01000 - Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual, Normatif, dan Implementasi di Indonesia

Social Security in the Perspective of Islamic Economics: A Conceptual, Normative, and Implementation Study in Indonesia

Abstrak

Social security as a state program providing economic protection for citizens occupies an important position in the discourse of Islamic economics. This article examines the concept of social security through the lens of Islamic economic thought, covering the normative framework of falah, maslahah, and maqāṣid al-syarī'ah; the principles of ta'āwun, takaful, and tabarru'; the role of the state in realizing Islamic welfare; as well as the instruments of social security in Islam including takaful, zakat, Bait al-Māl, waqf, and al-qard al-hasan. In the Indonesian context, this article analyzes the implementation of the Social Security Administering Body (BPJS) and its correspondence with sharia principles, including affirmative and critical findings in the literature. The synthesis of the literature shows that Islamic social security demands not only the existence of protection programs, but also proper akad design, transparent governance, separation of tabarru' funds, and synergy with Islamic philanthropic instruments so that economic protection truly produces public maslahah.

Keywords: social security, Islamic economics, maqāṣid al-syarī'ah, BPJS, takaful, ta'āwun

________________________________________

Jaminan sosial sebagai program negara yang memberikan perlindungan ekonomi bagi warga negara menempati posisi penting dalam diskursus ekonomi Islam. Artikel ini mengkaji konsep jaminan sosial melalui lensa pemikiran ekonomi Islam, mencakup kerangka normatif falah, kemaslahatan, dan maqāṣid al-syarī'ah; prinsip-prinsip ta'āwun, takaful, dan tabarru'; peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan Islami; serta instrumen-instrumen jaminan sosial dalam Islam meliputi takaful, zakat, Bait al-Māl, wakaf, dan al-qard al-hasan. Dalam konteks Indonesia, artikel ini menganalisis implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, termasuk temuan afirmatif dan kritis dalam literatur. Sintesis literatur menunjukkan bahwa jaminan sosial yang Islami menuntut bukan sekadar keberadaan program perlindungan, melainkan desain akad yang tepat, tata kelola yang transparan, pemisahan dana tabarru', serta sinergi dengan instrumen filantropi Islam agar perlindungan ekonomi benar-benar menghasilkan kemaslahatan publik.

Kata kunci: jaminan sosial, ekonomi Islam, maqāṣid al-syarī'ah, BPJS, takaful, ta'āwun

________________________________________

1. Pendahuluan: Definisi Jaminan Sosial dan Titik Temu dengan Ekonomi Islam

Dalam konteks kebijakan publik Indonesia, jaminan sosial dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat hidupnya, sebagaimana dirujuk dalam pembahasan tentang UU No. 40 Tahun 2004 (SJSN) pada literatur zakat–jaminan sosial dan kajian jaminan kebutuhan pokok (Jaman et al., 2022; Rahmi et al., 2024). Kerangka tersebut juga muncul dalam kajian distribusi program BPJS (PBI) yang menekankan jaminan sosial sebagai perlindungan sosial yang diselenggarakan negara guna menjamin warga negara, serta merujuk keterkaitannya dengan UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011 (Musataklima et al., 2023). Literatur pemberdayaan sosial juga menegaskan bahwa UU No. 40 Tahun 2004 menempatkan jaminan sosial sebagai perlindungan sosial untuk menjamin kehidupan yang layak, serta mengaitkannya dengan UU No. 24 Tahun 2011 dalam konteks program kesehatan dan ketenagakerjaan (Listyadewi & Pasaribu, 2024).

Pemahaman ini kompatibel dengan ekonomi Islam karena ekonomi Islam memosisikan kesejahteraan (kemaslahatan) sebagai tujuan normatif, dan menolak reduksi kesejahteraan semata-mata pada indikator material; kesejahteraan dipandang holistik—material dan spiritual—serta diorientasikan pada realisasi maqāṣid al-syarī'ah (Haryadi & Mustikasari, 2022; Nurrahimah et al., 2024). Dalam konsepsi maqāṣid, kemaslahatan sosial dilekatkan pada perlindungan unsur pokok—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sebagai dasar normatif untuk menilai institusi dan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan perlindungan sosial (Imaniyah, 2019; Nurrahimah et al., 2024). Karena itu, "program pemerintah yang memberikan perlindungan ekonomi bagi warga negara dalam kondisi tertentu" dapat dibaca sebagai instrumen takaful ijtimā'ī (jaminan sosial) yang diarahkan pada pemeliharaan kebutuhan dasar dan martabat manusia, sejauh mekanisme dan tata kelolanya selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan (Akbar & Khasyi'in, 2023; Nurrahimah et al., 2024).

________________________________________

2. Kerangka Normatif Ekonomi Islam: Falah, Kemaslahatan, dan Maqāṣid Al-Syarī'ah

Literatur ekonomi Islam menempatkan falah (keberhasilan/kesejahteraan) sebagai orientasi yang tidak berhenti pada pencapaian material, melainkan terkait keadilan dan kesejahteraan yang lebih luas (Muin & Mucharom, 2019; Nurrahimah et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, maqāṣid al-syarī'ah diposisikan sebagai perangkat tujuan yang menautkan kebijakan ekonomi pada kemaslahatan publik; perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dijadikan ukuran apakah suatu kebijakan membawa maslahat atau mafsadat (Imaniyah, 2019; Nurrahimah et al., 2024). Literatur transformasi ekonomi Islam dalam sistem kerakyatan juga menegaskan bahwa tujuan syariah adalah mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelima aspek tersebut, dan bahwa yang menjamin perlindungan aspek-aspek itu dipandang sesuai kepentingan publik (Imaniyah, 2019; Nurrahimah et al., 2024).

Kerangka maqāṣid ini memberi dasar evaluatif untuk jaminan sosial: jaminan sosial dapat dipahami sebagai kebijakan atau institusi yang (i) melindungi jiwa melalui akses kesehatan dan mitigasi risiko sosial, (ii) melindungi harta melalui pencegahan kerentanan ekonomi akibat musibah, sakit, kecelakaan kerja, hari tua, atau kematian, serta (iii) memperkuat tatanan sosial yang adil melalui distribusi risiko dan dukungan bagi kelompok rentan (Nurrahimah et al., 2024; Rahmi et al., 2024). Literatur ekonomi Islam berbasis maqāṣid juga menekankan bahwa aktivitas ekonomi (muamalah) pada dasarnya mubah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tujuan aturan ekonomi Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan ("Untitled," 2019). Dengan demikian, jaminan sosial sebagai rekayasa kelembagaan modern dapat diterima secara prinsipil dalam ruang muamalah, tetapi dinilai syar'i atau tidaknya sangat ditentukan oleh desain akad, pengelolaan dana, serta kesesuaian dengan tujuan kemaslahatan (maqāṣid) (Mubarak et al., 2020; "Untitled," 2019).

________________________________________

3. Prinsip Jaminan Sosial Menurut Ekonomi Islam: Ta'āwun, Takaful, Tabarru', dan Orientasi Sosial

3.1 Takaful Ijtimā'ī sebagai "Jaminan Sosial"

Kajian ketenagakerjaan menyebut jaminan sosial dalam bahasa Arab sebagai at-takāful al-ijtimā'ī dan menempatkannya sebagai prinsip atau unsur penting dalam ekonomi Islam (Dahlan & 'Irfaan, 2014). Kajian fikih ekonomi tentang kesejahteraan tenaga kerja juga mengaitkan jaminan sosial dengan solidaritas sosial (al-takāful al-ijtimā'ī) dan menjelaskan bahwa upaya pelayanan sosial dan jaminan sosial dimaksudkan memberi perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan kematian (Dahlan & 'Irfaan, 2014; Melis, 2019). Literatur hukum Islam tentang BPJS Kesehatan Mandiri juga mengaitkan konsep jaminan sosial dalam Islam dengan aktualisasi ta'āwun, tadāmun, atau takaful, dan menggarisbawahi bahwa konsep ini diwujudkan melalui skema pertolongan berbasis akad tabarru' (akad kebajikan/tolong-menolong) (Mubarak et al., 2020; Wahidah, 2018).

3.2 Ta'āwun dan Tabarru' sebagai Basis Moral–Kontraktual

Literatur tentang asuransi dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa keberadaan jaminan sosial mendorong hubungan baik antara individu dan masyarakat, sejalan dengan keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal dalam Islam (Wahidah, 2018). Dalam kerangka asuransi syariah, literatur komparatif asuransi syariah dan konvensional menjelaskan bahwa esensi implementasi asuransi syariah adalah kerja sama (ta'āwun), dengan mekanisme dana tabarru' yang diposisikan sebagai dana sosial peserta untuk saling menolong (Baehaqi, 2017; Wahidah, 2018). Sejalan dengan itu, kajian BPJS Kesehatan Mandiri menegaskan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam merupakan implementasi ajaran tolong-menolong, dan bentuk yang ideal adalah asuransi yang berbasis akad tabarru' untuk tujuan kebaikan dan saling membantu (Baehaqi, 2017; Mubarak et al., 2020).

3.3 Pembeda Utama dari Skema Komersial: Orientasi Sosial dan Penghindaran Unsur Terlarang

Literatur fikih kontemporer mengenai asuransi menegaskan adanya perbedaan pendapat ulama, termasuk posisi yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial (ta'mīn ta'āwunī) dan melarang asuransi yang bersifat komersial (Abdullah & Afyan, 2022; Luayyin & Arifin, 2023). Pandangan ini dikaitkan dengan Muhammad Abu Zahrah yang disebut membolehkan asuransi sosial karena tidak mengandung unsur yang dilarang, sedangkan asuransi komersial dipandang bermasalah (Abdullah & Afyan, 2022; Luayyin & Arifin, 2023). Literatur asuransi ta'āwunī juga menyatakan bahwa asuransi konvensional disinyalir memuat unsur yang bertentangan dengan syariah seperti maisir, gharar, dan riba, sehingga alternatif yang ditekankan adalah asuransi berbasis kerja sama/ta'āwun (Luayyin & Arifin, 2023; Ramzani et al., 2020). Literatur komparatif asuransi syariah dan konvensional menambahkan bahwa asuransi syariah menggunakan prinsip risk sharing (berbagi risiko) dan memisahkan dana peserta dalam mekanisme tabarru', berbeda dari model transfer risk dalam asuransi konvensional (Baehaqi, 2017; Ramzani et al., 2020).

Implikasinya bagi "jaminan sosial" versi ekonomi Islam adalah: perlindungan ekonomi boleh dan bahkan diperlukan sebagai instrumen kemaslahatan, tetapi desainnya harus menjaga orientasi sosial, menekankan risk sharing dan ta'āwun, serta menghindari mekanisme yang memunculkan riba/gharar/maisir atau ketidakadilan dalam pengelolaan dana (Baehaqi, 2017; Luayyin & Arifin, 2023).

________________________________________

4. Peran Negara: dari Welfare State ke "Welfare State Islami" dan Kewajiban Perlindungan Sosial

Literatur tentang negara kesejahteraan menjelaskan bahwa welfare state dalam perspektif ekonomi diwujudkan melalui program kesejahteraan sosial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan jaminan sosial (Haryadi & Mustikasari, 2022; Suryani, 2012). Kajian welfare state dalam pandangan Islam dan kapitalisme menekankan bahwa Islam menuntut program negara kesejahteraan yang komprehensif—relasi politik–ekonomi merujuk aturan Islam—dan menegaskan bahwa konsep welfare state Islami tidak hanya berorientasi material, namun juga mencakup dimensi spiritual (spiritual uplift) (Akbar & Khasyi'in, 2023; Haryadi & Mustikasari, 2022). Literatur aktualisasi welfare state dalam dimensi keislaman dan keindonesiaan juga menegaskan welfare state sebagai konsep di mana negara berperan kunci menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dengan jaminan sosial sebagai salah satu wilayah garapan utama (Haryadi & Mustikasari, 2022; Suryani, 2012).

Dalam perspektif ekonomi Islam yang secara eksplisit dibahas pada layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan, negara diposisikan memiliki kewajiban menyediakan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat (Fauzi, 2020). Literatur asuransi sosial syariah menegaskan peran negara yang besar untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan, serta menyebut peran pemerintah menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam (Fauzi, 2020; Ramzani et al., 2020). Bahkan, literatur maqāṣid pada pengelolaan ekowisata mengutip gagasan Ṣadr bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat (Akbar & Khasyi'in, 2023; Nabiilah et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian pemikiran Baqir al-Ṣadr dan relevansinya bagi Indonesia menilai konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan intervensi negara memiliki kesesuaian secara konseptual dengan agenda pengentasan kemiskinan Indonesia, meskipun praktiknya dinilai belum optimal karena isu pendanaan (Nabiilah et al., 2022; Sukardi, 2013).

Dengan demikian, ekonomi Islam memandang program jaminan sosial sebagai bagian dari mandat negara—dan juga masyarakat—untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial-ekonomi, namun tetap menuntut desain kebijakan yang menjaga tujuan syariah, tata kelola amanah, dan efektivitas distribusi manfaat (Fauzi, 2020; Sukardi, 2013).

________________________________________

5. Instrumen Jaminan Sosial dalam Ekonomi Islam: Sinergi Negara–Masyarakat

5.1 Asuransi Sosial Syariah (Takaful) sebagai Mekanisme Berbagi Risiko

Asuransi sosial dalam kerangka hukum Indonesia dipahami sebagai program wajib berdasarkan undang-undang untuk memberi perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat, dan literatur asuransi sosial syariah menekankan bahwa asuransi sosial tidak berorientasi keuntungan; penanggungnya adalah negara (pemerintah) bersama masyarakat (Musataklima et al., 2023; Ramzani et al., 2020). Dalam perspektif kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia, literatur tersebut mengusulkan sistem asuransi sosial syariah yang melibatkan peserta dan rekening tabarru' serta manajemen oleh BUMN sesuai kerangka UU perasuransian yang dibahas penulis (Baehaqi, 2017; Ramzani et al., 2020).

Pada level prinsip, literatur asuransi sebagai lembaga ekonomi dalam perspektif hukum Islam menegaskan pentingnya asuransi—terutama asuransi syariah—untuk memperkecil risiko masa depan, dan mengaitkannya dengan kebutuhan kontemporer umat (Baehaqi, 2017; Wahidah, 2018). Literatur komparatif asuransi syariah–konvensional menekankan perangkat pembeda: risk sharing, akad tabarru', serta keberadaan pengawasan syariah dan misi ta'āwun, sehingga fungsi perlindungan ekonomi diletakkan dalam kerangka solidaritas sosial (Baehaqi, 2017; Wahidah, 2018).

5.2 Zakat sebagai Pilar Jaminan Sosial dan Pemberdayaan

Literatur peran zakat menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah berdimensi sosial dan dalam sejarah Islam digunakan untuk kepentingan sosial, termasuk jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan (Rahmi et al., 2024; Tangngareng, 2021). Literatur tersebut juga menyatakan bahwa pendayagunaan zakat sebagai sistem jaminan sosial diharapkan dapat terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah, dengan catatan optimalisasi melalui pendekatan zakat produktif (Pusparini, 2015; Rahmi et al., 2024). Kajian optimalisasi dana ZIS juga mengutip bahwa zakat berfungsi sebagai asuransi sosial (al-ta'mīn al-ijtimā'ī) dan juga jaminan sosial (al-ḍamān al-ijtimā'ī) dalam masyarakat Muslim (Rahmi et al., 2024; Tangngareng, 2021). Literatur tentang pemikiran Siddiqi menegaskan zakat bukan sekadar instrumen redistribusi, melainkan aspek integral dari jaminan sosial, serta menekankan peran negara dalam pengelolaan zakat bagi perlindungan dan kesejahteraan yang membutuhkan (Pusparini, 2015; Rahmi et al., 2024).

Lebih jauh, kajian sinergi zakat dan program bantuan sosial pemerintah menekankan kemungkinan sinergi program pemerintah dan BAZNAS untuk pengentasan kemiskinan, termasuk kebutuhan sinkronisasi data agar tidak terjadi bantuan ganda, serta argumentasi bahwa sinergi dapat mengurangi beban APBN (Pusparini, 2015; Rahmi et al., 2024). Secara normatif, hal ini menguatkan tesis bahwa jaminan sosial menurut ekonomi Islam dapat—dan idealnya—melibatkan kombinasi instrumen negara dan filantropi Islam, dengan tata kelola yang terkoordinasi (Pusparini, 2015; Tangngareng, 2021).

5.3 Bait al-Māl dan Jejak Historis Perlindungan Sosial

Kajian tentang Bait al-Māl menempatkannya sebagai institusi keuangan utama dalam sejarah Islam dan mengaitkannya dengan peran pemerintah dalam jaminan sosial, khususnya melalui pemanfaatan "hak Allah" untuk kemaslahatan publik dan stabilitas sosial-politik (Rahmi et al., 2024; Uddin, 2021). Literatur ini digunakan untuk menegaskan bahwa jaminan sosial bukan konsep asing dalam tradisi Islam, melainkan terinstitusionalisasi dalam praktik historis yang menuntut mandat negara dan tata kelola publik (Nabiilah et al., 2022; Uddin, 2021).

5.4 Wakaf (Termasuk Inovasi Wakaf–Asuransi) sebagai Jaring Pengaman Sosial

Literatur tabarru' wakaf mengkaji integrasi asuransi syariah dengan wakaf sebagai alternatif jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, menekankan nilai ibadah sekaligus nilai ekonomi wakaf bila dikelola amanah, efektif, dan produktif (Baehaqi, 2017; Kasim, 2022). Literatur wakaf polis asuransi menegaskan "waqf of insurance policies" sebagai inovasi untuk mengalokasikan manfaat klaim asuransi bagi tujuan sosial, pendidikan, fasilitas publik, dan kesejahteraan sosial; serta menekankan perlunya sinergi nazir–pemerintah–institusi terkait dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan agar aset wakaf produktif dan tepat sasaran (Jayanti & Novianty, 2022; Kasim, 2022). Kedua literatur ini memperkuat gagasan bahwa jaminan sosial dalam ekonomi Islam dapat diperluas melalui kombinasi instrumen sosial (wakaf) dan mekanisme proteksi risiko (asuransi syariah) (Jayanti & Novianty, 2022; Kasim, 2022).

5.5 Al-Qard Al-Hasan sebagai Perlindungan Sosial Non-Ribawi

Kajian kredit tanpa bunga (al-qard al-hasan) menempatkannya sebagai dana sosial non-ribawi bagi umat yang membutuhkan, serta menyebutnya sebagai salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap kaum lemah dan instrumen redistribusi ulang (i'ādat al-tauzī') (Muin & Mucharom, 2019; Rohman, 2018). Hal ini memberikan dimensi tambahan bahwa jaminan sosial versi ekonomi Islam tidak selalu identik dengan skema asuransi, tetapi dapat juga berbentuk dukungan pembiayaan sosial non-komersial yang dirancang untuk kebutuhan primer dan penguatan daya tahan ekonomi kelompok rentan (Rahmi et al., 2024; Rohman, 2018).

________________________________________

6. Implementasi di Indonesia: BPJS sebagai Jaminan Sosial dan Pembacaan Syariah

6.1 BPJS sebagai Institusi Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)

Kajian BPJS di layanan kesehatan tingkat pertama menegaskan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial; BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai rujukan pada UU No. 24 Tahun 2011 serta amanat UU No. 40 Tahun 2004 (SJSN) (Erika et al., 2020; Musataklima et al., 2023). Kajian yang sama menyebut BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (Arif, 2020; Erika et al., 2020). Literatur distribusi program BPJS (PBI) juga menekankan jaminan sosial berbasis asuransi dalam UU No. 40 Tahun 2004 dan mengaitkannya dengan perlindungan kesehatan, kompensasi pekerja, pemutusan hubungan kerja, hari tua/pensiun, dan kematian dalam kerangka kebijakan jaminan sosial nasional (Melis, 2019; Musataklima et al., 2023).

6.2 Analisis Akad dan Kesesuaian Syariah pada BPJS Ketenagakerjaan: Ada Afirmasi dan Ada Kritik

Terdapat temuan yang berbeda dalam literatur mengenai kesesuaian syariah, sehingga isu ini perlu dibaca sebagai wilayah ijtihadi dan evaluasi kebijakan.

Pertama (afirmatif): kajian kontrak BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum ekonomi syariah menyimpulkan bahwa kontrak program BPJS Ketenagakerjaan tidak menyimpang dari hukum ekonomi syariah; program JKK dapat dikategorikan sebagai akad tabarru', JKM dipahami sebagai implementasi at-takmīn at-ta'āwunī (ta'āwun dalam akad tabarru'), sementara JHT dikaitkan dengan konsep mirip mudharabah musytarakah; kajian juga menyebut pandangan Abu Zahrah yang membolehkan program jaminan sosial jika untuk tujuan sosial dan bukan komersial (Arif, 2020; Luayyin & Arifin, 2023). Kajian layanan BPJS Kesehatan di puskesmas juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan—dalam konteks studi lokasi penelitian—telah sesuai perundang-undangan dan dinilai sesuai dengan ekonomi syariah (Erika et al., 2020; Musataklima et al., 2023).

Kedua (kritis): penelitian pengelolaan dana JKM di salah satu cabang BPJS Ketenagakerjaan menyimpulkan bahwa pengelolaan dana program tersebut—dalam locus yang diteliti—belum sesuai dengan nilai maqāṣid syariah, antara lain karena BPJS Ketenagakerjaan tidak membedakan dana tabarru' dan dana non-tabarru' dalam mengelola uang (Arif, 2020; Riyadi & Hilyatin, 2021). Selain itu, kajian istinbath hukum BPJS Kesehatan Mandiri yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menyatakan bahwa ide/konsep jaminan sosial tidak bermasalah, namun alur dan sistem akad dinilai belum sesuai syariah; rekomendasinya antara lain perlunya pilihan (opsi) asuransi yang sesuai prinsip syariah bila memungkinkan (Erika et al., 2020; Mubarak et al., 2020). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa sekalipun legitimasi konseptual jaminan sosial kuat, praktik tata kelola dan desain akad masih menjadi titik kritis yang memerlukan pembenahan agar selaras dengan maqāṣid dan prinsip tabarru'/ta'āwun (Mubarak et al., 2020; Riyadi & Hilyatin, 2021).

6.3 Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan di Aceh: Embrio Institusionalisasi

Kajian layanan dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menyebut bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan layanan syariah, tetapi tahap awal implementasi prinsip syariah terbatas pada program JHT dan hanya di Provinsi Aceh (Fauzi, 2020). Kajian tersebut menilai terdapat potensi pengembangan cakupan layanan syariah, pentingnya sosialisasi masif, serta kebutuhan kajian karakteristik melekat pada jaminan sosial—terutama pengelolaan dana dan aspek teknis—agar layanan syariah dapat diberlakukan untuk semua program dan wilayah (Arif, 2020; Fauzi, 2020). Pada level prinsip, kajian ini juga menegaskan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam negara memiliki kewajiban memberi perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat (Fauzi, 2020; Ramzani et al., 2020).

6.4 Debat Kebijakan "Kepesertaan Wajib" dan Syariah: Contoh Polemik Administratif

Kajian mengenai BPJS sebagai persyaratan administrasi publik menyebut bahwa kewajiban kepemilikan kartu BPJS Kesehatan dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang ditandatangani 6 Januari 2022, dan menyatakan kebijakan ini menuai kritik karena dipersepsi memaksa serta menambah kesulitan administrasi (Erika et al., 2020; Kautsar et al., 2022). Kajian tersebut menyimpulkan bahwa jika persyaratan itu diterapkan, maka berpotensi bertentangan dengan asas-asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah—seperti asas ikhtiyari (sukarela), saling menguntungkan, dan taysir (kemudahan)—seraya mendorong BPJS untuk berbenah agar partisipasi tidak berbasis keterpaksaan (Kautsar et al., 2022; Mubarak et al., 2020). Di sisi lain, kajian BPJS Kesehatan di puskesmas menyebut adanya kewajiban kepesertaan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam implementasi BPJS Kesehatan (Erika et al., 2020; Kautsar et al., 2022).

Kombinasi sumber ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kebijakan publik (universal coverage/mandatory participation dalam desain SJSN yang dirujuk penulis) dan sebagian pembacaan prinsip akad syariah yang menekankan dimensi kerelaan dan kemudahan, sehingga memerlukan desain kebijakan yang lebih sensitif terhadap prinsip-prinsip syariah pada aspek akad, tata kelola, dan kemudahan akses (Kautsar et al., 2022; Mubarak et al., 2020).

________________________________________

7. Kriteria "Jaminan Sosial yang Islami": Sintesis Konseptual

Berdasarkan sintesis literatur, jaminan sosial menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai penyelenggaraan perlindungan sosial yang:

1. Berorientasi kemaslahatan (maqāṣid) — menjaga jiwa, harta, dan aspek-aspek dasar kehidupan manusia sebagai tujuan kebijakan (Imaniyah, 2019; Nurrahimah et al., 2024).

2. Menegaskan solidaritas (takaful/ta'āwun) — memfasilitasi saling membantu melalui mekanisme kolektif yang etis dan adil (Baehaqi, 2017; Mubarak et al., 2020).

3. Menggunakan akad yang sesuai — misalnya tabarru' untuk dana sosial, serta desain yang menghindari riba/gharar/maisir dan ketidakadilan (Arif, 2020; Luayyin & Arifin, 2023).

4. Menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama namun membuka sinergi masyarakat — melalui zakat, Bait al-Māl, wakaf, qard hasan, dan inovasi filantropi lainnya sebagai pelengkap jaminan sosial negara (Rahmi et al., 2024; Uddin, 2021).

5. Menuntut tata kelola amanah dan pemisahan dana yang jelas — karena kritik terhadap praktik dapat muncul ketika dana tabarru' dan non-tabarru' tidak dipisahkan atau ketika tata kelola dinilai belum mencerminkan maqāṣid (Fauzi, 2020; Riyadi & Hilyatin, 2021).

Rumusan ini juga konsisten dengan pandangan bahwa kesejahteraan Islam bersifat holistik (material–spiritual) dan welfare state Islami harus lebih komprehensif daripada sekadar program material (Akbar & Khasyi'in, 2023; Nurrahimah et al., 2024).

________________________________________

8. Penutup

Jaminan sosial dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai institusi atau kebijakan perlindungan sosial yang memadukan mandat negara untuk menjamin kebutuhan dasar dan martabat warga dengan prinsip solidaritas (takaful/ta'āwun) dan tujuan kemaslahatan (maqāṣid). Literatur Indonesia menunjukkan adanya upaya institusional melalui BPJS sebagai pelaksana program jaminan sosial, termasuk embrio layanan syariah di Aceh, namun juga mengungkap evaluasi kritis tentang kesesuaian akad, tata kelola dana—terutama pemisahan tabarru'—dan ketegangan antara aspek wajib dalam kebijakan publik dan sebagian pembacaan asas akad syariah.

Oleh karena itu, agenda "jaminan sosial yang Islami" menuntut bukan hanya keberadaan program, tetapi pembenahan desain akad, transparansi, tata kelola, serta sinergi dengan instrumen filantropi Islam seperti zakat dan wakaf agar perlindungan ekonomi benar-benar menghasilkan kemaslahatan publik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, Tgk., & Afyan, M. (2022). Hukum asuransi (ta'mīn) dalam perspektif Madzhab Syāfi'ī. Jurnal Al-Nadhair, 1(2), 34–48. https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.11

Akbar, W., & Khasyi'in, N. (2023). Asuransi dan koperasi syariah di Indonesia. At-Tasyri Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 4(2), 128–152. https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i2.463

Arif, F. M. (2020). Mitigasi resiko investasi bodong dan aktualisasi nalar istislah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 19–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3580

Baehaqi, J. (2017). Pengaruh Islam dan budaya dalam pembentukan hukum di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 219–246. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.928

Dahlan, A., & 'Irfaan, S. (2014). Menggagas negara kesejahteraan. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 1–22. https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22

Erika, K., Nurhayati, R., & Sucipto, Moch. C. (2020). Kajian ekonomi syariah dalam pelaksanaan asuransi jaminan kesehatan pada Faskes Pertama layanan BPJS Puskesmas Palasari Subang. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 4(2), 201–213. https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.133

Fauzi, M. N. (2020). Menimbang urgensitas maqasid al-shariah dan aplikasinya di era kontemporer. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 154–182. https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082

Haryadi, Y., & Mustikasari, M. (2022). Tabarru' wakaf alternatif jaring pengaman sosial bagi rakyat miskin. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 1(1), 63–73. https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.13

Imaniyah, B. (2019). The contract of the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) in the perspective of sharīa economic law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(1), 124–145. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.2197

Jaman, N., Ma'ruf, A., & Ma'arif, F. (2022). Asuransi sebagai lembaga ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 2(2), 229–252. https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.40

Jayanti, W., & Novianty, R. (2022). The influence of the Family Hope Program (PKH) against poverty alleviation in Islamic economic perspective. Islamic Economic and Business Journal, 3(1), 65–101. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v3i1.3016

Kasim, A. (2022). Analisis iqalah pada e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 25. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1979

Kautsar, I. A., Muhammad, D. W., & Lestari, A. Y. (2022). Perkembangan bisnis pariwisata syariah dalam perspektif maqashid al-syariah. Istinbath Jurnal Hukum, 19(02), 252–276. https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4812

Listyadewi, R. P., & Pasaribu, A. R. (2024). Layanan dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Jamsostek, 2(1), 44–62. https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.38

Luayyin, R. H., & Arifin, M. (2023). Wakaf polis asuransi perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam mengatasi problematika umat. Jse Jurnal Sharia Economica, 2(2), 27–40. https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724

Melis, M. (2019). Relevansi agama dan kemiskinan: upaya memahami kemiskinan secara multidimensional dan solusi yang ditawarkan dalam ekonomi Islam. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(2), 179–190. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11227

Mubarak, I. R., Herman, S., & Saputra, R. (2020). Metode istinbath Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan Mandiri. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(1), 60–78. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.127

Muin, F., & Mucharom, R. S. (2019). Asuransi sosial syariah bagi Muslim Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2854

Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hukum hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Jurnal HAM, 14(2), 137. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154

Nabiilah, D. N., Batubara, M., & Aslami, N. (2022). Pengelolaan dana program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota ditinjau secara maqashid syari'ah. Mumtaz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(2), 73–82. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.195

Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi syariah di Indonesia. Al-Fiqh, 1(3), 119–129. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299

Pusparini, M. D. (2015). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam (perspektif maqasid asy-syari'ah). Islamic Economics Journal, 1(1), 45. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344

Rahmi, C., Rohman, A. A., Sari, A. E., Nadhifah, S. L., & Azmi, M. R. (2024). Penerapan maqashid syariah dalam perbankan syariah di Indonesia: studi kasus pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia). Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(2), 01–09. https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711

Ramzani, P. I., Yusuf, M., & Furqani, H. (2020). Model pengelolaan dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat di Aceh (ditinjau dari maqashid syariah). Journal of Sharia Economics, 1(1), 58–81. https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.627

Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 43. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100

Rohman, H. (2018). Reaktualisasi konsep mahram dalam hadis tentang perjalanan wanita perspektif maqasid al-shari'ah. Al-Hukama, 8(2), 379–400. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.379-400

Sukardi, B. (2013). Corporate governance engineering of Islamic banking and finance: tantangan globalisasi sistem ekonomi dan pasar bebas. Tsaqafah, 9(1), 149. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.42

Suryani, S. (2012). Penegakan hak asasi manusia: representasi nilai universalitas Islam yang humanis. Millah, 12(1), 231–253. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art12

Tangngareng, T. (2021). Hak-hak buruh dalam perspektif hadis Nabi SAW. Jurnal Ushuluddin Media Dialog Pemikiran Islam, 23(1). https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19260

Uddin, S. (2021). Asuransi dalam Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/pn5gc

Untitled. (2019). Integritas, 5(2). https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477

Wahidah, M. A. H. (2018). Alokasi pendapatan negara menurut Muhammad Baqir al-Sadr dan relevansinya dengan sistem jaminan sosial di Indonesia. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 269–298. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1452