01232 - Kasasi Dalam Perkara Syariah Di Indonesia: Fungsi Korektif, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum Islam Melalui Mahkamah Agung

Cassation in Sharia Cases in Indonesia: Corrective Function, Jurisprudence, and Islamic Law Reform through the Supreme Court

Abstrak

Kasasi merupakan upaya hukum biasa pada tingkat terakhir yang diperiksa oleh Mahkamah Agung (MA) dengan tujuan membatalkan putusan pengadilan tingkat bawah yang dinilai keliru dalam penerapan hukum. Dalam konteks perkara syariah di Indonesia, kasasi mengemban fungsi ganda: sebagai mekanisme koreksi penerapan norma hukum Islam yang telah dipositivisasi (KHI dan KHES), sekaligus sebagai instrumen pembinaan keseragaman hukum oleh MA melalui yurisprudensi. Artikel ini menelaah kasasi dalam perspektif hukum Islam Indonesia dengan mengkaji kerangka konseptual syariah-fiqh, kedudukan institusional MA, ruang lingkup perkara syariah di Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, alasan dan prosedur kasasi, serta peran putusan kasasi sebagai penggerak pembaruan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kasasi bukan sekadar mekanisme pembatalan, melainkan pilar penting dalam "arsitektur pembinaan" MA yang mencakup putusan kasasi sebagai yurisprudensi, KHES sebagai kodifikasi pedoman materiil ekonomi syariah, dan SEMA sebagai pedoman konsistensi. Tantangan yang dihadapi meliputi penumpukan perkara akibat eskalasi banding-kasasi, disparitas putusan karena perbedaan pemahaman dan rujukan normatif, serta kritik terhadap mutu pertimbangan putusan kasasi. Penguatan kasasi menuntut dua langkah simultan: meningkatkan kualitas penerapan hukum pada tingkat judex facti dan memperkuat instrumen konsistensi MA.

Kata Kunci: Kasasi; Hukum Islam; Mahkamah Agung; Peradilan Agama; Yurisprudensi; KHI; KHES

________________________________________

Abstract

Cassation is an ordinary legal remedy at the final level examined by the Supreme Court (MA) with the aim of annulling lower court decisions deemed erroneous in the application of law. In the context of sharia cases in Indonesia, cassation carries a dual function: as a corrective mechanism for the application of positivized Islamic legal norms (KHI and KHES), while simultaneously serving as an instrument for fostering legal uniformity by the Supreme Court through jurisprudence. This article examines cassation from the perspective of Indonesian Islamic law by analyzing the sharia-fiqh conceptual framework, the institutional position of the Supreme Court, the scope of sharia cases in the Religious Courts and the Mahkamah Syar'iyah of Aceh, the grounds and procedures of cassation, and the role of cassation decisions as drivers of Islamic law reform. The findings indicate that cassation is not merely an annulment mechanism, but rather a key pillar in the Supreme Court's "guidance architecture," encompassing cassation decisions as jurisprudence, KHES as the codification of sharia economic material guidelines, and SEMA as consistency guidelines. Challenges include case accumulation due to appeal-cassation escalation, decision disparities arising from differing normative understandings and references, and criticism of the quality of cassation decision reasoning. Strengthening cassation requires two simultaneous steps: improving the quality of law application at the judex facti level and reinforcing the Supreme Court's consistency instruments.

Keywords: Cassation; Islamic Law; Supreme Court; Religious Court; Jurisprudence; KHI; KHES

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal] DOI: [Nomor DOI]

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Kasasi (cassatie) dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai upaya hukum biasa pada tingkat terakhir yang diperiksa oleh Mahkamah Agung (MA), dengan makna "pembatalan" putusan pengadilan sebelumnya yang dinilai bertentangan dengan hukum atau keliru menerapkan hukum (Hartati, 2019). Dalam praktik peradilan, fungsi kasasi ini sering diposisikan sebagai instrumen koreksi atas kesalahan penerapan hukum oleh judex facti (pengadilan tingkat pertama/banding) agar penerapan hukum menjadi seragam dan tepat, sekaligus menjaga agar hukum dan undang-undang diterapkan secara adil di seluruh wilayah Indonesia (Purkon et al., 2022; Santoso et al., 2021).

Karena perkara-perkara syariah (hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah) diputus dalam lingkungan Peradilan Agama—dan pada konteks Aceh juga Mahkamah Syar'iyah—maka pembahasan "kasasi menurut hukum Islam" di Indonesia paling relevan dibaca sebagai: (i) kasasi dalam perkara yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum materiil/rujukan, dan (ii) kasasi sebagai mekanisme korektif untuk menjaga ketepatan penerapan norma syariah/fiqh yang telah dipositivisasi (misalnya Kompilasi Hukum Islam/KHI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES) dalam kerangka hukum acara nasional (Abror, 2020; S, 2024).

Di sisi lain, literatur hukum Islam di Indonesia menegaskan pembedaan penting antara syariah dan fiqh: syariah dipahami sebagai hukum Allah yang bersifat universal, sedangkan fiqh merupakan hasil pemahaman/ijtihad manusia yang bersifat zhannî (probabilistik) dan terikat ruang-waktu, sehingga memungkinkan perbedaan penafsiran dan risiko kekeliruan penerapan (Parimita & Septiningsih, 2023; S, 2024). Dengan kerangka ini, kasasi dapat dipahami sebagai mekanisme institusional untuk menguji dan mengoreksi penerapan fiqh/kaidah syariah yang telah diinstitusikan dalam putusan, sekaligus sarana kontrol internal kekuasaan kehakiman melalui jalur banding dan kasasi (Santoso et al., 2021).

MA juga dipandang berperan membina keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) (Purkon et al., 2022; Santoso et al., 2021), sehingga kasasi tidak hanya berfungsi "membatalkan", tetapi juga mengarahkan konsistensi dan pembaruan hukum Islam di pengadilan melalui yurisprudensi (Mth, 2006).

________________________________________

II. KERANGKA KONSEPTUAL: SYARIAH, FIQH, DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM

Pengadilan Agama sering diposisikan sebagai representasi penerapan hukum Islam di Indonesia, namun sekaligus merupakan bagian dari sistem tata hukum nasional (Abror, 2020; Parimita & Septiningsih, 2023; S, 2024). Relasi ini menuntut hakim menjalankan dua dimensi sekaligus: (i) dimensi normatif syariah/fiqh, dan (ii) dimensi hukum positif (peraturan perundang-undangan serta instrumen MA) sebagai "koridor" kelembagaan peradilan (Abror, 2020; Amijaya, 2020; S, 2024).

Dalam konteks tersebut, perbedaan syariah dan fiqh menjadi signifikan: syariah dipandang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan fiqh merupakan produk penalaran manusia atas syariah (Amijaya, 2020; S, 2024). Karena fiqh bersifat interpretatif, putusan pengadilan agama berpotensi mengalami disparitas dan kesalahan penerapan norma, baik karena perbedaan mazhab, pendekatan hakim, maupun perdebatan mengenai kekuatan mengikat KHI sebagai rujukan materiil di Peradilan Agama (Parimita & Septiningsih, 2023; Tolhah, 2015).

Kasasi kemudian menjadi salah satu "katup koreksi" ketika putusan tingkat bawah dianggap keliru menerapkan hukum (termasuk hukum Islam yang telah dipositivisasi), sehingga permohonan kasasi diarahkan untuk menguji aspek penerapan hukumnya (Yoka, 2021). Sejalan dengan itu, literatur juga menekankan bahwa putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berfungsi sebagai yurisprudensi dan rujukan bagi hakim Peradilan Agama, sehingga membentuk pola konsistensi penerapan hukum Islam di tingkat bawah (Mth, 2006).

Dengan demikian, "kasasi menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses positivisasi dan standardisasi hukum Islam (misalnya KHI dan KHES) serta peran MA sebagai puncak peradilan kasasi yang membina keseragaman (Mth, 2006; Nugroho, 2022; Purkon et al., 2022).

________________________________________

III. DEFINISI DAN FUNGSI KASASI SEBAGAI UPAYA HUKUM KOREKTIF

Secara terminologis dalam literatur hukum Indonesia, "kasasi" dikaitkan dengan istilah cassation dan dipahami berasal dari bahasa Belanda caesei yang berarti pembatalan putusan pengadilan sebelumnya (Hartati, 2019). Kasasi diklasifikasikan sebagai upaya hukum biasa (di samping banding), sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (Hartati, 2019; Yudistiawan, 2018). Tujuan kasasi dijelaskan sebagai upaya menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Yudistiawan, 2018). Fungsi ini juga dikaitkan dengan misi MA sebagai pengadilan negara tertinggi yang membina keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan PK (Purkon et al., 2022; Santoso et al., 2021).

Meskipun definisi tersebut berangkat dari kerangka hukum acara positif, ia relevan bagi perkara-perkara syariah karena sengketa ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam ditangani oleh Peradilan Agama yang berada di bawah MA (one roof system), sehingga pada ujungnya tetap berada dalam lintasan kontrol MA melalui kasasi (Abror, 2020; Chrishans et al., 2022; Nugroho, 2022). Di Aceh, struktur peradilan syariah (Mahkamah Syar'iyah) juga menempatkan tingkat kasasi dan PK pada MA Republik Indonesia (Abdillah & Susilawati, 2020; Phahlevy, 2014). Dengan demikian, kasasi berfungsi sebagai pengaman institusional untuk memastikan penerapan hukum (termasuk norma syariah yang telah dipositivisasi) tidak menyimpang pada tingkat bawah (Mth, 2006; Purkon et al., 2022; Yoka, 2021).

________________________________________

IV. KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DAN SISTEM PERADILAN BERJENJANG: IMPLIKASI BAGI PERKARA SYARIAH

MA diposisikan sebagai pengadilan negara tertinggi yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir di semua lingkungan peradilan di bawah MA (Hartati, 2019; Yudistiawan, 2018). Dalam beberapa kajian, MA juga dijelaskan sebagai pihak yang membina keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan PK agar hukum diterapkan secara adil, tepat, dan benar di seluruh wilayah Republik Indonesia (Purkon et al., 2022; Santoso et al., 2021).

Kerangka ini berkaitan dengan gagasan "peradilan berjenjang" (tingkat pertama–banding–kasasi) yang pada satu sisi menyediakan jalur kontrol korektif, namun pada sisi lain dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa karena perkara dapat terus bergulir hingga MA (Siddiq & Tanjung, 2024; Wiranti, 2021). Sejumlah studi secara eksplisit mengaitkan sistem berjenjang tersebut dengan lamanya penyelesaian sengketa, termasuk sengketa di Peradilan Agama, karena perkara dapat naik sampai kasasi dan bahkan PK (Rijal & Ali, 2020; Siddiq & Tanjung, 2024).

Sejalan dengan itu, kebijakan MA melalui instrumen peraturan (PERMA) dan mekanisme mediasi di pengadilan dipahami sebagai upaya untuk menekan perkara yang naik ke banding dan kasasi demi menghindari penumpukan perkara di MA (Hatta, 2021; Wiranti, 2021). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, penerbitan instrumen MA seperti PERMA terkait tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan gugatan sederhana juga dipandang sebagai bagian dari agenda efisiensi agar penyelesaian perkara tidak selalu bermuara pada kasasi (Hatta, 2021; Siddiq & Tanjung, 2024).

Dengan demikian, meskipun kasasi merupakan instrumen penting koreksi penerapan hukum, literatur juga menempatkannya dalam problem institusional yang lebih luas: risiko akumulasi perkara di MA dan kebutuhan pembaruan prosedural agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat lebih efektif (Hatta, 2021; Purkon et al., 2022; Wiranti, 2021).

________________________________________

V. KASASI DALAM PERADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH: RUANG LINGKUP "HUKUM ISLAM" YANG DIKOREKSI

Peradilan Agama diposisikan sebagai wujud penerapan syariat Islam sekaligus bagian dari sistem hukum nasional (Abror, 2020; S, 2024). Secara historis-institusional, kewenangan untuk mengajukan kasasi ke MA dalam perkara Peradilan Agama dipandang sebagai penguatan kedudukan Peradilan Agama, sebagaimana dicatat dalam kajian tentang perkembangan Peradilan Agama pascaperubahan regulasi Peradilan Agama (S, 2024). Di bidang ekonomi syariah, sejumlah kajian menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah dalam kerangka hukum positif, termasuk dengan rujukan instrumen MA seperti PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES (Abror, 2020; Chrishans et al., 2022).

Dengan demikian, ketika terjadi dugaan kesalahan penerapan hukum pada putusan tingkat bawah, kasasi ke MA menjadi jalur koreksi yang tetap beroperasi dalam kerangka hukum acara nasional, tetapi objek koreksinya dapat berupa penerapan norma-norma hukum Islam yang dipositivisasi (KHI/KHES) (Abror, 2020; Chrishans et al., 2022).

Dalam konteks Aceh, Mahkamah Syar'iyah dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang berada di bawah MA, dengan struktur peradilan tingkat pertama dan banding di Aceh, sedangkan kasasi tetap berada pada MA RI (Abdillah & Susilawati, 2020; Phahlevy, 2014). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga dipahami lebih luas karena mencakup bidang ahwal al-syakhshiyah, mu'amalah, dan jinayah (Agustina et al., 2024), dan penerapan syariat Islam di Aceh dilaksanakan melalui qanun sebagai dasar normatif daerah (Abdillah & Susilawati, 2020; Arrasyid et al., 2024).

Namun, terdapat perbedaan penekanan dalam literatur mengenai rujukan hukum materiil pada tingkat kasasi: satu kajian menyatakan bahwa dalam upaya kasasi MA akan bersandar pada ketentuan perundangan nasional seperti KHI (Fadli & Muammar, 2019), sedangkan kajian lain menekankan bahwa untuk perkara yang bersumber dari Aceh, MA semestinya berpedoman pada qanun sebagai hukum khusus Aceh dalam memutus pada tingkat kasasi/PK (Candra, 2020). Perbedaan pandangan ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa "kasasi menurut hukum Islam" pada konteks Aceh mengandung dimensi perdebatan tentang hierarki dan prioritas rujukan: KHI sebagai standar nasional versus qanun sebagai kekhususan daerah (Candra, 2020; Fadli & Muammar, 2019).

________________________________________

VI. ALASAN KASASI: "KESALAHAN PENERAPAN HUKUM" SEBAGAI INTI (HUKUM MATERIIL MAUPUN FORMIL)

Kajian-kajian yang menelaah putusan kasasi di lingkungan Peradilan Agama berulang kali menegaskan bahwa kasasi berkaitan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, atau keadaan ketika pengadilan tidak berwenang/melampaui batas wewenangnya (Fadani & Alfarisi, 2024; Harahap, 2020). Rumusan alasan kasasi tersebut secara eksplisit dipakai oleh analisis putusan-putusan kasasi Peradilan Agama (misalnya dalam sengketa hibah dan sengketa adat/waris), yang menempatkan "salah menerapkan hukum" sebagai fondasi pembatalan putusan judex facti (Fadani & Alfarisi, 2024; Harahap, 2020). Dalam konteks ini, kasasi dipahami sebagai jalur bagi pihak yang berkeberatan untuk meminta pemeriksaan atas penerapan hukum oleh MA (Yoka, 2021).

Pada ranah pidana (yang relevan untuk konteks Aceh ketika Mahkamah Syar'iyah menangani jinayah, meskipun hukum acaranya tetap berkelindan dengan kerangka nasional), alasan kasasi juga dirumuskan dalam KUHAP. Kajian tentang kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas menegaskan kesesuaian alasan kasasi dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu ketika judex facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (Aziza & Kristiyadi, 2023). Sejumlah studi kasus kasasi pidana juga menunjukkan pola argumentasi yang sama: kesalahan penerapan hukum oleh judex facti dijadikan alasan kasasi, dan MA dapat mengabulkannya serta mengadili sendiri (Aziza & Kristiyadi, 2023).

Namun, literatur tidak sepenuhnya seragam terkait akses kasasi atas putusan bebas: satu kajian menyatakan pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap perkara pidana yang diputus pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain MA "kecuali terhadap putusan bebas" (Hartati, 2019), sementara kajian-kajian studi kasus justru menelaah praktik kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas dan menyatakan alasan kasasinya sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP serta dikabulkan MA (Aziza & Kristiyadi, 2023). Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam membaca batasan kasasi pidana, karena terdapat literatur yang menyajikan pernyataan pembatasan umum, tetapi juga ada literatur yang mendokumentasikan penggunaan kasasi terhadap putusan bebas dalam praktik peradilan (Aziza & Kristiyadi, 2023; Hartati, 2019).

________________________________________

VII. PROSEDUR DAN BATASAN FORMAL KASASI: MEMORI, TENGGANG WAKTU, DAN "TIDAK DAPAT DITERIMA"

Selain alasan materiil, beberapa literatur menekankan bahwa keberhasilan kasasi juga ditentukan oleh pemenuhan syarat formal. Dalam contoh perkara pidana yang dikaji dalam literatur kontrak/wanprestasi versus penipuan, permohonan kasasi dinyatakan gugur karena memori kasasi diterima melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 ayat (4) KUHAP, sehingga MA menolak permohonan kasasi tersebut. Contoh ini memperlihatkan bahwa kasasi sebagai mekanisme koreksi penerapan hukum tetap dibatasi oleh disiplin prosedural; kelalaian formal dapat menyebabkan hak kasasi gugur terlepas dari substansi keberatan.

Pada tingkat normatif kelembagaan, kajian tentang perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana juga menegaskan bahwa bila syarat formal kasasi tidak terpenuhi, permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima melalui penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkara tidak dikirimkan ke MA, serta penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum (Hartati, 2019). Dalam konteks inilah, kasasi tidak hanya merupakan forum koreksi hukum, melainkan juga instrumen yang menuntut kepatuhan pada prasyarat prosedural. Implikasi untuk perkara-perkara syariah adalah jelas: meskipun substansi sengketa berakar pada norma syariah (KHI/KHES/qanun), jalur kasasi tetap tunduk pada tata cara formal hukum acara yang berlaku dalam sistem peradilan nasional (Abror, 2020; Fadli & Muammar, 2019).

________________________________________

VIII. PUTUSAN KASASI: PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI, FINALITAS, DAN YURISPRUDENSI SEBAGAI "PEDOMAN" PENGADILAN BAWAH

Kasasi berkonsekuensi pada kemungkinan pembatalan atau koreksi putusan pengadilan tingkat bawah ketika ditemukan salah penerapan hukum (Fadani & Alfarisi, 2024; Harahap, 2020). Dalam konsepsi MA sebagai pembina keseragaman penerapan hukum, putusan kasasi memiliki fungsi struktural: menjaga agar hukum diterapkan secara tepat dan benar, sekaligus mendorong kesatuan penerapan dan interpretasi norma (Purkon et al., 2022; Yudistiawan, 2018). Putusan kasasi juga dipahami memberikan kepastian karena putusan MA tidak dapat dikasasikan kembali (Hartati, 2019). Meski demikian, literatur juga menegaskan bahwa perubahan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara institusional hanya dapat ditempuh melalui upaya hukum luar biasa (PK) pada MA, sejalan dengan pemetaan jenis upaya hukum luar biasa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia (Hartati, 2019).

Dalam konteks pengembangan hukum Islam, studi tentang peran yurisprudensi MA menekankan bahwa keputusan MA yang tetap, final, dan berkekuatan hukum tetap akan digunakan sebagai yurisprudensi atau rujukan oleh hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian, kasasi tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga berpotensi menghasilkan "aturan buatan hakim" (judge-made rule) dalam bentuk yurisprudensi yang mengarahkan putusan-putusan berikutnya. Kajian lain tentang analisis putusan kasasi pada sengketa merek juga menekankan kewajiban hakim melihat putusan-putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya agar putusan konsisten (Yoka, 2021), yang dapat dibaca sebagai dukungan terhadap fungsi yurisprudensi sebagai alat konsistensi.

Dalam ranah Peradilan Agama, dinamika inilah yang membuat kasasi relevan sebagai sarana standardisasi penerapan norma KHI/KHES dan pembaruan hukum Islam melalui "ijtihad kelembagaan" MA dalam putusan (Chrishans et al., 2022).

________________________________________

IX. ILUSTRASI KASASI DALAM PERKARA SYARIAH: PEMBATALAN, PENOLAKAN, DAN KRITIK ATAS MUTU PERTIMBANGAN

Studi kasus sengketa pembiayaan ijârah multijasa pada Putusan MA Nomor 569 K/Ag/2015 menunjukkan bahwa MA pada tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat banding karena dinilai salah dalam penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan. Namun, studi yang sama juga memberikan kritik metodologis: MA dinilai tidak semestinya mengadopsi seluruh pertimbangan tingkat pertama karena terdapat kesalahan pertimbangan di tingkat pertama, dan bahkan dikritik bahwa majelis hakim "sama sekali tidak melakukan penerapan hukum," sehingga tidak memberi contoh baik bagi peradilan di bawahnya. Ilustrasi ini penting karena menunjukkan dua sisi kasasi sekaligus: secara formal kasasi berfungsi membatalkan putusan yang salah menerapkan hukum, tetapi kualitas reasoning putusan kasasi sendiri dapat diperdebatkan dalam kajian akademik.

Dalam perkara hibah yang dianalisis melalui Putusan Nomor 467/K/AG/2017, MA menilai alasan-alasan permohonan kasasi "tidak termasuk alasan kasasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU MA (yang dikaitkan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian memenuhi syarat yang mengancam batalnya putusan, atau pengadilan tidak berwenang/melampaui wewenang), sehingga permohonan kasasi ditolak (Harahap, 2020). Contoh ini memperlihatkan fungsi kasasi sebagai "filter": tidak semua keberatan atas putusan judex facti dapat diproses sebagai kasasi apabila tidak memenuhi alasan yang diakui sebagai alasan kasasi (Harahap, 2020).

Pada sengketa wasiat yang dikaji melalui Putusan MA Nomor 493 K/AG/2017, kajian menyatakan bahwa MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama (judex facti) karena salah menerapkan hukum (Fadani & Alfarisi, 2024). Sementara itu, kajian tentang disparitas putusan hibah juga menunjukkan adanya disparitas putusan dari tingkat pertama hingga kasasi, dan pada tingkat kasasi MA dapat mengabulkan kasasi dengan membatalkan putusan tingkat banding yang menguatkan tingkat pertama (HARAHAP, 2021). Serangkaian studi tersebut memperlihatkan pola yang konsisten: "kesalahan penerapan hukum" menjadi alasan pembatalan, sedangkan "alasan yang tidak termasuk alasan kasasi" menjadi dasar penolakan (Fadani & Alfarisi, 2024; Harahap, 2020; HARAHAP, 2021).

Di ranah hukum pidana (sebagai pembanding metodologis), studi kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas menyimpulkan alasan kasasi telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena judex facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga MA mengabulkan kasasi, mengadili sendiri, dan menjatuhkan pidana (Aziza & Kristiyadi, 2023). Ilustrasi pidana ini menegaskan karakter kasasi sebagai koreksi penerapan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa MA dapat "mengadili sendiri" setelah mengabulkan kasasi dalam praktik yang didokumentasikan studi kasus (Aziza & Kristiyadi, 2023). Dengan menggabungkan ilustrasi perdata agama/ekonomi syariah dan pidana, tampak bahwa logika kasasi lintas lingkungan peradilan memiliki titik temu: fokus pada koreksi penerapan norma dan kesalahan judex facti (Aziza & Kristiyadi, 2023; Harahap, 2020).

________________________________________

X. KASASI SEBAGAI PENGGERAK PEMBARUAN HUKUM ISLAM: YURISPRUDENSI, KODIFIKASI, DAN INSTRUMEN MAHKAMAH AGUNG

Peran MA dalam pembaruan hukum Islam tidak hanya melalui kasasi sebagai koreksi putusan, melainkan juga melalui produk-produk yang memberi pedoman penerapan hukum materiil. Dalam ekonomi syariah, kemunculan KHES dipahami sebagai jawaban atas perubahan kewenangan Peradilan Agama dan merupakan hasil pemikiran ekonomi Islam yang dikoordinir MA, sekaligus menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah (Nugroho, 2022). Dengan demikian, kasasi dalam perkara ekonomi syariah dapat dipahami berada dalam ekosistem yang lebih luas: MA tidak hanya mengoreksi putusan melalui kasasi, tetapi juga menyediakan rujukan materiil (KHES) untuk mengurangi variasi penerapan hukum di tingkat bawah (Abror, 2020; Nugroho, 2022).

Pada bidang hukum keluarga Islam, kajian tentang yurisprudensi MA menegaskan bahwa hakim MA memiliki peran penting dan dapat melakukan terobosan (reform) pemikiran hukum keluarga Islam yang dituangkan dalam putusan-putusan mereka, yang kemudian berfungsi sebagai yurisprudensi bagi Pengadilan Agama. Kajian tentang karakteristik dan pendekatan aspek sosial hukum Islam juga memberikan contoh konkret bahwa Putusan MA RI Nomor 51.K/AG/1999 dipahami memutus ahli waris non-Muslim memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah (Asmaret et al., 2020). Secara paralel, kajian pembaruan hukum perkawinan juga mencatat bahwa MA pernah membuat terobosan terkait pemberian harta melalui wasiat wajibah bagi mereka yang tidak memperoleh warisan karena perbedaan agama, dengan merujuk Putusan MA Nomor 368K/AG/1995 dan 51K/AG/1999 (Journal, 2019). Rangkaian rujukan ini menunjukkan bagaimana kasasi dan putusan MA (sebagai hasil pemeriksaan tingkat kasasi) dapat dipahami sebagai medium pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi (Asmaret et al., 2020; Journal, 2019).

Selain putusan, MA juga menggunakan instrumen non-putusan untuk reformasi hukum keluarga Islam. Kajian reformasi hukum keluarga Islam melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menyatakan bahwa pada rentang 2012–2022 MA menerbitkan sepuluh SEMA baru hasil rapat pleno kamar yang menghasilkan 458 kaidah hukum baru, dan 109 di antaranya mengatur hukum perdata Islam (Robensyah et al., 2023). Temuan tersebut menegaskan bahwa pembinaan kesatuan hukum oleh MA tidak semata-mata bergantung pada kasasi, tetapi juga pada pedoman internal yang dapat memengaruhi konsistensi putusan di lingkungan Peradilan Agama (Robensyah et al., 2023).

Dengan demikian, kasasi dalam perspektif hukum Islam (Indonesia) sebaiknya dibaca sebagai salah satu pilar dalam "arsitektur pembinaan" MA: putusan kasasi sebagai koreksi dan yurisprudensi, KHES sebagai kodifikasi pedoman materiil ekonomi syariah, serta SEMA sebagai pedoman pembaruan dan konsistensi (Nugroho, 2022; Robensyah et al., 2023).

________________________________________

XI. TANTANGAN PRAKTIK KASASI DAN AGENDA PENGUATAN: DISPARITAS, KOMPETENSI HAKIM, DAN EFISIENSI

Literatur tentang disparitas produk hakim Peradilan Agama menegaskan bahwa penerbitan KHI ditujukan untuk menyatukan perbedaan mazhab dan membuat produk hakim lebih seragam, namun tetap terdapat perbedaan persepsi di kalangan hakim tentang apakah KHI merupakan sumber hukum formil yang mengikat, yang pada akhirnya berkontribusi pada disparitas putusan (Parimita & Septiningsih, 2023). Disparitas tersebut secara empiris terlihat pada studi-studi putusan hibah dan wasiat wajibah anak angkat, di mana putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi dapat berbeda, dan pihak yang merasa dirugikan menempuh kasasi untuk memperoleh koreksi dan keadilan (HARAHAP, 2021; Norhayati et al., 2021). Konsekuensinya, kasasi menjadi mekanisme penting untuk koreksi, tetapi juga mencerminkan adanya problem konsistensi dan kompetensi penerapan hukum di tingkat bawah (Parimita & Septiningsih, 2023; HARAHAP, 2021; Norhayati et al., 2021).

Pada saat yang sama, beberapa kajian menekankan bahwa banyaknya pihak yang menempuh banding dan kasasi menyebabkan perkara pada akhirnya bermuara ke MA dan menimbulkan penumpukan perkara (Hatta, 2021). Kajian mediasi di Pengadilan Agama menegaskan bahwa integrasi mediasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 dipandang perlu karena pihak yang kalah sering menempuh banding dan kasasi, sehingga penyelesaian perkara dapat memakan waktu bertahun-tahun hingga tingkat kasasi MA; tujuan integrasi mediasi juga disebut untuk menekan jumlah perkara yang naik ke banding dan kasasi demi menghindari penumpukan perkara di MA (Hatta, 2021). Di bidang sengketa ekonomi syariah, penerapan gugatan sederhana dan instrumen PERMA (misalnya PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah) dipandang membantu mempercepat penyelesaian dan mengurangi penumpukan perkara di MA (Rijal & Ali, 2020; Siddiq & Tanjung, 2024). Bahkan kajian yang menilai PERMA Gugatan Sederhana dari perspektif maslahah mursalah menyebut bahwa penerbitan PERMA No. 2 Tahun 2015 merupakan salah satu cara untuk mengurangi volume perkara yang ada di MA dan selaras dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan (Wiranti, 2021).

Akhirnya, beberapa kajian menekankan dimensi kualitas putusan dan kompetensi hakim. Studi sengketa perbankan syariah dengan perspektif hukum progresif menyatakan bahwa perbedaan putusan sebagian dikaitkan dengan perbedaan interpretasi dan tingkat kompetensi serta pemahaman syariah hakim; kajian tersebut juga menekankan pentingnya pelatihan terintegrasi agar hakim dapat memberikan putusan yang memenuhi kepastian, keadilan, dan nilai (Nairazi, 2018). Sejalan dengan itu, kajian Putusan MA 569 K/Ag/2015 merekomendasikan kehati-hatian hakim agar tidak salah mengutip pasal atau menerapkan ketentuan yang tidak relevan, karena salah penerapan hukum dapat menjadi alasan pembatalan putusan.

Dengan demikian, penguatan kasasi sebagai mekanisme koreksi dalam perkara syariah perlu dibarengi pembenahan hulu: peningkatan kualitas pertimbangan hukum judex facti, standardisasi rujukan (KHI/KHES/qanun), dan optimalisasi mekanisme non-litigasi untuk menekan eskalasi perkara hingga kasasi (Hatta, 2021; Nugroho, 2022; Siddiq & Tanjung, 2024; Nairazi, 2018).

________________________________________

XII. KESIMPULAN

Kasasi dalam konteks perkara syariah di Indonesia dapat dirumuskan sebagai upaya hukum kepada MA untuk membatalkan atau mengoreksi putusan pengadilan tingkat bawah ketika terdapat kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, cacat prosedural yang mengancam batalnya putusan, atau persoalan kewenangan, sebagaimana tercermin dalam analisis berbagai putusan Peradilan Agama (Fadani & Alfarisi, 2024; Harahap, 2020). Secara kelembagaan, kasasi menjalankan fungsi pembinaan keseragaman penerapan hukum oleh MA dan berkontribusi pada pembentukan yurisprudensi yang dirujuk oleh hakim Pengadilan Agama, sehingga menjadi medium penting pembaruan hukum Islam melalui putusan (Purkon et al., 2022; Santoso et al., 2021).

Namun, literatur juga menunjukkan tantangan: potensi penumpukan perkara akibat eskalasi banding-kasasi, disparitas putusan karena perbedaan pemahaman dan rujukan, serta kritik terhadap mutu reasoning putusan kasasi itu sendiri (Hatta, 2021; Parimita & Septiningsih, 2023; HARAHAP, 2021). Karena itu, penguatan "kasasi menurut hukum Islam" menuntut dua langkah simultan yang konsisten dengan temuan literatur: memperkuat kualitas penerapan hukum pada judex facti (agar kasasi tidak menjadi "jalan rutin"), dan memperkuat instrumen konsistensi MA (yurisprudensi, kodifikasi seperti KHES, serta pedoman seperti SEMA/PERMA) agar penerapan hukum Islam di peradilan semakin seragam, adil, dan efektif (Nugroho, 2022; Nairazi, 2018; Robensyah et al., 2023; Siddiq & Tanjung, 2024).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Abror, N. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 229–256. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256

Agustina, E., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2024). Eksistensi Sistem Peradilan Agama dan Sistem Pemerintahan di Negara Tunisia. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 2(1), 66–81. https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.72

Amijaya, E. G. S. (2020). Telaah pertimbangan hakim Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi penuntut umum karena judex facti menilai tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagai perkara perdata. Verstek, 8(3). https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47050

Arrasyid, F., Pagar, P., & Tanjung, D. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 6(2), 208. https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236

Asmaret, D., Koto, A., & Afrizal, M. (2020). Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Telaah pemikiran Rifyal Ka'bah. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12(2), 145–160. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12203

Aziza, I. M., & Kristiyadi, K. (2023). Ratio decidendi Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan bersama. Verstek, 11(1), 050. https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70973

Candra, M. (2020). Eksistensi Pengadilan Agama pasca penyatuan satu atap (independensi dan pengembangannya). Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 1(1), 16–23. https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12782

Chrishans, R. M., Jaya, D. T., & Rasji, R. (2022). Kewenangan Mahkamah Agung dalam proses penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum pada tingkat kasasi. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(8), 1547–1553. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.489

Fadani, F., & Alfarisi, M. A. (2024). Penalaran aturan hukum perlindungan identitas agama pada anak dalam konsep hadhanah di Malaysia. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2). https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6439

Fadli, F., & Muammar, M. (2019). Rancangan qanun hukum keluarga Aceh dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 5(2), 75–93. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.5357

Harahap, Mhd. Y. (2020). Pengikatan jaminan kebendaan dalam kontrak pembiayaan muḍārabah sebagai upaya penyelesaian sengketa debitur wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang pembiayaan mudharabah). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 51–67. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999

HARAHAP, S. S. C. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan wasiat yang didaftarkan (waarmerking) dan disengketakan oleh para ahli waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493 K/AG/2017). Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(2), 146–159. https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2111

Hartati, N. (2019). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015 tentang penyelesaian sengketa pembiayaan ijârah multijasa. Jurnal Perspektif, 2(2), 153. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.28

Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Journal, F. (2019). Full journal Vol. 6 No. 1 (2019). Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 6(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10566

Mth, A. (2006). Menimbang signifikansi perda syariat Islam (Sebuah tinjauan perspektif fikih). Al-Mawarid, 16. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art10

Nairazi, N. (2018). Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 menurut perspektif praktisi hukum Kota Langsa. At-Tafkir, 11(2), 40–61. https://doi.org/10.32505/at.v11i2.734

Norhayati, N., Anshary, H., & Umar, M. (2021). Kontekstualisasi hukum waris di Indonesia: Tinjauan maqashid syari'ah terhadap hak waris ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. Nalar Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam, 5(2), 137–146. https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Parimita, H., & Septiningsih, I. (2023). Alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Verstek, 11(1), 123. https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70878

Phahlevy, R. R. (2014). Aceh Shariah Court in the Unitary State of the Republic of Indonesia and human rights context. Rechtsidee, 1(1), 71–84. https://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.103

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The role of Supreme Court jurisprudence in development of Islamic Family Law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Rijal, S. M. B. M., & Ali, R. M. (2020). Efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, 3(1). https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.41

Robensyah, A., Yaswirman, Y., & Mulyati, N. (2023). Diskon vonis mati: Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang kasus Ferdy Sambo. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 21(1), 82–95. https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2963

S, A. Y. (2024). Tinjauan batasan kewenangan penyelesaian sengketa syariah (Studi perbandingan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama). Ethics and Law Journal Business and Notary, 2(1), 52–57. https://doi.org/10.61292/eljbn.101

Santoso, A. D., Firdaus, M. I., & Naifah, N. (2021). Pengaruh penerapan Qanun Jinayat terhadap angka kriminalitas di Aceh. Borobudur Law Review, 2(1), 53–63. https://doi.org/10.31603/burrev.4787

Siddiq, R., & Tanjung, D. (2024). Analisis Putusan Nomor 467/K/AG/2017 tentang pembatalan hibah dari orang tua terhadap anak perspektif maṣlaḥah mursâlah. Demokrasi Jurnal Riset Ilmu Hukum Sosial Dan Politik, 1(3), 322–332. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.390

Tolhah, A. (2015). Peluang dan tantangan kompetensi Peradilan Agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asy-Syari'ah, 18(1), 123–138. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.654

Wiranti, Y. (2021). Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hukum Islam, 20(2), 151. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.11495

Yoka, M. R. (2021). Alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas judex factie dalam perkara Putusan Nomor 269/K/PID.SUS.2017. Verstek, 9(2). https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51092

Yudistiawan, R. (2018). Putusan-putusan Mahkamah Agung yang "bertentangan" dengan nash. Aqlam Journal of Islam and Plurality, 3(2). https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.724