01065 - Pajak Tidak Langsung dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelaah konsep, karakteristik, dan penilaian normatif pajak tidak langsung berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak tidak langsung dipahami sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dipungut melalui penjual atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun bebannya secara ekonomi ditanggung oleh konsumen dan tercermin dalam harga. Dalam perspektif ekonomi Islam, legitimasi pajak tidak langsung bertumpu pada tiga prinsip utama: pertama, pajak sebagai instrumen pelengkap ketika penerimaan utama tidak mencukupi serta diarahkan pada kemaslahatan; kedua, keadilan dan tidak memberatkan; dan ketiga, transparansi harga untuk menghindari gharar ketika pajak menjadi komponen harga jual. Kajian ini juga menemukan bahwa perdebatan mengenai pajak tidak langsung dalam ekonomi Islam kontemporer tidak berhenti pada klasifikasi teknis, melainkan bertumpu pada keadilan insidensi dan konteks subjek yang menanggung beban pajak tersebut.

Kata kunci: pajak tidak langsung, PPN, ekonomi Islam, maslahah, keadilan fiskal

________________________________________

Abstract

This article examines indirect taxes, particularly Value Added Tax (VAT), from the perspective of Islamic economics. Using a literature review approach, this article analyzes the concept, characteristics, and normative assessment of indirect taxes based on Sharia principles. The findings indicate that indirect taxes are understood as taxes on the consumption of goods and services collected through sellers or taxable entrepreneurs, yet the economic burden is borne by consumers and reflected in prices. From the Islamic economics perspective, the legitimacy of indirect taxes rests on three main principles: first, taxes as a complementary instrument when primary revenues are insufficient and directed toward public interest (maslahah); second, justice and non-burdensomeness; and third, price transparency to avoid gharar when taxes become a component of selling prices. This study also finds that the debate on indirect taxes in contemporary Islamic economics does not stop at technical classification, but rests on the justice of incidence and the context of the subjects bearing the tax burden.

Keywords: indirect tax, VAT, Islamic economics, maslahah, fiscal justice

________________________________________

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang memainkan peran strategis dalam pembiayaan negara. Di antara berbagai jenis pajak yang dikenal dalam sistem perpajakan modern, pajak tidak langsung—khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)—menjadi instrumen yang paling luas penerapannya di berbagai negara, termasuk negara-negara mayoritas Muslim. Karakteristik utama pajak tidak langsung terletak pada kemampuan beban pajaknya untuk "digeser" kepada pihak lain, umumnya konsumen, melalui mekanisme harga.

Dalam konteks ekonomi Islam, kehadiran pajak modern seperti PPN menimbulkan pertanyaan normatif yang signifikan: sejauh mana pajak tidak langsung dapat dibenarkan dalam kerangka syariah, dan prinsip-prinsip apa yang harus menjadi tolok ukur penerapannya? Pertanyaan ini semakin relevan mengingat diskursus ekonomi Islam kontemporer terus berkembang dalam merespons dinamika kebijakan fiskal modern.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep pajak tidak langsung, menelaah posisinya dalam sistem ekonomi Islam, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang relevan untuk menilai kesyariahan penerapan pajak tidak langsung, terutama PPN. Kajian dilakukan melalui penelaahan literatur ekonomi Islam kontemporer di Indonesia yang membahas isu perpajakan dari perspektif normatif dan empiris.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan karya akademik di bidang ekonomi Islam yang membahas pajak tidak langsung, PPN, dan kebijakan fiskal Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep, prinsip, dan penilaian normatif yang dikemukakan dalam literatur yang dikaji.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Pajak Tidak Langsung dan Ciri Utamanya

Dalam literatur perpajakan yang dikutip dalam kajian ekonomi Islam di Indonesia, pajak tidak langsung dipahami sebagai pajak yang timbul karena adanya peristiwa atau perbuatan tertentu sehingga tidak dipungut secara berkala, dan karakteristik pentingnya adalah beban pajak dapat "digeser" (shifted) kepada pihak lain—umumnya konsumen—melalui mekanisme harga (Anwar et al., 2022; Habibi, 2023). Sejalan dengan itu, kajian PPN menegaskan bahwa PPN adalah pajak tidak langsung (indirect tax) yang berbasis transaksi (transaction-based tax) sehingga pihak yang menyetor pajak, misalnya penjual atau PKP, berbeda dari pihak yang menanggung beban pajak, yaitu konsumen atau pembeli (Agustiana & Rofiah, 2023). Dalam konteks praktik PPN, hal yang sama ditegaskan bahwa PPN termasuk pajak tidak langsung karena pajak disetor oleh pihak lain, misalnya pedagang atau penjual, sedangkan penanggung pajak adalah konsumen akhir yang tidak menyetor langsung (Ulpah & Mahfud, 2023).

Kerangka "beban dapat dialihkan" ini juga konsisten dengan klasifikasi administratif yang menyatakan bahwa pajak langsung dikenakan atas masuknya sumber daya (penghasilan), sedangkan pajak tidak langsung dikenakan atas keluarnya sumber daya (konsumsi barang atau jasa); karenanya beban pajak tidak langsung umumnya dipikul konsumen atau masyarakat (Habibi, 2023). Dengan demikian, definisi operasional yang paling relevan adalah: pajak tidak langsung adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang pemungutannya melalui pelaku usaha atau penjual dan bebannya secara ekonomi dapat dipindahkan ke konsumen melalui kenaikan harga (Agustiana & Rofiah, 2023; Habibi, 2023; Ulpah & Mahfud, 2023).

3.2 Contoh Pajak Tidak Langsung: PPN dan Pajak Impor/Ushr (Bea Masuk)

3.2.1 PPN sebagai Pajak Konsumsi yang Bebannya Ditanggung Konsumen Akhir

Kajian PPN menjelaskan bahwa PPN dikenakan pada nilai tambah dalam proses produksi atau distribusi barang dan jasa pada berbagai tahap (Agustiana & Rofiah, 2023). Karena PPN adalah pajak tidak langsung, beban pajak ditanggung oleh konsumen atau pembeli barang dan jasa kena pajak serta termanifestasi dalam harga yang lebih tinggi (Agustiana & Rofiah, 2023). Analisis normatif tentang rencana PPN atas kebutuhan pokok juga menyatakan bahwa PPN dipungut dalam proses distribusi dan pada akhirnya konsumen pada rantai distribusi terakhir yang menanggung beban pajak tersebut (Achyar & Hakim, 2023). Perspektif lain mengenai "ketentuan pajak konsumen" juga memaknai PPN sebagai pajak atas konsumsi sehingga secara konseptual penanggungnya adalah konsumen (Agustiana & Rofiah, 2023; Minarni, 2021).

3.2.2 Pajak Impor sebagai Contoh Pajak Tidak Langsung yang Klasik dalam Teori Fiskal

Dalam pembahasan keuangan publik Islam yang membandingkan pemikiran Ibnu Taimiyah dan fiskal Keynesian, dijelaskan secara eksplisit bahwa pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain, dan salah satu jenis yang penting adalah pajak impor yang pada akhirnya biasanya ditanggung konsumen (Aziz, 2015). Pada periode klasik, literatur mengenai Abu Yusuf juga menempatkan 'usyur/ushr sebagai pajak atas barang dagangan yang masuk ke wilayah, berfungsi seperti bea atau perdagangan lintas wilayah (Amijaya & Sholikhin, 2022). Literatur sejarah fiskal Islam juga menempatkan ushur, kharaj, jizyah, fai', ghanimah, dan khumus sebagai mekanisme penerimaan negara pada masa awal Islam (Tibahary, 2019), sehingga pajak perdagangan seperti ushur dapat dibaca sebagai instrumen yang secara ekonomi berpotensi "tertanam" dalam harga barang yang diperdagangkan—walau detail insidensinya tidak selalu dijabarkan dalam sumber yang tersedia (Amijaya & Sholikhin, 2022; Tibahary, 2019).

3.3 Posisi Pajak (Dharibah) dalam Ekonomi Islam: Bukan Instrumen Utama, tetapi Dapat Dipandang sebagai Instrumen Pelengkap

Sejumlah literatur menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, instrumen berbasis kepemilikan yang dikenal dan bersifat fundamental adalah zakat (Putra et al., 2023). Dalam tinjauan kritis kebijakan fiskal, ditegaskan bahwa pajak dalam arti dharibah bukan instrumen utama pendapatan negara, melainkan dapat dikenakan ketika instrumen utama lain tidak mencukupi untuk menjalankan pemerintahan (Putra et al., 2023). Kesimpulan yang sejalan juga muncul pada studi PPN dalam perspektif ekonomi Islam: PPN dipandang dapat membantu perekonomian negara apabila kas negara tidak mencukupi, tetapi harus diterapkan secara adil dan sesuai prinsip ekonomi Islam (Ulpah & Mahfud, 2023). Dengan kata lain, sebagian literatur ekonomi Islam kontemporer di Indonesia membuka ruang legitimasi fiskal pajak modern—termasuk pajak konsumsi seperti PPN—dalam kerangka kebutuhan pembiayaan kemaslahatan, namun menempatkannya sebagai pelengkap (auxiliary) dibanding instrumen syariah yang bersifat normatif-ibadah seperti zakat (Putra et al., 2023; Ulpah & Mahfud, 2023).

Pada saat yang sama, terdapat nuansa perdebatan: kajian instrumen pajak dalam perspektif ekonomi Islam menyatakan bahwa baik pajak langsung, misalnya PPh, maupun pajak tidak langsung, misalnya PPN, "tidak dikenal" dalam ekonomi Islam klasik sebagai instrumen bawaan sistem; pungutan berbasis kepemilikan yang dikenal adalah zakat (Putra et al., 2023). Namun, literatur keuangan publik Islam lainnya justru menunjukkan bahwa sejarah fiskal Islam memiliki beragam sumber pendapatan negara—fai', ghanimah, kharaj, jizyah, ushur, khumus—(Tibahary, 2019) dan pemikir klasik seperti Abu Yusuf membahas kebijakan pajak dalam karya Al-Kharaj serta menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas (Darmawansyah et al., 2021; Fadhilatunisa, 2023). Ini menunjukkan bahwa pernyataan "tidak dikenal" dalam sebagian literatur perlu dibaca secara hati-hati: sebagian sumber mengartikannya sebagai "bukan instrumen utama atau standar seperti zakat", bukan berarti tidak ada bentuk pungutan negara sama sekali dalam sejarah fiskal Islam (Fadhilatunisa, 2023; Putra et al., 2023; Tibahary, 2019).

3.4 Prinsip-Prinsip Syariah untuk Menilai Pajak Tidak Langsung agar Selaras dengan Maqashid dan Keadilan

3.4.1 Keadilan (Justice) dan Larangan Memberatkan atau Berlebihan

Studi PPN dalam perspektif ekonomi Islam menilai bahwa penerapan pajak harus mencerminkan keadilan; temuan lapangannya menyatakan penerapan PPN kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinilai sesuai prinsip ekonomi Islam karena terkait kemampuan dan kewajiban menaati aturan negara, sedangkan pembebanan PPN kepada perorangan dinilai belum mencerminkan keadilan (Ulpah & Mahfud, 2023). Kerangka etika pemungut pajak dalam literatur tradisional juga menuntut agar pemungutan pajak tidak berlebihan, tidak melakukan penganiayaan, dan dilakukan secara benar sesuai ketentuan syariah (Firdaus et al., 2023). Prinsip "tidak memberatkan dan tidak menimbulkan keluhan" serta berlandaskan pertimbangan ekonomi-sosial-kebutuhan masyarakat juga ditekankan dalam pembahasan mekanisme pemungutan pajak yang adil (Nasution & Majid, 2023). Dalam kajian pajak tanah (al-kharaj), sistem perpajakan Islam dipahami dinamis dan fleksibel dengan penekanan pada pajak yang terjangkau, serta dinilai selaras dengan asas-asas perpajakan modern (equity, certainty, convenience, economy) (Wibisono & Soepriyanto, 2024), yang relevan sebagai prinsip tata kelola pajak modern termasuk pajak konsumsi.

3.4.2 Transparansi Harga untuk Menghindari Gharar pada Transaksi yang Memuat Pajak Konsumsi

Kajian pajak restoran dalam transaksi jual beli makanan menyimpulkan bahwa praktik "harga + pajak tambahan" yang tidak diketahui pembeli mengandung unsur gharar pada harga, sehingga jual beli dinilai tidak sah menurut hukum Islam dalam kasus yang diteliti (Mulyadi, 2015). Implikasi normatifnya bagi pajak tidak langsung adalah: karena pajak tidak langsung sering masuk ke dalam harga (price-embedded) dan ditanggung konsumen (Agustiana & Rofiah, 2023; Ulpah & Mahfud, 2023), keterbukaan informasi harga dan komponen pajak menjadi kunci agar transaksi tidak jatuh pada ketidakjelasan (gharar) sebagaimana dikritik dalam kasus pajak restoran (Mulyadi, 2015).

3.4.3 Maslahah, Fungsi Pembiayaan Negara, dan Batas Legitimasi Pajak

Dalam tinjauan kritis kebijakan fiskal, pajak diposisikan dapat menjadi solusi untuk menciptakan kemaslahatan, namun tetap ditempatkan bukan sebagai instrumen utama pendapatan negara (Putra et al., 2023). Studi PPN juga menyimpulkan bahwa PPN dapat membantu perekonomian negara ketika kas negara tidak mencukupi, tetapi menuntut implementasi yang adil (Ulpah & Mahfud, 2023). Literatur mengenai zakat dan pajak menegaskan bahwa pajak digunakan untuk kemaslahatan bersama—biaya pemerintahan, pembangunan fasilitas umum, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain—dan menyoroti perbedaan tujuan serta mekanisme zakat versus pajak (Fakhruzy, 2020). Di sisi lain, literatur yang sama juga menekankan perlunya pengaturan agar tidak terjadi double tax antara zakat dan pajak, dengan memberi perlakuan khusus bagi Muslim yang telah membayar zakat (Fakhruzy, 2020). Walaupun butir ini tidak spesifik hanya untuk pajak tidak langsung, ia relevan dalam desain kebijakan pajak konsumsi di negara mayoritas Muslim yang juga memiliki kewajiban zakat (Fakhruzy, 2020; Putra et al., 2023).

3.5 Mekanisme "Penggeseran Beban" Pajak Tidak Langsung dan Konsekuensi Ekonominya dalam Kacamata Ekonomi Islam

Secara ekonomi, literatur zakat-pajak menyatakan bahwa agar keuntungan produsen tidak menurun karena pajak penjualan, produsen biasanya memindahkan beban pajak penjualan kepada konsumen, sehingga beban konsumen adalah kenaikan harga dari sebelum ke sesudah pajak (Fakhruzy, 2020). Hal ini konsisten dengan teori PPN sebagai pajak tidak langsung, di mana penanggung beban adalah konsumen sementara penyetor dapat berupa penjual atau PKP (Agustiana & Rofiah, 2023; Ulpah & Mahfud, 2023). Dalam kajian inefisiensi, pajak dinyatakan dapat meningkatkan harga dan mengurangi output, dan dapat diatur sehingga dikenakan secara tidak langsung kepada konsumen (Famulia, 2020). Pembahasan fiskal historis juga menegaskan bahwa pajak konsumsi seperti PPN dapat dipakai untuk mengurangi pengeluaran masyarakat, tetapi sekaligus diakui bahwa PPN pada harga jual dapat mengurangi penawaran dan menaikkan harga (Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 2020), yang menguatkan pentingnya prinsip keadilan dan kehati-hatian agar pajak tidak langsung tidak menimbulkan kemudaratan yang berlebihan (Firdaus et al., 2023; Ulpah & Mahfud, 2023).

Dalam konteks perumusan kebijakan, perdebatan PPN atas kebutuhan pokok menunjukkan bahwa isu keadilan dan kesejahteraan publik menjadi fokus ketika objek pajak adalah komoditas dasar (Achyar & Hakim, 2023). Karena PPN pada akhirnya dibebankan pada konsumsi terakhir (Achyar & Hakim, 2023), desain pengecualian, tarif, dan mekanisme implementasi menjadi sangat menentukan apakah pajak konsumsi memenuhi prinsip keadilan sebagaimana ditekankan dalam kajian ekonomi Islam (Firdaus et al., 2023; Ulpah & Mahfud, 2023).

3.6 Ilustrasi Penerapan: PPN dan Pajak Konsumsi Lain dalam Diskursus Ekonomi Islam Kontemporer

Pertama, PPN atas jasa (kasus sewa forklift): penelitian lapangan menyimpulkan penerapan PPN perusahaan sebagai PKP sesuai ketentuan pemerintah dan dinilai sesuai prinsip ekonomi Islam untuk entitas yang mampu dan wajib membayar, tetapi pembebanan pada perorangan dinilai belum mencerminkan keadilan (Ulpah & Mahfud, 2023). Ini menegaskan bahwa evaluasi ekonomi Islam terhadap pajak tidak langsung tidak berhenti pada klasifikasi "indirect", melainkan bertumpu pada keadilan insidensi dan konteks subjek yang menanggung (Agustiana & Rofiah, 2023; Ulpah & Mahfud, 2023).

Kedua, PPN atas kebutuhan pokok: analisis normatif menekankan bahwa PPN dibebankan kepada konsumen terakhir, sehingga memunculkan polemik keadilan dan kesejahteraan ketika objeknya adalah kebutuhan dasar (Achyar & Hakim, 2023). Ini konsisten dengan argumen bahwa PPN sebagai pajak konsumsi secara inheren menempatkan beban pada pembeli (Achyar & Hakim, 2023; Agustiana & Rofiah, 2023).

Ketiga, PPN di negara GCC: studi tentang perubahan kebijakan pajak di GCC menyatakan negara-negara GCC menyusun PPN (VAT) dan menegaskan VAT sebagai pajak tidak langsung yang diterapkan pada konsumsi sebagian besar barang dan jasa (Efendi & Thamrin, 2021). Studi itu juga mengaitkan penerimaan pajak dengan pembiayaan fasilitas dan layanan publik serta menampilkan adanya pandangan ilmuwan Muslim yang menyetujui pajak untuk kepentingan umum (Efendi & Thamrin, 2021), selaras dengan kerangka "maslahah" dalam literatur kebijakan fiskal (Putra et al., 2023; Ulpah & Mahfud, 2023).

Keempat, carbon tax dan potensi pengalihan beban: kajian urgensi carbon tax dalam perspektif ekonomi Islam menekankan perlunya memperhatikan aspek maslahah dan dampak, termasuk kemungkinan beban pajak produsen dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga (Faizin, 2020). Walaupun carbon tax bukan fokus klasik "PPN", ia menunjukkan isu yang sama: pajak berbasis konsumsi atau produksi dapat berujung pada shifting dan karenanya harus diukur keadilannya (Faizin, 2020; Fakhruzy, 2020).

________________________________________

4. Kesimpulan

Dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan literatur yang tersedia, pajak tidak langsung seperti PPN dipahami sebagai pajak atas konsumsi yang dipungut melalui penjual atau PKP tetapi bebannya secara ekonomi ditanggung konsumen dan tercermin dalam harga (Achyar & Hakim, 2023; Agustiana & Rofiah, 2023; Ulpah & Mahfud, 2023). Penilaian kesyariahannya dalam ekonomi Islam kontemporer cenderung berporos pada tiga hal: pertama, pajak sebagai instrumen pelengkap ketika penerimaan utama tidak mencukupi serta diarahkan pada kemaslahatan (Putra et al., 2023; Ulpah & Mahfud, 2023); kedua, keadilan dan tidak memberatkan (Firdaus et al., 2023; Nasution & Majid, 2023; Ulpah & Mahfud, 2023); dan ketiga, transparansi harga untuk menghindari gharar ketika pajak menjadi komponen harga jual (Agustiana & Rofiah, 2023; Mulyadi, 2015).

Implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya desain kebijakan pajak tidak langsung yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah tersebut, terutama dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam dampak empiris penerapan PPN terhadap kelompok masyarakat rentan serta mekanisme integrasi antara sistem zakat dan pajak konsumsi modern.

________________________________________

Daftar Pustaka

Achyar, M. M., & Hakim, M. F. (2023). Urgensi penerapan carbon tax di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Jurnal Labatila, 7(01), 1–13. https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1230

Agustiana, L. A., & Rofiah, K. (2023). Mengupas pemikiran Abu Yusuf pada zaman klasik dan implementasinya terhadap ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha), 3(2), 169–178. https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.253

Amijaya, R. N. F., & Sholikhin, M. Y. (2022). Analisis perubahan kebijakan pajak di negara GCC dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(2), 188. https://doi.org/10.29300/ba.v7i2.8033

Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran ekonomi Islam Monzer Khaf. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 22(2), 161–173. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080

Aziz, A. (2015). Analisis urgensitas pinjaman luar negeri Indonesia dalam rangka pembiayaan defisit APBN. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 15(1), 47. https://doi.org/10.31685/kek.v15i1.78

Darmawansyah, T. T., Firdaus, F., & Aguspriyani, Y. (2021). Mashlahah dan mafsadah cryptocurrency sebagai mata uang resmi negara. Muamalatuna, 13(2), 83–105. https://doi.org/10.37035/mua.v13i2.5543

Efendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan murabahah di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance, 4(1), 26–37. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057

Fadhilatunisa, D. (2023). Upaya membangkitkan ekonomi masyarakat melalui zakat dalam pajak penghasilan. Journal of Economics Entrepreneurship Management Business and Accounting, 1(1), 12–21. https://doi.org/10.61255/jeemba.v1i1.14

Faizin, M. (2020). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia tahun 2008–2017. https://doi.org/10.31219/osf.io/j86sz

Fakhruzy, A. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pajak restoran dalam transaksi jual beli makanan. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(2), 143. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3164

Famulia, L. (2020). Analisis perbandingan hubungan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(1), 27. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417

Firdaus, M. I., Pradhana, T. A., Alafianta, N. F., Tifani, M. A. A., & Aziz, M. A. (2023). Implementasi konsep final spending Monzer Kahf dalam meningkatkan pendapatan nasional. Muslim Heritage, 8(2), 279–292. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.5016

Habibi, M. (2023). Pelaksanaan inovasi produk halal. Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 10(2), 94–104. https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i2.444

Minarni, M. (2021). Analisis pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah vs kebijakan fiskal Keynesian. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406

Mulyadi, M. (2015). Kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 15(1), 35. https://doi.org/10.31685/kek.v15i1.83

Nasution, A. W., & Majid, M. S. A. (2023). Inflasi dan stabilitas ekonomi: Analisis perbandingan perspektif Islam dan konvensional. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902

Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology (CIFET), 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia. (2020). https://doi.org/10.4108/eai.19-5-2020.59712

Putra, P. A., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan pajak dalam perspektif syariah. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 20(1), 79–92. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610

Tibahary, A. R. (2019). Kepastian hukum dalam transaksi jual-beli telepon genggam (handphone) di pasar gelap (black market). https://doi.org/10.31219/osf.io/tyuv2

Ulpah, M., & Mahfud, I. (2023). Penerapan pajak pertambahan nilai pada jasa sewa forklift dalam perspektif ekonomi Islam. Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 6(2), 147–163. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.538

Wibisono, A. H., & Soepriyanto, G. (2024). Tantangan pajak karbon sebagai alternatif kebijakan transisi energi bersih di Indonesia: Studi kasus industri otomotif. Owner, 8(1), 258–265. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1907