta kasus berbeda, melainkan karena kanal jurisdiksi dan rezim hukum yang berbeda menghasilkan konsekuensi pemidanaan yang berbeda atas peristiwa yang setara secara material (Martínez et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang Qanun Jinayat Aceh menggambarkan penerapan hukum pidana Islam pada level daerah melalui regulasi provinsi yang mengatur berbagai delik—termasuk adultery—dengan sanksi seperti denda, cambuk, dan penjara, serta memuat penerapan hukuman ḥudūd sebagai bentuk paling berat (Colsa, 2011). Kajian tersebut juga menyatakan adanya perdebatan konstitusional mengenai kedudukan Qanun dan temuan bahwa sekalipun sistem hukum nasional "melarang" Qanun memuat pidana yang lebih berat dari hukum pidana nasional, Mahkamah Agung tampak menerima praktik tersebut dalam putusan-putusan pidana di Aceh (Colsa, 2011). Konfigurasi ini memperlihatkan bagaimana pluralisme intra-negara dapat memproduksi disparitas pemidanaan lintas wilayah untuk tindak yang sejenis karena perbedaan sumber hukum dan penerimaan lembaga peradilan (Colsa, 2011).

Kajian komparatif proses islamisasi di Malaysia dan Nigeria memperkaya gambaran ini: Malaysia memiliki enactments hudud di dua negara bagian tetapi ditahan penerapannya karena dianggap inkonstitusional, sedangkan Nigeria mengalami penerapan hudud yang lebih "mendadak" di 12 negara bagian utara pada 1999. Kajian yang sama juga mencatat kekhawatiran organisasi HAM tentang kurangnya penghormatan pada due process yang berdampak tidak proporsional pada kelompok miskin dan tidak berdaya, serta problem proporsionalitas antara berat delik dan pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, disparitas pemidanaan dapat muncul baik karena perbedaan penerapan antarwilayah, maupun karena kekhawatiran perbedaan standar proses peradilan dan proporsionalitas.

D. Bias Gender dan "Crímenes de Honor": Disparitas yang Berkelindan dengan Diskriminasi

Literatur HAM PBB tentang "crímenes de honor" menegaskan bahwa kejahatan semacam ini sering tidak dilaporkan dan tidak diinvestigasi sehingga cenderung impunitas; bahkan ketika dijatuhi sanksi, putusannya "jauh lebih ringan" dibanding kejahatan kekerasan yang sama tetapi tanpa dimensi "honor", karena legislasi pidana memuat reduksi, ekskulpasi, atau ekskulpasi penuh atas dasar "honor" (Ruiz, 2018). PBB juga merekomendasikan penghapusan dari legislasi pidana segala bentuk pengurangan atau pembebasan pidana yang didasarkan pada "honor" (Ruiz, 2018). Pernyataan ini secara langsung menunjukkan bentuk disparitas pidana yang "tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum" dari perspektif standar HAM internasional: dua pembunuhan yang sama-sama brutal dapat diperlakukan berbeda semata karena narasi kehormatan (Ruiz, 2018; Valcarcel, 2020).

Sejalan dengan itu, kajian tentang femisida atas nama kehormatan mencatat adanya pola penilaian pemidanaan yang bias: "sementara hakim menaikkan pidana jika korban adalah laki-laki" dalam konteks balas dendam darah, hal yang sama "tidak terjadi" bila korban adalah perempuan dalam "crimen de honor" (Krirh, 2022). Ini memperlihatkan disparitas yang bukan hanya berupa variasi antar-kasus, tetapi juga ketidaksetaraan penilaian atas korban dan motif yang beririsan dengan struktur patriarki (Krirh, 2022; Ruiz, 2018). Dalam horizon kebijakan hukum, kajian tentang konflik budaya dan hak perempuan juga menyinggung praktik "crímenes de honor" di beberapa negara dan menempatkannya sebagai problem ketika tradisi/klaim keagamaan berbenturan dengan perlindungan hak perempuan (Ruiz, 2018).

E. Perbedaan Status Keagamaan, Apostasía, dan Blasfemia: Disparitas akibat Pluralisme Norma dan Sanksi

Beberapa kajian tentang kebebasan beragama dalam hukum komparatif menegaskan bahwa syariah dapat menjadi sumber hukum dan dalam sejumlah negara juga berlaku dalam bidang pidana; sekaligus dinyatakan bahwa penerapannya dapat menimbulkan pembatasan serius terhadap hak kewargaan penuh non-Muslim dan mengganggu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Dalam konteks "keluar dari Islam", disebutkan bahwa murtad dapat memiliki konsekuensi sipil dan pidana yang "dapat mencapai" pidana mati di beberapa negara; bahkan dicontohkan adanya kodifikasi negara bagian (Kelentan 1993; Terengganu 2002) yang menetapkan pidana mati bagi apóstata yang menolak bertobat setelah tiga hari. Sementara itu, kajian lain mencatat bahwa "ketiadaan disposisi pidana" dalam hukum negara tertentu tidak otomatis berarti kebebasan untuk keluar dari Islam, karena "kekosongan hukum" dapat ditutup oleh syariah sebagai sumber utama tatanan hukum negara. Rangkaian ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dapat muncul lintas yurisdiksi—dan lintas desain sumber hukum—untuk perilaku yang sama (misalnya berpindah agama), mulai dari tidak dipidana sampai pidana sangat berat.

Kajian tentang pluralisme hukum di Nigeria Utara memperlihatkan konflik serupa pada isu penistaan agama: konstitusi menjamin kebebasan berpikir, beragama, dan berekspresi, tetapi syariah di sejumlah negara bagian mengkriminalisasi blasfemia dengan pidana berat; dicontohkan pula bahwa Sharia Penal Code Kano State memuat ketentuan (Section 382) yang menjatuhkan pidana mati untuk blasfemia terhadap Nabi Muhammad. Konflik dan perbedaan sanksi ini dipandang berkontribusi pada erosi kepercayaan publik pada sistem hukum dan pada praktik penghukuman di luar prosedur (jungle justice) ketika komunitas menganggap sistem formal tidak memadai. Dalam kerangka disparitas, contoh ini menunjukkan bahwa perbuatan yang sama dapat diperlakukan amat berbeda tergantung rezim norma yang dipakai dan tingkat institusionalisasi penegakannya.

________________________________________

IV. DISPARITAS PIDANA DALAM HUKUM POSITIF NEGARA MUSLIM: REFORMASI DAN MEKANISME PEMBENARAN

Karena disparitas sering muncul melalui praktik pemidanaan oleh lembaga peradilan negara, penting memperhatikan bagaimana sebagian yurisdiksi Muslim mencoba mengendalikan variasi putusan melalui reformasi hukum positif. Kajian tentang kekerasan suami-istri dalam KUHP Maroko menyatakan bahwa Konstitusi Maroko 2011 menetapkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan Maroko meratifikasi CEDAW serta mencabut reservasi awal. Pascareformasi KUHP melalui Law 24/03, suami-istri ditambahkan sebagai pelaku dan korban kekerasan fisik dalam perkawinan, melahirkan tipe-tipe "diperberat" (aggravated) tergantung akibat kekerasan tersebut, yang secara faktual menguatkan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik dalam ranah perkawinan. Di sini, "alasan yang dapat dibenarkan secara hukum" untuk perbedaan pidana dinyatakan secara normatif—misalnya akibat yang lebih berat menghasilkan tipe yang diperberat—sejalan dengan gagasan bahwa perbedaan putusan harus terkait faktor relevan yang ditentukan hukum berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas.

Lebih langsung terkait pencegahan disparitas yang tidak beralasan, kajian yang sama menekankan bahwa bila pengadilan memberikan keadaan meringankan (circunstancias atenuantes) atau menangguhkan pidana, ia harus memberikan justifikasi spesifik. Rumusan ini menunjukkan suatu mekanisme akuntabilitas yudisial: variasi pemidanaan—misalnya lebih ringan karena atenuasi—harus dipertanggungjawabkan secara argumentatif agar tidak menjadi "perbedaan mencolok" tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam perspektif teori hukum pidana modern, tuntutan keterikatan hakim pada hukum dan prinsip proporsionalitas dipahami sebagai batas bagi ius puniendi; sementara contoh Maroko menunjukkan bagaimana prinsip semacam itu dapat diinternalisasi dalam desain legislasi dan praktik pembenaran putusan dalam konteks negara yang juga merujuk pada reformasi dan agenda kesetaraan gender.

________________________________________

V. TANTANGAN METODOLOGIS: KERJA SAMA PERADILAN, PENERJEMAHAN DELIK ḤUDŪD, DAN "ASIMETRI" SISTEM

Dimensi lain disparitas pemidanaan yang sering luput adalah disparitas yang muncul dalam konteks lintas negara, terutama ketika sistem pidana "kontinental" berinteraksi dengan sistem pidana Islam atau campuran. Kajian tentang prinsip double incrimination dalam kerja sama peradilan internasional menekankan bahwa efektivitas pengakuan putusan, ekstradisi, atau pelaksanaan pidana dapat dibatasi oleh divergences "jurídico-culturales" antar sistem; isu ini tidak hanya soal terjemahan tipe pidana dan sanksi, tetapi juga menyangkut ketertiban umum, termasuk pidana mati sebagai alasan penolakan ekstradisi (Jeddi, 2017). Kajian tersebut juga menekankan bahwa asimetri ini lebih "tangible" antara sistem kontinental dan sistem pidana Islam, sehingga analisis terminologis-komparatif atas delik ḥudūd diperlukan untuk menilai ekuivalensi hukum maupun ekuivalensi penerjemahan (Jeddi, 2017). Dengan demikian, pada level transnasional, disparitas dapat termanifestasi sebagai ketidakselarasan kategorisasi delik dan sanksi yang berdampak pada boleh-tidaknya kerja sama peradilan, termasuk ketika sanksi tertentu dianggap bertentangan dengan standar ketertiban umum di negara penerima (Jeddi, 2017).

________________________________________

VI. IMPLIKASI NORMATIF: KAPAN PERBEDAAN PEMIDANAAN "DIBENARKAN" DAN KAPAN MENJADI DISPARITAS YANG PROBLEMATIS?

Dari sintesis literatur di atas, perbedaan pemidanaan dapat dipahami "dibenarkan" ketika ia bertumpu pada: (i) perbedaan elemen delik yang secara normatif memang berbeda—misalnya tipe diperberat berdasarkan akibat; (ii) dasar hukum yang jelas (legalitas); dan (iii) mekanisme pembenaran putusan (reason-giving) yang mencegah arbitrariness. Sebaliknya, perbedaan pemidanaan menjadi problematis ketika variasi muncul dari konstruk sosial yang diskriminatif—misalnya "honor" sebagai alasan pengurangan pidana pada kekerasan terhadap perempuan—atau dari fragmentasi rezim hukum yang memunculkan konsekuensi pemidanaan yang sangat berbeda untuk perbuatan yang substantifnya sejenis tanpa standar pembenaran yang koheren (Martínez et al., 2021; Ruiz, 2018).

Dalam perspektif standar HAM PBB, pengurangan pidana berbasis "honor" dipandang sedemikian problematik sehingga direkomendasikan untuk dihapus (Ruiz, 2018); sementara contoh Nigeria kolonial menunjukkan betapa pemilihan forum—pengadilan Islam versus pengadilan yang menerapkan Criminal Code—dapat menghasilkan hasil ekstrem berbeda pada perkara pembunuhan (Martínez et al., 2021).

Pada saat yang sama, literatur pluralisme hukum menunjukkan bahwa sebagian yurisdiksi mencoba merespons konflik syariah dan hukum sekuler dengan membangun kerangka "hibrida" yang menggabungkan aspek syariah dan hukum sekuler demi merekonsiliasi ajaran agama dengan standar hukum modern dan norma HAM; termasuk ada yang melakukan reformasi untuk membatasi penerapan hukuman ḥudūd atau menghapusnya, beralih ke bentuk hukuman alternatif atau rehabilitasi. Namun, literatur lain memperingatkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam konteks negara berkembang menghadapi tantangan institusional dan sistemik karena banyak negara tetap beroperasi dengan kodifikasi kontemporer modern dan beragam bentuk sistem campuran. Karena itu, disparitas pidana dalam konteks hukum Islam kontemporer tidak dapat direduksi menjadi isu "hakim menjatuhkan pidana berbeda", melainkan merupakan problem struktur sumber hukum, desain kodifikasi, pluralisme institusional, dan relasi kekuasaan sosial—terutama pada isu gender dan status keagamaan (Krirh, 2022; Ruiz, 2018).

________________________________________

VII. KESIMPULAN

Disparitas pidana "menurut hukum Islam" dalam realitas kontemporer terutama tampil sebagai fenomena yang lahir dari kombinasi: (1) pluralitas fiqh dan sifat kontekstual interpretasi; (2) hibridisasi hukum akibat kolonialisme dan kodifikasi modern; (3) pluralisme peradilan dan perbedaan rezim jurisdiksi dalam satu negara maupun antarnegara; serta (4) bias sosial—khususnya gender—yang menghasilkan pemidanaan lebih ringan atau impunitas pada kekerasan tertentu seperti "crímenes de honor" (Colsa, 2011; Krirh, 2022; Martínez et al., 2021; Ruiz, 2018).

Pada level normatif, beberapa yurisdiksi memperlihatkan mekanisme untuk menahan disparitas yang tidak beralasan, misalnya dengan mensyaratkan justifikasi spesifik ketika memberikan atenuasi atau penangguhan pidana, dan dengan mengaitkan perbedaan pidana pada kategori delik yang diperberat berdasarkan akibat. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antar-sistem—termasuk isu pidana mati—memengaruhi kerja sama peradilan internasional dan menegaskan bahwa "disparitas" tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan teknik pemidanaan, melainkan juga melalui penataan ulang hubungan antara sumber norma, kodifikasi, prosedur, dan komitmen kesetaraan/non-diskriminasi (Jeddi, 2017; Ruiz, 2018).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Colsa, J. M. U. (2011). Ley sagrada y ley civil en los países árabes: El caso del delito de fornicación ilícita. Anaquel de Estudios Árabes, 22(0). https://doi.org/10.5209/rev_anqe.2011.v22.6

Jeddi, D. (2016). La violencia conyugal en el código penal de Marruecos. https://doi.org/10.37325/1590-000-003-021

Jeddi, D. (2017). La violencia conyugal en el código penal de Marruecos = Spousal abuse in the criminal code of Morocco. Revue Marocaine de Droit Pénal et de Sciences Criminelles, (3), 19–49. https://doi.org/10.12816/0042555

Krirh, K. E. (2022). El principio de la doble incriminación en la cooperación judicial internacional: La traducción de los delitos ḥudūd del árabe al español. Anaquel de Estudios Árabes. https://doi.org/10.5209/anqe.78613

Martínez, G. C., Tamayo, R. S., & Padilla, A. M. I. (2021). Violaciones graves a derechos humanos de comunidades LGBTI en el conflicto armado interno colombiano como crimen de lesa humanidad. Estudios Políticos (Medellín), (60), 179–202. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n60a08

Ruiz, J. M. G. (2018). Solanes Corella, Ángeles. Derechos y culturas: Los retos de la diversidad en el espacio público y privado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, (38), 210. https://doi.org/10.7203/cefd.38.13589

Valcarcel, M. S. (2020). "Lavar la deshonra": Una aproximación a los femicidios en nombre del honor. Sociedad Hoy, (27), 57–83. https://doi.org/10.29393/sh27-4ldms10004