01221 - Bezit Dalam Perspektif Hukum Islam: Penguasaan Nyata, Legitimasi Syar'i, Dan Implikasinya Dalam Praktik Jaminan Modern Di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep bezit (penguasaan nyata atas suatu benda yang dilindungi hukum) dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif antara doktrin fiqh muamalah dan hukum positif Indonesia. Bezit, sebagai konsep warisan hukum perdata Belanda, menempatkan penguasaan faktual atas benda sebagai elemen yang dapat melahirkan akibat hukum tertentu meskipun penguasa belum tentu merupakan pemilik sah. Dalam khazanah hukum Islam, konsep ini berpadanan secara fungsional dengan al-qabḍ (penguasaan/serah-terima) dalam akad rahn, ihraz al-mubāḥāt sebagai cara perolehan kepemilikan, serta mekanisme rahn tasjily yang memisahkan penguasaan fisik dari hak jaminan. Kajian ini menyimpulkan bahwa fiqh muamalah mengakui penguasaan sebagai elemen yang dapat menimbulkan akibat hukum, namun selalu mensyaratkan legitimasi syar'i sebagai pembeda antara penguasaan yang dilindungi dan penguasaan yang dikategorikan sebagai ghasab atau ghulul. Dalam konteks Indonesia, pelembagaan konsep penguasaan ini berjalan melalui dua jalur, yakni jalur fiqh dan jalur hukum positif, dengan fatwa DSN-MUI sebagai penghubung yang memerlukan penguatan regulatif agar efektif mengikat.

Kata kunci: bezit, al-qabḍ, rahn tasjily, ghasab, hukum jaminan syariah, fiqh muamalah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of bezit (actual possession of an object protected by law) from the perspective of Islamic law, employing a comparative analytical approach between the doctrines of fiqh muamalah and Indonesian positive law. Bezit, as a concept derived from Dutch civil law heritage, places factual possession of an object as an element capable of producing certain legal consequences, even though the possessor is not necessarily the legitimate owner. Within Islamic legal scholarship, this concept finds its functional equivalent in al-qabḍ (possession/delivery) in the rahn contract, ihraz al-mubāḥāt as a mode of acquiring ownership, and the rahn tasjily mechanism that separates physical possession from security rights. This study concludes that fiqh muamalah recognizes possession as an element capable of generating legal consequences, yet always requires shar'i legitimacy as the distinguishing criterion between protected possession and possession categorized as ghasab or ghulul. In the Indonesian context, the institutionalization of this concept of possession operates through two channels, namely the fiqh channel and the positive law channel, with DSN-MUI fatwas serving as the bridge that requires regulatory reinforcement to be effectively binding.

Keywords: bezit, al-qabḍ, rahn tasjily, ghasab, Islamic security law, fiqh muamalah

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam tradisi hukum perdata, khususnya warisan konseptual Belanda yang memengaruhi hukum jaminan di Indonesia, istilah bezit merujuk pada penguasaan atau possession atas suatu benda yang menjadi elemen penting dalam konstruksi lembaga gadai. Salah satu rumusan definisional gadai yang dikutip dalam kajian praktik perbankan dan pegadaian syariah secara eksplisit menyebutkan bahwa gadai lahir melalui penyerahan bezit atas benda bergerak sebagai jaminan untuk pelunasan utang dengan hak didahulukan dari kreditur lainnya (Batubara et al., 2023). Rumusan semacam ini memperlihatkan titik tekan konsep bezit: adanya penguasaan nyata, baik secara faktual maupun secara hukum, atas benda yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, meskipun penguasa belum tentu pemilik sahnya (Batubara et al., 2023).

Dalam khazanah hukum Islam, pembahasan muamalah mengenai transaksi dan hubungan harta memang menjadi bagian yang sejak awal dibahas untuk menjadi pedoman kehidupan manusia, termasuk ketika praktik ekonomi modern menuntut pelembagaan konsep-konsep penguasaan dan jaminan harta (Habibi, 2021; Sup, 2019). Karena itu, ketika topik bezit didekati dari hukum Islam, fokus utamanya bukan pada istilahnya, melainkan pada fungsi hukumnya: bagaimana syariah memahami relasi antara "penguasaan" atas benda, "kepemilikan" yang sah, serta perlindungan dan sanksi bila penguasaan terjadi tanpa hak (Habibi, 2021; Sup, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan memetakan status penguasaan atas benda dari sudut legitimasi syar'i, mengidentifikasi padanan fungsional bezit dalam doktrin fiqh muamalah, serta menganalisis pelembagaan konsep penguasaan dalam praktik jaminan modern di Indonesia.

________________________________________

II. KERANGKA DASAR HUKUM ISLAM: HARTA, KEPEMILIKAN (AL-MILK), DAN TUJUAN PERLINDUNGAN HARTA (HIFZ AL-MĀL)

Hukum Islam memandang "kepemilikan" (al-milk) sebagai hubungan hukum yang diakui syara' antara seseorang dan harta atau benda, yang melahirkan "kekuasaan khusus" bagi pemilik untuk melakukan tindakan hukum (tasarruf) atas harta tersebut selama tidak ada penghalang syar'i (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022). Definisi ini menegaskan bahwa status "pemilik sah" bukan semata soal penguasaan faktual, tetapi soal pengakuan syara' yang memberi otoritas hukum untuk memanfaatkan dan mentransaksikan harta (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022).

Sejalan dengan itu, beberapa kajian menekankan bahwa hak kepemilikan individu diakui dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain, sekaligus ada batas sosial tertentu ketika menyangkut kepemilikan umum yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat (Jamaluddin & Nawawie, 2021; Nasution, 2023). Pada level tujuan hukum (maqāṣid), pemeliharaan dan perlindungan harta (hifz al-māl) ditegaskan sebagai salah satu orientasi penting hukum Islam dalam mengatur muamalah dan merespons perkembangan bentuk transaksi, termasuk bentuk jaminan modern seperti fidusia (Djuniarti, 2018; Oktriawan, 2022).

Dalam konteks jaminan (rahn/rahn tasjily), analisis maqāṣid juga dipakai untuk menilai apakah suatu mekanisme penguasaan dan penahanan dokumen atau objek jaminan benar-benar melindungi harta para pihak dan meminimalkan kedzaliman, misalnya dalam penerapan rahn tasjily pada objek tidak bergerak berupa tanah pertanian (Oktriawan, 2022). Dengan demikian, diskursus "bezit menurut hukum Islam" seharusnya diletakkan pada simpul yang sama: penguasaan sebagai fakta sosial dan instrumen hukum, tetapi selalu diuji oleh legitimasi syar'i dan tujuan perlindungan harta, bukan sekadar penguasaan fisik (Djuniarti, 2018; Hidayatullah et al., 2022; Oktriawan, 2022).

________________________________________

III. PENGUASAAN (AL-QABḌ) SEBAGAI PADANAN FUNGSI "BEZIT": PERAN PENGUASAAN DALAM KESEMPURNAAN AKAD DAN PERLINDUNGAN HAK

Dalam fiqh muamalah, penguasaan atau serah-terima dikenal penting karena sejumlah akad menuntut adanya al-qabḍ agar akad menjadi "sempurna" dan menimbulkan konsekuensi hukum yang efektif (Hayati & Sudiarti, 2022; Sup, 2019). Dalam kajian gadai syariah (rahn), para ulama fiqh disebut sepakat bahwa rahn dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus menegaskan bahwa untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai diperlukan al-qabḍ atau penguasaan barang oleh pihak pemberi utang atau penerima gadai (Hayati & Sudiarti, 2022; Sup, 2019). Kajian rahn emas dalam perbankan syariah juga menegaskan hal yang sama: rahn dianggap sempurna ketika telah terjadi al-qabḍ atau penyerahan, yakni barang gadai telah "dikuasai secara hukum" oleh pemberi utang, dengan rujukan pada QS al-Baqarah: 283 yang memuat frasa "barang tanggungan yang dipegang" (Hayati & Sudiarti, 2022). Pada level praktik lembaga keuangan mikro dan pegadaian syariah, literatur juga menguatkan bahwa penguasaan barang jaminan merupakan elemen yang dikaitkan dengan legitimasi syariah sekaligus mekanisme mitigasi risiko ketika utang tidak dibayar (Panggoi & Jannah, 2021; Saadah, 2023).

Namun demikian, fiqh juga memperlihatkan nuansa penting yang langsung relevan dengan konsep bezit: "penguasaan" tidak selalu identik dengan "pemindahan kepemilikan." Sebuah kajian tentang pengikatan agunan dalam perspektif fiqh menegaskan bahwa penguasaan objek rahn (al-qabḍ/possession) dapat berbentuk penguasaan nonfisik melalui bukti surat kepemilikan atau dokumen, sehingga "penguasaan" di sini adalah penguasaan yang sah secara hukum, bukan selalu kontrol fisik atas benda (Saadah, 2023). Gagasan ini penting karena mendekatkan konsep bezit, yakni penguasaan yang menimbulkan akibat hukum, dengan konsep qabd hukmi atau penguasaan secara hukum melalui dokumen sebagaimana tampil dalam praktik jaminan modern, tanpa harus menyamakan penguasaan dengan kepemilikan (Hayati & Sudiarti, 2022; Saadah, 2023).

Bahkan dalam perbandingan hukum positif dan fiqh tentang jaminan, ditegaskan pula bahwa rahn dianggap sempurna apabila barang yang di-rahn-kan "secara hukum" berada di tangan pemberi utang; untuk benda tidak bergerak, cukup surat-suratnya dipegang pemberi utang (Mawar & Tasnim, 2020). Dengan demikian, bila bezit dipahami sebagai penguasaan nyata yang dilindungi hukum walau tidak selalu menunjukkan kepemilikan, maka fiqh muamalah memiliki perangkat konseptual yang fungsional: al-qabḍ sebagai penguasaan, baik fisik maupun hukum, yang mengaktifkan perlindungan hak dan konsekuensi akad, tetapi tetap membedakan penguasaan dari kepemilikan yang sah menurut syara' (Hayati & Sudiarti, 2022; Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022; Mawar & Tasnim, 2020; Saadah, 2023).

________________________________________

IV. PENGUASAAN YANG SAH TETAPI BUKAN KEPEMILIKAN: IHRAZ AL-MUBĀḤĀT DAN LOGIKA PEROLEHAN HARTA MELALUI PENGUASAAN

Salah satu wilayah fiqh yang paling jelas menunjukkan bahwa "penguasaan" dapat menjadi dasar hubungan hukum atas benda ialah konsep ihraz al-mubāḥāt atau istitilā' 'alā al-mubāḥāt, yakni model pemilikan aset melalui penguasaan terhadap harta benda yang belum dimiliki atau dikuasai pihak lain dan tidak ada larangan syar'i untuk memilikinya, misalnya air di sumbernya atau ikan di lautan (Latif & Sunarko, 2020; Nasyiah & Chusna, 2012). Literatur lain menegaskan kembali bahwa ihrazul mubahat adalah penguasaan terhadap benda yang masih bersifat mubah atau belum ada yang memiliki, dan ia termasuk salah satu cara pemindahan atau perolehan kepemilikan dalam kajian fikih (Ridwan, 2021). Bahkan dinamika akad dalam transaksi ekonomi syariah juga menempatkan ihrāz al-mubāḥāt sebagai fase konseptual yang mendahului akad: akad baru dapat dilakukan bila ada sesuatu yang telah "di-ihraz" atau dikuasai dan diakui sebagai milik, sehingga dapat diikatkan dalam hubungan kontraktual dengan pihak lain (Nasyiah & Chusna, 2012). Secara konseptual, ini menunjukkan bahwa fiqh tidak menganggap penguasaan sekadar fakta; penguasaan tertentu, pada objek yang mubah dan belum dimiliki, dapat menjadi jalan perolehan kepemilikan yang sah menurut syara' (Latif & Sunarko, 2020; Nasyiah & Chusna, 2012; Ridwan, 2021).

Konstruksi ini memberi pelajaran metodologis ketika konsep bezit dibawa ke ranah hukum Islam: penguasaan memang bisa melahirkan akibat hukum, tetapi syaratnya sangat spesifik. Untuk mubāḥāt, penguasaan menjadi sebab pemilikan karena objeknya "tidak berada dalam milik yang dilindungi," dalam arti tidak ada pemilik lain yang haknya dilanggar, dan tidak ada penghalang syar'i (Latif & Sunarko, 2020; Ridwan, 2021). Artinya, pada wilayah ini penguasaan tidak berhadap-hadapan dengan kepemilikan orang lain; penguasaan justru menjadi mekanisme legal untuk memulai kepemilikan (Latif & Sunarko, 2020; Nasyiah & Chusna, 2012; Ridwan, 2021). Konsekuensinya, bila penguasaan dilakukan atas benda yang sebenarnya sudah berada dalam lingkup hak orang lain, maka penguasaan itu tidak dapat diperlakukan sebagai basis pemilikan yang sah, melainkan masuk ke ranah pelanggaran hak yang akan dibahas dalam kerangka ghasab dan ghulul (Habibi, 2021; Ramin et al., 2024).

________________________________________

V. BEZIT DALAM KERANGKA JAMINAN MODERN: RAHN TASJILY, FIDUSIA, DAN PENGUASAAN YANG TETAP PADA PEMBERI JAMINAN

Konsep penguasaan yang dilindungi hukum tetapi tidak selalu identik dengan pemilikan juga sangat menonjol dalam lembaga jaminan modern. Dalam hukum positif Indonesia, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (Darwis, 2018; Wahyuni, 2018). Literatur yang membandingkan fidusia dan prinsip syariah menyatakan bahwa jika dalam hukum positif mekanisme ini dibahas sebagai fidusia, maka dalam hukum Islam ia dikategorikan sebagai rahn tasjily (Wahyuni, 2018). Sejalan dengan itu, kajian lain juga menegaskan adanya kesamaan pokok antara definisi fidusia, yakni pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan sementara objek tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, dan rahn tasjily, khususnya pada aspek "penguasaan fisik" objek jaminan yang tetap berada di tangan pemberi jaminan atau pemilik benda (Darwis, 2018; Jadidah, 2021).

Di sinilah analogi fungsional dengan bezit menjadi sangat kuat: pada rahn tasjily atau fidusia, pihak yang "menguasai" benda secara faktual, misalnya debitur atau rahin, bisa jadi bukan pihak yang memegang "hak jaminan," yakni kreditur, murtahin, atau penerima fidusia, dan hukum melindungi konfigurasi penguasaan yang demikian karena ditopang oleh akad dan rezim jaminan yang sah (Darwis, 2018; Jadidah, 2021). Kajian perbandingan mekanisme rahn tasjily di Indonesia dan Malaysia bahkan menegaskan perbedaan dominan antara gadai dan fidusia terletak pada cara penyerahan objek jaminan: pada gadai diserahkan fisik, sedangkan pada fidusia yang diserahkan hanya bukti kepemilikan untuk benda berwujud atau tidak berwujud (Darwis, 2018). Literatur tentang pengikatan agunan dalam fiqh juga menguatkan bahwa penguasaan objek rahn bisa berbentuk penguasaan dokumen atau bukti surat kepemilikan, sehingga "penguasaan yang diakui hukum" tidak selalu berarti benda berpindah tangan secara fisik (Saadah, 2023).

Dengan demikian, konsep bezit sebagai "penguasaan nyata yang dilindungi hukum meskipun penguasa belum tentu pemilik sah" menemukan padanan praktisnya: rahn tasjily atau fidusia merekayasa relasi penguasaan-kepemilikan melalui pemisahan antara kontrol fisik dan kekuatan hak jaminan, selama prinsip-prinsip syariah, antara lain ketiadaan kedzaliman, tetap dijaga (Darwis, 2018; Djuniarti, 2018; Jadidah, 2021).

________________________________________

VI. PENGUASAAN MANFAAT TANPA LEGAL TITLE: BENEFICIAL OWNERSHIP DAN PENGAKUAN SYARIAH ATAS KEPEMILIKAN YANG BERBASIS MANFAAT

Wacana lain yang membantu memperjelas pemisahan "penguasaan/manfaat" dari "legal title" adalah konsep beneficial ownership atau pemilikan bermanfaat dalam pembiayaan modern. Kajian tentang pemilikan bermanfaat menjelaskan bahwa dalam tradisi hukum Inggris istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang menikmati manfaat kepemilikan aset meskipun titel hukum (legal title) berada atas nama pihak lain (Nurbaedah & Machmud, 2021). Dalam kajian yang sama, disimpulkan bahwa pemilikan bermanfaat dapat diakui sebagai pemilikan yang "sebenar" karena syariah membenarkan pemindahan pemilikan sebaik ijab dan kabul terlaksana (Nurbaedah & Machmud, 2021). Bagi pembacaan konsep bezit dalam kerangka hukum Islam, literatur ini memperlihatkan bahwa hukum dapat mengakui konfigurasi kepemilikan atau penguasaan yang tidak selalu identik dengan formalitas titel, asalkan struktur akadnya sah dan selaras dengan prinsip syariah (Nurbaedah & Machmud, 2021).

Meskipun demikian, penting dicatat bahwa sumber-sumber yang tersedia dalam rujukan ini membahas beneficial ownership terutama dalam konteks pembiayaan perumahan dan interaksi sistem keuangan Islam dengan kerangka hukum modern di Malaysia (Nurbaedah & Machmud, 2021). Karena itu, penerapannya sebagai "padanan langsung" bezit di Indonesia tidak dapat disimpulkan lebih jauh hanya dari sumber yang disediakan; yang dapat ditarik secara ketat dari rujukan tersebut adalah prinsip umum bahwa syariah mengakui bentuk kepemilikan yang terkait dengan manfaat dan akibat akad, bahkan ketika struktur legal formal memisahkan antara pemilik titel dan pemilik manfaat (Nurbaedah & Machmud, 2021).

________________________________________

VII. PENGUASAAN TANPA HAK: GHASAB, GHULUL, DAN STATUS PENGUASAAN YANG TIDAK DILINDUNGI SYARIAH

Bila bezit dalam definisi umum dimaknai sebagai penguasaan yang oleh sistem hukum tertentu dapat memperoleh perlindungan, maka hukum Islam memberi garis pembeda yang tegas: penguasaan hanya dilindungi bila tidak merampas hak orang lain dan berada dalam koridor syara' (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022). Dalam fiqh muamalah, penguasaan harta orang lain tanpa hak dikenal sebagai al-ghaṣab; ia dipahami sebagai penguasaan terhadap harta bernilai menurut syara' tanpa izin pemilik sehingga harta berpindah tangan, dan sebagian definisi juga memasukkan pengambilan manfaat, bukan hanya materi benda, sebagai bagian dari ghasab (Khusna et al., 2021). Literatur tentang kejahatan muamalah ini menegaskan bahwa penguasaan sewenang-wenang dapat berbentuk mengambil materi benda tanpa izin, mengambil manfaat suatu benda, atau bentuk lain yang merugikan hak orang lain, sehingga titik masalahnya bukan pada "ada penguasaan," melainkan pada "tidak adanya hak atau izin" (Khusna et al., 2021).

Dalam konteks jaminan modern, problem penguasaan tanpa hak dapat muncul ketika seseorang menguasai objek yang secara faktual ada padanya, tetapi ia menyalahgunakan penguasaan itu untuk mengalihkan atau menyimpangkan hak pihak lain. Kajian tentang aspek pidana pengalihan objek jaminan fidusia dalam perspektif hukum pidana Islam menyimpulkan bahwa tindakan mengalihkan objek jaminan fidusia yang berada di bawah penguasaan pelaku, padahal ada hak pihak lain yang melekat, dapat masuk kategori ghulul, yakni tindak pidana mengalihkan objek yang berada dalam penguasaannya ketika hak orang lain terlibat, dan karenanya terancam sanksi ta'zir (Habibi, 2021). Kajian yang sama juga menyebutkan bahwa isu pidana terkait fidusia dapat dipetakan dengan beberapa kategori dalam hukum pidana Islam, termasuk ghulul dan ghasab (Habibi, 2021).

Dengan demikian, hukum Islam mengakui fakta penguasaan, bahkan penguasaan yang "nyata," tetapi ketika penguasaan itu digunakan untuk merusak hak yang melekat pada pihak lain, statusnya beralih dari penguasaan yang dapat dilindungi menjadi perbuatan tercela yang memicu konsekuensi pidana atau ta'zir (Habibi, 2021; Khusna et al., 2021).

Kasus-kasus sosial di luar lembaga jaminan pun memperlihatkan logika yang sama: sebuah studi lapangan tentang klaim kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain menyimpulkan bahwa klaim penguasaan atau kepemilikan yang tetap dipertahankan tanpa izin pemilik baru tidak sah menurut hukum Islam dan termasuk 'urf fāsid karena tidak sesuai dengan syariat (Ramin et al., 2024). Contoh ini mempertegas prinsip fiqh bahwa penguasaan faktual yang tidak disertai legitimasi, baik berupa izin maupun dasar syar'i, tidak dapat dikonversi menjadi kepemilikan yang sah, sekalipun ia didukung kebiasaan lokal tertentu (Ramin et al., 2024).

Dengan kata lain, bila bezit dipahami secara netral sebagai "penguasaan nyata," maka dalam fiqh penilaiannya sangat bergantung pada dasar haknya: penguasaan atas mubāḥāt dapat menjadi jalan kepemilikan (Latif & Sunarko, 2020; Ridwan, 2021), tetapi penguasaan atas hak orang lain tanpa izin adalah ghasab atau kezaliman, dan penguasaan yang disalahgunakan atas objek yang terkait hak pihak lain dapat diperlakukan sebagai ghulul dengan sanksi ta'zir (Habibi, 2021; Khusna et al., 2021; Ramin et al., 2024).

________________________________________

VIII. KONTEKS INDONESIA: ADOPSI HUKUM POSITIF, FATWA DSN-MUI, DAN PELEMBAGAAN PENGUASAAN SERTA JAMINAN DALAM SISTEM SYARIAH

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sejumlah penelitian mencatat adanya adopsi atau pencangkokan ketentuan perjanjian KUHPerdata ke dalam akad pembiayaan syariah, yang memunculkan problem kesesuaian karena akad syariah idealnya dituangkan menurut syarat dan rukun syariat, meskipun pada level tertentu adopsi dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah (Tohari, 2018). Kajian lain tentang lembaga jaminan perbankan syariah menegaskan bahwa lembaga jaminan dalam perbankan syariah banyak mengadopsi instrumen jaminan dari perbankan konvensional yang berbasis hukum barat, termasuk warisan Belanda seperti gadai dan hipotek, dan bahkan dinilai terjadi kekosongan hukum (recht/wet vacuum) untuk pengaturan lembaga jaminan syariah yang lebih sesuai karakteristik pembiayaan syariah (Wahid, 2017). Tulisan tentang fungsi agunan dalam perbankan syariah juga menyatakan bahwa praktik transaksi pembiayaan syariah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum positif (KUHPerdata/BW), sehingga muncul dualisme hukum dalam penyusunan akad (Rahmawati, 2016). Dalam konteks ini, konsep "penguasaan" ala bezit sering tampil melalui instrumen hukum positif berupa gadai, fidusia, dan hak tanggungan, tetapi secara syariah membutuhkan justifikasi normatif agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah (Rahmawati, 2016; Wahid, 2017).

Karena itu, peran fatwa DSN-MUI menjadi penting sebagai jembatan institusional. Studi tentang fidusia dalam fiqh kontemporer menegaskan bahwa fidusia merupakan bentuk jaminan yang diadopsi dari praktik Belanda dan makin populer karena objek jaminan tetap dalam penguasaan pemberi jaminan sehingga memudahkan pemanfaatannya, sementara untuk memastikan transaksi terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily yang mirip fidusia tetapi tetap memenuhi kaidah fiqh muamalah (Djuniarti, 2018). Literatur lain juga menegaskan kategorisasi fidusia sebagai rahn tasjily dalam perspektif hukum Islam (Wahyuni, 2018). Namun, posisi fatwa dalam tata hukum nasional tidak otomatis mengikat; studi tentang transformasi fatwa DSN menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan mengikat dalam kerangka hukum nasional kecuali diperkuat oleh instrumen negara misalnya Peraturan Bank Indonesia, sehingga solusi pelembagaannya ditempuh melalui transformasi fatwa DSN ke dalam regulasi PBI (Atsar, 2022). Dalam riset tentang take over pembiayaan mikro bank syariah, ditegaskan pula bahwa fatwa ekonomi syariah DSN telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia (Fawza, 2022).

Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan atas "penguasaan" dalam arti bezit yang memiliki akibat hukum dalam praktik ekonomi syariah Indonesia berjalan pada dua jalur sekaligus: jalur fiqh melalui pembingkaian rahn/rahn tasjily, prinsip amanah, dan larangan kezaliman, serta jalur hukum positif melalui pengikatan, pendaftaran, dan perangkat eksekusi, dengan fatwa DSN berperan sebagai penghubung yang kemudian membutuhkan penguatan regulatif agar efektif mengikat (Atsar, 2022; Djuniarti, 2018; Fawza, 2022; Wahid, 2017).

________________________________________

IX. PENUTUP

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, "bezit menurut hukum Islam" paling tepat dipahami bukan sebagai adopsi terminologi, melainkan sebagai pemetaan status penguasaan (possession) terhadap benda dari sudut legitimasi syar'i. Fiqh muamalah mengakui penguasaan sebagai elemen yang dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya sebagai sebab pemilikan pada ihraz/istitilā' al-mubāḥāt (Latif & Sunarko, 2020; Nasyiah & Chusna, 2012; Ridwan, 2021), atau sebagai syarat kesempurnaan akad rahn melalui al-qabḍ, baik penguasaan fisik maupun penguasaan hukum lewat dokumen (Hayati & Sudiarti, 2022; Mawar & Tasnim, 2020; Saadah, 2023; Sup, 2019). Pada saat yang sama, fiqh menolak penguasaan yang tidak berdasar hak, dengan menempatkannya sebagai ghasab atau penguasaan tanpa izin, atau sebagai tindakan pidana seperti ghulul ketika seseorang mengalihkan benda yang berada dalam penguasaannya padahal mengandung hak orang lain, yang dapat berujung pada sanksi ta'zir (Habibi, 2021; Khusna et al., 2021; Ramin et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan praktik ekonomi modern mendorong pemisahan penguasaan fisik dari hak jaminan, misalnya fidusia atau rahn tasjily, sehingga penguasaan tetap berada pada rahin atau pemberi fidusia, sementara hak jaminan melekat pada murtahin atau penerima fidusia; keserupaan ini dijustifikasi melalui fatwa DSN dan pembingkaian maqāṣid perlindungan harta, tetapi efektivitas perlindungan hukumnya membutuhkan transformasi fatwa ke regulasi positif (Atsar, 2022; Darwis, 2018; Djuniarti, 2018; Fawza, 2022; Jadidah, 2021).

Dengan demikian, substansi "bezit" dalam perspektif Islam adalah pembedaan normatif yang ketat: penguasaan dapat dilindungi dan diberi akibat hukum bila lahir dari sebab syar'i berupa mubāḥāt atau akad yang sah, tetapi penguasaan yang menegasikan hak orang lain adalah bentuk kedzaliman yang justru ditolak syariah dan diberi konsekuensi hukum (Habibi, 2021; Hayati & Sudiarti, 2022; Khusna et al., 2021; Latif & Sunarko, 2020; Ramin et al., 2024).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Atsar, A. (2022). Kedudukan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan hukum positif di Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 16(1), 79–100. https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.896

Batubara, F., Harun, H., Nazori, A., J, S. H., Wardani, R. K., & Yusuf, M. (2023). Aspek pidana dalam undang-undang jaminan fidusia menurut hukum pidana Islam (Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb). Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 14(1), 30–43. https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1348

Darwis, R. (2018). Tradisi pohulo'o pada masyarakat Gorontalo perspektif hukum ekonomi syariah. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 13(2), 255. https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.1053

Djuniarti, E. (2018). Adopsi hukum asing ke dalam hukum nasional (tinjauan terhadap perjanjian bank syariah). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 497–512. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.497-512

Fawza, R. (2022). Perspektif hukum Islam tentang produk gadai emas pada perbankan syari'ah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 1(1), 18–30. https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.1698

Habibi, M. L. (2021). Industri halal dan Islamic jurisprudence. Economic, 12(2), 101–108. https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.5

Hayati, F., & Sudiarti, S. (2022). Penerapan rahn, wadi'ah dan ijarah. Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(2), 83–92. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.181

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga jaminan perbankan syariah pada peraturan perundang-undangan nasional dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Jadidah, F. (2021). Studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang pengikatan jaminan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(1). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1644

Jamaluddin, J., & Nawawie, A. H. (2021). Kompleksitas pembiayaan ijarah multijasa dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 perspektif fiqh muamalah maliyyah. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 3(1), 26–49. https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1452

Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 61–73. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49

Latif, F., & Sunarko, A. (2020). Pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 8(2), 287–310. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.287-310

Mawar, S., & Tasnim, S. (2020). Sistem penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan produk Ar-Rum BPKB. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 116–132. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1290

Nasution, A. S. (2023). Paradigma harta (al-māl) dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(9), 3523–3538. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5668

Nasyiah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984

Nurbaedah, N., & Machmud, Y. (2021). Fungsi agunan dalam perbankan syariah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 5(1), 13–32. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.3010

Oktriawan, W. (2022). Penerapan qawaidh fiqhiyyah dalam bidang kepemilikan. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 8(1), 161–176. https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1281

Panggoi, N., & Jannah, C. M. (2021). Penentuan waktu pengalihan hak milik dalam transaksi akad murābaḥah menurut fiqh muamalah. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1297

Rahmawati, R. (2016). Dinamika akad dalam transaksi ekonomi syariah. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2494

Ramin, Moh., Rofiqi, R., & Wafa, Moh. A. (2024). Penerapan multi akad dalam kontrak gadai di Bank Jatim Syariah Capem Sampang. CRC, 1(1), 18–34. https://doi.org/10.32806/2kb6s191

Ridwan, M. (2021). Analisis maqasid al-tasarrufat al-maliyyah Muhammad al-Tahir Ibn Ashur terhadap akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (Studi pada PT. BRI Syariah KCP Ponorogo). Journal of Islamic Economics (JoIE), 1(2), 203–220. https://doi.org/10.21154/joie.v1i2.3594

Saadah, C. (2023). Analisis konsep haq al-ta'lif dan relevansinya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (Studi pemikiran Wahbah al-Zuhaili). El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Tohari, C. (2018). Konsep hak dalam pemikiran fiqh Hanafiyah serta transformasinya dalam undang-undang hukum perdata Turki modern. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 6(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.54-83

Wahid, S. H. (2017). Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 5(2), 174. https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4018

Wahyuni, A. (2018). Metodologi tafsir ahkam beberapa pendekatan dan aliran dalam mengetahui maqashid al-syariah (Studi perbandingan). Mizan: Journal of Islamic Law, 2(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.137