01214 - Batal Demi Hukum (Null and Void) dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Operasional pada Muamalah dan Munakahat

Abstrak

Artikel ini mensintesis konsep batal demi hukum (null and void) dalam perspektif hukum Islam, mencakup dimensi teoretis fikih maupun dimensi positivisasi melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Batal demi hukum dipahami sebagai status perbuatan hukum—baik akad muamalah maupun akad nikah—yang karena cacat mendasar pada rukun dan/atau syarat, atau karena bertentangan dengan norma syariah yang bersifat prinsipil, diposisikan tidak pernah ada atau tidak melahirkan akibat hukum yang dikehendaki sejak awal. Artikel ini menelaah terminologi dasar (sah, bāṭil, fasid, fasakh), distingsi antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan (voidable), kaidah fikih yang menegaskan karakter irreparability kebatalan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Analisis juga mencakup pola penyebab utama kebatalan dalam muamalah dan munakahat, dimensi kelembagaan dan penegakan melalui peradilan agama, serta rasionalitas normatifnya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Temuan menunjukkan bahwa batal demi hukum berfungsi sebagai perangkat normatif untuk memastikan perbuatan hukum memenuhi struktur (rukun-syarat) dan substansi (kepatuhan syariah) yang menjadi syarat keberlakuannya.

Kata kunci: batal demi hukum; null and void; akad; muamalah; munakahat; KHES; KHI

________________________________________

Abstract

This article synthesizes the concept of batal demi hukum (null and void) in the perspective of Islamic law, encompassing both the theoretical dimension of fiqh and the positive law dimension through the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and the Compilation of Islamic Law (KHI). Batal demi hukum is understood as the legal status of a legal act—whether a muamalah contract or a marriage contract—which, due to a fundamental defect in its pillars (rukun) and/or conditions (syarat), or due to its conflict with principled Islamic norms, is considered never to have existed or to have produced no intended legal consequences from the outset. This article examines foundational terminology (valid, bāṭil, fasid, fasakh), the distinction between batal demi hukum and voidable (dapat dibatalkan), the rules of fiqh affirming the irreparability of nullity, and its resulting legal consequences. The analysis also covers the primary causes of nullity in muamalah and munakahat, the institutional and enforcement dimension through religious courts, and its normative rationale within the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that batal demi hukum functions as a normative instrument to ensure that legal acts fulfill the structural (rukun-syarat) and substantive (sharia compliance) requirements for their legal validity.

Keywords: null and void; batal demi hukum; contract; muamalah; munakahat; KHES; KHI

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna "Batal Demi Hukum" dalam Kerangka Hukum Islam

Istilah batal demi hukum—dalam pengertian perbuatan hukum yang dipandang "tidak pernah ada sejak awal" karena bertentangan dengan hukum—memiliki padanan konseptual yang kuat dalam khazanah fikih, terutama ketika membahas status akad (kontrak) dan nikah (perkawinan) yang tidak memenuhi rukun dan/atau syarat atau mengandung unsur yang ditolak oleh syariat (Farida, 2023; Rohman, 2017; Suryaman & Bisri, 2023). Dalam sejumlah literatur hukum Islam yang dipositifkan di Indonesia, gagasan ini juga dirumuskan dalam norma tertulis, misalnya pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mendefinisikan "akad yang batal" sebagai akad yang "kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya" (Saputera et al., 2020; Shofanisa, 2017), serta pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membedakan pembatalan perkawinan ke dalam dua kategori utama: (i) perkawinan "batal demi hukum" dan (ii) perkawinan yang "dapat dibatalkan" (Mukminin, 2021; Nasution & Syam, 2024).

Dengan demikian, pembahasan batal demi hukum dalam hukum Islam dapat diletakkan sekaligus pada dua level: (a) level teori fikih tentang sah–batalnya perbuatan hukum; dan (b) level praksis/positivisasi melalui instrumen seperti KHES dan KHI yang menjadi rujukan penyelesaian sengketa di peradilan agama (Mubarak et al., 2016; Mukminin, 2021; Shofanisa, 2017).

Pada saat yang sama, literatur yang tersedia menunjukkan bahwa "batal demi hukum" bukan sekadar istilah teknis, melainkan juga perangkat untuk menjaga agar praktik muamalah dan munakahat tetap selaras dengan prinsip syariah (misalnya larangan riba/gharar/objek haram) dan pemenuhan rukun-syarat (misalnya wali dalam nikah menurut arus utama yang dianut dalam KHI) (Mansyur, 2020; S.H, 2022; Suryaman & Bisri, 2023). Karena itu, artikel ini mensintesis konsep batal demi hukum sebagai suatu keadaan ketika perbuatan hukum "tidak melahirkan akibat hukum yang dikehendaki" atau bahkan "dianggap tidak ada" sejak lahirnya, serta membedakannya dari kategori perbuatan hukum yang sekadar dapat dibatalkan (voidable) (Farida, 2023; Sekarwangi et al., 2023; Shofanisa, 2017; Suryaman & Bisri, 2023).

________________________________________

2. Terminologi Dasar: Sah, Batal (Bāṭil), Fasid, dan Fasakh dalam Fikih dan Hukum Positif Islam di Indonesia

Dalam kajian hukum Islam, suatu aktivitas hukum (baik terkait hukum taklifi maupun wad'i) dapat bernilai "sah" bila rukun dan syaratnya terpenuhi, dan dapat pula bernilai "fasad/fasid" atau "batal/batil" bila terdapat cacat pada rukun/syaratnya (Khairani & Sari, 2017; Rizal, 2021). Sumber yang membahas pembatalan perkawinan menegaskan bahwa dalam fikih, "batal" dipahami sebagai rusaknya ketentuan hukum terhadap suatu amalan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan oleh syara' (Khairani & Sari, 2017; Mukminin, 2021). Di ranah munakahat, pembatalan juga dikenal dengan istilah fasakh (pembatalan/pelepasan ikatan), dan KHI sendiri menstrukturkan "pembatalan perkawinan" sebagai ranah yang mengandung dua mode: "batal demi hukum" dan "dapat dibatalkan" (Mukminin, 2021; Nasution & Syam, 2024).

Literatur lain tentang pembatalan perkawinan menegaskan pemetaan yang serupa: "batal/batil" dipahami sebagai "batal demi hukum", sedangkan "fasad/fasid" dipahami sebagai "dapat dibatalkan" (Sekarwangi et al., 2023; Wulansari, 2019).

Pada sisi lain, KHES sebagai positivisasi fikih muamalah ke dalam format norma tertulis juga menegaskan bahwa rukun dan syarat akad adalah penentu "batal dan tidaknya" suatu akad (Saputera et al., 2020). Secara eksplisit, rujukan mengenai kepatuhan syariah pada pembiayaan perbankan syariah menyatakan bahwa bila suatu akad bertentangan dengan prinsip syariah, konsekuensi yuridisnya dapat berupa akad "fasad (dapat dibatalkan)" atau "batal (batal demi hukum)" (Putra, 2021), sejalan dengan penegasan KHES bahwa "akad yang batal" adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat (Saputera et al., 2020; Shofanisa, 2017). Karena itu, batal demi hukum dalam horizon hukum Islam yang terinstitusionalisasi tidak hanya menjadi kategori teoretik, tetapi juga kategori operasional yang dipakai untuk menilai dan memutus sengketa (baik sengketa muamalah maupun sengketa keluarga) (Mubarak et al., 2016; Putra, 2021; Shofanisa, 2017).

________________________________________

3. Definisi Operasional "Batal Demi Hukum": Dianggap Tidak Pernah Ada sejak Awal

Sejumlah literatur fikih dan kaidah fikih ekonomi Islam secara tegas menyatakan bahwa "akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi," dan karenanya "tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak" (Farida, 2023; Suryaman & Bisri, 2023). Rumusan ini selaras dengan pemahaman dalam literatur hukum (dalam konteks perjanjian) bahwa "batal demi hukum" berarti sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian yang dilahirkan (Rohman, 2017). Selain itu, kajian tentang akibat kebatalan menegaskan bahwa kebatalan—baik yang terjadi "batal demi hukum" maupun setelah ada tuntutan kebatalannya—menghasilkan konsekuensi yang sama, yakni "tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan)" (Malahayati et al., 2019). Dalam konteks perkawinan, putusan pembatalan perkawinan juga dijelaskan sebagai keadaan di mana "perkawinan dianggap tidak pernah ada" (Hidayati & Setiyowati, 2023), dan dalam riset pembatalan perkawinan di pengadilan agama dinyatakan bahwa pembatalan pada akhirnya mengembalikan status para pihak seperti sebelum perkawinan, yaitu seolah perkawinan "tidak pernah ada" (Marzuki et al., 2023; Sekarwangi et al., 2023).

Nuansa penting yang tampak dari sumber-sumber tersebut ialah bahwa istilah "demi hukum" sering dimaknai sebagai konsekuensi otomatis dari pelanggaran norma yang bersifat mendasar, tanpa menunggu konstruksi baru melalui kesepakatan para pihak (Farida, 2023; Suryaman & Bisri, 2023), dan dalam diskursus hukum (yang membahas frasa "demi hukum") ditekankan bahwa basis perlindungan null and void tidak semestinya didegradasi menjadi voidable yang bergantung pada putusan pengadilan, karena itu akan mengubah makna "batal demi hukum" menjadi sekadar "dapat dibatalkan" (Budiyono, 2021). Walaupun kajian tersebut berada pada konteks hukum ketenagakerjaan, ia memperjelas perbedaan logika "demi hukum" (otomatis, konsekuensi normatif langsung) dan logika "dapat dibatalkan" (bergantung tindakan hukum/putusan) yang juga muncul dalam konstruksi KHI dan KHES (Mukminin, 2021; Saputera et al., 2020; Sekarwangi et al., 2023).

________________________________________

4. Rukun dan Syarat sebagai "Fondasi Eksistensi" Perbuatan Hukum: Mengapa Pelanggaran Mendasar Berujung Kebatalan

Banyak literatur yang menekankan bahwa sah–batalnya perbuatan hukum dalam Islam sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam konteks perkawinan menurut KHI, rukun perkawinan mencakup adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul; dan dinyatakan bahwa "apabila tidak memenuhi rukun, suatu perbuatan hukum itu dinyatakan batal demi hukum" (Hidayati & Setiyowati, 2023). Dalam kajian wali nikah juga ditegaskan bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga "akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan batal" (S.H, 2022), suatu posisi yang juga ditegaskan dalam kajian perwalian karena ketiadaan wali dipandang membuat pernikahan menjadi batal/tidak sah (Arafat, 2022; Baihaqi & Abadi, 2021). Pada ranah muamalah (akad ekonomi), KHES menegaskan bahwa akad yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya; sedangkan "akad yang batal" adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat (Saputera et al., 2020; Shofanisa, 2017). Dengan demikian, kebatalan tidak dipahami semata sebagai "cacat administratif", melainkan sebagai "cacat eksistensial" yang membuat perbuatan hukum tidak memenuhi konstruksi minimal pembentukannya (formasi akad/nikah) (Hidayati & Setiyowati, 2023; Saputera et al., 2020; Shofanisa, 2017).

Dalam literatur fikih dan perjanjian syariah, pembatasan ini juga dijelaskan melalui prinsip bahwa kebebasan membuat perjanjian diakui, tetapi dibatasi oleh larangan untuk menyalahi ketentuan syariah; jika batas itu dilanggar, maka konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian menjadi "batal demi hukum" (Mansyur, 2020), sejalan dengan penjelasan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah "tidak sah" dan karenanya dengan sendirinya "batal demi hukum" (Maula, 2019). Kerangka ini mengaitkan dua sisi sekaligus: (i) dimensi "struktur" (rukun–syarat), dan (ii) dimensi "substansi" (kepatuhan terhadap norma syariah), yang keduanya dapat melahirkan status batal demi hukum bila pelanggarannya bersifat mendasar (Mansyur, 2020; Maula, 2019; Shofanisa, 2017).

________________________________________

5. Kaidah Fikih yang Menegaskan Karakter Irreparability Kebatalan: Tidak Sah walau Direstui

Dua rumusan kaidah fikih khusus yang sering dikutip dalam literatur ekonomi Islam menegaskan watak khas kebatalan. Pertama, "akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan"; artinya, penerimaan atau kerelaan salah satu pihak tidak dapat "menyulap" akad batal menjadi sah (Farida, 2023; Suryaman & Bisri, 2023). Kedua, "apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya," yang memperlihatkan sifat kebatalan yang menjalar pada konsekuensi turunan yang melekat pada akad tersebut (Farida, 2023). Dalam kajian kaidah fikih tentang syirkah juga ditegaskan logika yang sejalan: apabila suatu kontrak batal, maka ketentuan-ketentuan di dalamnya ikut batal, sekalipun terdapat pihak yang "membolehkan" substansi yang sebenarnya melanggar syariah (Zein & Januri, 2023), yang paralel dengan kaidah pertama di atas (Farida, 2023; Suryaman & Bisri, 2023).

Kaidah-kaidah ini menguatkan definisi "batal demi hukum" sebagai keadaan yang tidak dapat dipulihkan hanya melalui persetujuan para pihak, karena akar kebatalannya berada pada pelanggaran rukun-syarat atau pelanggaran norma syariah yang bersifat prinsipil (Farida, 2023; Mansyur, 2020; Suryaman & Bisri, 2023). Implikasinya, dalam perspektif ini "kerelaan" (at-taradi) memang prinsip penting, tetapi ia tidak berfungsi sebagai legitimasi untuk menghalalkan akad yang secara substansi dilarang; kajian tentang at-taradi bahkan menegaskan bahwa bila suatu akad dilakukan tanpa kerelaan salah satu pihak, akad menjadi batal (Mughits, 2017), namun kerelaan pada akad terlarang tidak dapat secara otomatis mengubah status larangan substantif yang melekat pada perbuatan itu (misalnya praktik yang dilarang syariah) (Mughits, 2017), suatu posisi yang juga konsisten dengan kaidah "akad batal tidak menjadi sah karena dibolehkan" (Farida, 2023; Suryaman & Bisri, 2023).

________________________________________

6. Distingsi Penting: "Batal Demi Hukum" vs. "Dapat Dibatalkan" dalam KHI dan KHES

KHI secara eksplisit membedakan pembatalan perkawinan ke dalam (i) batal demi hukum (antara lain diatur dalam Pasal 70) dan (ii) dapat dibatalkan (antara lain diatur dalam Pasal 71) (Mukminin, 2021). Literatur tentang pembatalan perkawinan karena murtad juga menegaskan bahwa KHI membedakan dua jenis sebab pembatalan nikah, termasuk sebab yang menjadikan perkawinan "batal demi hukum" dan sebab yang menjadikan perkawinan "dapat dibatalkan" (Nasution & Syam, 2024). Kajian lain yang memotret praktik dan pengaturan pembatalan perkawinan menegaskan perbedaan yang sama, sekaligus menunjukkan bahwa pembatalan biasanya diterapkan pada perkawinan yang "cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya" menurut syariat Islam dan instrumen hukum positif yang berlaku (Marzuki et al., 2023; Mubarak et al., 2016).

Pada sisi muamalah, literatur KHES menyatakan bahwa konsekuensi dari kelemahan konsep akad dapat menimbulkan multiinterpretasi, sehingga pembacaan rukun-syarat dan kategorisasi "akad sah–akad batal" menjadi penting untuk kepastian akibat hukum yang dihasilkan akad (Saputera et al., 2020), selaras dengan definisi KHES yang menempatkan kekurangan rukun/syarat sebagai dasar kebatalan (Saputera et al., 2020; Shofanisa, 2017).

Secara konseptual, sumber-sumber yang membahas perjanjian syariah juga menyatakan bahwa bila syarat-syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, konsekuensinya dapat berupa "dapat dibatalkan" atau "batal demi hukum" (Ikbar, 2020; Mansyur, 2020). Dalam KHES sendiri, kategori fasad dan batal diposisikan sebagai dua status yang dapat muncul ketika akad melanggar ketentuan syariah atau ketentuan normatif KHES (Putra, 2021). Dengan demikian, "batal demi hukum" lebih dekat dengan cacat yang menyentuh fondasi akad/nikah (rukun-syarat atau larangan esensial), sedangkan "dapat dibatalkan" beroperasi pada wilayah cacat yang masih membuka ruang tindakan hukum pembatalan oleh pihak berkepentingan sesuai desain normatif KHI/KHES (Mukminin, 2021; Putra, 2021; Sekarwangi et al., 2023).

________________________________________

7. Akibat Hukum Kebatalan: Tidak Melahirkan Akibat Hukum yang Dikehendaki dan Diperlakukan Seolah Tidak Ada

Literatur kaidah fikih muamalah menyatakan bahwa akad batal "dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi," sehingga ia tidak menjadi sah hanya karena diterima pihak lain (Farida, 2023; Suryaman & Bisri, 2023). Dalam konteks perkawinan, literatur tentang status anak dalam pembatalan perkawinan menegaskan bahwa akad perkawinan yang dinyatakan batal "tidak mempunyai akibat hukum" dan bahkan "dianggap tidak ada sama sekali" menurut hukum Islam, meskipun pada tataran faktual bisa saja telah terjadi hubungan suami-istri yang menimbulkan persoalan turunan (misalnya soal status anak dan implikasi hukum lainnya) (Rizal, 2021). Pada konteks akta/akta notaris dan kepatuhan syariah, disebutkan pula bahwa kegagalan memenuhi prinsip syariah pada akta pembiayaan perbankan syariah dapat menyebabkan akta tersebut "null and void" (batal demi hukum) (Shofanisa, 2017), dan riset putusan peradilan agama terkait murabahah juga menyatakan hakim menyatakan akad murabahah "tidak sah dan batal demi hukum" karena tidak sejalan dengan kepatuhan syariah sebagaimana dirujuk dalam peraturan dan KHES (Putra, 2021).

Sumber lain menegaskan konsekuensi kebatalan sebagai ketiadaan dasar tuntutan: "batal demi hukum" dipahami sebagai keadaan di mana sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut (Ikbar, 2020), sejalan dengan penegasan bahwa akibat kebatalan adalah "tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan)" (Malahayati et al., 2019). Namun demikian, literatur pembatalan perkawinan di pengadilan agama juga menegaskan bahwa pembatalan perkawinan dalam praktik dapat memunculkan isu akibat hukum lanjutan (misalnya terkait anak, harta, dan pihak ketiga), dan disebutkan prinsip bahwa pembatalan "tidak berlaku surut" terhadap anak dan pihak ketiga (Mukminin, 2021), serta dinyatakan pula bahwa pembatalan perkawinan (baik dapat dibatalkan maupun batal demi hukum) memiliki akibat hukum yang sama bagi para pihak (Sekarwangi et al., 2023). Artinya, meskipun secara teori kebatalan membawa logika "seolah tidak ada," praktik peradilan tetap menghadapi kebutuhan mengatur dampak faktual agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak rentan (anak/pihak ketiga) sebagaimana ditunjukkan dalam kajian pembatalan perkawinan (Mukminin, 2021; Rizal, 2021; Sekarwangi et al., 2023).

________________________________________

8. Batal Demi Hukum dalam Muamalah: Pola Penyebab Utama (Objek/Tujuan Haram, Gharar, Pelanggaran Rukun-Syarat, dan Ketidakpatuhan Syariah)

Dalam muamalah, sejumlah literatur menegaskan bahwa transaksi dapat menjadi tidak sah/batal bila mengandung unsur yang dilarang syariah atau melanggar rukun-syarat akad. Kajian prinsip transaksi dalam sistem ekonomi syariah menegaskan sejumlah prinsip pokok transaksi (antara lain objek halal, bebas riba, tidak curang/menipu), dan juga menegaskan kaidah bahwa akad batal dianggap tidak ada/tidak pernah terjadi (Suryaman & Bisri, 2023). Dalam konteks prinsip at-taradi, suatu akad tanpa kerelaan salah satu pihak dipandang batal (Mughits, 2017), yang menunjukkan bahwa cacat kehendak (misalnya paksaan) dapat merusak fondasi akad (Mughits, 2017). Selain itu, asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam juga dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi: kontrak dinyatakan sah jika tidak bertentangan dengan ketentuan yang membatasi (syariah), dan jika batas itu dilanggar dapat berujung pada pembatalan/batal demi hukum (Aziz, 2019; Mansyur, 2020; Sukardi, 2017).

Secara lebih terapan, sejumlah studi kasus muamalah memperlihatkan bagaimana "batal demi hukum" dipakai untuk menilai transaksi yang bertentangan dengan syariah atau aturan yang menjadi parameter keabsahan. Studi jual beli ijon menyatakan praktik ijon dilarang dan tidak memenuhi syarat objektif/kehalalan klausul serta "tidak valid menurut Hukum Ekonomi Islam karena bertentangan dengan syariat Islam," bahkan disebut "batal demi hukum" dalam konteks ketidaksesuaian dengan teori perjanjian dan ketentuan yang berlaku (Kusnadi, 2022). Studi jual beli tahu dan tempe menunjukkan transaksi menjadi tidak sah karena ketidakjelasan barang dan adanya unsur gharar sehingga dinilai "tidak sah" dan termasuk jual beli fasid (Baihaqqi & Nuzula, 2022). Pada ranah perbankan syariah, riset kepatuhan syariah murabahah menyatakan praktik murabahah yang barangnya belum dimiliki bank dan belum diterima (al-qabd) dapat menyebabkan akad menjadi "fasid (batal)" (Iskandar et al., 2021), sedangkan studi putusan pengadilan agama terkait murabahah menyimpulkan hakim menyatakan akad murabahah "tidak sah dan batal demi hukum" karena melanggar kepatuhan syariah dalam peraturan dan KHES (Putra, 2021). Literatur pengawasan Dewan Pengawas Syariah juga menegaskan bahwa bila akad/akta pembiayaan tidak memenuhi atau bertentangan dengan prinsip syariah, akad tersebut dapat diinterpretasikan "batal demi hukum" merujuk pada definisi KHES tentang akad batal (kurang rukun/syarat) (Shofanisa, 2017).

Contoh lain yang lebih spesifik tampak pada peralihan kepemilikan melalui utang-piutang dengan klausul pengalihan jaminan: penelitian menyimpulkan bahwa peralihan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur yang disyaratkan bila debitur gagal bayar dinilai "batal demi hukum" menurut hukum Islam dan hukum positif, dengan penekanan bahwa dalam hukum Islam terdapat larangan mengalihkan kepemilikan barang jaminan kepada pemberi hutang, dan solusi yang benar adalah penjualan jaminan untuk menutup hutang (Warhamna, 2022). Dalam sengketa harta warisan, studi jual beli tanah warisan tanpa izin ahli waris menyimpulkan praktik tersebut "tidak sah dan batal demi hukum" menurut hukum Islam, dan putusan mahkamah syar'iyah yang dikaji menyatakan jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum (Nidal, 2023). Pada konteks hibah, kajian peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak menyatakan peralihan tersebut "batal demi hukum," dikaitkan dengan prinsip bahwa penghibahan harus atas hak penghibah dan kepemilikan harta bersama mensyaratkan persetujuan kedua pihak (Putri et al., 2019).

Rangkaian studi ini konsisten dalam satu pola: kebatalan ditempatkan sebagai respons terhadap pelanggaran mendasar—baik pelanggaran rukun-syarat, pelanggaran hak/kewenangan atas objek, maupun pelanggaran norma syariah yang menjadi parameter keabsahan (Nidal, 2023; Shofanisa, 2017; Suryaman & Bisri, 2023).

________________________________________

9. Batal Demi Hukum dalam Munakahat: Pelanggaran Rukun/Syarat Nikah dan Larangan Perkawinan

Dalam munakahat, literatur KHI dan penelitian-penelitian terkait menempatkan "batal demi hukum" terutama pada pelanggaran rukun nikah atau larangan perkawinan yang bersifat esensial. KHI mengatur rukun perkawinan dan kajian putusan pembatalan perkawinan menegaskan bahwa bila rukun tidak terpenuhi, perbuatan hukum dinyatakan "batal demi hukum" (Hidayati & Setiyowati, 2023). Dalam isu wali, beberapa rujukan menyatakan bahwa nikah tanpa wali tidak sah dan dinyatakan batal; bahkan terdapat pengulangan formulasi hadis "nikahnya batal" dalam literatur yang menegaskan sentralitas wali (sekaligus rujukan terhadap peran wali/hakim bila wali tidak ada) (Hanapi & Azizan, 2017), dan kajian lain menegaskan "jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal" menurut mayoritas ahli fikih (S.H, 2022). Dalam riset yang membahas perwalian sebab jarak (masafatul qashri), ditegaskan pula bahwa tanpa kehadiran wali pernikahan dapat menjadi batal, dan pergeseran kewenangan wali ke wali hakim dipahami sebagai solusi agar rukun terpenuhi (Arafat, 2022). Dengan demikian, ketiadaan wali dalam kerangka hukum keluarga Islam yang dianut KHI dan banyak literatur Indonesia diposisikan sebagai cacat rukun yang berakibat kebatalan (Hanapi & Azizan, 2017; Hidayati & Setiyowati, 2023; S.H, 2022).

Selain soal wali, larangan-larangan perkawinan juga dipetakan sebagai dasar kebatalan. Artikel tentang larangan perkawinan beda agama dalam KHI menyatakan bahwa ketika rukun nikah tidak terpenuhi, pernikahan "harus dinyatakan batal demi hukum" dan sejak dilangsungkan "sudah tidak sah," serta pembatalannya "tidak tergantung dari upaya hukum" (Setiyanto, 2017). Kajian yuridis nikah beda agama menyatakan bahwa akibat hukum nikah beda agama dalam hukum Islam positif adalah perkawinan menjadi batal apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan dan keputusan hakim berkekuatan hukum tetap (Islamiyati, 2017), yang menunjukkan adanya nuansa prosedural dalam penerapan kebatalan melalui mekanisme peradilan (Islamiyati, 2017; Mubarak et al., 2016). Literatur lain juga menyebut bahwa bila tetap dilakukan perkawinan beda agama tanpa memedulikan ketentuan yang ada, perkawinan tersebut "batal demi hukum" (Jauhari et al., 2021). Dalam kasus perkawinan saat masa iddah, disebutkan bahwa nikah pada masa iddah merupakan "nikah yang batal," dan pembahasan ini dikaitkan dengan tujuan hukum Islam untuk menjaga keturunan (hifzh al-nasl) sehingga pelanggaran ini dipandang merusak tujuan syariah (Ismail & Khotamin, 2017).

KHI juga merinci kondisi "batal demi hukum" dalam Pasal 70 (misalnya terkait suami yang sudah memiliki empat istri), dan sumber yang membahas pembatalan perkawinan mengutip rincian tersebut sebagai contoh "perkawinan batal" (Akbar, 2019; Alidar & Jannah, 2019; Mubarak et al., 2016; Nasution & Syam, 2024). Dalam konteks poligami, kajian menunjukkan KHI membedakan antara kondisi yang membuat perkawinan batal demi hukum dan kondisi yang membuatnya dapat dibatalkan (misalnya poligami tanpa izin pengadilan agama ditempatkan sebagai "dapat dibatalkan") (Alidar & Jannah, 2019), yang konsisten dengan distingsi Pasal 70 dan Pasal 71 sebagaimana dibahas dalam literatur pembatalan perkawinan (Mukminin, 2021; Sekarwangi et al., 2023). Dengan demikian, batal demi hukum dalam munakahat dioperasikan terutama sebagai instrumen untuk menegakkan rukun nikah dan melindungi larangan perkawinan yang bersifat mendasar, sementara cacat yang tidak menyentuh inti larangan/rukun lebih sering ditempatkan pada kategori "dapat dibatalkan" (Alidar & Jannah, 2019; Mukminin, 2021; Sekarwangi et al., 2023).

________________________________________

10. Dimensi Kelembagaan dan Penegakan: Peradilan Agama, Putusan Hakim, dan Kepatuhan Syariah

Dalam praktik Indonesia, sejumlah sumber menegaskan bahwa pengadilan agama memiliki peran sentral dalam pembatalan perkawinan, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon (Mubarak et al., 2016). Literatur juga menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan apakah suatu perjanjian/akta "batal demi hukum" atau "dapat dibatalkan," dan mengaitkan ini dengan pemenuhan syarat sah perjanjian, terutama ketika syarat objektif tidak terpenuhi (Shofanisa, 2017). Sejalan dengan itu, kajian perbandingan KHES dan KUHPerdata tentang perikatan menyebut bahwa pembatalan dapat terjadi karena perikatan dianggap batal demi hukum ketika syarat perikatan tidak terpenuhi (Shofi & Bashar, 2022). Di ranah ekonomi syariah, otoritas Dewan Pengawas Syariah (DPS) diposisikan penting untuk memastikan "sharia compliance," karena kegagalan memenuhi prinsip syariah pada akta pembiayaan bank syariah dapat membuat akta itu "null and void" (Shofanisa, 2017); sementara studi putusan terkait murabahah menegaskan hakim menggunakan pasal KHES untuk menyatakan akad batal demi hukum karena tidak sejalan dengan kepatuhan syariah (Putra, 2021).

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa implementasi "batal demi hukum" dapat beririsan dengan kebutuhan prosedural dan pembuktian di peradilan. Misalnya, kajian nikah beda agama menyatakan kebatalan dalam hukum Islam positif bergantung pada adanya permohonan pembatalan dan putusan berkekuatan hukum tetap (Islamiyati, 2017), sementara kajian larangan perkawinan beda agama dalam KHI menekankan bahwa jika rukun tidak terpenuhi, pernikahan sejak awal tidak sah dan pembatalannya tidak tergantung upaya hukum (Setiyanto, 2017). Nuansa ini memperlihatkan dua lapisan: (i) lapisan normatif-substantif (ketidakabsahan sejak awal), dan (ii) lapisan prosedural-justisial (mekanisme deklarasi/penetapan kebatalan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum) (Islamiyati, 2017; Mubarak et al., 2016; Setiyanto, 2017). Ketegangan serupa juga tercermin dalam diskursus "demi hukum" yang menegaskan bahwa apabila makna demi hukum digeser menjadi bergantung putusan pengadilan, maka statusnya berubah dari null and void menjadi voidable (Budiyono, 2021), yang secara konseptual relevan untuk membaca perbedaan "batal demi hukum" dan "dapat dibatalkan" dalam KHI/KHES (Mukminin, 2021; Saputera et al., 2020; Sekarwangi et al., 2023).

________________________________________

11. Rasionalitas Normatif: Kebatalan sebagai Mekanisme Menjaga Kemaslahatan (Maqāṣid) dan Menolak Mafsadah

Walaupun tidak semua sumber membahas maqāṣid secara eksplisit dalam konteks "batal demi hukum," beberapa kajian menunjukkan hubungan erat antara kebatalan dan perlindungan kemaslahatan. Pembahasan perkawinan dalam masa iddah mengaitkan kebatalan nikah dengan tujuan syariah menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menyatakan bahwa bila ketentuan ini diabaikan maka tujuan hukum Islam menjadi rusak (Ismail & Khotamin, 2017). Artikel tentang larangan perkawinan beda agama dalam KHI membingkai larangan itu sebagai sejalan dengan maslahah perlindungan agama yang diprioritaskan, sehingga norma larangan diposisikan sebagai penjagaan kemaslahatan teologis perkawinan (Setiyanto, 2017). Literatur teori maqāṣid juga menjelaskan bahwa hukum-hukum diundangkan demi kemaslahatan hamba dan berorientasi pada mendatangkan maslahat dan mencegah kerusakan (al-mashālih wa al-mafāsid) (Fauzi, 2020; Toriquddin, 2014), yang menyediakan kerangka rasional mengapa tindakan/akad yang melanggar prinsip dasar syariah diposisikan tidak sah atau batal (Mansyur, 2020; Suryaman & Bisri, 2023).

Dalam muamalah, prinsip transaksi syariah seperti larangan riba, kewajiban objek halal, dan larangan penipuan/ketidakjujuran (sebagai ekspresi menolak mafsadah) dirumuskan sebagai prinsip dasar transaksi (Suryaman & Bisri, 2023), dan pelanggarannya ditunjukkan dalam berbagai studi kasus sebagai sebab ketidaksahan atau kebatalan transaksi (misalnya ijon yang dilarang dan bertentangan syariah; gharar yang membuat jual beli tidak sah; atau ketidakpatuhan murabahah yang membuat akad fasid/batal) (Baihaqqi & Nuzula, 2022; Iskandar et al., 2021; Kusnadi, 2022). Dengan demikian, dari sudut rasionalitas normatif yang ditangkap oleh sumber-sumber ini, batal demi hukum bekerja sebagai "penjaga gerbang" agar perbuatan hukum tidak menggerus tujuan syariah (kemaslahatan) dan tidak melegitimasi praktik yang dilarang (Ismail & Khotamin, 2017; Setiyanto, 2017; Suryaman & Bisri, 2023).

________________________________________

12. Penutup

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, batal demi hukum menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai status perbuatan hukum (akad muamalah atau akad nikah) yang—karena cacat mendasar pada rukun/syarat atau karena bertentangan dengan norma/prinsip syariah—diposisikan "tidak pernah ada" atau "tidak melahirkan akibat hukum yang dikehendaki" sejak awal (Farida, 2023; Malahayati et al., 2019; Rizal, 2021; Suryaman & Bisri, 2023). Dalam positivisasi hukum Islam di Indonesia, logika ini ditegaskan melalui KHES (akad batal karena kurang rukun/syarat) dan KHI (pembedaan perkawinan batal demi hukum dan dapat dibatalkan), serta dioperasionalkan melalui putusan pengadilan agama dan mekanisme kepatuhan syariah (misalnya DPS pada perbankan syariah) (Mubarak et al., 2016; Mukminin, 2021; Putra, 2021; Shofanisa, 2017).

Secara praktis, studi-studi kasus menunjukkan kebatalan digunakan untuk menjaga tertib syariah dan keadilan: transaksi yang mengandung larangan substantif atau melanggar kewenangan atas objek (seperti ijon, gharar, pengalihan jaminan menjadi milik kreditur, jual beli warisan tanpa izin ahli waris, hibah harta bersama tanpa persetujuan) dinilai tidak sah/batal (Kusnadi, 2022; Nidal, 2023; Putri et al., 2019; Warhamna, 2022); sementara dalam munakahat, pelanggaran rukun atau larangan perkawinan (misalnya tanpa wali, masa iddah, atau konflik prinsip pada perkawinan beda agama) diposisikan sebagai dasar kebatalan (Ismail & Khotamin, 2017; Setiyanto, 2017; S.H, 2022). Pada akhirnya, konsepsi ini menegaskan bahwa kebatalan bukan sekadar label, melainkan perangkat normatif untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang lahir dalam masyarakat benar-benar memenuhi struktur (rukun-syarat) dan substansi (kepatuhan syariah) yang menjadi syarat keberlakuannya (Hidayati & Setiyowati, 2023; Shofanisa, 2017; Suryaman & Bisri, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akbar, A. R. (2019). Tinjauan Undang-Undang Perkawinan tentang Pembatalan Perkawinan Poligami karena Pemalsuan Identitas. Jurnal Az-Zawajir, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.7

Alidar, E., & Jannah, R. (2019). Penyelesaian Poligami Ilegal melalui Jalur Hukum Pidana menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 69. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4949

Arafat, F. (2022). Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian sebab Masafatul Qashri. Masadir: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 265–292. https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.424

Aziz, I. (2019). Asas Kebebasan dalam Berkontrak menurut Hukum Islam. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(2), 383–400. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.500

Baihaqi, A., & Abadi, S. (2021). Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 3(2), 244–267. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.1171

Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 105–112. https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363

Budiyono, T. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak dan Outsourcing, serta Problematika Implementasinya. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p145-160

Farida, B. H. (2023). Qaidah Khusus dalam Ekonomi Islam. Jurnal Pelita Nusa, 1(1). https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.13

Fauzi, M. N. (2020). Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 154–182. https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082

Hanapi, A., & Azizan, H. H. (2017). Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(1), 24. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1558

Hidayati, N., & Setiyowati. (2023). Pembatalan Perkawinan dikarenakan Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl). Jurnal Akta Notaris, 2(2), 217–228. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i2.1237

Ikbar, A. N. (2020). Perjanjian Iklan di Radio Suara Akbar Surabaya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(2), 172–196. https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.2.1-25

Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2021). Analisis Shariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22(2), 114. https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029

Islamiyati, I. (2017). Analisis Yuridis Nikah Beda Agama menurut Hukum Islam di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 45(3), 243. https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.244-252

Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 2(1), 135. https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81

Jauhari, J., Busroh, F. F., & Khairo, F. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 27(3), 226–235. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i3.57

Khairani, K., & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(2), 397. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375

Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen secara Ijon. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 12–17. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654

Malahayati, M., Abbas, S., & Dahlan, D. (2019). Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 21(2), 187–208. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448

Mansyur, Z. (2020). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Hukum Perjanjian Syari'ah. Asy-Syari'ah, 22(2), 159–178. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.8870

Marzuki, M. S. S., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo). Journal of Social Science (Joss), 2(5), 1396–1404. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.357

Maula, I. (2019). Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 1–17. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16

Mubarak, R., Munawir, Z., & Munthe, R. (2016). Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2). https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5165

Mughits, A. (2017). Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 17(1), 49. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377

Mukminin, A. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bukittinggi. El-Hekam, 6(2), 84. https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.4859

Nasution, M. I., & Syam, S. (2024). Competence of Religious Courts to Annul Marriages Based on Change of Religion. Istinbath: Jurnal Hukum, 20(02), 81–101. https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.3157

Nidal, A. (2023). Analisis Yuridis terhadap Jual Beli Tanah Warisan tanpa Izin Ahli Waris menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Sigli). Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 359. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12667

Putra, S. M. R. (2021). Keabsahan Akta Akad Murabahah Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js). Jurnal Lex Renaissance, 6(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art13

Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). Peralihan Harta Bersama melalui Hibah tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Syiah Kuala Law Journal, 3(1), 81–94. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12369

Rizal, F. (2021). Status Anak dalam Perkara Pembatalan Perkawinan. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2(2), 167–182. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i2.431

Rohman, Moh. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 1–27. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27

S.H, J. (2022). Batas Usia Minimal Wali Nasab dalam Perkawinan Perspektif Islam dan Perundang-Undangan. Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 4(2), 174–187. https://doi.org/10.30863/as-hki.v4i2.3298

Saputera, A. R. A., Suyitno, M. R., & Alkautsar, M. S. (2020). Analisis Konsekuensi terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Nizham: Journal of Islamic Studies, 8(02), 216. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2709

Sekarwangi, B. P. I., Artaji, A., & Putri, S. A. (2023). Tinjauan Hukum tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Disebabkan Adanya Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(08), 2981–2991. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1089

Setiyanto, D. A. (2017). Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 87–106. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106

Shofanisa, A. N. (2017). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Akta Pembiayaan Notaris dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance). Yuridika, 32(2), 189. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632

Shofi, M. A., & Bashar, M. A. S. (2022). Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata). Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, 2(1), 88–115. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148

Sukardi, S. (2017). Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 12(2), 405. https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.408

Suryaman, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. Al Mashalih: Journal of Islamic Law, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165

Toriquddin, Moh. (2014). Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif al-Syatibi. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 6(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190

Warhamna. (2022). Keabsahan Pengalihan Kepemilikan Tanah melalui Transaksi Hutang Piutang menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 81–93. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2024

Wulansari, E. D. (2019). Ta'aruf sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam. Jurist-Diction, 1(2), 493. https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11004

Zein, A. I. M., & Januri, F. (2023). Konsep dan Implementasi Kaidah Fiqhiyah tentang Syirkah (Studi di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Ujung-Berung Bandung). Rayah Al-Islam, 7(1), 306–324. https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.674