00996 - Investasi Portofolio dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Normatif atas Instrumen Saham, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah

Abstract

Portfolio investment — defined as investment in financial instruments such as stocks and bonds without direct control of the company — requires a normative framework when examined through the lens of Islamic economics. This article analyzes the permissibility, instruments, and compliance governance of portfolio investment according to Islamic economic principles. Using a normative-descriptive approach based on existing literature and DSN-MUI fatwas, this study finds that portfolio investment is permitted as a form of muamalah as long as it is free from riba, gharar, maysir, and haram objects, and is conducted in an honest, fair, and non-manipulative manner. For the "bond" component, the literature consistently directs a substitution from conventional interest-bearing bonds to sukuk based on sharia contracts and underlying assets. For the equity component, the permissibility of sharia-compliant stocks is conditionally affirmed through issuer screening (DES/JII/ISSI) and restrictions on trading mechanisms. At the implementation level, sharia mutual funds represent the most explicit portfolio investment instrument without direct control through wakalah–mudharabah contracts, screening processes, and cleansing mechanisms. DSN-MUI fatwa, particularly Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, serves as the primary normative reference for sharia compliance governance in the capital market.

Keywords: portfolio investment, Islamic economics, sukuk, sharia stocks, sharia mutual funds, DSN-MUI fatwa

________________________________________

Abstrak

Investasi portofolio — yang didefinisikan sebagai investasi pada instrumen keuangan seperti saham dan obligasi tanpa pengendalian langsung atas perusahaan — memerlukan kerangka normatif tersendiri ketika dikaji melalui perspektif ekonomi Islam. Artikel ini menganalisis kebolehan, instrumen, dan tata kelola kepatuhan investasi portofolio menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif berbasis literatur dan fatwa DSN-MUI yang tersedia, studi ini menemukan bahwa investasi portofolio dibolehkan sebagai bentuk muamalah sepanjang terbebas dari riba, gharar, maysir, dan objek haram, serta dijalankan secara amanah, adil, dan tidak manipulatif. Untuk komponen "obligasi", literatur secara konsisten mengarahkan substitusi dari obligasi konvensional berbunga menuju sukuk berbasis akad syariah dan underlying asset. Untuk komponen ekuitas, kebolehan saham syariah ditegaskan secara bersyarat melalui screening emiten (DES/JII/ISSI) dan pembatasan mekanisme transaksi. Pada level implementasi, reksa dana syariah menjadi instrumen portofolio yang paling eksplisit menggambarkan investasi tanpa pengendalian langsung melalui akad wakalah–mudharabah, proses screening, dan cleansing. Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, menjadi rujukan normatif utama tata kelola kepatuhan syariah di pasar modal.

Kata kunci: investasi portofolio, ekonomi Islam, sukuk, saham syariah, reksa dana syariah, fatwa DSN-MUI

________________________________________

1. Pendahuluan: Investasi Portofolio dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam

Dalam literatur investasi keuangan syariah, investasi dipahami sebagai tindakan menempatkan aset/dana pada sesuatu yang diharapkan memberi hasil (pendapatan) atau kenaikan nilai di masa depan (Utsmani, 2017). Dalam konteks pasar modal, investasi dilakukan melalui pembelian dan/atau kepemilikan efek/sekuritas — misalnya saham dan obligasi/surat utang — yang mempertemukan pemilik dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (emiten/entrepreneur) (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rachmad & Susanty, 2021). Rahmawati secara eksplisit memasukkan portofolio sebagai gabungan instrumen investasi keuangan (misalnya reksa dana) (Utsmani, 2017), sementara Utsmani menempatkan investasi portofolio sebagai opsi bagi investor yang cenderung tidak mengambil banyak risiko dan menekankan karakter likuiditas instrumen portofolio dalam jangka waktu tertentu (Isnaena & Nurlaeli, 2024).

Dalam ekonomi Islam, kegiatan investasi — termasuk melalui instrumen pasar modal — diposisikan sebagai bagian dari muamalah yang pada prinsipnya dianjurkan, namun dibatasi oleh koridor syariah, yakni kehalalan usaha/objek dan keabsahan akad/mekanisme (Berutu, 2022; Isnaena & Nurlaeli, 2024; Saputri, 2019). Karena itu, "investasi portofolio" — terutama ketika investor tidak melakukan pengendalian operasional secara langsung atas perusahaan dan/atau mendelegasikan pengelolaan portofolio kepada pihak lain seperti manajer investasi — perlu dijelaskan melalui: (i) prinsip-prinsip larangan syariah (riba, gharar, maysir, dan sebagainya), (ii) karakter instrumen (saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, ETF syariah), dan (iii) tata kelola kepatuhan (fatwa DSN-MUI, screening–cleansing, serta pembatasan mekanisme transaksi) (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rahmawati, 2009; Utsmani, 2017).

________________________________________

2. Kerangka Normatif Ekonomi Islam untuk Investasi Portofolio

2.1 Prinsip Umum: Muamalah Boleh, tetapi Dibatasi Larangan Tertentu

Sejumlah rujukan menegaskan kaidah bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya (Isfandiar, 2016), dan karena itu investasi dibolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah (Berutu, 2022; Saputri, 2019). Pada level norma, investasi syariah dituntut bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian yang dilarang), maysir (perjudian/spekulasi), serta tidak terkait objek/aktivitas haram dan area syubhat (Isnaena & Nurlaeli, 2024; Lestari & Erdiana, 2021; Utsmani, 2017). Prinsip larangan tersebut juga digunakan sebagai pembeda utama antara pasar modal syariah dan konvensional dalam berbagai kajian perbandingan (Lestari & Erdiana, 2021; Susanto et al., 2023).

2.2 Orientasi Etika: Amanah, Ridha, Tidak Zalim, dan Kemaslahatan

Dalam perspektif fatwa dan analisis hukum normatif, transaksi pasar modal syariah ditekankan agar dilakukan secara amanah, saling ridha, dan tidak saling menzalimi, serta tidak mengandung kebatilan (Sularno et al., 2024; Suryaningsih, 2019). Wiyanti membedakan investasi syariah — yang berorientasi kemaslahatan dan cenderung berjangka panjang — dari spekulasi yang berorientasi untung jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain dan sering memakai cara yang melanggar aturan (Saputri, 2019). Sejalan dengan itu, Rahmawati mengkritik praktik spekulatif berbasis margin di bursa saham karena dianggap tidak memberi fungsi ekonomi yang bermanfaat dan justru meningkatkan fluktuasi serta ketidakpastian harga (Utsmani, 2017). Dengan kerangka ini, portofolio syariah tidak hanya mengejar return, tetapi juga memastikan proses dan sumber return berada dalam batas syariah — halal dan adil (Isnaena & Nurlaeli, 2024; Saputri, 2019; Sularno et al., 2024).

________________________________________

3. Investasi Portofolio: Bentuk, Aktor, dan Pendelegasian Pengelolaan (Tanpa Pengendalian Langsung)

3.1 Bentuk Portofolio di Pasar Modal Syariah

Isfandiar menyatakan bahwa salah satu bentuk investasi pada pasar modal syariah adalah membeli sekuritas syariah, yang mencakup saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah (Rahmawati, 2009). Tauratiya juga menyebut instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, dan efek beragun aset syariah (EBA syariah) (Husnurrosyidah & Hadi, 2020). Kerangka instrumen ini memperlihatkan bahwa investasi portofolio — dalam arti mengombinasikan beberapa efek — tersedia dalam ekosistem syariah, tetapi hanya efek yang memenuhi prinsip syariah yang boleh diperdagangkan (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Susanto et al., 2023).

3.2 Pendelegasian (Wakalah) sebagai Basis "Tanpa Pengendalian Langsung"

Pada investasi portofolio melalui reksa dana syariah, investor (pemilik dana) dapat mewakilkan pengelolaan dana kepada manajer investasi melalui akad wakalah, dan manajer investasi kemudian mengelola penempatan dana sesuai kebijakan investasi syariah (Lakaud & Megawati, 2021; Rahmawati, 2009). Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 — sebagaimana dikutip dan dianalisis dalam beberapa studi — menegaskan relasi akad antara pemodal (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil, serta relasi manajer investasi dengan pengguna investasi (Jabar & Cahyadi, 2020; Lakaud & Megawati, 2021). Model ini secara langsung menjelaskan karakter "tanpa pengendalian langsung" atas pemilihan efek dan pengelolaan portofolio, karena investor menyerahkan pengelolaan kepada manajer investasi dalam koridor syariah (Jabar & Cahyadi, 2020; Lakaud & Megawati, 2021; Rahmawati, 2009).

________________________________________

4. Saham Syariah sebagai Instrumen Portofolio: Syarat Kepatuhan dan Isu Spekulasi

4.1 Definisi dan Basis Kebolehan Bersyarat

Berutu mendefinisikan saham sebagai surat tanda kepemilikan modal pada perusahaan (Aghnia & Wibawa, 2023), dan kajian lain menjelaskan saham sebagai bukti/sertifikat kepemilikan investor terhadap perusahaan emiten dengan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Tauratiya, 2020). Dalam pasar modal syariah, saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila aktivitas usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah (sharia-compliant) (Rahmawati, 2009; Tauratiya, 2020). Tauratiya menegaskan bahwa saham syariah terkait pula dengan niat membeli untuk berinvestasi, bukan untuk berspekulasi (Husnurrosyidah & Hadi, 2020), dan Saputri menekankan bahwa legalitas transaksi saham mengikuti fatwa MUI selama emiten tidak melakukan transaksi terlarang, kegiatan usaha sesuai kriteria syariah, serta transaksi dilakukan pada harga pasar wajar dan tidak direkayasa (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rachmad & Susanty, 2021).

4.2 Screening (Daftar Efek Syariah, Indeks) dan Pengawasan

Untuk memastikan kepatuhan, beberapa rujukan menekankan pentingnya daftar/indeks saham syariah. Gorib dan Asbaruna menyebut emiten yang memenuhi kriteria efek syariah tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) serta indeks seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) (Batubara, 1970). Musthofa menjelaskan JII diluncurkan untuk menjadi acuan investor yang ingin berinvestasi saham sesuai prinsip syariah dan memuat 30 saham syariah pilihan yang likuid (Rais et al., 2023). Masruroh dan Maulana–Rozak sama-sama menyatakan bahwa DES/JII dapat dijadikan acuan transaksi syariah dan dievaluasi setiap enam bulan — dalam konteks pemutakhiran/peninjauan kepatuhan (Gorib & Asbaruna, 2022; Zakariya, 2017) — yang juga selaras dengan penjelasan Isnaena–Nurlaeli tentang pembaruan daftar efek syariah oleh OJK secara periodik (Lakaud & Megawati, 2021).

4.3 Pembatasan Mekanisme Transaksi: Menghindari Margin, Short Selling, dan Manipulasi

Sejumlah sumber menegaskan bahwa pasar modal syariah menuntut peniadaan mekanisme yang mengarah pada riba dan spekulasi. Musthofa menyebut sistem Sharia Online Trading System (SOTS) dirancang agar secara sistemik tidak bisa membeli saham nonsyariah dan tidak memungkinkan short selling serta margin trading yang dinyatakan tidak dibenarkan DSN-MUI (Rais et al., 2023). Furohman dkk. juga menegaskan bahwa SOTS membatasi perdagangan hanya pada saham dalam DES dan meniadakan margin trading serta short selling (Huda et al., 2022). Dari sisi rasionalitas syariah, Rahmawati mengkritik spekulasi berbasis margin di bursa saham karena menambah fluktuasi, ketidakpastian, dan membahayakan investor (Utsmani, 2017), sedangkan Saputri menuntut harga pasar wajar dan tidak direkayasa untuk menjaga keadilan transaksi (Rachmad & Susanty, 2021).

4.4 Nuansa Perdebatan: Gharar/Jahalah pada Saham dan Penerimaan Bersyarat

Gorib dan Asbaruna mencatat adanya perdebatan halal–haram investasi saham karena unsur gharar dan jahalah, tetapi juga menyatakan pandangan besar akademisi ekonomi syariah cenderung menerima unsur tersebut dalam jual beli saham pada batas tertentu (Batubara, 1970). Wiyanti menekankan kebutuhan full disclosure agar transaksi terhindar dari spekulasi dan ketidakadilan informasi (Saputri, 2019). Dengan demikian, penerimaan saham sebagai instrumen portofolio syariah dalam literatur yang disediakan bersifat bersyarat: disaring pada aspek emiten (usaha halal, menghindari riba) dan dibatasi pada aspek mekanisme (menghindari margin/short selling/manipulasi) (Batubara, 1970; Rahmawati, 2009; Rais et al., 2023).

________________________________________

5. Obligasi dalam Portofolio: Mengapa Obligasi Konvensional Bermasalah dan Bagaimana Sukuk Menjadi Alternatif

5.1 Obligasi Konvensional sebagai Instrumen Berbasis Bunga (Riba)

Utsmani menyatakan bahwa obligasi adalah salah satu bentuk investasi, tetapi praktik obligasi konvensional dipandang sebagai riba yang dilarang secara jelas oleh ayat-ayat Al-Qur'an, hadis sahih, dan ijma' ulama (Isnaena & Nurlaeli, 2024). Nasrifah menegaskan pasar modal syariah harus terbebas dari unsur riba, judi, dan spekulasi yang merugikan, sehingga instrumen berbunga bermasalah dalam kerangka syariah (Isfandiar, 2016; Lestari & Erdiana, 2021). Konsisten dengan itu, Trimulato menyatakan obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga (Azmiana & Muhammad, 2021).

5.2 Sukuk (Obligasi Syariah) sebagai Instrumen Berbasis Akad Syariah dan Kepemilikan/Manfaat Aset

Utsmani menjelaskan perbedaan fundamental sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada penolakan terhadap penetapan bunga tetap sejak awal; sukuk diposisikan bukan sebagai utang berbunga tetap, melainkan penghimpunan dana berbasis prinsip bagi hasil/penyertaan (Isnaena & Nurlaeli, 2024). Nasrifah mendefinisikan obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan berupa hasil/margin/fee serta mengembalikan dana pada saat jatuh tempo (Isfandiar, 2016). Muhayatsyah menegaskan transaksi sukuk bukan akad utang-piutang melainkan penyertaan/partisipasi, penerbitannya memerlukan underlying asset, dan pendapatan investor dapat berupa bagi hasil, fee, atau margin (Wafa, 2019). Kerangka ini menunjukkan bahwa, untuk kebutuhan portofolio "obligasi" dalam perspektif syariah, instrumen yang relevan adalah sukuk, bukan obligasi konvensional berbunga (Isfandiar, 2016; Isnaena & Nurlaeli, 2024; Wafa, 2019).

5.3 Ragam Akad/Struktur Sukuk dan Syarat Kebersihan Pendapatan (Cleansing)

Utsmani menyebut struktur sukuk dapat berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah) maupun margin/fee (murabahah, salam, istishna') (Isnaena & Nurlaeli, 2024). Isfandiar menegaskan implementasi akad — antara lain ijarah, mudharabah, murabahah — di pasar modal syariah serta menyebut fatwa DSN-MUI terkait obligasi syariah, termasuk Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 (mudharabah), dan Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 (ijarah) (Rahmawati, 2009). Arrasyid juga menegaskan akad yang dapat digunakan (mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah) dan mensyaratkan usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah serta pendapatan yang dibagikan kepada pemegang sukuk harus bersih dari unsur nonhalal (Hendratri, 2017), selaras dengan penegasan tentang kebersihan pendapatan pada sukuk mudharabah dalam studi lain (Azmiana & Muhammad, 2021; Isfandiar, 2016).

5.4 Nuansa Kritik Implementasi: Label Syariah vs. Kemiripan dengan Obligasi Konvensional

Walaupun sukuk ditawarkan sebagai alternatif syariah, Fadllan mengutip pandangan dari IDB — untuk kasus praktik di Malaysia — bahwa apa yang dipraktikkan atas nama "Islamic Bonds" tidak selalu benar-benar Islami, sehingga pengembangan produk berlabel syariah menuntut kehati-hatian (Nasrifah, 2019). Fitri (Wajah Hukum) juga menyatakan bahwa dalam praktik, sukuk ijarah dapat ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah awal dan menunjukkan arah yang mirip obligasi konvensional, terutama ketika akad ijarah tidak "murni" dan mengarah pada skema tertentu yang menyerupai mekanisme obligasi umum (Fanani & Aristyanto, 2024). Karena itu, literatur yang disediakan sekaligus mendukung sukuk sebagai instrumen portofolio syariah dan mengingatkan adanya risiko rekayasa struktur yang dapat mengurangi substansi kesyariahan (Fanani & Aristyanto, 2024; Nasrifah, 2019; Rachmad & Susanty, 2021).

________________________________________

6. Reksa Dana Syariah (Islamic Mutual Funds) sebagai Kendaraan Portofolio yang Paling Dekat dengan Kebutuhan Investor "Tanpa Kontrol Langsung"

6.1 Definisi, Fungsi, dan Dasar Fatwa

Isfandiar menjelaskan reksa dana sebagai investasi kolektif yang memungkinkan investor mengumpulkan dana untuk diinvestasikan dalam portofolio yang dikelola manajer investasi; untuk umat Islam, reksa dana syariah membedakan diri melalui kebijakan investasi yang hanya pada portofolio instrumen halal (Rahmawati, 2009). Suryaningsih dan Isnaena–Nurlaeli sama-sama merujuk Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 yang mendefinisikan reksa dana syariah sebagai reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik pada akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi (Jabar & Cahyadi, 2020; Lakaud & Megawati, 2021). Wafa menambahkan definisi reksa dana sebagai wadah penghimpun dana investor untuk diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi dan disimpan oleh bank kustodian (Lestari & Erdiana, 2021).

6.2 Mekanisme Akad: Wakalah dan Mudharabah

Dalam operasional reksa dana syariah, Isfandiar menegaskan penggunaan model akad wakalah antara investor (pemilik dana) dan manajer investasi (Rahmawati, 2009). Aghnia dan Wibawa — membahas Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 — juga menekankan perbedaan reksa dana syariah dan konvensional dari segi akad: wakalah antara manajer investasi dan penanam modal, serta mudharabah pada relasi pengelolaan/penempatan dana (Lakaud & Megawati, 2021; Syahrullah, 2023). Kombinasi ini memperkuat karakter reksa dana syariah sebagai instrumen portofolio yang "diinvestasikan pada efek", namun kendali pemilihan dan eksekusi portofolio berada pada manajer investasi dalam koridor mandat syariah (Lakaud & Megawati, 2021; Rahmawati, 2009).

6.3 Screening dan Cleansing (Tafriq al-Halal min al-Haram)

Masruroh menjelaskan proses screening sebagai filterisasi pertama agar penempatan dana dalam portofolio berkategori halal, dan cleansing sebagai proses membebaskan instrumen/pendapatan dari unsur yang diharamkan (Zakariya, 2017). Suryaningsih merinci bahwa hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur nonhalal, sehingga manajer investasi wajib memisahkan pendapatan nonhalal dari pendapatan halal (tafriq al-halal min al-haram) (Jabar & Cahyadi, 2020). Isnaena–Nurlaeli juga menekankan adanya cleansing pendapatan nonhalal dan menyebut konsekuensi jika saham dalam portofolio tidak lagi masuk daftar efek syariah yang diperbarui OJK secara periodik (Lakaud & Megawati, 2021). Dengan demikian, mekanisme portofolio syariah bukan hanya "memilih instrumen halal", tetapi juga memurnikan aliran pendapatan yang terlanjur bercampur unsur nonhalal sesuai pedoman (Jabar & Cahyadi, 2020; Lakaud & Megawati, 2021; Zakariya, 2017).

6.4 Kegunaan Portofolio bagi Investor: Diversifikasi dan Akses bagi Pemula

Wafa menekankan reksa dana sebagai wadah bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu/keahlian menghitung risiko untuk tetap dapat berinvestasi melalui portofolio efek (Lestari & Erdiana, 2021). Masruroh menyebut reksa dana menarik karena memungkinkan investasi modal rendah sekaligus diversifikasi (Zakariya, 2017), dan Tanama–Widjaja — studi aplikasi Bibit — menegaskan reksa dana dipilih investor pemula karena dana dikelola oleh manajer investasi sehingga investor tidak perlu repot melakukan analisis dan pemantauan harian (Hilman, 2022). Karena reksa dana syariah dibatasi hanya pada efek yang sesuai prinsip syariah, instrumen ini secara konseptual cocok untuk kebutuhan "investasi portofolio" tanpa pengendalian langsung, tetapi tetap memerlukan kepatuhan screening–cleansing dan pengawasan syariah (Hilman, 2022; Jabar & Cahyadi, 2020; Lakaud & Megawati, 2021).

________________________________________

7. Tata Kelola Kepatuhan Syariah di Pasar Modal: Fatwa DSN-MUI dan Pedoman Umum

7.1 Fatwa DSN-MUI sebagai Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah

Rachmad dan Susanty menegaskan telah ada Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang menentukan kriteria produk investasi sesuai ajaran Islam (Sularno et al., 2024). Tauratiya merinci rangkaian fatwa DSN-MUI yang relevan untuk instrumen dan mekanisme pasar modal syariah, termasuk fatwa jual beli saham, reksa dana syariah, dan sukuk/obligasi syariah — termasuk mudharabah dan ijarah (Husnurrosyidah & Hadi, 2020). Isfandiar juga mengaitkan penggunaan akad di pasar modal syariah dengan fatwa DSN-MUI yang memberikan legitimasi penerapan sukuk berbasis mudharabah dan ijarah (Rahmawati, 2009). Konsekuensinya, kepatuhan investasi portofolio syariah di Indonesia secara normatif bertumpu pada integrasi akad muamalah, screening instrumen, dan kepatuhan mekanisme yang dirumuskan dalam fatwa DSN-MUI (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rahmawati, 2009; Sularno et al., 2024).

7.2 Pengawasan dan Mekanisme Pasar untuk Meminimalkan Spekulasi

Saputri menyatakan bahwa transaksi saham syariah dilegalkan sepanjang transaksi dilakukan pada harga pasar wajar dan tidak direkayasa (Rachmad & Susanty, 2021). Musthofa dan Furohman dkk. menunjukkan bahwa pembatasan mekanisme — misalnya melarang margin trading dan short selling, serta memblokir saham nonsyariah melalui SOTS — adalah bentuk internalisasi prinsip syariah pada level sistem perdagangan (Huda et al., 2022; Rais et al., 2023). Hal ini sejalan dengan kekhawatiran literatur tentang spekulasi dan praktik yang meningkatkan ketidakpastian (gharar) dan maysir di pasar (Susanto et al., 2023; Utsmani, 2017). Dengan demikian, tata kelola kepatuhan tidak berhenti pada pemilihan emiten, tetapi meluas hingga desain sistem transaksi dan disiplin pasar — fair price, nonmaniputalatif (Huda et al., 2022; Rachmad & Susanty, 2021; Rais et al., 2023).

________________________________________

8. Manajemen Portofolio Syariah: Risiko–Imbal Hasil dan Prinsip "Tidak Ada Pendapatan Tetap yang Dipastikan lewat Bunga"

Dalam kerangka investasi keuangan, Rahmawati menyebut salah satu keunggulan financial asset adalah likuiditas (Utsmani, 2017), dan kajian portofolio menekankan kebutuhan investor membentuk portofolio untuk meminimalkan risiko (Tauratiya, 2020). Namun, Wicaksono menegaskan dari perspektif syariah, instrumen yang menawarkan predetermined fixed-income tidak diperbolehkan karena termasuk riba — interest-bearing securities masuk daftar instrumen tidak sah (Sumar'in, 2017). Prinsip ini selaras dengan rekonseptualisasi obligasi menjadi sukuk yang berbasis bagi hasil/fee syariah dan bukan bunga tetap (Isnaena & Nurlaeli, 2024; Wafa, 2019).

Pada sisi empiris — sebagai tambahan konteks, bukan dalil normatif — beberapa studi di BEI menunjukkan hasil yang tidak selalu berbeda signifikan antara instrumen syariah dan konvensional dari sisi kinerja/return. Lestari–Erdiana (sampel 50 saham syariah dan 50 saham konvensional) menemukan tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata return kedua kelompok saham, meskipun perbandingan risiko dinyatakan heterogen sehingga risiko kedua kelompok "tidak dapat dibandingkan" secara langsung dalam studi tersebut (Tauratiya, 2020). Katti–Mutmainah (studi JII vs. IDX30 periode 2014–2018) juga menyimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata return kinerja investasi portofolio antara indeks syariah dan konvensional dalam periode yang mereka teliti (Djafri et al., 2023). Untuk reksa dana, Tanama–Widjaja menyimpulkan tidak ada perbedaan signifikan kinerja antara reksa dana saham konvensional dan reksa dana saham syariah pada periode yang mereka teliti, meskipun rata-rata kinerja konvensional dinyatakan lebih unggul (Hilman, 2022). Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa kepatuhan syariah tidak otomatis berarti "mengorbankan return" dalam semua konteks, tetapi tetap perlu dibaca sesuai batasan masing-masing studi dan tidak menggantikan parameter kepatuhan halal–haram pada instrumen dan mekanisme (Djafri et al., 2023; Hilman, 2022; Tauratiya, 2020).

________________________________________

9. Sintesis Praktis: Bagaimana Membangun Investasi Portofolio Sesuai Ekonomi Islam (untuk Saham dan "Obligasi")

Berikut sintesis langkah dan kriteria praktis yang langsung diturunkan dari literatur/fatwa yang dirujuk.

Pertama, pastikan prinsip dasar kepatuhan: portofolio harus bebas riba, gharar, maysir, objek haram, dan praktik yang zalim/menipu (Isnaena & Nurlaeli, 2024; Susanto et al., 2023; Utsmani, 2017).

Kedua, untuk eksposur "obligasi" gunakan sukuk, bukan obligasi konvensional: obligasi konvensional dipersoalkan karena bunga tetap (riba), sementara sukuk dibangun atas akad syariah (mudharabah/musyarakah/ijarah, dan lain-lain) dan mensyaratkan underlying asset serta pendapatan yang halal (Isfandiar, 2016; Isnaena & Nurlaeli, 2024; Wafa, 2019).

Ketiga, untuk saham, gunakan saham yang lolos screening syariah: rujuk DES dan/atau indeks seperti JII/ISSI; dan perhatikan syarat emiten tidak bergerak di sektor terlarang serta mekanisme transaksi tidak manipulatif (Batubara, 1970; Rachmad & Susanty, 2021; Rais et al., 2023).

Keempat, gunakan reksa dana syariah/ETF syariah bila ingin benar-benar tanpa pengendalian langsung: reksa dana syariah beroperasi dengan akad wakalah dan mekanisme kepatuhan syariah, termasuk screening dan cleansing (Jabar & Cahyadi, 2020; Lakaud & Megawati, 2021; Rahmawati, 2009). ETF syariah juga ditegaskan diawasi Dewan Pengawas Syariah pada manajer investasi (Akbar et al., 2023).

Kelima, hindari mekanisme transaksi yang dilarang (margin trading, short selling): SOTS secara sistemik membatasi praktik tersebut dan mencegah pembelian saham nonsyariah (Huda et al., 2022; Rais et al., 2023).

Keenam, wajib cleansing bila ada unsur nonhalal: pemisahan pendapatan nonhalal dari yang halal (tafriq al-halal min al-haram) disebut sebagai kewajiban manajer investasi dalam reksa dana syariah (Jabar & Cahyadi, 2020; Zakariya, 2017).

Ketujuh, rujuk fatwa DSN-MUI sebagai pedoman tata kelola: khususnya Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pedoman umum pasar modal syariah, serta fatwa instrumen terkait reksa dana syariah dan sukuk (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Sularno et al., 2024).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, investasi portofolio menurut ekonomi Islam pada instrumen keuangan — saham dan "obligasi" — termasuk ketika investor tidak mengendalikan perusahaan secara langsung, dipandang dianjurkan dan dibolehkan sebagai muamalah sepanjang memenuhi prinsip syariah: terbebas dari riba, gharar, maysir, dan objek haram, serta dijalankan secara amanah, adil, dan tidak manipulatif (Isnaena & Nurlaeli, 2024; Saputri, 2019; Sularno et al., 2024). Untuk komponen "obligasi", literatur yang dirujuk secara konsisten mengarahkan substitusi dari obligasi konvensional berbunga menuju sukuk berbasis akad syariah dan underlying asset (Isfandiar, 2016; Isnaena & Nurlaeli, 2024; Wafa, 2019). Untuk ekuitas, kebolehan saham syariah ditegaskan bersyarat melalui screening emiten (DES/JII/ISSI) dan pembatasan mekanisme transaksi agar tidak menjadi spekulatif — termasuk pelarangan margin/short selling yang difasilitasi SOTS (Batubara, 1970; Huda et al., 2022; Rais et al., 2023). Pada level implementasi, reksa dana syariah menjadi instrumen portofolio yang paling eksplisit menggambarkan investasi tanpa pengendalian langsung melalui akad wakalah–mudharabah, proses screening, dan cleansing (Jabar & Cahyadi, 2020; Lakaud & Megawati, 2021; Rahmawati, 2009).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aghnia, R., & Wibawa, G. (2023). Pengaruh Return dan Resiko dalam Investasi Terhadap Minat Nasabah di Tinjau dari Fatwa DSN MUI. Persya Jurnal Perbankan Syariah, 1(2), 66–72. https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.55

Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2023). Evaluasi kinerja reksa dana syariah: Studi kasus pasar modal syariah Indonesia. An Nawawi, 3(2), 87–96. https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i2.37

Azmiana, R., & Muhammad, R. (2021). Pengembangan exchange trade fund syariah Indonesia: Peluang dan tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 55. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1824

Batubara, A. U. (1970). Pemikiran fuqaha dan fatwa ulama tentang investasi di pasar modal syariah. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 1–19. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1423

Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw

Djafri, M. T., Wijaya, H., & Rijal, S. (2023). Zakat obligasi dalam perspektif hukum Islam. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 459–473. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1156

Fanani, M. R., & Aristyanto, E. (2024). The role of sharia and literacy returns on interest saving in sharia bank (Case study of Economics Faculty Students and Wijaya Putra University Business Surabaya). Worldview (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains), 3(1), 11–23. https://doi.org/10.38156/worldview.v3i1.419

Gorib, R. I., & Asbaruna, L. W. (2022). Investasi berbasis syari'ah di Indonesia. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 5(2), 63–75. https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.428

Hendratri, B. G. (2017). Pasar uang antarbank dengan prinsip syariah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(2), 266–274. https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.20

Hilman, H. (2022). Implementasi perencanaan investasi dalam memilih instrumen investasi di pasar modal syariah. Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 5(2), 98–107. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.389

Huda, M., Fajaruddin, A., & Ni'mah, N. R. (2022). Tingkat literasi sukuk mahasiswa ekonomi Islam (Studi di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Darussalam Gontor). Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(1), 24. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.6606

Husnurrosyidah, H., & Hadi, N. (2020). Investasi keuangan haji melalui sukuk negara: Model maqashid al-syari'ah. Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2). https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3787

Isfandiar, A. A. (2016). Akad muamalah di pasar modal syariah. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.604

Isnaena, E., & Nurlaeli, I. (2024). Praktik transaksi reksa dana syariah pada aplikasi Bibit perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 41–54. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9586

Jabar, A. K. A., & Cahyadi, I. F. (2020). Pengaruh exchange rate, inflasi, risiko sistematis dan BI rate terhadap return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015–2018. Malia: Journal of Islamic Banking and Finance, 4(1), 12–39. https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8409

Lakaud, S. H. P., & Megawati, L. (2021). Analisis kinerja reksa dana syariah menggunakan metode Sharpe dan Treynor (Studi kasus pada reksa dana saham syariah periode 2015–2019). Modus, 33(1), 67–89. https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4069

Lestari, L., & Erdiana, A. (2021). Analisis perbedaan risk dan return antara saham syariah dan konvensional di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 10(2), 227. https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.727

Nasrifah, M. (2019). Sukuk (obligasi syariah) dalam perspektif keuangan Islam. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 165–179. https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120

Rachmad, D., & Susanty, A. P. (2021). Investasi pasar modal syariah Indonesia: Peluang dan tantangan di tengah pandemi Covid-19 (dalam perspektif fatwa ulama). Jurnal Hukum Respublica, 21(2). https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8322

Rahmawati, Y. (2009). Resosialisasi investasi keuangan syariah. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 1(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2454

Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). Pengaruh teknologi digital, religiusitas, dan sosial media terhadap keputusan Generasi Z berinvestasi di saham syariah. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 342–355. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7178

Saputri, A. A. I. (2019). Capital market in perspective law of sharia economy. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 1–19. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.19

Sularno, M., Akbar, F. M. A., & Hartono, B. D. (2024). Analisis manajemen portofolio syariah: Praktik penyaringan saham. Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 18(2). https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i2.530

Sumar'in, S. (2017). Memahami reksadana syariah: Instrumen keuangan berbasis syariah. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2(2), 173–190. https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.637

Suryaningsih, B. N. A. D. (2019). Pengaturan reksadana syariah dalam konstruksi hukum positif di Indonesia. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 17. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1101

Susanto, R. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian seputar pasar modal syariah. At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 167–185. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1759

Syahrullah, M. (2023). Manajemen investasi keuangan haji sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Jurnal Islamika, 5(2), 1–7. https://doi.org/10.37859/jsi.v5i2.4462

Tauratiya, T. (2020). Analisis yuridis instrumen dan mekanisme transaksi pasar modal syariah di Indonesia. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 5(1), 104–123. https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1192

Utsmani, N. F. H. M. M. (2017). Rekonstruksi obligasi: Investasi dalam perspektif syariah. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 1(1), 1–25. https://doi.org/10.30762/q.v1i1.483

Wafa, F. E. (2019). Komparasi beberapa aspek praktik pasar modal syari'ah dan konvensional di Indonesia. Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 129. https://doi.org/10.31602/iqt.v3i2.2396

Zakariya, M. (2017). Pertumbuhan lembaga reksadana syariah di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.20