00974 - Harga Maksimum dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Normatif dan Kontekstual

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji konsep harga maksimum (ceiling price/HET) dalam perspektif ekonomi Islam secara normatif dan kontekstual. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research), penelitian ini menelaah berbagai literatur fikih muamalah dan ekonomi Islam yang berkaitan dengan konsep tas'īr (penetapan harga oleh otoritas) sebagai padanan harga maksimum dalam khazanah Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam menempatkan harga sebagai produk mekanisme pasar (supply–demand), sehingga intervensi pemerintah pada kondisi pasar normal tidak dibenarkan. Namun demikian, intervensi harga—termasuk penetapan harga maksimum—dapat dibenarkan ketika terjadi distorsi pasar berupa iḥtikār (penimbunan), monopoli, kolusi, atau kondisi darurat yang mengancam kemaslahatan publik. Legitimasi kebijakan harga maksimum dalam Islam mensyaratkan orientasi pada harga adil (tsaman al-mitsl), tidak menzalimi produsen maupun konsumen, serta didukung oleh pengawasan pasar (hisbah) dan penegakan yang proporsional. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum asal tas'īr, sehingga kebijakan harga maksimum perlu selalu diuji berdasarkan konteks distorsi dan tujuan keadilan (maṣlaḥah).

Kata kunci: harga maksimum, tas'īr, ekonomi Islam, iḥtikār, maṣlaḥah, harga adil

________________________________________

English: This article examines the concept of maximum price (ceiling price/HET) from the perspective of Islamic economics, both normatively and contextually. Using a library research method, this study reviews various literature on fiqh muamalah and Islamic economics related to the concept of tas'īr (price-fixing by authority) as the Islamic equivalent of maximum price. The findings indicate that the fundamental principle of Islamic economics positions prices as the product of market mechanisms (supply and demand), making government intervention unjustifiable under normal market conditions. Nevertheless, price intervention—including the imposition of maximum prices—is permissible when market distortions occur, such as iḥtikār (hoarding), monopoly, collusion, or emergency conditions that threaten public welfare (maṣlaḥah). The legitimacy of a maximum price policy in Islam requires orientation toward a fair price (tsaman al-mitsl), non-prejudice toward either producers or consumers, and support from market supervision (hisbah) and proportional enforcement. Scholarly disagreement exists regarding the original legal status of tas'īr; therefore, maximum price policies must always be evaluated against the context of market distortion and the objective of justice (maṣlaḥah).

Keywords: maximum price, tas'īr, Islamic economics, iḥtikār, maṣlaḥah, fair price

________________________________________

1. Pendahuluan

Kebijakan harga merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian lintas disiplin ilmu, termasuk ekonomi Islam. Dalam praktik perekonomian modern, pemerintah kerap menetapkan batas harga tertinggi (ceiling price) untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak terkendali, terutama pada komoditas strategis dan kebutuhan pokok. Di Indonesia, instrumen ini dikenal dengan istilah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterapkan pada berbagai komoditas, mulai dari bahan pangan hingga layanan transportasi.

Dari sisi normatif Islam, kebijakan pembatasan harga oleh otoritas telah lama menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan ekonom Muslim. Perdebatan ini berpusat pada tegangan antara prinsip kebebasan pasar yang diakui Islam di satu sisi, dan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan serta melindungi kemaslahatan publik di sisi lain. Konsep tas'īr—yakni upaya penguasa membatasi harga pada batas tertentu—menjadi titik sentral diskursus ini, dengan spektrum pandangan yang beragam mulai dari yang menolak hingga yang mewajibkan penerapannya dalam kondisi tertentu.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep harga maksimum dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi: (1) definisi dan padanan konseptual harga maksimum dalam fikih muamalah; (2) prinsip dasar pembentukan harga dalam Islam; (3) kondisi-kondisi yang membolehkan intervensi harga; (4) kriteria legitimasi kebijakan harga maksimum; (5) peran institusional negara dalam pengawasan harga; serta (6) contoh penerapan harga maksimum yang dikaji dalam literatur kontemporer.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Sumber data utama berupa literatur ilmiah yang mencakup artikel jurnal ekonomi Islam, kajian fikih muamalah, dan studi kebijakan harga yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah, mensintesis, dan menginterpretasikan berbagai pandangan normatif maupun kontekstual mengenai konsep harga maksimum dalam Islam. Proses sintesis dilakukan dengan memperhatikan keragaman pandangan ulama (ikhtilaf) serta relevansinya terhadap kebijakan harga kontemporer di Indonesia.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Harga Maksimum dan Padanannya dalam Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi, harga maksimum (ceiling price) dipahami sebagai batas harga tertinggi yang ditetapkan agar harga suatu barang atau jasa tidak boleh melampaui angka tertentu. Kebijakan ini merupakan bentuk kontrol harga (price control) yang dapat digunakan pemerintah untuk tujuan tertentu, termasuk melindungi konsumen (Nasyiah, 2014). Dalam konteks Indonesia, istilah yang sering dipakai untuk bentuk harga maksimum ialah Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana dibahas dalam konteks stabilisasi harga pangan oleh Bulog yang "menentukan patokan harga … berupa … harga eceran tertinggi" (Arafah & Sofyan, 2022) dan dalam kasus kebijakan HET minyak goreng (Muhsin et al., 2023).

Dalam khazanah fikih muamalah dan ekonomi Islam, kebijakan pembatasan harga oleh otoritas lazim dibahas dengan istilah tas'īr (price fixing), yaitu upaya penguasa membatasi harga sehingga pedagang "tidak boleh melewati harga yang sudah ditetapkan" (Azmi, 2022). Secara konseptual, tas'īr dapat mengambil bentuk batas harga maksimal (ceiling) maupun minimal (floor), sehingga secara langsung beririsan dengan konsep harga maksimum/ceiling price yang dimaksud (Aswawi, 2022; Azmi, 2022; Nasyiah, 2014).

3.2 Prinsip Dasar: Harga Dibentuk Mekanisme Pasar dan Idealnya Tidak Dipatok

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa prinsip dasar (al-aṣl) dalam ekonomi Islam adalah harga dibentuk oleh interaksi permintaan dan penawaran. Harga yang adil atau wajar (fair price) dipahami sebagai harga yang muncul dari kekuatan supply–demand (Amrillah, 2020; Khaerat, 2021; Muslimin et al., 2020). Pandangan ini juga dikaitkan dengan teori "harga adil" (fair price) yang menolak agar harga ditentukan sepihak oleh pemilik barang, dan menekankan bahwa harga yang terbentuk melalui kekuatan pasar yang berjalan bebas merupakan rujukan penting dalam menjaga keadilan pertukaran dan menghindari eksploitasi (Mansyur, 2019). Karena itu, beberapa studi menegaskan bahwa pemerintah tidak dibenarkan melakukan intervensi harga ketika harga masih normal, yakni ketika mekanisme pasar berjalan baik (Amrillah, 2020), dan penetapan harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan (Azmi, 2022).

Di level normatif-historis, beberapa rujukan menyatakan bahwa terdapat narasi klasik ketika masyarakat meminta Nabi untuk menetapkan harga, namun Nabi menolak melakukan intervensi harga. Literatur yang tersedia menampilkan pola argumentasi bahwa penolakan ini dipahami terjadi pada kondisi harga yang masih "wajar/alami" tanpa distorsi zalim (Harianto & Dharma, 2024; Sakirman, 2018), serta ditegaskan sebagai basis larangan penentuan harga dalam sebagian kajian hukum Islam (Febrina, 2022). Dengan demikian, kebebasan pasar diakui dalam Islam, namun kebebasan itu terikat nilai syariah dan tujuan kemaslahatan (maṣlaḥah) (Muslimin et al., 2020; Rohmah et al., 2021).

3.3 Intervensi Harga sebagai Kebijakan Kontekstual: Distorsi Pasar dan Kebutuhan Publik

Walaupun mekanisme pasar menjadi prinsip dasar, literatur yang tersedia juga secara konsisten menyatakan bahwa ekonomi Islam memberi ruang bagi intervensi harga oleh pemerintah pada kondisi tertentu—terutama ketika terjadi distorsi pasar, misalnya karena perilaku menyimpang, atau kondisi darurat/kebutuhan yang menuntut perlindungan publik (Amrillah, 2020; Muslimin et al., 2020; Rohmah et al., 2021). Khaerat menegaskan bahwa ketika terjadi tindakan yang bersifat ẓulm sehingga harga tidak berada pada titik keseimbangan, pemerintah berperan mengambil kebijakan penetapan harga untuk mengembalikan harga ke titik keseimbangan semula (Khaerat, 2021). Rumusan yang sama muncul pada pembahasan konsep penetapan harga dalam perspektif Islam: harga pada prinsipnya ditentukan supply–demand, tetapi saat terjadi distorsi karena ẓulm, pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga guna mengembalikan keseimbangan dan keadilan (Muslimin et al., 2020).

Berbagai rujukan mengaitkan legitimasi ini dengan maqāṣid al-syarī'ah/maṣlaḥah: penetapan harga dalam Islam diposisikan sebagai instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah), khususnya ketika pasar tidak lagi menghasilkan harga yang adil (Muslimin et al., 2020; Sakirman, 2018). Dalam kerangka ini, intervensi harga maksimum dipahami sebagai kebijakan yang bertujuan melindungi konsumen dan mewujudkan mekanisme pasar yang adil—bukan menghapus pasar—terutama saat terjadi penimbunan/monopoli atau ketidakadilan harga (Azmi, 2022; Fatah, 2012; Muhsin et al., 2023).

3.3.1 Bentuk Distorsi yang Sering Disebut: Iḥtikār, Monopoli, Kolusi, dan Permainan Harga

Salah satu distorsi yang menonjol dalam rujukan adalah iḥtikār (penimbunan/hoarding), yakni menahan barang secara sengaja—terutama saat kelangkaan—untuk menaikkan harga di kemudian hari demi keuntungan yang lebih besar. Praktik ini dipandang merusak mekanisme pasar dan merugikan konsumen (Fatah, 2012). Dalam situasi seperti ini, Islam "memaksimalkan peran pemerintah" untuk pengawasan, menciptakan akses informasi, dan menciptakan harga adil (tsaman al-mitsl) sebagai bagian dari upaya menegakkan keseimbangan ekonomi (Fatah, 2012). Sejalan dengan itu, kajian tentang HET minyak goreng menyatakan kelangkaan dan kenaikan harga dikaitkan dengan penimbunan dan kesepakatan perusahaan besar untuk menaikkan harga, sehingga kebijakan HET diperdebatkan namun diklaim ditujukan untuk stabilisasi dan keterjangkauan (Muhsin et al., 2023).

3.3.2 Nuansa Perbedaan Pendapat Ulama tentang Tas'īr

Rujukan yang tersedia menegaskan adanya perbedaan pandangan. Azmi menyebut ulama sepakat bahwa hukum asal tas'īr adalah terlarang, namun para fukaha tidak satu suara mengenai status tas'īr saat terjadi tirani/monopoli (iḥtikār) (Azmi, 2022). Alwi bahkan mengemukakan bahwa menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pemerintah wajib menentukan harga untuk menjaga kepentingan publik serta mencegah monopoli dan kesewenang-wenangan pedagang demi kemaslahatan (Alwi, 2021). Pada sisi lain, tradisi yang menekankan penolakan intervensi Nabi digunakan untuk memperkuat kehati-hatian terhadap price fixing (Febrina, 2022; Sakirman, 2018). Sintesis dari rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa harga maksimum dalam ekonomi Islam bukan kebijakan "default", melainkan kebijakan kontekstual yang bergantung pada ada atau tidaknya distorsi dan kebutuhan keadilan (Alwi, 2021; Azmi, 2022; Muslimin et al., 2020; Sakirman, 2018).

3.4 Kriteria Harga Maksimum yang Sesuai Ekonomi Islam

3.4.1 Harus Berorientasi pada Harga Adil (Tsaman al-Mitsl) dan Keterjangkauan

Alwi menekankan kebolehan tas'īr sampai pada batas harga yang masih dapat dijangkau kemampuan rakyat (tsaman mitsl) dan bukan di atasnya (Alwi, 2021). Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa harga adil/wajar dibentuk oleh mekanisme pasar yang sehat (supply–demand), dan pemerintah menargetkan pengembalian ke harga yang wajar saat terjadi distorsi (Amrillah, 2020; Khaerat, 2021; Muslimin et al., 2020). Dalam kerangka Ibn Taymiyyah, harga yang adil harus menghindarkan "kesenjangan dan eksploitasi" kepada pembeli, serta menolak harga ditentukan sesuka pemilik barang meskipun terjadi peningkatan kebutuhan (Mansyur, 2019).

3.4.2 Kebijakan Harus Tidak Merugikan Salah Satu Pihak: Konsumen dan Produsen

Rohmah dkk. menegaskan intervensi harga—termasuk penetapan batas maksimum—harus bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik konsumen maupun produsen (Rohmah et al., 2021). Kriteria "keadilan" ini juga menjadi penekanan dalam kajian tas'īr: penetapan harga diperkenankan pada kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan, karena penetapan harga yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakadilan (Azmi, 2022). Bahkan dalam pembahasan fikih ekonomi terkait murabahah, ditegaskan bahwa apabila terjadi kesewenang-wenangan harga yang merugikan konsumen, penguasa dapat membatasi keuntungan atau menetapkan harga (Hendrawan & Zainuddin, 2021)—yang mengindikasikan bahwa tujuan penetapan harga maksimum ialah mencegah kerugian konsumen tanpa meniadakan hak keuntungan yang wajar.

3.4.3 Indikator Operasional dalam Literatur

Azmi, mengutip pandangan Wahbah al-Zuḥailī, menyebut tas'īr dapat diaktualisasikan ketika ada kebutuhan (al-ḥājah) dan dapat dilakukan apabila terjadi salah satu dari dua indikator: (i) praktik iḥtikār, atau (ii) pedagang menjual dengan keuntungan lebih besar dari 30% dari harga asal (Azmi, 2022). Karena angka ini muncul sebagai parameter dalam satu kajian spesifik, ia perlu dipahami sebagai pandangan operasional tertentu, bukan otomatis sebagai konsensus seluruh ulama pada semua konteks (Alwi, 2021; Azmi, 2022).

3.5 Peran Institusional Negara: Pengawasan Pasar (Hisbah), Operasi Pasar, dan Penegakan

Literatur menempatkan pengawasan pasar sebagai fungsi penting negara dalam ekonomi Islam, yang secara historis diwujudkan melalui konsep hisbah (Fatah, 2012). Dalam konteks Indonesia, Arafah dan Sofyan membandingkan hisbah dengan Bulog: hisbah melakukan pengawasan terhadap praktik perdagangan yang melanggar syariah dan menjamin ketersediaan pasokan; Bulog melakukan operasi pasar, penyaluran cadangan pangan, dan menetapkan patokan harga bagi produsen dan konsumen termasuk HET (Arafah & Sofyan, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan harga maksimum dalam perspektif Islam tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan pengawasan dan penjaminan pasokan agar tujuan stabilitas dan keadilan tercapai (Arafah & Sofyan, 2022; Fatah, 2012).

Dalam aspek penegakan, Azmi menyebut otoritas dapat menjatuhkan sanksi ta'zīr administratif—misalnya penjara, denda, penutupan toko, atau pencabutan izin—untuk memastikan stabilisasi dan normalisasi harga ketika tas'īr dibenarkan (Azmi, 2022). Dengan demikian, "harga maksimum" dalam ekonomi Islam bukan sekadar angka, tetapi bagian dari tata kelola pasar: pengawasan, intervensi, dan penegakan terhadap pelanggaran yang menimbulkan distorsi (Arafah & Sofyan, 2022; Azmi, 2022; Fatah, 2012).

3.6 Contoh Penerapan Harga Maksimum dalam Literatur Kontemporer

3.6.1 Harga Maksimum Internet/Data pada Masa Pandemi

Rohmah dkk. menyimpulkan bahwa pada kondisi darurat (dharūrat), pemerintah dapat menetapkan kebijakan batas maksimum harga data internet agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tetap memberi keuntungan bagi penjual/produsen, dengan syarat adil dan tidak merugikan pihak mana pun (Rohmah et al., 2021). Contoh ini memperlihatkan rasionalitas perlindungan konsumen berbasis kebutuhan sosial—akses internet yang meningkat sementara pendapatan turun—dan peran negara dalam menjaga kemaslahatan (Muslimin et al., 2020; Rohmah et al., 2021).

3.6.2 HET Minyak Goreng

Muhsin dkk. membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan HET minyak goreng sebagai respons atas kelangkaan dan kenaikan harga, dengan tujuan stabilitas dan keterjangkauan. Mereka menilai kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan Islam yang bertujuan mewujudkan mekanisme pasar yang adil, meski muncul kritik publik karena isu transparansi (Muhsin et al., 2023). Kasus ini juga dikaitkan dengan distorsi berupa penimbunan dan kesepakatan perusahaan besar menaikkan harga (Muhsin et al., 2023), yang secara prinsip termasuk bentuk perilaku pasar yang merusak mekanisme harga adil dalam kerangka anti-iḥtikār (Fatah, 2012).

3.6.3 Batas Atas–Batas Bawah Tarif Transportasi Daring dan Angkutan Umum

Studi tentang tarif ojek daring menjelaskan adanya penerapan tarif batas bawah dan batas atas untuk melindungi konsumen dan keberlangsungan usaha; pelanggan tidak dapat ditarik ongkos di luar rentang tersebut (Zulkifli et al., 2023). Dalam kajian mark-up tiket bus, disebutkan bahwa markup menjelang hari besar menuntut pengawasan kementerian (tas'īr al-jabarī) agar harga tiket mengikuti mekanisme persetujuan lembaga terkait (Organda dan Kementerian Perhubungan), dan kenaikan sepihak tanpa persetujuan dipandang problematik (Aris, 2020). Kedua studi ini menunjukkan bentuk harga maksimum sebagai instrumen pembatasan agar tidak terjadi pengambilan harga secara sepihak yang memberatkan konsumen (Aris, 2020; Zulkifli et al., 2023).

3.6.4 Pengendalian Harga Beras melalui Program Pemerintah dan Kerangka Darurat

Amrillah menjelaskan bahwa mekanisme pasar Islam mengakui pasar bebas dan pemerintah tidak dibenarkan melakukan intervensi ketika harga normal. Namun pemerintah dibenarkan melakukan pengendalian harga dalam keadaan darurat dengan konsep keadilan, dan lembaga hisbah diposisikan sebagai institusi independen dari kepentingan kelompok tertentu (Amrillah, 2020). Hal ini menguatkan bahwa harga maksimum yang "syar'i" harus berbasis kebutuhan publik dan keadilan, bukan kepentingan segelintir pelaku (Amrillah, 2020; Fatah, 2012).

________________________________________

4. Sintesis: Rumusan Harga Maksimum Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan kajian terhadap berbagai rujukan yang telah dibahas, harga maksimum menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, dari sisi definisi, harga maksimum adalah batas harga tertinggi (ceiling price/HET) yang ditetapkan otoritas agar pedagang tidak menjual di atas harga yang ditentukan (tas'īr sebagai pembatasan harga maksimal) (Arafah & Sofyan, 2022; Azmi, 2022; Nasyiah, 2014).

Kedua, prinsip awal menyatakan bahwa pada kondisi pasar normal, harga dibiarkan terbentuk melalui permintaan–penawaran dan pemerintah tidak melakukan intervensi (Amrillah, 2020; Khaerat, 2021; Muslimin et al., 2020).

Ketiga, dasar kebolehan intervensi—termasuk harga maksimum—dibenarkan ketika terjadi distorsi/ẓulm seperti iḥtikār/penimbunan, monopoli/kolusi, atau kondisi darurat/kebutuhan publik yang mengancam kemaslahatan (Azmi, 2022; Fatah, 2012; Khaerat, 2021; Rohmah et al., 2021).

Keempat, syarat legitimasi mengharuskan kebijakan mengarah pada harga adil/wajar (tsaman al-mitsl/fair price), menjaga keterjangkauan, dan tidak menzalimi produsen maupun konsumen (Alwi, 2021; Azmi, 2022; Mansyur, 2019; Rohmah et al., 2021).

Kelima, dari sisi tata kelola, perlu pengawasan pasar (hisbah/Bulog sebagai analog kelembagaan), operasi pasar/penjaminan pasokan, dan penegakan yang proporsional (ta'zīr administratif) ketika syarat tas'īr terpenuhi (Arafah & Sofyan, 2022; Azmi, 2022; Fatah, 2012).

Keenam, catatan ikhtilaf menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama: sebagian menekankan hukum asal tas'īr adalah terlarang, sebagian lain—yang dinisbatkan kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam rujukan—memandang pemerintah wajib menetapkan harga demi kepentingan publik. Karenanya, kebijakan harga maksimum perlu selalu diuji berdasarkan konteks distorsi dan tujuan keadilan/maṣlaḥah (Alwi, 2021; Azmi, 2022; Sakirman, 2018).

________________________________________

5. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa harga maksimum dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah kebijakan yang berlaku secara otomatis, melainkan instrumen kontekstual yang dibenarkan hanya dalam kondisi tertentu. Prinsip dasar Islam menempatkan mekanisme pasar sebagai penentu harga yang adil, sehingga intervensi pemerintah dalam kondisi pasar yang berjalan normal tidak dianjurkan. Namun ketika terjadi distorsi pasar—seperti iḥtikār, monopoli, atau kolusi—yang mengakibatkan harga melampaui batas kewajaran dan mengancam kemaslahatan publik, kebijakan harga maksimum tidak hanya diperbolehkan, tetapi dalam pandangan sebagian ulama bahkan diwajibkan.

Legitimasi kebijakan harga maksimum dalam Islam bertumpu pada tiga pilar utama: (1) orientasi pada keadilan harga (tsaman al-mitsl) yang melindungi konsumen tanpa menzalimi produsen; (2) respons terhadap distorsi nyata yang terjadi di pasar; dan (3) dukungan tata kelola yang komprehensif melalui pengawasan (hisbah), operasi pasar, dan penegakan yang proporsional. Tanpa ketiga pilar tersebut, kebijakan harga maksimum berisiko menciptakan ketidakadilan baru yang justru bertentangan dengan tujuan syariah.

Perbedaan pandangan ulama mengenai hukum asal tas'īr mengingatkan bahwa setiap kebijakan harga maksimum harus dikaji secara cermat berdasarkan kondisi riil yang melatarinya, bukan diterapkan secara generik. Penelitian ini merekomendasikan agar kajian lebih lanjut dilakukan untuk mengoperasionalisasikan kriteria distorsi pasar secara terukur dalam konteks regulasi harga di Indonesia, serta mengeksplorasi model kelembagaan hisbah yang adaptif terhadap tantangan ekonomi kontemporer.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alwi, M. (2021). Pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok sewaktu waktu. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 2(1), 75. https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.450

Amrillah, A. (2020). Pengendalian harga pada program Toko Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 5(2), 1–12. https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.120

Arafah, Muh., & Sofyan, S. (2022). Hisbah and Bulog: Food price stability in Indonesia. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 268–282. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32956

Aris. (2020). Mark up penjualan harga tiket bus pada loket terminal Batoh dalam perspektif tas'ir al-jabari. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(2). https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.51

Aswawi, N. (2022). Penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus pasar pelelangan ikan Kota Kendari). At-Tariiz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(04), 193–210. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i04.354

Azmi, N. (2022). Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme tas'īr. Journal of Sharia Economics, 3(2), 83–98. https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851

Fatah, D. A. (2012). Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 4(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2546

Febrina, R. (2022). Application of legal theory in the context of renewal of sharia-based business competition law. Jurnal Gagasan Hukum, 4(01), 71–79. https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.9955

Harianto, B., & Dharma, B. (2024). Maslahah dalam ekonomi Islam kontemporer: Studi filsafat ekonomi Islam. Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences, 3(3), 193. https://doi.org/10.30821/islamijah.v3i3.14720

Hendrawan, Y., & Zainuddin, Z. (2021). Tinjauan fiqh ekonomi terhadap pembiayaan modal kerja melalui murabahah pada PT BRI Syariah. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 61–69. https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.508

Khaerat, M. E. (2021). Mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil dalam perspektif ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/gpzfj

Mansyur, Z. (2019). Relevance of the concept of fair prices and profits for the community (study of Ibn Taymiyyah thoughts on justice in trade). Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.20414/mu.v11i1.2035

Muhsin, M., Rizka, R., & Muthoifin, M. (2023). The Indonesian government's political economy in the policy of the highest retail price for cooking oil from a sharia perspective. Eco-Buss, 5(3), 1026–1034. https://doi.org/10.32877/eb.v5i3.666

Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep penetapan harga dalam perspektif Islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30

Nasyiah, I. (2014). Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penentuan nilai tukar barang (harga) perspektif Islam dan hukum perlindungan konsumen. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 6(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205

Rohmah, N., Lesmana, M., & Suminto, A. (2021). Intervensi harga produk sekunder pada masa pandemi Covid-19 perspektif Islam. Islamic Economics Journal, 7(1), 76. https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6397

Sakirman, S. (2018). Urgensi maslahah dalam konsep ekonomi syariah. Palita: Journal of Social-Religion Research, 1(1), 17–28. https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.58

Zulkifli, Z., Choirunnisak, & Choiriyah. (2023). Implikasi kenaikan tarif ojek online bagi mitra pengemudi di Kota Palembang. Jurnal Bisnis dan Manajemen (Jurbisman), 1(4), 1007–1028. https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i4.283