00938 - Ekonomi Politik dalam Horizon Ekonomi Islam: Fondasi Normatif, Institusi, dan Arena Kebijakan

Abstrak

Artikel ini mengkaji ekonomi politik sebagai interaksi antara proses politik dan sistem ekonomi dalam pengambilan keputusan menurut perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-institusional berbasis fiqh muʿāmalāt dan maqāṣid al-sharīʿah, kajian ini memetakan tiga dimensi utama: (i) landasan epistemologis fiqh muʿāmalāt sebagai tata norma ekonomi-politik; (ii) peran aktor dan institusi pengambil keputusan meliputi negara, otoritas moneter/keuangan, ulama, dan dewan pengawas; serta (iii) arena kontestasi antara nilai Sharīʿah dan realitas ekonomi modern. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam praktik kontemporer, khususnya di Indonesia, ekonomi politik Islam termanifestasi melalui kombinasi legislasi, pengakuan negara terhadap otoritas fatwa (MUI/DSN), dan desain tata kelola Sharīʿah di lembaga keuangan. Hasil kajian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan antara ideal sosial dan praktik perbankan, variasi standar lintas yurisdiksi, serta kompleksitas instrumen baru seperti aset digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi politik Islam tidak hanya mempersoalkan legalitas transaksi, tetapi juga mempertanyakan bagaimana institusi politik, regulasi, dan tata kelola membentuk struktur insentif demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan (maṣlaḥah) secara terukur dan akuntabel.

Kata kunci: ekonomi politik Islam, fiqh muʿāmalāt, maqāṣid al-sharīʿah, tata kelola Sharīʿah, keuangan Islam Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines political economy as the interaction between political processes and economic systems in decision-making from the perspective of Islamic economics. Employing a normative-institutional approach grounded in fiqh muʿāmalāt and maqāṣid al-sharīʿah, the study maps three principal dimensions: (i) the epistemological foundations of fiqh muʿāmalāt as a normative framework for economic-political affairs; (ii) the roles of decision-making actors and institutions, encompassing the state, monetary and financial authorities, religious scholars, and supervisory boards; and (iii) the arenas of contestation between Sharīʿah values and the realities of the modern economy. The study demonstrates that in contemporary practice, particularly in Indonesia, Islamic political economy manifests through a combination of legislation, state recognition of fatwa authority (MUI/DSN), and Sharīʿah governance design in financial institutions. The findings also identify several challenges, including the gap between social ideals and banking practice, variation in standards across jurisdictions, and the complexity of emerging instruments such as digital assets. The article concludes that Islamic political economy is not merely concerned with the legality of transactions, but equally with how political institutions, regulation, and governance shape incentive structures to realize social justice and public welfare (maṣlaḥah) in a measurable and accountable manner.

Keywords: Islamic political economy, fiqh muʿāmalāt, maqāṣid al-sharīʿah, Sharīʿah governance, Islamic finance Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan: Ekonomi Politik dalam Horizon Ekonomi Islam

Dalam kajian ini, ekonomi politik dipahami sebagai kajian tentang interaksi antara proses politik dan sistem ekonomi dalam pengambilan keputusan. Dalam horizon ekonomi Islam, interaksi tersebut tidak dapat dipisahkan dari klaim dasar bahwa Islam "tidak menerima pembedaan antara yang sakral dan yang sekuler," sehingga urusan ekonomi, politik, sosial, dan keagamaan berada di bawah yurisdiksi hukum ilahi (Sharīʿah) (Hadi, 2022). Kerangka ini juga tampak pada uraian bahwa muʿāmalāt mencakup spektrum aktivitas manusia-ke-manusia yang luas—termasuk dimensi politik, ekonomi, dan sosial—serta dibedakan dari ʿibādāt (hubungan manusia-ke-Tuhan) (Arwani, 2017). Oleh karena itu, ekonomi politik menurut ekonomi Islam pada dasarnya adalah pembacaan kebijakan ekonomi (pilihan fiskal, regulasi keuangan, tata kelola korporasi, distribusi kekayaan) sebagai keputusan publik yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya secara teknokratis, tetapi juga secara normatif-etis, melalui fiqh muʿāmalāt dan tujuan-tujuan Sharīʿah (maqāṣid al-sharīʿah) (Hadi, 2022; Hongxuan, 2024; Ishak & Asni, 2020).

Keterpautan politik–ekonomi ini bukan hanya konseptual, melainkan juga institusional. Literatur tentang ekonomi Islam menegaskan pentingnya mekanisme tata kelola Sharīʿah (Sharīʿah governance)—misalnya peran dewan pengawas/penasihat Sharīʿah—yang memengaruhi desain produk, kepatuhan kontrak, dan legitimasi keputusan ekonomi lembaga keuangan Islam (Collins et al., 2009; Hadi, 2022; Witbrodt & Shapiee, 2013). Dalam konteks Indonesia, penguatan ekonomi Sharīʿah juga tampil sebagai fenomena kebijakan publik melalui legislasi, peran otoritas, serta fatwa lembaga ulama yang memperoleh pengakuan negara (Hamidi & Worthington, 2020; Jamaludin & Syafrizal, 2020; Muzakir et al., 2023; Wani & Dar, 2022). Dengan demikian, ekonomi politik dalam ekonomi Islam dapat dipetakan sebagai: (i) landasan normatif fiqh muʿāmalāt dan maqāṣid; (ii) aktor dan institusi pengambil keputusan (negara, otoritas moneter/keuangan, ulama-fatwa, dewan pengawas); dan (iii) arena kontestasi/kompromi antara nilai Sharīʿah dan realitas ekonomi modern (Habib, 2018; Hadi, 2022; Hassan & Lewis, 2014).

________________________________________

2. Fondasi Epistemologis: Fiqh Muʿāmalāt sebagai Tata Norma Ekonomi-Politik

2.1 Muʿāmalāt sebagai Ranah "Publik" yang Adaptif

Fiqh muʿāmalāt diposisikan sebagai cabang fiqh yang mengatur transaksi dan hubungan sosial-ekonomi antarmanusia, termasuk perangkat kontrak sebagai ukuran validitas transaksi (Arwani, 2017; Awaluddin et al., 2020; Wahid et al., 2023). Literatur juga menekankan pembedaan muʿāmalāt dari ʿibādāt: muʿāmalāt berurusan dengan urusan non-ritual dan karenanya lebih beririsan dengan perubahan realitas sosial-ekonomi (Sari, 2023). Pada saat yang sama, muʿāmalāt tetap dipengaruhi oleh konsep tauhid dan maqāṣid, sehingga kontrak/aktivitas ekonomi tidak dianggap netral nilai (Hongxuan, 2024).

Sejalan dengan itu, refleksi metodologis menyatakan adanya kaidah dasar muʿāmalāt bahwa "hukum asal muʿāmalāt adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang," sekaligus prinsip bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, situasi, dan dorongan (Fisol et al., 2017). Dua kaidah ini memberi kerangka bagi ekonomi politik Islam untuk membaca kebijakan ekonomi sebagai area ijtihād yang responsif terhadap konteks—namun tetap dibatasi larangan-larangan Sharīʿah serta tujuan perlindungan kemaslahatan (Fisol et al., 2017; Hongxuan, 2024; Kholis, 2018).

2.2 Maqāṣid al-Sharīʿah sebagai Perangkat Penilaian Kebijakan

Maqāṣid al-sharīʿah dipakai dalam literatur sebagai lensa untuk menilai kesesuaian kebijakan/kontrak dengan tujuan-tujuan Sharīʿah, khususnya ḥifẓ al-māl (preservasi kekayaan) (Hongxuan, 2024). Kamali merinci ḥifẓ al-māl ke dalam dimensi sirkulasi, kejelasan, stabilitas/pembuktian, keadilan, dan mengusulkan pengembangan (tanmiyah) sebagai tambahan dimensi (Hongxuan, 2024). Pada level institusional, maqāṣid dinyatakan berguna bagi manajemen dan pembuat kebijakan untuk merumuskan tujuan korporasi dan kebijakan, sekaligus indikator apakah lembaga keuangan Islam menegakkan prinsip Islam yang "sebenarnya" (Hongxuan, 2024).

Dalam pengembangan produk dan operasi, maqāṣid juga dipahami sebagai pendekatan yang diperlukan untuk "mendamaikan" fiqh muʿāmalāt dengan lingkungan perbankan modern yang kompleks (Hassan & Lewis, 2014). Literatur tentang produk keuangan Islam menegaskan bahwa pemahaman maqāṣid perlu ditopang fiqh muʿāmalāt, qawāʿid fiqhiyyah, dan fiqh prioritas agar ijtihād produk lebih presisi (Kholis, 2018). Lebih jauh, maqāṣid dipandang relevan tidak hanya untuk produk mikro (perbankan/keuangan), tetapi juga untuk kebijakan makro seperti moneter, fiskal, dan keuangan publik (Hassan et al., 2023).

Implikasi ekonomi politik dari hal tersebut adalah bahwa keputusan publik (regulasi, desain instrumen, kebijakan distribusi) dinilai sah bukan hanya karena "legal-formal", tetapi karena memenuhi maqāṣid—misalnya menjaga keadilan, mencegah eksploitasi, dan memastikan kejelasan/ketertiban kontraktual (Hassan et al., 2023; Hongxuan, 2024; Ishak & Asni, 2020).

________________________________________

3. Prinsip Normatif yang Membatasi dan Mengarahkan Keputusan Ekonomi

3.1 Larangan Riba, Gharar, dan Maysir sebagai "Filter" Politik-Ekonomi

Banyak rujukan menegaskan bahwa perangkat etika ekonomi Islam menonjol melalui larangan riba, gharar, dan maysir, serta larangan barang/jasa haram (Awaluddin et al., 2020; Visser, 2019). Dalam pengantar fiqh muʿāmalāt untuk ekonomi Islam, tiga unsur terlarang (riba, gharar, maysir) ditegaskan sebagai elemen yang dilarang dalam transaksi (Wahid et al., 2023). Literatur lain tentang perbankan Sharīʿah mengulang prinsip bahwa bank Sharīʿah harus bebas dari riba, aktivitas spekulatif non-produktif seperti perjudian, dan ketidakjelasan/keraguan (gharar), serta hanya membiayai aktivitas halal (Hidayatullah, 2020). Prinsip serupa juga dipakai untuk membedakan operasi bank Sharīʿah dari konsep "sekadar tanpa bunga" (yang dianggap lebih sempit) (Hidayatullah, 2020).

Pada level teori etika-keuangan, Kamali menautkan larangan riba dan larangan gharar dengan integritas etika kontrak dan karakter asset-based finance, aversi pada utang, serta kehati-hatian terhadap risk-taking dalam transaksi finansial (Ishak & Asni, 2020). Kerangka ini memperjelas bahwa keputusan ekonomi (misalnya instrumen kredit, spekulasi, desain kontrak derivatif) bukan sekadar pilihan teknis, melainkan pilihan politik-etik yang harus meminimalkan kerusakan sosial-ekonomi (Ishak & Asni, 2020; Visser, 2019).

3.2 Nuansa dan Perdebatan: Riba vs. Bunga, dan Variasi Pendekatan Ijtihād

Meski larangan riba sering diposisikan sebagai "pilar" ekonomi Islam, literatur juga menunjukkan adanya nuansa perdebatan konseptual. Visser mencatat bahwa apakah riba dapat disamakan dengan bunga adalah "moot point," tetapi ia juga menekankan bahwa penentang yang berbeda pendapat jumlahnya "few and far between," serta menyebut adanya pandangan bahwa larangan riba pada masa awal ditujukan mencegah perbudakan debitur namun fiqh tetap memasukkan bunga bank sebagai riba (Visser, 2019). Dalam literatur Indonesia, pembahasan bunga dan riba digambarkan berlanjut seiring perkembangan konsep uang kertas, meski ulama "sepakat mengharamkannya" dalam fiqh muʿāmalāt (Syamsuri & Rosyida, 2018). Secara lebih sistematis, kajian tentang riba memetakan perdebatan kontemporer melalui tiga pendekatan (modernis, revivalis, literalistis) yang berbeda dalam menafsirkan definisi riba, posisi pendapat fiqh, dan pemaknaan maqāṣid dalam aktivitas ekonomi (Widiastuti et al., 2021). Studi lain juga menekankan bahwa perdebatan riba dan bunga bank berkaitan erat dengan praktik muʿāmalāt di bank dan lembaga keuangan (M. H. Jamaludin & Buang, 2019).

Implikasi ekonomi politiknya adalah bahwa perbedaan pendekatan ijtihād ini dapat memengaruhi kebijakan publik (misalnya toleransi terhadap instrumen tertentu, desain regulasi perbankan ganda, atau legitimasi produk) karena keputusan ekonomi modern sering membutuhkan penilaian ijtihād yang dipengaruhi orientasi metodologis dan pertimbangan maqāṣid (Hassan et al., 2023; Hassan & Lewis, 2014; Widiastuti et al., 2021).

________________________________________

4. Peran Negara dan Otoritas: "Khalīfah", Kebijakan Publik, dan Tata Kelola Pasar

4.1 Negara sebagai Elemen Konseptual dalam Bangunan Ekonomi Islam

Salah satu rumusan konseptual menyebut bangunan ekonomi Islam bertumpu pada nilai universal: tauhid, ʿadl (keadilan), nubuwwah, khalifah (pemerintah), dan maʿād (hasil/konsekuensi), dengan khalifah menandai peran pemerintah dalam struktur teori ekonomi Islam (Nurhadi, 2019). Pada aras maqāṣid distribusi, ditegaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil dan merata dipandang penting, dan kelalaian distribusi dapat memperlebar kesenjangan; mekanisme distribusi dapat dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, waris, wasiat, wakaf, qardul hasan, dan juga penyerahan harta negara kepada warga yang dianggap membutuhkan (Muhammad, 2020). Di sini, distribusi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan prasyarat stabilitas ekonomi, politik, dan sosial (Muhammad, 2020).

4.2 Kebijakan Harga dan Stabilisasi: Ruang Ijtihād dan Batas Kebebasan Pasar

Kamali mengulas adanya perbedaan pandangan ulama tentang price control: sebagian ulama memandangnya bertentangan dengan kebebasan aktivitas ekonomi dan perdagangan, namun diskusi ini tetap diletakkan dalam kerangka maqāṣid dan tujuan keadilan (Hongxuan, 2024). Sejalan dengan itu, kajian tentang pedoman tingkat keuntungan menyimpulkan bahwa pemerintah dapat mengendalikan harga barang dan tingkat profitabilitas untuk menstabilkan harga dan menghindari manipulasi, serta mengaitkannya dengan maqāṣid al-sharīʿah, wasatiyyah, dan ihsan (Ismail et al., 2020). Dengan demikian, ekonomi politik Islam tidak identik dengan laissez-faire; ia membuka ruang intervensi negara ketika diperlukan untuk mencegah kedzaliman/penipuan dan menjaga keseimbangan pasar (Hongxuan, 2024; Ismail et al., 2020).

4.3 Hak Milik, Institusi, dan Korupsi sebagai Isu Ekonomi Politik Pembangunan

Dalam perspektif pembangunan, Bashir menekankan pentingnya institusi hak milik yang efektif dan penegakan kontrak bagi efisiensi transaksi dan pertumbuhan, serta menunjukkan bahwa korupsi politik menaikkan biaya transaksi dan ketidakpastian, mengganggu investasi, dan melemahkan kemampuan negara menyediakan barang publik seperti rule of law (Kamali, 2017). Walaupun argumentasi ini memakai literatur ekonomi kelembagaan yang luas, posisinya tetap relevan bagi ekonomi politik Islam karena tata kelola dan penegakan kontrak juga disebut sebagai dukungan institusional bagi sistem keuangan bebas riba, termasuk aturan perilaku peserta pasar dan fungsi pemerintah (Ishak & Asni, 2020; Rahmat et al., 2023).

________________________________________

5. Aktor dan Institusi Pengambil Keputusan: Ulama-Fatwa, Sharīʿah Governance, dan Regulasi Negara

5.1 Fatwa sebagai Instrumen "Quasi-Legislative" dalam Kebijakan Ekonomi Sharīʿah Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Zein menegaskan bahwa DSN-MUI memiliki kewenangan mengatur fatwa-fatwa keuangan Sharīʿah yang menjadi rujukan pelaku perbankan, sehingga menutup peluang ketidakpastian hukum; ia juga memaknai legislasi fatwa DSN-MUI sebagai "sikap politik Islam" untuk menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari negara (Wani & Dar, 2022). Secara sosio-legal, Alfitri menjelaskan bahwa negara memberikan pengakuan de jure pada otoritas MUI untuk menetapkan prinsip Sharīʿah bagi layanan keuangan Islam, dan MUI mengembangkan otoritasnya melalui birokratisasi fatwa sehingga komisi fatwanya berfungsi menyerupai legislatif dalam memeriksa resolusi kolektif sebelum menjadi fatwa (J. Jamaludin & Syafrizal, 2020). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa ekonomi politik Islam di Indonesia berjalan melalui hibridisasi: fatwa (otoritas keagamaan) berinteraksi dengan legislasi dan desain regulasi negara (J. Jamaludin & Syafrizal, 2020; Muzakir et al., 2023; Wani & Dar, 2022).

5.2 Sharīʿah Governance di Lembaga Keuangan: SSB/DPS, Audit Sharīʿah, dan Disiplin Pasar

Literatur tata kelola lembaga keuangan Islam menekankan bahwa struktur pemantauan kepatuhan Sharīʿah banyak bertumpu pada pengaturan internal perusahaan, terutama keberadaan Shariah Supervisory Board (SSB) yang kompeten, independen, dan berwenang menyetujui instrumen baru sehingga mendorong inovasi (Collins et al., 2009). Kerangka yang diusulkan mencakup kombinasi pengaturan internal–eksternal, termasuk unit review internal, auditor eksternal yang memberi opini tahunan, serta sinyal disiplin pasar melalui lembaga pemeringkat, bursa, media, dan peneliti (Collins et al., 2009). Dalam ulasan lain, variasi struktur governance ditandai oleh adanya dewan Sharīʿah dan unit review Sharīʿah untuk memastikan konsistensi operasi dengan prinsip keuangan Islam (Rahmat et al., 2023). Dengan demikian, keputusan ekonomi (produk, pembiayaan, pelaporan) menjadi objek pengawasan multi-aktor, bukan murni keputusan manajerial (Collins et al., 2009; Rahmat et al., 2023).

Pada level standar dan yurisdiksi, Wani dan Dar menekankan peran institusi standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB sebagai platform governance, dan menyebut SSB sebagai pihak yang memberi advis terkait inovasi produk, penilaian proses, serta menjaga kepercayaan stakeholder melalui kerangka governance Sharīʿah (Witbrodt & Shapiee, 2013). Dalam konteks praktis Indonesia, penelitian tentang DPS di Yogyakarta menyimpulkan pengawasan DPS masih cenderung fokus pada kontrak Sharīʿah ketimbang audit Sharīʿah, dan kurang efektifnya kinerja DPS dapat berdampak pada loyalitas dan kepercayaan publik (Abozaid, 2016). Studi lain di BMT menunjukkan DPS melakukan supervisi operasional dan konsultasi, melaporkan opini kepatuhan secara periodik, serta menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman pelanggan dan karyawan dan ketiadaan regulasi khusus kodifikasi produk BMT (Moertiono et al., 2021). Rangkaian rujukan ini memperlihatkan ekonomi politik Islam sebagai arena institusionalisasi kepatuhan: legitimasi produk memerlukan arsitektur pengawasan dan regulasi yang efektif (Abozaid, 2016; Moertiono et al., 2021; Witbrodt & Shapiee, 2013).

5.3 Al-Siyāsah al-Sharʿiyyah sebagai Pertimbangan Kebijakan dalam IFI

Abozaid menekankan bahwa Sharīʿah memberi kekuasaan penentuan kebijakan Sharīʿah kepada pemerintah Muslim, bukan kepada entitas individual, dengan argumen bahwa entitas yang diberi kuasa dapat menghasilkan kebijakan konflik dan melayani kepentingan sendiri bukan kepentingan publik (Darmalaksana, 2022). Pada level praktik lembaga keuangan Malaysia, studi tentang al-siyāsah al-sharʿiyyah menyimpulkan bahwa konsep ini signifikan bagi komite Sharīʿah ketika memberi opini hukum, terutama saat hukum berbasis mazhab tidak cukup sehingga komite melakukan ijtihād baru untuk menyelesaikan masalah (Robbi et al., 2024). Dua rujukan ini mengikat tema ekonomi politik pada persoalan otoritas: siapa yang berhak "menetapkan kebijakan Sharīʿah" dan bagaimana ijtihād institusional dilakukan ketika teks/mazhab tidak memadai (Darmalaksana, 2022; Robbi et al., 2024).

________________________________________

6. Arena Kebijakan Ekonomi: Perbankan, Keuangan Sosial, dan Regulasi di Indonesia

6.1 Perbankan Sharīʿah Indonesia: Politik Regulasi, Governance, dan Kritik Kesenjangan Nilai

Perbankan Sharīʿah di Indonesia diposisikan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional yang berkembang melalui komitmen pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk kebijakan yang memperluas perizinan dan unit usaha Sharīʿah, yang mendorong pertumbuhan industri (Hidayatullah, 2020). Kajian lain menegaskan bahwa peran pendidikan tinggi Islam dipandang strategis untuk menyiapkan SDM industri keuangan Sharīʿah, meningkatkan literasi, dan menjadi pusat literasi Islam (Hidayatullah, 2020). Namun, literatur kritik menyatakan praktik ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia menunjukkan inkonsistensi/"unwillingly implementation", cenderung berputar di sektor finansial, kurang memperhatikan Islamic Social Finance, dan memerlukan reorientasi serta sinergi akademisi–praktisi–pemerintah–ulama (Devi, 2024). Tinjauan literatur juga menyimpulkan banyak perbankan Islam belum "purely implemented" prinsip Sharīʿah dan dalam sistem perbankan ganda (dual banking) bank Islam berada dalam lingkungan kebijakan dan sosial yang tidak selalu mendukung prinsip Sharīʿah (Zein, 2018). Sementara itu, studi teologi sosial menilai fungsi sosial perbankan Islam di Indonesia belum optimal karena distribusi dana lebih fokus kepentingan bisnis, rujukan paradigma kapitalistik, dan kurang merujuk pedoman Sharīʿah, sehingga perlu penguatan pemahaman ekonomi Islam berbasis teologi sosial untuk menguatkan komitmen keadilan sosial dan kesejahteraan (Habib, 2018).

Secara governance, implementasi Good Governance Business Sharia (GGBS) dipayungi regulasi Bank Indonesia (PBI No. 11/33/PBI 2009) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan fairness, serta diletakkan untuk memastikan SOP berjalan sesuai prinsip Sharīʿah (Rahmatullah, 2023). Pada ranah kontrak pembiayaan, kajian tentang bagi hasil dan risiko menyebut penghimpunan dana memakai wadiah dan mudharabah, menguraikan kendala implementasi profit-sharing, serta menempatkan perkembangan perbankan dalam kerangka perubahan kebijakan ekonomi dan instrumen hukum perbankan (Sulong & Asni, 2018). Keseluruhan literatur ini menggambarkan ekonomi politik Islam di Indonesia sebagai proses institusional: regulasi, governance, dan kapasitas SDM menentukan apakah nilai Sharīʿah terwujud atau hanya formalitas (Devi, 2024; Habib, 2018; Rahmatullah, 2023; Sulong & Asni, 2018; Zein, 2018).

6.2 Legislasi dan Infrastruktur Hukum: KHES, UU Perbankan Sharīʿah, dan Dinamika Politik

Tahir dkk. menegaskan integrasi hukum Islam ke ekonomi tidak dapat diabaikan dalam konteks Indonesia karena legitimasi diperlihatkan lewat legislasi dan kesepakatan DSN, serta Mahkamah Agung menetapkan KHES sebagai materi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Sharīʿah (Hamidi & Worthington, 2020). Studi dinamika politik hukum ekonomi Sharīʿah menyatakan UU Perbankan Sharīʿah baru disahkan pada 2008, sementara UU Zakat dan Wakaf disahkan lebih awal pada 1999, dan mengkaji bagaimana regulasi pemerintah membentuk ekosistem ekonomi Sharīʿah serta dipengaruhi dinamika politik domestik dan kapitalisme global (Muzakir et al., 2023). Dengan demikian, keputusan ekonomi (misalnya desain lembaga, akses pembiayaan Sharīʿah) merupakan hasil tarik-menarik proses politik—baik dalam bentuk legislasi maupun "akomodasi" terhadap aspirasi kelompok (Hamidi & Worthington, 2020; J. Jamaludin & Syafrizal, 2020; Muzakir et al., 2023; Wani & Dar, 2022).

Studi politik hukum merger dan digitalisasi perbankan Sharīʿah menekankan bahwa kebijakan merger BSM, BNIS, dan BRIS menjadi Bank Syariah Indonesia dipahami sebagai strategi regulasi yang tidak terpisah dari sistem hukum nasional dan sistem ekonomi global, dan perbankan Sharīʿah didasarkan pada prinsip tanpa bunga serta kepedulian melalui pengelolaan zakat (Azizah, 2021). Walaupun studi tersebut menyatakan target ambisius "top 10 global" pada 2025, butir target kuantitatif itu merupakan klaim dalam studi tersebut dan tidak disokong oleh sumber lain dalam kumpulan rujukan ini (Azizah, 2021). Namun, sebagai gejala ekonomi politik, studi itu tetap menunjukkan bagaimana kebijakan industri (merger, digitalisasi) dibingkai sebagai proyek kekuatan ekonomi nasional dan positioning global (Azizah, 2021).

________________________________________

7. Keuangan Sosial, Distribusi, dan Kesejahteraan: Zakat–Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Politik

7.1 Zakat: dari Ibadah Individual menuju Instrumen Kebijakan Kesejahteraan

Visser mengutip Siddiqi yang menyebut zakat sebagai salah satu dari dua pilar utama sistem ekonomi Islam (bersama penghapusan riba) dan mengutip al-Qaradawi yang menekankan konsekuensi ekonomi zakat untuk keseimbangan sosial-ekonomi (Visser, 2019). Dalam perspektif maqāṣid distribusi, zakat diposisikan sebagai mekanisme penting bagi pemerataan dan keadilan sosial, serta bagian dari sistem distribusi yang memengaruhi stabilitas ekonomi-politik-sosial (Muhammad, 2020). Namun, studi empiris hukum tentang manajemen zakat berargumen bahwa pengelolaan zakat sering stagnan karena zakat dipandang hanya sebagai fiqh al-ʿibādāt yang rigid; mereka mengusulkan reposisi zakat menjadi fiqh muʿāmalāt agar pengelolaannya lebih fleksibel dan berdampak maksimal pada kesejahteraan masyarakat (Hamzani & Khasanah, 2023). Di sini, ekonomi politik Islam tampil sebagai perubahan paradigma kebijakan: dari ritual individual menjadi instrumen pemberdayaan dan pembangunan ekonomi (Hamzani & Khasanah, 2023).

7.2 Zakat Produktif dan Micro-Financing: Perdebatan Riba dan Desain Skema

Kajian tentang micro-financing dari dana zakat menyoroti bahwa metode distribusi "one off" dapat disalahgunakan dan memunculkan kebutuhan skema micro-financing yang mendorong tanggung jawab mutual, sekaligus mencatat adanya kekhawatiran unsur riba dalam skema modal kerja; para praktisi yang diwawancarai menekankan micro-financing dari zakat dapat menghindarkan asnaf dari pembiayaan riba dan harus selaras dengan muʿāmalāt Islam yang bebas riba (Tumanggor, 2024). Ini memperlihatkan politik instrumen: pilihan desain distribusi zakat (hibah vs. pembiayaan produktif) memerlukan justifikasi fiqh dan pertimbangan dampak sosial (Hamzani & Khasanah, 2023; Tumanggor, 2024).

7.3 Produktivitas dan Akuntabilitas Lembaga Zakat serta Kebijakan Manajemen

Studi produktivitas organisasi pengelola zakat di Indonesia menekankan pentingnya akuntabilitas pelaporan bagi keberlanjutan donor, serta membahas policy management sebagai pembentukan, pemeliharaan, dan implementasi kebijakan organisasi, termasuk kebijakan menjauhi proyek berisiko/gharar dan meningkatkan kepatuhan Sharīʿah karyawan (Grais & Pellegrini, 2006). Dengan demikian, ekonomi politik zakat bukan hanya soal norma, tetapi juga tata kelola organisasi, teknologi, dan kebijakan manajerial yang memengaruhi penghimpunan dan distribusi (Grais & Pellegrini, 2006; Muhammad, 2020).

7.4 Wakaf Tunai dan Inovasi Produk: Contoh CWLD dan Orientasi Maqāṣid

Studi tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menyatakan OJK mengembangkan produk ini untuk memperkuat karakteristik perbankan Islam dan kontribusinya pada ekonomi nasional, serta menilai kesesuaiannya dengan maqāṣid al-sharīʿah (pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, kesejahteraan) (Sani, 2022). Studi yang sama juga memuat data OJK: total aset keuangan syariah nasional sebesar IDR 2.461,11 triliun dengan pangsa pasar 10,89%, pasar modal syariah menyumbang 60% aset keuangan syariah (Juli 2023), dan aset perbankan syariah sebesar IDR 819,10 triliun dengan pangsa 7,30% (Juli 2023) (Sani, 2022). Data ini penting secara ekonomi politik karena menunjukkan ukuran industri yang menjadi sasaran kebijakan, sekaligus memperlihatkan bagaimana otoritas menggunakan inovasi produk untuk mendorong agenda maqāṣid dan sustainable finance (Hassan et al., 2023; Hassan & Lewis, 2014; Sani, 2022).

________________________________________

8. Dimensi Kinerja Sosial dan Pelaporan: Apakah Keuangan Islam "Sosial"?

8.1 Indikasi "Social Failure" dan Problem Lingkungan–Nasabah

Studi tentang outcome sosial perbankan Islam di Indonesia menilai adanya social failure pada semua bank rural Islam dan sebagian bank komersial Islam, serta mencatat perbaikan governance BUS dari sekitar 63% (2015) ke 71% (2016) (Sofhian, 2015). Studi yang sama juga melaporkan skor religiusitas: BUS membayar zakat (70,8%) dan menyalurkan qardh al-hasan (91,6%), tetapi hanya sedikit yang aktif berkampanye anti-riba (25%) dan mempromosikan spiritualitas harian (33,3%), sehingga rata-rata sekitar 55,2% (Sofhian, 2015). Temuan ini mengikat dimensi ekonomi politik pada pengawasan dan insentif: bila tujuan sosial adalah mandat normatif, maka regulator dan badan pengawas perlu merancang insentif dan aturan agar bank meningkatkan outcome sosial, termasuk pada dimensi lingkungan dan manfaat nasabah (Habib, 2018; Sofhian, 2015).

8.2 CSR/ISR: Keterbatasan Pengungkapan dan Fokus pada Item Tertentu

Analisis pengungkapan tanggung jawab sosial bank Sharīʿah Indonesia dengan Islamic Social Reporting Index menyatakan ada kenaikan pengungkapan dari 60% ke 61% (periode 2015–2016) (Bala, 2023). Studi itu juga menekankan bahwa dari item investasi dan finansial, hanya riba dan aktivitas zakat yang diungkap oleh semua bank, sedangkan item gharar, kebijakan bagi klien insolven, dan laporan nilai kini tidak diungkap oleh semua bank (Bala, 2023). Studi lain tentang integrasi ISR dalam laporan keuangan bank Islam Indonesia juga menyimpulkan praktik pelaporan sosial masih "poor" dan menekankan AAOIFI memasukkan aspek zakat, status kepatuhan Sharīʿah, bebas riba dan gharar, serta aspek sosial seperti sadaqah dan qardhul hasan sebagai bagian pengungkapan (Ibrahim et al., 2021). Literatur ini memperlihatkan ekonomi politik akuntabilitas: tanpa standar pelaporan yang kuat dan enforcement, klaim etika dapat tidak terverifikasi secara publik (Bala, 2023; Collins et al., 2009; Ibrahim et al., 2021).

________________________________________

9. Contoh Kontemporer Interaksi Politik–Ekonomi: Uang, Krisis, dan Aset Digital

9.1 Krisis Nilai Tukar dan Gharar dalam Transaksi Internasional

Kajian empiris tentang krisis finansial Asia 1997 menilai ketidakpastian nilai Rupiah terhadap USD dan dampaknya pada kepatuhan Sharīʿah transaksi komutatif internasional, dengan fokus pada apakah disparitas nilai menyeberangi gharar threshold sehingga menimbulkan "serious doubts" tentang validitas transaksi menurut Sharīʿah selama dan setelah krisis hingga resolusi krisis nilai (Qonita, 2019). Ini menunjukkan bagaimana peristiwa makroekonomi (krisis) mengubah status kepatuhan kontrak dan memunculkan konsekuensi hukum-keagamaan yang berdampak pada keputusan kebijakan dan praktik perdagangan (Ishak & Asni, 2020; Qonita, 2019; Wahid et al., 2023).

9.2 Evolusi Uang Kertas dan Implikasi Politik-Regulasi

Studi tentang transisi dari uang logam ke uang kertas menekankan bahwa penerimaan uang kertas memiliki dimensi historis, legal, dan memunculkan implikasi politik dan regulasi bagi negara Muslim terkait alternatif uang kertas (Abdullah & Mukhlas, 2020). Walaupun detail kesimpulan normatifnya tidak sepenuhnya ditampilkan dalam kutipan ringkas yang tersedia, rujukan ini cukup untuk menegaskan bahwa status uang dan kebijakan moneter bukan isu netral, melainkan terkait legitimasi Sharīʿah dan desain regulasi (Abdullah & Mukhlas, 2020; Hassan et al., 2023).

9.3 Cryptocurrency, Fatwa, dan Kebijakan Otoritas di Indonesia

Kajian status Bitcoin dalam sistem moneter Indonesia menyatakan dari perspektif fiqh, uang elektronik adalah instrumen transaksi yang sah seperti uang fisik, dan biaya top-up dapat dikategorikan ujrah; namun Bitcoin tidak diakui sebagai instrumen pembayaran di Indonesia, OJK melarang lembaga keuangan menggunakan/memfasilitasi perdagangan aset kripto, sementara Bitcoin dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bawah pengawasan Bappebti (Sifat & Mohamad, 2018). Studi review perspektif Islam atas cryptocurrency menekankan adanya perdebatan ulama tentang klasifikasi cryptocurrency sebagai uang karena volatilitas, nilai intrinsik, dan governance, serta mencatat fatwa 11 November 2021 di Indonesia yang menyatakan cryptocurrency tidak boleh dengan alasan mengandung gharar, wagering, dan harm (M. N. S. Hadi, 2022). Selain itu, studi perbandingan isu riba dan gharar pada aplikasi pembayaran digital Malaysia–Indonesia menyatakan penggunaan pembayaran digital pada dasarnya boleh, tetapi isu riba dapat muncul bila floating funds digunakan tidak semestinya (dana float tidak boleh mendapat tambahan), dan lucky draw/undian pascatop-up dipandang gharar karena ketidakpastian (Robbani et al., 2021).

Ketiga rujukan ini memperlihatkan mekanisme ekonomi politik Islam yang sangat nyata: (i) inovasi teknologi menciptakan instrumen baru; (ii) otoritas negara (OJK/Bappebti) menetapkan status legal dan batas institusional; (iii) otoritas keagamaan (fatwa) memberikan legitimasi normatif; dan (iv) publik menilai kemaslahatan–kemudharatan melalui maqāṣid dan larangan gharar/riba (Hassan et al., 2023; Robbani et al., 2021; Sifat & Mohamad, 2018).

________________________________________

10. Variasi Yurisdiksi dan Kontestasi Standar: Malaysia, Indonesia, dan Konflik Fatwa

Perbedaan yurisdiksi merupakan isu ekonomi politik karena menentukan rule of the game bagi industri keuangan Islam lintas negara. Studi tentang Malaysia menyatakan Shariah Advisory Council di bank sentral (BNM) mengawasi komite Sharīʿah IFI dan memiliki otoritas legal sejak 2009 untuk menindak IFI yang tidak patuh, sehingga IFI dapat merujuk SAC bila ada ambiguitas atau perbedaan (Cseh & Varga, 2016). Namun, studi yang sama juga mengutip laporan ISRA bahwa "more than 54% of fatwas issued between Malaysia and the GCC are in direct conflict with each other," dan mencatat kritik bahwa keberhasilan mempromosikan industri mungkin mengorbankan kredibilitas (Cseh & Varga, 2016). Ini sejalan dengan problem yang diangkat literatur governance: kebutuhan standardisasi, kompetensi, dan mitigasi konflik kepentingan dalam sistem pengawasan Sharīʿah (Cseh & Varga, 2016; Rahmat et al., 2023; Witbrodt & Shapiee, 2013).

Contoh variasi yurisdiksi juga terlihat pada kebijakan baiʿ al-ʿīnah: studi komparatif menyatakan Indonesia melarang penerapan baiʿ al-ʿīnah di LKS kecuali satu jenis dalam kondisi darurat untuk pengalihan utang dari lembaga konvensional ke LKS, sedangkan Malaysia membolehkannya karena merujuk pendapat al-Syafi'i namun tetap mengevaluasi dan mengatur kehati-hatian (Kasi & Mahmood, 2019). Pada sektor takaful, studi tentang underwriting surplus menampilkan dua pandangan: AAOIFI/IFSB dan beberapa fatwa menyatakan surplus harus didistribusikan penuh kepada peserta, sementara SAC-BNM, MUI, dan mayoritas ulama membolehkan surplus dibagi antara peserta dan institusi takaful jika disepakati di awal kontrak (Robbi et al., 2024). Variasi ini menunjukkan ekonomi politik standar: perbedaan fatwa dan standar memengaruhi desain produk, kompetisi industri, dan penerimaan lintas pasar (Cseh & Varga, 2016; Robbi et al., 2024; Witbrodt & Shapiee, 2013).

________________________________________

11. Dimensi Politik Praktik: Partai Islam, Keadilan Sosio-Ekonomi, dan Tradisi Tata Kelola

Studi sejarah politik Masjumi di Indonesia menunjukkan bahwa politisi Masjumi pada 1950-an menarik inspirasi sosialisme untuk membentuk visi politik, menekankan keadilan sosio-ekonomi dan compassion dalam artikulasi politik Islam (Sari, 2023). Studi itu juga menyebut karya klasik seperti Kitab al-Kharaj (Abu Yusuf) dan Kitab al-Amwal (Abu Ubaid) sebagai treatise tentang governance, keuangan, dan perpajakan dari perspektif fiqh (Sari, 2023). Dengan demikian, ekonomi politik Islam memiliki akar dalam literatur tata kelola fiskal dan wacana keadilan distributif, sekaligus hadir dalam praktik politik modern yang menafsirkan prinsip kooperatif, mutual trust, dan larangan riba/gharar sebagai dasar ekonomi yang "antithetical to capitalism" (Sari, 2023).

Namun, literatur kritik juga mengingatkan adanya perdebatan tentang klaim diferensiasi sistem: Visser menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak berbeda fundamental dari mixed-economy non-Islam dan menyatakan pendorong islamisasi ekonomi dapat terkait "identity politics" (Visser, 2019). Nuansa ini penting dalam analisis ekonomi politik: klaim normatif ekonomi Islam berinteraksi dengan dinamika identitas, legitimasi politik, dan realitas institusi ekonomi yang sering bersifat campuran (pasar–negara) (Muzakir et al., 2023; Visser, 2019; Zein, 2018).

________________________________________

12. Kerangka Sintesis: Model Analitis Pengambilan Keputusan Ekonomi Politik Berbasis Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan, pengambilan keputusan ekonomi politik dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai kerangka berlapis berikut (setiap lapisan ditopang literatur yang tersedia):

Pertama, penetapan domain muʿāmalāt dan isu kebijakan (policy problem). Muʿāmalāt mencakup urusan manusia-ke-manusia dalam spektrum politik–ekonomi–sosial, sehingga isu kebijakan publik (perbankan, uang, distribusi) merupakan objek fiqh muʿāmalāt (Arwani, 2017; Awaluddin et al., 2020; Wahid et al., 2023).

Kedua, penyaringan normatif awal (negative constraints). Keputusan harus menghindari riba, gharar, maysir, dan objek haram; prinsip ini diulang dalam literatur perbankan, fiqh transaksi, dan kritik etika keuangan (Hidayatullah, 2020; Ishak & Asni, 2020; Visser, 2019; Wahid et al., 2023).

Ketiga, pengujian maqāṣid (positive objectives). Keputusan dinilai terhadap tujuan preservasi kekayaan (keadilan, kejelasan, sirkulasi), serta kemaslahatan publik; maqāṣid dipakai sebagai indikator kebijakan dan tujuan korporasi (Hassan & Lewis, 2014; Hongxuan, 2024; Kholis, 2018).

Keempat, penentuan otoritas dan mekanisme ijtihād institusional. Kebijakan Sharīʿah diposisikan sebagai kewenangan pemerintah (bukan entitas privat semata), tetapi praktik modern memperlihatkan komite Sharīʿah melakukan ijtihād baru ketika pendapat mazhab tidak cukup (Darmalaksana, 2022; Robbi et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, negara mengakui otoritas MUI/DSN dalam prinsip Sharīʿah layanan keuangan, sehingga fatwa berperan quasi-legislative (J. Jamaludin & Syafrizal, 2020; Wani & Dar, 2022).

Kelima, tata kelola dan audit kepatuhan (governance & accountability). Implementasi keputusan menuntut SSB/DPS, unit review, auditor, dan sinyal disiplin pasar; lemahnya audit/kompetensi DPS dapat menurunkan kepercayaan publik (Moertiono et al., 2021; Witbrodt & Shapiee, 2013).

Keenam, evaluasi dampak sosial dan pelaporan. Outcome sosial (zakat, qardh al-hasan, kampanye anti-riba, pembiayaan hijau) serta pengungkapan ISR/CSR menjadi arena evaluasi publik; bukti "social failure" dan lemahnya pengungkapan gharar mengindikasikan kebutuhan insentif/regulasi (Ibrahim et al., 2021; Sofhian, 2015).

Ketujuh, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan krisis. Instrumen baru (cryptocurrency, pembayaran digital) dan guncangan (krisis nilai tukar) menuntut penilaian ulang gharar/riba dan koordinasi otoritas negara–fatwa (Qonita, 2019; Sifat & Mohamad, 2018).

Kerangka ini menunjukkan ekonomi politik Islam sebagai sistem keputusan yang menggabungkan: (i) norma fiqh dan maqāṣid; (ii) institusi negara dan ulama; serta (iii) arsitektur governance industri—dengan hasil yang dapat beragam antaryurisdiksi dan dipengaruhi dinamika politik, identitas, serta tekanan sistem ekonomi global (Cseh & Varga, 2016; Muzakir et al., 2023; Visser, 2019; Wani & Dar, 2022; Witbrodt & Shapiee, 2013).

________________________________________

13. Kesimpulan

Ekonomi politik menurut ekonomi Islam—sebagai kajian interaksi proses politik dan sistem ekonomi dalam pengambilan keputusan—berdiri di atas prinsip bahwa urusan ekonomi dan politik berada dalam cakupan Sharīʿah, dengan muʿāmalāt sebagai ruang ijtihād yang adaptif namun dibatasi larangan riba–gharar–maysir serta diarahkan oleh maqāṣid (khususnya preservasi dan keadilan kekayaan) (Fisol et al., 2017; M. Q. A. Hadi, 2022; Hassan & Lewis, 2014; Ishak & Asni, 2020; Visser, 2019; Wahid et al., 2023). Dalam praktik kontemporer, terutama di Indonesia, ekonomi politik Islam termanifestasi melalui kombinasi legislasi, pengakuan negara terhadap otoritas fatwa (MUI/DSN), dan desain Sharīʿah governance di lembaga keuangan, yang bersama-sama menentukan legitimasi dan efektivitas keputusan ekonomi (Collins et al., 2009; Hamidi & Worthington, 2020; J. Jamaludin & Syafrizal, 2020; Moertiono et al., 2021; Muzakir et al., 2023; Wani & Dar, 2022). Literatur juga menunjukkan adanya tantangan: kesenjangan antara ideal sosial dan praktik perbankan, variasi standar lintas yurisdiksi, serta kompleksitas instrumen baru seperti aset digital dan pembayaran elektronik yang memerlukan koordinasi regulasi–fatwa berbasis maqāṣid (Cseh & Varga, 2016; Habib, 2018; Ibrahim et al., 2021; Qonita, 2019; Robbi et al., 2024; Sifat & Mohamad, 2018; Sofhian, 2015). Pada titik ini, ekonomi politik Islam tidak hanya mempersoalkan "boleh–tidak" sebuah transaksi, tetapi juga bagaimana institusi politik, regulasi, dan tata kelola membentuk struktur insentif agar tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan (maṣlaḥah) dapat diwujudkan secara terukur dan akuntabel (Collins et al., 2009; Hamzani & Khasanah, 2023; Hongxuan, 2024; Muhammad, 2020; Sani, 2022; Sofhian, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, F., & Mukhlas, Moh. (2020). Dissenting approaches of Islamic economics: The contemporary juristic discussion of riba. Justicia Islamica, 17(1), 1–16. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1925

Abozaid, A. (2016). Critical review of the tools of ijtihad used in Islamic finance. Islamic Economic Studies, 24(1), 77–94. https://doi.org/10.12816/0025317

Arwani, A. (2017). Epistemologi hukum ekonomi Islam (muamalah). Religia, 15(1). https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126

Awaluddin, M., Suyuti, M., & Awaluddin, S. P. (2020). Optimization of Islamic institute role in promoting sharia banking in Indonesia. Jurnal Minds Manajemen Ide dan Inspirasi, 7(2), 79. https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.16538

Azizah, N. (2021). Indonesian sharia banking law politics through mergers and digitalization of sharia banking. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.125

Bala, A. A. (2023). The impact of Islamic finance towards socio-economic development of Sokoto State - Nigeria: Problems and prospects. International Journal of Islamic Economics and Governance, 4(2), 1–12. https://doi.org/10.58932/muld0027

Collins, E. F., Hess, D., Maisannes, C., Shanmugam, B., Zaha, R., & Hayat, U. (2009). A primer on Islamic finance. https://doi.org/10.2470/rf.v2009.n6

Cseh, B., & Varga, J. (2016). The comparative analysis of the alternative crisis management models of the Islamic- and Christian-based bank system. https://doi.org/10.36880/c07.01788

Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(1). https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342

Devi, A. (2024). Study on shariah issues of tabarru' and underwriting surplus in takaful. Maqasid Al-Shariah Review, 2(2). https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.383

Fisol, W. N. M., Albasri, S. H., & Mat, I. (2017). The scientific of the fundamentals of maqasid in Islamic financial products development. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i10/3424

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Habib, S. F. (2018). Glossary (pp. 257–269). https://doi.org/10.1002/9781119371076.gloss

Hadi, M. N. S. (2022). The relevance of Islamic law and positive law in state safety management: Literacy study of Islam and national law. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 26(1), 85. https://doi.org/10.29300/madania.v26i1.6917

Hadi, M. Q. A. (2022). Fiqh muʿāmalah in theory and practice: An overview of Islamic economics. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(2), 16. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010

Hamidi, M. L., & Worthington, A. C. (2020). How social is Islamic banking? Society and Business Review, 16(1), 51–70. https://doi.org/10.1108/sbr-03-2020-0036

Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Sayyid Mahmud Taleghani's economic thinking contribution to the development of the contemporary Islamic economy. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 8(2), 239–256. https://doi.org/10.36908/isbank.v8i2.696

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2014). Islam, the economy and economic life. https://doi.org/10.4337/9781783479825.00005

Hassan, M. K., Muneeza, A., & Mohamed, I. (2023). Cryptocurrencies from Islamic perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(2), 390–410. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2022-0238

Hidayatullah, M. S. (2020). Islamic economics and partial–total religiosity: A case study of Majlis Taklim in Banjarmasin. Islamuna Jurnal Studi Islam, 7(1), 36–55. https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308

Hongxuan, L. (2024). Islamic parties and the allure of socialism: The case of Indonesia's Masjumi. Journal of Southeast Asian Studies, 55(2), 267–291. https://doi.org/10.1017/s002246342400047x

Ibrahim, M. A., Adnan, N. I. M., Aziz, A., Adnan, H. M., & Adnan, N. I. M. (2021). The view of zakat practitioners on micro financing from zakat funds as productive zakat for asnaf entrepreneurs. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9590

Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shariʿah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(10), 2137–2154. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2019-0224

Ismail, W. M. W., Mahat, I. R., & Mazlan, N. A. (2020). Awareness on prohibited elements in muamalat: Common practice in life. Journal of Contemporary Islamic Studies, 6(1), 95–110. https://doi.org/10.24191/jcis.v6i1.6

Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep dasar ekonomi menurut syariat Islam. Muamalatuna, 12(1), 38. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859

Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2019). Talfīq sebagai salah satu metod penyelesaian hukum di institusi-institusi kewangan Islam di Malaysia: Suatu ulasan literatur. Jurnal Syariah, 27(1), 77–112. https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.4

Kamali, M. H. (2017). The Shari'ah purpose of wealth preservation in contracts and transactions. ICR Journal, 8(2), 153–175. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.193

Kasi, B. R., & Mahmood, N. (2019). Composition and working of the sharia supervisory boards in Bahrain's Islamic banks. Economy, 6(2), 76–81. https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.76.81

Kholis, N. (2018). Potret perkembangan dan praktik keuangan Islam di dunia. Millah Journal of Religious Studies, 1–30. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1

Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation of good governance business sharia (GGBS) in Islamic banking in Indonesia. At-Tijaroh Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 7(2), 158–176. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v7i2.3355

Muhammad, H. (2020). Holistic practice of fiqh al-muamalat: Halal accountability of Islamic microfinance institutions. Nusantara Halal Journal, 1(1), 22–31. https://doi.org/10.17977/um060.2020v1p022-031

Muzakir, M. F. A., Retnaningdiah, D., Anindya, K. N., & Darmawan, A. (2023). Prophetic values in financial activities. Telaah Bisnis, 24(2), 183. https://doi.org/10.35917/tb.v24i2.443

Nurhadi, N. (2019). The importance of maqashid sharia as a theory in Islamic economic business operations. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(2), 130–145. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635

Qonita, N. (2019). Positioning Islamic legal theory in the development of Islamic finance. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 10(1), 18. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.7034

Rahmat, R., Asmuni, A., Anggraini, T., & Hrp, A. K. Z. (2023). Terms and conditions applicability muamalat. International Journal of Economics (IJEC), 2(1), 162–169. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.441

Rahmatullah, R. (2023). Sharia supervisory board: Effectiveness in the supervisory function of Islamic financial institutions in Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478

Robbani, S., Yasid, A., & Sanuri, S. (2021). The revitalization of maqasid al-muʿāmalat according to Abdullah bin Bayyah and its implications on Islamic law. Research Society and Development, 10(14), e104101421295. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21295

Robbi, A. A. M., Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2024). Al-Siyāsah al-Shar'iyyah's consideration and its approach among the governors in Islamic financial institutions: A Malaysian's experience. Journal of Islamic Marketing, 15(12), 3285–3303. https://doi.org/10.1108/jima-05-2023-0155

Sani, A. (2022). The urgency of sharia economic transformation in facing the global economy. El-Qish Journal of Islamic Economics, 2(2), 126–138. https://doi.org/10.33830/elqish.v2i2.3596.2022

Sari, M. P. (2023). Is it Islamic bank really Islam? (Based on previous research). Mamen Jurnal Manajemen, 2(2), 261–270. https://doi.org/10.55123/mamen.v2i2.1825

Sifat, I., & Mohamad, A. (2018). From metal to paper: Validating paper money from Islamic perspective. International Journal of Ethics and Systems, 34(1), 2–19. https://doi.org/10.1108/ijoes-06-2017-0090

Sofhian, S. (2015). The rationality prohibition of riba (usury). Al-Ulum, 15(1), 237. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.224

Sulong, J., & Asni, F. (2018). Profit-taking rate guideline based on fiqh muamalat perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4345

Syamsuri, S., & Rosyida, S. (2018). Analisis kontribusi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam filsafat ekonomi Islam. Islamic Economics Journal, 4(1), 63. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2899

Tumanggor, D. V. (2024). Integrated maqasid al-shariah in cash waqf linked deposit: A study approach to sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724

Visser, H. (2019). The Islamic economy: Its origin, its world view and its claims. The Central European Review of Economics and Management, 3(4), 53–89. https://doi.org/10.29015/cerem.765

Wahid, N. A., Amanatillah, D., & Fitri, C. D. (2023). From fiqh to finance: Assessing Bitcoin status in Indonesian monetary system. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 12(2), 308–333. https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17762

Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Prospects of sharia governance in Islamic finance industry: Jurisdictions, standards, and implications. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(1), 21–32. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523

Widiastuti, T., Robani, A., Ryandono, M. N. H., Qulub, A. S., Cahyono, E. F., Rini, N., Arifah, S. R., & Insani, T. D. (2021). Asian zakat management organization (ZMO) productivity analysis: Evidence in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.048

Witbrodt, M. A., & Shapiee, R. (2013). Financial crisis, fiqh muamalat and international commutative transactions: An empirical assessment of the value of contemporary currency in light of the prohibition against gharar. Jurnal Pengurusan, 39, 15–29. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-39-02

Zein, F. (2018). Legislation fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the state economic policy. Jurnal Cita Hukum, 6(1), 71–94. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267