01174 - Ajudikasi dalam Hukum Islam: Konsep, Kelembagaan, dan Praktik Kontemporer

Abstract

Adjudication as a dispute resolution mechanism through examination and decision by a competent institution is a fundamental concept in the Islamic legal system, articulated through the institution of qaḍā' and the role of the qāḍī. This article aims to examine the concept of adjudication in the Islamic legal tradition, its various institutional models, its relationship with alternative dispute resolution mechanisms (ṣulḥ and taḥkīm), and its implementation in the context of Indonesian religious courts—particularly in Islamic economic disputes. Using a systematic literature review approach of comparative Islamic law and Indonesian positive law, this article finds that adjudication in Islam does not stand in isolation from peaceful mechanisms, but rather exists within a spectrum of dispute resolution that can be integrated in a court-annexed manner. In the Indonesian context, adjudication is institutionalized in the Religious Courts with substantive legal sources of a hybrid nature between Sharī'ah norms and state norms. The main challenges include the plurality of legal sources, regulatory gaps, Sharī'ah compliance in decisions, and the epistemic capacity of judges. Strengthening judge competence and certification, improving regulations, and integrating modern procedures with Sharī'ah substance are essential prerequisites for adjudication to provide legal certainty as well as substantive justice.

Keywords: adjudication; qaḍā'; religious courts; islamic economics; islamic dispute resolution 

Abstrak

Ajudikasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui pemeriksaan dan putusan oleh lembaga berwenang merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum Islam yang terartikulasikan melalui institusi qaḍā' dan peran qāḍī. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep ajudikasi dalam tradisi hukum Islam, ragam model kelembagaannya, hubungannya dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ṣulḥ dan taḥkīm), serta implementasinya dalam konteks peradilan agama Indonesia—khususnya dalam sengketa ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka sistematis terhadap literatur hukum Islam komparatif dan hukum positif Indonesia, artikel ini menemukan bahwa ajudikasi dalam Islam tidak berdiri terisolasi dari mekanisme damai, melainkan berada dalam spektrum penyelesaian sengketa yang dapat diintegrasikan secara court-annexed. Dalam konteks Indonesia, ajudikasi terlembaga di Peradilan Agama dengan sumber hukum materiil yang bersifat hibrida antara norma syariah dan norma negara. Tantangan utama meliputi pluralitas sumber hukum, celah regulasi, kepatuhan syariah dalam putusan, serta kapasitas epistemik hakim. Penguatan kompetensi dan sertifikasi hakim, pembenahan regulasi, serta integrasi prosedur modern dengan substansi syariah merupakan prasyarat penting agar ajudikasi mampu memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. 

Kata kunci: ajudikasi; qaḍā'; peradilan agama; ekonomi syariah; penyelesaian sengketa islam 

1. Pendahuluan: Ajudikasi sebagai Model Penyelesaian Sengketa yang Otoritatif dalam Islam

Dalam kajian hukum, ajudikasi lazim dipahami sebagai penyelesaian sengketa melalui mekanisme pemeriksaan perkara dan pengambilan putusan oleh institusi yang memiliki otoritas untuk “mengadili,” sehingga menghasilkan keputusan yang mengikat para pihak (Okoli, 2019; Oseni, 2015). Secara teoretik, tujuan penyelenggaraan peradilan dalam berbagai sistem hukum (termasuk Sharī'ah, common law, dan civil law) adalah memastikan sengketa diputus secara imparsial melalui proses yang patut (due process) demi terwujudnya keadilan substantif dan terpeliharanya ketertiban sosial (Oseni, 2015). Dalam perspektif Islam, orientasi keadilan ini secara eksplisit dikaitkan dengan perintah untuk “mengadili dengan adil,” sebagaimana dikutip dalam literatur hukum Islam modern dari Q.S. al-Nisā' (Hidayah & Azis, 2023):58 (Farah & Hattab, 2020; Nurjaman et al., 2022).

Kerangka tersebut menjadikan ajudikasi bukan sekadar teknik prosedural, melainkan bagian dari administration of justice yang mengaitkan substansi hukum dan prosedur peradilan sebagai satu kesatuan yang diperlukan agar keadilan dapat dicapai secara efektif (Al-Badayneh et al., 2024; Oseni, 2015).

2. Terminologi dan Fondasi Konseptual: Qaḍā' sebagai Ajudikasi dalam Tradisi Hukum Islam

Dalam literatur penyelesaian sengketa Islam, ajudikasi beririsan kuat dengan konsep qaḍā' (qadā/qadā') sebagai institusi peradilan yang all-encompassing dalam penyelesaian sengketa (Hidayah & Azis, 2023). Pada tingkat kelembagaan, hakim dalam pengadilan Sharī'ah dikenal sebagai qāḍī; salah satu uraian menyebutkan qāḍī sebagai figur yang menentukan apakah sengketa sebaiknya ditempuh melalui ṣulḥ (negosiasi/mediasi/rekonsiliasi), taḥkīm (arbitrase), atau dilanjutkan sebagai pemeriksaan di pengadilan (Bhatti, 2019). Penegasan peran qāḍī ini menunjukkan bahwa ajudikasi (qaḍā') dalam Islam tidak berdiri terisolasi dari mekanisme penyelesaian sengketa damai; sebaliknya, ia berada dalam spektrum mekanisme yang dapat dipilih atau diarahkan oleh otoritas peradilan untuk mencapai penyelesaian yang tepat bagi para pihak (Bhatti, 2019; Hidayah & Azis, 2023).

Pada saat yang sama, literatur juga mencatat bahwa praktik peradilan Sharī'ah kontemporer di sebagian negara Muslim tidak selalu mereplikasi prosedur klasik secara utuh; terdapat penilaian bahwa terjadi deviasi dari prosedur klasik akibat pengaruh tradisi kodifikasi modern (misalnya pengaruh French Civil Code) yang menggeser beberapa aspek prosedural klasik ke ranah “teks-teks fiqh” tanpa implementasi praktis yang memadai (Hidayah & Azis, 2023). Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa memahami ajudikasi dalam Islam tidak cukup hanya bertumpu pada norma fiqh normatif, tetapi juga menuntut pembacaan institusional tentang bagaimana negara modern membentuk hukum acara, kompetensi peradilan, dan hubungan antara peradilan serta ADR berbasis Sharī'ah (Farah & Hattab, 2020; Hidayah & Azis, 2023).

3. Lembaga Berwenang (al-jihah al-mukhtaṣṣah): Otoritas Mengadili dan Ragam Model Kelembagaan

Secara umum, “pengadilan” dipahami sebagai institusi negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman melalui fungsi memeriksa dan memutus sengketa atau pelanggaran hukum (Okoli, 2019). Dalam paparan institusional yang meninjau kekuasaan kehakiman dari sudut pandang Islam, pengadilan diposisikan sebagai organ yang menjalankan proses pemeriksaan dan pemutusan perkara, sementara di sekelilingnya dapat hadir institusi pendukung atau alternatif seperti lembaga fatwa dan taḥkīm (arbitrase) (Okoli, 2019).

Di beberapa yurisdiksi, bentuk kelembagaan pengadilan Sharī'ah berlapis dan terspesialisasi; misalnya satu uraian tentang Arab Saudi menyebut hierarki peradilan Sharī'ah yang terdiri dari Supreme Judicial Council, Courts of Appeal, dan Courts of First Instance yang terbagi (antara lain) ke pengadilan pidana, status personal, komersial, dan perburuhan (Wahb, 2023). Kajian lain tentang pendidikan hukum dan struktur kelembagaan di Arab Saudi juga menggambarkan diferensiasi pengadilan tingkat pertama (general, penal, family, commercial, labour) dalam kerangka sistem dua tingkat (banding dan tingkat pertama), disertai keberadaan perangkat hukum acara (Code of Civil Procedures, Code of Criminal Procedures) yang memandu proses peradilan (Harahap et al., 2023). Ragam model ini menegaskan bahwa ajudikasi (qaḍā') dalam konteks negara modern sering kali berjalan melalui institusi yang dibentuk negara, tetapi tetap berangkat dari klaim normatif bahwa Sharī'ah menjadi fondasi substantifnya (Harahap et al., 2023; Wahb, 2023).

Namun, perdebatan tentang “jurisdiksi pengadilan Sharī'ah” juga muncul di konteks negara-negara Barat atau negara plural, karena pengadilan atau institusi berlabel Sharī'ah tidak selalu merupakan bagian dari sistem peradilan negara; ada pembedaan antara lembaga penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh legislasi negara dan institusi religius/publik yang berada di luar sistem standar peradilan negara (Broyde, 2024). Literatur yang membahas yurisdiksi Sharī'ah di ruang publik Barat menekankan bahwa perbincangan sering kabur akibat pencampuran isu yurisdiksi, konflik hukum (choice of law), serta bentuk institusi Sharī'ah yang sangat bervariasi lintas negara (Broyde, 2024).

Variasi ini berimplikasi langsung pada makna “lembaga yang berwenang”: dalam konteks negara Muslim, kewenangan mengadili biasanya dilekatkan pada struktur kehakiman formal; sedangkan dalam konteks minoritas Muslim, otoritas religius yang mampu memberikan keputusan “bermakna secara syar'i” sering kali menjadi kebutuhan sosial, tetapi problemnya adalah bagaimana membuatnya kompatibel dan/atau dapat diakui secara legal dalam sistem sekuler (Akanbi et al., 2016; Apellániz, 2020).

4. Hubungan Ajudikasi dengan Ṣulḥ dan Taḥkīm: Spektrum Penyelesaian Sengketa dalam Islam

Literatur kontemporer menempatkan penyelesaian sengketa dalam Islam sebagai spektrum yang mencakup mekanisme damai (ṣulḥ), arbitrase (taḥkīm), dan ajudikasi di pengadilan (qaḍā') (Baderin, 2010; Bhatti, 2019). Dalam satu formulasi, qāḍī di pengadilan Sharī'ah berperan sebagai pengarah proses: ia menilai apakah penyelesaian damai (ṣulḥ) atau arbitrase (taḥkīm) layak ditempuh atau perkara perlu diputus melalui putusan pengadilan (Bhatti, 2019). Penelitian komparatif tentang pengadilan Sharī'ah di negara persemakmuran (Nigeria, Malaysia, dan Singapura) menekankan bahwa perhatian institusional terhadap ṣulḥ sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dilembagakan “di dalam yurisdiksi qāḍī” memperkuat argumen bahwa court-annexed ADR dapat selaras dengan sistem peradilan Sharī'ah (Hidayah & Azis, 2023). Dengan demikian, ajudikasi dalam Islam tidak berarti menafikan ADR, melainkan mengintegrasikan ADR sebagai tahap yang mungkin didorong sebelum putusan dijatuhkan—sejalan dengan orientasi mewujudkan penyelesaian sengketa secara efektif dalam administrasi keadilan (Hidayah & Azis, 2023; Oseni, 2015).

Di sisi lain, batas dan elemen taḥkīm dijelaskan secara lebih kontraktual dalam literatur fiqh kontemporer. Taḥkīm dipaparkan sebagai kontrak di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase alih-alih qaḍā', dengan unsur esensial berupa para pihak, arbitrator, persetujuan (tertulis atau lisan), objek sengketa, dan putusan (award) (Akanbi et al., 2016). Masih dalam sumber yang sama, disebutkan pula bahwa mayoritas fuqahā' membatasi arbitrase pada perkara-perkara transaksional yang lazim termasuk hak privat (private rights) (Akanbi et al., 2016). Distingsi ini membantu memetakan kapan sengketa cenderung berujung pada ajudikasi (qaḍā') sebagai jalur yang lebih otoritatif, terutama ketika sengketa memasuki area yang membutuhkan kewenangan kehakiman formal atau ketika mekanisme konsensual tidak memadai (Akanbi et al., 2016; Hidayah & Azis, 2023).

Untuk menghindari kerancuan terminologis, literatur juga menekankan pentingnya membedakan ṣulḥ dan arbitrase dalam Sharī'ah, mengingat keduanya dapat “bercampur” dalam praktik tetapi memiliki karakter kontraktual dan tujuan yang berbeda (Pfeiffer, 2011). Pemisahan konseptual ini relevan untuk memahami ajudikasi: ajudikasi (qaḍā') pada dasarnya adalah keputusan otoritatif oleh institusi negara/otoritas kehakiman; sementara ṣulḥ dan taḥkīm menekankan basis persetujuan (consent) dan sering diposisikan sebagai jalur yang lebih damai, cepat, atau fleksibel, meskipun tetap memerlukan rambu legitimasi dan/atau mekanisme penguatan (misalnya pengesahan atau eksekusi) dalam kerangka negara modern (Farah & Hattab, 2020; Hidayah & Azis, 2023).

5. Proses Pemeriksaan Perkara dan Prinsip Fair Trial: Prosedur sebagai Syarat Keadilan dalam Ajudikasi

Konsepsi administrasi keadilan menuntut keterpaduan hukum materiil dan hukum acara: hukum materiil mendefinisikan hak dan kewajiban, sedangkan hukum acara memandu bagaimana hak diklaim dan sengketa diputus melalui proses yang patut (Oseni, 2015). Literatur yang membandingkan Sharī'ah, common law, dan civil law menekankan bahwa prosedur peradilan berfungsi memastikan due process dalam penerapan hukum, sehingga memungkinkan tercapainya keadilan substantif (Oseni, 2015). Dalam kerangka Islam, literatur mengenai fair trial menyatakan bahwa keadilan peradilan terkait erat dengan penghormatan martabat manusia dan tujuan fiqh untuk menegakkan keadilan serta mewujudkan kebenaran; karenanya, fair trial memerlukan seperangkat prinsip yang perlu dipatuhi dalam proses pemeriksaan dan persidangan (Al-Badayneh et al., 2024).

Sumber yang sama menekankan bahwa keterbukaan persidangan (open trial) dipandang sebagai prinsip dalam proses peradilan Islam, meskipun tidak berlaku di semua tahap; serta mengakui keberterimaan institusi advokasi (hak untuk didampingi penasihat/advokat) dalam Islam (Al-Badayneh et al., 2024). Prinsip-prinsip ini memperjelas bahwa ajudikasi dalam Islam tidak dipahami hanya sebagai “putusan akhir,” melainkan sebagai rangkaian prosedur pemeriksaan yang secara normatif diarahkan untuk memastikan keadilan proses (procedural justice) (Al-Badayneh et al., 2024; Oseni, 2015).

Dalam praktik modern, aspek prosedural juga bergeser mengikuti perkembangan institusi negara dan teknologi. Kajian tentang inovasi teknologi dalam penyelesaian sengketa menyebut bahwa integrasi perangkat ICT dalam proses peradilan bermula dari penggunaan video-conferencing untuk pembuktian, perangkat lunak manajemen perkara, e-filing, serta penerimaan dokumen elektronik—yang kemudian mendorong munculnya “courts facilitated by ICT” dengan langkah-langkah prosedural yang meniru sistem pengadilan (Adelia et al., 2023). Dalam konteks peradilan agama Indonesia pada masa Covid-19, kajian tentang pembuktian elektronik menyebut bahwa Mahkamah Agung merespons dengan menerbitkan berbagai regulasi terkait persidangan elektronik guna mengatasi penumpukan perkara, dan menegaskan bahwa informasi/dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti sah dalam perkara perdata sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin integritasnya, dan dapat dipertanggungjawabkan; kajian tersebut juga menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, bukti elektronik dapat digunakan sebagai bagian dari kategori alat bukti lain menurut para ahli hukum Islam (Suhendar & Janwari, 2023).

Dengan demikian, proses ajudikasi tetap berbasis pemeriksaan dan pembuktian, tetapi instrumen pembuktiannya dapat beradaptasi secara institusional sepanjang memenuhi standar validitas yang diakui hukum positif dan/atau konstruksi pembuktian yang dipandang kompatibel dengan prinsip pembuktian dalam Islam (Adelia et al., 2023; Suhendar & Janwari, 2023).

6. Putusan (Ḥukm) sebagai Output Ajudikasi: Kekuatan Mengikat, Kepastian Hukum, dan Finalitas

Satu kajian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah menekankan bahwa putusan adalah “hasil akhir” dari proses persidangan dan merupakan esensi keberadaan peradilan karena putusan diharapkan mengakhiri sengketa yang membebani para pihak (Amrullah, 2022). Perspektif ini sejalan dengan kerangka administrasi keadilan yang menempatkan adjudication sebagai mekanisme institusional untuk menyelesaikan sengketa secara imparsial dan memulihkan hak melalui prosedur hukum (Okoli, 2019; Oseni, 2015). Di Indonesia, literatur menyoroti peran yurisprudensi (putusan pengadilan yang menjadi rujukan) sebagai salah satu cara memperkuat kepastian dan konsistensi penerapan hukum Islam, khususnya dalam hukum keluarga Islam: putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dapat berfungsi sebagai yurisprudensi dan dijadikan referensi oleh hakim peradilan agama (Willya, 2023). Dengan demikian, putusan ajudikatif bukan hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga dapat membentuk “pedoman” (jurisprudential guidance) yang memengaruhi pola argumentasi dan arah penemuan hukum oleh hakim di perkara-perkara berikutnya (Mujib et al., 2024; Willya, 2023).

Walaupun demikian, literatur juga mencatat adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan (substantif) dalam putusan. Studi kasus putusan peradilan agama Indonesia dalam sengketa perbankan syariah menemukan bahwa putusan berbasis interpretasi tekstual cenderung lebih menekankan kepastian hukum tetapi kurang mengakomodasi rasa keadilan masyarakat; sebaliknya interpretasi kontekstual cenderung memprioritaskan keadilan legal (legal justice) dan lebih mengakomodasi sense of justice (Kuhlmann & Kury, 2018). Studi lain tentang sengketa perbankan syariah di peradilan agama juga mengaitkan perbedaan putusan dan kebutuhan penguatan regulasi dengan adanya “legal loopholes” akibat sifat aturan yang masih umum sehingga memunculkan multi-tafsir, yang pada gilirannya memengaruhi pemenuhan prinsip manfaat, keadilan, dan kepastian dalam putusan (Hassan & Malik, 2020).

Nuansa ini penting: dalam ajudikasi menurut hukum Islam (terutama ketika diinstitusionalisasikan dalam negara modern), kualitas putusan bukan hanya ditentukan oleh “apakah diputus,” tetapi juga oleh metodologi interpretasi dan kelengkapan dasar normatif—baik dari sumber syariah (fiqh, fatwa) maupun perangkat hukum negara (peraturan, kodifikasi, hukum acara) (Hassan & Malik, 2020; Kuhlmann & Kury, 2018).

7. Konteks Indonesia: Ajudikasi dalam Peradilan Agama dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam konteks Indonesia, ajudikasi sengketa tertentu bagi Muslim dilembagakan melalui Peradilan Agama yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, termasuk bidang ekonomi syariah (Vahedi et al., 2021). Sejumlah kajian menegaskan otoritas peradilan agama untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, serta menyebut kebutuhan regulasi prosedural yang memadai sebagai konsekuensi berkembang pesatnya ekonomi syariah (Rumbay & Wiryadinata, 2021; Vahedi et al., 2021).

Dalam pemetaan sumber hukum materiil yang dipakai hakim peradilan agama untuk sengketa perbankan syariah, penelitian menyebut penggunaan kontrak (isi perjanjian), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan melalui PERMA No. 2 Tahun 2008, yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, serta fiqh sebagai doktrin/pengetahuan hukum Islam (Hassan & Malik, 2020; Kuhlmann & Kury, 2018). Penelitian lain tentang kompetensi hakim juga menegaskan bahwa dalam sengketa ekonomi syariah, sumber hukum yang dirujuk meliputi al-Qur'an dan Hadis, peraturan perundang-undangan ekonomi syariah (misalnya UU Perbankan Syariah), KHES, yurisprudensi, dan kebiasaan/habits sebagai kaidah, yang keseluruhannya menjadi basis argumentatif dalam pemeriksaan dan putusan (Alghushami, 2020; Vahedi et al., 2021). Kerangka ini menunjukkan bahwa ajudikasi di peradilan agama Indonesia bersifat “hibrida” secara sumber hukum: ia menuntut integrasi antara norma syariah (fiqh dan fatwa) dan norma negara (peraturan, PERMA, hukum acara), dengan putusan sebagai output yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal-formal sekaligus syar'i (Hassan & Malik, 2020; Kuhlmann & Kury, 2018).

Dari sisi hukum acara, penelitian tentang peradilan agama menyebut bahwa prosedur beracara (formal law/procedural law) yang berlaku dalam peradilan agama pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, kecuali jika ada aturan khusus; ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 54 UU Peradilan Agama (Kuhlmann & Kury, 2018; Mujib et al., 2024). Pola ini paralel dengan pengamatan dalam arbitrase komersial internasional yang menyatakan bahwa kecenderungan di negara-negara Islam adalah menerapkan Sharī'ah sebagai hukum substantif, bukan sebagai hukum prosedural, karena al-Qur'an dan Sunnah dinilai “silent” mengenai unsur-unsur prosedural arbitrase; akibatnya, prosedur sering diambil dari perangkat modern (misalnya adopsi model UNCITRAL dalam beberapa rezim) sementara Sharī'ah memandu aspek substansi/ketertiban umum (Farah & Hattab, 2020; Nurjaman et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, integrasi prosedur modern dengan substansi syariah ini juga tampak dalam pedoman Mahkamah Agung mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah: kajian tentang PERMA No. 14 Tahun 2016 menegaskan adanya ketentuan yang mengharuskan putusan di bidang ekonomi syariah memuat alasan dan dasar putusan sekaligus memuat prinsip syariah yang menjadi basis mengadili (Amrullah, 2022; Rumbay & Wiryadinata, 2021).

Penguatan kapasitas hakim menjadi isu kunci dalam menjaga kualitas ajudikasi. Kajian tentang sengketa perbankan syariah menyimpulkan bahwa variasi putusan dipengaruhi perbedaan kompetensi hakim dan perbedaan pemahaman syariah; penelitian tersebut merekomendasikan pelatihan terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi hakim agar putusan mampu memberi keadilan bagi para pihak (Kuhlmann & Kury, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang pendidikan dan pelatihan hakim menyoroti kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah dalam kerangka PERMA No. 14 Tahun 2016, yang bertujuan membentuk sumber daya hakim yang profesional, berintegritas, independen, dan kompeten dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Alghushami, 2020). Kajian lain juga menekankan bahwa dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah diperlukan hakim yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi, serta melihatnya sebagai respons terhadap bertambahnya kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah (Amrullah, 2022).

Dengan demikian, lembaga yang berwenang dalam ajudikasi (peradilan agama) tidak hanya dipahami dari sisi yurisdiksi formal, tetapi juga dari sisi kapasitas epistemik hakim untuk menilai kepatuhan syariah suatu akad, menimbang bukti, dan menyusun ratio decidendi yang mengaitkan prinsip syariah dengan fakta dan norma positif (Alghushami, 2020; Kuhlmann & Kury, 2018).

8. Ajudikasi dan Mediasi dalam Proses Berperkara: Court-Annexed Settlement sebagai Tahap Pra-Putusan

Meskipun fokus utama ajudikasi adalah pemeriksaan dan putusan, sejumlah kajian Indonesia menekankan bahwa mediasi menjadi bagian terintegrasi dalam proses berperkara, termasuk di peradilan agama. Kajian filosofis tentang mediasi dalam sengketa waris Islam menyebut bahwa mediasi awalnya berkembang sebagai penyelesaian di luar pengadilan, tetapi perkembangan sistem peradilan membuat mediasi menjadi bagian yang “tidak terpisahkan” dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan; bahkan mediasi dipaparkan sebagai tahapan yang “wajib” dilaksanakan hakim sebelum melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebut mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak (Alkharji, 2024).

Studi sosio-yuridis tentang mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pasangkayu juga menempatkan mediasi sebagai konstruksi yang dipandu asas kesepakatan melalui musyawarah, sembari menyatakan bahwa praktik mediasi di pengadilan agama Indonesia melekat pada sistem hukum positif dan sekaligus memiliki korespondensi dengan konsep ishlāḥ serta prosedur taḥkīm dalam hukum Islam (Kariuki & Nwauche, 2023). Integrasi ini konsisten dengan literatur yang melihat ṣulḥ sebagai mekanisme yang bisa dilembagakan secara court-annexed di bawah yurisdiksi qāḍī, sehingga ADR dapat berfungsi sebagai prasyarat atau tahap awal sebelum ajudikasi final dijalankan (Akanbi et al., 2016; Hidayah & Azis, 2023).

Dalam konteks efisiensi dan akses keadilan, kebijakan peradilan juga diarahkan pada prinsip penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kajian tentang small claim courts di peradilan agama menautkan prinsip ini pada ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memandang mekanisme gugatan sederhana sebagai terobosan untuk membantu beban sengketa; sumber yang sama juga menyebut adanya batas waktu penyelesaian perkara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tertentu yang menekankan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu dari pendaftaran perkara (dengan pengecualian tertentu) (Arafa, 2020). Dalam kerangka administrasi keadilan, tekanan pada efisiensi prosedural harus tetap diletakkan dalam relasi dengan keadilan prosedural dan substantif, karena prosedur berfungsi memastikan due process, bukan sekadar percepatan penyelesaian (Arafa, 2020; Oseni, 2015).

9. Ajudikasi di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) dalam Praktik Modern: Ajudikasi sebagai Produk Lembaga ADR

Istilah “ajudikasi” dalam praktik modern Indonesia juga muncul di ranah ADR sektor keuangan, yang menunjukkan perluasan makna ajudikasi sebagai “putusan oleh pihak ketiga yang berwenang” di luar pengadilan. Kajian mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia menginventarisasi bahwa dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan terdapat model mediasi, ajudikasi, dan arbitrase dalam satu lembaga (LAPSPI), dan menekankan integritas, kemandirian, serta imparsialitas mediator, ajudikator, dan arbiter yang diatur dalam kode etik (Jahar, 2019).

Sumber lain yang menelaah dinamika regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia juga menyebut bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah, mediasi, BASYARNAS, dan lainnya, serta jalur litigasi; pilihan forum dapat diatur dalam kontrak secara tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Sukadi & Zuhriah, 2021). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa “lembaga yang berwenang” dalam pengertian ajudikasi dapat mencakup lembaga pengadilan (qaḍā') maupun lembaga ADR yang memperoleh legitimasi dari perjanjian para pihak dan/atau kerangka regulasi negara, meskipun konsekuensi eksekusi, pembatalan, dan kepastian hukum dapat menjadi isu tersendiri ketika bersinggungan dengan yurisdiksi peradilan (Stefini, 2025; Sukadi & Zuhriah, 2021).

10. Tantangan: Pluralitas Sumber, Kepatuhan Syariah, dan Konsistensi Putusan

Literatur menunjukkan beberapa tantangan konseptual dan praktis dalam membantu ajudikasi memenuhi fungsi keadilan. Pertama, pluralitas sumber hukum dan celah regulasi dapat memunculkan multi-tafsir yang berimplikasi pada disparitas putusan; kajian sengketa perbankan syariah menegaskan bahwa aturan yang bersifat umum dapat menciptakan loopholes dan berujung pada interpretasi beragam oleh hakim (Hassan & Malik, 2020), sementara kajian lain menilai bahwa kekosongan/ketidakselarasan regulasi mendorong kebutuhan ijtihad hakim untuk memutus perkara agar putusan tetap berada dalam koridor prinsip ketuhanan dan ketentuan hukum Islam (Amrullah, 2022).

Kedua, tekanan kepatuhan syariah dalam putusan menuntut hakim tidak hanya menguasai hukum positif tetapi juga epistemologi syariah; beberapa penelitian menautkan kebutuhan ini pada program pelatihan dan sertifikasi hakim ekonomi syariah (Alghushami, 2020; Kuhlmann & Kury, 2018; Rumbay & Wiryadinata, 2021). Ketiga, dalam beberapa kasus, kontrak para pihak yang memuat klausul forum (misalnya arbitrase syariah) dapat memengaruhi apakah peradilan agama berwenang mengadili atau harus menolak; hal ini ditunjukkan dalam studi yang menyebut bahwa hakim mempertimbangkan klausul penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah yang dapat menegasikan kompetensi peradilan agama untuk memeriksa (Hassan & Malik, 2020), sekaligus sejalan dengan kajian sosiologis regulasi yang menyatakan forum di luar peradilan agama dapat dipilih bila disepakati secara tertulis dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Sukadi & Zuhriah, 2021).

Selain itu, dinamika hubungan antara hukum syariah dan prosedur modern juga dapat menghasilkan variasi desain institusional. Literatur arbitrase internasional menyebut bahwa penolakan eksekusi putusan arbitrase asing di negara-negara Islam dapat terjadi jika putusan bertentangan dengan kebijakan publik syariah (Sharī'ah public policy), yang menegaskan bahwa “kepatuhan syariah” sering beroperasi sebagai standar substantif pengujian hasil ajudikatif/arbitral (Farah & Hattab, 2020). Dalam kerangka yang lebih luas, diskursus tentang yurisdiksi pengadilan Sharī'ah di ruang publik Barat menekankan bahwa ketidakjelasan ruang lingkup yurisdiksi dan bentuk institusi dapat memicu debat emosional dan politis, sehingga memperkuat kebutuhan klarifikasi institusional mengenai kompetensi, prosedur, dan bentuk pengakuan keputusan (Apellániz, 2020; Broyde, 2024).

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa “ajudikasi menurut hukum Islam” dalam praktik kontemporer menuntut desain institusional yang mampu mengintegrasikan: (i) kompetensi syariah, (ii) kepastian prosedural, dan (iii) mekanisme pengakuan/eksekusi yang efektif (Farah & Hattab, 2020; Kuhlmann & Kury, 2018).

11. Kesimpulan

Ajudikasi menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa melalui pemeriksaan dan putusan oleh lembaga berwenang, yang dalam tradisi Islam terartikulasikan melalui konsep qaḍā' dan peran qāḍī dalam administrasi keadilan (Bhatti, 2019; Hidayah & Azis, 2023). Walaupun ajudikasi menekankan keputusan yang mengikat, literatur menunjukkan bahwa sistem Islam secara historis dan konseptual menempatkan penyelesaian damai (ṣulḥ) dan arbitrase (taḥkīm) sebagai mekanisme yang dapat diprioritaskan atau diintegrasikan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, termasuk dalam bentuk court-annexed ADR di bawah yurisdiksi peradilan Sharī'ah (Akanbi et al., 2016; Hidayah & Azis, 2023).

Agar ajudikasi selaras dengan tujuan keadilan dalam Islam, prosesnya harus mematuhi prinsip due process/fair trial (misalnya keterbukaan persidangan dan pengakuan advokasi), sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi pembuktian dan administrasi perkara sepanjang memenuhi syarat validitas dan akuntabilitas (Al-Badayneh et al., 2024; Suhendar & Janwari, 2023). Dalam konteks Indonesia, ajudikasi terutama terlembaga di Peradilan Agama—khususnya untuk sengketa ekonomi syariah—dengan sumber hukum materiil yang mencakup kontrak, KHES (PERMA No. 2/2008), fatwa DSN-MUI, fiqh, dan yurisprudensi, serta pedoman prosedural seperti PERMA No. 14/2016 yang menegaskan pentingnya memasukkan prinsip syariah dalam pertimbangan putusan (Amrullah, 2022; Hassan & Malik, 2020; Kuhlmann & Kury, 2018).

Literatur juga menegaskan bahwa penguatan kompetensi dan sertifikasi hakim serta pembenahan regulasi untuk menutup celah multi-tafsir merupakan prasyarat penting agar ajudikasi dapat memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi para pencari keadilan (Alghushami, 2020; Hassan & Malik, 2020; Kuhlmann & Kury, 2018).

Daftar Pustaka

Adelia, D., Yumarni, A., & Suprijatna, D. (2023). Optimizing the improvement of judge competence in settlements of sharia economic disputes in religious courts. Batulis Civil Law Review, 4(2), 168–182. https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1718 

Akanbi, M. M., Abdulrauf, L. A., & Daibu, A. A. (2016). Customary arbitration in Nigeria: A review of extant judicial parameters and the need for paradigm shift. Journal of Sustainable Development Law and Policy (The), 6(1), 199. https://doi.org/10.4314/jsdlp.v6i1.9 

Al-Badayneh, D. M., Al-Tarawneh, M. E., Lamchichi, A. A., & Ellamey, Y. M. (2024). Restorative justice: Does it work in the Arab countries? International Journal of Religion, 5(8), 125–139. https://doi.org/10.61707/23mn6z72 

Alghushami, H. A. (2020). Relations between tribal arbitration and formal judiciary. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 4(2). https://doi.org/10.26389/ajsrp.s230619 

Alkharji, A. A. S. (2024). Understanding Islamic Sharia and the KSA legal system. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/138-07 

Amrullah, R. A. (2022). Solution of shariah economic disputes in the provisions set by the Supreme Court. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape), 6(2), 338–353. https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i2.933 

Apellániz, F. (2020). Introduction (pp. 1–37). https://doi.org/10.1163/9789004431737_002 

Arafa, M. A. (2020). Islamic jurisdiction: Sharie'a courts and the future of public policy. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, 25(1), 6–26. https://doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v25i11829 

Baderin, M. A. (2010). Administration of justice under the Shariah, common law and civil law system: Towards a better understanding. Malaysian Journal of Syariah and Law, 2. https://doi.org/10.33102/mjsl.v2i1.27 

Bhatti, M. (2019). Managing Shariah non-compliance risk via Islamic dispute resolution. Journal of Risk and Financial Management, 13(1), 2. https://doi.org/10.3390/jrfm13010002 

Broyde, M. J. (2024). Faith-based family law arbitration in secular democracies—Is the end near? (pp. 590–614). https://doi.org/10.1163/9789004546189_031 

Farah, A. Q., & Hattab, R. (2020). The application of Sharīʿah finance rules in international commercial arbitration. Utrecht Law Review, 16(1), 117–139. https://doi.org/10.36633/ulr.592 

Harahap, P. H., Asmuni, Syahputra, A., Meidina, A. R., & Zein, A. (2023). Religious court decisions regarding the revocation of grant (hibah) in the perspective of Islamic jurisprudence. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 215–232. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9767 

Hassan, A., & Malik, D. M. (2020). Evolution of dispute resolution processes: From informal to formal and back to informal. Global Social Sciences Review, V(II), 327–333. https://doi.org/10.31703/gssr.2020(v-ii).31 

Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of progressive law in sharia banking dispute settlement: Case study of religious court decisions in Indonesia. Ulumuna, 27(1), 227–257. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652 

Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing sharia in modern Indonesia: The case of zakat, waqf and family law. Studia Islamika, 26(2), 207–245. https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797 

Kariuki, F., & Nwauche, E. S. (2023). Reflections on the “autonomous alternative justice system institutions” in Kenya's alternative justice systems policy frameworks. Recht in Afrika, 26(1), 70–83. https://doi.org/10.5771/2363-6270-2023-1-70 

Kuhlmann, A., & Kury, H. (2018). Some considerations of restorative justice before and outside of contemporary western states. Kriminologijos Studijos, 5, 5–42. https://doi.org/10.15388/crimlithuan.2017.5.11731 

Mujib, M. H. F., Budiono, A. R., Fadli, Moh., & Hamidah, S. (2024). Authority of religious courts: Establishing heirs for non-Muslims. International Journal of Religion, 5(1), 410–419. https://doi.org/10.61707/zdt00775 

Nurjaman, M. I., Arifin, T., Athoillah, M. A., Witro, D., & Pary, H. (2022). Dynamics of sharia economic dispute resolution regulations in the sociology of law. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 87. https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14386 

Okoli, A. C. (2019). ODR: An Islamic jurisprudence perspective. Conflict Studies Quarterly, (26), 53–67. https://doi.org/10.24193/csq.26.4 

Oseni, U. A. (2015). Sharī'ah court-annexed dispute resolution of three commonwealth countries—A literature review. International Journal of Conflict Management, 26(2), 214–238. https://doi.org/10.1108/ijcma-06-2012-0050 

Pfeiffer, J. (2011). Traditional dispute resolution mechanisms in Afghanistan and their relationship to the national justice sector. Verfassung in Recht Und Übersee, 44(1), 81–98. https://doi.org/10.5771/0506-7286-2011-1-81 

Rumbay, C. A., & Wiryadinata, H. (2021). An exploration to Christianity teaching concerning penal mediation of criminal procedure law in Indonesia. Justitia Et Pax, 37(2). https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3654 

Stefini, T. (2025). Ottoman justice and political economy of empires: Venetian merchants in seventeenth-century Ottoman courts. Comparative Studies in Society and History, 1–26. https://doi.org/10.1017/s0010417525100261 

Suhendar, H., & Janwari, Y. (2023). Regulation and significance of sharia economic dispute resolution in religious courts. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 8(2), 304–319. https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i2.267 

Sukadi, I., & Zuhriah, E. (2021). The legal policy of judicial power: The idea of implementation of small claim courts in religious courts. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10913 

Vahedi, H., Zahedi, A., & Janaki, F. M. (2021). Evaluation of the role and position of dispute resolution councils in Iran's criminal policy in comparison with similar institutions in the French judiciary. Jurnal Cita Hukum, 9(2), 237–258. https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.21744 

Wahb, Y. A. (2023). Competing authorities. American Journal of Islam and Society, 39(3–4), 87–111. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2993 

Willya, E. (2023). Implications of Islamic law in business dispute resolution: A qualitative approach to Muslim entrepreneurs. Sanskara Hukum Dan Ham, 2(01), 42–48. https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.243