01105 - Tingkat Bunga Riil dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Konsep Analitis dan Norma Syariah

Real Interest Rate in Islamic Economic Perspective: Between Analytical Concept and Sharia Norm

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tingkat bunga riil (real interest rate)—yang dalam ekonomi konvensional didefinisikan sebagai tingkat bunga nominal dikurangi laju inflasi—dari perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini memetakan dua status konseptual tingkat bunga riil dalam wacana ekonomi Islam: sebagai variabel deskriptif-analitis dalam analisis makroekonomi, dan sebagai mekanisme kontraktual yang bersinggungan langsung dengan larangan riba. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun konsep tingkat bunga riil dapat digunakan secara deskriptif untuk memahami dinamika sistem konvensional, ia tetap bermasalah secara normatif dalam kerangka syariah karena merepresentasikan tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman uang. Kajian ini juga memetakan perdebatan kontemporer mengenai hubungan antara inflasi, riba, dan alternatif instrumen keuangan Islam seperti qardh hasan serta kontrak berbasis sektor riil dan bagi hasil (profit-and-loss sharing).

Kata kunci: tingkat bunga riil, riba, ekonomi Islam, inflasi, bagi hasil

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the real interest rate—defined in conventional economics as the nominal interest rate minus the inflation rate—from an Islamic economic perspective. Employing a literature review approach, the article maps two conceptual statuses of the real interest rate within Islamic economic discourse: as a descriptive-analytical variable in macroeconomic analysis, and as a contractual mechanism that directly intersects with the prohibition of riba. Findings indicate that while the concept of the real interest rate may be employed descriptively to understand the dynamics of conventional systems, it remains normatively problematic within the sharia framework as it represents a stipulated surplus in monetary loan contracts. The article also maps contemporary debates concerning the relationship between inflation, riba, and alternative Islamic financial instruments such as qardh hasan and real-sector-based contracts including profit-and-loss sharing.

Keywords: real interest rate, riba, Islamic economics, inflation, profit-and-loss sharing

________________________________________

1. Definisi Tingkat Bunga Riil dalam Ekonomi Konvensional

Dalam literatur ekonomi modern, tingkat bunga riil (real interest rate) umumnya dipahami melalui kerangka Fisher Effect, yang menjelaskan bahwa suku bunga nominal tersusun dari komponen "tingkat pengembalian riil" dan inflasi yang diharapkan (Shaikh, 2022). Karena itu, tingkat bunga riil sering dijelaskan sebagai suku bunga nominal yang telah "dibersihkan" dari pengaruh inflasi—yakni secara praktis dipahami sebagai tingkat bunga nominal dikurangi laju inflasi (Anjum, 2022; Yahya et al., 2021).

Definisi ini juga ditegaskan secara eksplisit oleh Triana et al. yang menyatakan bahwa tingkat bunga riil adalah "tingkat bunga nominal yang telah dihilangkan pengaruh inflasi," dan bahkan memberi contoh perhitungan sederhana untuk mengilustrasikan konsep tersebut (Yahya et al., 2021). Prabowo et al. juga menggunakan definisi yang sama (nominal dikurangi inflasi) dalam pembahasan mereka mengenai bunga riil dan implikasi makroekonominya (Anjum, 2022).

________________________________________

2. Titik Tolak Ekonomi Islam: Riba dan Penolakan Imbal Hasil yang Dipersyaratkan atas Pinjaman

Dalam ekonomi dan keuangan Islam, isu kunci yang langsung bersinggungan dengan "bunga"—baik nominal maupun riil—adalah larangan riba. Caporale dan Helmi merangkum prinsip dasar ini: salah satu ciri utama perbankan Islam adalah larangan pembayaran dan pemungutan bunga (riba), dan lembaga keuangan Islam tidak boleh memperoleh uang "melalui pembiayaan murni" tanpa keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil (KAYA, 2023). Perspektif ini sejalan dengan definisi riba sebagai "premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman di atas pokok (principal)" yang dipersyaratkan dalam akad—yakni bentuk predetermined return atas uang (Ahmad & Mustofa, 2022).

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa permasalahan utama bunga dalam kacamata syariah bukan sekadar besar-kecilnya, melainkan sifatnya yang dipersyaratkan dan terlepas dari risiko atau hasil usaha. Shaikh menegaskan posisi yang ketat: riba adalah setiap "kelebihan" di atas nilai pokok, dan "penyesuaian" yang membolehkan adanya kelebihan—misalnya dengan dalih inflasi atau pertumbuhan ekonomi—tidak dapat dilegitimasi jika kelebihan tersebut disyaratkan atau dijadikan kondisi dalam transaksi pinjaman (Hassan et al., 2021).

Gagasan bahwa riba terkait erat dengan dimensi ketidakadilan juga ditonjolkan oleh Farooq, yang mengaitkan larangan riba dengan konsep ẓulm (ketidakadilan/eksploitasi) dan merujuk pada penegasan Al-Qur'an (2:279) agar tidak ada pihak yang menzalimi atau dizalimi dalam transaksi keuangan (Bidabad, 2019). Sejalan dengan itu, Wei dan Thaker menjelaskan rasional yang sering dikemukakan dalam praktik perbankan dan keuangan Islam: riba dilarang karena dapat membawa ketidakadilan dalam masyarakat dan bertentangan dengan ajaran syariah (Caporale & Helmi, 2018).

Implikasi langsungnya adalah sekalipun ekonomi konvensional mengenal "bunga riil" (nominal dikurangi inflasi) sebagai ukuran real return (Anjum, 2022; Yahya et al., 2021), ekonomi Islam—dalam arus utama yang menolak bunga—mempermasalahkan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman uang, terlepas dari apakah tambahan itu "menutup inflasi" atau menghasilkan real interest positif (Hassan et al., 2021; Hossain, 2015).

________________________________________

3. Apakah Bunga Riil Dapat Diterima dalam Ekonomi Islam? Peta Perdebatan dalam Literatur

3.1 Pandangan yang Mencoba Membedakan Nominal versus Riil

Sebagian argumen kontemporer—sebagaimana diringkas Kaya—berangkat dari kondisi ekonomi modern yang dianggap "inherently inflationary." Dari sini muncul klaim bahwa larangan riba tidak berlaku pada bunga nominal, melainkan pada bunga riil, yaitu selisih antara tingkat bunga dan inflasi (Tekdoğan, 2020). Artinya, jika bunga nominal "sekadar mengompensasi inflasi," maka dalam argumen ini ia tidak dipandang sebagai riba yang terlarang; yang terlarang adalah real interest (tambahan riil setelah inflasi) (Tekdoğan, 2020). Literatur Kaya sekaligus menunjukkan bahwa wacana ini bukan konsensus tunggal, melainkan bagian dari spektrum pandangan yang diperdebatkan (Tekdoğan, 2020).

Beberapa diskusi sosial-kontemporer juga menampilkan pertanyaan moral seputar inflasi. Harahap dan Risfandy mencatat adanya keraguan sebagian pihak—jika seseorang meminjam sejumlah uang beberapa tahun lalu dan mengembalikan nominal yang sama saat ini, bukankah inflasi membuat nilai uang turun sehingga dapat dipandang tidak adil bagi pemberi pinjaman?—dan mereka menempatkan isu "inflasi atau time value of money" sebagai salah satu titik yang memunculkan perdebatan apakah tambahan tertentu termasuk riba (Khan et al., 2020). Dengan demikian, dalam sebagian wacana, "bunga riil" dipakai untuk menjustifikasi kompensasi purchasing power yang hilang (Khan et al., 2020; Tekdoğan, 2020).

3.2 Pandangan Arus Utama yang Menolak Legalisasi Tambahan Pinjaman, Termasuk dengan Dalih Inflasi

Berhadapan dengan pandangan di atas, beberapa rujukan menegaskan garis yang lebih ketat: inflasi tidak menjadi dasar untuk melegalkan tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman.

Pertama, Shaikh menyatakan secara eksplisit bahwa riba adalah "kelebihan atas pokok," dan penyesuaian untuk membolehkan kelebihan dengan dalih inflasi atau pertumbuhan ekonomi—jika disyaratkan dalam akad pinjaman—tidak dapat dilegitimasi dalam fikih (Hassan et al., 2021).

Kedua, Mansoori dan Ayub—dalam pembahasan mengenai putusan Federal Sharīʿah Court Pakistan—menyatakan bahwa bunga tidak dapat dilegalkan karena inflasi, dan mereka menyoroti adanya upaya menciptakan ambiguitas larangan bunga melalui argumen inflasi dan skema "indexation" (kompensasi penurunan daya beli uang) (Hossain, 2015). Pada saat yang sama, mereka memisahkan isu tersebut dari praktik perbankan Islam yang umumnya tidak menggunakan pembiayaan berbasis pinjaman uang untuk mencari profit, melainkan memakai kemitraan, jual-beli, dan sewa, di mana dampak inflasi dapat ditangani melalui pricing atau bagi hasil/rugi sesuai prinsip kemitraan (Hossain, 2015).

Ketiga, Mohsin menegaskan bahwa tidak diperbolehkan memberi pinjaman dengan syarat pengembalian yang mengandung tambahan yang "menyerupai inflasi" (yakni tambahan yang dipersyaratkan), dan ia menyatakan bahwa pinjaman yang dibolehkan untuk membantu adalah al-qard al-hasan—debitur hanya mengembalikan jumlah yang dipinjam (pokoknya saja) (Farooq, 2019).

Keempat, Triana et al. mendefinisikan bunga riil sebagai nominal dikurangi inflasi, memberi contoh numerik, lalu menggunakan definisi itu untuk menegaskan bahwa sekalipun pengaruh inflasi "dihilangkan," masih tersisa "tambahan" (real interest) yang memunculkan pertanyaan kesesuaiannya dengan pembenaran bunga atas dasar inflasi; mereka juga menyimpulkan bahwa kompensasi bunga "untuk mencegah inflasi" tidak dapat dibenarkan dan tambahan sekecil apa pun diposisikan sebagai riba (Yahya et al., 2021).

Literatur ini menunjukkan nuansa penting: perdebatan tidak semata pada "apakah inflasi itu merugikan pemberi pinjaman," melainkan pada apakah kerugian inflasi boleh diatasi dengan cara mensyaratkan tambahan dalam akad pinjaman uang. Sejumlah rujukan menilai cara tersebut tetap jatuh pada riba yang dilarang (Farooq, 2019; Hassan et al., 2021; Hossain, 2015).

________________________________________

4. Mengapa Bunga Riil Tetap Problematik secara Syariah meskipun Dipahami sebagai Nominal Dikurangi Inflasi?

4.1 Masalah Epistemik: Bunga sebagai Harga Uang versus Uang sebagai Alat Tukar

Hasanah dan Maspupah—dalam pembahasan modifikasi CAPM syariah—mengkritik fondasi risk-free rate konvensional: mereka menyatakan bahwa komponen "real Rf" merepresentasikan time value of money (harga sewa penggunaan uang/interest), dan time value of money semacam itu dikategorikan sebagai riba (dilarang) (Prabowo et al., 2021). Mereka juga menekankan bahwa dalam kerangka syariah, investasi bebas risiko tidak dibenarkan, sehingga keberadaan "risk-free rate"—yang dalam ekonomi konvensional mengandung komponen riil ditambah inflasi—tidak dapat diasumsikan begitu saja dalam sistem keuangan syariah (Prabowo et al., 2021). Dengan kata lain, walaupun ekonomi konvensional memandang "real interest" sebagai kompensasi riil setelah inflasi (Shaikh, 2022; Yahya et al., 2021), sebagian literatur syariah mempersoalkan legitimasi "harga waktu" atas uang itu sendiri (Prabowo et al., 2021).

Hamza dan Jedidia juga memosisikan "bunga" sebagai proksi pure time value of money yang berdiri sendiri dari transaksi sektor riil, dan menyatakan bahwa hal ini tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan keadilan sosial; mereka mengajukan pertanyaan kunci: bagaimana menilai time value of money dalam ekonomi Islam tanpa menggunakan suku bunga? (Haider et al., 2021). Mereka juga menegaskan bahwa penghapusan bunga tidak identik dengan hilangnya preferensi waktu (time preference), sehingga persoalan "waktu" harus ditempatkan secara berbeda dari mekanisme bunga pinjaman (Haider et al., 2021). Hal ini memperkuat alasan mengapa "bunga riil"—yang tetap berbasis bunga—tidak otomatis menjadi kompatibel hanya karena sudah "dikurangi inflasi" (Haider et al., 2021; Prabowo et al., 2021).

4.2 Riba sebagai Kelebihan yang Dipersyaratkan dan Dimensi Ketidakadilan/Eksploitasi

Farooq menekankan bahwa diskursus riba sering terkait dimensi "unearned income/wealth" (pendapatan yang tidak dihasilkan melalui usaha produktif) dan bahwa Al-Qur'an mengaitkan riba dengan ẓulm (ketidakadilan/eksploitasi) (Bidabad, 2019). Shaikh, dalam kerangka fikih, menegaskan riba sebagai setiap "kelebihan atas pokok," dan menolak legitimasi tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman meskipun atas dalih inflasi atau pertumbuhan (Hassan et al., 2021). Karena itu, dari perspektif ini, "bunga riil" tetap bermasalah bukan karena kalkulasinya (nominal–inflasi) salah (Anjum, 2022; Yahya et al., 2021), melainkan karena ia tetap merepresentasikan tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman uang (Bidabad, 2019; Hassan et al., 2021).

________________________________________

5. Pendekatan Ekonomi Islam terhadap Imbal Hasil Riil dan Daya Beli

Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan Islam tidak mengabaikan problem inflasi dan imbal hasil riil, tetapi cenderung mengalihkan mekanisme kompensasi dari "tambahan pasti atas pinjaman uang" menuju kontrak yang berbeda (jual-beli/sewa/kemitraan) atau instrumen sosial.

5.1 Qardh Hasan: Pinjaman Sosial Tanpa Tambahan

Mohsin menekankan bahwa karena riba/bunga dilarang, pinjaman yang dibolehkan untuk membantu adalah al-qard al-hasan, di mana debitur hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam (Farooq, 2019). Al-Banna dan Nurdany juga menggambarkan qardh sebagai pinjaman untuk tujuan sosial/amal yang bebas bunga, dan karena sifatnya "profit-free," peminjam hanya membayar kembali sebagaimana nominal pokoknya tanpa tambahan (Ahmad & Mustofa, 2022). Dengan demikian, dalam kerangka ini, "bunga riil" bukan sekadar tidak dipakai, tetapi digantikan oleh logika filantropi/redistribusi untuk segmen pinjaman tertentu (Ahmad & Mustofa, 2022; Farooq, 2019).

5.2 Kontrak Berbasis Sektor Riil dan Profit-and-Loss Sharing: Return Ex Post, Bukan Bunga Ex Ante

Caporale dan Helmi menegaskan bahwa dalam sistem Islam, suku bunga ex ante yang telah ditentukan (risk-shifting) digantikan oleh tingkat bagi hasil/rugi ex post (PLS) yang bersifat risk-sharing, dan kontrak harus terkait langsung dengan aktivitas ekonomi riil (KAYA, 2023). Shaikh juga memetakan alternatif yang lazim dipakai untuk pembiayaan berbasis riba-free: mode berbasis perdagangan (misalnya murabaha, salam, istisna), berbasis sewa (ijarah dan bentuk turunannya), serta mode berbasis ekuitas/kemitraan (mudarabah, musharakah) (Hassan et al., 2021).

Mansoori dan Ayub menyatakan bahwa dalam praktik perbankan Islam, dampak inflasi dapat "ditutup" melalui pricing barang dalam transaksi jual-beli/sewa atau melalui bagi hasil/rugi dalam kemitraan, bukan dengan melegalkan bunga pinjaman karena inflasi (Hossain, 2015). Dengan demikian, tujuan "real return" didekati melalui hasil usaha riil dan mekanisme risiko, bukan melalui "bunga riil" yang dipersyaratkan pada uang (Hassan et al., 2021; KAYA, 2023).

Dalam konteks makro, Swastika dan Tobibatussaadah menyatakan bahwa dalam sistem keuangan Islam, kebijakan moneter "resorts to adopting the rate of return to the real sector of the economy … in the absence of interest rate mechanism," yang menegaskan substitusi konseptual dari "interest rate" ke "rate of return sektor riil" (Rahman, 2016). Hal ini konsisten dengan gagasan Al-Jarhi bahwa larangan bunga dapat dipahami sebagai larangan memperdagangkan uang kini versus uang masa depan dengan premi, dan bahwa pembiayaan dalam ekonomi Islam disalurkan melalui transaksi riil, bukan "nominal transactions" (Swastika & Tobibatussaadah, 2019).

5.3 Catatan Praktik: Masalah Benchmarking dan Keterkaitan dengan Suku Bunga Konvensional

Walaupun prinsipnya melarang riba, Wei dan Thaker mencatat bahwa dalam praktik, perbankan dan keuangan Islam menghadapi isu benchmark: "absence of a proper benchmark" membuat IBF masih mengikuti benchmark konvensional, termasuk menghadapi masalah pergerakan suku bunga (Caporale & Helmi, 2018). Temuan ini penting untuk menjelaskan mengapa konsep-konsep seperti "bunga riil" masih muncul dalam diskusi empiris dan industri—bukan sebagai legitimasi syariah, tetapi sebagai fakta lingkungan ganda (dual system) dan tantangan operasional (Caporale & Helmi, 2018). Dalam bentuk yang berbeda, Harahap dan Risfandy juga menunjukkan bahwa perdebatan "apakah bunga bank sama dengan riba" tetap belum terselesaikan dan sebagian argumen terkait inflasi/time value of money ikut membentuk persepsi masyarakat (Khan et al., 2020).

________________________________________

6. Sintesis: Tingkat Bunga Riil dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan rujukan yang tersedia, tingkat bunga riil (nominal dikurangi inflasi) dapat disimpulkan memiliki dua status konseptual berbeda dalam ekonomi Islam.

Pertama, sebagai konsep analitis (deskriptif) dalam ekonomi makro dan keuangan. Literatur ekonomi—misalnya yang berbasis Fisher—menjelaskan bunga nominal, inflasi, dan bunga riil sebagai kerangka hubungan standar (Shaikh, 2022; Yahya et al., 2021). Dalam konteks studi tertentu, definisi "bunga riil = nominal – inflasi" dipakai untuk membaca beban ekonomi atau korelasi makro (Anjum, 2022; Yahya et al., 2021). Dalam pengertian ini, ekonomi Islam sebagai disiplin yang juga melakukan analisis ekonomi dapat "mengenali" ukuran tersebut sebagai variabel deskriptif, terutama ketika menilai sistem konvensional atau lingkungan dual (Anjum, 2022; Caporale & Helmi, 2018; Yahya et al., 2021).

Kedua, sebagai mekanisme kontraktual (normatif) untuk menetapkan imbal hasil pinjaman. Sejumlah rujukan yang berbasis fikih dan kritik syariah menolak legitimasi tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman uang—termasuk jika dibenarkan dengan dalih inflasi—karena riba dipahami sebagai setiap kelebihan atas pokok yang dipersyaratkan (Bidabad, 2019; Farooq, 2019; Hassan et al., 2021; Hossain, 2015). Bahkan ketika bunga dinyatakan "sekadar kompensasi inflasi," sebagian literatur menilai langkah tersebut tetap problematik karena menjadikan uang sebagai komoditas (harga waktu) dan/atau mempertahankan predetermined return yang dilarang (Haider et al., 2021; Prabowo et al., 2021). Pada titik ini, ekonomi Islam mendorong pengganti bunga melalui qardh hasan untuk tujuan sosial serta kontrak sektor riil dan PLS untuk pembiayaan komersial (Farooq, 2019; Hassan et al., 2021; Rahman, 2016).

Adapun nuansa perdebatan dapat dilihat dari dua sisi: Kaya menunjukkan adanya argumen kontemporer yang mencoba membatasi larangan riba pada "bunga riil" saja (selisih bunga dan inflasi) (Tekdoğan, 2020), sementara rujukan lain menegaskan penolakan legalisasi tambahan pinjaman dengan dalih inflasi (Farooq, 2019; Hassan et al., 2021; Hossain, 2015). Karena itu, "tingkat bunga riil" dalam ekonomi Islam bukan sekadar definisi matematis (nominal–inflasi) (Anjum, 2022; Yahya et al., 2021), melainkan juga merupakan medan perdebatan normatif tentang riba, inflasi, dan cara yang sah untuk menjaga nilai riil kekayaan (Hassan et al., 2021; Hossain, 2015; Khan et al., 2020; Prabowo et al., 2021; Tekdoğan, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, Z. I., & Mustofa, M. (2022). Advantages of dinar and dirham and profit sharing system in monetary policy. Dinar Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(1), 16–33. https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13306

Anjum, M. I. (2022). An Islamic critique of rival economic systems' theories of interest. International Journal of Ethics and Systems, 38(4), 598–620. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2021-0155

Bidabad, B. (2019). Islamic monetary policy and Rastin swap bonds. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 3(2), 1–16. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v3i2.269

Caporale, G. M., & Helmi, M. H. (2018). Islamic banking, credit, and economic growth: Some empirical evidence. International Journal of Finance & Economics, 23(4), 456–477. https://doi.org/10.1002/ijfe.1632

Farooq, M. O. (2019). Rent-seeking behaviour and ẓulm (injustice/exploitation) beyond ribā-interest equation. Isra International Journal of Islamic Finance, 11(1), 110–123. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2018-0073

Haider, W. A., Aqeeq, M. A., & Ghaffar, A. (2021). Rethinking ribā and the 'Islamic' banking experimentation. Rahat-ul-Quloob, 81–103. https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/358

Hassan, M. K., Shah, S. M. A. R., Alazhari, M. A., & Selim, M. (2021). Towards the implementation of monetary management in Islamic economic system based on recent developments. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(2). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11777

Hossain, A. A. (2015). Introduction. https://doi.org/10.4337/9780857937834.00006

KAYA, İ. (2023). Islamic finance: Fit for purpose or mere replication? İslam Ekonomisi Dergisi, 3(2), 1–18. https://doi.org/10.55237/jie.1175883

Khan, M. Y., Din, S. U., Khan, M. J., & Javeed, A. (2020). Dynamics of selecting Islamic home financing. International Journal of Finance & Economics, 26(4), 5005–5016. https://doi.org/10.1002/ijfe.2051

Prabowo, B. H., Sulisnaningrum, E., & Harnani, S. (2021). Financial crisis and usury in digital economic. Journal of Business & Finance in Emerging Markets, 4(1), 27–46. https://doi.org/10.32770/jbfem.vol427-46

Rahman, H. U. (2016). An alternative to markup based financing technique. Comsats Journal of Islamic Finance, 1, 29–43. https://doi.org/10.26652/cjif.120164

Shaikh, S. A. (2022). Some observations on contemporary financial proposals. International Journal of Ethics and Systems, 39(2), 464–480. https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2021-0067

Swastika, P., & Tobibatussaadah, T. (2019). The relevance of risk sharing for modern economies. https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289398

Tekdoğan, Ö. F. (2020). Introducing waqf to fractional and full reserve banking systems for economic stability. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(3). https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1132

Yahya, Y. Y., Majid, M. S. Abd., & Hafasnuddin, H. (2021). Stock returns-inflation nexus in Indonesia: Evidence from conventional and Islamic stocks. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(4), 131–146. https://doi.org/10.15678/eber.2021.090409