01223 - Kekuatan Mengikat (Binding Force) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Terhadap Peraturan, Putusan, Dan Perjanjian

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kekuatan mengikat (binding force) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, mencakup tiga dimensi utama: peraturan, putusan, dan perjanjian/akad. Dengan menggunakan pendekatan analisis normatif-komparatif berbasis kajian literatur, artikel ini menelaah bagaimana daya mengikat lahir, beroperasi, dan dibatasi dalam kerangka hukum Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kekuatan mengikat akad bersumber dari pemenuhan rukun dan syarat—meliputi kehalalan, kesepakatan, kecakapan, serta ijab-kabul tanpa paksaan—yang dikuatkan oleh prinsip al-aqd shariat al-muta'aqidin sebagai padanan prinsip pacta sunt servanda. Pada dimensi penyelesaian sengketa, mekanisme sulh/ishlah, tahkim, dan wilayat al-qadha masing-masing menghasilkan keterikatan normatif dengan karakteristik berbeda. Dalam konteks Indonesia, daya mengikat akad/putusan syariah beroperasi pada dua lapis: lapis normatif-syariah dan lapis institusional-prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini juga menemukan bahwa kekuatan mengikat tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi oleh parameter syariah compliance, ketertiban umum, cacat kehendak, itikad baik, serta pertimbangan keadilan dan kepatutan.

Kata kunci: binding force; akad; hukum Islam; arbitrase syariah; pacta sunt servanda

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of binding force in Islamic law and positive law perspectives, covering three main dimensions: regulations, decisions, and agreements/contracts (akad). Employing a normative-comparative analytical approach based on literature review, this article analyzes how binding force arises, operates, and is limited within the Islamic legal framework and Indonesia's national legal system. The findings indicate that in Islamic law, the binding force of an akad originates from the fulfillment of its pillars and conditions—including lawfulness (halal), mutual consent, legal capacity, and offer-acceptance (ijab-qabul) without coercion—reinforced by the principle of al-aqd shariat al-muta'aqidin as the Islamic counterpart of pacta sunt servanda. In the dispute resolution dimension, the mechanisms of sulh/ishlah, tahkim, and wilayat al-qadha each produce normative binding effects with distinct characteristics. In the Indonesian context, the binding force of Islamic contracts and decisions operates on two layers: the normative-Sharia layer and the institutional-procedural layer under applicable statutory law. This study also finds that binding force is not absolute but may be restricted by parameters of Sharia compliance, public order, defects of consent, good faith, and considerations of justice and reasonableness.

Keywords: binding force; akad; Islamic law; Islamic arbitration; pacta sunt servanda

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum, daya mengikat umumnya dipahami sebagai kualitas normatif yang membuat suatu ketentuan—baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan (hakim/arbiter), maupun perjanjian/kontrak—menjadi wajib dipatuhi oleh subjek yang dituju, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu (Rohmah & Artaji, 2022; Subiyanto, 2016). Literatur hukum kontrak membedakan secara konseptual bahwa kaidah yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan bersifat heteronom (berlaku umum dan tidak bergantung pada persetujuan para pihak), sedangkan kaidah dalam perjanjian bersifat otonom dan individual sehingga kesepakatan menjadi syarat sentral bagi lahirnya daya mengikatnya (Rohmah & Artaji, 2022).

Kerangka ini relevan untuk menjelaskan binding force menurut hukum Islam, karena praktik hubungan muamalah (termasuk ekonomi syariah) secara konseptual bertumpu pada akad sebagai instrumen yang menimbulkan hak-kewajiban, namun dalam konteks negara modern—termasuk Indonesia—ia juga berinteraksi dengan peraturan dan putusan yang memiliki daya mengikat sendiri (Angga et al., 2023; Barus, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, akad sering diposisikan sebagai padanan konseptual dari perjanjian/kontrak dalam hukum perdata; bahkan kajian perbandingan menyatakan bahwa baik hukum Islam maupun hukum perdata sama-sama mensyaratkan keberadaan subjek hukum, objek hukum, dan substansi/isi yang nyata dalam akad/perjanjian (Barus, 2021). Secara normatif di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merumuskan bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu", yang menegaskan dimensi kesepakatan sebagai fondasi mengikatnya hubungan hukum dalam transaksi syariah (Angga et al., 2023).

Dengan demikian, sejak awal terlihat bahwa pembahasan daya mengikat dalam Islam tidak hanya menyangkut "janji moral", tetapi juga keterikatan normatif yang—dalam kerangka sistem hukum Indonesia—dipahami sebagai keterikatan hukum terhadap perjanjian/akad, peraturan, dan putusan (Angga et al., 2023; Subiyanto, 2016).

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode analisis komparatif berbasis studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur jurnal ilmiah, dan standar syariah yang berkaitan dengan konsep binding force dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian, persamaan, dan perbedaan konseptual antar sumber, kemudian disintesis untuk membangun kerangka pemahaman yang komprehensif atas konsep kekuatan mengikat dalam kedua sistem hukum tersebut.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Daya Mengikat Akad/Perjanjian dalam Hukum Islam: Syarat, Rukun, dan Konsekuensi Keterikatan

Dalam praktik perdagangan dan muamalah, hukum Islam menekankan bahwa suatu hubungan jual beli/perdagangan pada dasarnya diselenggarakan melalui perjanjian yang mengikat para pihak, dengan penekanan bahwa syarat-syarat pokoknya meliputi unsur halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, serta adanya ijab dan qabul (Nurhildayanti, 2022). Rumusan ini memperlihatkan bahwa binding force dalam Islam lahir dari akad yang terbentuk secara sah, yaitu akad yang dibangun oleh persetujuan bebas (tanpa paksaan) dan kesesuaian pernyataan kehendak (ijab-qabul) (Nurhildayanti, 2022).

Dalam konteks perdamaian (ishlah/sulh) yang juga merupakan bentuk akad, literatur penyelesaian sengketa perbankan syariah menegaskan pentingnya rukun ijab, kabul, dan lafal, sebab jika rukun tersebut terpenuhi, maka lahir ikatan hukum dan "masing-masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian" (Sugarda, 2008). Dengan demikian, daya mengikat akad dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari akad yang memenuhi rukun-syarat, sehingga ia menimbulkan kewajiban ketaatan terhadap isi akad (Nurhildayanti, 2022; Sugarda, 2008).

Penguatan teoretik atas kewajiban mematuhi akad dirumuskan dalam kajian sengketa pembiayaan murabahah melalui maksim "al-aqd shariat al-muta'aqidin" yang diterjemahkan bahwa "perjanjian adalah syariat (aturan) bagi para pihak", dan dijelaskan sebagai artikulasi prinsip pacta sunt servanda dalam ajaran Islam yang menuntut penjagaan "kesakralan" kontrak melalui pelaksanaan isi yang disepakati (Lestari, 2022). Pada tataran operasional, kajian murabahah juga menegaskan bahwa janji pembelian/komitmen dalam tahapan murabahah dipandang mengikat ("secara hukum janji tersebut mengikat") dan karenanya menuntut para pihak untuk melanjutkan pembentukan kontrak sesuai kesepakatan (Lestari, 2022).

Rangkaian penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, binding force bukan sekadar "etika berjanji", melainkan prinsip normatif yang mengikat para pihak untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibentuk (Lestari, 2022), sejalan dengan pemahaman umum bahwa akad adalah kesepakatan untuk melakukan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Angga et al., 2023; Lestari, 2022).

Namun, sebagaimana teori relativitas perikatan dalam hukum perjanjian, daya mengikat akad/perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak yang berakad dan tidak otomatis menciptakan keterikatan bagi pihak di luar para pihak akad (Sakti & Wahyuningsih, 2017). Pandangan ini sejalan dengan penegasan dalam studi perjanjian (di bawah tangan) bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian "hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri" (Sakti & Wahyuningsih, 2017). Analogi yang memperjelas batasan subjek terikat juga terlihat dalam doktrin putusan (peradilan) yang menyatakan putusan pada prinsipnya "hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga" (Abdullah et al., 2022).

Dengan demikian, dalam pembacaan yang berhati-hati, binding force akad/perjanjian dalam Islam terutama beroperasi sebagai keterikatan internal (inter partes) yang berpusat pada para pihak yang melakukan akad (Abdullah et al., 2022; Sakti & Wahyuningsih, 2017), meskipun implementasinya dapat dipengaruhi oleh rezim pembuktian, pelaksanaan, dan penegakan—misalnya melalui forum penyelesaian sengketa (Lestari, 2022; Sugarda, 2008).

3.2 Instrumen Penguat Daya Mengikat: Bentuk Tertulis, Akta, dan Kepastian Pembuktian

Walaupun hukum kontrak pada umumnya mengenal perjanjian sebagai lahir dari konsensus, kebutuhan kepastian dan pembuktian mendorong penggunaan instrumen tertulis dan akta, termasuk dalam transaksi yang beririsan dengan praktik syariah (Azizah, 2022; Subiyanto, 2016). Kajian mengenai peran notaris menegaskan bahwa tujuan notaris/PPAT adalah menstabilkan hubungan hukum para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga akta otentik menjadi dokumen yang kuat dalam proses hukum dan mendukung kepastian (termasuk saat terjadi sengketa) (Azizah, 2022).

Dalam hukum pembuktian perdata, akta otentik diposisikan sebagai alat bukti utama dengan "kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat", yang mengharuskan hakim menganggap benar peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta selama tidak terbukti sebaliknya (Ichsan, 2015). Bahkan dalam kerangka "asas praduga sah", akta (termasuk yang menjadi dasar hubungan kontraktual) tetap dianggap sah dan mengikat sepanjang proses gugatan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut (Ichsan, 2015), dan pandangan serupa juga ditegaskan bahwa selama proses berjalan hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap, akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak yang berkepentingan (Silitonga et al., 2023).

Keterkaitan ini penting bagi pembahasan binding force menurut hukum Islam dalam konteks negara modern: akad/kontrak syariah dapat memiliki daya mengikat substantif menurut syarat-rukun Islam (Nurhildayanti, 2022; Sugarda, 2008), tetapi dalam praktik penegakan hak, dokumen tertulis dan akta memainkan peran sentral untuk memantapkan daya mengikat itu dalam bentuk kepastian pembuktian dan kepastian pelaksanaan (Azizah, 2022; Silitonga et al., 2023).

Selain itu, dalam konteks penyelesaian sengketa, putusan perdamaian yang diputuskan dalam tahkim dapat dituangkan dalam akta/perjanjian yang ditandatangani para pihak, sehingga perdamaian itu "berlaku dan mengikat bagi pihak yang bertahkim" (Warman & Hayati, 2022). Ini menunjukkan bahwa, baik dalam konstruksi akad muamalah maupun penyelesaian sengketa, aspek formal (pendokumentasian) berfungsi sebagai penguat operasional daya mengikat (Azizah, 2022; Warman & Hayati, 2022).

3.3 Batas-Batas Daya Mengikat dalam Hukum Islam: Kehalalan, Syariah Compliance, dan Ketertiban Umum

Walaupun prinsip umum menuntut pemenuhan akad, literatur menegaskan bahwa binding force tidak bersifat absolut tanpa batas. Dalam perspektif hukum Islam, syarat "halal" ditempatkan sebagai unsur dasar hukum perjanjian syariah (Nurhildayanti, 2022), yang berarti bahwa isi/tujuan akad harus selaras dengan ketentuan syariah sebagai pembatas normatif terhadap kebebasan berakad (Nurhildayanti, 2022). Pada ranah putusan tahkim, Standar Syariah AAOIFI (sebagaimana dikaji) menyatakan bahwa keputusan tahkim "mengikat secara otomatis selama tidak ada pembatalan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Syariat Islam atau ketertiban umum" (Warman & Hayati, 2022). Artinya, sekalipun putusan tahkim pada prinsipnya final dan mengikat, daya mengikat tersebut tetap dibatasi oleh syariah compliance dan pertimbangan ketertiban umum (Warman & Hayati, 2022).

Contoh konkret pembatasan "kehalalan" sebagai syarat daya mengikat akad terlihat pada kajian praktik perjanjian pinjam nama (nominee). Kajian tersebut menyimpulkan bahwa dari perspektif hukum Islam perjanjian nominee "tidak sesuai dengan rukun dan syarat terbentuknya akad", dan dari perspektif hukum positif juga dinilai batal karena kausa yang tidak sesuai tujuan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat (Fahrurrozie & Priyono, 2022).

Studi lain tentang tanggung jawab notaris dalam perjanjian nominee juga menekankan bahwa perjanjian nominee dapat tidak memenuhi syarat "sebab yang halal", sehingga menghilangkan kekuatan hukum perjanjian yang dibuat karena bertentangan dengan larangan hukum (yang dirujukkan pada ketentuan perdata terkait sebab terlarang) (Waruwu et al., 2023). Meski dua kajian ini beroperasi dalam bingkai ganda (Islam dan hukum positif), keduanya konsisten menempatkan "ketidakhalalan/ketidakselarasan tujuan" sebagai sebab melemahnya atau gugurnya daya mengikat akad/perjanjian (Fahrurrozie & Priyono, 2022; Waruwu et al., 2023), selaras dengan penekanan syarat halal dalam hukum perjanjian syariah (Nurhildayanti, 2022).

3.4 Cacat Kehendak, Itikad Baik, dan Koreksi Keadilan: Bagaimana Daya Mengikat Dapat Dilemahkan

Di samping batas "halal", daya mengikat juga dapat dilemahkan ketika proses pembentukan kesepakatan cacat. Dalam hukum perjanjian syariah, syarat "tanpa paksaan" dinyatakan eksplisit sebagai elemen pembentuk akad/perjanjian yang benar (Nurhildayanti, 2022). Dalam kerangka hukum perdata—yang sering dipakai sebagai instrumen analitis dan prosedural di Indonesia—kesukarelaan juga dikaitkan dengan alasan ketidaksukarelaan karena paksaan, kekhilafan, dan ketidakjujuran/penipuan (Olanda & Nurdin, 2022), dan pembahasan peralihan hak atas tanah menegaskan bahwa kesepakatan harus terjadi tanpa paksaan atau penipuan, sejalan dengan rujukan ke norma cacat kehendak (Salam et al., 2023).

Studi pembatalan akta jual beli berbasis penipuan menegaskan bahwa cacat kehendak dapat berupa rangkaian kebohongan/penipuan yang berhubungan kausal dengan penutupan perjanjian, dan akibat pembatalan oleh hakim adalah pemulihan keadaan seperti semula, termasuk kewajiban mengembalikan prestasi yang telah diterima (Tunaswati & Lisdiyono, 2023). Rangkaian ini memperlihatkan mekanisme umum: ketika pembentukan akad/perjanjian tidak memenuhi syarat kebebasan kehendak, maka daya mengikatnya dapat diturunkan melalui pembatalan/peniadaan akibat hukum (Nurhildayanti, 2022; Olanda & Nurdin, 2022; Tunaswati & Lisdiyono, 2023).

Selain itu, literatur memperlihatkan perkembangan pendekatan yang menilai daya mengikat juga dikoreksi oleh itikad baik dan kepatutan. Kajian mengenai itikad baik menyatakan bahwa itikad baik dalam perjanjian harus mengikat para pihak dan bahkan sudah harus hadir sejak tahap pra-kontrak/negosiasi hingga tahap pelaksanaan (Astiti & Tarantang, 2019). Pada saat yang sama, terdapat nuansa perdebatan doktrinal: kajian perlindungan pembeli beritikad baik mengutip pandangan bahwa itikad baik terutama diisyaratkan dalam pelaksanaan kontrak (bukan semata pada pembuatan), namun tetap menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (Susanti, 2022).

Nuansa ini relevan bagi binding force menurut hukum Islam karena prinsip-prinsip keadilan-kepatutan sering dijadikan rasionalisasi korektif atas penerapan kaku pacta sunt servanda; misalnya kajian tentang kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak menjelaskan bahwa tujuan hukum kontrak adalah mengayomi para pihak dengan perlindungan yang adil dan memberi kepastian terhadap kontrak yang disengketakan, dan dicatat pula adanya praktik intervensi Mahkamah Agung (dalam konteks tertentu) dengan menerapkan asas kepatutan yang disebut dipengaruhi ajaran Islam terkait larangan riba (Saleh, 2020). Dengan demikian, walaupun akad/perjanjian pada prinsipnya mengikat, daya mengikatnya dalam praktik dapat "dibaca" dan dikoreksi melalui parameter keadilan, kepatutan, dan itikad baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan (Astiti & Tarantang, 2019; Saleh, 2020).

3.5 Daya Mengikat Putusan/Penyelesaian Sengketa Menurut Tradisi Islam: Sulh/Ishlah, Tahkim, dan Qadha

Kajian pola penyelesaian sengketa kontrak menyebutkan bahwa dalam tradisi Islam klasik, penyelesaian sengketa ekonomi/kontraktual dapat ditempuh melalui al-sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan wilayat al-qadha (kekuasaan kehakiman) (Maslikan & Sukarmi, 2018). Dalam konteks perbankan syariah, sebelum perkara dibawa ke pengadilan, sengketa antara nasabah dan bank syariah dapat diselesaikan melalui konsensus/perdamaian (ishlah), dan ketika rukun perdamaian (ijab-kabul-lafal) terpenuhi maka lahir ikatan hukum yang mewajibkan pihak menaati isi perdamaian (Sugarda, 2008). Dengan demikian, binding force dalam mekanisme sulh/ishlah lahir dari akad perdamaian yang sah, sehingga sifat mengikatnya serupa dengan akad muamalah pada umumnya (Maslikan & Sukarmi, 2018; Sugarda, 2008).

Pada tahkim, kajian tentang tahkim dalam Standar Syariah AAOIFI menegaskan unsur pokok tahkim: penyelesaian sengketa melalui hakam di luar pengadilan, penunjukan hakam atas persetujuan sukarela, para pihak menaati putusan hakam, penyelesaian berdasarkan hukum syara', bertujuan perdamaian, dan putusan bersifat final serta mengikat para pihak (Warman & Hayati, 2022). Namun literatur yang sama juga menampilkan nuansa ikhtilaf: ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali disebut berpendapat bahwa putusan hakam berlaku mutlak dan mengikat sehingga tidak ada alasan menolak, tetapi pada saat yang sama diakui kemungkinan putusan hakam tidak diterima jika terjadi pengingkaran di kemudian hari (Warman & Hayati, 2022).

Literatur ini juga mencatat definisi tahkim menurut Syafi'iyah sebagai pemisahan pertikaian dengan hukum Allah/penetapan hukum syara', yang menunjukkan adanya perbedaan penekanan konseptual antar mazhab dalam membingkai tahkim (Warman & Hayati, 2022). Dengan demikian, secara umum tahkim diproyeksikan sebagai mekanisme yang menghasilkan putusan final dan mengikat, namun praktik penerimaan dan peluang penolakan/pengingkaran menjadi salah satu titik problematis yang diakui dalam literatur (Warman & Hayati, 2022).

3.6 Tahkim/Arbitrase Syariah di Indonesia: BASYARNAS, Sifat Final-Binding, dan Problematika Pembatalan

Dalam konteks kelembagaan Indonesia, BASYARNAS (dibentuk oleh MUI) dipahami memiliki fungsi serupa dengan BANI: menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat serta memberikan pendapat yang mengikat terkait persoalan perjanjian (Siregar et al., 2022). Kajian penyelesaian sengketa perbankan syariah menyatakan bahwa arbitrase melalui lembaga arbitrase syariah (BASYARNAS) menjadi alternatif penyelesaian selain perdamaian/ishlah, dan BASYARNAS juga dapat memberikan rekomendasi/pendapat hukum yang bersifat mengikat mengenai persoalan pelaksanaan perjanjian atas permintaan para pihak (Sugarda, 2008). Dengan demikian, dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia, binding force dapat muncul tidak hanya dari akad pokok, melainkan juga dari forum yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan/atau memperoleh pendapat mengikat tentang perjanjian (Siregar et al., 2022; Sugarda, 2008).

Akan tetapi, literatur juga menegaskan adanya problematika implementasi "final and binding". Kajian mengenai sifat final dan binding putusan BASYARNAS menyatakan adanya paradoks: di satu sisi putusan dipahami final dan mengikat (tertutup upaya hukum), tetapi di sisi lain putusan dapat diajukan pembatalan melalui Pengadilan Agama ketika pihak tidak puas (Arif & Sari, 2022). Dengan kata lain, dalam praktik, daya mengikat putusan tahkim/arbitrase syariah dapat menghadapi mekanisme korektif/pembatalan yang justru menimbulkan ambiguitas atas makna "final dan mengikat" itu sendiri (Arif & Sari, 2022), sekalipun secara konseptual final-binding dipahami sebagai kekuatan mengikat yang lahir sejak putusan diucapkan/ditetapkan (Arif & Sari, 2022).

Nuansa ini penting agar konsep binding force menurut hukum Islam tidak dipahami semata pada tataran ideal, tetapi juga pada tataran institusional dan prosedural ketika bertemu sistem hukum nasional (Arif & Sari, 2022; Siregar et al., 2022).

3.7 Daya Mengikat Putusan Arbitrase Menurut Hukum Positif sebagai Konteks Operasional: Final, Mengikat, dan Keterbatasan Intervensi Pengadilan

Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dipahami menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak; konsekuensinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (A. M. Siregar, 2021; Yuwafi et al., 2022). Literatur juga menegaskan prinsip "court limitation": pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase, dan hakim pengadilan negeri wajib menolak ketika ada klausul arbitrase (Yuwafi et al., 2022).

Dalam studi penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, putusan arbitrase dipahami memiliki tiga kekuatan (mengikat, pembuktian, dan eksekutorial), namun tetap diakui bahwa pada tahap eksekusi masih diperlukan keterlibatan pengadilan negeri (Agustina, 2024). Bahkan pada BASYARNAS, pendaftaran putusan kepada pengadilan (dirujuk pada UU Arbitrase) disebut sebagai bagian dari prosedur administratif yang menghubungkan putusan arbitrase dengan mekanisme eksekusi negara (Agustina, 2024; S. H. Siregar et al., 2022).

Rangkaian konteks ini relevan bagi topik binding force menurut hukum Islam karena ekonomi syariah di Indonesia sering memakai tahkim/arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, namun daya mengikatnya dalam praktik tetap beroperasi dalam koridor prosedural UU Arbitrase (misalnya soal pendaftaran/eksekusi) (Agustina, 2024; S. H. Siregar et al., 2022; Sugarda, 2008). Dengan demikian, daya mengikat putusan tahkim/arbitrase syariah dapat dipahami memiliki dua lapis: lapis normatif-syariah (ketaatan para pihak pada putusan hakam) (Warman & Hayati, 2022) dan lapis institusional-prosedural (final-binding menurut UU Arbitrase beserta tata cara eksekusi) (Agustina, 2024; A. M. Siregar, 2021).

3.8 Mediasi/Perdamaian dan Daya Mengikatnya: Dari Kesepakatan Biasa ke Akta Perdamaian yang Eksekutorial

Selain tahkim/arbitrase, penyelesaian sengketa melalui mediasi/perdamaian juga memiliki dimensi binding force, namun dengan konfigurasi yang berbeda. Kajian mediasi di pengadilan menegaskan kewajiban para pihak menempuh mediasi dengan iktikad baik (Putri, 2019), dan studi lain menyebut bahwa mediasi sudah lama dikenal dalam praktik hukum Islam; namun terdapat perbedaan terminologi karena mediasi disebut sebagai istilah baru yang dalam hukum Islam disebut "tahkim" (diartikan sebagai menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu) (Putri, 2019). Sementara itu, kajian tahkim AAOIFI menekankan tahkim sebagai mekanisme hakam yang putusannya final dan mengikat (Warman & Hayati, 2022). Perbedaan penyebutan ini penting dicatat karena ia memengaruhi cara memahami apakah "putusan" yang lahir adalah putusan arbitrase (final-binding) atau kesepakatan perdamaian (kontraktual) (Putri, 2019; Warman & Hayati, 2022).

Secara yuridis-prosedural, kajian tentang peningkatan status kesepakatan perdamaian menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian di luar pengadilan pada dasarnya hanya berkedudukan seperti perjanjian perdamaian biasa: memiliki kekuatan mengikat dan pembuktian, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga jika ada pengingkaran harus ditempuh gugatan (Asnawi, 2019). Karena itu, untuk memperoleh kepastian pelaksanaan, kesepakatan dapat ditingkatkan menjadi akta perdamaian melalui mekanisme yang diakui—misalnya penguatan melalui pengadilan atau metode hybrid—agar memperoleh daya eksekutorial (Asnawi, 2019).

Kajian sengketa waris melalui mediasi juga menegaskan bahwa kesepakatan damai dapat dikukuhkan dalam akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan eksekutorial "sama dengan putusan pengadilan", dan setelah dikukuhkan, ia mengikat para pihak (ahli waris) untuk menaati (Alwi, 2021). Dengan demikian, binding force hasil mediasi/perdamaian dapat bergerak dari sekadar keterikatan kontraktual (non-eksekutorial) menuju keterikatan yang dapat dipaksakan melalui eksekusi ketika telah berbentuk akta perdamaian (Alwi, 2021; Asnawi, 2019).

3.9 Daya Mengikat "Peraturan" dan "Fatwa": Bagaimana Norma Mengikat Tanpa Kesepakatan Para Pihak

Pembahasan "peraturan" penting karena dalam teori hukum, peraturan perundang-undangan memiliki sifat mengikat umum yang tidak bergantung pada kesepakatan individual (Rohmah & Artaji, 2022). Kajian tentang kedudukan MoU dan SKB menjelaskan bahwa suatu aturan dapat disebut peraturan perundang-undangan apabila memenuhi unsur tertulis, memuat norma hukum, berlaku mengikat umum, dan dibentuk oleh lembaga/pejabat berwenang; sehingga dokumen seperti MoU tertentu tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi unsur "mengikat umum" (Yunari, 2015).

Pada sisi lain, kajian fungsi MoU dalam hukum perdata menyatakan MoU dapat dipersamakan dengan "perjanjian" sehingga mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda sepanjang memenuhi unsur sah perjanjian; namun jika unsur sah tidak terpenuhi maka MoU dapat batal dan tidak memiliki kekuatan hukum (Hadi & Safiulloh, 2022). Distingsi ini menegaskan bahwa "binding force peraturan" dan "binding force perjanjian" memiliki basis berbeda: yang pertama melekat pada kewenangan pembentuk norma umum, yang kedua melekat pada kesepakatan dan keabsahan kontraktual (Hadi & Safiulloh, 2022; Rohmah & Artaji, 2022; Yunari, 2015).

Dalam konteks fatwa, kajian tentang imposisi fatwa menegaskan bahwa dalam literatur hukum Islam, fatwa didefinisikan sebagai penjelasan putusan hukum "tanpa efek yang mengikat", tetapi dalam sistem tertentu (misalnya Malaysia) fatwa bisa menjadi mengikat dan dapat ditegakkan ketika dikukuhkan/dipublikasikan dalam bentuk gazette (Savitri, 2024). Untuk Indonesia, kajian tersebut menyatakan bahwa fatwa pada dasarnya "hanya dapat mengikat ketika diserap (absorbed) ke dalam sistem hukum" yang berlaku, misalnya melalui regulasi perbankan (disebut terserap dalam regulasi Bank Indonesia) (Savitri, 2024).

Dengan demikian, dari sisi "peraturan" dan "fatwa", daya mengikat dalam konteks negara modern dapat lahir melalui mekanisme institusionalisasi (absorbsi ke regulasi) sehingga norma keagamaan memperoleh bentuk mengikat dalam sistem hukum nasional (Savitri, 2024), sekaligus memperlihatkan bahwa tidak semua norma keagamaan otomatis mengikat sebagai norma hukum negara (Savitri, 2024; Yunari, 2015).

3.10 Daya Mengikat Putusan Negara (Putusan MK) dan Implikasinya bagi Sengketa Ekonomi Syariah

Selain putusan arbitrase, putusan lembaga negara juga memiliki daya mengikat khas. Kajian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bersifat final and binding dan "mengikat seluruh warga negara (erga omnes)", serta menegaskan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah (Mulyana, 2022). Literatur tentang problematika final-binding juga menegaskan bahwa kekuatan mengikat putusan MK lahir sejak putusan diucapkan dan tidak tersedia upaya hukum lain (Arif & Sari, 2022).

Dalam analisis yang menautkan putusan MK tersebut dengan asas kebebasan berkontrak, ditegaskan pula bahwa setelah putusan MK, kesadaran para pihak untuk menyerahkan sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan Agama menjadi keniscayaan (Mandasari, 2013). Rangkaian ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum, daya mengikat putusan konstitusional dapat mengatasi preferensi kontraktual para pihak (misalnya pilihan forum) ketika putusan tersebut menetapkan rezim kewenangan absolut tertentu (Mandasari, 2013; Mulyana, 2022).

3.11 Intervensi Hakim dan "Kepentingan yang Lebih Tinggi": Kapan Pakta/Akad Dapat Dikesampingkan

Dalam praktik, literatur menunjukkan bahwa daya mengikat perjanjian dapat berhadapan dengan kepentingan perlindungan tertentu. Studi kasus pelanggaran kesepakatan hak asuh anak menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda menuntut para pihak tunduk pada perjanjian yang sah, namun Mahkamah Agung dalam perkara tersebut melakukan intervensi terhadap substansi kesepakatan dengan alasan perlindungan kepentingan anak dan kepentingan negara melindungi warganya, dan mengakui bahwa pacta sunt servanda dapat disimpangi bila bertentangan dengan keadilan/kepatutan (dalam kasus kepentingan anak) (Putra et al., 2023).

Dalam kerangka kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak, ditegaskan bahwa tujuan hukum kontrak adalah mengayomi pihak bersengketa secara adil dan memberi kepastian, sehingga hakim ditempatkan sebagai institusi yang dapat memutus untuk melindungi kepentingan para pihak dalam sengketa (Saleh, 2020). Dengan demikian, baik dalam sengketa keluarga maupun kontraktual, binding force perjanjian/akad dapat dipahami beroperasi dalam ekosistem nilai yang memungkinkan koreksi berbasis keadilan, kepatutan, dan perlindungan pihak rentan (Putra et al., 2023; Saleh, 2020).

________________________________________

4. PENUTUP

Berdasarkan sintesis literatur, "binding force menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, pada tingkat akad/perjanjian, daya mengikat lahir dari akad yang memenuhi rukun-syarat (halal, sepakat, cakap, ijab-qabul, tanpa paksaan), dan dikuatkan oleh prinsip bahwa kontrak adalah "aturan/syariat" bagi para pihak sehingga wajib dilaksanakan (Lestari, 2022; Nurhildayanti, 2022).

Kedua, pada tingkat putusan penyelesaian sengketa, tradisi Islam mengenal sulh/ishlah dan tahkim; tahkim diproyeksikan menghasilkan putusan final dan mengikat, namun literatur juga mencatat nuansa perbedaan pandangan mazhab dan problem penerimaan/penolakan di kemudian hari (Sugarda, 2008; Warman & Hayati, 2022).

Ketiga, pada tingkat peraturan dan institusionalisasi norma, daya mengikat peraturan perundang-undangan tidak bergantung pada konsensus individual (Rohmah & Artaji, 2022), dan norma keagamaan seperti fatwa memperoleh daya mengikat sebagai hukum positif ketika diserap ke dalam regulasi yang berlaku (Savitri, 2024).

Keempat, dalam konteks Indonesia, daya mengikat putusan negara—misalnya putusan MK—dapat bersifat erga omnes dan membentuk ulang lanskap kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Mandasari, 2013; Mulyana, 2022).

Kelima, baik dalam perspektif syariah compliance (halal/ketertiban umum) maupun perlindungan kepentingan tertentu (misalnya kepentingan anak), literatur menunjukkan bahwa daya mengikat bukanlah absolut, melainkan dapat dibatasi/dikoreksi oleh parameter normatif yang lebih tinggi seperti syariat, ketertiban umum, keadilan, dan kepatutan (Putra et al., 2023; Warman & Hayati, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, B., Ansari, A., & Asmuni, A. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Istinbath, 21(1), 208–226. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.483

Agustina, R. E. (2024). Efektifitas arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan. Ethics and Law Journal Business and Notary, 2(1), 263–272. https://doi.org/10.61292/eljbn.130

Alwi, I. F. (2021). Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam kaitannya dengan akta jual beli yang dibatalkan. Pagaruyuang Law Journal, 4(2), 209–228. https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2468

Angga, S., Sirait, N. N., Purba, H., & Siregar, M. (2023). Analisis terhadap kekuatan hukum surat perintah kerja dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (Studi Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/Pn.Btm dan Putusan Kasasi Register Nomor: 2091 K/Pdt/2011). Adil Jurnal Hukum, 13(2), 1–18. https://doi.org/10.33476/ajl.v13i2.2966

Arif, M., & Sari, W. R. (2022). Konsep akad dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Berasan Journal of Islamic Civil Law, 1(2), 130. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054

Asnawi, M. (2019). Aspek hukum janji prakontrak dalam pranata hukum kontrak Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 497. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2185

Astiti, N. A., & Tarantang, J. (2019). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. Jurnal Al-Qardh, 3(2), 110–122. https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179

Azizah, A. N. (2022). Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap pihak yang memberikan keterangan palsu. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 32–46. https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6044

Barus, Y. R. M. B. (2021). Surat kuasa di bawah tangan untuk pengikatan jaminan fidusia pada transaksi pembiayaan konsumen. Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities, 2(1), 26. https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.24385

Fahrurrozie, M. A., & Priyono, E. A. (2022). Peranan notaris dan PPAT dalam perjanjian melalui media elektronik (menghadapi revolusi industri 4.0). Notarius, 17(1), 531–546. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.45534

Hadi, H. H., & Safiulloh, S. (2022). Pembatalan oleh hakim terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan penipuan (bedrog). LAW, 2(2), 406–433. https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.43

Ichsan, N. (2015). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867

Lestari, E. S. (2022). Peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual BUMN melalui arbitrase. Jurnal Hukum Progresif, 10(1), 52–62. https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.52-62

Mandasari, Z. (2013). Kedudukan memorandum of understanding dan surat keputusan bersama ditinjau dari teori perundang-undangan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(2), 278–299. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art6

Maslikan, M., & Sukarmi, S. (2018). Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan kontrak kerjasama. Jurnal Akta, 5(1), 11. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2526

Mulyana, D. (2022). Peningkatan status hukum kesepakatan perdamaian oleh mediator di luar pengadilan menjadi akta perdamaian. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(1), 19. https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.168

Nurhildayanti, N. (2022). Batalnya akta notaril yang ditandatangani terpidana penjara perspektif ajaran penyalahgunaan keadaan. Notary Law Journal, 1(3), 310–326. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.31

Olanda, O. M., & Nurdin, A. R. (2022). Tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 10(7), 1706. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p20

Putra, N. R., Fachrurozi, A., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Penerapan asas itikad baik pada pengalihan hak atas tanah terhadap harta debitor pailit. Jurnal Hukum Ius Publicum, 4(2), 89–103. https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.65

Putri, C. R. (2019). Tanggung gugat penyelenggara peer to peer lending jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi. Jurist-Diction, 1(2), 460. https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11002

Rohmah, E. H., & Artaji, A. (2022). Pelanggaran kesepakatan hak asuh anak dihubungkan dengan asas pacta sunt servanda dan peraturan perundang-undangan terkait: Studi kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1), 401–419. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19494

Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Yuridis, 4(1), 74. https://doi.org/10.35586/.v4i1.135

Salam, M. N., Hs, S., & Munandar, A. (2023). Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang mengakibatkan batalnya perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr). Indonesia Berdaya, 4(2), 467–476. https://doi.org/10.47679/ib.2023430

Saleh, H. (2020). Praktik perjanjian pinjam nama (nominee) di Kota Denpasar Bali perspektif hukum positif dan hukum Islam. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(1), 59. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.587

Savitri, W. W. (2024). Kepastian hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang tidak memenuhi syarat materiil. Begawan Abioso, 14(2), 97–108. https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.783

Silitonga, T. T., Nainggolan, B., & Martanti, Y. (2023). Asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis dikaitkan dengan akta otentik. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 117–132. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.151

Siregar, A. M. (2021). Perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang di hadapan notaris. Recital Review, 3(2), 276–293. https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.14293

Siregar, S. H., Ramadhan, C., & Syahputra, M. Y. A. (2022). Pertanggungjawaban notaris/PPAT terhadap pembatalan aktanya oleh pengadilan (Studi Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/Pn.Mdn). Juncto Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1), 57–77. https://doi.org/10.31289/juncto.v4i1.1078

Subiyanto, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap profesi notaris dalam pembuatan partij akta. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 227. https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1448

Sugarda, P. P. (2008). Kontrak standar: Antara prinsip kehati-hatian bank dan perlindungan nasabah debitur. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(2), 193. https://doi.org/10.22146/jmh.16302

Susanti, R. (2022). Analisis yuridis penanganan perkara perdata dengan mediasi untuk meneguhkan esensi negara hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A. Jurnal Selat, 10(1), 22–45. https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.4371

Tunaswati, A., & Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual karena adanya cacat hukum akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr). Jurnal Akta Notaris, 2(1), 21–38. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.891

Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam standar syariah dan urgensinya terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 22(01), 37–58. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246

Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, Abd. (2023). Kewenangan arbiter dalam memutus sengketa bisnis arbitrase secara ex aequo et bono. Locus Journal of Academic Literature Review, 986–999. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.268

Yunari, A. (2015). Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 3(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.249-264

Yuwafi, R., Nachrawi, G., & Miharja, M. (2022). Klausula eksonerasi dari perspektif asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan studi kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013. JH, 3(1), 78–101. https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.1047