01278 - Dewan Hakim Dalam Hukum Islam: Konsep, Kelembagaan, Dan Praktik Peradilan Kontemporer

ABSTRAK

Panel of Judges in Islamic Law: Concept, Institutional Design, and Contemporary Judicial Practice

This article examines the concept of a panel of judges (dewan hakim/majelis hakim)—defined as a collegial body that examines, adjudicates, and decides cases—within the framework of Islamic law. Through a normative-juridical and comparative approach, the article synthesizes literature on Islamic judicial traditions (qaḍā') and contemporary judicial practices in Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia, Tunisia, and Indonesia. The article argues that the panel of judges in Islamic law cannot be reduced to a single universal model. Historically, classical Islamic adjudication was centered on a single judge (qāḍī), whereas modern practice has increasingly adopted collegial panels, particularly for appellate review and cases involving severe penalties. In Saudi Arabia, a panel of three judges decides appellate cases, while panels of five are required for capital and corporal punishment cases. Kuwait institutionalizes specialized boards at each judicial level, while Malaysia mandates a minimum of three appellate judges. The article further distinguishes three layers of meaning: (i) the procedural-conceptual layer of a majelis as an adjudicating body; (ii) the historical layer reflecting the classical single-judge tradition and its modern adaptation; and (iii) the institutional-governance layer encompassing judicial councils that oversee consistency and accountability. The tension between the collegial norm and resource constraints—as illustrated by single-judge sittings in Aceh—underscores that the panel of judges is not merely a theoretical construct but a pressing institutional capacity issue with direct implications for the objectivity and legitimacy of judicial decisions.

Keywords: Panel of Judges, Qaḍā', Ta'zīr, Islamic Judicial System, Collegial Court, Comparative Islamic Law

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep dewan hakim/majelis hakim—yang didefinisikan sebagai majelis kolegial yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara—dalam kerangka hukum Islam. Melalui pendekatan normatif-yuridis dan komparatif, artikel ini menyintesis literatur tentang tradisi peradilan Islam (qaḍā') dan praktik peradilan kontemporer di Arab Saudi, Kuwait, Malaysia, Tunisia, dan Indonesia. Artikel berargumen bahwa dewan hakim dalam hukum Islam tidak dapat direduksi pada satu model tunggal. Secara historis, peradilan Islam klasik berpusat pada hakim tunggal (qāḍī), sementara praktik modern semakin mengadopsi panel kolegial, khususnya pada tingkat banding dan perkara dengan sanksi berat. Ketegangan antara norma kolegial dan keterbatasan sumber daya—sebagaimana terlihat pada praktik hakim tunggal di Aceh—menegaskan bahwa dewan hakim bukan sekadar konstruksi teoretis, melainkan isu kapasitas institusional yang berimplikasi langsung pada objektivitas dan legitimasi putusan.

Kata Kunci: Dewan Hakim, Qaḍā', Sistem Peradilan Islam, Majelis Kolegial, Hukum Islam Komparatif

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal]

DOI: [doi/xxxxx]

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam pemahaman kebahasaan yang juga banyak dipakai dalam diskursus hukum di Indonesia, "pengadilan" tidak hanya menunjuk pada institusi atau bangunannya, tetapi juga dapat berarti "dewan atau majelis yang mengadili perkara" sekaligus proses dan keputusan yang dihasilkan dalam mengadili perkara tersebut (Abdillah & Susilawati, 2020; Mubarok, 2017). Sejalan dengan itu, istilah majelis hakim kerap dijelaskan sebagai "dewan atau kelompok" yang menjalankan proses persidangan—menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara—sehingga majelis tidak sekadar kumpulan personal hakim, melainkan suatu susunan kolegial yang menyelenggarakan fungsi yudisial secara terstruktur (Sa'diyah et al., 2021; Zarli, 2024).

Dengan demikian, topik "dewan hakim menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai pembahasan mengenai: (i) legitimasi dan desain kelembagaan kolegialitas hakim dalam tradisi qaḍā' (peradilan Islam), serta (ii) bagaimana prinsip-prinsip tersebut termanifestasi dalam praktik peradilan kontemporer di negara-negara yang menjadikan syariah—secara penuh atau terbatas—sebagai rujukan (Fariana, 2016; Fasial, 2023).

________________________________________

2. QAḌĀ' SEBAGAI BAGIAN DARI SIYĀSAH QAḌHĀ'IYYAH DAN RAGAM INSTITUSI PERADILAN DALAM TRADISI ISLAM

Dalam kajian fiqh siyāsah, tema peradilan dikenal melalui konsep siyāsah qaḍhā'iyyah (politik/administrasi peradilan) yang menempatkan peradilan sebagai bagian penting dari tata kelola negara dan penegakan keadilan (Fariana, 2016; Fasial, 2023). Dalam kerangka ini, sejumlah literatur yang digunakan dalam studi-studi ketatanegaraan Islam membagi institusi peradilan (qaḍā'iyyah) ke dalam tiga wilayah besar: (i) wilāyah al-qaḍhā' (peradilan umum yang menangani sengketa perdata/pidana), (ii) wilāyah al-ḥisbah (pengawasan dan penegakan kemaslahatan publik pada ruang tertentu), dan (iii) wilāyah al-maẓhālim (peradilan atas kezaliman/penyalahgunaan kewenangan penguasa atau aparat) (Fariana, 2016; Fasial, 2023).

Pembidangan ini menunjukkan bahwa "peradilan Islam" bukan institusi tunggal yang homogen, melainkan sebuah spektrum kewenangan peradilan yang dapat melibatkan struktur, prosedur, dan desain pemeriksaan yang berbeda sesuai jenis perkara dan tujuan pengadilannya (Fariana, 2016; Fasial, 2023).

Pembahasan ini juga terkait dengan prinsip dasar peradilan dalam ketatanegaraan Islam yang menekankan asas persamaan di depan hukum (equality before the law) (Fariana, 2016). Karena itu, diskursus mengenai "dewan hakim" (majelis hakim) perlu diposisikan sebagai salah satu bentuk desain kelembagaan yang ditujukan untuk memastikan pemeriksaan dan putusan berjalan adil, objektif, serta sejalan dengan mandat penegakan hukum yang dipercayakan kepada institusi peradilan (Fariana, 2016; Fasial, 2023).

________________________________________

3. OTORITAS HAKIM (QĀḌĪ) DAN RELASI DENGAN KEKUASAAN: PENGANGKATAN SERTA INDEPENDENSI

Dalam narasi sejarah peradilan Islam, kekuasaan yudisial pada fase awal dipegang oleh Rasulullah, dan ketika wilayah pemerintahan meluas beliau mulai mengangkat sahabat untuk menjalankan fungsi peradilan di berbagai tempat (Fasial, 2023). Pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, pembagian peran kekuasaan juga sering dijelaskan melalui pembedaan antara kekuasaan eksekutif (khalifah), legislatif (majelis syūrā), dan yudikatif (qāḍī), dengan penekanan bahwa pemisahan atau pembedaan fungsi yudisial diperlukan agar qāḍī dapat memutus perkara lebih bebas dari pengaruh eksekutif (Fasial, 2023; Khair, 2019).

Dalam kerangka ini, pengangkatan hakim dipahami sebagai kewenangan pemerintah/ulil amri—misalnya melalui mekanisme pengangkatan oleh imam/kepala negara (waliy al-amr)—yang menegaskan bahwa peradilan membutuhkan institusi resmi sebagai perpanjangan tangan otoritas negara (Herawan & Athoillah, 2023).

Namun demikian, meskipun pengangkatan hakim dilakukan oleh pemerintah, sejumlah kajian menekankan bahwa ketika hakim menjalankan fungsi peradilannya ia tidak boleh menjadi "corong" kekuasaan eksekutif dan harus menegakkan keadilan di tengah masyarakat (Khair, 2019). Perspektif ini memosisikan independensi peradilan sebagai nilai normatif yang kuat dalam ajaran Islam tentang keadilan, sekaligus menjadi parameter penting untuk menilai desain "dewan hakim": apakah kolegialitas hakim memperkuat independensi dan objektivitas atau justru menjadi instrumen kontrol eksternal (Fasial, 2023; Khair, 2019).

________________________________________

4. MAJELIS HAKIM DALAM PERSPEKTIF TRADISI: ANTARA MODEL HAKIM TUNGGAL DAN KOLEGIALITAS

Sejumlah kajian tentang peradilan syariah menegaskan bahwa model "klasik" peradilan syariah bertumpu pada sidang seorang qāḍī (hakim tunggal), sedangkan dalam praktik kontemporer, pemeriksaan oleh panel (majelis) menjadi norma yang lebih umum (Masrurah & Muzalifah, 2022; Mukharom et al., 2020). Literatur lain juga menggarisbawahi—dalam kerangka sejarah peradilan syariah—bahwa "tradisional" peradilan syariah berbasis pada hakim tunggal, tetapi pada masa modern terjadi adopsi bentuk-bentuk yang kompatibel dengan sistem hukum modern (terutama hukum Eropa kontinental), termasuk penggunaan panel hakim (Masrurah & Muzalifah, 2022; Mukharom et al., 2020).

Dalam konteks ini, terdapat juga pandangan yang menekankan bahwa pada peradilan Islam terdapat "satu hakim ketua" yang memikul tanggung jawab utama menjatuhkan putusan, sedangkan hakim anggota (jika ada) lebih bersifat membantu/menyarankan ketika diperlukan (Mubarok, 2017). Jika dibandingkan, dua penekanan tersebut memperlihatkan nuansa: (i) tradisi hakim tunggal sebagai bentuk ideal historis, tetapi (ii) praktik kolegial (panel) sebagai bentuk adaptasi modern yang dipandang semakin dominan (Masrurah & Muzalifah, 2022; Mukharom et al., 2020), sementara sebagian uraian lain masih menekankan dominasi otoritas hakim ketua dalam struktur majelis (Mubarok, 2017).

Dengan demikian, "dewan hakim" dalam kerangka hukum Islam tidak selalu identik dengan satu model baku lintas ruang dan waktu. Ia dapat dipahami sebagai spektrum kelembagaan: mulai dari hakim tunggal—sebagai karakteristik klasik yang disorot sejumlah kajian—hingga majelis kolegial sebagai bentuk modern yang semakin lazim, dengan variasi relasi peran antara hakim ketua dan hakim anggota (Masrurah & Muzalifah, 2022; Mubarok, 2017; Mukharom et al., 2020).

________________________________________

5. KOLEGIALITAS SEBAGAI MEKANISME OBJEKTIVITAS DALAM PRAKTIK HUKUM POSITIF: RELEVANSI UNTUK DISKURSUS DEWAN HAKIM

Dalam hukum positif Indonesia—yang menjadi konteks penting karena istilah "majelis hakim" sering dipakai dalam sistem peradilan modern—ketentuan umum pemeriksaan perkara mensyaratkan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain; pengaturan ini dipahami sebagai upaya menjamin pemeriksaan yang objektif dan memberikan perlindungan hukum, termasuk dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan (Sa'diyah et al., 2021; Zarli, 2024).

Pada level konseptual, penjelasan tentang "majelis" juga dipertegas sebagai "dewan/kelompok" yang melakukan proses persidangan—menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus (Sa'diyah et al., 2021; Zarli, 2024). Walaupun rujukan tersebut berasal dari kerangka hukum nasional Indonesia, ia relevan untuk memperjelas fungsi kolegialitas hakim sebagai mekanisme prosedural untuk memperkuat objektivitas, yang kemudian dapat dibandingkan dengan pergeseran dari hakim tunggal ke panel dalam praktik peradilan syariah modern sebagaimana disorot studi-studi peradilan syariah (Masrurah & Muzalifah, 2022; Mukharom et al., 2020).

Namun demikian, praktik juga dapat memperlihatkan ketegangan antara norma kolegialitas dan realitas kelembagaan. Studi tentang Mahkamah Syar'iyah Langsa (Aceh) mencatat penerapan persidangan dengan hakim tunggal karena faktor kurangnya hakim, dengan dasar berupa surat izin/dispensasi, dan dinilai berdampak pada risiko ketidakobjektifan karena putusan hanya "tertuntun" oleh satu orang hakim (Sa'diyah et al., 2021; Zarli, 2024).

Catatan ini penting untuk diskursus "dewan hakim menurut hukum Islam" karena menegaskan bahwa kolegialitas tidak semata-mata isu teoretis, melainkan berkaitan dengan kapasitas kelembagaan (jumlah hakim) dan kualitas jaminan objektivitas putusan (Sa'diyah et al., 2021; Zarli, 2024), serta selaras dengan prinsip normatif yang menolak intervensi kekuasaan dan menuntut hakim menegakkan keadilan (Khair, 2019).

________________________________________

6. IMPLEMENTASI MAJELIS HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN ARAB SAUDI: KOLEGIALITAS UNTUK PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DAN PERKARA BERAT

Dalam uraian tentang peradilan Arab Saudi, struktur peradilan syariah dijelaskan bertingkat—misalnya mahkamah tingkat banding dan pengadilan biasa—dan terdapat praktik pengambilan putusan secara kolektif oleh majelis hakim pada tingkat banding (Alhakimi et al., 2023; Muslem & Samat, 2020). Secara spesifik, dijelaskan bahwa putusan di mahkamah banding diambil secara kolektif oleh majelis tiga hakim, kecuali untuk perkara tertentu seperti hukuman mati, potong tangan, dan rajam yang memerlukan majelis lima hakim (Alhakimi et al., 2023; Muslem & Samat, 2020).

Rincian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan yang berlandaskan syariah dapat mengadopsi format kolegialitas yang lebih kuat pada perkara-perkara dengan konsekuensi sangat berat, sehingga desain "dewan hakim" berfungsi sebagai instrumen kehati-hatian institusional dalam menjatuhkan putusan (Alhakimi et al., 2023; Muslem & Samat, 2020).

Pada sisi lain, kajian mengenai sistem yurisdiksi Islam di Arab Saudi menekankan bahwa salah satu konsekuensi dari tidak mengodifikasi hukum adalah potensi perbedaan putusan antarpengadilan/hakim karena ruang ijtihad yang lebih luas; karenanya dibentuk Majlis al-A'lā li al-Qaḍā (Dewan Tinggi Peradilan) untuk mengawasi keputusan hakim di pengadilan-pengadilan di bawahnya (Hafi & Budiman, 2017; Manik et al., 2017).

Penekanan pengawasan tersebut memperlihatkan bahwa selain majelis hakim pada tingkat pemeriksaan perkara, terdapat pula "dewan" dalam arti judicial council yang berfungsi menjaga konsistensi dan tata kelola yudisial dalam sistem syariah (Hafi & Budiman, 2017; Manik et al., 2017). Ini memperluas pengertian "dewan hakim" dari sekadar panel pemeriksa perkara menuju struktur kelembagaan pengawas peradilan.

Kajian perbandingan juga menambahkan dimensi normatif-konstitusional: Basic Law Arab Saudi menegaskan independensi peradilan dan menyatakan hakim tidak tunduk pada otoritas apa pun selain syariah; pengadilan menerapkan kaidah syariah sebagaimana diarahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta menerapkan aturan yang ditetapkan penguasa sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Amin, 2014; Hasan, 2019). Dalam kerangka "dewan hakim," klaim independensi tersebut menjadi fondasi etis-legal bagi kolegialitas: panel atau dewan hakim idealnya bekerja dalam ruang independensi yang dikunci oleh supremasi syariah, bukan oleh preferensi kekuasaan eksternal (Amin, 2014; Hasan, 2019).

________________________________________

7. DIWAN AL-MAẒĀLIM DAN PANEL AUDIT: PROSES KOLEGIAL, VOTING, DAN PRESEDEN DALAM SENGKETA ADMINISTRASI

Dalam pembahasan mengenai modernisasi sistem yudisial Arab Saudi, disebut adanya Audit Panels yang berfungsi sebagai peradilan banding; keluhan disampaikan kepada Ketua Dewan yang kemudian membentuk tim panel untuk membicarakan kasus, dan salah satu anggotanya harus seorang pengacara/ahli hukum (Musjtari, 2016). Menariknya, putusan panel tersebut biasanya diambil dengan suara terbanyak setelah keluhan disampaikan; panel dapat menolak atau mengabulkan keluhan (Musjtari, 2016). Selain itu, putusan Panel Audit dalam hukum administrasi dapat menjadi preseden bagi Diwan al-Maẓālim (Musjtari, 2016).

Dalam konteks "dewan hakim," informasi ini menunjukkan bahwa kolegialitas dapat dioperasionalisasikan melalui: (i) pembentukan panel ad hoc oleh pimpinan lembaga, (ii) mekanisme keputusan berbasis mayoritas, dan (iii) kapasitas putusan panel untuk membentuk preseden pada ruang hukum tertentu (Musjtari, 2016).

Pada saat yang sama, literatur mengenai pembaruan hukum Arab Saudi juga menempatkan Dewan Maẓālim sebagai badan peradilan istimewa (khusus) di bawah perintah raja dan tidak berada dalam struktur pertanggungjawaban Menteri Kehakiman, serta menangani perkara tertentu seperti korupsi dan suap (Hafi & Budiman, 2017). Dengan demikian, Diwan al-Maẓālim dapat dipahami sebagai locus penting untuk melihat bagaimana "dewan" (dalam arti lembaga) dan "panel" (dalam arti majelis pemeriksa) saling bertaut dalam praktik peradilan modern yang tetap berada dalam horizon syariah tetapi merespons kebutuhan administrasi negara kontemporer (Hafi & Budiman, 2017; Musjtari, 2016).

________________________________________

8. KUWAIT: DEWAN/TRIBUNAL KHUSUS DI TIAP TINGKAT PENGADILAN DAN RELASI DENGAN KEAHLIAN SYARIAH

Studi tentang Kuwait menggambarkan adanya sistem hukum campuran—menggabungkan unsur common law/civil law tertentu dan syariah—serta menekankan bahwa peradilan Kuwait tidak sepenuhnya mengikuti prinsip syariah; pengadilan syariah terutama menangani status personal/hukum keluarga (Ismail & Mujib, 2023; Kartika & Harahap, 2023). Dalam struktur peradilannya, disebut bahwa pada masing-masing dari tiga tingkat pengadilan dibentuk dewan/majelis khusus (special boards/tribunals) untuk menangani bidang perdata, pidana, komersial dan keuangan, administrasi, dan status pribadi, serta pengadilan dapat membentuk dewan khusus tambahan jika diperlukan (Ismail & Mujib, 2023; Kartika & Harahap, 2023).

Ini menunjukkan bahwa "dewan hakim" dalam praktik kontemporer dapat diinstitusionalisasikan sebagai tribunal/board spesialis pada tiap level peradilan, bukan semata panel sementara (Ismail & Mujib, 2023; Kartika & Harahap, 2023).

Kuwait juga memperlihatkan nuansa menarik terkait kompetensi syariah: hakim pengadilan keluarga—seperti pengadilan lain di Kuwait—tidak harus menjadi ahli hukum Islam, tetapi dapat meminta nasihat dari sarjana/ahli hukum Islam yang terlatih pada institusi fiqh terkait (Amin, 2014; Ismail & Mujib, 2023; Kartika & Harahap, 2023). Pada saat yang sama, ketentuan lain yang dirujuk studi Kuwait menyatakan syarat hakim harus beragama Islam dan bereputasi baik serta dapat berasal dari fakultas hukum atau fakultas syariah atau yang sederajat (Ismail & Mujib, 2023; Kartika & Harahap, 2023).

Kombinasi ini penting bagi diskursus "dewan hakim" karena memperlihatkan bahwa: (i) identitas keagamaan dan reputasi dapat diposisikan sebagai syarat formal, tetapi (ii) keahlian fiqh dapat ditempatkan sebagai sumber konsultatif (expert advice) dalam majelis/board ketika hakim tidak disyaratkan menjadi Islamic jurist secara ketat (Amin, 2014; Ismail & Mujib, 2023; Kartika & Harahap, 2023).

________________________________________

9. MALAYSIA DAN TUNISIA: PANEL HAKIM SEBAGAI PRAKTIK KELEMBAGAAN YANG TERTATA

Dalam konteks Malaysia—khususnya Selangor—yang dibahas melalui praktik di Mahkamah Rendah Syariah dan struktur Mahkamah Rayuan, disebut bahwa setiap gugatan akan didengarkan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim rayuan yang dilantik dan ditauliahkan oleh Sultan, dan keputusan Mahkamah Rayuan tersebut bersifat berkekuatan hukum tetap (tiada banding) (Afrelian & Furqon, 2019). Informasi ini relevan karena memperlihatkan penguatan kolegialitas pada tingkat rayuan sekaligus menegaskan desain finalitas putusan pada level tertentu melalui panel minimal tiga hakim (Afrelian & Furqon, 2019).

Bagi diskursus "dewan hakim," hal ini menegaskan bahwa kolegialitas (panel) dapat menjadi standar institusional pada tingkat tertentu untuk menjamin kualitas pemeriksaan sebelum putusan memperoleh status final (Afrelian & Furqon, 2019).

Sementara itu, studi tentang Tunisia menunjukkan bahwa pada Pengadilan Tingkat Pertama terdapat panel tiga hakim, dan pengadilan tingkat pertama menyidangkan kasus-kasus komersial dan perdata (Asmuni & Arifin, 2024). Meski Tunisia digambarkan berbasis hukum sipil Prancis dengan pengaruh interpretasi liberal syariah, informasi panel tiga hakim tersebut memperlihatkan bahwa format "dewan hakim" juga hadir di sistem yang tidak sepenuhnya syariah tetapi tetap berkelindan dengan identitas Islam negara dan pengaruh syariah pada bidang tertentu (Asmuni & Arifin, 2024).

Hal ini sejalan dengan observasi umum bahwa komitmen konstitusional pada Islam tidak selalu menghasilkan bentuk sistem peradilan yang seragam, dan praktik institusional dapat sangat bervariasi (Amin, 2014; Asmuni & Arifin, 2024).

________________________________________

10. SINTESIS NORMATIF: MAKNA "DEWAN HAKIM" MENURUT HUKUM ISLAM

Jika disintesiskan dari literatur yang tersedia, "dewan hakim" dalam horizon hukum Islam dapat dipahami melalui tiga lapis makna.

Pertama, pada lapis konseptual-prosedural, dewan hakim adalah majelis (panel) yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara—sebuah "dewan/kelompok" yang menjalankan fungsi persidangan dan menghasilkan putusan (Sa'diyah et al., 2021; Zarli, 2024).

Kedua, pada lapis historis, sejumlah kajian menekankan bahwa peradilan syariah klasik banyak bertumpu pada hakim tunggal (qāḍī), meskipun pada era modern panel hearing menjadi norma yang menonjol; bahkan terdapat penekanan bahwa hakim ketua tetap memegang otoritas sentral sementara hakim anggota dapat bersifat membantu (Masrurah & Muzalifah, 2022; Mubarok, 2017; Mukharom et al., 2020).

Ketiga, pada lapis kelembagaan-tata kelola, "dewan" juga dapat berarti judicial council atau lembaga pengawas/administrasi peradilan—misalnya Dewan Tinggi Peradilan di Arab Saudi—yang mengawasi putusan dan tata kelola peradilan, terutama ketika tidak ada kodifikasi yang ketat sehingga potensi perbedaan putusan meningkat (Hafi & Budiman, 2017; Manik et al., 2017).

Dalam praktik kontemporer di negara-negara yang menempatkan syariah secara kuat—misalnya Arab Saudi—kolegialitas tampak nyata pada tingkat banding dan pada perkara-perkara berat melalui komposisi majelis tertentu (Alhakimi et al., 2023; Muslem & Samat, 2020), dan diperkuat oleh prinsip konstitusional bahwa hakim tunduk pada syariah serta penerapan aturan penguasa dibatasi agar tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Amin, 2014; Hasan, 2019).

Dalam sistem campuran seperti Kuwait, bentuk "dewan/tribunal khusus" pada tiap tingkat peradilan menunjukkan bahwa kolegialitas dapat berjalan berdampingan dengan diferensiasi yurisdiksi—syariah terutama pada hukum keluarga—serta penggunaan nasihat ahli fiqh ketika hakim tidak disyaratkan menjadi ahli hukum Islam (Amin, 2014; Ismail & Mujib, 2023; Kartika & Harahap, 2023).

Dalam konteks Indonesia/Aceh, ketegangan antara norma majelis minimal tiga hakim dan praktik hakim tunggal karena keterbatasan SDM memperlihatkan bahwa konsep dewan hakim juga merupakan isu kapasitas institusional yang berimplikasi pada objektivitas putusan (Sa'diyah et al., 2021; Zarli, 2024), dan terkait dengan tuntutan normatif Islam agar hakim tidak dipengaruhi kekuasaan dan tetap menegakkan keadilan (Khair, 2019).

________________________________________

11. PENUTUP

Keseluruhan gambaran ini menegaskan bahwa "dewan hakim" menurut hukum Islam tidak dapat direduksi pada satu bentuk tunggal. Ia adalah konsep yang historis dan institusional: berakar pada tradisi qaḍā' yang menuntut keadilan dan independensi, namun dalam praktik modern dapat mengambil bentuk panel kolegial, tribunal spesialis, mekanisme voting mayoritas, bahkan lembaga pengawas peradilan—selama tetap diarahkan pada fungsi dasar peradilan Islam sebagai penegakan hukum dan keadilan yang bertumpu pada prinsip-prinsip syariah (Fariana, 2016; Fasial, 2023; Hasan, 2019; Musjtari, 2016).

Dengan demikian, kajian tentang dewan hakim dalam hukum Islam bukan sekadar kajian prosedural tentang siapa yang duduk di meja persidangan, melainkan kajian substantif tentang bagaimana desain kelembagaan peradilan dapat menjamin independensi, objektivitas, dan keadilan sebagai nilai-nilai inti yang secara konsisten dituntut oleh tradisi hukum Islam dari masa klasik hingga era kontemporer.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas dan otoritas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam operasional lembaga keuangan syariah. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 6(1), 1. https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195

Alhakimi, M. K., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2023). Analisis sistem peradilan agama di negara Kuwait dan pelaksanaannya. Kodifikasia, 17(1), 132–149. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5512

Amin, M. (2014). Judicial review TAP MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menurut Jimly Asshiddiqie. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219

Asmuni, A., & Arifin, A. I. (2024). Implementasi teori maqashid sebagai upaya penguatan kompetensi hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah digital. Journal of Research and Development on Public Policy, 3(4), 39–58. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.29

Fariana, A. (2016). Peran strategis Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 228–251. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720

Fasial, A. (2023). Hubungan Islam dengan sistem peradilan di Indonesia. Warta Dharmawangsa, 17(2), 632–649. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177

Hafi, F. L., & Budiman, B. (2017). Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dan penyelesaian sengketa ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 149–169. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1200

Hasan, F. A. A. (2019). Peran Pengadilan Agama dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 4(1). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1329

Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian sengketa perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 219–235. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587

Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan wilayah al-hisbah pada putusan peradilan Nomor: 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl tentang sengketa rahn dan ijarah. Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum, 4(2), 141–151. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763

Kartika, S., & Harahap, M. Y. (2023). Kewenangan mengadili dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perbankan syariah. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2195

Khair, A. (2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Manik, S. M. T., Yaswirman, Y., Azheri, B., & Ikhwan, I. (2017). Settlement of syariah economic dispute through the special court of syariah economic in the religious courts. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 17(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6082

Masrurah, A., & Muzalifah, M. (2022). Urgensi fatwa MUI dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 2(1), 67–91. https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.27

Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi konstitusi dan yudisial dalam bingkai konstitusionalisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.21580/jish.21.2514

Mukharom, M., Triasih, D., & Septiandani, D. (2020). Peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 7(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14894

Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa akad pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Media Hukum, 23(1), 62–75. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0068.62-75

Muslem, M., & Samat, S. A. B. A. (2020). Mekanisme majelis tahkim dalam penyelesaian sengketa rumah tangga (Analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia). Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 20(1), 75. https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6502

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Zarli, H. R. (2024). Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan di negara Kuwait. Journal of Law Administration and Social Science, 4(2), 286–293. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.615