01046 - Model Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Kerangka Normatif dan Realitas Implementasi

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep model ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, mulai dari fondasi normatif hingga realitas implementasinya. Model ekonomi Islam tidak bersifat netral nilai, melainkan dibangun di atas worldview Islam yang berorientasi pada falah dan keadilan. Kajian ini menelaah bagaimana larangan riba, mekanisme profit-and-loss sharing (PLS), serta instrumen sosial-ekonomi seperti zakat membentuk struktur model yang berbeda dari sistem konvensional. Melalui analisis literatur, ditemukan adanya kesenjangan signifikan antara model normatif berbasis PLS dengan praktik dominasi murabahah di perbankan syariah Indonesia, yang disebabkan oleh moral hazard, asymmetric information, dan tingginya biaya monitoring. Artikel ini menyimpulkan bahwa model ekonomi Islam yang aplikatif perlu memasukkan secara eksplisit dimensi ketidakpastian, kendala institusional, dan adaptasi regulatif sebagai bagian integral dari struktur modelnya.

Kata Kunci: Model Ekonomi Islam, Profit-and-Loss Sharing, Mudharabah, Musyarakah, Falah, Riba, Perbankan Syariah

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of economic models from the perspective of Islamic economics, ranging from normative foundations to implementation realities. The Islamic economic model is not value-neutral; rather, it is built upon an Islamic worldview oriented toward falah and justice. This study analyzes how the prohibition of riba, the profit-and-loss sharing (PLS) mechanism, and socio-economic instruments such as zakat shape a model structure that differs fundamentally from conventional systems. Through a literature analysis, a significant gap is found between the normative PLS-based model and the dominant practice of murabahah in Indonesian Islamic banking, caused by moral hazard, asymmetric information, and high monitoring costs. This article concludes that an applicable Islamic economic model must explicitly incorporate dimensions of uncertainty, institutional constraints, and regulatory adaptation as integral parts of its model structure.

Keywords: Islamic Economic Model, Profit-and-Loss Sharing, Mudharabah, Musyarakah, Falah, Riba, Islamic Banking

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam ilmu ekonomi, model ekonomi dapat dipahami sebagai representasi sederhana dan abstrak dari realitas ekonomi yang dipakai untuk menganalisis perilaku pelaku ekonomi serta membuat prediksi tentang konsekuensi suatu mekanisme, kebijakan, atau institusi. Dalam konteks ekonomi Islam, penyederhanaan (abstraksi) ini tidak dilakukan secara "netral nilai", melainkan dibangun di atas worldview dan tujuan normatif Islam, terutama orientasi pada falah (kesejahteraan/kebaikan dunia–akhirat) dan penegakan keadilan dalam relasi ekonomi (Meha et al., 2022; Rifai, 2020; Salsabila et al., 2024; Syarifuddin et al., 2023).

Karena itu, model ekonomi menurut ekonomi Islam bukan hanya menjelaskan "bagaimana" transaksi berlangsung, tetapi juga memformulasikan "bagaimana seharusnya" mekanisme ekonomi dijalankan agar selaras dengan prinsip syariah—misalnya larangan riba, penekanan risk sharing (berbagi risiko) melalui skema profit-and-loss sharing (PLS), dan keberadaan instrumen sosial-ekonomi seperti zakat (Assagaf, 2020; Rifai, 2020; Salsabila et al., 2024; Trimulato, 2017).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana model ekonomi dikonstruksi dalam perspektif ekonomi Islam, menelusuri fondasi normatifnya, mengidentifikasi mekanisme operasionalnya, serta memetakan kesenjangan antara idealitas model dan realitas praktik. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam merancang model yang lebih komprehensif dan aplikatif.

________________________________________

2. Fondasi Normatif: Paradigma, Tujuan, dan Bangunan Ekonomi Islam

2.1. Ekonomi Islam sebagai Paradigma Perilaku dan Sistem (Grand Pattern)

Trimulato menegaskan bahwa paradigma ekonomi Islam mencerminkan pandangan dan perilaku untuk mencapai falah, dan paradigma ini dapat dipahami baik sebagai behaviour paradigm maupun sebagai grand pattern yang mencakup mekanisme serta lembaga untuk mengoperasionalkan teori ekonomi Islam pada produksi, distribusi, dan konsumsi (Meha et al., 2022). Dengan demikian, "model ekonomi" dalam ekonomi Islam secara konseptual memerlukan (i) asumsi tentang perilaku dan preferensi yang dibentuk nilai Islam, serta (ii) desain institusi dan mekanisme yang membuat nilai itu operasional di aktivitas ekonomi (Meha et al., 2022; Putra et al., 2022; Syarifuddin et al., 2023).

Selaras dengan itu, Bhakti dkk. mendefinisikan ekonomi dalam Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan memperoleh falah, dan mekanisme ekonomi Islam dibentuk melalui interaksi rujukan syariah dan kecenderungan fitrah manusia (Syarifuddin et al., 2023). Suryani juga menempatkan ekonomi Islam sebagai respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi dan menekankan prinsip-prinsip seperti persaudaraan universal, sumber daya sebagai amanah, dan prinsip keadilan yang berimplikasi pada distribusi dan stabilitas (Rifai, 2020). Klaim-klaim ini bersama-sama menunjukkan bahwa model ekonomi Islam secara definisional menempatkan variabel nilai (keadilan, amanah, persaudaraan) sebagai komponen struktur model, bukan sekadar "tambahan etika" (Meha et al., 2022; Rifai, 2020; Syarifuddin et al., 2023).

2.2. Nilai Universal dan Orientasi Keadilan Sosial

Trimulato menguraikan "bangunan ekonomi Islam" yang didasarkan pada lima nilai universal: Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan), Nubuwwah, Khilafah, dan Ma'ad, yang menjadi dasar inspirasi penyusunan teori-teori ekonomi Islam (Meha et al., 2022). Syibly menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam ekonomi Islam terkait komitmen spiritual dan persaudaraan universal; sumber daya dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk merealisasikan maqashid al-shari'ah, dan pada tingkat praktik Islam melarang riba serta membangun masyarakat atas dasar kejujuran dan keadilan (Salsabila et al., 2024). Suryani menegaskan bahwa keadilan merupakan misi utama ajaran Islam dengan implikasi pemenuhan kebutuhan dasar, sumber pendapatan halal, distribusi yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas (Rifai, 2020; Salsabila et al., 2024).

Maka, model ekonomi Islam secara konseptual perlu memasukkan: (a) tujuan falah dan maqashid sebagai fungsi tujuan, (b) pembatasan normatif (larangan riba), dan (c) instrumen yang mengoperasionalkan keadilan distributif (misalnya zakat) (Rifai, 2020; Salsabila et al., 2024; Syarifuddin et al., 2023).

________________________________________

3. Aksioma Operasional Model: Larangan Riba dan Pengganti Berbasis PLS (Risk Sharing)

3.1. Larangan Riba sebagai Pembeda Struktur Model

Suryani menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat penghapusan riba dan pendayagunaan zakat; riba dipahami sebagai penambahan tanpa transaksi pengganti/penyeimbang yang dibenarkan syariah (Rifai, 2020). Artikel mengenai pemahaman riba juga menegaskan urgensi memahami larangan riba dan mendorong penggunaan sistem berbagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti praktik riba untuk menjamin keadilan dan kesetaraan pihak-pihak transaksi (Trimulato, 2017). Literatur tentang inovasi perbankan syariah menyebut elemen aktivitas usaha yang tidak boleh mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, sehingga pembatasan ini menjadi "constraint" struktural dalam pemodelan ekonomi/keuangan syariah (Assagaf, 2020).

Namun terdapat nuansa perdebatan: Salsabila dkk. mengutip adanya isu kontroversial tentang bunga, termasuk pandangan bahwa pada tingkat moderat bunga "dianggap dapat diterima" oleh sebagian tokoh (dikutip dari Kalsum, 2014) (Trimulato, 2017). Di sisi lain, Sulaiman (membahas Abdullah Saeed) menyampaikan adanya kritik bahwa riba dilarang karena eksploitasi orang miskin, sedangkan bunga (interest) tidak selalu memuat eksploitasi sehingga tidak otomatis termasuk riba; pandangan ini menunjukkan bahwa pemodelan ekonomi Islam berhadapan dengan perbedaan penafsiran riba–interest pada sebagian diskursus kontemporer (Putra et al., 2022). Karena itu, dalam membangun model ekonomi Islam, peneliti perlu eksplisit menyatakan definisi operasional riba yang dipakai, sebab literatur tidak sepenuhnya homogen (Putra et al., 2022; Rifai, 2020; Trimulato, 2017).

3.2. Risk Sharing dan PLS sebagai Mekanisme Inti

Sejumlah rujukan menempatkan profit-and-loss sharing (PLS) sebagai mekanisme pengganti bunga. Khoiruddin dan Noekent mendefinisikan PLS sebagai kontrak dua pihak atau lebih yang mengumpulkan sumber daya untuk diinvestasikan pada proyek lalu berbagi laba dan rugi. Mereka juga menyatakan bahwa PLS secara teoretis terutama berbasis dua bentuk pembiayaan utama: mudharabah dan musyarakah. Syibly menegaskan bahwa implementasi keadilan dalam keuangan syariah dapat dilihat melalui mudharabah dan musyarakah yang dikenal sebagai PLS (Salsabila et al., 2024). Amaroh menekankan prinsip risk sharing sebagai konsekuensi prinsip bagi hasil; bank syariah menerima dana investasi berbasis mudharabah dan menjalankan kegiatan berdasarkan PLS (mudharabah dan musyarakah), sehingga model keuangan Islam menuntut keterkaitan risk–return yang lebih simetris di antara pihak-pihak transaksi (Salsabila et al., 2024).

Dalam praktik asuransi, perbedaan risk sharing vs risk transfer juga ditegaskan: Meha dkk. menyatakan bahwa asuransi konvensional menggunakan mekanisme transfer risk, sedangkan asuransi syariah menggunakan sharing risk (berbagi risiko) dan asuransi konvensional mengandung riba (Khoiruddin & Noekent, 2017). Ini memperkuat bahwa dalam pemodelan ekonomi Islam, struktur risiko (apakah dialihkan atau dibagi) merupakan variabel institusional kunci (Khoiruddin & Noekent, 2017; Salsabila et al., 2024).

________________________________________

4. Struktur Mikro Model: Pelaku, Kontrak, dan Aturan Pembagian Hasil

4.1. Pelaku dan Bentuk Kontrak: Mudharabah dan Musyarakah

Pada level mikro (model perilaku dan kontrak), model ekonomi Islam sering direpresentasikan melalui struktur akad.

Musyarakah. Supriyadi menyatakan musyarakah adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing berkontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kontribusi dana (Syibly, 2015). Definisi serupa juga muncul dalam Nasirwan yang menekankan pembagian keuntungan dan kerugian dalam musyarakah sesuai kesepakatan (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Mudharabah. Nasirwan menjelaskan mudharabah sebagai skema yang relevan ketika pemilik modal hanya satu pihak dan dilakukan pembagian hasil—dalam penelitian tersebut dikaitkan dengan model revenue sharing (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Rifai menegaskan bahwa pada akad berbasis bagi hasil dalam natural uncertainty contract (NUC), pihak-pihak di awal hanya menyepakati nisbah (proporsi bagi hasil), sementara profit tidak dapat dipastikan sejak awal (Trimulato, 2021). Hidayati dan Hidayatullah juga menegaskan mudharabah dan musyarakah termasuk natural uncertainty contracts yang tidak menawarkan return tetap dan pasti (Madjid, 2011).

Dengan demikian, model ekonomi Islam yang berbasis akad menuntut komponen formal: (i) para pihak (pemilik dana/pengelola), (ii) objek usaha riil, (iii) nisbah yang disepakati, dan (iv) aturan distribusi laba/rugi yang mengikuti kinerja usaha—bukan bunga tetap (Madjid, 2011; Trimulato, 2021).

4.2. Ketidakpastian (Uncertainty) sebagai Karakter dan Konsekuensi Model

Rifai menyebut bahwa prinsip bagi hasil diterapkan pada akad tijari dalam NUC karena hasil usaha memang tidak bisa dipastikan sejak awal; konsekuensinya, masyarakat yang menabung atau menjadi debitur pembiayaan di bank syariah ikut terekspos perkembangan bisnis bank melalui skema bagi hasil (Trimulato, 2021). Hidayati dan Hidayatullah menegaskan bahwa bisnis adalah pengambilan risiko dan risiko selalu ada dalam aktivitas komersial; pembiayaan berbasis PLS dengan mudharabah dan musyarakah memiliki intensitas risiko tinggi serta membutuhkan moralitas tinggi nasabah karena rawan moral hazard dan asymmetric information (Madjid, 2011). Khoiruddin dan Noekent juga menekankan potensi agency problem pada mudharabah dan musyarakah karena asymmetric information dan monitoring yang mahal.

Maka, secara metodologis, model ekonomi Islam (khususnya model intermediasi keuangan syariah) perlu secara eksplisit memodelkan ketidakpastian hasil, kebutuhan monitoring, serta kemungkinan masalah keagenan—sebab mekanisme PLS bukan kontrak "fixed return" (Madjid, 2011; Trimulato, 2021).

________________________________________

5. Struktur Moneter dan Keuangan dalam Model Ekonomi Islam: Rate of Return, Nilai Waktu, dan Keadilan

5.1. Rate of Return dan Risiko Imbal Hasil

Rifai mendefinisikan risiko imbal hasil (rate of return risk) sebagai potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi/transaksi bank; dalam perbankan syariah risiko imbal hasil muncul sebagai konsekuensi akad syirkah (mudharabah dan musyarakah) yang memunculkan PLS (Trimulato, 2021). Ia juga menyatakan bank dapat terekspos risiko imbal hasil ketika perubahan tingkat imbal hasil dari penyaluran dana memengaruhi besaran bagi hasil yang dibayar kepada nasabah (Trimulato, 2021). Ini menunjukkan bahwa model ekonomi Islam pada sektor perbankan memerlukan variabel yang menangkap dinamika imbal hasil riil dan transmisinya ke perilaku deposan/investor (Trimulato, 2021).

5.2. Time Value of Money vs Economic Value of Money

Mujibatun membahas bahwa konsep time value of money tidak diterima dalam lembaga keuangan syariah (LKS) karena terkait riba, tetapi menekankan alternatif berupa rate of return yang dikaitkan dengan economic value of money (nilai ekonomi uang), yaitu uang bernilai ketika masuk ke perekonomian dan menghasilkan value added (Fattah & Muchlis, 2024). Ia juga menegaskan prinsip bahwa pemodal dalam ekonomi syariah tidak berhak meminta rate of return yang nilainya tetap dan mengutip kaidah/hadis "lahū ghunmuhu wa 'alaihi ghurmuhu" (berhak memperoleh manfaat tetapi juga menanggung risiko) sebagai argumen keterikatan manfaat–risiko (Fattah & Muchlis, 2024). Susila juga menyatakan Islam tidak mengenal time value of money dan mengenal economic value of time (yang berharga adalah waktu itu sendiri), sehingga pengganti mekanisme bunga diarahkan pada kemitraan (syirkah) dan pembagian hasil (mudharabah) (Adinugraha & Ghofur, 2017).

Akan tetapi, Mujibatun juga menggarisbawahi problem praktis: terutama bagi pemodal kecil yang menabung bukan murni investasi, pengabaian time value of money dapat memunculkan persoalan keadilan ketika inflasi terjadi dan dana simpanan mengalami penurunan nilai riil (Fattah & Muchlis, 2024). Ini memberi implikasi bahwa pemodelan ekonomi Islam di sektor moneter harus membedakan: (a) konsep normatif penolakan bunga tetap dan (b) desain kelembagaan yang menjaga keadilan bagi penabung/investor dalam kondisi ekonomi nyata, misalnya inflasi (Fattah & Muchlis, 2024; Trimulato, 2021).

________________________________________

6. Institusi dan Tata Kelola: Fatwa, Regulasi, dan Kepatuhan Syariah sebagai Komponen Model

6.1. Peran Regulasi (UU Perbankan Syariah) dan Akad sebagai Unit Analisis

Beberapa rujukan menekankan bahwa di Indonesia perbankan syariah memiliki landasan hukum formal, misalnya keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi dasar transaksi dan operasional perbankan syariah (Andiman & Widardjono, 2021). Samudra dkk. menunjukkan bahwa akad-akad seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, dan murabahah diimplementasikan oleh bank syariah dengan merujuk kerangka hukum (UU Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI) dan dalam praktik dapat ditemui kendala/kesalahan yang memerlukan mekanisme penyelesaian seperti musyawarah/negosiasi (Mulato, 2017). Kholid juga menegaskan bahwa sejak UU No. 21/2008 disahkan, perbankan syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan paper tersebut memetakan letak prinsip-prinsip itu dalam pasal-pasal UU (Sari, 2023).

Konsekuensinya, "model ekonomi Islam" yang diterapkan pada konteks Indonesia (khususnya model perbankan/keuangan) tidak hanya berupa model pasar/kontrak, tetapi juga harus memasukkan dimensi regulatory constraints (ketentuan UU dan fatwa) sebagai bagian dari struktur institusional model (Madjid, 2011; Mulato, 2017; Sari, 2023).

6.2. Manajemen Risiko Syariah dan Kebutuhan "Kaffah"

Hidayati dan Hidayatullah menegaskan bahwa manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah masih banyak mengadopsi kebijakan BI/OJK yang sebelumnya diterapkan serupa pada lembaga konvensional; mereka menekankan bahwa penyempurnaan penegakan prinsip syariah tidak cukup pada aspek mekanisme transaksi, melainkan perlu dukungan sistem manajemen risiko berbasis syariah agar penerapan syariah bersifat kaffah, bukan parsial (Madjid, 2011). Di sisi lain, Hidayati dkk. (rahn tasjily) menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi beragam jenis risiko (mengutip versi IFSB), termasuk credit risk, equity investment risk, market risk, liquidity risk, rate of return risk, dan operational risk; pembiayaan syariah terkait risiko kredit dan sangat terkait dengan mitra (mudharib/musyarakah) serta aktivitas bisnis yang diusulkan (Baroroh, 2020). Ini memperlihatkan bahwa pemodelan ekonomi Islam yang serius di level lembaga harus memasukkan kerangka risiko multidimensi dan hubungan risiko dengan desain akad dan pengawasan (Baroroh, 2020; Madjid, 2011; Trimulato, 2021).

________________________________________

7. Model Ideal vs Realitas Praktik: Dominasi Murabahah, Moral Hazard, dan Problem Implementasi PLS

7.1. PLS sebagai Core Model yang Diidealkan namun Tidak Dominan

Sejumlah studi menegaskan bahwa secara teori perbankan Islam dibayangkan sebagai perbankan bebas bunga yang didasarkan pada mudharabah dan musyarakah (PLS) (Putra et al., 2022; Wujarso, 2021). Namun banyak rujukan juga menunjukkan bahwa dalam praktik, PLS tidak dominan.

Mulato (JESI) menyatakan kontribusi pembiayaan mudharabah sebesar 6,558%, sedangkan murabahah sebesar 61,663% (dengan nilai nominal yang juga dicantumkan di artikel) (Mas'ut & Soim, 2020). Putra dkk. mengutip data OJK bahwa pembiayaan mudharabah rata-rata per tahun 20%–25%, sedangkan murabahah dominan 60%–75% (Pandapotan & Siregar, 2022).

Rangkaian temuan ini secara konsisten menggambarkan "gap" antara model normatif PLS (risk sharing) dan realitas portofolio pembiayaan yang lebih banyak berbasis jual-beli (murabahah) (Ammy & Sugianto, 2023; Mas'ut & Soim, 2020; Pandapotan & Siregar, 2022; Soetopo et al., 2016; Wujarso, 2021).

7.2. Mengapa Terjadi Gap: Risiko Tinggi, Biaya Monitoring, dan Moral Hazard

Widyastuti menyatakan rendahnya pembiayaan mudharabah disebabkan antara lain oleh risiko inheren pada bank, tambahan biaya monitoring, kurangnya transparansi, dan keengganan deposan mengambil risiko (Soetopo et al., 2016). Baroroh juga menyatakan bank syariah cenderung memilih murabahah agar lebih terhindar dari risiko dibanding skim bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Dewi & Astari, 2018). Bahjatulloh menyatakan dominasi murabahah muncul untuk meminimalkan risiko karena murabahah dianggap paling menguntungkan dan paling sedikit risikonya dibanding mekanisme lain; ia juga menegaskan bank Islam dalam praktik menyadari PLS sulit dilaksanakan karena sifatnya riskan dan tidak pasti (Wujarso, 2021).

Di tingkat kontraktual, Hidayati dan Hidayatullah menekankan risiko moral hazard dan asymmetric information pada pembiayaan PLS (Madjid, 2011). Rahardiansyah dkk. menekankan adanya faktor internal dan eksternal penyebab moral hazard dalam mudharabah serta menawarkan strategi mitigasi seperti early warning system sebelum transaksi dan monitoring on site (Lestari & Anwar, 2021). Khoiruddin dan Noekent juga menegaskan PLS menghadapi kendala implementasi dan tidak dominan karena dianggap berisiko; problem agency muncul karena asymmetric information dan costly monitoring.

Dengan demikian, model ekonomi Islam yang aplikatif perlu memformulasikan "kendala implementasi" sebagai bagian dari model, misalnya: parameter biaya monitoring, probabilitas moral hazard, serta trade-off bank dalam memilih akad (Madjid, 2011; Soetopo et al., 2016; Wujarso, 2021).

7.3. Perubahan PLS menjadi Revenue Sharing dan Problem "Berbagi Hasil tanpa Berbagi Risiko"

Assagaf menyatakan bahwa dalam PLS semua pihak memperoleh bagi hasil sesuai laba atau tidak memperoleh laba jika rugi normal, namun implementasi PLS menghadapi kendala termasuk moral hazard dan kendala berbagi risiko modal secara penuh; akibatnya lembaga keuangan syariah kadang menggunakan revenue sharing alih-alih profit-and-loss sharing penuh karena belum sepenuhnya berani berbagi risiko kerugian modal (Samudra et al., 2023). Ini selaras dengan kritik Abdullah Saeed (diulas Sulaiman) bahwa praktik bank sering "berbagi hasil namun tidak berbagi risiko," karena sejumlah persyaratan ditetapkan untuk melindungi perbankan (Putra et al., 2022).

Dalam pemodelan, hal ini berarti perlu dibedakan:

1. Model normatif PLS (risk sharing ideal), dan

2. Model operasional yang mungkin mengubah basis distribusi hasil (profit sharing vs revenue sharing) dan memasang instrumen proteksi (jaminan, covenant, dan sebagainya) (Samudra et al., 2023; Putra et al., 2022).

________________________________________

8. Isu Jaminan (Collateral) dan Adaptasi Fikih: Konsekuensi terhadap Bentuk Model

Arifin (Miqot) menegaskan bahwa dalam fikih klasik, ulama sepakat jaminan tidak perlu diwujudkan dalam kontrak musyarakah karena mitra adalah pihak yang dipercaya; namun fikih lokal kontemporer memberi kelonggaran bagi bank syariah untuk mensyaratkan jaminan guna mereduksi risiko pembiayaan musyarakah. Hidayati dkk. (rahn tasjily) menunjukkan secara komparatif bahwa pengaturan jaminan syariah tidak kuat di Indonesia dan Malaysia, sehingga konstruksi hukum jaminan dilakukan melalui harmonisasi prinsip syariah dan regulasi konvensional; mekanisme pengikatan jaminan juga berbeda (Baroroh, 2020). Samudra dkk. pun menegaskan adanya kerangka fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional dalam pelaksanaan akad, sekaligus ditemui kendala praktik (Mulato, 2017).

Implikasinya, ketika "model ekonomi Islam" direalisasikan sebagai model lembaga keuangan, bentuk model kontrak tidak bisa hanya merujuk ideal fikih klasik, tetapi perlu memasukkan adaptasi institusional (misalnya jaminan/rahn) sebagai variabel desain untuk mitigasi risiko (Baroroh, 2020; Madjid, 2011). Pada saat yang sama, literatur kritik menekankan bahwa kedekatan praktik dengan pola konvensional dapat menimbulkan risiko reputasi dan pertanyaan kesesuaian syariah (Sahban, 2017; Wujarso, 2021).

________________________________________

9. Kerangka Model Ekonomi Islam: Representasi Abstrak

Berikut kerangka model sederhana (abstrak) yang banyak muncul secara implisit dalam literatur perbankan dan keuangan Islam.

Pertama, tujuan (objective function): mencapai falah/kemaslahatan dan keadilan (bukan semata profit maksimal) (Meha et al., 2022; Rifai, 2020; Salsabila et al., 2024; Syarifuddin et al., 2023).

Kedua, kendala normatif (constraints): larangan riba; pembatasan terhadap unsur gharar/maisir/haram/zalim dalam aktivitas usaha (Assagaf, 2020; Rifai, 2020; Trimulato, 2017).

Ketiga, mekanisme transaksi: penggunaan akad—terutama mudharabah dan musyarakah—dengan nisbah disepakati di awal, sedangkan hasil mengikuti kinerja usaha (NUC) (Madjid, 2011; Syibly, 2015; Trimulato, 2021).

Keempat, aturan risiko–imbal hasil: risk sharing sebagai konsekuensi PLS; imbalan ditentukan oleh profit dan harus sepadan dengan risiko dan usaha (Salsabila et al., 2024; Trimulato, 2021).

Kelima, institusi pendukung: zakat sebagai instrumen sosial untuk distribusi dan pemurnian harta (Rifai, 2020; Salsabila et al., 2024).

Keenam, tata kelola dan legalitas: implementasi akad dan produk berada dalam kerangka UU Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI; kepatuhan syariah tidak hanya di level produk tetapi juga risk management (Madjid, 2011; Mulato, 2017; Sari, 2023).

Ketujuh, friction/masalah implementasi: moral hazard, asymmetric information, biaya monitoring, preferensi bank pada akad berisiko lebih rendah (murabahah), dan modifikasi PLS menjadi revenue sharing (Madjid, 2011; Samudra et al., 2023; Soetopo et al., 2016; Wujarso, 2021).

Kerangka ini memenuhi sifat "model" sebagai representasi abstrak (mengidentifikasi elemen kunci dan relasinya) yang dapat dipakai untuk menganalisis perilaku (misalnya pilihan akad bank, preferensi deposan terhadap risiko) dan membuat prediksi (misalnya: ketika biaya monitoring tinggi dan moral hazard meningkat, portofolio cenderung bergeser dari PLS ke murabahah) sebagaimana digambarkan dalam literatur (Dewi & Astari, 2018; Madjid, 2011; Soetopo et al., 2016; Wujarso, 2021).

________________________________________

10. Kesimpulan

Secara sintetis, model ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dipahami sebagai model yang berangkat dari paradigma falah dan bangunan nilai universal (tauhid–keadilan–dst.) sehingga memasukkan dimensi normatif sebagai bagian dari struktur model (Meha et al., 2022; Salsabila et al., 2024; Syarifuddin et al., 2023). Model ini memperlakukan larangan riba dan pembatasan unsur non-syariah sebagai kendala yang membentuk pilihan instrumen ekonomi (akad, produk, dan institusi) (Assagaf, 2020; Rifai, 2020; Trimulato, 2017).

Selain itu, model ekonomi Islam menjadikan risk sharing dan skema PLS (mudharabah–musyarakah) sebagai mekanisme inti yang membedakan dari sistem berbasis bunga, meskipun implementasinya menghadapi kendala berupa moral hazard, biaya monitoring, dan preferensi risiko (Madjid, 2011; Soetopo et al., 2016). Model ini juga mengakui gap antara model ideal dan praktik (dominasi murabahah; revenue sharing; penggunaan jaminan) sebagai bagian dari dinamika institusional yang perlu dimodelkan secara eksplisit, termasuk risiko reputasi dan kritik bahwa praktik dapat "mencerminkan" perbankan konvensional (Putra et al., 2022; Sahban, 2017; Wujarso, 2021).

Dengan demikian, model ekonomi Islam yang komprehensif dan aplikatif harus mampu menjembatani kesenjangan antara idealitas normatif dan kompleksitas empiris implementasinya, sehingga dapat menjadi panduan yang efektif bagi pengembangan institusi dan kebijakan ekonomi syariah ke depan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adinugraha, H. H., & Ghofur, A. (2017). Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (analisis terhadap perbankan syariah di Indonesia). Jurnal Smart (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi), 3(2), 181–194. https://doi.org/10.18784/smart.v3i2.497

Ammy, B., & Sugianto, S. (2023). Efisiensi dan risiko sebagai mediator pembiayaan pendanaan dan bagi hasil profitabilitas bank syariah di Indonesia. Mumtaz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 44–55. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i1.556

Andiman, A., & Widardjono, A. (2021). Analisis pembiayaan mudharabah bank pembiayaan rakyat syariah terhadap nonperforming financing di Indonesia tahun 2015–2020. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 26. https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4106

Assagaf, N. A. (2020). Konsep profit and loss sharing (PLS) berbasis Surah Al-Mulk. Jiatax (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2(1), 50. https://doi.org/10.30587/jiatax.v2i1.1279

Baroroh, H. (2020). Kinerja pembiayaan perbankan syariah: indikasi moral hazard. Al-Mal Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(1), 67–93. https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5324

Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Law and Justice, 2(2), 113–123. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142

Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam sistem ekonomi syariah. Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi, 1(6), 01–11. https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 201–220. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641

Khoiruddin, M., & Noekent, V. (2017). Meminimumkan agency problem dan agency cost dengan menggunakan konsep Islam tentang perusahaan: antara teori dan praktik. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 149–167. https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss2.art3

Lestari, R. S., & Anwar, S. (2021). Peran moderasi non performing financing terhadap pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan profit sharing ratio pada profitabilitas bank umum syariah. Jas (Jurnal Akuntansi Syariah), 5(2), 95–109. https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.374

Madjid, M. N. (2011). Nuansa konvensional dalam perbankan syariah. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 3(1), 1–32. https://doi.org/10.30631/nf.v3i1.1256

Mas'ut, M., & Soim, S. (2020). Akad musyarakah dalam pembiayaan perdagangan dan pertanian di lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) syariah barokah. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7(2), 193–204. https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.88

Meha, M., Ramadhan, M., & Nasution, J. (2022). Hubungan persepsi dan preferensi atas bagi hasil pembiayaan mudharabah musytarakah terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah. Manbiz Journal of Management and Business, 2(1), 61–80. https://doi.org/10.47467/manbiz.v2i1.1793

Mulato, T. (2017). Memahami konsumsi Islami upaya meningkatkan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 7(1), 42. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).42-48

Pandapotan, P., & Siregar, S. (2022). Analisis pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih melalui bagi hasil bank umum syariah. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(4), 670–679. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.1001

Putra, P. A., Nurhasanah, N., & Hanum, S. N. (2022). Analisis perbandingan pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap peningkatan produktivitas usaha mikro kecil menengah (UKM) di Pekanbaru. Jurnal Ar-Ribhu, 5(1), 348–362. https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v5i1.650

Rifai, A. B. A. (2020). Analisis risiko imbal hasil pada bank syariah. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 226. https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.664

Sahban, S. (2017). Esensi akad mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum, 20(2), 38–49. https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.10

Salsabila, S., Permata, C. D., Mochtar, M. F., & Oktafia, R. (2024). Pemahaman konseptual dan implikasi riba dari perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(2), 172–182. https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.688

Samudra, L. A., Haq, S. W. S., Firdaus, A. U. E., Pratama, F. A. B., Ardhanisa, W., Dewi, K. M., & Izza, A. S. N. (2023). Analisis pelaksanaan akad pada lembaga keuangan syariah. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 7(2), 177–204. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.352

Sari, M. N. V. (2023). Implementasi akad istishna pada perbankan syari'ah Indonesia. An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, 4(2), 240–254. https://doi.org/10.51339/nisbah.v4i2.1142

Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko, dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado). Accountability, 5(2), 207. https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223

Syarifuddin, M. S., Purnamasari, D. S., & Safitri, F. I. (2023). Muslim literacy in choosing a banking system in Indonesia between Islamic banks or conventional banks. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(1), 1. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9272

Syibly, M. R. (2015). Keadilan sosial dalam keuangan syariah. Millah Journal of Religious Studies, 15(1), 73–100. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4

Trimulato, T. (2021). Eksistensi perbankan syariah melalui dominasi pembiayaan profit and loss sharing. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1), 29–41. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287

Trimulato. (2017). Implementasi bangunan ekonomi Islam pada produk pembiayaan natural uncertainty contract (NUC) di bank syariah. Media Trend, 12(1). https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2529

Wujarso, R. (2021). Mekanisme pembagian laba rugi pembiayaan sebagai sebuah tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia. Journal of Information System Applied Management Accounting and Research, 5(3), 558. https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398