00985 - Ketimpangan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Mekanisme, dan Implikasi Kebijakan

Income Inequality from an Islamic Economic Perspective: Concepts, Mechanisms, and Policy Implications

Abstrak

Ketimpangan pendapatan dan kekayaan merupakan isu mendasar yang dihadapi hampir seluruh sistem ekonomi global, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Artikel ini mengkaji konsep, mekanisme, dan implikasi kebijakan ekonomi Islam dalam menangani ketimpangan pendapatan melalui telaah literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam berpijak pada prinsip bahwa kekayaan merupakan amanah Allah SWT, yang diperkuat oleh prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawāzun), dan larangan penimbunan kekayaan. Mekanisme distribusi mencakup mekanisme ekonomi dan nonekonomi, dengan instrumen utama berupa zakat, waqf, dan larangan riba. Kerangka maqāṣid al-sharī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl, menjadi panduan evaluatif bagi perumusan kebijakan, sedangkan kebijakan Umar bin Khattab menjadi rujukan historis. Pada ranah kebijakan, instrumen fiskal Islam (zakat, jizyah, khums, dan kharaj), pajak progresif, dan kebijakan moneter berbasis keadilan dipandang saling melengkapi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain pendefinisian batas konsentrasi kekayaan yang dapat diterima, pengelolaan zakat yang optimal, dan perdebatan mengenai sejauh mana negara perlu melakukan intervensi. Penelitian mendatang perlu memperkuat validasi empiris atas efektivitas instrumen-instrumen tersebut dalam konteks ekonomi kontemporer.

Kata kunci: ekonomi Islam; ketimpangan pendapatan; zakat; maqāṣid al-sharī'ah; distribusi kekayaan

Abstract

Income and wealth inequality is a fundamental issue faced by almost all global economic systems, including countries with Muslim-majority populations. This article examines the concepts, mechanisms, and policy implications of Islamic economics in addressing income inequality through a literature review. The findings show that Islamic economics is grounded in the principle that wealth is a trust (amanah) from Allah SWT, reinforced by the principles of justice ('adl), balance (tawāzun), and the prohibition of wealth hoarding. Distribution mechanisms comprise economic and non-economic mechanisms, with zakat, waqf, and the prohibition of riba as the main instruments. The maqāṣid al-sharī'ah framework, particularly ḥifẓ al-māl, serves as an evaluative guide for policy formulation, while the policies of Umar bin Khattab serve as a historical reference. In the policy domain, Islamic fiscal instruments (zakat, jizyah, khums, and kharaj), progressive taxation, and justice-based monetary policy are viewed as complementary. However, implementation still faces challenges, including defining the acceptable limit of wealth concentration, optimizing zakat management, and the debate over the extent of state intervention. Future research needs to strengthen the empirical validation of the effectiveness of these instruments in diverse contemporary economies.

Keywords: Islamic economics; income inequality; zakat; maqāṣid al-sharī'ah; wealth distribution

________________________________________

1. Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan dan kekayaan merupakan salah satu isu paling mendasar yang dihadapi hampir seluruh sistem ekonomi global, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Kunaifi et al., 2021; Marlina et al., 2019). Fenomena ini tampak dari data yang menunjukkan bahwa kekayaan global terkonsentrasi secara ekstrem pada segelintir kelompok, sebagaimana diungkapkan dalam laporan Joseph E. Stiglitz bahwa kekayaan 1% populasi dunia setara dengan 99% populasi lainnya (Kunaifi et al., 2021). Di Indonesia sendiri, ketimpangan yang diukur melalui koefisien Gini berada pada kisaran 0,38–0,42, suatu kondisi yang menyulitkan terjadinya efek trickle-down yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan merata (Kunaifi et al., 2021; Marlina et al., 2019). Ekonomi Islam menawarkan kerangka konseptual dan mekanisme kebijakan yang berbeda secara fundamental dari sistem kapitalis maupun sosialis dalam menangani persoalan distribusi pendapatan dan kekayaan ini (Ahyani et al., 2023; Alwie et al., 2022; Lubis et al., 2024).

2. Konsep Dasar Kekayaan dan Keadilan dalam Ekonomi Islam

2.1 Kepemilikan dan Kedudukan Harta

Dalam perspektif Islam, kekayaan (māl) bukanlah hak mutlak individu, melainkan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi (Bayoumi & Rosman, 2018; Bullock & Shami, 2019; Ihsan, 2023; Lubis et al., 2024). Prinsip ini menjadi fondasi filosofis yang membedakan pandangan Islam dari kapitalisme yang menekankan kepemilikan absolut, maupun sosialisme yang menghapuskan kepemilikan pribadi (“ISLAMIC SOCIALISM AND THE UPSURGE OF PAKISTAN PEOPLE’S PARTY,” 2022; Lubis et al., 2024). Lubis et al. menjelaskan bahwa Islam mengenal tiga jenis kepemilikan—individu, komunal, dan negara—yang kesemuanya harus tunduk pada prinsip syariah dan dianggap halal (Lubis et al., 2024). Konsep ini menekankan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki individu, terdapat hak orang lain yang harus didistribusikan kepada mereka yang berhak (Soemitra et al., 2021; Suhanda & Firmansyah, 2019).

2.2 Prinsip Keadilan ('Adl) dan Keseimbangan (Tawāzun)

Keadilan ('adl) merupakan misi utama ajaran Islam dan menjadi prinsip sentral dalam sistem ekonomi Islam untuk menghindari ketimpangan atau ketidakseimbangan ekonomi antara satu individu dengan individu lainnya (Ridwan et al., 2023; Samad, 2021). Namun demikian, keadilan dalam Islam tidak berarti penyamarataan mutlak dalam distribusi kekayaan, karena setiap individu memiliki perbedaan kemampuan yang memungkinkan perolehan kekayaan yang berbeda pula (Soemitra et al., 2021; Suhanda & Firmansyah, 2019). Yang ditekankan adalah bahwa imbalan material harus diberikan secara adil sesuai dengan kerja keras, kreativitas, dan kontribusinya terhadap output, sekaligus mengakui bahwa dalam kekayaan tersebut terdapat hak orang lain yang harus didistribusikan (Soemitra et al., 2021; Suhanda & Firmansyah, 2019). Selain itu, prinsip tawāzun (keseimbangan) menuntut keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan masa depan, aspek duniawi dan ukhrawi, kepentingan individu dan komunal, serta kebutuhan material dan spiritual (Puspitasari et al., 2023).

2.3 Larangan Konsentrasi dan Penimbunan Kekayaan

Al-Qur’an secara eksplisit melarang penimbunan kekayaan pada segelintir kelompok, sebagaimana tertuang dalam Surah al-Hasyr (59):7 yang menyatakan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (Aliyu, 2019; Khan, 1999; Santoso et al., 2022; Soemitra, 1970). Khan menegaskan bahwa Islam tidak hanya mewajibkan pemenuhan kebutuhan setiap orang melalui sumber penghasilan yang terhormat, tetapi juga menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (Khan, 1999). Bayoumi dan Rosman menambahkan bahwa Islam secara tegas mengecam konsentrasi kekayaan di tangan sedikit anggota masyarakat, dan mendorong sirkulasi kekayaan di seluruh sektor masyarakat (Bayoumi & Rosman, 2018). Negara, dalam konteks ini, memiliki tanggung jawab religius untuk memastikan kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir individu atau entitas dan didistribusikan secara layak demi kesejahteraan publik yang lebih luas (Bayoumi & Rosman, 2018).

3. Mekanisme Distribusi dalam Ekonomi Islam

3.1 Mekanisme Ekonomi dan Nonekonomi

Sistem distribusi Islam menawarkan dua jenis mekanisme: mekanisme ekonomi dan mekanisme nonekonomi (Ahyani et al., 2023; Muhit et al., 2023). Mekanisme ekonomi mencakup aktivitas produktif dan transaksi pasar yang diatur melalui prinsip kepemilikan yang sah dan transaksi yang adil (Aswar & Faiz, 2024). Sementara itu, mekanisme nonekonomi diperlukan untuk menutup kesenjangan distribusi kekayaan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme ekonomi semata, terutama bagi kelompok yang mengalami keterbatasan akibat faktor alami maupun nonalami (Muhit et al., 2023). Mekanisme nonekonomi ini melibatkan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi produktif maupun nonproduktif guna mewujudkan keadilan distributif (Ahyani et al., 2023; Muhit et al., 2023).

3.2 Zakat sebagai Instrumen Utama Redistribusi

Zakat merupakan instrumen fiskal Islam yang paling fundamental dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kekayaan (Aliyu, 2019; Jahan, 2021; Kumaş & Afacan, 2026; Zainuddin & Aswari, 2023). Secara teologis, zakat berfungsi ganda sebagai ibadah sekaligus mekanisme redistribusi sosial (Hidayat & Mawardi, 2022; Ihsan, 2023). Kumaş dan Afacan mengemukakan pandangan yang relatif baru bahwa zakat sebaiknya dipahami bukan hanya dari sisi penerima manfaat, tetapi sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi mengurangi preferensi investasi dan tabungan yang merugikan kesejahteraan sosial, sekaligus berfungsi sebagai alat redistributif sekunder (Kumaş & Afacan, 2026). Aliyu menjelaskan bahwa zakat memiliki tiga tujuan distribusi kekayaan dalam Islam: kebebasan individu mengejar karunia Allah secara wajar, hak kaum fakir-miskin atas kekayaan, dan pencegahan konsentrasi kekayaan pada segelintir individu (Aliyu, 2019).

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan dampak positif zakat terhadap pengurangan kemiskinan. Muhafidin menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia telah mencapai jumlah yang signifikan dan dapat menjadi metode alternatif untuk mengatasi kemiskinan apabila dikelola secara profesional (Muhafidin, 2023). Studi dengan model Agent Based Model oleh Jaffer bahkan menunjukkan bahwa zakat sebesar 2,5% dari kekayaan bersih mampu mengubah pola distribusi kekayaan dari distribusi power law menjadi distribusi normal, yang menandakan penurunan ketimpangan secara signifikan (Jaffer, 2020). Demikian pula, Roslan dan Akbar menemukan dalam analisis regresi bahwa negara-negara yang melembagakan zakat sebagai kewajiban memiliki tingkat kekayaan dan kesetaraan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak menerapkannya atau menerapkannya secara sukarela (Roslan & Akbar, 2020).

3.3 Waqf dan Instrumen Filantropi Islam Lainnya

Selain zakat, waqf berperan penting sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Khalidin et al., 2024; Wijayanti & Widiastuti, 2022). Wijayanti dan Widiastuti menjelaskan bahwa zakat dan waqf merupakan dana sosial Islam yang berfungsi efektif bagi sektor keuangan publik dan pengentasan kemiskinan, serta dapat mendistribusikan kekayaan dan membantu pembangunan sosial-ekonomi komunitas Muslim (Wijayanti & Widiastuti, 2022). Al-Roubaie menegaskan bahwa instrumen seperti zakat, waqf, dan donasi sukarela memberdayakan masyarakat untuk menciptakan peluang baru dan membangun kapasitas pembangunan, sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara (Al‐Roubaie, 2022). Agus et al. mencatat bahwa Abdul Mannan menggunakan waqf sebagai sumber instrumen kebijakan fiskal yang didukung oleh zakat, sehingga distribusi kekayaan menjadi lebih merata (Agus et al., 2023).

3.4 Larangan Riba sebagai Mekanisme Pencegahan Ketimpangan

Pelarangan riba (bunga) merupakan pilar fundamental lain dalam ekonomi Islam yang berdampak signifikan terhadap distribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi (Khalidin et al., 2024; Shariff, 2023). Mohsin menjelaskan bahwa instrumen keuangan Islam menghilangkan unsur riba dari masyarakat dan mensirkulasikan kekayaan dari yang mampu kepada yang tidak mampu dengan pendekatan etis, sehingga membantu menstabilkan harga dan memitigasi inflasi (Mohsin, 2023). Studi empiris oleh Gruner dan Piketty yang dikutip Shariff menunjukkan hubungan positif antara bunga dan distribusi kekayaan yang tidak merata, serta bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi menyebabkan distribusi kekayaan yang buruk akibat pasokan kredit yang terbatas (Shariff, 2023). Prinsip bagi hasil (profit-and-loss sharing) melalui akad mudarabah dan musyarakah mendorong keterlibatan aktif dan tanggung jawab bersama, sehingga mengurangi risiko spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil (Khalidin et al., 2024).

4. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Kebijakan

4.1 Ḥifẓ al-Māl (Perlindungan Harta) dalam Perumusan Kebijakan

Konsep maqāṣid al-sharī'ah menjadi kerangka fundamental dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan distributif (Karimullah, 2023; Puspitasari et al., 2023; Zailani et al., 2023). Salah satu dari lima tujuan utama syariah adalah ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), yang tidak hanya berfokus pada perlindungan kepemilikan dari kerusakan, pencurian, ketidakadilan, dan kerugian, tetapi juga mencakup perolehan dan pertumbuhan kekayaan melalui distribusi sumber daya yang merata, lapangan kerja, dan peningkatan kekayaan melalui investasi (Zailani et al., 2023). Karimullah menegaskan bahwa salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat, sehingga evaluasi dampak kebijakan ekonomi Islam harus mencakup analisis sejauh mana kebijakan tersebut telah meningkatkan kesetaraan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan, menggunakan indikator seperti koefisien Gini dan indeks kemiskinan (Karimullah, 2023).

4.2 Studi Kasus Historis: Kebijakan Umar bin Khattab

Preseden historis dari masa Khalifah Umar bin Khattab sering dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan distribusi kekayaan Islami kontemporer (Fitriyah et al., 2023; Haryanto & Abidin, 2024; Mujib et al., 2024; Syafi’ah & Jamarudin, 2023). Syafi’ah dan Jamarudin menjelaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan Umar dalam mereformasi dan mengembangkan sistem perekonomian masyarakat sekaligus mensejahterakan kehidupan mereka berasal dari kemampuan ijtihad dan sistem manajerial yang mapan dalam mengatur pemanfaatan dan pendistribusian kekayaan negara secara tepat dan pengawasan yang ketat (Syafi’ah & Jamarudin, 2023). Özdemir dan Asutay bahkan mengaitkan sistem kharaj (pajak tanah) yang diperkenalkan Umar dengan pemikiran kontemporer tentang kebijakan pendapatan dasar universal (basic income), menunjukkan relevansi kerangka redistributif berbasis maqāṣid al-sharī'ah terhadap diskusi kebijakan modern (Özdemir & Asutay, 2025). Muhafidin juga mencatat bahwa peningkatan kekayaan kaum miskin pada masa kekhalifahan dimulai dari kebijakan redistribusi aset yang dilakukan secara besar-besaran dari kekayaan keluarga khalifah dan pejabat yang dianggap diperoleh secara ilegal (Muhafidin, 2023).

5. Implikasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam

5.1 Kebijakan Fiskal: Zakat, Jizyah, Khums, dan Kharaj

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memanfaatkan instrumen khas yang berbeda dari sistem konvensional, seperti zakat, jizyah, khums, dan kharaj, yang secara bersamaan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus alat redistribusi pendapatan dan kekayaan (Kadir et al., 2024; Syamsuri & Jamilah, 2020). Kadir et al. menunjukkan bahwa jika instrumen-instrumen ini diterapkan dengan baik, masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat berkurang, serta berdampak baik terhadap stabilitas ekonomi dan politik (Kadir et al., 2024). Jahan membandingkan zakat dan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, menegaskan bahwa meskipun zakat merupakan kewajiban keagamaan sementara pajak merupakan kewajiban hukum, keduanya dapat digunakan secara berdampingan atau bergantian untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan (Jahan, 2021).

5.2 Kebijakan Pajak Progresif

Beberapa studi merekomendasikan penerapan pajak progresif sebagai pelengkap zakat dalam mengatasi ketimpangan. Wahyudi et al. menekankan perlunya reformasi sistem pajak secara progresif, di mana tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring peningkatan pendapatan seseorang, guna mengurangi ketimpangan ekonomi ekstrem (Wahyudi et al., 2024). Akan menjelaskan bahwa parameter kebijakan Islam untuk distribusi pendapatan yang lebih adil mencakup perpajakan progresif, dengan prinsip utama sebagaimana disarankan oleh Abu Yusuf, yaitu mengumpulkan dari yang kaya dan membelanjakan untuk yang miskin (Akan, 2020). Khair dan Bilen, dalam konteks krisis seperti COVID-19, merekomendasikan redistribusi sumber daya komunitas melalui pembayaran zakat lebih awal, dana ekstrabudgeter, pajak kekayaan, dan pemanfaatan cadangan bank berlebih sebagai respons krisis berbasis prinsip redistribusi yang adil (khair & Bilen, 2022).

5.3 Kebijakan Moneter Islam

Dari sisi moneter, Soemitra et al. menjelaskan bahwa kebijakan moneter Islam dibangun atas prinsip bahwa saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan saudara yang lebih beruntung, dan kekayaan tidak boleh ditimbun, melainkan harus diputar (Soemitra et al., 2021). Suhanda dan Firmansyah menegaskan bahwa tujuan kebijakan moneter Islam tidak hanya berfokus pada keseimbangan permintaan dan penawaran uang, tetapi juga mengupayakan kesetaraan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan untuk menciptakan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil (Suhanda & Firmansyah, 2019). Tanpa penerapan prinsip bunga, Islam secara tidak langsung menghindari dampak buruk dari sistem bunga terhadap ketimpangan distribusi kekayaan (Suhanda & Firmansyah, 2019).

6. Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Lain

Ekonomi Islam memposisikan dirinya sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme dalam menangani ketimpangan (Dogarawa, 2010; “ISLAMIC SOCIALISM AND THE UPSURGE OF PAKISTAN PEOPLE’S PARTY,” 2022). Dogarawa menjelaskan bahwa relasi dalam kapitalisme didasarkan pada monopoli yang menghasilkan distribusi kekayaan yang tidak merata, sementara dalam sosialisme dan komunisme relasi didasarkan pada kesetaraan materialistik untuk meredam konflik akibat distribusi kekayaan yang tidak merata, sedangkan Islam berdiri di jalan tengah yang menggabungkan fitur-fitur baik dari keduanya tanpa akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang maupun eksploitasi proletariat (Dogarawa, 2010). Marlina et al. menambahkan bahwa prinsip dasar politik ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan, bukan pertumbuhan ekonomi semata, berbeda dengan pendekatan kapitalis yang sering kali hanya mengandalkan efek trickle-down yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan nasional hanya diterima oleh kelompok minoritas (Marlina et al., 2019).

Namun demikian, terdapat pula pandangan kritis dalam literatur Islam sendiri. Salman mengkarakterisasi pandangan beberapa ekonom Islam abad ke-20 seperti Nejatullah Siddiqui, Nawab Haider Naqvi, Umer Chapra, dan M.A. Mannan sebagai cenderung statis, redistributif, dan sosialistis, yang mungkin mencerminkan pengalaman intelektual pascakolonial, dan berargumen bahwa syariah sebenarnya mendukung kebebasan negatif dengan melarang kontrol harga dan menjamin perlindungan konsumen dari paksaan, sehingga syariah lebih mendukung filosofi pasar bebas yang libertarian daripada pemerintahan yang intervensionis (Salman, 2013). Khan juga mengkritik bahwa para ekonom Islam kontemporer justru mengabaikan aspek-aspek penting ekonomi Islam seperti keadilan distributif, kesejahteraan, dan pencegahan ketimpangan pendapatan dan kekayaan, dengan lebih memfokuskan diri pada perbankan bebas bunga semata (Khan, 1999).

7. Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka konseptual Islam menawarkan solusi komprehensif terhadap ketimpangan, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Ahmad mencatat bahwa dalam upaya merancang kebijakan ekonomi spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kekayaan, pembuat kebijakan Islam harus menyelesaikan masalah pendefinisian istilah “konsentrasi” dan mencari justifikasi serta konsensus dari literatur Islam untuk menetapkan tingkat kekayaan yang dapat diterima secara Islami bagi seorang individu atau keluarga (Ahmad, 1992). Lebih lanjut, begitu ambang batas kekayaan yang diizinkan ditetapkan, kebijakan ekonomi perpajakan, pengambilalihan dengan kompensasi, atau nasionalisasi harus diterapkan untuk mempertahankan tingkat konsentrasi kekayaan yang telah ditetapkan secara arbitrer, yang berpotensi berdampak negatif pada kebijakan yang dirancang untuk mendorong kewirausahaan (Ahmad, 1992). Hanif juga menemukan dalam studi empiris pada industri perbankan syariah di UEA bahwa meskipun industri tersebut berhasil mencapai tujuan komersial dan sebagian tujuan stabilitas keuangan, aspek kesetaraan dalam distribusi kekayaan masih memerlukan perhatian lebih besar (Hanif, 2025).

Selain itu, zakat sebagai instrumen utama redistribusi masih menghadapi kendala pengelolaan. Zainuddin dan Aswari mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan zakat yang bersifat sukarela sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat terkait pembayaran zakat, dan model sukarela ini berimplikasi pada pemenuhan keadilan sosial-ekonomi yang tidak optimal akibat kurangnya keterlibatan negara melalui kebijakan hukum (Zainuddin & Aswari, 2023). Mohsin turut menegaskan bahwa revitalisasi penggunaan zakat pada skala negara memerlukan penelitian dan pengembangan kebijakan pemerintah lebih lanjut untuk menyediakan basis hukum dan dukungan implementasi menyeluruh (Mohsin, 2020).

8. Kesimpulan

Ekonomi Islam menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, yang berakar pada prinsip bahwa kekayaan merupakan amanah Allah yang harus didistribusikan secara adil (Bayoumi & Rosman, 2018; Ihsan, 2023; Lubis et al., 2024). Melalui instrumen-instrumen khas seperti zakat, waqf, larangan riba, serta kebijakan fiskal berbasis kharaj dan jizyah, ekonomi Islam menawarkan mekanisme redistributif yang terintegrasi dengan tujuan spiritual dan sosial (Aliyu, 2019; Kadir et al., 2024; Kumaş & Afacan, 2026; Wijayanti & Widiastuti, 2022). Kerangka maqāṣid al-sharī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl, memberikan panduan evaluatif bagi perumusan kebijakan yang berorientasi pada keadilan distributif (Karimullah, 2023; Zailani et al., 2023). Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan praktis, termasuk pendefinisian batas konsentrasi kekayaan yang dapat diterima, pengelolaan zakat yang optimal, dan perdebatan tentang sejauh mana negara perlu melakukan intervensi dibandingkan mengandalkan mekanisme pasar yang sesuai syariah (Ahmad, 1992; Salman, 2013; Zainuddin & Aswari, 2023). Studi-studi mendatang perlu memberikan perhatian lebih besar pada validasi empiris atas efektivitas instrumen-instrumen ini dalam konteks ekonomi kontemporer yang beragam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Agus, N., Meriyati, & Nugraha, S. L. (2023). Comparative Study of Contemporary Islamic Economic Thoughts Muhammad Abdul Mannan and Monzer Kahf. Malia (Terakreditasi), 14(2), 297–308. https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3864

Ahmad, I. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. American Journal of Islam and Society, 9(4), 546–555. https://doi.org/10.35632/ajis.v9i4.2540

Ahyani, H., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2023). The Relevance of Allocation and Distribution of Income in The Islamic Economic Perspective in Indonesia. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 14(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v14i1.329

Akan, T. (2020). Understanding the Sustainability of Islamic Economics Versus Neo-Classical and Keynesian Models. 23–52. https://doi.org/10.26650/b/ss10.2020.017.02

Aliyu, S. U. R. (2019). A Treatise on Socioeconomic Roles of Zakah. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.25272/ijisef.460304

Alwie, A. F., Kusumawaty, Y., & Hidayat, D. (2022). Poverty Alleviation: Womenomics versus the Islamic Solution. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 5(2), 194–202. https://doi.org/10.47076/jkpis.v5i2.131

Al‐Roubaie, A. (2022). Islamic Social Finance and Global Inequalities: The Case of COVID-19. Tafhim Ikim Journal of Islam and the Contemporary World, 15(2), 1–26. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no2.1

Aswar, H., & Faiz, I. A. (2024). POLITICAL ISLAM AND THE ANTI-CAPITALISM NARRATIVE OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 25(1), 66–84. https://doi.org/10.18860/ua.v25i1.26300

Bayoumi, K. A., & Rosman, A. S. (2018). Framing an Islamic Vision of Intellectual Property: Maqasid - Based Approach. Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(3), 25–40. https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.220

Bullock, K., & Shami, D. A. A. (2019). Islamic Perspectives on Basic Income. American Journal of Islamic Social Sciences, 36(1). https://doi.org/10.35632/ajiss.v36i1.92

Dogarawa, A. B. (2010). Social Welfare and the Role of Zakah in the Family System. https://doi.org/10.2139/ssrn.1622140

Fitriyah, N., Haryanto, R., & Abidin, Z. (2023). The Relevance of Zakāh Distribution at Indonesia’s National Zakāh Agency (BAZNAS) Pamekasan. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb), 13(2), 119–143. https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.2.119-143

Hanif, M. (2025). Achievement of Islamic Finance Objectives: Evidence from the UAE Islamic Banking Industry. Risks, 13(5), 91. https://doi.org/10.3390/risks13050091

Haryanto, R., & Abidin, Z. (2024). Zakat Distribution Consept at LAZISMU Pamekasan and Its Relevance to Umar Bin Khattabs Zakat Distibution. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 9(2), 34. https://doi.org/10.31602/iqt.v9i2.12745

Hidayat, D., & Mawardi, K. (2022). Laying the Foundation of the Economic System during the Time of the Prophet Saw in Medina. International Proceedings of Nusantara Raya, 1, 9–15. https://doi.org/10.24090/nuraicon.v1i1.20

Ihsan, A. (2023). MONEY IN ISLAM: ECONOMIC AND SOCIAL. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 6(1), 16–32. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v6i1.5169

ISLAMIC SOCIALISM AND THE UPSURGE OF PAKISTAN PEOPLE’S PARTY. (2022). Grassroots, 55(No. 2). https://doi.org/10.52806/grassroots.v55iii.4268

Jaffer, M. A. (2020). Can Zakat Charity Help Reduce Economic Inequality? International Conference of Zakat, 279–294. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.202

Jahan, S. N. (2021). Zakat versus Taxation as Islamic Fiscal Policy Tool. International Journal of Islamic Economics, 3(01), 37–46. https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3129

Kadir, S., Fahrika, A. I., & Misbach, I. (2024). Conventional Fiscal Policy System and Islamic Economics in The Indonesian Economy. Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen, 8(1), 72–79. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v8i1.17149

Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in The Development of Islamic Economic Policies. Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747

khair, abdalrhman, & Bilen, M. (2022). Historical Islamic Fiscal Solutions in Times of Crises and Its Contemporary Equivalences. İslam Ekonomisi Dergisi, 2(2), 1–24. https://doi.org/10.55237/jie.1048837

Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic Economics towards the Sustainability of Economic Development. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 03(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16

Khan, M. A. M. (1999). Islamic Dimensions of the East Asian Economic Miracle. American Journal of Islam and Society, 16(4), v–xvii. https://doi.org/10.35632/ajis.v16i4.2086

Kumaş, M. S., & Afacan, F. (2026). Zakat as a Market Regulator and Its Role in Economic Development. Religions, 17(7), 812. https://doi.org/10.3390/rel17070812

Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 4(2), 54–62. https://doi.org/10.47076/jkpis.v4i2.67

Lubis, A. R., SP, A. F., Imanda, A. P., Adipramana, D., & Firdaus, L. M. A. (2024). Philosophy of Ownership in an Islamic Perspective: Between Wealth and Islamic Obligations. Mimbar Pendidikan, 8(1), 18–24. https://doi.org/10.17509/mimbardik.v8i1.67974

Marlina, R., Juliana, J., Adila, N. A., & Robbani, M. B. (2019). Islamic Political Economy: Critical Review of Economic Policy in Indonesia. Review of Islamic Economics and Finance, 2(1). https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.17783

Mohsin, M. I. A. (2020). A Fresh View On Zakah As A Socio-Financial Tool To Promote Ethics, Eliminate Riba And Reduce Poverty. International Journal of Management and Applied Research, 7(1), 55–71. https://doi.org/10.18646/2056.71.20-004

Mohsin, M. I. A. (2023). MITIGATING INFLATION VIA ISLAMIC FINANCE & ISLAMIC SOCIAL FINANCE. I-Iecons E-Proceedings, 765–777. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.91

Muhafidin, D. (2023). Implementation of the Zakat Policy as One of the Efforts to Reduce Poverty in Indonesia. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(1), 243. https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1800

Muhit, M., Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law in Indonesia. Apollo Journal of Tourism and Business, 1(3), 97–103. https://doi.org/10.58905/apollo.v1i3.58

Mujib, A., Aziz, A., Madrah, M. Y., & Wahid, Z. A. (2024). Tracing the Development of Islamic Economic Thought in the Abbasid Era: The Legacy of Umar bin Khattab. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(2), 188. https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.37059

Özdemir, Ö., & Asutay, M. (2025). Higher Objectives of Islamic Law (Maqāṣid al‐Sharīʿa) in Substantiating Justice in Land Tax. The Muslim World, 115(4), 295–319. https://doi.org/10.1111/muwo.70017

Puspitasari, R., Nur, I., & Ilmas, D. N. A. N. (2023). Business Resilience and Creative Economy Post COVID-19. European Journal of Business Management and Research, 8(4), 267–275. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.4.2032

Ridwan, M., Pagalung, G., Luthfi, M., & Amin, A. R. M. (2023). Maqashid Syari’ah Index Model in Sharia Bank. Bukhori Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam, 3(1), 29–41. https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i1.2283

Roslan, M. A. A., & Akbar, M. A. (2020). A Review on the Contribution of Zakat and Taxation towards Economic Development Postulated by Two Contemporary Research Scholars. International Conference of Zakat, 218–230. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.228

Salman, A. (2013). The Libertarian Character of the Islamic Economy. Economic Affairs, 33(1), 108–118. https://doi.org/10.1111/ecaf.12003

Samad, T. F. D. (2021). The Role Of Islamic Economic System In Tackling Various Economic Issues. Maqrizi Journal of Economics and Islamic Economics, 1(2), 14–23. https://doi.org/10.30984/maqrizi.v1i2.122

Santoso, I. R., Zulfikar, A. A., Handoko, L., Firmansyah, F., Muliadi, S., & Mualim. (2022). The Impact of Government Policies and Regulations on the Development Islamic Economics Distribution. 205. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220107.010

Shariff, M. N. (2023). The Islamic Economic System: A Remedy Model for Economic Downturns (The Covid-19 Pandemic as Case Study). International Journal of Research Publication and Reviews, 4(6), 1667–1675. https://doi.org/10.55248/gengpi.4.623.45219

Soemitra, A. (1970). PEOPLE EMPOWERMENT STRATEGIES THROUGH THE MOSQUES: CASE STUDY OF MASJID AL-JIHAD BRAYAN MEDAN. Ibda Jurnal Kajian Islam Dan Budaya, 12(1), 1–12. https://doi.org/10.24090/ibda.v12i1.431

Soemitra, A., Ismal, R., Waqqosh, A., Hasibuan, H. L., & Pasarela, H. (2021). STUDY OF ISLAMIC MONETARY POLICY LITERATURE: (Effectiveness of Real Sector Performance Strengthening). E-Mabis Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 22(2), 52–65. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.695

Suhanda, N., & Firmansyah, H. (2019). Money Supply Model in Muslim Countries. International Journal of Nusantara Islam, 7(2), 233–241. https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.11986

Syafi’ah, S., & Jamarudin, A. (2023). SHARIA ECONOMIC LAW POLICY UMAR IBN AL-KHATTAB. Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 39–62. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.90

Syamsuri, S., & Jamilah, A. M. N. (2020). THE RELATIONS BETWEEN FISCAL AND MONETARY POLICY IN STATE BUDGET MANAGEMENT IN INDONESIA ACCORDING TO ABU UBAID AL QASIM BIN SALAM. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 11(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v11i2.242

Wahyudi, I., Mahroji, M., & Angelita, J. (2024). Ending Poverty: Islamic Solutions For The Welfare of The Ummah. Sentralisasi, 13(1), 182–198. https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2986

Wijayanti, D., & Widiastuti, T. (2022). Zakat and Waqf As an Economic Development. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 5(02), 106. https://doi.org/10.47312/aifer.v5i02.375

Zailani, M. N., Satar, N. M., & Zakaria, R. H. (2023). A REVIEW OF INDICATORS FOR THE PRESERVATION OF WEALTH (HIFZ AL-MAL) BASED ON MAQASID AL-SHARIAH. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 5(1), 23–29. https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n12022_23-29

Zainuddin, Z., & Aswari, A. (2023). Voluntary System: The Legal Problems of Zakat Management For The Fulfillment of Socio-Economic Justice. Yuridika, 38(3), 685–704. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.43885