01229 - Bukti Saksi dalam Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Praktik Pembuktian di Peradilan Kontemporer

Abstract

Witness testimony (syahādah) is one of the most important instruments of evidence in Islamic law. This article conceptually examines witness evidence in Islamic law through the definition: "testimony given by a witness under oath concerning facts within his knowledge." Using a normative-analytical approach with a literature review of studies from Indonesian religious courts and Malaysian Shariah courts, this article elaborates the normative foundations, requirements, procedures, and contemporary challenges of witness evidence. The findings show that witness evidence in Islamic law cannot be separated from the conceptual relationship between syahādah, the oath (yamīn), and the evidentiary ecosystem encompassing confession (iqrār), documents, qarīnah, and electronic evidence. Contemporary judicial practice reveals a methodological tension between classical fiqh standards and state procedural law (HIR/RBg), particularly concerning non-Muslim witnesses, unsworn testimony, and testimonium de auditu. This article concludes that witness evidence remains a central instrument, but its validity depends on strict material and formal requirements as well as careful judicial assessment in conjunction with other evidence to uphold justice.

Keywords: syahādah; witness evidence; Islamic evidentiary law; religious court; oath

________________________________________

Abstrak

Kesaksian (syahādah) merupakan salah satu instrumen pembuktian terpenting dalam hukum Islam. Artikel ini mengkaji secara konseptual bukti saksi dalam hukum Islam melalui definisi: "keterangan yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang diketahuinya." Dengan pendekatan normatif-analitis melalui kajian pustaka atas berbagai penelitian dari pengadilan agama di Indonesia dan mahkamah syariah Malaysia, artikel ini menguraikan landasan normatif, syarat-syarat, prosedur, serta tantangan kontemporer bukti saksi. Temuan menunjukkan bahwa bukti saksi dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari relasi konseptual antara syahādah, sumpah (yamīn), dan ekosistem pembuktian yang memuat pengakuan (iqrār), dokumen, qarīnah, serta bukti elektronik. Praktik peradilan kontemporer memperlihatkan ketegangan metodologis antara standar fiqh klasik dan hukum acara positif negara (HIR/RBg), khususnya menyangkut saksi non-Muslim, kesaksian tanpa sumpah, dan testimonium de auditu. Artikel ini menyimpulkan bahwa bukti saksi tetap menjadi instrumen sentral, namun validitasnya bergantung pada pemenuhan syarat materiil dan formil yang ketat serta penilaian hakim secara cermat bersama alat bukti lain demi menegakkan keadilan.

Kata kunci: syahādah; bukti saksi; hukum pembuktian Islam; pengadilan agama; sumpah

________________________________________

I. Pendahuluan

Bukti saksi (syahādah) sebagai instrumen pembuktian dalam hukum Islam merupakan salah satu topik yang terus relevan diperbincangkan, baik dalam kajian fiqh klasik maupun dalam praktik peradilan modern. Dalam hukum Islam, pembuktian (itsbāt/bayyinah) dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran hak di hadapan majelis hakim, termasuk di dalamnya keterangan saksi (syahādah), sumpah (yamīn), pengakuan (iqrār), serta berbagai indikasi/petunjuk (qarīnah) yang dapat menjadi pedoman hakim dalam mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2015; Nor, 2018; Wibisono, 2022).

Posisi saksi menjadi menonjol karena syahādah diperlakukan sebagai salah satu alat bukti yang kuat—bahkan dipandang setaraf kekuatannya dengan iqrār/pengakuan dalam literatur fiqh tertentu—namun penerimaannya bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang ketat agar tetap sejalan dengan keadilan dan kemaslahatan (Husain & Hidayat, 2023; Siagian & Sumarsih, 2020). Dalam praktik peradilan kontemporer, baik di Indonesia maupun Malaysia, kerangka pembuktian di pengadilan agama/mahkamah syariah juga memperlihatkan bahwa keterangan—termasuk keterangan saksi—merupakan elemen penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya suatu dakwaan/tuntutan. Selain itu, tidak semua bentuk keterangan dapat diajukan secara sewenang-wenang karena dibatasi oleh kaidah dan prosedur tertentu (Husain & Hidayat, 2023; Nor, 2018).

Definisi kerja yang sering dipakai dalam praktik hukum acara modern—yakni "keterangan yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang diketahuinya"—selaras dengan penekanan bahwa: (i) keterangan saksi harus berkaitan dengan fakta yang diketahui saksi; dan (ii) sumpah berfungsi meneguhkan aspek tanggung jawab religius-moral dan yudisial atas keterangan tersebut (Fuadi, 2022; Yahya & Alsa, 2020). Meskipun dalam diskursus hukum acara, sumpah saksi yang menyertai kesaksian harus dibedakan dari "alat bukti sumpah" (yamīn sebagai mekanisme pembuktian tersendiri), praktik persidangan tetap menempatkan sumpah sebagai perangkat penting untuk menguatkan reliabilitas kesaksian (Fuadi, 2022; Wibisono, 2022).

Oleh sebab itu, pembahasan "bukti saksi" dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari relasi konseptual antara syahādah (kesaksian), prosedur pemeriksaan saksi (termasuk pengambilan sumpah), syarat-syarat saksi, serta cara hakim menilai kesaksian bersama alat bukti lainnya (Husain & Hidayat, 2023; Siagian & Sumarsih, 2020).

________________________________________

II. Landasan Normatif dan Tujuan Etis Kesaksian dalam Hukum Islam

Sumber normatif yang sering dirujuk dalam pembahasan kesaksian dan pembuktian mencakup prinsip-prinsip pembuktian yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta kaidah pembebanan pembuktian—misalnya prinsip bahwa pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan/menuduh dan sumpah dibebankan kepada pihak yang mengingkari—yang ditampilkan dalam kajian fikih jinayah dan kajian hukum acara Islam di Indonesia (Andani, 2020; Hasanah, 2015).

Dalam konteks pembuktian perdata/keluarga, rujukan Al-Qur'an yang disebut secara eksplisit dalam kajian pembuktian antara lain Q.S. al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. al-Ṭalāq ayat 2, yang dipakai untuk menegaskan signifikansi saksi dalam transaksi/peristiwa hukum dan perlunya standar pembuktian yang memadai (Hasanah, 2015). Selain itu, etika kesaksian sebagai tindakan menegakkan keadilan juga dikaitkan dengan Q.S. an-Nisā' ayat 135 dalam konteks kewajiban menegakkan keadilan dan kesaksian yang benar (Atika et al., 2021).

Tujuan normatif pengaturan kesaksian dan sumpah dalam proses peradilan ditampilkan sebagai upaya pengungkapan kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan, sehingga keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme pembuktian yang diakui (Andani, 2020; Setiawan, 2021). Dalam praktik hukum acara, sumpah dipahami sebagai pernyataan khidmat yang mengingatkan saksi pada sifat Maha Kuasa Tuhan dan keyakinan akan sanksi ilahiah bagi keterangan yang tidak benar; karenanya sumpah diposisikan sebagai tindakan religius yang digunakan dalam peradilan (Fuadi, 2022; Yahya & Alsa, 2020).

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pembuktian modern—termasuk yang diuraikan oleh para penulis yang membahas hukum acara—pembuktian dipandang sebagai tahap terpenting karena putusan pengadilan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap melalui alat-alat bukti yang sah, dan hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian (Andani, 2020; Rapini & Noor, 2017).

________________________________________

III. Syahādah dan Bayyinah: Kerangka Konseptual dalam Pembuktian Islam

Di tingkat konseptual, literatur yang menelaah hukum keterangan mahkamah syariah di Malaysia menegaskan adanya pembedaan antara "syahādah" dan "bayyinah." Syahādah menuntut syarat-syarat yang ketat, sedangkan dalam praktik modern banyak keterangan yang diajukan di mahkamah syariah diterima sebagai bayyinah—dengan pendekatan yang diasosiasikan pada pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah—karena syarat syahādah dipandang sukar dipenuhi secara penuh dalam konteks kontemporer (Husain & Hidayat, 2023; Siagian & Sumarsih, 2020).

Pada saat yang sama, bayyinah juga dipahami secara luas sebagai "apa saja yang dapat menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan," sehingga membuka ruang bagi penggunaan petunjuk/qarīnah dan bentuk-bentuk bukti baru—misalnya rekaman CCTV—sepanjang dapat menguatkan pencarian kebenaran (Fikriyah, 2021). Dengan cara pandang ini, syahādah tetap menjadi instrumen inti, tetapi tidak berdiri sendiri; ia berada dalam ekosistem pembuktian yang juga memuat dokumen, pengakuan, sumpah, dan qarīnah sebagai alat bantu untuk menyingkap fakta (Nor, 2018).

Kajian tentang pembuktian dalam kasus hibah di mahkamah syariah Malaysia menunjukkan bahwa kesaksian (syahādah) dan qarīnah sering dipakai untuk membuktikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kesahihan hibah yang sudah lama berlalu, termasuk untuk membuktikan wujudnya qabd (penerimaan) hibah. Di samping itu, bukti dokumen, iqrar, serta sumpah juga digunakan (Nor, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa kesaksian memiliki fungsi rekonstruktif: membantu hakim memahami peristiwa masa lalu, terutama ketika bukti tertulis tidak lengkap atau tidak tersedia, namun tetap harus diproses menurut kaidah penerimaan dan penilaian alat bukti (Nor, 2018; Rapini & Noor, 2017).

________________________________________

IV. Hakikat "Fakta" dalam Kesaksian: Pengetahuan Langsung sebagai Prinsip Utama

Prinsip kunci yang berulang dalam pembahasan saksi adalah bahwa keterangan saksi harus berkaitan dengan fakta (bukan opini atau kesimpulan), dan pengetahuan saksi idealnya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri secara langsung (Hudawati, 2020; Husain & Hidayat, 2023). Dalam kajian hukum acara yang membandingkan tradisi perdata/fiqh dan praktik peradilan, keterangan langsung dimaknai bahwa apabila fakta itu dapat dilihat, saksi menyatakan ia melihat; apabila fakta itu dapat didengar atau ditangkap pancaindra, maka keterangan diberikan oleh orang yang mendengar/menangkapnya (Husain & Hidayat, 2023). Penekanan ini juga hadir dalam kajian-kajian perceraian di pengadilan agama, yang mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menuntut keterangan yang meyakinkan agar dapat diterima (Hudawati, 2020; Krisnawati, 2016).

Dalam praktik pembuktian, ketentuan bahwa keterangan saksi tidak boleh berupa pendapat/kesimpulan ditekankan sebagai syarat materiil; saksi harus menyampaikan sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut agar kesaksian memiliki nilai pembuktian yang sempurna (Krisnawati, 2016; Rapini & Noor, 2017). Pada saat yang sama, sistem pembuktian juga mengenal asas bahwa satu saksi saja tidak cukup (unus testis nullus testis), sehingga kesaksian perlu didukung oleh kesaksian lain atau alat bukti lain untuk memperoleh bobot pembuktian yang memadai (Krisnawati, 2016; Rapini & Noor, 2017). Karena itu, "fakta" dalam konteks kesaksian bukan sekadar narasi, melainkan harus dapat dikaitkan pada unsur kapan, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi sebagai dasar penilaian hakim (Krisnawati, 2016; Rapini & Noor, 2017).

________________________________________

V. Sumpah Saksi: Fungsi, Kedudukan, dan Pembedaannya dari "Alat Bukti Sumpah"

Sumpah yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan dipahami sebagai mekanisme untuk mendorong saksi berkata jujur dan meneguhkan pertanggungjawaban moral serta konsekuensi yudisial atas keterangan yang disampaikan (Krisnawati, 2016; Setiawan, 2021). Dalam analisis penerimaan saksi non-Muslim di pengadilan agama, salah satu tujuan saksi mengucapkan sumpah ditegaskan adalah untuk mencari kebenaran dari keterangan saksi dan diharapkan saksi berkata sejujurnya (Khairuddin et al., 2022; Setiawan, 2021).

Sejalan dengan itu, kajian tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah menyatakan sumpah sebagai tindakan religius dalam peradilan. Sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak kepada lawannya memiliki kekuatan pembuktian yang memaksa jika diangkat, namun praktik menerima saksi tanpa sumpah dinilai bermasalah dalam tinjauan hukum Islam karena kesaksian tanpa sumpah dikhawatirkan membuka peluang kesaksian palsu, dan karenanya hanya layak diposisikan sebagai persangkaan, bukan alat bukti utuh (Yahya & Alsa, 2020).

Pembedaan penting dijelaskan dalam kajian legalitas sumpah pocong: "alat bukti sumpah" dalam hukum acara perdata—misalnya sumpah pemutus—tidak sama dengan sumpah yang diucapkan saksi sebelum memberi keterangan. Dalam kesaksian, yang dinilai hakim adalah keterangan saksi, bukan sumpahnya, sedangkan sumpah saksi hanya berkaitan dengan penegasan bahwa ia menyampaikan apa yang benar menurut pengetahuan inderawinya terkait perkara (Fuadi, 2022). Dengan demikian, ketika membahas "bukti saksi di bawah sumpah," fokusnya adalah pada integrasi dua aspek: (i) konten faktual kesaksian yang memenuhi syarat materiil; dan (ii) prosedur sumpah yang meneguhkan integritas proses pemeriksaan saksi, tanpa mengubah kategori kesaksian menjadi "alat bukti sumpah" (Fuadi, 2022; Yahya & Alsa, 2020).

________________________________________

VI. Syarat-Syarat Saksi dalam Hukum Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Acara Modern

Literatur yang membahas kesaksian dalam perspektif hukum Islam dan praktik peradilan menampilkan bahwa persyaratan menjadi saksi dalam hukum acara pidana Islam digambarkan ketat dan selektif (Andani, 2020). Daftar syarat yang sering disebut mencakup: dewasa (baligh), berakal, mengetahui apa yang disaksikan, beragama Islam, adil, mampu melihat, dan mampu berbicara. Penjelasan serupa juga muncul dalam uraian perbandingan syarat saksi, yang menegaskan bahwa kaidah Islam—yang dirujukkan pada Al-Qur'an—menentukan syarat utama sebagai saksi meliputi Islam, baligh, berakal, adil, menyaksikan secara langsung, dapat berbicara, memiliki ingatan yang baik, dan teliti (Rapini & Noor, 2017; Wibisono, 2022). Dalam konteks Malaysia, enakmen/statut keterangan mahkamah syariah juga mengaitkan kelayakan saksi dengan syarat waras, baligh, adil, berdaya ingat baik, dan tidak berprasangka buruk (Atika et al., 2021; Siagian & Sumarsih, 2020).

Pada sisi lain, kajian-kajian tentang peradilan agama di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan metodologis: hukum acara yang digunakan di pengadilan agama secara umum merujuk pada hukum acara perdata (HIR/RBg) kecuali terdapat kekhususan yang diatur undang-undang peradilan agama, sehingga syarat-syarat saksi juga sering dibahas dalam kerangka syarat formil dan materiil menurut hukum acara perdata (Haque, 2020; Rapini & Noor, 2017). Bahkan dalam penerapan di lapangan, pembuktian di peradilan agama disebut menggunakan sistem hukum acara perdata, meskipun kaidah Islam tentang saksi dan komposisi saksi—misalnya dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan—juga dikenal (Rapini & Noor, 2017; Wibisono, 2022).

Konsekuensinya, diskursus "bukti saksi menurut hukum Islam" dalam praktik peradilan modern sering berbentuk sintesis: norma fiqh (syahādah dan syaratnya) bertemu dengan norma prosedural negara (HIR/RBg dan undang-undang peradilan agama) yang mengatur cara pemeriksaan saksi, sumpah, dan penilaian pembuktian (Haque, 2020; Rapini & Noor, 2017).

________________________________________

VII. Jumlah dan Komposisi Saksi: Dua Laki-Laki atau Satu Laki-Laki dan Dua Perempuan

Salah satu aspek penting syahādah adalah bilangan saksi—jumlah dan komposisi—yang dalam literatur hukum Islam sering dirujuk sebagai bagian dari kaidah pembuktian yang bersumber pada Al-Qur'an (Husain & Hidayat, 2023; Rapini & Noor, 2017). Dalam kajian yang membahas syarat saksi dan beban pembuktian dalam Islam, disebutkan bahwa beban pembuktian saksi adalah "dua orang laki-laki dan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan" (Rapini & Noor, 2017). Dalam pembahasan kesaksian menurut perspektif mazhab Syafi'i dalam undang-undang keterangan mahkamah syariah Malaysia, dijelaskan bahwa dalam kasus mal, apabila penggugat hanya mengemukakan seorang saksi, maka keterangan saksi itu hanya boleh diterima jika disertai sumpah penggugat; dan selain itu, keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi laki-laki atau oleh seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan (Husain & Hidayat, 2023).

Literatur kodifikasi syahādah di Malaysia juga mencatat bahwa meskipun dominan merujuk mazhab Syafi'i, terdapat keterbukaan dengan memilih pandangan mazhab lain—Hanafi dan Hambali—pada isu tertentu seperti bilangan saksi, serta kecenderungan menerima banyak keterangan sebagai bayyinah karena syarat syahādah asal yang ketat (Husain & Hidayat, 2023; Siagian & Sumarsih, 2020).

Dalam diskursus kesaksian perempuan, kajian khusus mengenai saksi wanita dalam putusan perceraian menegaskan adanya perbedaan komposisi—laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang—dalam pembuktian tertentu, namun juga mencatat adanya perdebatan intelektual yang memandang ketentuan tersebut sebagai kondisional-temporal dan mengajukan argumen kesetaraan nilai kesaksian perempuan seiring perubahan sosial (Noor, 2008). Meski demikian, kajian yang sama juga menunjukkan bahwa HIR sebagai rujukan hukum acara perdata tidak mengatur klasifikasi saksi berdasarkan jenis kelamin, sehingga praktik peradilan agama di Indonesia dapat menampilkan kompleksitas antara rujukan fiqh, rujukan prosedural negara, dan ijtihad/pertimbangan hakim dalam perkara konkret (Haque, 2020; Noor, 2008).

________________________________________

VIII. Pemeriksaan Saksi dan Peran Aktif Hakim dalam Menilai Keterangan Saksi

Dalam proses pembuktian, hakim diposisikan sebagai pemutus perkara yang harus "mengolah dan memproses" data persidangan yang berasal dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah, serta membagi beban pembuktian dan menilai dapat atau tidaknya alat bukti diterima serta kekuatan pembuktiannya. Dalam konteks peradilan perdata—termasuk pengadilan agama—pencarian kebenaran sering dirumuskan sebagai kebenaran formil, sehingga saksi cenderung dipahami sebagai alat bukti pelengkap dengan keterbatasan, misalnya keterbatasan ingatan manusia, dan hakim perlu cermat menilai persesuaian keterangan saksi dan hubungannya dengan alat bukti lain.

Sejalan dengan itu, kajian kewenangan hakim menilai alat bukti menegaskan bahwa meskipun alat bukti dalam HIR/RBg ditentukan secara limitatif—tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah—hakim tetap memiliki kebebasan menilai alat bukti yang diajukan untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan, terutama karena alat bukti yang ada dapat tertinggal dibandingkan perkembangan masyarakat.

Praktik penilaian hakim juga tercermin dalam studi putusan yang menilai pentingnya persesuaian antarketerangan saksi, yakni pengertian "saling bersesuaian" adalah adanya kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya atau antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sehingga membentuk kesimpulan utuh tentang peristiwa yang disengketakan (Siti et al., 2019). Dalam konteks ini, pemeriksaan saksi meliputi pemeriksaan identitas, hubungan saksi dengan para pihak, serta proses pengambilan sumpah dan konfirmasi keterangan kepada para pihak, sebagaimana dilaporkan dalam studi penerapan testimonium de auditu di Mahkamah Syar'iyah Bireuen (Asmuni, 2014). Kerangka ini menegaskan bahwa "keterangan saksi di bawah sumpah" bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari prosedur untuk memastikan keterangan dapat diuji, dibandingkan, dan dinilai dalam struktur pembuktian (Asmuni, 2014).

________________________________________

IX. Kesaksian Tanpa Sumpah: Batas Penerimaan dan Nilai Pembuktiannya

Praktik menerima kesaksian tanpa sumpah dilaporkan terjadi dalam perkara cerai talak, dan putusan tingkat banding tertentu juga menerima keterangan saksi tanpa disumpah (Yahya & Alsa, 2020). Namun, tinjauan hukum Islam dalam kajian yang sama menilai putusan semacam itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti utuh karena saksi tidak memenuhi kewajiban disumpah sebelum memberikan kesaksian; keterangan demikian hanya dapat dipakai sebagai bahan persangkaan karena kebenarannya diragukan dan dikhawatirkan terdapat kesaksian palsu (Yahya & Alsa, 2020). Argumen ini sejalan dengan penekanan bahwa sumpah adalah tindakan religius yang meneguhkan kekuatan pembuktian dan dirancang untuk mencegah keterangan tidak benar (Fuadi, 2022; Yahya & Alsa, 2020).

Di sisi lain, literatur hukum acara pidana positif yang dikutip dalam kajian saksi anak menyebutkan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah "tidak merupakan alat bukti," tetapi apabila sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Walau rujukan ini berasal dari KUHAP, ia dipakai dalam kajian untuk menegaskan logika kehati-hatian terhadap kesaksian tanpa sumpah dan kecenderungan menempatkannya sebagai bukti tambahan/petunjuk, bukan bukti utama (Yahya & Alsa, 2020).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam yang disajikan sumber-sumber tersebut, sumpah menjadi prasyarat penting agar kesaksian mendekati status "syahādah" yang kuat; tanpa sumpah, ia bergeser ke zona "qarīnah/persangkaan" yang memerlukan dukungan alat bukti lain (Siagian & Sumarsih, 2020; Yahya & Alsa, 2020).

________________________________________

X. Testimonium de Auditu (Syahādah al-Istifāḍah): Perdebatan Penerimaan dan Nilai Buktinya

Saksi yang tidak mengetahui langsung peristiwa tetapi hanya mendengar dari orang lain dikenal sebagai testimonium de auditu; dalam fiqh ia disebut syahādah al-istifāḍah atau syahādah bi al-tasāmu'ī (Yakin, 2017). Kajian eksploratif tentang testimonium de auditu menyimpulkan bahwa dalam hukum acara perdata, kesaksian de auditu umumnya ditolak sebagai alat bukti langsung, namun dapat dikonstruksikan hakim sebagai bahan persangkaan (vermoeden). Dalam fiqh, syahādah al-istifāḍah dapat memiliki kekuatan—bahkan disebut sempurna—pada masalah-masalah tertentu seperti kepemilikan dan penetapan keturunan. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dikutip untuk membolehkan hakim memutus berdasarkan istifāḍah karena dianggap bukti yang sangat kuat (Siagian & Sumarsih, 2020; Yakin, 2017). Studi lain tentang penerapan de auditu di pengadilan agama menegaskan pola serupa: hakim dapat memeriksa saksi de auditu dan tidak salah mendengarkan keterangannya, tetapi penggunaannya bukan sebagai bukti langsung melainkan sebagai sumber persangkaan (Hasibuan et al., 2023; Yakin, 2017).

Dalam praktik itsbat nikah, penelitian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen menemukan adanya penerimaan testimonium de auditu/istifāḍah dengan prosedur yang pada dasarnya sama seperti saksi lain—pemeriksaan formil dan materiil, sumpah, dan konfirmasi—serta penerimaannya dinilai tidak otomatis ditolak melainkan dianalisis secara eksepsional dengan mempertimbangkan kualitas dan kekuatan pembuktiannya, dengan mengambil rujukan dari hukum perdata dan hukum Islam (Asmuni, 2014; Yakin, 2017). Namun, studi tentang testimonium de auditu dalam sidang perceraian juga menunjukkan bahwa kekuatannya tidak dapat dijadikan alat bukti utama karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi langsung, meskipun dalam kondisi tertentu—misalnya saksi langsung sudah tidak ada—dapat dipakai dengan batasan-batasan tertentu (Hasibuan et al., 2023; Isa, 2020).

Dengan demikian, sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan adanya dua lapisan: (i) norma ideal—kesaksian harus langsung; (ii) kebutuhan praktik—de auditu dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan/qarīnah atau bahkan sebagai istifāḍah pada perkara tertentu, dengan kehati-hatian hakim dalam menilai kualitasnya (Asmuni, 2014; Yakin, 2017).

________________________________________

XI. Saksi Non-Muslim: Ketegangan antara Syarat Fiqh dan Hukum Acara Pengadilan Agama

Sejumlah kajian lapangan dan normatif menggambarkan isu penerimaan saksi non-Muslim dalam perkara di pengadilan agama. Dalam perspektif fiqh yang dirujuk—misalnya pendapat Imam Syafi'i yang dikutip dalam penelitian—Islam disebut sebagai salah satu syarat untuk menjadi saksi; namun dalam praktik terdapat perkara yang menghadirkan saksi non-Muslim dan diterima oleh hakim berdasarkan pemenuhan syarat formil dan materiil saksi menurut hukum acara perdata, yang tidak menentukan agama saksi sebagai kriteria (Setiawan, 2021).

Penelitian di Pengadilan Agama Polewali Mandar melaporkan bahwa dua saksi beragama Protestan diterima karena memenuhi syarat formil dan materiil dan benar-benar mendengar serta melihat sendiri peristiwa yang dialami para pihak, serta karena hukum acara perdata tidak menentukan saksi harus beragama Islam (Setiawan, 2021). Studi di Pengadilan Agama Curup juga menjelaskan bahwa hakim menerima saksi non-Muslim berdasarkan rujukan norma prosedural (HIR/RBg dan peraturan peradilan agama) serta prinsip bahwa sumpah dapat diucapkan menurut agama saksi, namun penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan saksi non-Muslim tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dalam pengertian fiqh mayoritas (Khairuddin et al., 2022).

Kajian yang merekam pendapat hakim Pengadilan Agama Bandung juga menyatakan bahwa hukum acara perdata tidak menentukan kriteria Islam bagi saksi, melainkan hanya syarat formil dan materiil; di situ ditegaskan pula bahwa salah satu tujuan sumpah saksi adalah mencari kebenaran dan mendorong saksi berkata jujur (Setiawan, 2021). Dengan demikian, sumber-sumber memperlihatkan nuansa: dari sisi fiqh klasik yang ditampilkan melalui rujukan mazhab dan "mayoritas ulama" dalam kajian tertentu, saksi non-Muslim dipersoalkan; dari sisi praktik hukum acara pengadilan agama yang mengadopsi kerangka HIR/RBg, kesaksian non-Muslim dapat diterima bila memenuhi syarat formil-materiil dan relevan untuk mengungkap fakta (Khairuddin et al., 2022; Setiawan, 2021). Ketegangan ini menggambarkan bagaimana bukti saksi dalam peradilan agama modern sering berada pada ruang interaksi antara idealitas syahādah fiqh dan positivisasi prosedur pembuktian (Haque, 2020).

________________________________________

XII. Kesaksian dalam Perkara Zina: Standar Saksi yang Berat dan Sumpah Li'ān

Pembuktian zina dalam hukum keluarga Islam di pengadilan agama dipandang memiliki kekhususan. Dalam pembuktian perceraian karena alasan zina, disebutkan bahwa perbuatan zina sulit dibuktikan dengan surat atau saksi, sehingga undang-undang peradilan agama memberi petunjuk bahwa peristiwa zina dapat dibuktikan dengan sumpah (Kirana, 2023). Studi penerapan sumpah li'ān menegaskan bahwa untuk cerai talak karena alasan zina, apabila tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi yang mengetahui peristiwa zina, maka dapat dibuktikan dengan sumpah li'ān; setelah suami-istri bersumpah, terwujud perceraian li'ān dan akibat tertentu terkait putusnya perkawinan dan status nasab anak. Kajian lain yang membahas mekanisme li'ān menyatakan bahwa mekanisme li'ān di pengadilan agama—dalam Kompilasi Hukum Islam—mengacu pada Q.S. al-Nūr ayat 6–9 dan menuntut sumpah tidak hanya dari suami sebagai penuduh, melainkan juga sumpah dari istri yang menolak tuduhan agar perceraian melalui jalan li'ān terjadi secara normatif (Burhanuddin, 2022).

Dalam perkara pengingkaran keabsahan anak, pembuktian zina dipaparkan menuntut saksi yang benar-benar memergoki peristiwa zina—"tertangkap basah" dalam hubungan kelamin secara fisik dan biologis—dan selain itu alat bukti sumpah (li'ān) serta pengakuan juga dibahas sebagai perangkat pembuktian. Dengan demikian, bukti saksi dalam hukum Islam pada perkara zina memperlihatkan dua ciri: (i) syarat saksi yang sangat berat sehingga sering tidak terpenuhi; (ii) ketersediaan mekanisme sumpah khusus (li'ān) sebagai substitusi ketika saksi tidak tersedia, yang sekaligus menunjukkan bagaimana sumpah sebagai alat bukti dan sumpah saksi sebagai penguat kesaksian memainkan peran berbeda namun saling terkait dalam lanskap pembuktian Islam (Burhanuddin, 2022).

________________________________________

XIII. Relasi Kesaksian dengan Alat Bukti Lain: Iqrār, Dokumen, Ahli, Qarīnah, dan Bukti Elektronik

Sumber-sumber yang membahas pembuktian Islam secara eksplisit menyebut ragam alat bukti, antara lain: iqrār (pengakuan), syahādah (saksi), yamīn (sumpah), qarīnah (petunjuk), keterangan dokumen, keterangan pakar/ahli, qasamah, dan li'ān (Hasanah, 2015; Nor, 2018). Dalam kajian Qanun Aceh dan teori pembuktian peradilan Islam, alat bukti juga disebut meliputi saksi, pengakuan, tanda-tanda, pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat, dan sumpah (Andani, 2020; Rapini & Noor, 2017). Hal ini mempertegas bahwa kesaksian jarang berdiri sendiri; ia sering dikombinasikan dengan dokumen, persangkaan/qarīnah, atau keterangan ahli untuk membentuk keyakinan hakim mengenai fakta yang disengketakan (Nor, 2018).

Perkembangan teknologi mendorong diskursus tentang bukti elektronik. Dalam kajian kedudukan alat bukti elektronik di pengadilan agama, disebutkan bahwa pembuktian dengan informasi elektronik diposisikan seperti bukti tulisan/surat—diajukan dalam bentuk salinan dan harus dicocokkan dengan yang asli—dan bukti elektronik yang dibawa ke persidangan harus diverifikasi; apabila benar, ia harus diklasifikasikan sebagai bukti (Fikriyah, 2021).

Studi analisis penggunaan CCTV dalam putusan pidana menunjukkan bahwa rekaman CCTV dapat dipakai sebagai bukti petunjuk/qarīnah yang menguatkan bukti lain; dalam analisis hukum pidana Islam, CCTV dimasukkan dalam kategori bayyinah/qarīnah karena bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran peristiwa. Kajian lain yang membandingkan hukum positif dan hukum Islam tentang CCTV juga menyatakan bahwa syariat Islam membolehkan penggunaan rekaman CCTV sebagai qarīnah/petunjuk, sejalan dengan logika pembuktian yang menuntut bukti valid untuk menjelaskan kebenaran. Dengan demikian, kesaksian tetap penting—dan dalam studi CCTV disebut didukung oleh kesaksian saksi dan ahli yang disumpah—tetapi bukti modern diposisikan sebagai penguat yang bekerja melalui konsep qarīnah/bayyinah.

________________________________________

XIV. Simpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, bukti saksi menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai syahādah, yakni keterangan faktual yang disampaikan saksi untuk menetapkan hak/peristiwa hukum, yang idealnya bersumber dari pengetahuan langsung—melihat, mendengar, mengalami sendiri—dan diberikan melalui prosedur pemeriksaan yang meneguhkan akuntabilitas, termasuk sumpah saksi (Hudawati, 2020; Husain & Hidayat, 2023).

Sumpah saksi dipahami sebagai perangkat religius-yudisial yang bertujuan mendorong kejujuran dan mengurangi risiko keterangan palsu; namun sumpah saksi harus dibedakan dari sumpah sebagai alat bukti (yamīn) yang merupakan mekanisme pembuktian tersendiri—misalnya sumpah pemutus atau sumpah li'ān pada perkara tertentu (Fuadi, 2022; Yahya & Alsa, 2020). Di tataran syarat dan bilangan saksi, sumber-sumber menampilkan bahwa hukum Islam mengenal standar komposisi saksi—dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan pada konteks tertentu—disertai perdebatan normatif dan variasi pendekatan mazhab, serta adaptasi melalui konsep bayyinah dalam konteks kodifikasi dan praktik modern (Husain & Hidayat, 2023; Rapini & Noor, 2017).

Praktik peradilan kontemporer memperlihatkan tantangan: kesaksian tanpa sumpah cenderung diposisikan sebagai persangkaan; testimonium de auditu diperdebatkan dan sering direduksi menjadi persangkaan/qarīnah kecuali pada perkara tertentu; sementara isu saksi non-Muslim memperlihatkan ketegangan antara syarat fiqh dan kerangka hukum acara perdata yang dipakai pengadilan agama (Setiawan, 2021; Yahya & Alsa, 2020; Yakin, 2017). Pada akhirnya, seluruh sumber menekankan bahwa kesaksian harus dinilai secara hati-hati oleh hakim bersama alat bukti lain—dokumen, pengakuan, sumpah, qarīnah, ahli, termasuk bukti elektronik—untuk menegakkan keadilan dan menghasilkan putusan yang bertumpu pada fakta-fakta yang terbukti (Nor, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Andani, M. (2020). Kewajiban menyertakan bukti pemula oleh korban dalam proses pembuktian kasus pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 9(1), 46. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7326

Asmuni, A. (2014). Testimonium de auditu telaah perspektif hukum acara perdata dan fiqh. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 191. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202

Atika, N., Sakka, A. R., & Gobe, F. (2021). Pertimbangan hakim dalam menangani tuntutan pengembalian uang belanja pada Pengadilan Agama. Al-Azhar Islamic Law Review, 3(2), 115–127. https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.116

Burhanuddin, A. (2022). Keterangan saksi dalam pembuktian perkara perceraian. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2(1), 59–76. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.11317

Fikriyah, U. (2021). Peran aktif hakim dalam pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan menuju hakim yang profesional di era kemajuan teknologi informasi. Al Adalah, 22(2), 158–166. https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19

Fuadi, A. (2022). Kesaksian non-Muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian menurut hukum Islam (Studi kasus di Pengadilan Agama Curup). Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 1(1), 62. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i1.4770

Haque, S. M. (2020). Analysis of Islamic criminal law on the use of CCTV video recording tools (Decision Study Number 465/Pid.B/2019/PN Smg). Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(2), 151. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8117

Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan yuridis pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 665–680. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403

Hudawati, S. N. (2020). Problematika hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(1). https://doi.org/10.18196/jphk.1102

Husain, H., & Hidayat, T. (2023). Perspektif maqashid syari'ah terhadap saksi non-Muslim dalam perkara di Pengadilan Agama. El-Fakhru, 1(1), 119–128. https://doi.org/10.46870/iceil.v1i1.491

Isa, M. J. H. (2020). Penerapan sumpah li'an dalam perceraian atas alasan zina (Studi kasus di Pengadilan Agama Barru). Al-Azhar Islamic Law Review, 2(1), 29–41. https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.36

Khairuddin, K., Sudirman, L., & Fikri. (2022). The implication of judges's decision by reason of li'an in Mamuju Religious Court. Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam, 1(1), 37–50. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3182

Kirana, G. C. (2023). Pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(9), 5025–5036. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13620

Krisnawati, I. G. A. A. A. (2016). Kekhususan pengaturan pemeriksaan dan pembuktian perceraian dalam hukum acara Pengadilan Agama. Kertha Patrika, 38(3). https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p02

Noor, R. M. (2008). Kesaksian dalam konteks undang-undang keterangan mahkamah syariah di Malaysia: Analisis dari perspektif mazhab Syafi'i. Jurnal Fiqh, 5, 143–167. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol5no1.7

Nor, A. H. M. (2018). Kaedah-kaedah pembuktian kes hibah di mahkamah syariah di Malaysia: Rujukan kes-kes dalam jurnal hukum. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(3). https://doi.org/10.33102/mjsl.v6i3.134

Rapini, A. M., & Noor, R. M. (2017). Syahadah dalam statut keterangan mahkamah syariah di Malaysia: Asas dan sumber perundangan. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 2(1), 35–58. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v2i1.25

Setiawan, H. A. (2021). Pertimbangan hakim terhadap pengesahan anak luar kawin. Negara dan Keadilan, 10(2), 166. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13180

Siagian, A., & Sumarsih, E. (2020). Kekuatan saksi anak sebagai alat bukti dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.815

Siti, S., Hamdani, H., & Yulia, Y. (2019). Penerapan saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(1), 1–28. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979

Wibisono, Y. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 16(2), 219–231. https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687

Yahya, F., & Alsa, W. M. (2020). Penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak (Analisis putusan hakim tingkat banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2), 242. https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6517

Yakin, M. K. (2017). Ratio decidendi penetapan pengesahan (itsbat) nikah di Pengadilan Agama. Yuridika, 30(2), 254. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4655