01085 - Perencanaan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerangka Maqashid Syariah, Prinsip Maslahah, Dan Siklus Kebijakan Institusional

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep perencanaan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam dengan menelaah landasan normatif, prinsip nilai, siklus kebijakan, serta implikasi praktis pada berbagai level institusi. Perencanaan ekonomi tidak dipahami sebagai proses netral-nilai, melainkan diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan manusia (falah/maslahah) sebagai tujuan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur dan sintesis konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa perencanaan ekonomi Islam mencakup lima tahap utama: penetapan visi berbasis maqashid, diagnosa masalah dan pemetaan konteks, formulasi strategi dan instrumen kebijakan, perumusan program dan penganggaran, serta implementasi dengan pengendalian dan evaluasi. Temuan menunjukkan bahwa prinsip tauhid, keadilan ('adl), dan khilafah menjadi fondasi normatif yang membedakan perencanaan ekonomi Islam dari pendekatan konvensional, sementara maslahah mursalah dan ijtihad berbasis maslahat menjadi mekanisme adaptasi terhadap persoalan ekonomi kontemporer. Kajian ini juga memetakan area kebijakan utama yang mencakup stabilisasi harga, kebijakan upah, kebijakan moneter, serta integrasi filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi umat.

Kata Kunci: Perencanaan Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Maslahah, Kebijakan Fiskal, Tata Kelola Syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of economic planning within the Islamic economic framework by analyzing its normative foundations, value principles, policy cycles, and practical implications at various institutional levels. Economic planning is not understood as a value-neutral process; rather, it is oriented toward achieving human well-being and welfare (falah/maslahah) as the objective of Islamic law. Using a literature review and conceptual synthesis approach, this article demonstrates that Islamic economic planning encompasses five main stages: vision-setting based on maqashid, problem diagnosis and context mapping, strategy formulation and policy instruments, program design and budgeting, and implementation with control and evaluation. The findings indicate that the principles of tawhid, justice ('adl), and caliphate (khilafah) constitute the normative foundation distinguishing Islamic economic planning from conventional approaches, while maslahah mursalah and maslahah-based ijtihad serve as adaptive mechanisms for contemporary economic challenges. This study also maps key policy areas including price stabilization, wage policy, monetary policy, and the integration of Islamic philanthropy in community economic development.

Keywords: Islamic Economic Planning, Maqashid Syariah, Maslahah, Fiscal Policy, Sharia Governance

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Perencanaan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai proses penetapan tujuan dan strategi ekonomi oleh pemerintah atau institusi. Dalam konteks ekonomi Islam, definisi ini tidak berhenti pada dimensi teknis-prosedural, melainkan mengandung muatan normatif yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana proses perencanaan ekonomi dirumuskan, dioperasionalkan, dan dikendalikan agar selaras dengan tujuan-tujuan Islam?

Relevansi pertanyaan ini semakin mengemuka di tengah meningkatnya perhatian akademik dan kebijakan terhadap ekonomi Islam, baik pada level lembaga keuangan syariah, organisasi filantropi Islam, maupun kebijakan publik. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa pendekatan manajemen konvensional—seperti siklus planning–organizing–leading–controlling—dapat diadopsi dalam institusi Islam, namun dengan catatan penting bahwa tujuan dan orientasi nilainya harus disesuaikan dengan maqashid syariah dan prinsip maslahah.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) merumuskan definisi perencanaan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam; (2) mengidentifikasi landasan normatif yang menjadi "kompas" tujuan perencanaan; (3) memetakan prinsip-prinsip nilai yang menjadi fondasi strategi; (4) mensintesis siklus perencanaan ekonomi yang konsisten dengan ekonomi Islam; serta (5) menunjukkan implikasi praktis pada berbagai area kebijakan dan level institusi.

________________________________________

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) dengan metode sintesis konseptual. Sumber data berasal dari artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal-jurnal ekonomi Islam, hukum ekonomi syariah, manajemen lembaga keuangan Islam, dan kebijakan publik berbasis syariah. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, pola argumentasi, dan implikasi praktis dari masing-masing literatur, kemudian mengintegrasikannya ke dalam kerangka yang koheren dan sistematis.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Definisi Perencanaan Ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam literatur manajemen yang digunakan pada kajian lembaga syariah, perencanaan dipahami sebagai proses untuk mengantisipasi kecenderungan masa depan sekaligus menetapkan strategi dan taktik yang tepat guna mewujudkan target dan tujuan organisasi (Nurwahida, 2019). Definisi serupa juga digunakan pada konteks pengelolaan filantropi Islam: perencanaan dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi pencapaian tujuan secara menyeluruh, dan perumusan sistem perencanaan yang terintegrasi untuk mengoordinasikan pekerjaan organisasi hingga tujuan tercapai (Achyar & Hakim, 2023). Pada organisasi Islam, misalnya organisasi pengelola zakat, perencanaan strategis dirumuskan sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi/kebijakan/program strategik, serta penetapan metode untuk memastikan strategi dan kebijakan itu diimplementasikan, terutama dalam horizon jangka panjang (Muslimin et al., 2020).

Jika diletakkan pada konteks "ekonomi Islam", maka proses perencanaan (penetapan tujuan dan strategi) tidak dinilai netral-nilai, melainkan diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia (falah/maslahah) sebagai tujuan syariah (Ali & Imron, 2024; Oktaviani et al., 2022). Dengan kata lain, perencanaan ekonomi dalam perspektif Islam dapat diposisikan sebagai proses institusional (oleh pemerintah atau organisasi) untuk: (i) menetapkan tujuan ekonomi yang selaras dengan maqashid syariah; (ii) merumuskan strategi kebijakan/program untuk mencapainya; dan (iii) mengendalikan pelaksanaan melalui tata kelola, evaluasi, serta koreksi berkelanjutan—sebagaimana lazimnya fungsi manajemen (planning–organizing–leading–controlling) yang juga dipakai dalam institusi filantropi Islam (Achyar & Hakim, 2023) dan pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga zakat (Zaifuddin, 2021).

3.2 Landasan Normatif: Maqashid Syariah dan Maslahah sebagai "Kompas" Tujuan Perencanaan

3.2.1 Maqashid Syariah sebagai Tujuan Akhir Kebijakan Ekonomi

Maqashid syariah diposisikan sebagai maksud/tujuan disyariatkannya hukum Islam dan secara konseptual diarahkan pada kebahagiaan serta kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat (Yulianto et al., 2020). Dalam pembaruan hukum ekonomi Islam, maqashid dipahami penting karena ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari kezaliman; setiap aktivitas ekonomi perlu menjaga keseimbangan antarpihak dalam transaksi (Oktaviani et al., 2022). Karena itu, maqashid syariah tidak hanya dipakai untuk produk lembaga keuangan, melainkan juga relevan untuk cakupan luas seperti kebijakan ekonomi negara, kebijakan ekonomi daerah, dan isu ekonomi makro (fiskal, public finance, strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran, inflasi, kebijakan moneter) (Oktaviani et al., 2022).

Dalam kajian sistem ekonomi syariah, maqashid juga ditegaskan sebagai basis etika: pelaku ekonomi tidak cukup "menguasai" sumber daya strategis, tetapi harus memanfaatkannya bagi kepentingan umat dengan mengacu pada kemaslahatan primer, sekunder, dan tertier (Ali & Imron, 2024). Bahkan dalam ranah konsumsi, tujuan aktivitas ekonomi Islam dirumuskan bukan sekadar utilitas (kepuasan subjektif) melainkan maslahah, sehingga fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan (needs) bukan sekadar keinginan (wants) (Ali & Imron, 2024). Konsekuensinya, perencanaan ekonomi Islam—baik oleh pemerintah maupun institusi—semestinya menetapkan tujuan dan indikator kinerja yang berorientasi pada maslahah/keadilan, bukan hanya capaian finansial (Ali & Imron, 2024; Oktaviani et al., 2022).

3.2.2 Maslahah Mursalah dan Ijtihad Kebijakan untuk Persoalan Ekonomi Kontemporer

Perencanaan ekonomi sering berhadapan dengan persoalan baru yang tidak memiliki rujukan tekstual spesifik. Dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, metode maṣlaḥah mursalah (sebagaimana dikaitkan dengan Imam Malik) dinilai vital karena problem ekonomi global terus berkembang dan banyak yang "tidak ditemukan dalilnya secara tekstual" dalam Al-Qur'an dan Sunnah; karena itu ijtihad berbasis maslahah menjadi penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan siyāsah iqtiṣādiyyah (kebijakan ekonomi) (Sakdiyah & Wardaturrohah, 2021). Argumen ini sekaligus menegaskan bahwa perencanaan ekonomi dalam Islam tidak berhenti pada rule-following literal, melainkan membutuhkan penalaran maslahat yang tetap terkendali oleh metodologi ijtihad (Sakdiyah & Wardaturrohah, 2021).

3.3 Kerangka Prinsip: Fondasi Nilai untuk Merumuskan Strategi

Dalam pengembangan hukum muamalah/ekonomi, literatur menegaskan adanya prinsip dasar ekonomi Islam: Tauhid, 'Adl (keadilan), Nubuwwah, Khilafah (pemerintahan), dan Ma'ad (hasil) (Zaki & Cahya, 2016). Prinsip ini memberi implikasi langsung pada perencanaan ekonomi:

1. Tauhid menuntut akuntabilitas moral dan integrasi etika dalam tujuan/strategi (Zaki & Cahya, 2016).

2. 'Adl (keadilan) memposisikan kebijakan ekonomi sebagai alat mencegah kezaliman dan menjaga keseimbangan antarpihak (Oktaviani et al., 2022; Zaki & Cahya, 2016).

3. Khilafah (pemerintahan) menegaskan peran institusional negara dalam pengaturan ekonomi, bukan laissez-faire tanpa pengawasan (Zaki & Cahya, 2016).

Di level praktik, kajian tata kelola keuangan Islam juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan kepatuhan syariah (misalnya melalui Dewan Pengawas Syariah/DPS) dan kebutuhan kualifikasi keilmuan yang integral agar pengawasan efektif (Susanto et al., 2019). Hal ini relevan untuk perencanaan ekonomi institusional karena strategi yang baik mensyaratkan mekanisme kepatuhan dan pengendalian internal sebagai bagian dari implementasi (Susanto et al., 2019).

3.4 Siklus Perencanaan Ekonomi yang Konsisten dengan Ekonomi Islam

Berbasis definisi perencanaan dan fungsi manajemen dalam lembaga syariah, siklus perencanaan dapat disintesis menjadi lima tahap besar berikut.

3.4.1 Penetapan Visi–Tujuan Berbasis Maqashid (Goal Setting)

Pada organisasi zakat, perencanaan strategis dimulai dari pemilihan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapainya (Muslimin et al., 2020). Dalam pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga zakat (Lazismu Surabaya), perencanaan secara eksplisit mencakup perumusan sasaran/tujuan pemberdayaan, penetapan strategi menyeluruh, serta penyusunan rencana integratif untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan (Zaifuddin, 2021). Pada sisi maqashid, tujuan kebijakan/aturan ekonomi perlu mengarah pada kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan sekaligus menjaga keadilan dan keseimbangan antarpihak (Ali & Imron, 2024; Oktaviani et al., 2022).

Implikasinya bagi pemerintah/institusi: tujuan ekonomi (misalnya stabilitas harga, perlindungan kelompok rentan, pencegahan monopoli, pembiayaan sektor produktif) harus dinyatakan dalam format yang dapat dioperasionalkan menjadi program dan indikator; literatur manajemen strategi menekankan tujuan perlu dapat diukur agar bisa dikelola, dicapai, lalu dikoreksi bila menyimpang (Amalia et al., 2023).

3.4.2 Diagnosa Masalah dan Pemetaan Konteks (Context Analysis)

Dalam kerangka pengelolaan risiko lembaga syariah, proses dimulai dari penetapan konteks (termasuk penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter proses) sebelum penilaian dan penanganan risiko (Nurwahida, 2019). Pada ekonomi makro, risiko ketidakpastian ekonomi (inflasi, ketidakstabilan nilai mata uang, dan persoalan makro lain) disebut sebagai jenis risiko yang dihadapi organisasi (Nurwahida, 2019). Ini dapat dibaca sebagai justifikasi bahwa perencanaan ekonomi memerlukan pemetaan problem/risiko sebelum memilih instrumen kebijakan.

Dalam konteks pasar, literatur penetapan harga Islam menekankan bahwa harga pada prinsipnya terbentuk oleh keseimbangan permintaan–penawaran dan harus menjaga keadilan; pemerintah berperan ketika terjadi distorsi akibat tindakan zalim yang menggeser harga dari titik keseimbangan (Syamsoni & Ismail, 2021). Karena itu, pemetaan konteks juga meliputi identifikasi distorsi (misalnya penimbunan/ikhtikar, kartel, dumping, atau asimetri informasi) yang oleh kajian modern fenomena pasar Islam dianggap sebagai realitas yang perlu ditangani melalui regulasi agar tercapai "fair pricing" (Amaliah & Mattoasi, 2020), termasuk fenomena monopoli, dumping, dan kartel (Amaliah & Mattoasi, 2020).

3.4.3 Formulasi Strategi dan Instrumen Kebijakan (Strategy Formulation)

a) Strategi pengaturan pasar dan harga (tas'ir) secara bersyarat.

Kajian penetapan harga dalam Islam menegaskan bahwa pada prinsipnya harga mengikuti permintaan–penawaran dan keadilan ekonomi; namun ketika distorsi pasar terjadi karena tindakan zhulm, pemerintah dapat mengambil kebijakan penetapan harga untuk mengembalikan harga pada titik keseimbangan dengan menilai faktor penyebab distorsi (Syamsoni & Ismail, 2021). Dalam fikih, at-tas'ir al-jabari dipahami sebagai intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditas; intervensi dibolehkan ketika ditemukan kemudaratan/kezaliman dan untuk mencegah ihtikar, dengan tujuan kemaslahatan pedagang dan pembeli (ZULAIKAH, 2022). Sejalan dengan itu, ekonomi mikro syariah mendefinisikan tas'ir sebagai penetapan harga dengan ketentuan pemilik barang tidak terzalimi dan pembeli tidak keberatan; serta menyebut pemerintah berhak menetapkan harga ketika terjadi penimbunan (ikhtikar) (Yusmiana, 2021).

Nuansa khilafiyah: literatur penetapan harga juga mencatat perbedaan pandangan ulama: Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang penetapan harga karena dianggap menyusahkan masyarakat, sementara Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk kondisi/komoditas tertentu (Syamsoni & Ismail, 2021); ringkasan ini konsisten dengan pembahasan tas'ir yang menampilkan perbedaan sikap fukaha terhadap pematokan harga (ZULAIKAH, 2022). Karena itu, strategi tas'ir dalam perencanaan ekonomi Islam menuntut justifikasi distorsi/keadaan genting dan desain kebijakan yang tidak menzalimi pihak pasar (Syamsoni & Ismail, 2021; Yusmiana, 2021).

b) Strategi persaingan sehat dan antimonopoli.

Kajian persaingan usaha menurut hukum ekonomi Islam menegaskan prinsip kebebasan bertindak dalam muamalah dengan kaidah "semua boleh kecuali yang dilarang", tetapi kebebasan itu dibatasi larangan ketidakadilan dan riba (Yunus & Rani, 2020). Praktik monopoli dipadankan dengan al-ihtikar (monopoli atas suplai untuk keuntungan tertentu) dan dilarang bila merusak persaingan sehat (Yunus & Rani, 2020). Dalam perspektif kebijakan, antitrust dipahami penting untuk melindungi konsumen dari praktik eksploitasi (misalnya kolusi, penetapan harga, predatory pricing) (Marzuki, 2021), sehingga perencanaan ekonomi pemerintah dapat memasukkan instrumen penegakan persaingan sehat sebagai bagian dari strategi perlindungan maslahah pasar (Marzuki, 2021; Yunus & Rani, 2020).

c) Strategi perlindungan jiwa dan prioritas maqashid dalam kebijakan krisis.

Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai perencanaan ekonomi yang memprioritaskan maqashid tertentu. Studi tentang kebijakan PPKM menilai penetapan PPKM sebagai bentuk implementasi maqashid syariah (hifz an-nafs/perlindungan jiwa), dan menekankan bahwa perlindungan jiwa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perlindungan harta dalam maqashid syariah, meski tetap perlu mempertimbangkan kemafsadatan yang lebih ringan di antara keduanya (Khasanah & Maghfur, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, strategi ekonomi (pembatasan aktivitas, kompensasi, dukungan UMKM) harus dibingkai dalam hierarki maqashid (Khasanah & Maghfur, 2023).

d) Strategi fiskal baru: contoh carbon tax sebagai kebijakan berorientasi maslahah.

Kajian carbon tax di Indonesia menyatakan rencana pemerintah menetapkan carbon tax perlu dikaji agar implementasinya mencapai keadilan dan bertujuan pada kemaslahatan masyarakat; dari perspektif ekonomi Islam, tujuan mendasar ekonomi Islam adalah kemaslahatan umat, dan carbon tax dinilai sejalan bila dana dikelola untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan serta membantu kelompok ekonomi rentan (Aji & Mukri, 2022). Bahkan proses penetapannya dipandang memenuhi unsur keadilan ketika dilakukan melalui diskursus dan sosialisasi panjang serta diterapkan bertahap (Aji & Mukri, 2022). Dengan demikian, perencanaan ekonomi Islam pada domain fiskal dapat memasukkan instrumen pajak modern dengan syarat teleologi kebijakan (maslahah/keadilan) dan tata kelolanya jelas (Aji & Mukri, 2022).

3.4.4 Perumusan Program, Penganggaran, dan Pengorganisasian (Program Design & Budgeting)

Dalam manajemen fundraising wakaf/infak/sedekah, perencanaan mencakup proyeksi masa depan, penetapan target, penentuan metode, penentuan waktu/lokasi, penetapan program, dan penetapan biaya (Achyar & Hakim, 2023). Kerangka ini dapat ditransfer ke perencanaan ekonomi pemerintah/institusi: strategi harus diturunkan menjadi paket program dan pembiayaan yang eksplisit, bukan hanya pernyataan normatif.

Dalam konteks kebijakan fiskal Islam, kajian sistem ekonomi syariah mengelompokkan instrumen kebijakan fiskal pada penerimaan negara, pengeluaran negara, dan utang negara; dan menegaskan pajak sebagai isu menonjol yang terkait sistem kewajiban seperti zakat, jizyah, fa'i, ghanimah, dan lainnya (Ali & Imron, 2024). Di ranah kelembagaan zakat, perencanaan strategis diposisikan sebagai peran manajemen paling kritis untuk mengarahkan program zakat (termasuk zakat produktif) agar berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat (Muslimin et al., 2020). Sintesisnya: perencanaan ekonomi Islam perlu menyatukan tujuan maqashid dengan arsitektur pembiayaan (fiskal negara + filantropi Islam) dan desain program yang terukur (Achyar & Hakim, 2023; Ali & Imron, 2024; Muslimin et al., 2020).

3.4.5 Implementasi, Pengendalian, Evaluasi, dan Koreksi (Implementation & Control)

Fungsi pengendalian pada manajemen fundraising mencakup evaluasi dan tindakan koreksi (Achyar & Hakim, 2023). Studi strategi dakwah pengentasan kemiskinan juga menggambarkan siklus perencanaan–implementasi–evaluasi, di mana perencanaan meliputi penetapan tujuan, penyusunan program, penjadwalan, penetapan prosedur, dan penganggaran; sedangkan evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai program yang berjalan (Derfiana, 2022). Dalam manajemen strategi dan etika bisnis Islam, implementasi strategi perlu disertai penilaian kinerja dan tindakan korektif pada visi, misi, tujuan, maupun strategi agar mampu mengantisipasi perubahan (Amalia et al., 2023).

Pada lembaga keuangan Islam, fungsi pengendalian juga terkait tata kelola kepatuhan syariah. DPS disebut memiliki posisi penting dan strategis; namun efektivitas pengawasan membutuhkan kualifikasi integral (fikih muamalah dan ekonomi-keuangan Islam modern) (Susanto et al., 2019). Dengan demikian, perencanaan ekonomi institusional dalam Islam harus memasukkan mekanisme governance (pengawasan syariah, transparansi, pengendalian risiko) sebagai bagian dari desain strategi, bukan tahap tambahan (Amalia et al., 2023; Nurwahida, 2019; Susanto et al., 2019).

3.5 Perencanaan Ekonomi Pemerintah: Area Kebijakan Utama dalam Perspektif Islam

3.5.1 Kebijakan Harga dan Stabilisasi Komoditas

Dalam praktik pemerintah daerah, studi Aceh Selatan menyatakan penetapan harga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; penetapan harga tidak dilarang dalam Islam dengan syarat tidak menzalimi penjual maupun pembeli, dan tetap memperhatikan bahwa pasar bergantung pada permintaan–penawaran serta kerelaan antarpihak (Linda et al., 2022). Studi politik ekonomi kebijakan HET minyak goreng menyatakan kelangkaan disebabkan penimbunan dan kesepakatan perusahaan besar menaikkan harga; kebijakan pemerintah menetapkan HET dinilai bertujuan mewujudkan mekanisme pasar yang adil, walaupun ada kritik publik terkait kurangnya transparansi (Makki & Miftah, 2022).

Dari sudut prinsip, penetapan harga dalam perspektif Islam bertumpu pada keseimbangan permintaan–penawaran, kesepakatan/kerelaan, keadilan, kejujuran, dan amanah (Asiyah & Ghofur, 2017). Karena itu, perencanaan ekonomi pemerintah pada komoditas strategis dapat disintesis sebagai: (i) memetakan distorsi dan pelanggaran (penimbunan, kolusi); (ii) memilih instrumen (pengawasan pasar, tas'ir bersyarat, antitrust); dan (iii) membangun komunikasi/transparansi agar legitimasi kebijakan kuat (Asiyah & Ghofur, 2017; Makki & Miftah, 2022; Syamsoni & Ismail, 2021; ZULAIKAH, 2022).

3.5.2 Kebijakan Upah dan Pasar Tenaga Kerja

Intervensi pemerintah dalam penetapan upah dinyatakan kontroversial dalam khazanah ekonomi Islam kontemporer: ada yang menolak, ada yang menerima melalui ijtihad al-maqāṣidī (Masyithah et al., 2023). Dalam perspektif ijtihad al-maqāṣidī, intervensi pemerintah dianjurkan bahkan dapat diwajibkan bila kondisi menuntut karena persoalan upah menyangkut hajat hidup masyarakat luas, sementara pasar tenaga kerja sulit menjadi persaingan sempurna; selain itu kebijakan upah harus dipikirkan matang karena efektivitasnya bisa berbeda menurut kondisi (Masyithah et al., 2023).

Pada ranah normatif, kajian maqashid dalam penetapan upah minimum menyatakan bahwa nas Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan upah minimum secara pasti; penetapan lebih bergantung pada 'urf/kebiasaan yang berlaku dengan prinsip upah harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya (Saputra et al., 2023). Dalam mekanisme hukum positif Indonesia yang dipotret studi tersebut, penetapan upah minimum oleh gubernur didasarkan pada usulan Dewan Pengupahan, dengan pertimbangan hasil survei Dewan Pengupahan (Saputra et al., 2023). Studi kasus upah minimum Kota Palembang juga menggambarkan faktor pertimbangan penetapan upah minimum mencakup kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi (Ilhami & Anggraini, 2022).

Sintesis perencanaan ekonomi: kebijakan upah dalam ekonomi Islam memerlukan (i) tujuan keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar (maqashid hifz al-mal dan dimensi kesejahteraan keluarga) (Saputra et al., 2023); (ii) mekanisme institusional partisipatif (dewan pengupahan/survei) (Ilhami & Anggraini, 2022; Saputra et al., 2023); dan (iii) evaluasi kebijakan yang peka konteks sebagaimana ditekankan ijtihad al-maqāṣidī (Masyithah et al., 2023).

3.5.3 Kebijakan Moneter: Stabilitas Harga, Inflasi, dan Larangan Riba

Kajian kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam menempatkan peran pemerintah/otoritas moneter sebagai krusial dan menyatakan kebijakan moneter dirancang mengatur aliran uang untuk menjaga stabilitas harga, inflasi terkendali, lapangan kerja penuh, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Hadi & Peristiwo, 2019). Teks yang sama menegaskan adanya perbedaan prinsipiil: dalam perspektif Islam pemerintah harus menjamin nilai-nilai pasar dan kebijakan harus terbebas dari praktik riba (Hadi & Peristiwo, 2019). Sejalan dengan itu, kajian kebijakan moneter Islam untuk mengendalikan inflasi menegaskan tujuan utama kebijakan moneter adalah stabilitas harga dan pertumbuhan seimbang; tetapi dalam sistem moneter Islam bunga dilarang, sehingga fokusnya bergeser pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi dan penyediaan usaha serta produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat (Maulida et al., 2020).

Pada level operasional Indonesia, literatur menyatakan Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) untuk menjaga sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, serta menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit/pembiayaan (Maulida et al., 2020); penjelasan kewenangan dan sasaran moneter ini juga muncul pada bahasan dasar pemikiran moneter sistem keuangan Islam (Ngatirin, 2021). Karena itu, perencanaan ekonomi Islam pada domain moneter mensyaratkan dua hal yang berjalan paralel: (i) orientasi stabilitas harga dan kemakmuran (Hadi & Peristiwo, 2019; Maulida et al., 2020); dan (ii) konsistensi syariah melalui pelarangan bunga/riba dan penguatan instrumen syariah untuk menjaga sirkulasi dana (Hadi & Peristiwo, 2019; Maulida et al., 2020).

Dari perspektif pemikiran Chapra tentang inflasi, upaya menekan inflasi dikaitkan dengan kebutuhan akan kestabilan harga dan strategi; sekaligus menekankan pentingnya perbaikan moral demi jalannya perekonomian yang adil (Aswawi, 2022). Ini memperkuat tesis bahwa perencanaan ekonomi Islam tidak cukup teknokratis, tetapi juga memuat agenda etika sebagai prasyarat keadilan (Aswawi, 2022).

3.6 Perencanaan Ekonomi Institusi: Perbankan Syariah, Pembiayaan Produktif, Filantropi, dan Desa

3.6.1 Penetapan Tujuan Strategis Pembiayaan dan Keberpihakan pada Sektor Riil/UMKM

Dalam penguatan ekonomi Islam melalui pembiayaan sektor riil UMKM, penyaluran pembiayaan disebut diawali dengan penetapan tujuan strategis yang mencakup penetapan segmen pasar, sektor industri, target pertumbuhan, dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil; tujuan ini memengaruhi tata cara, organisasi, dan struktur penyaluran pembiayaan serta alokasi sumber daya dan kegiatan pemasaran (Rahim & Mohamad, 2021). Studi yang sama juga menyajikan fakta struktur UMKM (misalnya porsi usaha mikro) dan mengaitkannya dengan arah penguatan ekonomi Islam melalui pembiayaan (Rahim & Mohamad, 2021). Kerangka ini menunjukkan bahwa perencanaan ekonomi institusi keuangan syariah membutuhkan perumusan strategic objectives sebelum desain produk dan ekspansi portofolio (Rahim & Mohamad, 2021).

Dalam ranah keputusan pembiayaan, studi AHP pada BRI Syariah menekankan penetapan penyaluran pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian, menggunakan elemen 5C, serta prinsip ekonomi Islam seperti keterbukaan, kejujuran, dan keadilan; proses AHP dipahami sistematis sehingga menghasilkan keputusan proporsional dan efisien serta dinilai sejalan dengan maqashid syariah (maslahah) (Syakur, 2018). Ini relevan untuk perencanaan ekonomi institusional karena menunjukkan bagaimana tujuan (maslahah/keadilan) diterjemahkan menjadi prosedur keputusan dan instrumen analitik dalam strategi penyaluran dana (Syakur, 2018).

3.6.2 Politik Hukum dan Strategi Pengembangan Industri Perbankan Syariah

Di tingkat sistem, kajian politik hukum perbankan syariah menyebut Bank Indonesia merumuskan Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah sebagai strategi komprehensif yang meliputi penetapan visi, pembentukan citra baru, pemetaan pasar, pengembangan produk, peningkatan layanan, dan strategi komunikasi (Nurhidayat, 2019). Ini menggambarkan perencanaan ekonomi pada skala industri (sectoral planning) yang memadukan tujuan (visi industri) dengan strategi pasar dan penguatan produk/layanan (Nurhidayat, 2019).

3.6.3 Integrasi Filantropi Islam (Zakat–Wakaf) dalam Rencana Strategis Pembangunan Ekonomi Umat

Pada organisasi pengelola zakat, perencanaan strategis diposisikan sebagai proses jangka panjang untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi; dan disarankan sinergi dengan masyarakat dan pemerintah untuk mengoptimalkan zakat sebagai rencana strategis pembangunan ekonomi umat, termasuk dorongan pada zakat produktif (Muslimin et al., 2020). Pada wakaf tunai, kajian menyatakan implementasi wakaf tunai dalam perbankan syariah belum optimal, dan diperlukan strategi pengembangan agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan untuk bidang yang tepat sehingga memengaruhi investasi dan manfaat sosial-ekonomi (Nurudin, 2018). Pada level tata kelola, model Islamic Corporate Governance (ICG) wakaf uang berbasis kewirausahaan menunjukkan pentingnya penetapan strategi pengembangan aset wakaf, penetapan donor dan penerima manfaat, serta penggunaan kerangka analisis strategis (misalnya SWOT) untuk rencana strategis organisasi pengelola wakaf (Maliky, 2023).

Sintesisnya: dalam perencanaan ekonomi Islam, filantropi Islam bukan sekadar "program sosial", tetapi bagian dari desain strategi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan (maslahah) yang memerlukan tujuan, strategi aset, dan tata kelola yang terukur (Maliky, 2023; Muslimin et al., 2020; Nurudin, 2018).

3.6.4 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Desa melalui BUMDes

Kajian implementasi sistem ekonomi Islam terhadap pengembangan dana desa melalui BUMDes menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan menciptakan kesejahteraan, tetapi juga menjamin terwujudnya tujuan syariah; pengembangan dana desa melalui BUMDes melibatkan mekanisme yang ditetapkan pemerintah desa (misalnya tahapan survei usaha mikro dan jaminan sebagai langkah preventif) (Trimulato et al., 2020). Ini menunjukkan bentuk perencanaan ekonomi pada level lokal: penetapan mekanisme, seleksi penerima akses modal, dan desain pencegahan risiko untuk menjaga keberlanjutan program (Trimulato et al., 2020), selaras dengan kerangka manajemen risiko yang menempatkan penetapan konteks dan penanganan risiko sebagai bagian tata kelola (Nurwahida, 2019).

________________________________________

4. SINTESIS: KERANGKA KERJA PERENCANAAN EKONOMI ISLAM

Berbasis sintesis di atas, perencanaan ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai kerangka kerja berikut:

Pertama, tetapkan tujuan akhir (maqashid–keadilan–maslahah) dan indikator terukur: tujuan harus operasional dan bisa diukur agar dapat dikelola dan dikoreksi (Ali & Imron, 2024; Amalia et al., 2023; Oktaviani et al., 2022).

Kedua, petakan konteks, distorsi pasar, dan risiko makro: termasuk risiko inflasi/ketidakpastian ekonomi serta distorsi seperti penimbunan/kolusi (Amaliah & Mattoasi, 2020; Makki & Miftah, 2022; Nurwahida, 2019; Syamsoni & Ismail, 2021).

Ketiga, pilih strategi instrumen yang sahih syariah dan proporsional: (a) Tas'ir/intervensi harga bersyarat untuk mengatasi distorsi dan mencegah ihtikar, dengan kesadaran adanya perbedaan pandangan fukaha (Syamsoni & Ismail, 2021; Yusmiana, 2021); (b) antitrust/persaingan sehat untuk mencegah monopoli/kolusi dan melindungi konsumen (Marzuki, 2021; Yunus & Rani, 2020); (c) kebijakan krisis dengan hierarki prioritas maqashid (misalnya hifz an-nafs) (Khasanah & Maghfur, 2023); (d) instrumen fiskal modern (misalnya carbon tax) jika teleologi kebijakan adalah maslahah/keadilan dan tata kelola jelas (Aji & Mukri, 2022).

Keempat, turunkan strategi menjadi program, anggaran, mekanisme organisasi, dan SOP: perencanaan mencakup target, metode, jadwal, program, dan biaya (Achyar & Hakim, 2023), serta struktur implementasi kebijakan fiskal/filantropi (Ali & Imron, 2024; Muslimin et al., 2020).

Kelima, laksanakan dengan tata kelola dan pengawasan (syariah dan risiko), lalu evaluasi dan koreksi: pengendalian memerlukan evaluasi periodik dan tindakan koreksi (Achyar & Hakim, 2023; Amalia et al., 2023; Derfiana, 2022), serta perangkat pengawasan kepatuhan syariah dan pengendalian risiko (Nurwahida, 2019; Susanto et al., 2019).

Kerangka ini menjaga kekhasan ekonomi Islam: perencanaan tidak berhenti pada efisiensi teknis, tetapi ditambatkan pada maqashid, keadilan, dan pencegahan kezaliman dalam mekanisme pasar maupun kebijakan publik (Oktaviani et al., 2022; Syamsoni & Ismail, 2021; ZULAIKAH, 2022), serta tetap adaptif melalui ijtihad berbasis maslahah untuk persoalan kontemporer (Aji & Mukri, 2022; Sakdiyah & Wardaturrohah, 2021).

________________________________________

5. KESIMPULAN

Perencanaan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan proses institusional yang tidak netral-nilai. Ia berpijak pada landasan normatif maqashid syariah dan maslahah sebagai kompas tujuan, dipandu oleh prinsip tauhid, keadilan, dan khilafah sebagai fondasi strategi, serta dioperasionalkan melalui siklus lima tahap yang mencakup penetapan visi, analisis konteks, formulasi strategi, perumusan program, dan pengendalian-evaluasi.

Pada domain kebijakan, ekonomi Islam menyediakan kerangka yang relatif komprehensif: dari stabilisasi harga dan upah, kebijakan moneter bebas riba, hingga integrasi filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi. Pada level institusi, perencanaan ekonomi Islam mensyaratkan strategic objectives yang berorientasi maslahah, mekanisme governance yang kuat, serta evaluasi berkala yang peka terhadap perubahan konteks.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada sintesis kerangka kerja perencanaan ekonomi Islam yang menggabungkan dimensi normatif (maqashid/maslahah), dimensi prinsipial (tauhid/'adl/khilafah), dan dimensi operasional (siklus perencanaan–pengendalian) dalam satu bangunan konseptual yang koheren. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi lembaga keuangan syariah, pengelola filantropi Islam, maupun pembuat kebijakan publik yang berorientasi syariah.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Achyar, M. M., & Hakim, M. F. (2023). Urgensi Penerapan Carbon Tax di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Labatila, 7(01), 1–13. https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1230

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 9(4), 1107–1116. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108

Ali, M., & Imron, M. A. (2024). Penetapan Harga Produk Industri Kerajinan Kayu UD. Akar Dewa Jati di Desa Karanganyar Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Iltizam Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 1(2), 21–44. https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i2.4037

Amalia, M. S., Harahap, I., & Syarvina, W. (2023). Analisis Penetapan Tarif Dasar PAMSIMAS Desa Sungai Raja Berdasarkan Teori Full Cost Recovery dalam Perspektif Ekonomi Islam. Visa Journal of Vision and Ideas, 3(2), 341–351. https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.2583

Amaliah, T. H., & Mattoasi, M. (2020). Refleksi Nilai di Balik Penetapan Harga Umoonu. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2). https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.24

Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer. Al-Ahkam, 27(1), 59. https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349

Aswawi, N. (2022). Penetapan Harga Hasil Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari). At Tariiz Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(04), 193–210. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i04.354

Derfiana, A. D. (2022). Mekanisme dan Penetapan Harga Jual Pasar Perspektif Islam. Taraadin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 39. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.39-53

Hadi, A., & Peristiwo, H. (2019). Al-Ahkam, 15(2), 59. https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2402

Ilhami, & Anggraini, D. (2022). Analisis Manajemen Fundraising Wakaf, Infaq dan Shodaqoh. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 3(1), 74–102. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.4848

Khasanah, U., & Maghfur, I. (2023). Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen di Duta Swalayan Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 1(3), 238–243. https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i3.189

Linda, S. A., Yusuf, M., Nurdiansyah, R., Witro, D., & Billah, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Penetapan Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 7(2), 1–12. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2929

Makki, M., & Miftah, Z. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Islam terhadap Pengembangan Dana Desa melalui BUMDes. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 3(2), 131–147. https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1660

Maliky, I. (2023). Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Penetapan Harga dalam Distribusi Produk Air Minum Kemasan (AMDK) A3 Fresh O2. Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 7(1), 38–52. https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.481

Marzuki, S. N. (2021). Penerapan Maslahah dalam Penetapan Harga Penjualan pada Minimarket di Kabupaten Bone. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 4(1), 88–98. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i1.1675

Masyithah, S., Albab, U., & W., N. R. (2023). Strategi Pemasaran dalam Pengembangan Usaha Toko Dikromoshop Perspektif Ekonomi Islam. Muamalatuna, 5(2). https://doi.org/10.36269/.v5i2.1415

Maulida, S., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2020). Urgensi Prinsip dalam Pengembangan Hukum di Bidang Mu'amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah. Al-Azhar Islamic Law Review, 2(2), 78–86. https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.28

Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30

Ngatirin, D. (2021). Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Minimarket JY Mart Lubuk Gaung Kota Dumai. Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 33–43. https://doi.org/10.57113/his.v2i1.25

Nurhidayat, N. (2019). Konvergensi Dakwah dan Marketing dalam Bisnis Wisata Lokal Tegal Waru Ciampea Bogor. Zhafir | Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(1), 69–98. https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.130

Nurudin, N. (2018). Strategi Pemasaran Menggunakan Sales Promotion Girls (SPG) dalam Perspektif Ekonomi Islam. At-Taqaddum, 10(2), 169. https://doi.org/10.21580/at.v10i2.2987

Nurwahida, N. (2019). Strategi Penetapan Harga Jual dan Penawaran dalam Perspektif Syariah Toko Sinar Rahmat Kecamatan Sinjai Utara. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 12–27. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v1i1.79

Oktaviani, A., Isnaini, D., & Aftrianty, N. (2022). Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 1(2), 176–185. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.362

Rahim, E., & Mohamad, R. (2021). Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) dalam Perspektif Syariah. Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1), 15–26. https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.234

Sakdiyah, H., & Wardaturrohah, W. (2021). Strategi Penetapan Harga Jual pada Komunitas Dropshiper di Lingkungan Universitas Islam Madura. Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 9(01), 53–65. https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.53-65

Saputra, J., Choiriyah, C., & Aravik, H. (2023). Analisis Dampak Penerapan Harga Baru Gojek bagi Mitra Pengemudi Roda Dua dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Palembang (Studi Kasus Komunitas Gojek Sematang Borang Sako Kalidoni/SBSK). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 3(2), 401–410. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.243

Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593

Syakur, A. (2018). Intervensi Pemerintah dalam Penetapan Tingkat Upah Perspektif Ijtihad Al-Maqāṣidī. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.941

Syamsoni, U. R., & Ismail, M. S. (2021). Penerapan Maqashid Asy-Syari'ah pada Sistem Ekonomi Syariah. Istikhlaf Jurnal Ekonomi Perbankan Dan Manajemen Syariah, 3(1), 80–89. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295

Trimulato, T., Ismawati, I., Amiruddin, K., & Nuraeni, N. (2020). Penguatan Peran Ekonomi Islam melalui Optimalisasi Pembiayaan pada Sektor Riil UMKM. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 5(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.83

Yulianto, I., Fauziah, N. E., & Eprianti, N. (2020). Analisis Penggunaan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) dalam Pemberian Pembiayaan bagi Nasabah di BRI Syariah KCP Ujungberung. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 33. https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19345

Yunus, F. M., & Rani, S. M. (2020). Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap Mekanisme Harga. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2), 133–149. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1291

Yusmiana, G. (2021). Makalah Pasar dan Pemasaran. https://doi.org/10.31219/osf.io/y28zt

Zaifuddin, M. (2021). Dasar Pemikiran Moneter dalam Sistem Keuangan Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz5g

Zaki, M., & Cahya, B. T. (2016). Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah. Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3(2), 312. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1497

ZULAIKAH, Z. (2022). Implementasi Maqashid Al-Syariah dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.10689