01176 - Akseptasi dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Atas Qabul sebagai Unsur Pembentuk Akad

Abstract

Acceptance refers to a declaration of receipt or consent to an offer resulting in the formation of an agreement; in the law of negotiable instruments, it denotes the acceptance of a bill of exchange by the drawee. In Islamic law, acceptance is examined within the framework of akad (contract) through the mechanism of ijab (offer) and qabul (acceptance). This article aims to comprehensively examine the concept of acceptance from an Islamic legal perspective, encompassing its definition, pillars and conditions, forms, binding force, and application in Islamic financial institutions. The method employed is a normative-doctrinal study based on a literature review of Islamic law, civil law, and Islamic economic law. The findings indicate that acceptance in Islamic law is essentially identical to qabul as an element of shighat al-’aqd, which requires freedom of will, legal capacity of the parties, conformity with the content of the offer, and compliance with Sharia principles. Acceptance may be expressed orally, in writing, through gestures, conduct, or electronically. A contract arising from valid acceptance is binding and must be fulfilled, and cannot be unilaterally withdrawn unless there is a legally recognized justification. In the practice of Islamic financial institutions, acceptance is operationalized through consent documents and contract signing, with dispute resolution conducted through deliberation, the Religious Court, or Sharia arbitration.

Keywords: ab 

acceptance; qabul; ijab; akad; Islamic law; Islamic financial institutions

Abstrak

Akseptasi merupakan pernyataan penerimaan atau persetujuan terhadap suatu penawaran sehingga terbentuk perjanjian; dalam hukum surat berharga, akseptasi berarti penerimaan wesel oleh tertarik. Dalam hukum Islam, akseptasi dikaji melalui kerangka akad dengan mekanisme ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Artikel ini bertujuan mengkaji konsep akseptasi dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, mencakup definisi, rukun dan syarat, bentuk, kekuatan mengikat, serta penerapannya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-doktrinal berbasis studi pustaka terhadap literatur hukum Islam, hukum perdata, dan hukum ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akseptasi dalam hukum Islam pada dasarnya identik dengan qabul sebagai unsur shighat akad yang mensyaratkan kebebasan kehendak, kecakapan para pihak, kesesuaian dengan isi penawaran, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akseptasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, melalui isyarat, perbuatan, maupun secara elektronik. Akad yang lahir dari akseptasi yang sah bersifat mengikat dan wajib dipenuhi, serta tidak dapat ditarik secara sepihak kecuali terdapat alasan hukum yang dibenarkan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akseptasi dioperasionalisasi melalui dokumen persetujuan dan penandatanganan akad, dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, Peradilan Agama, atau arbitrase syariah. 

Kata kunci: akseptasi; qabul; ijab; akad; hukum Islam; lembaga keuangan syariah 

1. Pendahuluan

Dalam terminologi hukum perjanjian, akseptasi (acceptatie) dipahami sebagai pernyataan pihak penerima penawaran untuk menerima penawaran yang diajukan, sehingga terjadi pertemuan kehendak (consensus) yang melahirkan perjanjian (Budiwati, 2018; Mahanani, 2023). Sejalan dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian dipahami “lahir” pada saat penawaran diterima oleh pihak lain—misalnya penerimaan tertulis atas suatu offerte—karena pada detik itulah kesepakatan mengenai pokok objek perjanjian tercapai (Budiwati, 2018). Literatur tentang praktik perjanjian perdagangan juga menegaskan bahwa penawaran dan penerimaan dipandang sebagai elemen konstitutif yang membentuk kekuatan mengikat kontraktual, sehingga akseptasi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian inti dari terbentuknya hubungan hukum para pihak (Mahanani, 2023).

Dalam hukum Islam, konsep akseptasi tersebut dibahas dalam kerangka akad (kontrak/perjanjian syariah) melalui mekanisme ijab (penawaran) dan qabul/kabul (penerimaan) (Hardiati et al., 2021; Yusriadi et al., 2018). Sejumlah rujukan menyatakan bahwa akad merupakan pertalian/ikatan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai kehendak syariah dan melahirkan akibat hukum pada objek yang diikat (Rohmah, 2017; Yusriadi et al., 2018). Dengan demikian, akseptasi dalam perspektif hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi unsur dalam shighat/sighat al-’aqd (formulasi pernyataan kehendak) yang membuktikan adanya kerelaan (ridha) serta kesesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang berakad (Hardiati et al., 2021; Rohmah, 2017).

Selain itu, sumber normatif yang sering digunakan untuk menegaskan kewajiban menepati akad adalah perintah Al-Qur’an agar orang beriman memenuhi akad, antara lain dirujuk dari Q.S. al-Mā’idah (5):1, serta penegasan bahwa setiap perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban, antara lain dirujuk dari Q.S. al-Isrā’ (17):34 (Hardiati et al., 2021), sehingga aspek “penerimaan” (akseptasi/qabul) memiliki dimensi legal sekaligus etika-keagamaan (Fahrunisa & Nafisah, 2023; Hardiati et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep akseptasi dalam perspektif hukum Islam, mencakup definisi dan posisi konseptualnya, rukun dan syarat keabsahannya, berbagai bentuk akseptasi yang diakui, kekuatan mengikat yang ditimbulkannya, serta penerapannya dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-doktrinal (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian empiris di lembaga keuangan syariah Indonesia. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka sistematis, dan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan sintesis konseptual yang koheren mengenai akseptasi dalam hukum Islam.

3. Pembahasan

3.1 Akseptasi sebagai Qabul: Definisi Akad dan Struktur Ijab–Qabul

Beberapa rujukan fiqh muamalah yang digunakan dalam studi-studi hukum ekonomi syariah di Indonesia memaknai akad secara umum sebagai pertukaran janji atau komitmen yang menghubungkan penawaran dan penerimaan, dan secara khusus sebagai pertemuan dua kehendak—penawaran dan penerimaan—yang melahirkan kesepakatan (Hardiati et al., 2021). Dalam formulasi yang sejalan, akad disebut sebagai pertalian ijab dan qabul yang “berpengaruh pada objek perikatan,” sehingga konsekuensi hukumnya muncul karena adanya keterkaitan kehendak para pihak pada objek tertentu (Rohmah, 2017; Yusriadi et al., 2018). Karena itu, qabul (akseptasi) adalah bagian dari mekanisme formal-substantif terbentuknya akad: kesepakatan baru terjadi ketika penawaran pihak pertama bertemu dengan penerimaan pihak kedua (Hardiati et al., 2021; Yusriadi et al., 2018).

Sejumlah literatur yang menautkan hukum perdata dan hukum Islam menekankan bahwa dalam praktik hukum positif, kesepakatan sering ditandai dengan tindakan pembuktian seperti tanda tangan; sedangkan dalam hukum Islam kesepakatan itu dimaknai sebagai ijab dan kabul (qabul). Dalam kerangka ini, qabul berfungsi sebagai “jawaban persetujuan” atas penawaran, sehingga akad tidak terbentuk bila pernyataan kehendak para pihak tidak saling terkait satu sama lain (Rohmah, 2017; Yusriadi et al., 2018). Oleh sebab itu, akseptasi dalam hukum Islam dapat dirumuskan sebagai pernyataan penerimaan (qabul) yang mengafirmasi penawaran (ijab) dalam satu rangkaian shighat akad, sesuai ketentuan syariah, sehingga melahirkan akibat hukum bagi para pihak (Hardiati et al., 2021; Rohmah, 2017; Yusriadi et al., 2018).

3.2 Rukun dan Syarat Akseptasi (Qabul) agar Akad Sah Menurut Syariah

Kajian-kajian tentang akad dalam ekonomi syariah menyatakan bahwa untuk terbentuknya akad, ijab dan qabul merupakan bentuk penawaran dan penerimaan/persetujuan sebagai pernyataan kehendak yang melahirkan kesepakatan ketika dua kehendak bertemu (Hardiati et al., 2021). Namun, keberadaan qabul secara “faktual” saja tidak selalu cukup. Beberapa studi yang mengulas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menekankan adanya kategori akad sah, akad fasad (dapat dibatalkan), dan akad batal demi hukum, yang menunjukkan bahwa kesepakatan bisa mengalami cacat kehendak sehingga membuka kemungkinan pembatalan oleh pihak yang dirugikan (Saputro et al., 2024). Dengan demikian, akseptasi (qabul) yang melahirkan akad harus dipahami sekaligus sebagai (i) pernyataan penerimaan, dan (ii) bagian dari syarat keabsahan yang menentukan apakah akad menghasilkan akibat hukum yang dikehendaki para pihak (Cindawati, 2017; Saputro et al., 2024).

Berbagai rujukan yang dirangkum dalam studi hukum perjanjian syariah menyebut bahwa syarat-syarat pokok perjanjian syariah meliputi: halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, serta ijab dan qabul (Cindawati, 2017). Dalam diskursus kontrak bisnis syariah yang merujuk KHES, rukun akad disebut mencakup unsur-unsur seperti objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan, serta penegasan bahwa akad adalah pertalian antara ijab dan kabul (Fahrunisa & Nafisah, 2023; Mohammad & Sari, 2022). Penekanan pada “tanpa paksaan” mengandung konsekuensi bahwa akseptasi (qabul) harus lahir dari keridhaan; rujukan pelatihan penyusunan akad syariah bahkan menekankan bahwa perjanjian syariah semestinya terjadi atas dasar saling ridha dan adanya pilihan, serta isi perjanjian harus jelas dan gamblang (Hamdani, 2013). Dengan kata lain, qabul yang sah mensyaratkan adanya kapasitas pihak (kecakapan), kebebasan kehendak (tanpa paksaan), serta kejelasan substansi perjanjian yang tidak melanggar syariah (Hamdani, 2013).

Dalam konteks kepatuhan syariah, beberapa sumber menegaskan bahwa akad tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Bahkan, kajian mengenai keabsahan perjanjian kredit berbasis fitur “paylater” menilai suatu pembiayaan menjadi tidak sah menurut hukum Islam bila mengandung unsur riba (tambahan yang disepakati di awal), sejalan dengan kerangka umum bahwa akad pembiayaan harus sesuai prinsip syariah dan bebas dari unsur terlarang. Konsekuensinya, akseptasi (qabul) yang diberikan terhadap penawaran yang substansinya melanggar prinsip syariah tidak dapat dipandang menghasilkan akad yang sah menurut syariah, meskipun secara prosedural terdapat tindakan persetujuan.

3.3 Syarat Kesesuaian Akseptasi dengan Penawaran: Qabul Harus Selaras dengan Ijab

Di dalam uraian tentang ijab–kabul, terdapat penegasan bahwa ijab adalah penawaran dari penjual (atau pihak pertama) dan kabul adalah persetujuan dari pihak penerima penawaran; ijab pada prinsipnya mendahului kabul karena tidak ada persetujuan sebelum ada penawaran (Hardiati et al., 2021). Lebih spesifik, ada ketentuan bahwa kabul harus sesuai dengan isi ijab; apabila isi kabul bertentangan dengan ijab, hal itu menunjukkan penolakan terhadap penawaran dan tidak dapat dikualifikasi sebagai persetujuan. Dengan demikian, dalam hukum Islam, akseptasi (qabul) bukan sekadar “ya” secara umum, melainkan penerimaan yang substansinya identik atau selaras dengan penawaran yang diajukan (Hardiati et al., 2021; Rohmah, 2017).

Literatur yang menekankan keterkaitan kehendak kedua pihak menyatakan bahwa akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain (Rohmah, 2017). Rumusan ini sejalan dengan gagasan “pertemuan kehendak” sebagai syarat kesepakatan: kesepakatan terjadi pada saat bertemunya penawaran dan penerimaan, sehingga setelah pihak lain menyetujui penawaran, terjadilah persesuaian kehendak dan lahirlah akad (Hardiati et al., 2021). Oleh karena itu, dari sisi teori akad, akseptasi yang tidak selaras—misalnya disertai syarat baru yang mengubah substansi penawaran—secara konseptual tidak membentuk kesepakatan yang melahirkan akad sebagaimana dimaksud dalam kajian-kajian tersebut (Hardiati et al., 2021).

3.4 Dimensi “Majelis Akad” dan Batas Waktu Akseptasi

Salah satu literatur komparatif tentang skema pembiayaan syariah menekankan bahwa ijab selalu mendahului kabul dan harus terjadi sebelum pihak-pihak terkait “berpisah,” karena tidak ada persetujuan sebelum ada penawaran. Dalam konteks ini, qabul sebagai akseptasi dipahami harus terjadi dalam satu rangkaian pernyataan kehendak yang berkesinambungan, sehingga hubungan ijab–qabul tidak terputus oleh berakhirnya “sesi” pembentukan akad (Hardiati et al., 2021). Meskipun sumber-sumber yang tersedia tidak menyajikan perincian teknis seluruh variasi pandangan fiqh, penekanan tersebut memperlihatkan prinsip dasar: akseptasi harus ditempatkan dalam prosedur pembentukan akad yang menjaga kepastian adanya pertemuan kehendak (Hardiati et al., 2021).

Di sisi lain, literatur hukum perdata yang membahas asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, yakni pada saat diterimanya penawaran (offerte) (Budiwati, 2018). Rujukan ini memperkuat pemahaman lintas-sistem bahwa dimensi waktu akseptasi menentukan kapan perikatan lahir (Budiwati, 2018; Hardiati et al., 2021). Karena itu, dalam kontrak syariah modern—terutama yang dibuktikan secara tertulis—momen akseptasi sering dinyatakan secara eksplisit melalui penandatanganan dokumen persetujuan, misalnya surat penegasan persetujuan pembiayaan, sebagai cara mengunci kapan kesepakatan terbentuk (Idrus, 2017).

3.5 Bentuk Akseptasi (Qabul): Lisan, Tertulis, Isyarat, Perbuatan, dan Elektronik

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa shighat/ungkapan kehendak dalam akad dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk, tidak terbatas pada lisan. Dalam kajian kontrak elektronik, disebutkan bahwa akad dapat dilakukan melalui isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sepanjang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Cindawati, 2017). Hal ini sejalan dengan praktik modern bahwa perjanjian/kontrak dalam e-commerce sering berupa klausul baku pada halaman web, dan konsumen menyatakan persetujuan dengan menekan tombol yang disediakan sebagai bentuk mengikatkan diri terhadap kontrak (Cindawati, 2017; Subaidi & Muzakki, 2019). Dengan demikian, qabul sebagai akseptasi dapat berwujud tindakan elektronik (misalnya klik) yang secara fungsi hukum merepresentasikan penerimaan (Cindawati, 2017; Subaidi & Muzakki, 2019).

Dalam konteks transaksi elektronik, studi tentang perdagangan elektronik menekankan bahwa pada dasarnya transaksi elektronik sama dengan perjanjian pada umumnya; perbedaannya terletak pada media yang digunakan (Subaidi & Muzakki, 2019). Namun, media elektronik membuka risiko kesalahan komunikasi atau penipuan yang dapat menimbulkan masalah dalam perikatan (Subaidi & Muzakki, 2019), sehingga unsur kejelasan dan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan menjadi penting (Cindawati, 2017; Subaidi & Muzakki, 2019). Studi lain yang menilai PP No. 80 Tahun 2019 menegaskan bahwa kontrak elektronik terbentuk ketika para pihak saling sepakat melakukan transaksi melalui sistem elektronik, dan menurut hukum Islam kontrak elektronik diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang merusak seperti penipuan, paksaan, atau riba (Cindawati, 2017). Karena itu, bentuk akseptasi elektronik sah secara syariah bila memenuhi rukun–syarat dan bebas dari unsur pembatal (Cindawati, 2017; Subaidi & Muzakki, 2019).

Selain itu, beberapa rujukan di ranah jasa keuangan berbasis teknologi menyatakan bahwa transaksi elektronik terjadi ketika penawaran transaksi telah diterima dan disetujui penerima, dan persetujuan tersebut dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Dalam layanan urun dana saham berbasis teknologi informasi, disebut pula bahwa mengikatnya perjanjian terjadi saat pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian. Kerangka ini memperjelas bahwa “akseptasi” dalam praktik modern dapat dioperasionalisasi sebagai tindakan persetujuan elektronik, sepanjang memenuhi syarat sah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang mensyaratkan rukun dan syarat akad (Cindawati, 2017).

3.6 Akseptasi Tertulis dan Prinsip Dokumentasi: Relevansi Al-Baqarah 282

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, perjanjian pembiayaan lazim dituangkan secara tertulis. Salah satu kajian tentang aspek hukum perjanjian (akad) dan penjaminan pada bank syariah menyatakan dasar hukum perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis dengan merujuk Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam kajian kontrak elektronik, rujukan yang sama (Al-Baqarah 282) juga dipakai untuk menunjukkan pentingnya pencatatan/pendokumentasian dalam transaksi muamalah (Cindawati, 2017). Sejalan dengan itu, studi tentang perlindungan hukum perjanjian bagi hasil petani garam menilai bahwa perjanjian yang hanya lisan tanpa saksi berdampak pada lemahnya perlindungan dan tidak adanya kejelasan batas-batas kontrak (Fahrunisa & Nafisah, 2023), sehingga dokumentasi—tertulis dan/atau disertai saksi—dipandang sebagai mekanisme penguatan kepastian dan perlindungan dalam relasi kontraktual (Fahrunisa & Nafisah, 2023).

Dengan demikian, akseptasi dalam kontrak syariah modern sering dikonstruksi sebagai tindakan “penerimaan tertulis” (misalnya penandatanganan dokumen) bukan karena ijab–qabul harus selalu tertulis, tetapi karena dokumentasi memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan pembuktian apabila timbul sengketa (Fahrunisa & Nafisah, 2023). Hal ini juga konsisten dengan uraian bahwa akad yang sah mengikat dan wajib dipenuhi, sehingga pembuktian mengenai kapan dan bagaimana qabul diberikan menjadi signifikan secara praktis (Cindawati, 2017; Saputro et al., 2024).

3.7 Akseptasi dalam Praktik Pembiayaan Syariah: Ilustrasi dari Murabahah dan Wakalah

Kajian-kajian empiris di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa pembentukan persetujuan (akseptasi) sering dipadatkan dalam rangkaian formulir, surat persetujuan, dan penandatanganan akad. Dalam studi pada PNM Mekaar Syariah, dijelaskan bahwa kesepakatan dalam hukum perdata sering dipahami dengan kata setuju disertai tanda tangan, sedangkan dalam hukum Islam kesepakatan itu berbentuk ijab dan kabul; ijab dipahami sebagai pernyataan/penawaran dari pihak pertama dan kabul sebagai pernyataan menerima dari pihak kedua. Studi yang sama menggambarkan adanya bagian “persetujuan” dalam formulir pengajuan pembiayaan, yang memperlihatkan bagaimana akseptasi diadministrasikan secara dokumen namun dimaknai sebagai pertemuan kehendak ijab–qabul.

Dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, studi prosedur KPR Griya menyatakan bahwa sebelum akad, bank mengungkapkan harga pokok pembelian dan keuntungan yang akan diambil; dua hal tersebut harus disepakati di awal perjanjian. Ini menunjukkan bahwa akseptasi (qabul) tidak hanya menerima “produk pembiayaan,” tetapi menerima struktur harga (harga pokok + margin) yang menjadi esensi murabahah sebagaimana dipraktikkan bank. Studi lain mengenai murabahah menegaskan tahapan normatif: nasabah mengajukan permohonan pembelian barang; bila bank menerima permohonan, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah; kemudian bank menawarkan aset kepada nasabah dan nasabah menerima/membeli sesuai perjanjian yang disepakati karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, serta transaksi dapat berlangsung melalui penawaran dan pernyataan menerima (offer and acceptance). Dalam kerangka ini, akseptasi adalah titik yang mengunci perpindahan hubungan dari “permohonan” menuju “akad jual beli” yang mengikat.

Pada pembiayaan yang melibatkan wakalah, beberapa rujukan menegaskan wakalah sebagai akad pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Effendi, 2020). Studi di PNM Mekaar Syariah menyatakan bahwa penggabungan wakalah dan murabahah menjadi sah bila otorisasi (wakalah) dibuat sebelum pembiayaan murabahah terjadi. Sementara kajian fintech Dana Syariah juga mendeskripsikan tahapan persetujuan: platform melakukan seleksi dan memberikan persetujuan, lalu menyampaikan surat penawaran yang memuat harga penawaran dan jangka waktu pembayaran sebelum dibuat perjanjian (Effendi, 2020). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa akseptasi dapat bertingkat: ada akseptasi atas kuasa (wakalah) dan akseptasi atas akad utama (misalnya murabahah), masing-masing dengan konsekuensi hukumnya sendiri dalam struktur multi-akad (Effendi, 2020).

3.8 Akseptasi Tersirat (Indikasi Persetujuan) dan Batasannya: Pelajaran dari Praktik Lelang

Beberapa literatur tentang lelang dalam perspektif syariah membahas adanya kondisi “indikasi persetujuan” yang meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tetap memiliki implikasi hukum. Studi tentang akad rahn di pegadaian syariah menyebut bahwa bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan eksplisit, maka tidak diperkenankan orang lain menawar (menaikkan tawaran). Studi lelang di KPKNL Palopo dan kajian tender juga mengklasifikasikan kondisi serupa: bila terdapat persetujuan eksplisit penjual atas salah satu penawaran, pihak lain tidak boleh menawar; dan bila ada indikasi persetujuan penjual meski tidak eksplisit, tetap tidak diperkenankan penawaran lain (Jani et al., 2023). Walaupun konteksnya lelang, rujukan-rujukan ini memberi isyarat bahwa dalam muamalah, persetujuan (akseptasi) dapat dikenali dari indikator tertentu, namun indikator itu tetap memunculkan konsekuensi “terkuncinya” proses kesepakatan (Jani et al., 2023).

Namun, sumber-sumber tersebut juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan—manipulasi, kolusi, permainan kotor—dalam praktik lelang yang dapat melanggar prinsip syariah (Jani et al., 2023), sehingga “akseptasi tersirat” memerlukan kehati-hatian agar tidak menutup ruang koreksi ketika terdapat unsur yang dilarang syariah (Jani et al., 2023). Karena itu, walaupun persetujuan tersirat dapat diakui sebagai bagian dari dinamika penawaran–penerimaan dalam praktik tertentu, keabsahannya tetap diukur dengan terpenuhinya rukun–syarat akad dan bebas dari unsur yang merusak akad (Cindawati, 2017; Saputro et al., 2024).

3.9 Kekuatan Mengikat Akseptasi: Akad sebagai Perikatan yang Wajib Dipenuhi dan Tidak Mudah Ditarik Sepihak

Literatur tentang implementasi murabahah menegaskan bahwa akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, keabsahan, serta syarat berlaku dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan mengikat para pihak; salah satu pihak tidak boleh menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali terdapat dasar hukum yang membenarkan pembatalan (Saputera et al., 2020). Uraian tentang akad dalam hukum kontrak bisnis Islam juga menyatakan bahwa dampak hukum akad yang sah adalah timbulnya hak dan kewajiban serta adanya kekuatan mengikat (iltizam) bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang disepakati; pembatalan sepihak tanpa persetujuan para pihak tidak dibenarkan (Saputera et al., 2020). Prinsip mengikat ini dipertegas oleh rujukan lain yang menyatakan bahwa bila suatu perjanjian/akad telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat, wajib dipenuhi, dan “berlaku sebagai hukum” bagi pihak-pihak terkait (Cindawati, 2017; Saputro et al., 2024).

Di sisi lain, karena ada kemungkinan kesepakatan mengalami cacat kehendak, kajian tentang konsekuensi kelemahan konsep akad di KHES menegaskan adanya ruang untuk pembatalan (akad fasad/dapat dibatalkan) atau batal demi hukum, khususnya bila syarat-syarat sah tidak terpenuhi atau terjadi cacat kehendak (Saputro et al., 2024). Ini menunjukkan nuansa penting: akseptasi yang melahirkan akad menciptakan daya ikat kuat, tetapi daya ikat tersebut bergantung pada terpenuhinya rukun–syarat dan keabsahan syar’i dari akad yang dibentuk (Saputera et al., 2020; Saputro et al., 2024). Dalam praktik pembiayaan syariah, dokumentasi persetujuan seperti SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) yang ditandatangani di atas materai juga dipakai sebagai penanda kesepakatan yang mengikat sebelum tahap akad/pengikatan (Idrus, 2017), sehingga akseptasi memiliki sekaligus fungsi substantif (qabul) dan fungsi pembuktian (Idrus, 2017).

3.10 Akseptasi, Penyelesaian Sengketa, dan Berakhirnya Akad: Musyawarah, Iqalah, Fasakh, dan Forum Penyelesaian

Karena akad mengikat, pelanggaran terhadap prestasi yang disepakati dapat memunculkan sengketa. Dalam studi pada PNM Mekaar Syariah, mekanisme penyelesaian sengketa ditempatkan dalam kontrak; musyawarah menjadi langkah awal, dan bila tidak berhasil dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Agama. Rujukan lain mengenai pembiayaan kendaraan pada bank syariah juga menegaskan bahwa di Indonesia pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah berada dalam lingkup Peradilan Agama. Dengan demikian, akseptasi yang membentuk akad juga mengikat para pihak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam akad, termasuk musyawarah dan forum litigasi syariah.

Selain litigasi, terdapat pula penyelesaian melalui arbitrase syariah. Studi implementasi kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh menjelaskan bahwa bila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian—misalnya pihak nasabah tidak menyetujui konversi kekurangan dana menjadi qardh—maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN terkait (Putri & Martana, 2021). Ini menunjukkan bahwa akseptasi (atau penolakan terhadap suatu opsi penyelesaian) mempengaruhi jalur penyelesaian sengketa yang diaktifkan, tetapi tetap berada dalam kerangka kepatuhan pada fatwa dan mekanisme yang disepakati (Putri & Martana, 2021).

Terkait berakhirnya akad, literatur menyebut adanya konsep iqalah, yaitu pembatalan akad karena para pihak secara sepakat bersama-sama menutup akad dan menghapus akibat hukumnya sehingga posisi para pihak kembali seperti semula (Nurasikin, 2021). Kajian lain tentang berakhirnya kontrak bisnis syariah merinci bahwa akad dapat berakhir karena tujuan akad telah terpenuhi, karena pemutusan akad (fasakh), kematian, atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam akad mauquf (Hartanto, 2020). Dengan demikian, meskipun akseptasi melahirkan akad yang mengikat, hukum Islam juga menyediakan mekanisme berakhirnya akad yang tetap berlandaskan persetujuan (misalnya iqalah) atau alasan hukum yang diakui (Hartanto, 2020; Nurasikin, 2021).

3.11 Catatan tentang “Akseptasi” dalam Konteks Surat Berharga (Wesel) dan Batas Data Sumber

Salah satu kajian tentang perkembangan perjanjian dalam praktik perdagangan menyebut bahwa wesel berfungsi sebagai alat bayar pengganti uang dalam transaksi perdagangan, dan dalam perjanjian jual beli dagang penawaran serta penerimaan dipandang sebagai elemen konstitutif kekuatan mengikat kontrak. Namun, sumber-sumber yang tersedia dalam daftar rujukan ini tidak menguraikan secara spesifik doktrin “akseptasi wesel oleh tertarik” (acceptance of bill of exchange) dalam kerangka fiqh muamalah ataupun hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, pembahasan rinci mengenai akseptasi dalam hukum surat berharga (wesel) menurut hukum Islam tidak dapat disajikan secara berbasis-evidensi dari sumber yang diberikan, kecuali catatan umum tentang fungsi wesel dan prinsip penawaran–penerimaan dalam perjanjian dagang (Hardiati et al., 2021).

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, akseptasi menurut hukum Islam pada dasarnya identik dengan qabul (kabul) sebagai pernyataan penerimaan atas ijab (penawaran) yang menjadi unsur shighat akad (Hardiati et al., 2021; Yusriadi et al., 2018). Akseptasi/qabul yang sah mensyaratkan adanya kesepakatan yang bebas paksaan, dilakukan oleh pihak yang cakap, selaras dengan isi penawaran, dan tidak melanggar prinsip syariah—misalnya bebas dari riba, gharar, dan maysir (Hamdani, 2013). Akseptasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, melalui tindakan/isyarat, dan juga secara elektronik, sepanjang rukun dan syarat akad terpenuhi serta tidak terdapat unsur yang merusak akad seperti penipuan atau paksaan (Cindawati, 2017; Subaidi & Muzakki, 2019).

Setelah akseptasi melahirkan akad yang sah, akad tersebut mengikat (iltizam), wajib dipenuhi, dan pada umumnya tidak dapat ditarik sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang dibenarkan—misalnya cacat kehendak atau mekanisme pengakhiran seperti iqalah/fasakh (Hartanto, 2020; Nurasikin, 2021; Saputera et al., 2020; Saputro et al., 2024). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akseptasi dioperasionalisasi melalui dokumen persetujuan (misalnya SP3) dan penandatanganan akad, serta bila terjadi sengketa, penyelesaiannya sering didahului musyawarah dan dapat berlanjut ke Peradilan Agama atau arbitrase syariah sesuai kesepakatan dan ketentuan fatwa (Putri & Martana, 2021).

Daftar Pustaka

Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(2), 152–159. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095 

Cindawati, C. (2017). Perkembangan Perjanjian dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 219. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3717 

Effendi, A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Melalui Reksadana Syariah di Indonesia. Mamba Ul Ulum, 16(2), 37–49. https://doi.org/10.54090/mu.16 

Fahrunisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah. Jurnal Labatila, 7(01), 27–40. https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195 

Hamdani, H. (2013). Analisis Implementasi Konsep Kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Konstruksi. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(1), 1. https://doi.org/10.22373/share.v2i1.1421 

Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba’I Murabahah dalam Perspektif Perjanjian Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah (Studi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(1), 70–83. https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.897 

Hartanto, R. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(1). https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8 

Idrus, N. S. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Yuridis, 4(1), 28. https://doi.org/10.35586/.v4i1.125 

Jani, M. A. P., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 296–305. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.774 

Mahanani, A. E. E. (2023). Analisis Perjanjian Kredit Syariah Dikaitkan dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di PNM Mekaar Syariah. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i2.9238 

Mohammad, M., & Sari, I. M. D. (2022). Jaminan Gadai dalam Akad Rahn di Pegadaian Syariah Sampang. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 1–16. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.1-16 

Nurasikin, A. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syariah. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 8(2), 187–206. https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674 

Putri, Y., & Martana, I. K. (2021). Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mayestik Jakarta. Jurnal Administrasi Bisnis, 1(1), 62–68. https://doi.org/10.31294/jab.v1i1.382 

Rohmah, N. L., dkk. (2017). Pengaruh Aspek Hukum Perjanjian (Akad) dan Penjaminan terhadap Antisipasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Rahma Syariah Jl. Dr. Wahidin No. 85 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 1(1), 61–82. https://doi.org/10.30762/q.v1i1.486 

Saputera, A. R. A., Suyitno, M. R., & Alkautsar, M. S. (2020). Analisis Konsekuensi terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Nizham Journal of Islamic Studies, 8(02), 216. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2709 

Saputro, I. A., Lutfi, A., & Sadino, S. (2024). Jaminan Government Guarantee dalam Kredit Sindikasi (Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol). Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4(1), 36–46. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1.1809 

Subaidi, S., & Muzakki, A. (2019). Akad Qardl Hasan sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(1), 42–56. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.129 

Yusriadi, Y., Rahayu, S. W., & Taqwaddin, T. (2018). Implementasi Perjanjian Dana Bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa dengan Kelompok Masyarakat Gampong di Pidie. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 266–286. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12298