00982 - Hukum Permintaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Law of Demand in Islamic Economic Perspective

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum permintaan dalam kerangka ekonomi Islam dengan menelaah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta serta faktor-faktor normatif-syariah yang membedakannya dari pendekatan konvensional. Melalui kajian literatur, ditemukan bahwa hukum permintaan dalam ekonomi Islam pada dasarnya mengakui pola hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta sebagaimana berlaku dalam ekonomi umum, namun dibingkai dalam nilai-nilai syariah meliputi batasan halal–haram, larangan isrāf, orientasi maslahah dan falāh, serta prinsip kerelaan dalam transaksi. Selain itu, mekanisme pasar dalam Islam dipahami sebagai bagian dari sunnatullah yang perlu dijaga dari distorsi seperti ihtikār, tadlīs, dan bai' najasy. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa Islam menghormati harga yang terbentuk secara alamiah, namun memberi ruang intervensi ketika terjadi ketidakadilan atau distorsi pasar.

Kata kunci: hukum permintaan, ekonomi Islam, maslahah, mekanisme pasar, syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the law of demand within the framework of Islamic economics by analyzing the relationship between price and quantity demanded, as well as the normative-sharia factors that distinguish it from conventional approaches. Through a literature review, it is found that the law of demand in Islamic economics fundamentally acknowledges the inverse relationship between price and quantity demanded as recognized in general economics, but it is framed within sharia values including halal–haram restrictions, the prohibition of isrāf, the orientation toward maslahah and falāh, and the principle of mutual consent in transactions. Furthermore, market mechanisms in Islam are understood as part of sunnatullah that must be protected from distortions such as ihtikār, tadlīs, and bai' najasy. Policy implications indicate that Islam respects naturally formed prices but allows room for intervention when injustice or market distortion occurs.

Keywords: law of demand, Islamic economics, maslahah, market mechanism, sharia

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam ekonomi Islam, analisis permintaan (demand) pada level mikro pada dasarnya membahas hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta sebagaimana dikenal dalam ekonomi pada umumnya, tetapi diletakkan di dalam kerangka normatif-syariah—mencakup batasan halal–haram, larangan isrāf/berlebihan, serta orientasi maslahah dan falāh (Chadziq, 2017; Kasdi, 2016; Muflihin, 2019; Saputra et al., 2022). Karena itu, banyak literatur menegaskan bahwa konsep permintaan Islam "relatif sama" dengan konsep konvensional pada aspek hubungan fungsionalnya, namun berbeda pada batasan perilaku dan worldview, misalnya fondasi tauhid dan moralitas Islam sebagai variabel yang memengaruhi keputusan ekonomi (Akbar et al., 2023; Chadziq, 2017; Ismail et al., 2020; Kasdi, 2016).

Artikel ini bertujuan menelaah hukum permintaan dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi definisi, bunyi hukum, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, keterkaitan dengan mekanisme harga pasar, distorsi yang dapat mengganggu permintaan yang genuine, hingga implikasi kebijakan yang relevan.

________________________________________

2. Definisi Permintaan dalam Ekonomi Islam

Secara konseptual, permintaan dipahami sebagai jumlah barang yang diminta atau dibeli pada tingkat harga tertentu dalam suatu periode tertentu, dan dalam sejumlah literatur juga dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kondisi pasar (Chadziq, 2017; Gunawan, 2022; Kasdi, 2016; Santika, 2022). Dalam tradisi pemikiran Islam klasik yang dirujuk sebagian literatur, permintaan juga dijelaskan sebagai raghbah fī al-shay' (hasrat atau keinginan terhadap suatu barang) sebagaimana dinisbatkan kepada Ibn Taimiyah (Chadziq, 2017; Salim et al., 2021).

Namun, ekonomi Islam menekankan bahwa tidak semua komoditas layak menjadi objek permintaan dan konsumsi. Terdapat pembatasan syariah—terutama klasifikasi halal–haram dan tuntutan konsumsi yang ṭayyib—sehingga struktur permintaan "Islam" dibahas terutama untuk barang yang halal dan baik (Muflihin, 2019; Santika, 2022; Saputra et al., 2022; Waasi, 2022). Sejumlah rujukan juga menegaskan bahwa tujuan permintaan atau konsumsi dalam ekonomi Islam terkait dengan pencapaian kesejahteraan menurut Islam (falāh), sehingga anggaran dapat dipahami memiliki dimensi spiritual—misalnya kewajiban atau anjuran menyisihkan sebagian untuk instrumen sosial seperti zakat dan sedekah (Muflihin, 2019; Santika, 2022).

________________________________________

3. Hukum Permintaan Menurut Ekonomi Islam

3.1 Pernyataan Hukum: Hubungan Harga–Jumlah yang Diminta

Hukum permintaan dalam ekonomi Islam dinyatakan sebagai hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta: ketika harga naik, jumlah yang diminta cenderung turun; ketika harga turun, jumlah yang diminta cenderung naik (Chadziq, 2017; Muflihin, 2019; Muslimin et al., 2020; Santika, 2022). Pernyataan ini juga muncul dalam pembahasan teori permintaan pada literatur ekonomi syariah yang menekankan bahwa permintaan dan harga membentuk kemiringan negatif (negative slope) (Syarifah, 2017; Yunus & Athoillah, 2023), dan dinyatakan pula sebagai "hipotesis" bahwa semakin rendah harga maka semakin banyak permintaan dan sebaliknya (Ismail et al., 2020; Muflihin, 2019).

3.2 Syarat Ceteris Paribus

Sebagaimana lazim dalam teori permintaan, literatur yang tersedia menegaskan bahwa hukum permintaan berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus) (Chadziq, 2017; Gunawan, 2022; Muflihin, 2019; Saputra et al., 2022). Dengan kata lain, perubahan jumlah yang diminta yang dianalisis pada "hukum permintaan" adalah perubahan yang terjadi ketika variabel selain harga tidak berubah atau dianggap konstan (Chadziq, 2017; Firdaus et al., 2022; Muflihin, 2019; Saputra et al., 2022).

3.3 Implikasi Perilaku Konsumen: Substitusi

Sebagian literatur menjelaskan implikasi perilaku yang sejalan dengan hukum permintaan: ketika harga suatu barang naik, konsumen dapat mencari barang lain sebagai pengganti; ketika harga turun, konsumen dapat menambah pembelian (Santika, 2022). Penjelasan perilaku seperti ini ditempatkan sebagai bagian dari cara kerja permintaan dalam pasar (Kasdi, 2016; Santika, 2022).

________________________________________

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dengan Penekanan Batasan Islam

Literatur yang tersedia menyebut beberapa faktor penentu permintaan selain harga, seperti pendapatan, jumlah penduduk, serta faktor lain yang memengaruhi permintaan pasar (Chadziq, 2017; Firdaus et al., 2022; Hidayat et al., 2023). Beberapa rujukan juga menambahkan preferensi atau selera masyarakat sebagai faktor penting yang memengaruhi kebutuhan dan permintaan (Firdaus et al., 2022; Mashuri, 2019).

Ekonomi Islam, bagaimanapun, menegaskan adanya faktor tambahan yang bersifat normatif, yaitu:

1. Batasan halal–haram atas komoditas. Permintaan tidak netral terhadap semua barang karena komoditas yang haram tidak diposisikan sebagai objek konsumsi yang normal, kecuali dalam kondisi darurat pada pembahasan tertentu (Muflihin, 2019; Santika, 2022; Saputra et al., 2022; Waasi, 2022).

2. Larangan berlebih-lebihan (isrāf) dan orientasi maslahah. Permintaan dipandu oleh prinsip tidak berlebihan serta prioritas pada kebaikan atau kemaslahatan (Mashuri, 2019; Saputra et al., 2022).

3. Orientasi falāh. Permintaan atau konsumsi dipahami tidak berhenti pada pemuasan preferensi material semata, tetapi terkait tujuan kesejahteraan menurut Islam (Muflihin, 2019; Santika, 2022).

4. Norma dan moral Islami sebagai variabel perilaku. Sejumlah rujukan menyatakan bahwa norma dan moral Islami memengaruhi perilaku ekonomi individu atau masyarakat, sehingga bentuk penerapan teori permintaan dapat berbeda dari pendekatan konvensional yang lebih materialistik (Chadziq, 2017; Kasdi, 2016).

Dengan demikian, "hukum permintaan" tetap diakui sebagai pola dasar hubungan harga–kuantitas yang diminta, tetapi permintaan dalam ekonomi Islam dibatasi dan diarahkan oleh perangkat nilai syariah yang memengaruhi apa yang boleh diminta serta bagaimana permintaan itu diwujudkan (Kasdi, 2016; Muflihin, 2019; Saputra et al., 2022).

________________________________________

5. Keterkaitan Hukum Permintaan dengan Mekanisme Harga Pasar dalam Ekonomi Islam

5.1 Harga Terbentuk Melalui Interaksi Permintaan–Penawaran

Berbagai rujukan dalam daftar sumber menegaskan bahwa harga pasar dipengaruhi atau ditentukan oleh permintaan dan penawaran, termasuk dalam pembahasan mekanisme pasar Islam (Adelia et al., 2023; Akbar et al., 2023; Wulandari & Zulqah, 2020). Dalam konteks pemikiran tokoh, beberapa tulisan menisbatkan kepada Ibn Khaldun bahwa harga adalah hasil hukum permintaan dan penawaran, dan bahwa ketika suatu barang langka dan banyak diminta, harga cenderung tinggi—sementara kelimpahan cenderung berkaitan dengan harga yang lebih rendah (Kotimah & A'yun, 2023; Sheila, 2023; Wulpiah, 2016). Sejumlah rujukan lain juga menegaskan prinsip umum mekanisme pasar: ketika supply lebih besar dari demand, harga cenderung turun; ketika demand lebih besar sementara supply terbatas, harga cenderung naik (Sifa', 2020; Wulpiah, 2016).

Dalam narasi teologis-ekonomis yang muncul pada sebagian literatur, bekerjanya mekanisme permintaan–penawaran ini juga dipahami sebagai bagian dari sunnatullah—kehendak Allah yang terwujud melalui keteraturan mekanisme pasar (Effendi, 2021; Iftihor et al., 2022; Ilham & Saifullah, 2023). Pada titik ini, hukum permintaan diperlakukan sebagai komponen dari keteraturan pasar yang perlu dihormati selama tidak terjadi penyimpangan moral maupun distorsi pasar (Adelia et al., 2023; Ashal, 2020; Effendi, 2021).

5.2 Prinsip Kerelaan (Ar-Riḍā'/Tarāḍin) dan Etika Transaksi

Beberapa rujukan menegaskan bahwa transaksi di pasar dalam perspektif Islam semestinya berlangsung atas dasar suka sama suka atau kerelaan bersama, sehingga pembentukan harga dan pertukaran terjadi tanpa paksaan dan tanpa penipuan (Adelia et al., 2023; Kusumawati, 2015; Wulandari & Zulqah, 2020). Sejalan dengan itu, literatur tentang harga dalam Islam menekankan bahwa harga yang adil tidak menimbulkan kezaliman atau eksploitasi dan perlu mencerminkan kemanfaatan yang wajar bagi penjual dan pembeli (Muhsin et al., 2023; Muslimin et al., 2020; Oktaviani et al., 2022).

________________________________________

6. Distorsi yang Mengganggu Permintaan yang Genuine dan Relevansinya bagi Hukum Permintaan

Walaupun hukum permintaan mengasumsikan kondisi normal (ceteris paribus dan tidak ada distorsi), sebagian sumber menegaskan adanya praktik pasar terlarang yang dapat menciptakan "permintaan palsu" (false demand) atau merusak proses permintaan–penawaran yang alami (Adelia et al., 2023; Wulandari & Zulqah, 2020). Kajian tentang distorsi pasar dalam perspektif Islam menyebut praktik seperti ihtikār (penimbunan), tadlīs (penipuan), taghrīr (ketidakpastian/ketidakjelasan), dan bai' najasy sebagai bentuk yang dilarang karena merusak mekanisme pasar dan keadilan transaksi (Wulandari & Zulqah, 2020). Literatur lain juga menjelaskan bahwa ihtikār dapat mengganggu mekanisme pasar dengan menciptakan kelangkaan sehingga harga naik, lalu pada gilirannya permintaan dapat menurun (Aziz, 2017; Kamal & Abdullah, 2019; Subhan, 2017).

Dalam kerangka ini, hukum permintaan tetap menjadi prinsip dasar, tetapi ekonomi Islam menaruh perhatian besar pada kualitas moral dan keadilan proses pasar, karena tanpa itu relasi harga–jumlah yang diminta yang "normal" dapat dimanipulasi atau tidak mencerminkan kerelaan dan keadilan (Adelia et al., 2023; Kusumawati, 2015; Wulandari & Zulqah, 2020).

________________________________________

7. Implikasi Kebijakan: Larangan Tas'īr pada Kondisi Normal dan Ruang Intervensi saat Distorsi

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa Islam cenderung menghormati harga yang terbentuk secara alami oleh mekanisme pasar (permintaan–penawaran) dan menolak intervensi penetapan harga ketika pasar berjalan normal (Adelia et al., 2023; Effendi, 2021; Oktaviani et al., 2022). Namun, beberapa sumber juga menegaskan ruang peran negara atau pemerintah untuk mengawasi pasar dan melakukan tindakan ketika terjadi distorsi atau kezaliman—misalnya monopoli, kecurangan, penimbunan—agar kemaslahatan terjaga dan keseimbangan pasar dipulihkan (Adelia et al., 2023; Muslimin et al., 2020; Willya, 2013; Wulandari & Zulqah, 2020). Dalam pembahasan kelembagaan, hisbah dipaparkan sebagai mekanisme pengawasan agar pelaku pasar bertindak wajar dan adil serta agar harga kembali menuju kondisi wajar atau ekuilibrium ketika kondisi "alamiah" menjadi tidak normal (Fatah, 2012; Kusumawati, 2015).

Penting dicatat adanya nuansa perbedaan pandangan fikih tentang tas'īr (pemaksaan harga oleh otoritas): sebagian rujukan menyatakan hukum asal tas'īr adalah terlarang, tetapi dapat dibolehkan pada kondisi tertentu ketika ada zulm atau kebutuhan publik (Azmi, 2022; Willya, 2013). Dalam daftar sumber, kecenderungan ini juga muncul dalam pembahasan tokoh seperti Yahya bin Umar yang melarang tas'īr ketika kenaikan harga merupakan hasil interaksi permintaan–penawaran yang alami, sambil tetap menempatkan kebebasan pasar dalam koridor syariah (Harsela & Fauziyah, 2022; Oktaviani et al., 2022; Subhan, 2017).

________________________________________

8. Catatan Kritis: Ketidakkonsistenan Sebagian Pernyataan Sekunder tentang Relasi Supply–Demand dan Harga

Dalam sumber yang tersedia terdapat ketidakkonsistenan pada sebagian pernyataan sekunder tentang arah pengaruh perubahan permintaan atau penawaran terhadap harga. Misalnya, ada teks yang menisbatkan kepada Ibn Khaldun bahwa "kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga" (Gunawan, 2019; Kotimah & A'yun, 2023), padahal sumber lain dalam daftar yang sama menegaskan pola yang lebih selaras dengan narasi kelangkaan–permintaan tinggi menghasilkan harga tinggi, dan kelimpahan menghasilkan harga lebih rendah (Sheila, 2023; Sifa', 2020; Wulpiah, 2016). Karena itu, jika merujuk hanya pada kumpulan sumber yang diberikan, kesimpulan yang paling aman adalah: literatur sepakat bahwa harga berkaitan dengan interaksi permintaan–penawaran, tetapi detail arah kausal yang dituliskan pada ringkasan sekunder tertentu tidak selalu konsisten dan perlu diverifikasi lebih lanjut pada teks primer—misalnya al-Muqaddimah—yang tidak disediakan dalam kutipan sumber di sini (Kotimah & A'yun, 2023; Sheila, 2023; Wulpiah, 2016).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang ditelaah, hukum permintaan menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai prinsip bahwa jumlah barang yang diminta cenderung menurun ketika harga naik, dan cenderung meningkat ketika harga turun, dengan asumsi faktor lain tetap (ceteris paribus) (Chadziq, 2017; Muflihin, 2019; Santika, 2022; Saputra et al., 2022). Kekhasan ekonomi Islam bukan pada penolakan terhadap pola dasar tersebut, melainkan pada pembingkaian syariah dan etika: permintaan dibatasi oleh halal–haram, larangan isrāf, orientasi maslahah dan falāh, serta tuntutan kejujuran dan kerelaan dalam transaksi agar mekanisme permintaan–penawaran tidak terdistorsi (Kusumawati, 2015; Muflihin, 2019; Saputra et al., 2022; Wulandari & Zulqah, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adelia, D., Kustiawati, D., Musyarrofah, A., & Hakim, I. B. (2023). Mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan pasar dalam sistem ekonomi Islam. Etnik: Jurnal Ekonomi dan Teknik, 2(1), 83–89. https://doi.org/10.54543/etnik.v2i1.142

Akbar, N. M., Kustiawati, D., Hartono, N. C. V., & Sena, L. A. (2023). Keseimbangan pasar dan peran negara dalam sistem ekonomi Islam menurut Alquran dan Hadits. Etnik: Jurnal Ekonomi dan Teknik, 2(1), 60–65. https://doi.org/10.54543/etnik.v2i1.144

Ashal, F. F. (2020). Pilar dan karakteristik pasar dalam ekonomi Islam. Islamic Economics Journal, 6(2), 139. https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4707

Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(2), 188–208. https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15

Azmi, N. (2022). Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme tas'īr. Journal of Sharia Economics, 3(2), 83–98. https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851

Chadziq, A. L. (2017). Manajemen pembiayaan bank syariah: Sebuah perkenalan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1), 80–90. https://doi.org/10.30736/jes.v2i1.29

Effendi, S. (2021). Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 1(2), 26–35. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3442

Fatah, D. A. (2012). Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 4(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2546

Firdaus, M., Rahmawati, L., & Nisa, Z. (2022). Analisis permintaan modal kerja usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif permintaan Islam. Islamic Economics Journal, 8(1), 84. https://doi.org/10.21111/iej.v8i1.7205

Gunawan, S. (2019). Peranan Islam dalam pembangunan peradaban dunia. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 5(1), 45–62. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1763

Gunawan, S. (2022). Permintaan dan penawaran. https://doi.org/10.31219/osf.io/g2b59

Harsela, C. N., & Fauziyah, F. (2022). Analisis harga kebutuhan pokok dampak Covid-19 perspektif Imam Yahya bin Umar. Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan, 11(3), 110–117. https://doi.org/10.36418/covalue.v11i3.1269

Hidayat, A. A., Rahmawati, L., & Arlina, A. M. (2023). Analisis permintaan transportasi umum modern saat kenaikan harga BBM perspektif permintaan Islam. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 51–65. https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i1.930

Iftihor, I., Mahmudi, M., & Linawati, L. (2022). Keseimbangan harga (market equilibrium) perspektif Islam. Investi: Jurnal Investasi Islam, 3(1), 366–380. https://doi.org/10.32806/ivi.v3i1.105

Ilham, M., & Saifullah, S. (2023). Telaah historis dalam kebijakan harga menurut perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Syariah, 2(1), 76–87. https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i1.8

Ismail, N., Aisyah, S., & Sup, D. F. A. (2020). Faktor penentu harga dalam tinjauan pemikiran ekonomi Islam. Islamic Economics Journal, 6(2), 207. https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4880

Kamal, F., & Abdullah, M. R. (2019). Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik ihtikar. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 3(2), 186–197. https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479

Kasdi, A. (2016). Permintaan dan penawaran dalam memengaruhi pasar (studi kasus di Pasar Bintoro Demak). Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(2), 18. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2688

Kotimah, K., & A'yun, N. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting), 4(2), 428. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).428-437

Kusumawati, Z. (2015). Peran hisbah dalam mekanisme pasar Islami. Islamic Economics Journal, 1(2), 245. https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354

Mashuri, M. (2019). Analisis permintaan dengan pendekatan maslahah. Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 92–109. https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1041

Muflihin, M. D. (2019). Permintaan, penawaran dan keseimbangan harga dalam perspektif ekonomi mikro Islam. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68

Muhsin, M., Rizka, R., & Muthoifin, M. (2023). The Indonesian government's political economy in the policy of the highest retail price for cooking oil from a sharia perspective. Eco-Buss, 5(3), 1026–1034. https://doi.org/10.32877/eb.v5i3.666

Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep penetapan harga dalam perspektif Islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30

Oktaviani, A., Isnaini, D., & Aftrianty, N. (2022). Penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar. Ekoma: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 1(2), 176–185. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.362

Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam harga, pasar, dan hak milik. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(2), 155–166. https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207

Santika, A. (2022). Penyuluhan edukasi bermuamalah hasil perkebunan dalam ekonomi Islam di Desa Gunung Megang. Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 137–147. https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.33

Saputra, M., Meriyati, M., & Nugraha, S. L. (2022). Comparison analysis of conventional economic systems and Islamic economy on demand concept. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(2), 297–306. https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.325

Sheila, A. D. P. (2023). Konsep uang, harga, dan distribusi pendapatan menurut pemikiran Ibn Khaldun. https://doi.org/10.31219/osf.io/wb2ay

Sifa', M. A. (2020). Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (kajian pemikiran Abu Yusuf). Journal of Sharia Economics, 2(1), 29–46. https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91

Subhan, M. (2017). Relevansi pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dalam perspektif ekonomi modern. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.15

Syarifah, L. (2017). Teori dasar ekonomi mikro dalam literatur Islam klasik. Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 74. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.994

Waasi, N. (2022). Permintaan dan penawaran ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/kh24s

Willya, E. (2013). Ketentuan hukum Islam tentang at-tas'ir al-jabari. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 11(2). https://doi.org/10.30984/as.v11i2.169

Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap mekanisme pasar dan penanganan distorsinya. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 82. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923

Wulpiah, W. (2016). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 1(1), 42–62. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.605

Yunus, M., & Athoillah, M. A. (2023). Konsepsi dasar ekonomi mikro berbasis paradigmatik hukum ekonomi syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(2), 772–788. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3591