01119 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Literatur Sistematis

Abstract

This article examines Bank Indonesia Certificates (SBI) from the perspective of Islamic economics through a systematic literature review. SBI is a conventional monetary instrument issued by Bank Indonesia (BI) in the form of short-term rupiah debt securities used in open market operations for monetary control and liquidity management. From the Islamic economics perspective, SBI is problematic due to its association with the interest rate system; the literature affirms that interest-based instruments are incompatible with Islamic banking because interest (riba) is prohibited, and therefore SBI "cannot be used" by Islamic banks. In response to the need for interest-free liquidity management in the Islamic banking segment, BI developed Islamic instruments—beginning with the Bank Indonesia Wadiah Certificate (SWBI) and subsequently transitioning to the Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS)—defined as short-term rupiah securities based on sharia principles, legitimized through DSN–MUI fatwas and regulated under BI Regulations. Thus, in Indonesian monetary policy practice, the function of "SBI for Islamic banks" is essentially transferred to SBIS, although the literature also notes implementation challenges as SBIS in several designs still references the SBI interest rate benchmark.

Keywords: Bank Indonesia Certificate, Islamic Economics, Open Market Operations, Bank Indonesia Sharia Certificate, Riba

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari perspektif ekonomi Islam melalui kajian literatur sistematis. SBI merupakan instrumen moneter konvensional yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) berupa surat berharga rupiah pengakuan utang jangka pendek yang digunakan dalam operasi pasar terbuka untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas. Dari perspektif ekonomi Islam, SBI bermasalah karena keterkaitannya dengan sistem suku bunga; literatur menegaskan bahwa instrumen berbasis bunga tidak sesuai untuk bank syariah karena bunga (riba) dilarang, sehingga SBI "tidak dapat digunakan" oleh bank syariah. Sebagai respons kebutuhan pengelolaan likuiditas tanpa bunga pada segmen perbankan syariah, BI mengembangkan instrumen syariah—berawal dari Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan kemudian beralih ke Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)—yang didefinisikan sebagai surat berharga jangka pendek rupiah berdasarkan prinsip syariah, berlegitimasi melalui fatwa DSN–MUI dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan demikian, dalam praktik kebijakan moneter Indonesia, fungsi "SBI bagi bank syariah" pada dasarnya dialihkan ke SBIS, meskipun literatur juga mencatat adanya tantangan implementasi karena SBIS dalam beberapa desain masih merujuk pada benchmark suku bunga SBI.

Kata kunci: Sertifikat Bank Indonesia, Ekonomi Islam, Operasi Pasar Terbuka, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Riba

________________________________________

1. Pendahuluan

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterbitkan Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas perbankan dan perekonomian. Dalam konteks sistem keuangan Indonesia yang menjalankan sistem perbankan ganda (dual banking system), keberadaan SBI sebagai instrumen moneter konvensional berbasis bunga (interest-based) menimbulkan pertanyaan mendasar dari perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba.

Kajian ini bertujuan menguraikan secara sistematis bagaimana SBI dipahami, dinilai, dan direspons dalam kerangka ekonomi Islam, serta bagaimana Bank Indonesia mengembangkan instrumen alternatif syariah sebagai pengganti SBI bagi segmen perbankan syariah. Pembahasan mencakup: konteks sistem moneter ganda Indonesia, definisi dan fungsi moneter SBI, penilaian ekonomi Islam terhadap SBI, evolusi instrumen syariah sebagai alternatif, fungsi SBIS dalam kerangka ekonomi Islam, temuan empiris lintas studi, serta isu benchmark bunga dalam praktik keuangan syariah.

________________________________________

2. SBI dalam Sistem Moneter Ganda Indonesia

Indonesia menjalankan sistem perbankan ganda (dual banking system), sehingga Bank Indonesia (BI) menjalankan kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah secara berdampingan (Ascarya, 2012). Dalam kerangka ini, instrumen operasi pasar terbuka (OPT/Open Market Operations/OMO) yang disebut dalam literatur mencakup instrumen konvensional seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (Anam et al., 2022; Muhammad et al., 2017; Prananingtyas, 2019). Literatur juga mencatat bahwa BI menerbitkan surat utang/efeknya sendiri, termasuk SBI sebagai instrumen kebijakan moneter (ASEAN+3 Bond Market Guide 2017, 2017), dan menerbitkan SBIS sebagai surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (ASEAN+3 Bond Market Guide 2017, 2017).

Dalam perspektif ekonomi Islam, penilaian atas SBI tidak dapat dilepaskan dari pembedaan tersebut: SBI adalah instrumen moneter konvensional berbasis bunga (interest-based), sedangkan SBIS dikembangkan sebagai alternatif yang dirancang sesuai prinsip syariah untuk kebutuhan pengelolaan likuiditas industri perbankan syariah (Anam et al., 2022; Puspitasari et al., 2022).

________________________________________

3. Definisi SBI dan Fungsi Moneter Konvensional

Beberapa sumber mendefinisikan SBI sebagai surat berharga berdenominasi rupiah yang diterbitkan BI sebagai pengakuan utang jangka pendek (Fauzi & Suhaidi, 2023; Muhammad et al., 2017). SBI juga diposisikan sebagai alat Operasi Pasar Terbuka (OPT/OMO) yang digunakan BI dalam pengendalian moneter (Fauzi & Suhaidi, 2023; Muhammad et al., 2017). Dalam kajian mengenai instrumen pasar uang, SBI juga disebut sebagai salah satu instrumen pasar uang di Indonesia (Muchtar & Najma, 2019). Dari sisi tujuan kebijakan, literatur menyatakan bahwa penerbitan SBI dilakukan untuk mengurangi uang primer yang beredar (Muchtar & Najma, 2019).

Dalam pembahasan mengenai pasar uang dan operasi moneter, OPT dibedakan menjadi operasi kontraktif (ketika ada kelebihan likuiditas) dan ekspansif. Salah satu instrumen yang digunakan dalam OPT kontraktif adalah penerbitan SBI dan SBIS (Prananingtyas, 2019). Selain itu, kajian operasi pasar terbuka juga mencatat bahwa produk OPT (termasuk SBI dan SBIS) diperdagangkan melalui mekanisme lelang pada pasar uang/pasar primer/pasar sekunder, dan praktik jual-beli instrumen OPT banyak menggunakan mekanisme diskonto dan suku bunga (Hardi, 2020). Sejalan dengan itu, kajian pasar uang syariah juga mengaitkan penerbitan dan perdagangan SBI dengan ketentuan formal yang disebut sebagai Surat Keputusan Direksi BI No. 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 (Muchtar & Najma, 2019).

________________________________________

4. Penilaian Ekonomi Islam terhadap SBI: Isu Riba dan Posisi Uang

4.1 Prinsip Umum: Pasar Uang Tanpa Bunga untuk Menghindari Riba

Literatur yang membahas pasar uang syariah menegaskan bahwa pasar uang yang diperbolehkan adalah pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga untuk menghindari riba nasi'ah (Hutagalung, 2022), dan menekankan perlunya menghilangkan unsur yang tidak sesuai syariah—misalnya gharar dan maysir—dalam praktik pasar uang (Muchtar & Najma, 2019). Kajian lain juga menegaskan bahwa dalam kebijakan moneter Islam tidak dikenal sistem bunga (Suar et al., 2022), dan pengendalian moneter syariah ditempatkan pada mekanisme imbal hasil yang tidak berlandaskan bunga, misalnya profit and loss sharing (PLS) (Rusanti et al., 2020; Suar et al., 2022).

Selaras dengan prinsip tersebut, literatur yang membahas instrumen pasar uang syariah menggarisbawahi bahwa Islam menolak praktik yang memperlakukan uang sebagai komoditas/spekulasi; uang dipahami sebagai alat yang hanya "tumbuh" ketika terhubung dengan aktivitas ekonomi riil (Developing a Strategy for Islamic Money Market Model to Enhance Quality of Islamic Banking Performance during the Pandemic in Indonesia 2021, 2022). Artikel lain juga mengaitkan larangan bunga dengan kebutuhan menyediakan instrumen moneter yang patuh syariah sebagai substitusi instrumen berbasis bunga (Hiya, 2022).

4.2 Implikasi Langsung untuk SBI

Dalam konteks inilah SBI dinilai bermasalah dari sudut ekonomi Islam, karena SBI adalah instrumen moneter konvensional yang terkait dengan suku bunga. Secara eksplisit, studi tentang SBIS sebagai pengganti komponen risk-free dalam Capital Asset Pricing Model (CAPM) menyatakan bahwa instrumen moneter yang lebih dulu terbit, yakni SBI, "tidak dapat digunakan" oleh bank syariah karena berbasis sistem bunga yang dilarang dalam Islam (Puspitasari et al., 2022). Literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga juga menegaskan bahwa suku bunga berbasis riba tidak dapat diterapkan dalam perbankan syariah, sehingga dibutuhkan instrumen lain, misalnya bagi hasil, fee, dan margin (Hiya, 2022). Dengan demikian, SBI konvensional tidak diposisikan sebagai instrumen yang kompatibel untuk operasi likuiditas bank syariah, dan kebutuhan likuiditas syariah diarahkan ke instrumen pengganti yang patuh syariah (Anam et al., 2022; Puspitasari et al., 2022).

________________________________________

5. Alternatif Syariah yang Dikembangkan BI: dari SWBI ke SBIS

5.1 Evolusi: SWBI → SBIS

Literatur menjelaskan bahwa sebelum SBIS, terdapat instrumen Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), dan SWBI resmi berubah menjadi SBIS melalui Peraturan BI No. 10/11/PBI/2008 (Rahman et al., 2022). Studi lain juga menegaskan bahwa BI mengganti SWBI dengan SBIS pada 2008 dan menyebut bahwa SBIS berbasis akad ju'alah (Ascarya, 2012). Kajian kebijakan moneter Islam tanpa bunga menyatakan bahwa instrumen moneter syariah dimulai dengan SWBI (bonus), lalu diganti dengan SBIS dengan akad ju'alah pada 2008 (Hiya, 2022). Literatur transmisi kebijakan moneter juga menyebut perubahan SWBI menjadi SBIS mulai April 2008 karena kelemahan SWBI, sekaligus untuk memperkuat instrumen syariah dalam kerangka operasi moneter BI (Anam et al., 2022).

5.2 Definisi SBIS dan Legitimasi Syariah

Sejumlah studi mendefinisikan SBIS sebagai surat berharga jangka pendek berdenominasi rupiah yang diterbitkan BI berdasarkan prinsip syariah (Ghoni & Affandi, 2023; Rahman et al., 2022). Artikel lain menegaskan bahwa berdasarkan Fatwa DSN–MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007, SBIS adalah surat berharga rupiah berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah (Rahman et al., 2022). Penelitian lain menambahkan bahwa PBI No. 10/11/PBI/2008 diterbitkan setelah BI memperoleh izin dari DSN–MUI melalui Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007 dan Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 (Amalia, 2014). Posisi fatwa DSN dalam praktik perbankan syariah Indonesia juga dinyatakan signifikan karena fatwa DSN kemudian disahkan melalui Peraturan BI dan menjadi rujukan bagi transaksi ekonomi syariah di Indonesia (Izziyana, 2017).

5.3 Akad dan Mekanisme Operasional: Ju'alah, Lelang, dan Karakter Wadiah Trust

Literatur pasar uang syariah menyatakan bahwa SBIS diterbitkan dengan akad ju'alah dan diterbitkan melalui mekanisme lelang (Batubara & Dosen, 2020). Peserta yang dapat mengikuti lelang SBIS disebut mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang atas nama BUS/UUS (Amalia, 2014; Batubara & Dosen, 2020). Penelitian lain juga menyebut peserta lelang SBIS adalah BUS, UUS, atau broker yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS (Amalia, 2014).

Terkait karakter penempatan dana, literatur CAPM syariah menyatakan bahwa dana bank syariah yang ditempatkan melalui SBIS adalah special trust wadi'ah pada rekening SBIS–Ju'alah, disimpan untuk periode tertentu sesuai ketentuan BI, tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo, dan BI berkewajiban mengembalikan dana saat jatuh tempo (Puspitasari et al., 2022). Paparan lain tentang SBIS juga menjelaskan aturan operasional seperti kewajiban BI mengembalikan dana SBIS saat jatuh tempo dan kemungkinan repurchase sebelum jatuh tempo dengan konsekuensi tertentu (Rahmat & Hasan, 2022).

5.4 Syarat Partisipasi: Keterkaitan dengan FDR

Sejumlah studi menegaskan adanya persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) bagi BUS/UUS yang akan membeli SBIS. Artikel tentang kesiapan Basel III menyatakan bahwa menurut PBI No. 12/18/PBI/2010 tentang SBIS, BUS/UUS dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan FDR lebih dari 80% (Solissa, 2018). Penelitian lain mengaitkan syarat ini dengan PBI No. 10/11/PBI/2008 (Pasal 7 ayat 2) yang menyatakan BUS/UUS yang dapat membeli SBIS harus memenuhi syarat FDR yang ditetapkan BI (Pradesyah & Triandhini, 2021). Kajian lain juga menyebut SBIS hanya dapat dimiliki BUS/UUS yang memenuhi persyaratan FDR BI (Nisa & Azzahra, 2022). Literatur kebijakan moneter syariah pada masa resesi juga menegaskan bahwa kepemilikan SBIS mensyaratkan ketentuan FDR yang ditetapkan BI (A'mala et al., 2023).

________________________________________

6. Fungsi SBIS dalam Kerangka Ekonomi Islam: Pengelolaan Likuiditas Tanpa Bunga

Literatur menempatkan SBIS sebagai instrumen kebijakan moneter syariah BI untuk mengatur kelebihan likuiditas dana perbankan syariah (Fauzi & Suhaidi, 2023; Rahman et al., 2022). Studi tentang operasi moneter syariah menyatakan bahwa SBIS digunakan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian moneter berbasis operasi pasar terbuka syariah, dan bank syariah berpartisipasi dengan menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS (Madani & Widiastuti, 2021). Literatur lain juga menyatakan bahwa BI menyediakan instrumen moneter syariah seperti SBIS sebagai bagian dari perangkat kebijakan untuk efektivitas pengelolaan likuiditas dan stabilitas perbankan syariah (Ichsan, 2014).

Dalam konteks manajemen likuiditas bank syariah, sejumlah studi menekankan adanya keterbatasan instrumen likuiditas, sehingga instrumen yang disebut tersedia antara lain SBIS, SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank), dan PUAS (Hosen & Muhari, 2017; Ichsan, 2014). Karena tujuan pasar uang syariah ditujukan untuk membantu bank syariah yang mengalami risiko likuiditas (kekurangan/kelebihan), literatur menekankan bahwa motifnya bukan spekulasi atau mencari keuntungan semata (Fauzi & Suhaidi, 2023). Dengan demikian, SBIS dapat dipahami sebagai substitusi yang "lebih sesuai" secara syariah dibanding SBI karena tidak bertumpu pada bunga, melainkan pada struktur akad syariah dan imbalan/fee sesuai ketentuan BI dan DSN–MUI (Batubara & Dosen, 2020; Puspitasari et al., 2022).

________________________________________

7. Nuansa Empiris: SBIS dan Dampaknya pada Likuiditas, Pembiayaan, dan Perekonomian

7.1 Likuiditas dan Insentif Penempatan Dana: Temuan yang Tidak Selalu Konsisten

Sejumlah penelitian menemukan hubungan SBIS dengan indikator likuiditas bank syariah, tetapi hasilnya beragam. Studi empiris 2011–2019 menemukan bahwa kenaikan SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas perbankan syariah dan dikaitkan dengan penurunan FDR (Jazmiyanti et al., 2024). Literatur lain juga menguraikan logika bahwa ketika imbalan/bonus SBIS meningkat, bank syariah terdorong membeli SBIS karena risikonya dinilai lebih kecil dibanding pembiayaan; sebaliknya, ketika bonus turun, bank cenderung menyalurkan dana ke pembiayaan karena return yang diharapkan lebih tinggi (Rahmat & Hasan, 2022).

Namun, penelitian lain untuk periode 2016–2019 menyimpulkan SBIS tidak berpengaruh terhadap likuiditas bank umum syariah (Rahmat & Hasan, 2022), dan hasil serupa dilaporkan oleh studi lain dengan desain yang sama. Di sisi lain, studi moderasi 2016–2020 melaporkan SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap FDR. Variasi hasil ini menunjukkan bahwa dampak SBIS terhadap likuiditas dapat berbeda menurut periode, spesifikasi model, dan indikator yang dipakai (Jazmiyanti et al., 2024; Rahmat & Hasan, 2022).

7.2 Transmisi ke Sektor Riil, Pertumbuhan, dan Inflasi: Perbandingan Kanal Syariah vs. Konvensional

Literatur transmisi kebijakan moneter ganda menunjukkan bahwa SBI konvensional dan SBIS syariah diperlakukan sebagai policy rate pada masing-masing segmen, namun kanal transmisi syariah memiliki karakteristik berbeda (Ascarya, 2012). Kajian transmisi moneter ganda menyatakan bahwa suku bunga SBI dan fee SBIS berperan sebagai policy rate, dan kebijakan ini memengaruhi pendanaan dan pembiayaan melalui pasar uang antarbank (konvensional dan syariah) (Ascarya, 2012). Pada saat yang sama, riset lain menekankan bahwa dalam praktik kebijakan moneter ganda Indonesia, SBIS masih merujuk pada tingkat suku bunga SBI (Ascarya, 2012).

Hasil-hasil empiris lintas studi juga beragam. Studi operasi moneter syariah 2010–2020 menemukan SBIS berhubungan negatif dengan PDB, sedangkan FASBIS, PUAS, dan pembiayaan agregat berhubungan positif dengan PDB (Madani & Widiastuti, 2021). Sementara itu, studi lain yang membandingkan instrumen moneter konvensional dan syariah terhadap PDB (2012–2016) menyimpulkan SBI berpengaruh positif signifikan terhadap GDP, sedangkan SBIS tidak signifikan dalam model VAR yang mereka gunakan (Muhammad et al., 2017).

Literatur komparatif tentang kebijakan moneter konvensional vs. Islam juga menyimpulkan bahwa kanal konvensional melalui SBI dan PUAB cenderung lebih mampu memengaruhi jumlah uang beredar dan inflasi dibanding kanal syariah melalui SBIS dan PUAS, meskipun kanal syariah dinilai berkontribusi pada output sektor riil (Rusanti et al., 2020). Analisis VAR/VECM lain untuk periode 2002–2020 juga menyatakan kontribusi kanal konvensional lebih besar terhadap inflasi dibanding kanal syariah, sementara kanal syariah relatif lebih besar kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi (Anam et al., 2022). Namun, studi VECM lain menyatakan bahwa dalam jangka panjang, yield SBI dan yield SBIS—bersama variabel pasar uang antarbank—berpengaruh signifikan terhadap inflasi (CPI) (Sukmana & Wicaksana, 2019).

Terkait inflasi pada periode pandemi, penelitian ECM 2019–2020 menyimpulkan adanya pengaruh signifikan imbal hasil SBIS terhadap inflasi (Rahman et al., 2022). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa dalam literatur, efektivitas instrumen syariah (SBIS) relatif tidak tunggal: ada studi yang menekankan kontribusi/relasi SBIS terhadap variabel makro tertentu, sementara studi lain menemukan signifikansi yang lemah atau berbeda tanda pengaruhnya, bergantung model dan horizon analisisnya (Anam et al., 2022; Madani & Widiastuti, 2021; Muhammad et al., 2017; Rahman et al., 2022; Rusanti et al., 2020; Sukmana & Wicaksana, 2019).

7.3 Trade-off Syariah: SBIS sebagai Penyerapan Over-Liquidity vs. Dorongan Pembiayaan

Sejumlah studi menggambarkan mekanisme trade-off: ketika imbal hasil/fee SBIS menarik, bank syariah dapat memilih menempatkan dana pada instrumen BI (SBIS) daripada menyalurkannya sebagai pembiayaan, karena dianggap memberikan pendapatan pasif dan risiko lebih rendah (Anam et al., 2022; Rahmat & Hasan, 2022; Winarto & Beik, 2024). Studi terbaru berbasis VECM (2017–2022) bahkan merekomendasikan evaluasi OMO syariah (termasuk SBIS) karena hasil estimasi yang tidak signifikan, serta respons IRF yang diinterpretasikan sebagai hambatan bagi pertumbuhan dan pemicu inflasi dalam model mereka (Winarto & Beik, 2024). Mekanisme "substitusi" penempatan dana—dari pembiayaan ke instrumen BI—juga dijelaskan dalam literatur VAR/VECM yang menyatakan bank syariah cenderung menempatkan dana pada SBIS saat dianggap lebih menguntungkan daripada pembiayaan (Anam et al., 2022).

________________________________________

8. Isu Benchmark Bunga (SBI) dalam Praktik Keuangan Syariah: Kritik dan Konsekuensi

Walaupun secara prinsip SBI dinilai tidak sesuai untuk bank syariah karena berbasis bunga (Puspitasari et al., 2022), literatur menunjukkan adanya fakta penting: sebagian praktik keuangan syariah di Indonesia masih menggunakan SBI—atau indikator pasar uang konvensional—sebagai referensi/benchmark. Studi tentang stabilitas pasar keuangan Islam menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan SBI atau JIBOR (yang merupakan suku bunga) dalam menentukan harga pembiayaan dan juga dalam penentuan ujrah pada sukuk ijarah, sehingga peneliti menilai perlu adanya benchmark syariah terpisah dari konvensional (Supriyanto, 2016). Kajian lain mengenai kebijakan moneter ganda juga menyatakan bahwa fee SBIS masih merujuk pada suku bunga SBI (Ascarya, 2012), dan studi kebijakan moneter tanpa bunga menyebut tingkat imbal hasil SBIS mengacu pada SBI 1 bulan dengan ketentuan tertentu bila SBI 1 bulan tidak digunakan lagi (Hiya, 2022). Literatur lain turut memosisikan SBI sebagai titik acuan transmisi suku bunga pada segmen konvensional, sementara pada segmen syariah, BI rate/suku bunga acuan memengaruhi referensi imbal hasil SBIS.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini melahirkan nuansa: SBI sebagai instrumen tetap dinilai "interest-based" dan tidak kompatibel sebagai instrumen syariah, tetapi indikator SBI/suku bunga konvensional masih muncul sebagai referensi dalam beberapa praktik dan desain transmisi kebijakan moneter ganda (Ascarya, 2012; Hiya, 2022). Karena itu, diskusi "SBI menurut ekonomi Islam" dalam konteks Indonesia tidak berhenti pada pelarangan normatif bunga, tetapi juga mencakup isu implementasi: bagaimana membangun perangkat kebijakan/benchmark syariah yang lebih independen dari referensi bunga konvensional (Ascarya, 2012; Hiya, 2022; Supriyanto, 2016).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, SBI dipahami sebagai instrumen moneter konvensional BI berupa surat berharga rupiah pengakuan utang jangka pendek yang digunakan dalam operasi pasar terbuka untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas, antara lain untuk mengurangi uang primer yang beredar (Fauzi & Suhaidi, 2023; Muchtar & Najma, 2019; Muhammad et al., 2017). Namun, dari perspektif ekonomi Islam, SBI bermasalah karena keterkaitannya dengan sistem suku bunga; literatur menegaskan bahwa instrumen berbasis bunga tidak sesuai untuk bank syariah karena bunga (riba) dilarang, dan karenanya SBI "tidak dapat digunakan" oleh bank syariah (Puspitasari et al., 2022), sementara kebijakan moneter Islam menuntut instrumen tanpa bunga (Hiya, 2022; Suar et al., 2022).

Sebagai respons kebutuhan pengelolaan likuiditas tanpa bunga pada segmen perbankan syariah, BI mengembangkan instrumen syariah—berawal dari SWBI dan kemudian beralih ke SBIS—yang didefinisikan sebagai surat berharga jangka pendek rupiah berdasarkan prinsip syariah, berlegitimasi melalui fatwa DSN–MUI dan diatur dalam PBI (Amalia, 2014; Ascarya, 2012; Rahman et al., 2022). Dengan demikian, dalam praktik kebijakan moneter Indonesia, fungsi "SBI bagi bank syariah" pada dasarnya dialihkan ke SBIS, meskipun literatur juga mencatat adanya tantangan implementasi karena SBIS dalam beberapa desain masih merujuk pada benchmark suku bunga SBI (Ascarya, 2012; Hiya, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

ASEAN+3 Bond Market Guide 2017. (2017). https://doi.org/10.22617/tcs178908-2

Amalia, F. (2014). Pengaruh tingkat pembiayaan perbankan syariah, JUB dan PDB terhadap SBI Syariah periode 2003–2013 dengan pendekatan ECM. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 6(2), 267. https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i2.267-286

Anam, M. S., Nabila, R., Annisa, A. A., & Rosia, R. (2022). Analysis of conventional and Islamic monetary policy transmission on inflation and economic growth. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 6(2), 110–124. https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.5970

Ascarya, A. (2012). Transmission channel and effectiveness of dual monetary policy in Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 269–298. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.405

A'mala, A. K., Zuhria, A. I., Nida, A., 'Aini, A. N., & Asiyah, B. N. (2023). Sharia monetary policy: Facing the recession, saving the economy. Proceeding of International Conference on Islamic Economics Islamic Banking Zakah and Waqf, 1, 297–322. https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.759

Batubara, S., & Dosen, I. (2020). Transaksi pasar uang pada perbankan syariah. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.64

Developing a strategy for Islamic money market model to enhance quality of Islamic banking performance during the pandemic in Indonesia 2021. (2022). QAS, 23(190). https://doi.org/10.47750/qas/23.190.28

Fauzi, F., & Suhaidi, M. (2023). Effect of Bank Indonesia Sharia Certificate and inflation on Islamic interbank money market transactions in Indonesia. Asian Journal of Engineering Social and Health, 2(2), 146–160. https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i2.40

Ghoni, M. A., & Affandi, M. T. (2023). The role of financial performance on the profitability of Indonesian Islamic banks. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 277–285. https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss2.art9

Hardi, E. A. (2020). Uang fiat dan operasi pasar terbuka: Tinjauan ekonomi Islam. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 21. https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2788

Hiya, N. N. (2022). Studi literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 868. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307

Hosen, M. N., & Muhari, S. (2017). Liquidity and capital of Islamic banks in Indonesia. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(1), 49–68. https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.4405

Hutagalung, R. (2022). Money market mechanism based on sharia principles. International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS), 2(1). https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i1.209

Ichsan, N. (2014). Pengelolaan likuiditas bank syariah. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 6(1). https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1371

Izziyana, W. V. (2017). Mekanisme prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Law and Justice, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624

Jazmiyanti, N., Cahyono, E. F., & Kassim, S. (2024). Is there a relationship between Islamic banking liquidity and inflation? Empirical evidence from Indonesia. Ekonomi Islam Indonesia, 6(1). https://doi.org/10.58968/eii.v6i1.406

Madani, A., & Widiastuti, T. (2021). The impact of Islamic monetary operations and aggregate financing on economic growth in Indonesia (2010–2020). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 7(2), 185. https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.26085

Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 1–25. https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.41

Muhammad, T. R., Widiastuti, T., & Cahyono, E. F. (2017). The influence of conventional and Islamic monetary instruments on gross domestic product: An empirical investigation on Indonesia. Journal of Islamic Financial Studies, 03(02), 114–135. https://doi.org/10.12785/jifs/030205

Nisa, F., & Azzahra, K. (2022). Effect of Bank Indonesia Sharia Certificates, domestic interest rates and rupiah exchange rates on Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide, 1(4), 93–114. https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i4.304

Pradesyah, R., & Triandhini, Y. (2021). The effect of third party funds (DPK), non performing financing (NPF), and Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) on sharia banking financing distribution in Indonesia. International Journal of Business Economics and Social Development, 2(2), 72–77. https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.132

Prananingtyas, P. (2019). The importance of money market reconstruction in Indonesia. https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.19

Puspitasari, N., Sukorno, H., & Ramadhiani, R. (2022). The model of Sharia Compliant Asset Pricing Model (SCAPM): Evidence of Indonesia. QAS, 23(189). https://doi.org/10.47750/qas/23.189.36

Rahman, I., Ratnasari, R. T., & Wardhana, A. K. (2022). Effect of Certificate of Bank Indonesia Sharia and Indonesian Bank Seven Days Repository Rate to inflation ratio in Indonesia during Covid-19 pandemic. Economic Education and Entrepreneurship Journal, 5(1), 157–174. https://doi.org/10.23960/e3j/v5i1.157-174

Rahmat, A., & Hasan, A. (2022). The effect of Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) and Sharia Bank Indonesia Certificate (SBIS) on liquidity in Sharia Commercial Banks. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 8(1), 127–141. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v8i1.4822

Rusanti, E., Sofyan, A. S., Syarifuddin, S., & Anwar, N. (2020). Studi komparatif kebijakan moneter konvensional dan Islam dalam pengendalian inflasi. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 1–10. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.414

Solissa, D. N. (2018). Kesiapan perbankan syariah di Indonesia dalam penerapan Liquidity Coverage Ratio Basel III. Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(2), 165. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.2.1025

Suar, A., Zain, Z. P., & Hijrasil, H. (2022). Sharia monetary policy instruments in Indonesia. Jovishe: Journal of Visionary Sharia Economy, 1(1), 01–11. https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.63

Sukmana, R., & Wicaksana, A. A. F. (2019). Monetary policy and inflation in Indonesia: The role of dual banking system. Kne Social Sciences, 3(13), 71. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4196

Supriyanto, T. (2016). The role of the rate of profit concept in creating Islamic financial market stability. https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.22

Winarto, F. H., & Beik, I. S. (2024). The effect of sharia monetary policy instruments and Islamic bank financing on economic growth and inflation. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 72–89. https://doi.org/10.20885/jeki.vol10.iss1.art6