01034 - Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Ragam Bentuk, dan Perannya dalam Sistem Keuangan Indonesia

Abstract

This article examines the concept, forms, and roles of Islamic Non-Bank Financial Institutions (NBFI) within the framework of Islamic economics in Indonesia. Using a literature synthesis approach, this study maps the theoretical foundations, types of institutions, sharia compliance mechanisms, and challenges faced by Islamic NBFIs. The results show that Islamic NBFIs constitute a diverse ecosystem encompassing Islamic insurance (takaful), Islamic pawnshops, financing institutions (including leasing), Islamic capital markets, BMT/Islamic cooperatives, and Islamic social finance institutions (ZISWAF). All of these institutions are required to operate based on the principles of prohibiting riba, gharar, and maysir, and are directed toward achieving maslahah and maqāṣid al-syarī'ah. The sharia compliance architecture relies on DSN-MUI fatwas as normative references and the Sharia Supervisory Board (DPS) as an implementation supervisor at the institutional level. The strengthening of Islamic NBFIs requires regulatory certainty, reinforcement of sharia compliance mechanisms, and acceleration of Islamic financial literacy among the public.

Keywords: Non-Bank Financial Institutions, Islamic Economics, Sharia Compliance, ZISWAF, Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep, ragam bentuk, dan peran Lembaga Keuangan Non-Bank (LKBB) syariah dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Dengan pendekatan sintesis literatur, penelitian ini memetakan landasan teoritis, jenis-jenis kelembagaan, mekanisme kepatuhan syariah, serta tantangan yang dihadapi LKBB syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa LKBB syariah membentuk ekosistem yang beragam, mencakup asuransi syariah (takaful), pegadaian syariah, lembaga pembiayaan (termasuk leasing), pasar modal syariah, BMT/koperasi syariah, serta lembaga keuangan sosial Islam (ZISWAF). Seluruhnya dituntut beroperasi berdasarkan prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta diarahkan pada pencapaian maslahah dan maqāṣid al-syarī'ah. Arsitektur kepatuhan syariah bertumpu pada fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas implementasi pada level institusi. Penguatan LKBB syariah memerlukan kepastian regulasi, penguatan mekanisme kepatuhan syariah, serta akselerasi literasi keuangan Islam di masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Non-Bank, Ekonomi Islam, Kepatuhan Syariah, ZISWAF, Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan non-bank (LKBB) merupakan lembaga yang menyediakan layanan keuangan namun tidak memiliki izin menghimpun dana masyarakat seperti bank, dengan contoh utama berupa perusahaan asuransi dan leasing. Dalam dinamika sistem keuangan modern, keberadaan LKBB—baik konvensional maupun syariah—menjadi semakin signifikan sebagai pelengkap fungsi perbankan dalam memobilisasi dan mendistribusikan sumber daya ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam, institusi-institusi keuangan dipandang sebagai perangkat kelembagaan untuk memfasilitasi transaksi yang selaras dengan nilai dan hukum Islam. Meskipun perkembangan keuangan syariah di Indonesia kerap diidentikkan dengan industri perbankan syariah, ekosistem kelembagaan syariah sejatinya jauh lebih luas dan mencakup berbagai institusi non-bank. Kenyataan ini mendorong perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai LKBB syariah—mulai dari landasan konseptual, ragam bentuk kelembagaan, mekanisme kepatuhan syariah, hingga tantangan yang dihadapinya.

Artikel ini bertujuan menyajikan sintesis literatur yang sistematis mengenai LKBB syariah dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada konteks Indonesia. Pembahasan diorganisasikan secara tematik: dimulai dari pengertian dan kedudukan LKBB syariah, dilanjutkan dengan prinsip-prinsip pembeda, ragam bentuk kelembagaan, mekanisme kepatuhan syariah, peran dalam perekonomian, hingga tantangan utama yang perlu diatasi.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan sintesis literatur (literature synthesis) dengan mengkaji berbagai sumber akademis yang relevan mengenai lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, kajian hukum ekonomi syariah, serta literatur kebijakan pengembangan ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara tematik untuk memetakan konsep, tipologi, mekanisme, dan tantangan LKBB syariah secara sistematis.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Lembaga Keuangan Non-Bank (LKBB) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kajian ekonomi Islam (ekonomi syariah), aktivitas ekonomi ditempatkan dalam ranah mu'amalah (interaksi sosial), sehingga institusi-institusi keuangan dipandang sebagai perangkat kelembagaan untuk memfasilitasi transaksi yang selaras dengan nilai dan hukum Islam (bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah) (Hidayatullah, 2024; Putra et al., 2022). Di Indonesia, sistem keuangan Islam secara umum dipetakan ke dalam dua kategori besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pemetaan ini menegaskan bahwa ekonomi/keuangan syariah tidak identik dengan perbankan saja, karena ekosistem kelembagaan syariah juga mencakup berbagai institusi non-bank—misalnya asuransi syariah, pegadaian syariah, BMT, pasar modal syariah, reksadana syariah, serta lembaga zakat/infak/sedekah (Hidayatullah, 2024).

Secara konseptual, LKBB (non-bank) dipahami sebagai institusi keuangan selain bank yang tidak diizinkan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit), sehingga sering juga disebut non-depository financial institutions (Lubis et al., 2023; Sopiyanti et al., 2022). Dalam literatur yang disediakan, LKBB juga dijelaskan sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan dan "menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository)" (Lubis et al., 2023; Sopiyanti et al., 2022). Rumusan ini sejalan dengan deskripsi tugas pengguna: LKBB menyediakan layanan keuangan (misalnya asuransi dan leasing/pembiayaan) tetapi tidak memiliki izin menghimpun dana masyarakat seperti bank (Lubis et al., 2023; Sopiyanti et al., 2022).

3.2 Kedudukan LKBB Syariah dalam Sistem Keuangan Islam

Sumber-sumber yang dikaji menempatkan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai subsistem yang sulit dihindarkan dalam sistem ekonomi modern (Nurlaeli & Sarpini, 2022). Dalam konteks Indonesia, beberapa tulisan juga menekankan bahwa perkembangan ekonomi syariah sering "terbaca" dominan dari industri jasa keuangan (finance industry), sehingga ekonomi syariah kerap diidentikkan dengan lembaga keuangan (terutama bank), padahal cakupannya lebih luas (Iswanto, 2015; Mutho & Anshori, 2021). Karena itu, membahas LKBB syariah berarti menegaskan kembali bahwa institusi non-bank adalah bagian dari ekosistem keuangan syariah yang berkembang berdampingan dengan bank syariah (Hidayatullah, 2024).

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengertian "ekonomi syariah" (sebagai perbuatan/kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) diuraikan meliputi beragam bidang—tidak hanya bank syariah, tetapi juga lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi/surat berharga syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, hingga bisnis syariah (Syarif, 2019; Tanjung, 2014). Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa LKBB syariah merupakan bagian inheren dari domain ekonomi syariah yang diakui secara yuridis di Indonesia (Syarif, 2019; Tanjung, 2014).

3.3 Prinsip-Prinsip Syariah yang Menjadi Pembeda LKBB Syariah

3.3.1 Larangan Riba, Gharar, dan Maysir sebagai Fondasi Operasional

Lembaga keuangan syariah (baik bank maupun non-bank) pada prinsipnya dituntut menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, serta akad-akad yang batil (Fatoni et al., 2022; Hakim, 2021; Lubis et al., 2023). Sejumlah sumber menjelaskan bahwa ekonomi/keuangan syariah dibangun untuk memfasilitasi transaksi yang "halal" dan menghindari praktik ribawi (Hidayatullah, 2024; Lubis et al., 2023; Putra et al., 2022). Karena itu, LKBB syariah diposisikan bukan sekadar variasi kelembagaan, melainkan instrumen untuk memastikan transaksi keuangan berjalan sesuai prinsip syariah (Hidayatullah, 2024; Lubis et al., 2023).

3.3.2 Profit-Loss Sharing dan Orientasi ke Sektor Riil

Di dalam ekonomi Islam, praktik mendapatkan keuntungan melalui riba ditiadakan, dan sebagai gantinya dikembangkan mekanisme seperti bagi hasil (profit-loss sharing) (Hakim, 2021; Putra et al., 2022). Literatur juga menekankan bahwa praktik lembaga keuangan syariah cenderung menitikberatkan pada investasi di sektor riil, yang dipandang penting karena terkait langsung dengan denyut ekonomi masyarakat (Ahyani & Nurhasanah, 2020; Putra et al., 2022). Kerangka ini relevan untuk LKBB syariah karena banyak institusi non-bank—misalnya lembaga pembiayaan, BMT, koperasi syariah—beroperasi dekat dengan pembiayaan aktivitas produktif masyarakat (Aryani, 2023; Isnaini, 2017).

3.3.3 Maqāṣid al-Syarī'ah/Maslahah sebagai Orientasi Tujuan

Beberapa rujukan memandang paradigma keuangan Islam mengedepankan maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan (maslahah), misalnya dalam bentuk tujuan peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar (Arif, 2019; Mutho & Anshori, 2021). Literatur tentang tujuan ideal lembaga keuangan/perbankan Islam juga menekankan bahwa institusi keuangan syariah seharusnya mengodifikasi maqāṣid syariah sebagai tujuan ideal, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan finansial (Arif, 2019; Soemitra et al., 2021). Orientasi maqāṣid/maslahah ini menjadi dasar normatif untuk menilai apakah LKBB syariah—misalnya asuransi, pembiayaan, pegadaian, BMT, dan pengelola dana sosial Islam—benar-benar menjalankan fungsi sosial-ekonomi Islam, bukan semata komersialisasi layanan (Arif, 2019; Soemitra et al., 2021).

3.4 Ragam Bentuk LKBB Syariah dan Contohnya

Berbagai sumber menyebut pembagian lembaga keuangan syariah menjadi bank dan non-bank, sekaligus memberi contoh konkret lembaga non-bank syariah yang berkembang di Indonesia (Hidayatullah, 2024; Lubis et al., 2023).

3.4.1 Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah)

Salah satu rujukan mendefinisikan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah sebagai bidang kegiatan yang berkaitan dengan industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Ahmadi, 2017). Sumber lain menegaskan bahwa indikator aset keuangan syariah tidak hanya perbankan dan pasar modal, tetapi juga industri keuangan non-bank syariah yang meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan khusus/jasa penunjang, serta lembaga keuangan mikro (Rakhmawati & Afandi, 2022). Dengan demikian, contoh LKBB syariah yang termasuk dalam IKNB syariah berdasarkan sumber-sumber ini mencakup:

• Asuransi syariah (takaful) (Hidayatullah, 2024; Rakhmawati & Afandi, 2022);

• Dana pensiun syariah (Rakhmawati & Afandi, 2022; Tanjung, 2014);

• Lembaga pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan konsumen/multifinance yang dalam praktik dapat berkaitan dengan leasing (Ahmadi, 2017; Rakhmawati & Afandi, 2022);

• Lembaga jasa penunjang/keuangan khusus dalam rumpun IKNB syariah (Rakhmawati & Afandi, 2022).

3.4.2 Lembaga Pembiayaan/Leasing Syariah (Multi-Finance) sebagai Contoh LKBB

Literatur menegaskan bahwa transaksi lembaga keuangan syariah (khususnya perbankan syariah) dapat meliputi transaksi yang lazim juga dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank, termasuk multi finance company berupa transaksi sewa-menyewa (leasing) dan sewa beli (hire purchase) (Nurhasanah & Tanjung, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan/leasing merupakan salah satu ruang yang dipandang relevan dalam ekosistem keuangan syariah, meskipun pelakunya dapat berupa institusi non-bank (Nurhasanah & Tanjung, 2023; Rakhmawati & Afandi, 2022).

3.4.3 Pegadaian Syariah (Rahn) dan Asuransi Syariah sebagai LKBB yang Sering Disebut

Sumber-sumber yang dikaji berulang kali mencantumkan asuransi syariah dan pegadaian syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah non-bank yang berkembang di Indonesia (Hidayatullah, 2024; Syarif, 2019; Tanjung, 2014). Selain itu, kajian mengenai respons sistem keuangan syariah terhadap krisis menyebut lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah sebagai contoh yang disebut "tidak terpengaruh" oleh krisis keuangan global dalam narasi penelitian tersebut (Mutho & Anshori, 2021). Walaupun pernyataan ini merupakan temuan yang dilaporkan dalam artikel tersebut—dan karenanya perlu dipahami terbatas pada argumentasi serta bukti yang dipakai penulisnya—ia tetap menunjukkan posisi asuransi syariah sebagai salah satu LKBB syariah yang menonjol dalam diskursus stabilitas keuangan Islam (Mutho & Anshori, 2021; Rakhmawati & Afandi, 2022).

3.4.4 Pasar Modal Syariah (Termasuk Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah)

Beberapa rujukan memasukkan pasar modal syariah dan instrumen seperti reksadana syariah sebagai bagian dari lembaga/ekosistem ekonomi syariah (Hidayatullah, 2024). Literatur pengabdian literasi keuangan Islam juga menyebut bahwa lembaga keuangan non-bank mencakup berbagai entitas, antara lain pasar modal (perdagangan saham, obligasi, dan instrumen lain yang sesuai prinsip syariah) dan pasar uang (instrumen jangka pendek sesuai prinsip syariah). Di sisi yuridis, cakupan ekonomi syariah dalam kewenangan peradilan agama juga mencantumkan instrumen pasar modal seperti reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, dan sekuritas syariah (Syarif, 2019; Tanjung, 2014). Hal ini memperkuat bahwa pasar modal syariah dipahami sebagai ranah LKBB dalam ekosistem ekonomi syariah (Tanjung, 2014).

3.4.5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah: BMT/Koperasi Syariah

Banyak rujukan menempatkan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai contoh lembaga keuangan syariah non-bank, sering kali berbasis koperasi/komunitas (Hidayatullah, 2024; Isnaini, 2017). BMT juga disebut sebagai institusi yang memberi layanan keuangan syariah kepada masyarakat dan berstatus badan hukum koperasi seperti KJKS/UJKS (Oktapia et al., 2024), sehingga lazim dipahami sebagai lembaga non-bank yang menjangkau masyarakat yang belum terlayani perbankan (Aryani, 2023; Oktapia et al., 2024).

Di sisi lain, terdapat nuansa konseptual dalam literatur: satu artikel menyatakan bahwa secara konseptual kegiatan BMT/LKM dapat termasuk kategori shadow banking, dan bahkan dikutip pandangan yang mengategorikan BMT "tidak termasuk bank syariah dan non-bank syariah" sehingga memperlihatkan adanya perdebatan/ambiguitas konseptual dalam pengklasifikasian BMT (Vargholy, 2023). Namun demikian, artikel lain secara tegas membahas kedudukan hukum BMT sebagai lembaga keuangan bukan bank dengan sistem syariah dan menekankan kelebihannya yang juga bergerak dalam bidang sosial (Irianto, 2018; Isnaini, 2017).

Secara regulatif, kelembagaan BMT juga disebut telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang menampung BMT dalam bentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas, dengan argumentasi bahwa BMT merupakan lembaga intermediasi yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana sehingga mengandung risiko tinggi (Vargholy, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa BMT dipahami sebagai bagian penting LKBB/LKM syariah, tetapi tetap menghadirkan isu-isu penataan kelembagaan dan kepastian hukum (Isnaini, 2017; Vargholy, 2023).

3.4.6 Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) sebagai Institusi Non-Bank dalam Sistem Keuangan Islam

Beberapa sumber menyatakan bahwa selain perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank memiliki peran signifikan, dan di antaranya yang disebut secara eksplisit adalah zakat, wakaf, serta BMT, dan instrumen sosial lain (Rakhmawati & Afandi, 2022; Zainur, 2020). Literatur literasi ZISWAF menegaskan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan umat dan sekaligus menjadi materi penting dalam penguatan literasi keuangan Islam (Subardin et al., 2024). Dalam kajian politik hukum ekonomi syariah, juga disebut lembaga keuangan publik Islam yang dibentuk pemerintah seperti BAZNAS dan BWI sebagai pengejawantahan regulasi (Hasnita, 2017). Dengan demikian, dalam perspektif ekosistem ekonomi Islam yang lebih luas, lembaga pengelola dana sosial Islam dapat dipahami sebagai institusi keuangan non-bank yang menjalankan fungsi distribusi sosial dan kesejahteraan (Hasnita, 2017; Zainur, 2020).

3.5 Mekanisme Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada LKBB Syariah

3.5.1 Fatwa DSN-MUI sebagai Rujukan Prinsip Syariah

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa standar kepatuhan syariah dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia merujuk pada fatwa DSN-MUI, dan prinsip syariah dalam perbankan juga dipahami sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang (Maslihatin & Riduwan, 2020; Nurhasanah & Tanjung, 2023). Literatur lain menegaskan adanya peran DSN-MUI sebagai otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah pada operasional lembaga keuangan syariah, termasuk di luar bank—misalnya asuransi syariah dan lainnya (Hasnita, 2017; Noviyanti, 2015). Konsekuensinya, LKBB syariah (asuransi, pegadaian, pembiayaan, BMT, dan bentuk lain yang disebut di sumber) secara normatif dituntut merancang produk dan proses bisnis agar sesuai ketentuan fatwa dan prinsip syariah (Maslihatin & Riduwan, 2020; Noviyanti, 2015).

3.5.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Mekanisme Pengawasan

Pengawasan kepatuhan syariah dijelaskan terkait pembentukan DSN dan DPS, di mana DSN berfungsi mengawasi produk-produk institusi ekonomi dan keuangan syariah, dan DPS menjalankan fungsi pengawasan pada level lembaga (Maslihatin & Riduwan, 2020; Noviyanti, 2015). Secara khusus untuk BMT, disebut bahwa pendampingan/pengawasan DPS penting sebagai bagian dari shariah compliance karena BMT harus benar-benar mematuhi ketentuan syariah (Irianto, 2018; Isnaini, 2017). Dengan demikian, arsitektur kepatuhan syariah pada LKBB syariah bertumpu pada: (i) fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif, dan (ii) DPS sebagai pengawas implementasi pada institusi (Irianto, 2018; Noviyanti, 2015).

3.6 Peran LKBB Syariah dalam Perekonomian

Literatur yang tersedia menempatkan lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) sebagai instrumen yang dapat mendorong stabilitas dan kesejahteraan, dengan menekankan tujuan-tujuan seperti kesejahteraan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Arif, 2019; Rakhmawati & Afandi, 2022). Beberapa sumber juga menyatakan bahwa lembaga keuangan non-bank—misalnya zakat, wakaf, BMT—memiliki peran signifikan dalam peningkatan ekonomi umat dan pertumbuhan ekonomi (Rakhmawati & Afandi, 2022; Zainur, 2020). Di samping itu, peran LKBB syariah juga tampak dalam dukungan terhadap UMKM melalui akses pembiayaan dan penguatan aspek keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial yang dibingkai oleh hukum ekonomi Islam (Ahyani & Nurhasanah, 2020; Aryani, 2023).

Pada level kebijakan pengembangan, rekomendasi masterplan/kerangka pengembangan ekonomi syariah juga menekankan perlunya meningkatkan dan memperluas sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan syariah non-bank, serta dana sosial, sekaligus membentuk mekanisme koordinasi agar rencana aksi berjalan efektif (Arifudin et al., 2024; Rakhmawati & Afandi, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa LKBB syariah dipandang sebagai salah satu pilar yang perlu diperluas agar keuangan syariah dapat menopang pembangunan nasional, terutama bila dikaitkan dengan penguatan sektor riil/industri halal (Arifudin et al., 2024; Putra et al., 2022).

3.7 Tantangan Utama LKBB Syariah dan Implikasi Penguatannya

Sumber-sumber yang dikaji menyoroti beberapa hambatan yang relevan bagi penguatan LKBB syariah, antara lain kurangnya sosialisasi/edukasi, kesiapan masyarakat, serta isu fasilitas dan layanan (Alamsyah & Amri, 2021; Lubis et al., 2023). Literatur literasi juga menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (bank maupun non-bank) (Hafizd, 2022; Putra et al., 2022). Di sisi kelembagaan, pengaturan BMT dalam dua bentuk hukum (koperasi atau PT) juga dinilai masih menyisakan ambiguitas konseptual, dan kebutuhan kerangka hukum dipandang penting mengingat karakter BMT sebagai lembaga intermediasi berisiko (Isnaini, 2017; Vargholy, 2023).

Dengan demikian, penguatan LKBB syariah dalam perspektif ekonomi Islam—sebagaimana tercermin dalam rujukan—perlu mencakup: (i) kepastian dan penataan regulasi kelembagaan; (ii) penguatan mekanisme kepatuhan syariah berbasis fatwa DSN-MUI dan pengawasan DPS; serta (iii) akselerasi literasi/sosialisasi agar penerimaan publik meningkat (Maslihatin & Riduwan, 2020; Putra et al., 2022; Vargholy, 2023).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang dikaji, lembaga keuangan non-bank (LKBB) syariah dapat dirumuskan sebagai institusi keuangan selain bank yang tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (non-depository), namun tetap menyediakan layanan keuangan dalam kerangka prinsip-prinsip syariah (Lubis et al., 2023; Sopiyanti et al., 2022). Dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia, LKBB syariah mencakup beragam bentuk seperti asuransi syariah (takaful), pegadaian syariah, lembaga pembiayaan (termasuk leasing), pasar modal syariah (saham/sukuk/reksadana syariah), BMT/koperasi syariah, serta institusi dana sosial Islam (ZISWAF) (Hidayatullah, 2024; Rakhmawati & Afandi, 2022; Tanjung, 2014).

Seluruhnya dituntut beroperasi sesuai larangan riba/gharar/maysir dan diarahkan pada pencapaian kemaslahatan/maqāṣid syariah, dengan penguatan kepatuhan syariah melalui rujukan fatwa DSN-MUI dan pengawasan DPS (Arif, 2019; Fatoni et al., 2022; Maslihatin & Riduwan, 2020). Ke depan, penguatan LKBB syariah memerlukan sinergi antara kepastian regulasi, penguatan mekanisme pengawasan syariah, serta peningkatan literasi keuangan Islam di masyarakat secara berkesinambungan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmadi, M. (2017). Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2). https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134

Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian di Indonesia. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 18–43. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185

Alamsyah, A. R. A., & Amri, Y. (2021). Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah. Jurnal Investasi Islam, 6(2), 118–130. https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3567

Arif, Z. (2019). Optimalisasi Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(1), 89. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817

Arifudin, A., Rizqi, M. A. A., Saputra, D. A., Nizam, M. K., & Ilyasa, I. (2024). Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 156–168. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1216

Aryani, K. (2023). Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2), 13. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053

Fatoni, A., Ghozali, M., Jamal, M., & Wibowo, H. S. (2022). Realita Penerapan Sistem Ekonomi Syariah di Negara Minoritas Muslim. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15(2), 283. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.5535

Hafizd, J. Z. (2022). The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia. Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2(1), 86–106. https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.17

Hakim, A. (2021). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia pada Era Pasar Bebas ASEAN. Jurnal Keislaman, 2(2), 217–237. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387

Hasnita, N. (2017). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430

Hidayatullah, M. S. (2024). Ekonomi Syariah Modern dalam Telaah Teoritis, Historis dan Yuridis. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(4), 65–73. https://doi.org/10.62504/jimr402

Irianto, A. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap BMT (Baitul Maal Tamwil) di Purwokerto. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 3(2), 156. https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i2.3375

Isnaini, A. M. (2017). Kedudukan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan Sistem Syariah. Jurnal Jatiswara, 31(1), 177–186. https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.42

Iswanto, B. H. (2015). Dimensi Politik Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 14(2), 271. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.271-284

Lubis, S. Y., Wati, P., & Marliyah, M. (2023). Strategi Finansial Islam dalam Mewujudkan Maslahat Ekonomi. Rayah Al-Islam, 7(3), 1303–1317. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.829

Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 4(1), 27–35. https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193

Mutho, M. Y. M., & Anshori, M. (2021). Paradigma Sistem Keuangan Islam dalam Menghadapi Krisis. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(3), 658. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7566

Noviyanti, R. (2015). Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia. Millah: Journal of Religious Studies, 15(1), 29–50. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2

Nurhasanah, N., & Tanjung, R. J. (2023). Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. Jurnal Impresi Indonesia, 2(2), 198–205. https://doi.org/10.58344/jii.v2i2.1923

Nurlaeli, I., & Sarpini, S. (2022). Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(2), 91–102. https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.11

Oktapia, A. S., Wira, A., & Novia, A. (2024). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Lubuk Lintah Kota Padang. Islamic Economic and Business Journal, 6(2), 1–17. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v6i2.7607

Putra, H. M., Abdurohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia. Ecobankers: Journal of Economy and Banking, 3(1), 30. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.666

Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 74. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486

Soemitra, A., Awaluddin, A. I., & Daulay, A. N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2). https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050

Sopiyanti, V., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Produktivitas Masyarakat di Era Digital. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, 7(2), 112–123. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.10335

Subardin, M., Teguh, M., Yuniarti, E., Gustriani, G., & Pertiwi, R. (2024). Penguatan Literasi Keuangan Islam dan ZISWAF kepada Pengurus Masjid dan Masyarakat. Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 5(1), 73–84. https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.176

Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Pleno Jure, 8(2), 1–16. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38

Tanjung, H. (2014). Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 11(2), 277. https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.357.277-292

Vargholy, M. N. (2023). Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia. Peradaban: Journal of Law and Society, 2(2), 201–217. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110

Zainur, Z. (2020). Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal An-Nahl, 7(2), 123–129. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18