01170 - Advokat menurut Hukum Islam: Kajian Fungsional, Etika Profesi, dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Abstract

This article examines the concept of advocate (advokat) from the perspective of Islamic law and its relevance within the Indonesian positive legal system. Although the term “advocate” is not explicitly found in classical Islamic legal sources, its socio-juridical functions—including the provision of legal assistance, legal accompaniment, representation, and dispute resolution—have conceptual equivalents in the Sharia tradition through the institutions of al-wakalah (agency/representation), hakam (arbitrator), mushalih-alaih (reconciliator), and mufti (legal opinion provider). Employing a normative-comparative method grounded in literature review, this article examines the legitimacy, functions, and professional ethics of advocates in alignment with Sharia principles while remaining compatible with Law Number 18 of 2003 on Advocates. The findings indicate that the advocate, from an Islamic perspective, may be understood as a wakalah-based profession oriented toward justice and public welfare (maslahah), governed by ethical standards emphasizing trustworthiness (amanah), mutual assistance (ta'awun), good faith, and the prohibition of unlawful means. The Sharia advocate does not differ formally from advocates in general, but differs in the value base and goal orientation rooted in maqashid al-Sharia.

Keywords: advocate, Islamic law, al-wakalah, professional ethics, legal aid, maqashid al-Sharia 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep advokat dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun terminologi “advokat” tidak dikenal secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik, fungsi sosial-yuridisnya—mencakup pemberian bantuan hukum, pendampingan, representasi, dan penyelesaian sengketa—memiliki padanan konseptual dalam tradisi syariah melalui institusi al-wakalah (perwakilan), hakam (penengah), mushalih-alaih (rekonsiliator), dan mufti (pemberi pandangan hukum). Dengan menggunakan metode normatif-komparatif berbasis kajian pustaka, artikel ini menelaah legitimasi, fungsi, dan etika profesi advokat yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus kompatibel dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokat dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai profesi wakalah yang berorientasi keadilan dan kemaslahatan, dengan standar etik yang menekankan amanah, tolong-menolong, iktikad baik, dan larangan menempuh cara-cara batil. Advokat syariah tidak berbeda secara formal dari advokat pada umumnya, melainkan berbeda pada basis nilai dan orientasi tujuan yang berpijak pada maqashid al-syariah. 

Kata kunci: advokat, hukum Islam, al-wakalah, etika profesi, bantuan hukum, maqashid al-syariah 

1. Pendahuluan

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, advokat didefinisikan sebagai “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang,” sebagaimana dirujuk oleh berbagai kajian yang mengutip Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) (Ramli, 2019; Salam et al., 2020; Siregar et al., 2023; Triyanta, 2004; Yasin, 2017). Definisi yuridis tersebut menegaskan bahwa advokat adalah profesi pemberi jasa hukum (legal services) yang cakupannya tidak terbatas pada litigasi, melainkan juga mencakup kerja-kerja nonlitigasi seperti konsultasi dan pendampingan hukum (Salam et al., 2020; Siregar et al., 2023; Yasin, 2017).

Pada saat yang sama, kajian-kajian yang membahas advokat dari perspektif hukum Islam menekankan bahwa terminologi “advokat” tidak dikenal secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik, namun fungsi sosial-yuridisnya—meliputi pemberian bantuan hukum, pendampingan, representasi, dan penyelesaian sengketa—memiliki padanan konseptual dalam tradisi hukum Islam (Humairah et al., 2023; Siregar et al., 2023; Spaltani, 2020; Triyanta, 2004). Dengan demikian, pembahasan “advokat menurut hukum Islam” lazim diposisikan bukan sebagai pencarian istilah literal, melainkan sebagai telaah atas legitimasi, fungsi, dan etika peran pembela/pendamping hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah—misalnya keadilan, amanah, dan tolong-menolong—sekaligus kompatibel dengan struktur kelembagaan peradilan modern di Indonesia (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017; Humairah et al., 2023; Irfansyah, 2023; Spaltani, 2020).

2. Advokat dalam Hukum Positif Indonesia: Definisi, Ruang Lingkup Jasa Hukum, dan Kedudukan sebagai Penegak Hukum

Sejumlah literatur menegaskan bahwa UU Advokat memposisikan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, serta dalam pelaksanaan profesinya dilindungi oleh undang-undang (Afwa & Sulistyowati, 2023; Ramli, 2019; Salam et al., 2020; Syahputri et al., 2023). Kedudukan tersebut dipertegas melalui Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang dipahami oleh para penulis sebagai basis status advokat sebagai penegak hukum yang setara—dalam arti sejajar—dengan unsur penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim (Afwa & Sulistyowati, 2023; Ramli, 2019; Syahputri et al., 2023). Dalam konstruksi ini, advokat bukan sekadar “pekerja jasa” untuk kepentingan privat klien, melainkan bagian dari ekosistem penegakan hukum dengan implikasi adanya tanggung jawab bukan hanya kepada klien, tetapi juga kepada pengadilan dan masyarakat (Afwa & Sulistyowati, 2023; Janah, 2019).

Pada level fungsi, sejumlah kajian mengutip ketentuan UU Advokat yang memaknai “jasa hukum” sebagai pelayanan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Salam et al., 2020; Yasin, 2017). Konstruksi ini juga dijelaskan sebagai alasan mengapa peran advokat dapat hadir baik di dalam proses peradilan (litigasi) maupun di luar peradilan (nonlitigasi) (Janah, 2019; Yasin, 2017), serta mengapa advokat kerap dipandang sebagai profesi mulia (officium nobile) karena dibutuhkan untuk pembelaan setiap orang tanpa membedakan latar belakang sosial (Tuasikal, 2019; Yasin, 2017).

Namun demikian, literatur juga menekankan problem kesenjangan antara norma dan praktik, misalnya kecenderungan sebagian praktisi mengabaikan kode etik atau ketentuan perundang-undangan sehingga memunculkan ambiguitas dan potensi malpraktik profesi (Syahputri et al., 2023).

3. Kerangka Konseptual Hukum Islam: Mengapa “Advokat” Tidak Disebut, Tetapi Fungsinya Diakui

Beberapa kajian normatif menyatakan bahwa dalam Islam tidak ditemukan penggunaan kata “advokat” sebagai istilah formal, sehingga advokat “tidak dapat didefinisikan” secara terminologis dalam teks klasik. Akan tetapi, jika dicermati dari sisi fungsi, para ahli hukum menyetarakan peran advokat modern dengan institusi/aktor pemberi bantuan hukum dalam tradisi Islam (Humairah et al., 2023; Siregar et al., 2023; Spaltani, 2020; Triyanta, 2004).

Dalam literatur yang membahas “advokat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif,” disebutkan tiga kategori profesi yang menjalankan tugas memberi jasa hukum dalam perspektif Islam, yaitu hakam, mufti, dan mushalih-alaih, yang fungsinya dipahami sebanding dengan advokat/pengacara/arbiter/konsultan hukum/penasihat hukum sebagai pemberi jasa hukum (Siregar et al., 2023). Klaim kesetaraan fungsional yang sama juga muncul dalam pembahasan legalitas advokat perspektif hukum Islam, yang menegaskan bahwa walaupun istilah advokat tidak dikenal, kedudukan dan fungsi advokat dapat dipadankan dengan pemberi bantuan hukum seperti mushalih-alaih, mufti, dan hakam (Triyanta, 2004). Pembacaan semacam ini juga digunakan untuk menjelaskan mengapa profesi advokat dinilai “diperbolehkan” dalam hukum Islam, sekalipun istilahnya tidak digunakan (Humairah et al., 2023; Triyanta, 2004).

Dalam kerangka tersebut, legitimasi peran advokat dikaitkan dengan sumber-sumber normatif Islam—Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'/kesepakatan ulama—sebagai dasar pembenaran keberadaan pemberi bantuan hukum (Spaltani, 2020; Triyanta, 2004). Literatur legalitas advokat dalam perspektif Islam bahkan mengaitkan legitimasi etik peran bantuan hukum dengan hadis yang menekankan nilai menolong sesama: Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya (Triyanta, 2004). Dengan demikian, pijakan konseptual Islam terhadap “profesi pembela/pendamping hukum” dibangun melalui kombinasi: (i) analogi fungsional terhadap lembaga/aktor hukum Islam (hakam, mufti, mushalih), dan (ii) justifikasi normatif berbasis nilai tolong-menolong dan keadilan (Humairah et al., 2023; Siregar et al., 2023; Triyanta, 2004).

4. Al-Wakalah (Perwakilan) sebagai Fondasi Representasi dan Pendampingan dalam Sengketa

Diskursus “advokat dalam Islam” sangat sering ditautkan dengan konsep al-wakalah (perwakilan/delegasi). Sejumlah kajian menegaskan bahwa Islam memberi perhatian terhadap status dan mandat/perwakilan yang diberikan seseorang kepada orang lain, dan mengakui praktik al-wakalah karena kebutuhan manusia terhadap mekanisme perwakilan dalam urusan hukum (Humairah et al., 2023; Irfansyah, 2023). Dalam pembahasan tentang hak imunitas advokat, misalnya, dijelaskan pentingnya delegasi (wakalah) dan diklaim bahwa Islam memandang wakalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam relasi manusia (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017).

Literatur tentang legalitas advokat juga menambahkan dimensi historis: pada masa Dinasti 'Abbasyiyah, gagasan perwakilan (al-wakalah)—khususnya dalam sengketa perdata dan pidana (khushumah)—mulai disempurnakan dan dibakukan. Pengaturan bahwa terdakwa dapat mencalonkan wakil untuk proses persidangan membuat peran advokat semakin jelas dalam lembaga peradilan (Triyanta, 2004). Pada titik ini, wakalah menjadi jembatan konseptual yang memungkinkan profesi advokat modern dipahami sebagai institusionalisasi praktik perwakilan yang telah dikenal dalam tradisi Islam (Humairah et al., 2023; Irfansyah, 2023; Triyanta, 2004).

Lebih jauh, literatur “esensi keberadaan advokat menurut hukum Islam” menempatkan al-wakalah sebagai “cikal bakal profesi advokat,” sekaligus menegaskan bahwa ruang lingkup pelayanan advokat tidak hanya litigasi, tetapi juga nonlitigasi (Humairah et al., 2023). Dengan demikian, dalam pembacaan hukum Islam, advokat dapat dipahami sebagai pihak yang menerima mandat (wakalah) untuk mendampingi, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan hukum orang lain—dengan syarat amanah dan orientasi kepada keadilan (Humairah et al., 2023; Irfansyah, 2023).

5. Hakam, Mushalih, dan Mufti: Tiga Padanan Fungsi Advokat dalam Tradisi Syariah

Literatur kontemporer Indonesia yang membahas advokat dalam perspektif Islam mengonsolidasikan tiga figur/otoritas: hakam, mushalih-alaih, dan mufti sebagai padanan fungsional advokat modern (Siregar et al., 2023; Spaltani, 2020; Triyanta, 2004).

Dalam konteks hakam, kajian tentang asas bantuan hukum dan peran hakam menegaskan hubungan konsep hakam dengan penegakan hukum melalui tafsir atas Surah al-Nisâ' ayat 35, sehingga hakam dipahami sebagai mekanisme bantuan/penyelesaian sengketa yang berakar pada sumber utama Islam (Spaltani, 2020). Dalam kaitan mushalih-alaih (perdamaian/rekonsiliasi), literatur advokat syariah dalam mediasi perceraian menekankan bahwa penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi merupakan praktik yang relevan, dan advokat syariah dipandang kompeten ketika menjalankan peran pendampingan dan kuasa dengan orientasi tolong-menolong serta berpegang pada sumber ajaran Islam (maqashid al-syariah) (Harahap et al., 2023; Irfansyah, 2023). Adapun fungsi mufti dipahami terkait pemberian pendapat hukum dan bimbingan normatif; literatur legalitas advokat menekankan bahwa sebelum perkara diajukan ke proses peradilan, para pihak “diwajibkan”—dalam pengertian normatif yang dikemukakan penulis—untuk mencari ahli hukum guna memberi ijtihad, sehingga aspek pemberian pandangan hukum menjadi bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa (Triyanta, 2004).

Pemetaan tiga figur tersebut memperlihatkan bahwa “advokat menurut hukum Islam” tidak direduksi pada satu fungsi semata. Ia mencakup: (i) fungsi representasi (wakalah), (ii) fungsi fasilitasi perdamaian (hakam/mushalih), dan (iii) fungsi argumentasi/pandangan hukum (mufti/ijtihad) (Irfansyah, 2023; Siregar et al., 2023; Spaltani, 2020; Triyanta, 2004). Konsekuensinya, ukuran kualitas advokat dalam perspektif Islam tidak hanya pada kemampuan teknis litigasi, melainkan juga pada kapasitas etik dan epistemik dalam menimbang keadilan serta kemaslahatan saat membantu klien (Harahap et al., 2023; Humairah et al., 2023; Irfansyah, 2023).

6. Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Islam: Keadilan, Amanah, dan Akhlak

Berbagai sumber menegaskan bahwa profesi advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) yang menuntut etika dan integritas, sebab tugas advokat di pengadilan adalah menyajikan fakta dan pertimbangan relevan agar hakim dapat memutus seadil-adilnya (Tuasikal, 2019; Yasin, 2017). Dalam perspektif Islam, etika tersebut dipertegas dengan tuntutan agar penegak hukum—termasuk advokat—memprioritaskan nilai keadilan ketika menangani klien dan perkara (Tuasikal, 2019). Literatur etika profesi advokat menurut perspektif Islam juga menekankan relasi pembelaan yang bertumpu pada saling percaya (mutual trust) antara advokat dan klien, serta pentingnya akhlak: advokat harus adil, berakhlak mulia, dan bertutur kata sopan, tidak kasar (Tuasikal, 2019).

Pada saat yang sama, literatur “pendekatan hukum transendental” dalam peran advokat menggarisbawahi bahwa advokat sebagai profesi bebas dan bertanggung jawab seharusnya berlandaskan kode etik serta “Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang dimaknai sebagai basis nilai spiritual (transendental) dalam penyelesaian perkara (Janah, 2019). Pendasaran transendental ini beririsan dengan argumen dalam kajian legalitas advokat bahwa profesi advokat selayaknya menjunjung nilai keadilan dan tidak menerima suap (Triyanta, 2004), sekaligus menunjukkan bahwa etika advokat dalam diskursus Islam tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi menuntut orientasi moral-spiritual yang menjaga martabat profesi (Janah, 2019; Triyanta, 2004; Tuasikal, 2019).

7. Bantuan Hukum (Prodeo/Pro Bono) sebagai Kewajiban: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam konteks Indonesia, bantuan hukum dipahami sebagai jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, sebagaimana dirujuk melalui Pasal 1 angka 9 UU Advokat (Umam, 2017). Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma juga dijelaskan melalui Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, yang ditegaskan dalam kajian tentang hak bantuan hukum prodeo (Umam, 2017).

Kajian perbandingan bantuan hukum prodeo menegaskan bahwa baik konsep hukum Islam maupun hukum nasional memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan keadilan, meskipun berbeda pada sumber hukum: hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad; sedangkan hukum nasional bersumber pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Umam, 2017). Kajian yang sama juga menyatakan perbedaan sumber pembiayaan: hukum Islam disebut bersumber dari baital mal, sedangkan hukum nasional dari anggaran Mahkamah Agung dan APBA (Umam, 2017).

Dari sudut pandang konseptual ini, advokat dapat dilihat sebagai subjek penting dalam rezim bantuan hukum, karena advokat memiliki mandat profesional untuk memastikan akses keadilan bagi kelompok yang tidak mampu (Berutu et al., 2023; Umam, 2017). Pada tataran praktik kelembagaan, studi strategi lembaga bantuan hukum menegaskan bahwa pendampingan perkara perdata oleh lembaga bantuan hukum ataupun advokat penting dan diatur tidak hanya dalam hukum acara perdata, tetapi juga dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, dengan tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang kesulitan membayar honorarium advokat (Berutu et al., 2023). Dengan demikian, dalam sintesis hukum Islam dan hukum nasional, kewajiban bantuan hukum cuma-cuma dapat dipahami sebagai artikulasi nilai keadilan yang menjadi tujuan bersama, sekaligus instrumen pelembagaan prinsip akses terhadap bantuan hukum (Berutu et al., 2023; Umam, 2017).

8. Imunitas Advokat dan Batas “Iktikad Baik”: Perspektif UU Advokat dan Resonansi Prinsip Moral

Pembahasan tentang imunitas advokat menunjukkan bahwa UU Advokat memberikan perlindungan tertentu bagi advokat dalam menjalankan tugas pembelaan, khususnya ketika bertindak di proses peradilan (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017). Kajian “hak imunitas advokat terhadap pembelaan klien” menegaskan bahwa Pasal 16 UU Advokat dipahami sebagai ketentuan bahwa advokat tidak dapat dituntut karena menjalankan tugas membela klien dalam proses peradilan (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017). Namun, kajian tersebut juga menegaskan limitasi penting: apabila terdapat “itikad buruk” dari advokat, maka hak imunitas tidak berlaku, sehingga imunitas bukanlah hak absolut (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017). Contoh yang diberikan dalam kajian itu adalah situasi ketika advokat memerintahkan klien menyampaikan keterangan yang tidak sesuai fakta (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017).

Dengan demikian, “advokat menurut hukum Islam” dalam konteks Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konstruksi pertanggungjawaban moral—bahwa pembelaan tidak boleh ditempuh dengan cara yang merusak kebenaran dan keadilan (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017; Tuasikal, 2019). Keterbatasan imunitas itu juga selaras dengan tuntutan etika profesi: advokat sebagai profesi hukum yang memberikan pelayanan berbasis keterampilan dan etika tidak dapat berlindung di balik status penegak hukum untuk melegitimasi penyimpangan (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017; Syahputri et al., 2023). Literatur tentang peran advokat sebagai agent of law development mencatat adanya ketidakkonsistenan praktik advokat akibat pengabaian kode etik dan peraturan, yang pada akhirnya menimbulkan ambiguitas dan memicu malpraktik (Syahputri et al., 2023).

Secara normatif, imunitas dipahami sebagai instrumen proteksi untuk menjalankan profesi secara bebas dan mandiri, tetapi secara etis harus dibaca bersama syarat “iktikad baik” yang menutup ruang pembelaan dengan cara-cara menyimpang (Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017; Syahputri et al., 2023).

9. Upah/Honorarium Advokat dalam Perspektif Hukum Islam: Ijarah, Kehalalan, dan Larangan Menempuh Cara Batil

Dalam perspektif hukum Islam, kajian tentang honorarium advokat menegaskan adanya perdebatan sosial terkait “kehalalan” penerimaan upah advokat, sekaligus menyatakan bahwa ulama belum banyak membahasnya secara tuntas, sehingga muncul kesan ambiguitas (Firdaus & Sup, 2023). Namun, kajian yang sama menyimpulkan bahwa honorarium/upah advokat dapat dipahami sebagai bentuk ijarah (upah atas jasa), yakni klien menyediakan imbalan pembayaran atas layanan advokat (Firdaus & Sup, 2023).

Penegasan pentingnya ialah bahwa honorarium dinilai halal apabila uang yang diterima bukan hasil penipuan antara klien dan advokat dan tidak “menghalalkan segala cara” untuk memenangkan perkara (Firdaus & Sup, 2023). Dengan kata lain, penerimaan upah diposisikan sebagai akad muamalah (ijarah) yang sah, tetapi dibatasi oleh syarat moral: advokat tidak boleh menempuh cara-cara batil demi kemenangan klien (Firdaus & Sup, 2023).

Kajian honorarium juga menambahkan bahwa di Indonesia dasar hukum penetapan honorarium advokat adalah kesepakatan antara advokat dan klien (Firdaus & Sup, 2023). Di sini terlihat pola sintesis: hukum positif menyediakan kerangka kontraktual kesepakatan honorarium, sementara etika Islam menekankan integritas proses—tidak curang, tidak melegitimasi kebatilan (Firdaus & Sup, 2023; Tuasikal, 2019). Dengan demikian, “advokat menurut hukum Islam” tidak menolak struktur profesional berbayar, tetapi menuntut agar profesionalisme tersebut tidak mengubah pembelaan menjadi pembenaran terhadap kecurangan (Firdaus & Sup, 2023; Tuasikal, 2019).

10. Advokat Syariah, Maqashid Al-Syariah, dan Mediasi: Kekhususan pada Orientasi Nilai, Bukan pada Tugas Formal

Literatur tentang advokat syariah dalam mediasi perceraian menegaskan bahwa secara umum tugas advokat syariah sama seperti advokat non-syariah, yaitu membela kepentingan masyarakat dan klien dalam menegakkan keadilan (Harahap et al., 2023; Hasanah, 2024). Namun, perbedaannya ditekankan pada orientasi nilai ketika memberi pembelaan, pendampingan, dan kuasa: advokat syariah lebih berbasis prinsip tolong-menolong dan berpegang teguh pada sumber ajaran Islam (Harahap et al., 2023; Hasanah, 2024).

Kajian peran advokat sebagai mediator dalam Pengadilan Agama juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dipandang penting untuk menghasilkan win-win solution, dan advokat syariah dinilai lebih tepat menjalankan mediasi perceraian karena dipandu ajaran Islam (maqashid al-syariah) (Hasanah, 2024). Meskipun demikian, kajian tersebut juga menyatakan bahwa dari sisi tugas formal, tidak ada perbedaan antara advokat syariah dan non-syariah: keduanya membela kepentingan masyarakat dan klien dalam penegakan keadilan (Hasanah, 2024). Artinya, diferensiasi “syariah” di sini tidak melekat pada kewenangan formal yang berbeda, melainkan pada basis etika, keyakinan, dan orientasi tujuan syariah yang menjadi pedoman kerja (Harahap et al., 2023; Hasanah, 2024).

Dalam penguatan identitas kelembagaan, advokat syariah di Indonesia juga dikaitkan dengan organisasi profesi seperti Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan keberadaan APSI disebut sebagai perhimpunan sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat yang diakui memberi konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat berperkara di lingkungan Peradilan Agama (Harahap et al., 2023). Namun, literatur yang sama mencatat bahwa eksistensi APSI sebagai wajah baru belum “begitu eksis” dibanding organisasi advokat lain, walaupun fungsi advokat yang terhimpun di APSI pada dasarnya serupa dengan advokat pada umumnya (Harahap et al., 2023). Dengan demikian, advokat syariah dapat dipahami sebagai konfigurasi profesi advokat yang menekankan maqashid dan prinsip tolong-menolong sebagai pedoman etika, tanpa mengubah struktur dasar profesi advokat dalam hukum nasional (Harahap et al., 2023; Hasanah, 2024).

11. Advokat dalam Lingkungan Peradilan Agama: Kompetensi, Peran, dan Tantangan Prosedural

Dalam konteks kelembagaan peradilan, sejumlah literatur menegaskan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang Islam, termasuk bidang perkawinan dan kewarisan, serta perluasan kewenangan ke ekonomi syariah melalui perubahan UU Peradilan Agama (Ramli, 2019). Studi tentang peran advokat dalam Pengadilan Agama menegaskan bahwa eksistensi dan peran advokat untuk beracara di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan peradilan umum, meskipun perkara yang ditangani berbeda dan pengguna jasa advokat di Pengadilan Agama disebut lebih sedikit (Afwa & Sulistyowati, 2023).

Namun, tantangan praktis yang dicatat adalah tidak semua hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama identik dengan pengadilan umum; akibatnya, sebagian advokat tidak sepenuhnya menguasai hukum acara Pengadilan Agama (Afwa & Sulistyowati, 2023). Dalam isu perceraian, kajian analisis peran advokat menautkan keterlibatan advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan rujukan pada UU Peradilan Agama, serta menegaskan bahwa advokat dituntut profesional menjalankan tugas, termasuk jika kewajiban bantuan hukum tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi menurut UU Advokat dan kode etik (Prawiro, 2022).

Di sisi lain, literatur waris dalam Peradilan Agama menunjukkan problem penyimpangan praktik: terdapat kasus advokat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum, padahal Islam dan UU Peradilan Agama telah menentukan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga tindakan demikian dapat menimbulkan persoalan pembatalan peran advokat oleh peran peradilan agama dan mengganggu kepastian kompetensi absolut (Ramli, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa “advokat menurut hukum Islam” di konteks Indonesia juga mensyaratkan kompetensi institusional: memahami batas yurisdiksi dan logika kewenangan peradilan yang mengatur perkara-perkara syariah (Afwa & Sulistyowati, 2023; Ramli, 2019).

12. Sarjana Syariah sebagai Advokat: Kesetaraan Akses Profesi dan Dinamika Pengakuan

Beberapa kajian menegaskan bahwa UU Advokat membuka kesempatan bagi lulusan fakultas syariah/hukum Islam untuk menjadi advokat, sehingga sarjana hukum Islam memiliki kedudukan yang sama untuk memasuki profesi advokat tanpa diskriminasi (Rahmatullah, 2018; Salam et al., 2020). Penelitian tentang advokat alumni fakultas syariah di Makassar menyatakan bahwa regulasi memberi kesempatan dan keluasan bagi sarjana hukum Islam untuk menjadi advokat, dan hal ini didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2003 (Salam et al., 2020). Literatur lain tentang penguatan sistem Peradilan Agama juga menegaskan bahwa munculnya UU No. 18 Tahun 2003 membuka pintu bagi alumni fakultas syariah untuk bergabung dalam praktik advokat (Rahmatullah, 2018).

Namun, kajian yang sama menyebut UU Advokat sebagai undang-undang kontroversial, antara lain karena polemik kesetaraan sarjana hukum dan sarjana syariah, dan bahkan disebut ada penolakan presiden untuk menandatangani karena penyamarataan tersebut, sebagaimana dinarasikan penulis (Rahmatullah, 2018). Nuansa perdebatan itu juga tampak dalam kajian tentang politik hukum Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap legislasi hukum Islam: disebutkan adanya penolakan dari sebagian advokat terhadap klausul bahwa sarjana syariah dapat diterima menjadi advokat, yang oleh penulis dikaitkan dengan ketidakpahaman terhadap kurikulum fakultas syariah (Hutagaol et al., 2023).

Dalam perspektif pluralisme hukum Indonesia, studi tentang perjuangan advokat syariah untuk kesetaraan juga mencatat bahwa UU Advokat—khususnya ketentuan yang menyebut asosiasi advokat, termasuk APSI—berkaitan dengan dinamika pengakuan dan posisi advokat syariah di tengah pluralisme hukum Indonesia (Pratama et al., 2023). Secara sintesis, literatur-literatur ini menunjukkan bahwa pengakuan sarjana syariah sebagai advokat merupakan hasil konfigurasi politik hukum dan perdebatan epistemik tentang kompetensi, bukan sekadar isu administratif (Pratama et al., 2023; Rahmatullah, 2018; Salam et al., 2020).

13. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, “advokat menurut hukum Islam” dapat dipahami sebagai profesi pemberi jasa hukum yang secara fungsional sejalan dengan mekanisme Islam tentang perwakilan (al-wakalah), penyelesaian sengketa/rekonsiliasi (hakam dan mushalih), serta pemberian pandangan hukum (mufti/ijtihad), meskipun istilah “advokat” tidak dikenal dalam terminologi klasik (Humairah et al., 2023; Irfansyah, 2023; Siregar et al., 2023; Spaltani, 2020; Triyanta, 2004).

Dalam kerangka negara Indonesia, pemahaman ini berkelindan dengan definisi yuridis UU Advokat yang memposisikan advokat sebagai pemberi jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan, penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta subjek penting bantuan hukum cuma-cuma (Afwa & Sulistyowati, 2023; Ramli, 2019; Siregar et al., 2023; Syahputri et al., 2023; Umam, 2017). Dimensi yang membedakan perspektif Islam bukan pada penolakan profesi advokat, melainkan pada standar etik: advokat harus menegakkan keadilan, amanah, dan tolong-menolong, serta membatasi pembelaan dengan syarat iktikad baik—baik dalam hal imunitas, mediasi, maupun penerimaan honorarium (ijarah) yang halal dan bebas dari penipuan serta cara-cara batil (Firdaus & Sup, 2023; Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017; Hasanah, 2024; Triyanta, 2004; Tuasikal, 2019).

Pada akhirnya, artikel-artikel yang dikaji mengarahkan pada satu tesis praktis: advokat dalam perspektif Islam adalah “penegak keadilan” yang legitimasi dan kehormatannya sangat bergantung pada integritas moral ketika menjalankan mandat perwakilan dan bantuan hukum di tengah sistem peradilan modern (Hasanah, 2024; Humairah et al., 2023; Janah, 2019; Tuasikal, 2019).

Daftar Pustaka

Afwa, M. S., & Sulistyowati, S. (2023). Analisis perkembangan perbankan syariah di Malaysia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 3(2), 67–77. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1728 

Berutu, A., Hanan, A. F., & Lubis, F. (2023). Penerimaan honor/upah advokat dalam perspektif hukum Islam. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 22(1), 301–306. https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2786 

Firdaus, M. I., & Sup, D. F. A. (2023). Legal opinion dalam perspektif hukum Islam. El-Ghiroh, 21(1), 53–69. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.360 

Harahap, N. D., Khanis, N. Y. A., & Lubis, F. (2023). Hak imunitas advokat terhadap pembelaan klien. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 437–445. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2693 

Hariyanto, E., & Ni'matunnuriyah, N. (2017). Advokat syariah dalam mediasi perkara perceraian menurut maqashid al-syariah. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 18(1), 117. https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4277 

Hasanah, L. N. (2024). Pendampingan hukum bagi perempuan dan anak pasca cerai oleh tim advokat profit: Studi kasus di Pengadilan Agama Pati perkara nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4(2), 239–254. https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.744 

Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 412–420. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684 

Hutagaol, K. H., Hasibuan, A. Z., & Lubis, F. (2023). Kedudukan advokat sebagai agent of law development berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 7(1), 158–161. https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.158-161 

Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian sengketa pasar modal dalam memberikan referensi perencanaan investasi saham sebagai bagian dari perlindungan terhadap investor dalam perspektif hukum Indonesia melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715 

Janah, T. N. (2019). Pengaruh Islamic law system terhadap hukum ekonomi Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 4(2). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1962 

Pratama, R., Prasetia, A., & Lubis, F. (2023). Etika profesi advokat dalam menangani perkara hukum menurut perspektif hukum Islam. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 22(2), 340–350. https://doi.org/10.47467/mk.v22i2.2874 

Prawiro, A. (2022). Aktualisasi akad dalam fikih muamalah bagi lembaga keuangan syariah. Tasyri: Journal of Islamic Law, 1(2), 215–252. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30 

Rahmatullah, I. (2018). Legal opinion ahli syariah pasar modal (ASPM) dalam industri pasar modal syariah di Indonesia. Law and Justice, 3(1), 22–29. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6107 

Ramli, M. (2019). Peranan advokat dalam mewujudkan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 5(2), 146–160. https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3646 

Salam, N. Z. M. A., Marillang, M., & Hasan, H. (2020). Peran advokat alumni Fakultas Syariah dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Umum Makassar. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7(1), 45–58. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.12699 

Siregar, H. R., Lubis, A. N. A., & Zahara, F. (2023). Peranan advokat sebagai mediator di Pengadilan Agama perkara perceraian menurut maqashid al-syariah. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 426–436. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2692 

Spaltani, B. G. (2020). Peran advokat dalam penegakan hukum terorisme dengan pendekatan hukum transendental. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 21(3), 397–416. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14237 

Syahputri, R., Izzatunnada, I., & Lubis, F. (2023). Legalitas advokat dalam perspektif hukum Islam. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 22(1), 307–315. https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2787 

Triyanta, A. (2004). Undang-undang advokat dan de-kompartementasi studi ilmu hukum. Al-Mawarid, 12. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.art1 

Tuasikal, H. (2019). Peran strategis hukum keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) dalam penguatan sistem Peradilan Agama di Indonesia. Justisi, 4(1), 43–54. https://doi.org/10.33506/js.v4i1.530 

Umam, A. K. (2017). Kedudukan advokat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perspektif hukum. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 5(2), 188. https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4019 

Yasin, M. N. (2017). Politik hukum pemberlakuan gelar “Sarjana Hukum” untuk alumni Jurusan Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 168. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3856